Pemerintah Segera Rampungkan Sinkronisasi Data untuk Percepat Penyaluran Bantuan Sosial

Redaksi    Kamis, Maret 18, 2021    Comment   

Pemerintah Segera Rampungkan Sinkronisasi Data untuk Percepat Penyaluran Bantuan Sosial

Mensos Tri Rismaharini sebelum memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Oji)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan pemerintah tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bantuan sosial (bansos). Ini akan segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore.

“Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya.

Risma menambahkan, terdapat tiga bansos yang digulirkan, pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM.

Namun, dari data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang didapatkan belum sesuai dengan target tersebut karena terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memadankan data dengan data kependudukan. Untuk itu, Risma mengatakan akan mengejar dan memenuhi target kuota KPM yang sudah ditetapkan.

“Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf bekerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ujarnya.

Ditambahkan Risma, pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan di sejumlah daerah, termasuk suku-suku terpencil di kawasan Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Kami lakukan perekaman dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut. Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Kami bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verivali [verifikasi dan validasi] data di lapangan,” ujarnya.

Suasana Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Oji)

Ditegaskan Mensos, ini dilakukan agar data yang dikeluarkan benar. Untuk itu, ia pun mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan.

Menutup keterangan persnya, Risma menyampaikan target agar bansos untuk bulan Maret 2021 ini dapat dicairkan pada minggu keempat di bulan yang sama yang juga akan berbarengan dengan pencairan bantuan sosial untuk bulan April mendatang.

“Harapan kami, untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April, kami akan serahkan pada bulan Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin dan semua seluruhnya itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem nontunai. Jadi semua lewat Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) dan PT Pos,” tandasnya. [yk/er]

Buka Kongres Ke-31 HMI, Presiden: Harus Siap Jadi Pelopor Kemajuan Bangsa

Redaksi    Kamis, Maret 18, 2021    Comment   

Buka Kongres Ke-31 HMI, Presiden: Harus Siap Jadi Pelopor Kemajuan Bangsa

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung dan Menpora Zainudin Amali membuka Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus siap menjadi pelopor kemajuan bangsa yang akan mengantarkan bangsa Islam menjadi bangsa yang semakin disegani serta semakin maju dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kongres XXXI HMI secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

“Saya percaya HMI bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa dan lebih aktif menyiapkan (dan) melahirkan SDM-SDM unggul, mencetak dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengantarkan bangsa ini siap berkompetisi dalam era hiperkompetisi sekarang ini, dan semakin maju menjadi pemenang, dan yakin usaha sampai,” ujarnya.

Disampaikan Presiden, HMI telah melahirkan banyak tokoh umat dan pemimpin bangsa dari masa ke masa. “Saya mengenal HMI sebagai organisasi yang banyak melahirkan tokoh umat dan pemimpin bangsa dengan berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian di ladang pengabdian yang juga sangat luas dan beragam,” tuturnya.

Presiden mengungkapkan, sejumlah tokoh HMI juga turut membantunya dalam menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Namun, Presiden mengingatkan seluruh kader HMI untuk tidak terpaku hanya pada kebesaran-kebesaran masa lalu. Dengan potensi besar yang dimiliki, HMI harus mampu mewujudkan cita-cita besar para pendiri untuk menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan dengan semangat pembaharuan, memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman, dan menjadi pilar penyokong integrasi bangsa.

Kepala Negara juga mengharapkan organisasi ini dapat tumbuh bersama zaman serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi. “Saya berpesan agar HMI tumbuh bersama zaman, harus adaptif dengan kebaruan, tanggap menghadapi realitas-realitas baru, dan menyesuaikan diri dengan derasnya arus disrupsi dan perubahan,” ujarnya.

Di tengah era disrupsi dengan perubahan yang sangat cepat dan tantangan yang semakin besar, HMI harus sigap dan cerdas dalam menghadapi segala perubahan tersebut. “Kita harus terus mengasah kepekaan, adaptif terhadap perubahan, dan lincah terhadap perubahan, sigap mengambil keputusan, dan cepat dan cerdas dalam bertindak,” tandasnya.

Menutup sambutannya, Presiden juga mengajak kader HMI untuk berperan dalam berbagai upaya kolektif yang dilakukan untuk bangsa, termasuk dalam mengatasi pandemi saat ini.

“Bangun terus kolaborasi dalam berbagai agenda-agenda penting pembangunan bangsa, termasuk dalam berikhtiar mengatasi pandemi dan dampaknya, serta membantu masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan, membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan agar bangsa kita segera pulih dan bangkit dari pandemi,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menpora Zainudin Amali. Kongres ke-31 HMI diselenggarakan di Surabaya dan dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta tokoh HMI Akbar Tanjung. (DND/UN)

Wapres Ma’ruf Amin Terima Suntikan Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Redaksi    Kamis, Maret 18, 2021    Comment   

Wapres Ma’ruf Amin Terima Suntikan Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Wapres Ma’ruf Amin menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Rabu (17/03/2021), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat (Foto: BPMI Setwapres)

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima vaksin COVID-19 dosis kedua, Rabu (17/03/2021) sekitar pukul 08.30 WIB, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Wapres telah menerima vaksin dosis pertama pada Rabu (17/02/2021) lalu.

