Teken Inpres, Jokowi Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintah Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Robiantinus Hermanto    Senin, April 05, 2021    Comment   

Teken Inpres, Jokowi Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintah Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo

BorneoTribun Jakarta Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya. 

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia 

“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan  pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. Senin, (5/4/21). 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya. 

“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkas Anggoro. 

Eko Nugriyanto Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten menambahkan untuk mensukseskan Inpres tersebut internal BPJAMSOSTEK membuat gerakan yang diberi nama I-Project.

"Kami ikut mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan gerakan yang kami beri nama I-Project", tambah Eko. ( Rh/Yk/Tim )

Legislatif dan Eksekutif Kebut Bahas Raperda Pemekaran

Robiantinus Hermanto    Selasa, Maret 30, 2021    Comment   

Legislatif dan Eksekutif Kebut Bahas Raperda Pemekaran

Paripurna

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Delapan Fraksi DPRD Sekadau menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan PeraturanDaerah (Raperda) LKPJ Bupati Sekadau tahun 2020, Raperda pembentukan Tujuh Desa Baru, dan Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun, Selasa (30/3/21).

Dalam pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Herman mengapresiasi tim eksekutif yang telah menyampaikan tiga raperda tersebut.

"Kami dari Fraksi PAN mengapresiasi atas kinerja Plh Bupati Sekadau beserta jajaran. Dan diharapkan akan memberi efek baik bagi masyarakat," kata Herman.

Terpisah, anggota fraksi PDIP DPRD Sekadau Ari Kurniawan Wiro mengharapkan Raperda tentang pembentukan Tujuh Desa baru dapat secepatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Agar menjadi payung hukum dalam tata laksana pembentukan tujuh desa baru ini," ujar Ari.

Ari juga mengatakan masih tersisa cukup waktu untuk mempersiapkan pemekaran tujuh desa baru.

Salah satu desa persiapan, yakni Tigur Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir dilaunching pada tahun 2018 silam.

"Kita bersama eksekutif masih punya waktu untuk pemekaran tersebut terhitung tanggal penyerahan SK Desa Persiapan. Kita minta pihak eksekutif bisa bekerja maksimal di waktu yang tersisa ini," ucap Ari.

Tujuh desa pembentukan baru adalah Desa Sempulau Indah, Tigur Jaya, Beringkai Raya, dan Melanjan Raya Kecamatan Sekadau Hilir. Desa Semerawai dan Engkulun Hulu di Kecamatan Nanga Taman. Serta Desa Sepantak Kecamatan Belitang Hilir. (Mus/Tim)

Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Dihadiri Wakil Gubernur Kalbar

Robiantinus Hermanto    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Dihadiri Wakil Gubernur Kalbar

Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2022. 

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau dibuka secara resmi oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP. M.Si, bertempat di Ruang VVIP Kantor Bupati Sanggau, Senin (22/3/21).

Dalam paparannya, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan tujuan Musrembang penyusunan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 yang di laksanakan dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2020, prioritas provinsi dan nasional serta isu strategis yang didalamnya terdapat komponen tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dikatakannya, RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen yang disusun pada tahun ketiga RPJMD kabupaten sanggau periode 2019-2024. 

Musrenbang RKPD bertujuan untuk melakukan pembahasan rencana RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. (Lbr)

Pemdes Balaikarangan Salurkan BLT-DD TA 2021

Robiantinus Hermanto    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Pemdes Balaikarangan Salurkan BLT-DD TA 2021

Kades serahkan bantuan kerumah warga

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Kepala Desa Balaikarangan, Erzan Umar salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT-DD) Tahun Anggaran 2021 di Aula Kantor Desa Balai karangan, Senin (22/3/21).

Erzan Umar menjelaskan : Alhamdulillah pada hari Senin, hari ini kita  melaksanakan kegiatan launching perdana 

Erzan mengatakan Penyaluran BLT tahap pertama bulan Januari untuk penerima di Desa balai karangan dengan 3 Zona yakni wilayah Balai 1 dan balai 2 sebanyak 64 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Besok, untuk Balai 3," ujarnya.

Dikatakannya, pembagian zona tersebut untuk mengantisipasi kerumunan warga karena musim pandemik covid-19 dan harus mematuhi protokol kesehatan.

"Untuk total sebanyak 210 KPM dengan nominal Rp. 300.000,- yang meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 166 KPM karena ada instruksi dari pemerintah pusat,"bebernya.

Kades berharap BLT -DD dapat sedikit membantu perekonomian masyarakat, membantu situasi kondisi kesusahan masyarakat di tengah pandemi yang  melanda negara, terutama di Desa balai karangan ini.

"Mudah-mudahan sedikit tambahan ini bisa membantu sanak menyadik saudara-saudara kita yang kemarin belum dapat menerima, Alhamdulillah saat ini dapat menerima,"tukasnya.

Disisi lain, saat dikonfirmasi terkait kategori masyarakat layak penerima, Erzan mengatakan Sesuai aturan dari pemerintah ada  kategori yang boleh menerima. Oleh karena itu dari jumlah penduduk kuranglkurang 3700 KK, dengan jumlah jiwa mencapai 13000 jiwa.

Kades menyebutkan kategori keluarga layak menerima dimulai dari tahapan pemutakhiran, verifikasi validasi, rapat musyawarah antara pemerintah Desa dan BPD hingga menetapkan penerima bantuan.

"ini pun kemarin di dalam rapat kita juga tidak serta merta yang 210 penerima itu menerima lagi. Jadi enam bulan kemudian kita akan evaluasi kembali , kemungkinan ada yang pindah, ada yang meninggal terus kemungkinan ada yang telah diberikan oleh Allah rezeki nya. Oleh karena itu enam bulan kemudian kita bersama BPD nanti rapat lagi, rapat untuk memverifikasi ulang yang ada.

Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan pandemic covid-19 ini segera berlalu, ekonomi masyarakat kita ini segera pulih, Dan kita tidak juga terlalu memikirkan kondisi masyarakat kita ini," Ungkap Erzan