Wapres terlihat melewati seluruh rangkaian vaksinasi, mulai dari registrasi pada meja pendaftaran, melakukan pengecekan kesehatan, menerima suntikan vaksin, dan terakhir menunggu masa observasi pasca vaksinasi selama 30 menit.

Bertindak sebagai vaksinator Wapres adalah Dwi Edi Wahono dari Tim Dokter Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Sebelumnya, pada vaksinasi tahap pertama, Wapres mengungkapkan tidak merasakan efek samping dari vaksinasi tersebut. Wapres juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksinasi, khususnya kepada kelompok usia lanjut (lansia), sebagai upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, Wapres kembali mengingatkan bahwa untuk mencapai kekebalan komunal diperlukan vaksinasi kepada 70 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, menjalankan vaksinasi masih menjadi kewajiban seluruh masyarakat agar terhindar dari COVID-19.

“Karena itu, saya mengajak semua untuk bersama-sama supaya kita kebal menghadapi COVID-19. Insyaallah bangsa kita aman dan terbebas dari bahaya COVID-19,” ujarnya.

Sebagai informasi, vaksin CoronaVac keluaran Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi kelompok lansia berumur 60 tahun ke atas.

“Pada 5 Februari 2021 kemarin, BPOM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization) vaksin CoronaVac untuk usia 60 tahun ke atas dengan dua dosis suntikan vaksin, yang diberikan dalam selang waktu 28 hari,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring, Minggu (07/02/2021) silam.

Dengan adanya EUA tersebut, membuat Wapres yang memang sudah memasuki kategori lanjut usia dapat menerima vaksinasi dalam rangka mendukung upaya pemerintah mewujudkan kekebalan komunal. (*)

Tinjau Vaksinasi Massal di Bali, Presiden Berharap Sektor Pariwisata Bali Segera Bangkit

Redaksi    Rabu, Maret 17, 2021    Comment   

Tinjau Vaksinasi Massal di Bali, Presiden Berharap Sektor Pariwisata Bali Segera Bangkit

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021). Kegiatan vaksinasi kali ini menyasar para pelaku industri pariwisata, pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, serta masyarakat setempat.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 12.15 WITA dan disambut oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Kemudian, Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta tiga pemimpin daerah tersebut melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti oleh kurang lebih 680 orang yang pemberiannya dilakukan bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Terlihat Kepala Negara menyaksikan seluruh proses tahap vaksinasi mulai dari registrasi ulang peserta, penapisan kondisi kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga tindakan observasi bagi yang telah menerima suntikan. Sesekali Kepala Negara juga tampak berbincang dengan peserta vaksinasi.

Usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan kedatangannya ke Bali dimaksudnya untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan daerah tersebut. Diungkapkannya, pelaksanaan vaksinasi  yang juga diikuti perwakilan masyarakat dari tiap banjar tersebut berjalan dengan lancar.

“Saya ingin melihat proses berjalannya vaksinasi yang telah diberikan kepada para pelayan publik, kemudian juga tokoh-tokoh agama, dan juga sebagian di lingkungan masyarakat, jadi dari setiap banjar, dari 13 banjar yang ada ditunjuk 50 orang. Proses (vaksinasi massal) pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan lancar,” ungkapnya.

Dalam keterangan persnya, Kepala Negara juga mengatakan, di Pulau Dewata terdapat tiga zona hijau yang dipersiapkan untuk dibuka penuh untuk para wisatawan.

“Saya lihat di Provinsi Bali ini kita ingin konsentrasi di tiga zona hijau yang telah ditetapkan, yaitu di Ubud, kemudian di Sanur, yang ketiga di Nusa Dua. Kita harapkan ini menjadi sebuah kawasan hijau (zona hijau) yang nantinya bisa kita buka penuh untuk para turis sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali,” ujarnya.

Kepala Negara berharap dengan dibukanya tiga wilayah zona hijau tersebut sektor pariwisata di provinsi ini dapat bangkit kembali.

“Kita harapkan dengan kita fokus di tiga zona ini, kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai, dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali,” pungkasnya.

Tak hanya Kabupaten Gianyar, pelaksanaan vaksinasi massal juga dilakukan serentak di 7 kabupaten dan 1 kota lainnya di Bali, yakni Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Dari Puri Saren Agung, Presiden Jokowi berdialog dengan para Bupati dan Wali Kota yang terhubung secara virtual, terkait dengan penanganan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing.

Kepada para kepala daerah tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah untuk turut serta menyukseskan program vaksinasi massal dari pemerintah. Presiden juga mengingatkan agar pemimpin daerah tidak lengah dan tetap mengarahkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat.

“Yang penting tetap selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat sehingga betul-betul nanti laju penyebaran COVID-19 ini bisa berkurang di Provinsi Bali,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan tiga wilayah sebagai zona hijau COVID-19, yaitu Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung.

Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali. (*)

Kompetisi Inovasi Penanganan Sampah Plastik EPPIC se-Asean Akan Digelar di Mandalika

Redaksi    Selasa, Maret 16, 2021    Comment   

Kompetisi Inovasi Penanganan Sampah Plastik EPPIC se-Asean Akan Digelar di Mandalika

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si.

BorneoTribun Mataram, NTB - Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dari 16 kementerian lembaga bersama UNDP dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) akan menyelenggarakan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II di Indonesia dan Filipina.

Kabar baiknya, momentum penyelanggaraan kompetisi EPPIC fase II di Indonesia yang rencananya akan dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah Provinsi NTB ini sejalan dengan program zero yang sedang gencar dilaksanakan Pemprov NTB.

Hal tersebut diketahui dalam soft Launching Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II - Indonesia dan Talkshow "Ide 72 Ribu Dollar untuk Memerangi Sampah Plastik" yang diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., melalui virtual di ruang kerjanya, Selasa (16/3).

EPPIC sendiri merupakan sebuah kompetisi ditingkat Asia Tenggara yang bertujuan untuk menjaring inovasi penanganan sampah plastik di laut yang mengajak para inovator untuk membagikan ide-ide cemerlangnya menangani polusi plastik, juga memberikan kesempatan bagi para inovator untuk menerima pendanaan awal dan pelatihan inkubasi untuk membantu mereka memaksimalkan keberhasilan inovasinya.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, pemerintah Provinsi NTB juga sedang giat-giatnya mewujudkan program unggulan yaitu Zero Waste atau menerapkan pola hidup sehat dan bersih yang secara garis besar selaras dengan kompetisi EPPIC tersebut.

Diakui Gubernur, ternyata program itu gampang diucapkan tapi implementasinya tidak sederhana. Bahkan berbagai kelompok kecil masyarakat yang telah memilah sampah hingga inisiatif menghadirkan bank sampah diberbagai lokasi di NTB, hingga saat ini diakui Gubernur dampaknya tidak cukup memberikan hasil yang efektif.

"Oleh karena itu, dengan bantuan dari pihak penyelenggara kami sangat membutuhkan sebuah perusahaan atau teknologi yang serius mengolah sampah plastik ditempat kami sendiri. Sehingga pengelolaan sampah plastik segera diwujudkan guna menunjang keasrian dan kebersihan Mandalika sebagai kawasan superpriority," ungkap Gubernur. 

Sebagai destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini, serta dengan akan diselenggarakannya event MotoGP pada akhir tahun 2021, yang kemungkinan dihadiri ratusan ribu penonton dari seluruh penjuru dunia, menurut Gubernur, dengan jumlah itu otomatis rentan juga terhadap jumlah sampah plastik yang akan mencemari kawasan, baik di darat maupun lautnya. 

"Untuk itu, dengan diselenggarannya kompetisi EPPIC ditempat kami diharapkan lahirnya inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat. Sehingga perusahaan yang punya teknologi pengolahan sampah mau hadir ditempat kami. Kalau butuh tanah dan infrastrukturnya kami akan siapkan. Kalau pengolahan sampah plastik bisa dilakukan di NTB otomatis memberikan motivasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia," sebut Gubernur.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Nani Hendiarti, mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi hasil laut yang melimpah. Namun dibalik potensi tersebut, ekosistem laut Indonesia memiliki tingkat kerentangan terhadap pencemaran sampah plastik yang berbahaya jika tidak ditangani dengan aksi nyata maupun inovasi-inovasi cemerlang dari semua pihak.

"Kompetisi ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara-negara di Asean dalam menangani sampah plastik di laut. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meminimalisir pencemaran sampah di laut," ungkapnya saat melauncing Launching acara EPPIC Fase II - Indonesia ini.

Ia berharap, dengan adanya kompetisi ini mampu melahirkan inovator-inovator masyarakat dan pemuda untuk menangani sampah plastik dengan toknologi yang berkembang saat ini. Sebab, kompetisi ini merupakan salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah utama plastik.

Oleh: Adbravo

Gubernur NTB Menerima Kunjungan Pemerintah Rusia

Redaksi    Senin, Maret 15, 2021    Comment   

Gubernur NTB Menerima Kunjungan Pemerintah Rusia

Gubernur NTB Menerima Kunjungan Pemerintah Rusia.

BorneoTribun Mataram, NTB - Kunjungan resmi Trade Representative  of The Russian Federation in The Republic of Indonesia, Sergei Rossomakhov atas nama pemerintah Rusia dalam rangka peluang investasi dan potensi yang dimiliki oleh NTB. Ditemui langsung oleh Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, pemerintah provinsi siap membantu keinginan Rusia untuk menjalin kerjasama dan peluang investasi.

“Pemerintah daerah NTB dan saya siap melakukan yang terbaik untuk membantu pemerintah Rusia”, tegas Gubernur di ruang kerja kantor Gubernur, Senin (15/03). 

Dikatakan Gubernur, potensi yang dimiliki oleh NTB sangat beragam. Beberapa peluang tersebut seperti dikatakan Gubernur terbuka lebar untuk menerima investasi dari Rusia. Hal pertama yang disinggung Gubernur adalah pengiriman mahasiswa ke Rusia. 

Saat ini, telah ada empat mahasiswa NTB yang sedang menempuh pendidikan mulai dari teknologi sampai ekonomi. Pemprov berharap, pemerintah Rusia memiliki program serupa dengan kuota khusus untuk anak muda NTB.

Sergei Rossomakhov menjelaskan, saat ini pemerintah Rusia melalui kedutaan besar Jakarta membuka 60 beasiswa dengan beragam jurusan pada tahun ini melalui Student exchange melalui Culture Center kedutaan Rusia. Ia mengapresiasi program 1000 Cendekia dan memuji mahasiswa asal NTB yang sedang berada di Rusia.

“Saya pernah bertemu dengan penerima beasiswa asal NTB dan mereka adalah pembelajar yang baik dan cepat beradaptasi”, ujar Sergei. 

Ia mengakui, sebagai daerah yang sedang berkembang, pihaknya melihat banyak peluang kerjasama yang dapat ditindaklanjuti. Selain itu, Sergei yang didampingi Andrey Mogilevtsev, Counselor of the Russian Embassy dan Maria Mitsura, Senior Expert Trade Representative  of The Russian Federation in The Republic of Indonesia banyak bertanya tentang prospek pengembangan infrastruktur, pemabngkit energi dan industry yang dapat dikembangkan di NTB. 

Begitupula dengan pariwisata yang kini sedang menggeber pembangunan sirkuit Mandalika untuk perhelatan MotoGP. 

Beberapa potensi itu seperti pembangunan jalan pendukung dan infrastruktur lain di destinasi wisata seperti skylift Rinjani dan pengembangan Tambora.

Begitupula dengan pengembangan sumber energi terbarukan, Gubernur Zul mengatakan daerah Sumbawa masih terbuka lebar untuk investasi tersebut. 

Maria Mitsura juga menyebut pihaknya juga menawarkan kerjasama promosi pariwisata di 85 daerah pecahan Rusia melalui Festival of Indonesia yang digelar tahunan di Rusia. 

“Intinya kami masih mencari peluang untuk ikut mengembangkan NTB termasuk rencana pengembangan kawasan utara dengan Bandar Kayangan maupun sektor lain yang berpeluang untuk digarap”, jelas Maria. 

Bahkan Andrey Mogilevtsev yang pernah berkunjung ke Rinjani dan Tambora mengatakan, sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan kaldera bersejarahnya, Tambora belum banyak dikenal oleh dunia. Oleh karena itu, selain mecari peluang investasi, pemerintah Rusia juga siap membantu promosi pariwisata NTB.

Oleh: Adbravo

Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bantuan Rp33,1 Triliun di Sektor Perumahan

Redaksi    Jumat, Maret 12, 2021    Comment   

Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bantuan Rp33,1 Triliun di Sektor Perumahan

Sumber: pu.go.id

BorneoTribun Jakarta - Tahun 2021 Pemerintah mempersiapkan bantuan hingga Rp33,1 triliun di sektor perumahan. Hal ini dikarenakan sektor perumahan memiliki efek multiplier yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya.

Sementara, sektor perumahan menjadi bidang prioritas pemerintah untuk segera dipulihkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk tahun 2021.

“Bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah, subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah. APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (10/03/2021).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai Special Mission Vehicle Kemenkeu di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara.

Menkeu menyebut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit kepemilikan properti hanya tumbuh 2,8 persen. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

Untuk itu, guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021.

PPN yang akan ditanggung pemerintah diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. PPN akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah untuk penyerahan dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, sedangkan untuk harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan diskon PPN 50 persen ditanggung pemerintah.

Oeh: Humas Setkab

Pemkot dan Kejari Mataram Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Redaksi    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Pemkot dan Kejari Mataram Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemkot dan Kejari Mataram Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BorneoTribun Mataram, NTB - Pemerintah Kota Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penanda tanganan kerja sama di lakukan di ruang kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (10/3/2021). 

Penandatanganan di lakukan pihak Kejaksaan oleh Kepala Kejari Mataram Drs. Yusuf SH, serta dari pihak Pemkot oleh Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana yang didampingi Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, Sekda Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito, jajaran Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat se - Kota Mataram. 

Dalam sambutannya Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan  kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sudah berlangsung tahun 2020 yang lalu. 

Di jelaskan Wali Kota dalam

implementasinya kerja sama ini merupakan kerja sama yang sangat penting dalam upaya kita menyelamatkan kekayaan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah dalam menegakkan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. 

"Kami menyampaikan apresiasi ke Kejari Mataram, semoga di tahun 2021 ini akan terus mengawal Pemerintah dalam urusan yang berkaitan kontrak hukum perdata terutama dengan pihak ketiga, "ujar Mohan. 

Dalam kesempatan tersebut Mohan juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara untuk bertanggungjawab secara etika dan moral dalam penyelenggraan Pemerintahan. 

Hal ini sekaligus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran ASN Pemkot Mataram agar bekerja secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati dengan menaati aturan yang berlaku untuk melayani masyarakat. 

Sementara itu Ketua Kejaksaan Negeri Mataram Drs.Yusuf, SH menyampaikan kerja sama ini dalam rangka sinergitas antara Pemkot dengan Kejari sebagai bentuk pendampingan dan pengawalan penyelenggaran pemerintahan khususnya dalam Hukum Perdata.

"Oleh karena itu, apabila ada permasalahan hukum perdata yang di hadapi Pemerintah Kota Mataram kami siap mendampingi dan mengawal" Ujar Yusuf. 

Di akhir sambutannya Yusuf menegaskan  pendampingan ini dikhususkan untuk ranah hukum perdata, apabila menyangkut hukum pidana akan di selesaikan oleh pihak terkait.

Oleh: Adbravo

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik

Redaksi    Kamis, Maret 04, 2021    Comment   

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik

Satpol PP dan Satlinmas Perlu Menjaga Kepuasan Publik.

BorneoTribun Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, di negara demokrasi seperti Indonesia legitimasi dan dukungan publik menjadi kunci dari keberadaan suatu organisasi, baik pamerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, paradigma ini harus dioperasionalisasikan dalam tindakan Satpol PP dan Satlinmas di lapangan, yang lebih berorientasi pada menjaga kepuasaan publik.

“Makanya survei-survei banyak tentang kepuasan publik, itulah salah satu indikator atas publik merestui legitimasi memberikan dukungan kepada institusi pemerintah maupun non-pemerintah,” kata Mendagri saat menghadiri syukuran HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-71 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-59, di Hotel Arya Dhuta, Rabu (3/3/2021).

Meski perlu mendapat dukungan dari publik, lanjut Mendagri, bukan berarti Satpol PP dan Satlinmas melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang melanggar peraturan. Sebab, pelanggaran hukum, kata Mendagri, dapat merugikan masyarakat lainnya. Untuk itu, Satpol PP dan Satlinmas perlu melakukan intropeksi terhadap kinerja yang sudah dilakukan.

Mendagri mengatakan, usia Satpol PP dan Satlinmas yang saat ini diperingati menandakan bahwa kedua organisasi itu berada pada usia yang matang. Menurutnya, tidak banyak organisasi yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Banyak instansi di dalam negeri maupun luar negeri yang justru dibubarkan karena dianggap sebagai beban negara.

Mendagri menjelaskan, kemampuan bertahan lama itu didapatkan karena keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, bertahannya suatu organisasi juga karena kinerjanya yang diakui. Kendati demikian, Mendagri menekankan, baik Satpol PP maupun Satlinmas jangan sampai terlena. Sehingga, pemerintah maupun masyarakat perlu terus diyakinkan bahwa keberadaan Satpol PP dan Satlinmas itu penting.

Oleh: Liber

Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas” Untuk Menyampaikan Informasi

Redaksi    Senin, Maret 01, 2021    Comment   

Pejabat Publik dan ASN Harus Menjadi “Humas” Untuk Menyampaikan Informasi

Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik.

Borneo Tribun Mataram, NTB - Keterbukaan informasi di era transformasi digital sangat diperlukan bagi badan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena hal itu merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. 

Sehingga peran pejabat publik ataupun ASN sangat penting, dalam mengkomunikasikan dan menyampikan informasi tentang program unggulan dan strategis yang dimiliki pemerintah daerah, agar tidak membias dan dapat menjadi konsumsi publik.

“Diera digital Teknologi Informasi (IT) yang begitu pesat, bila informasi  tidak dapat dikelola,  dikomunikasikan dengan baik serta tidak dapat diklarifikasi dan pelurusan informasi, maka akan beredar liar, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah opini publik,”kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH.,  mewakili Sekda Provinsi NTB,  saat Membuka Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, Senin, 1 Maret 2021 di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB.

Oleh sebab itu, menurut mantan Kabag Humaspro Kabupaten Bima ini,  bahwa setiap jabatan Kepala OPD atau pejabat publik melekat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk itu, pembinaan atau diklat dasar ASN dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai humas dirinya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat sangat penting dan diperlukan. 

Mengingat esensi UU KIP No. 14, fungsi kehumasan melekat pada diri ASN dan pejabat publik. Kalau pejabat publik ini memiliki wawasan yang luas dan punya tanggungjawab, untuk menjadi PPID. Inilah letak keterbukaan publik. 

Diakuinya, memang untuk membenahi ini, banyak hal yang harus dilakukan pelurusan dalam pemahaman tentang tugas dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik. Agar tidak timbul informasi yang sesat ditengah masyarakat.  "Sinergi dan kolaborasi antar badan publik, ini penting dan harus terus dijaga," tegasnya.

Kemudian, Mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB juga menyinggung cara menyajikan informasi yang tepat dan menyentuh pada pesan utama yang perlu diketahui publik. Seringkali badan publik menyampaikan informasi yang tidak menyentuh substansi informasi. Ketrampilan untuk mengkomunikasikan inilah yang harus dilatih kepada ASN dan badan publik. Baik itu pada setiap pelatihan, diklat serta bimbingan teknis.

Dari hasil monitoring dan evaluasi (KI) terhadap badan publik OPD di NTB, dikatakan Gede, itu memang ada beberapa OPD yang sangat strategis tapi informasi publiknya tidak berisi. Padahal ada program-program yang mendasar untuk kepentingan publik.

Lebih jauh dijelaskan pula, bahwa Informasi di era ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Karena dengan informasi semua orang bisa berbuat dan melakukan apa saja. Misalnya, seperti investasi, tanpa di dukung informasi dan data yang valid maka akan menimbulkan mismanajemen dalam pengelolaan investasi.

Oleh karena itu, dalam UU no. 14 tentang keterbukaan publik dikatakan bahwa informasi adalah hak publik. Maka dari itu, sebagus apapun program OPD bila cara mengkomunikasikannya salah, program tersebut tidak akan mampu memenuhi target yang maksimal dan mendapat dukungan publik. "Kita memiliki 68 program unggulan, tapi yang terdengar cuma beberapa program saja," ucapnya.

Tata kelola dan komunikasi harus dapat mengakomodir keinginan publik. Maka pengelolaan media publikasi seperti memanfaatkan platfon digital untuk informasi dan berbagai program seperti website atau media sosial diera transformasi digital, peran badan publik harus memiliki inovasi dan kreatifitas dalam mengelola komunikasi publik.

“Jadi, perkembangan informasi disatu sisi dapat memberikan manfaat dan mendobrak dan mempercepat kemudaratan, tapi juga disisi lain dapat menjadi bumerang yang memperlambat pembangunan,”tutup Kadis Kominfotik sekaligus Kepala PPID Utama.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, menjelaskan bahwa BPSDMD memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang unsur pendidikan dan pelatihan di lingkup internal OPD dan lingkup Pemrov. NTB

Sehingga, BPSDMD sangat mengharapkan  berkontribusi mengembangkan sumber daya ASN yang ada sejak dini agar dapat memahami UU KIP dan peraturan pelaksanaannya melalui pendidikan dan pelatihan kepada ASN terkait KIP. 

“ASN harus mampu memahami tugas PPID maupun kehumasan, berangkat dari itulah inisiasi pelatihan yang berlangsung 5 hari ini,” kata Wedha Magma Ardhi.

Namun, dijelaskan pula pengembangan SDM ASN perlu dilakukan lebih dulu peningkatan kapasitas Widyaiswara yang keberadaannya di BPSDMD memang bertugas mendidik dan melatih para ASN.

Peningkatan kapasitas Widyaiswara ini penting dilakukan, karena  yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter ASN yang baik, transparan, berintegritas dan akuntabel. Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam bentuk Diklat Standarisasi PPID Bagi Widyaiswara. 

Pelatihan ini akan menjadi agenda strategis yang akan menguatkan peran Widyaiswara untuk ikut menjadi bagian penting implementasi KIP NTB di level badan publik. “Hal ini juga diharapkan berkontribusi pada terselenggaranya pemerintahan yang baik di Provinsi NTB,”tutupnya.

Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik dilingkup Widyaiswara diikuti oleh 29 peserta, selama 5 hari. Pemateri dalam bimtek ini, akan diisi oleh Kepala PPID utama, anggota Komisioner Komisi Informasi (KI), anggota PPID Utama dan beberapa wartawan senior di NTB.

Oleh: Adbravo

Bupati Sanggau Meletakkan Batu Pertama Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey di Dusun Jonti

Redaksi    Selasa, Februari 16, 2021    Comment   

Bupati Sanggau Meletakkan Batu Pertama Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey di Dusun Jonti

Bupati Sanggau Meletakkan Batu Pertama Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey di Dusun Jonti.

SANGGAU | BORNEOTRIBUN –Bupati Sanggau Melakukan Peletakan Batu Pertama Gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianey di Dusun Jonti, Desa Sungai Batu, Kecamatan Kapuas pada hari Selasa (16/02/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP.,M.Si, Uskup Keuskupan Sanggau Mgr. Giulio Mencuccini, C.P, Ketua PKK Kabupaten Sanggau Ny. Arita Apolina, S.Pd.,M.Si, Kepala Desa Sungai Batu, Perwakilan TNI dan Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dimana setiap tamu undangan yang hadir diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dan mengatur jarak tempat duduk di lokasi kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sanggau dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat di Dusun Jonti khususnya yang hadir dalam kegiatan tersebut serta berpesan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

“Saya percaya masyarakat di Dusun Jonti pasti bangga, untuk itu saya mengajak agar kita semua bergotong royong, berdompu, dan saling mendukung melalui swadaya umat dan tentunya di dukung oleh pemerintah daerah sehingga kita dapat segera mewujudkan berdirinya rumah ibadah di tempat ini.

“Tadi kita sudah laksanakan pemberkatan oleh Uskup dan peletakan batu pertama, ini merupakan sebuah langkah maju untuk masyarakat Desa Sungai Batu karena mereka membutuhkan tempat ibadah dan ini nantinya bukan hanya digunakan oleh masyarakat Desa Sungai Batu saja tapi untuk seluruh masyarakat Katolik yang ada di wilayah ini”, ungkap Bupati Sanggau.

Selanjutnya Bupati Sanggau juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung hal ini karena sejalan dengan visi-misi kepala daerah dimana salah satu poin dalam seven brand yaitu BUDIMAN yakni mewujudkan Sanggau yang Berbudaya dan Beriman.

(Yk/Liber)

Menteri Suharso : Investasi dan Ekspor akan Menjadi Kunci Pemulihan Tahun 2022

Redaksi    Sabtu, Februari 06, 2021    Comment   

Menteri Suharso : Investasi dan Ekspor akan Menjadi Kunci Pemulihan Tahun 2022

Menteri Suharso : Investasi dan Ekspor akan Menjadi Kunci Pemulihan Tahun 2022.

BorneoTribun | Jakarta - Kepala Bappenas telah menggelar pertemuan rakorgub yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Bappenas antara lain Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Perencana Ahli Utama dan kepala Bappeda Provinsi. Rakorgub tersebut dilaksanakan secara virtual, pada hari Jum’at, 5 Februari 2021. 

“Berdasarkan rilis BPS pagi ini tanggal 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih terkontraksi sebesar minus 2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar minus 2,19 persen (year on year). Dari sisi pengeluaran, tekanan cukup besar untuk ekonomi tahun 2020 berasal dari investasi yang tumbuh sebesar minus 4,95 persen. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga tahun 2020 tumbuh sebesar minus 2,63 persen. Satu-satunya yang tumbuh positif sepanjang tahun 2020 adalah konsumsi pemerintah sebesar 1,94 persen. Hal ini tentunya seiring dengan stimulus fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Kepala Bappenas menyampaikan, di sisi produksi, sepanjang tahun 2020 tekanan terbesar berasal dari sektor transportasi sebesar minus 15,04 persen karena masih terbatasnya mobilitas masyarakat; dan sektor akomodasi, makanan dan minuman tertekan sebesar minus 10,22 persen karena belum pulihnya kunjungan wisatawan dan pengetatan liburan akhir tahun. Adapun sektor yang tumbuh paling pesat adalah jasa Kesehatan sebesar 11,60  persen dan informasi Komunikasi yang sebesar 10,58 persen.  Patut dicatat sektor industri yang mempunyai share terbesar tumbuh sebesar minus 2,93 persen sepanjang tahun 2020.

“Selanjutnya memasuki 2021, diharapkan tekanan pada perekonomian akan berkurang seiring perbaikan di sisi kesehatan, sejalan dengan telah didistribusikannya vaksin. Untuk itu, diharapkan perekonomian akan tumbuh secara on-track sebesar 5,0 persen (year on year) sesuai dengan asumsi pada APBN 2021,” tuturnya. 

“Oleh karena itu, kunjungan kerja Bappenas di tahun 2021 ini yang dilakukan secara daring, merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan pada tahun tersebut merupakan tahun pertama kita relatif bebas dari tekanan pandemi COVID-19,” lanjut Menteri. 

Sebagai penutup, Menteri Suharso menyampaikan, “Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan tahun 2022, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4 – 6,0 persen (year on year). Selain itu, sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan. Sementara, sektor-sektor yang sebelumnya terdampak COVID-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.” tandasnya.

(Yk/Lb)

Program Kotaku dan PISEW diresmikan, Bupati Sanggau: Berharap Program ini Bisa Memutar Roda Ekonomi Masyarakat

Redaksi    Selasa, Februari 02, 2021    Comment   

Program Kotaku dan PISEW diresmikan, Bupati Sanggau: Berharap Program ini Bisa Memutar Roda Ekonomi Masyarakat

Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si meresmikan kegiatan program Kotaku dan PISEW Tahun 2020.

BORNEOTRIBUN | SANGGAU – Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si meresmikan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2020 se Kabupaten Sanggau. Kegiatan di pusatkan di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Selasa (2/2/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala OPD Kabupaten Sanggau, para Camat, Forkompimcam dan para tamu undangan.

Bupati Sanggau Paolus Hadi ketika diwawancarai menyampaikan dirinya pada kesempatan tersebut meresmikan ada dua program, yang pertama Kotaku dan PISEW ini program dari PUPR.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si meresmikan kegiatan program Kotaku dan PISEW Tahun 2020.

“Kita berterimakasih terutama juga kepada Ketua Komisi V DPR RI yaitu Bapak Lasarus yang tentunya sebagai yang menentukan juga wilayah infrastruktur di Indonesia dan kami senang Kabupaten Sanggau bisa dapat yang dimana ada enam untuk program Kotaku dan PISEW,” kata Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Kedua program ini, lanjut Bupati Sanggau sudah saya resmikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat.

“Enam desa/kelurahan yang sudah mendapatkan program Kotaku dan PISEW ini diantaranya; Tanjung Kapuas, Tanjung Merpati, Balai Karangan, Pulau Tayan Utara, Sosok dan Meliau Hilir. Semoga dengan adanya program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama karena ini dikerjakan oleh kelompok masyarakat, bearti unsur swadayanya ada disitu dan juga tentu berharap program ini bisa memutar roda ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Oleh: Liber

Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2021

Redaksi    Selasa, Februari 02, 2021    Comment   

Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2021

Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2021.

BorneoTribun | Sanggau, Kalbar - Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2021 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, Senin (01/02/2021).

Herkulanus HP, SH sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memimpin apel pagi memberi amanah terkait dengan Kepegawaian,untuk mempersiapkan data kepegawaian dalam tiap sub bidang masing-masing terkait dengan tugasnya. 

Dalam kesempatan apel pagi ini, Herkulanus HP, SH selaku Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau menyerahkan DPA tahun 2021.

Penyerahan DPA tahun 2021 diberikan kepada 3 Bidang dan 1 Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, yaitu:

Helena Sartini, S.Sos.,M.Si, sebagai Sekretaris Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.

Dra. Saula Sriningsih., M.Si, sebagai Kepala Bidang Pengadaan Kesejahtraan dan Pemberhentian Aparatur.

Paulina, S.IP.,M.Si, sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Aparatur.

Yoh Krisia Paula, S.STP.,M.A.P sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Diharapkan dengan telah diserahkannya DPA tersebut kepada Kepala Bidang maka para Kabid bertanggung jawab atas kegiatan selaku PPK.

(Yk/Lb)

Presiden Jokowi Minta Implementasi Konkret dari PPKM

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Minta Implementasi Konkret dari PPKM

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/01/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)

BorneoTribun | Jakarta - Esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dalam Rapat Terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/01/2021).

“Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

(YK/BPMI/UN)

Harlah ke-95, Presiden Harapkan NU Terus Berkontribusi Dalam Memperkuat Kehidupan Bangsa

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Harlah ke-95, Presiden Harapkan NU Terus Berkontribusi Dalam Memperkuat Kehidupan Bangsa

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan Harlah ke-95 NU, secara virtual, Sabtu (30/01/2021). (Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Kabinet)

BorneoTribun | Jakarta - Presiden Joko Widodo mengharapkan peran Nahdlatul Ulama (NU) untuk terus bergerak dan berkontribusi dalam memperkuat kehidupan bangsa dan memajukan peradaban dunia.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan yang disampaikannya secara virtual untuk Harlah ke-95 salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun, Milad yang ke-95 untuk Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Swt. senantiasa merahmati dan memberkahi Nahdlatul Ulama serta warga Nahdliyin di seluruh dunia. Mari kita dukung terus Nahdlatul Ulama agar bergerak dan terus berkontribusi memperkuat kehidupan bangsa Indonesia dan memajukan peradaban dunia dengan spirit Islam Nusantara yang rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

Presiden mengatakan bahwa sejak sebelum Indonesia merdeka, NU telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, organisasi ini meneruskan kontribusinya dengan turut mengisi pembangunan negara.

“Kita semua bersyukur, alhamdulillah, dan berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang senantiasa konsisten membela Pancasila, membela Bhinneka Tunggal Ika, membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujarnya.

Kepala Negara menambahkan, di tengah perubahan dan tantangan zaman yang semakin kompleks, NU juga berada di garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara.

“Kita semua melihat bukti Nahdlatul Ulama berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menggerakkan semangat nasionalisme, dan semangat toleransi serta dalam melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme,” tuturnya.

Presiden berharap agar peran strategis para kiai, ibu nyai, dan santri NU yang bersama-sama seluruh pemangku kepentingan bangsa ikut membangun masa depan Indonesia dapat terus berlanjut. Apalagi di saat bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan era revolusi industri jilid keempat dan kompetisi global yang harus dilalui bersama-sama demi keberlangsungan bangsa dan kemajuan umat.

“Saya bangga menyaksikan para nahdliyin muda, para santri berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pesantren,” ujarnya.

Setiap mengunjungi pesantren-pesantren, imbuh Presiden, dirinya merasakan optimisme karena melihat para santri tidak hanya paham ilmu agama tetapi juga memiliki semangat kewirausahaan.

“Bahkan, saat ini para santri sudah melek digital dan tidak sedikit yang menjadi pelopor teknologi informasi yang bisa membawa manfaat nyata bagi negara ini,” pungkasnya. 

(YK/FID/UN)

Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI

Redaksi    Rabu, Januari 27, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewan Pengawas LPI

Pelantikan anggota Dewas LPI, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/01/2021) pagi. (Foto: Humas/Jay)

BorneoTribun | Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin  melantik Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (Dewas LPI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/01/2021) pagi.

Upacara pelantikan yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini diawali dengan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Selanjutnya pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewas LPI yang dibacakan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

Melalui Keppres yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Januari 2021 tersebut, Presiden mengangkat lima anggota Dewas LPI, yaitu:

1. Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota;

2. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai anggota;

3. Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026;

4. Yozua Makes sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025;

5. Haryanto Sahari sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Upacara pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah atau janji jabatan yang dipimpin oleh Presiden. Setelah itu, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya kembali dikumandangkan sebagai tanda upacara pelantikan akan segera selesai.

Menutup rangkaian upacara pelantikan, Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Hadir dalam agenda tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebagaimana informasi, sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Dewas LPI bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur. Dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan (merangkap anggota) dan beranggotakan Menteri BUMN serta tiga orang lainnya yang berasal dari unsur profesional.

Ketiga anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang dilantik Presiden hari ini, telah melalui persetujuan dari DPR RI. 

(YK/TGH/UN)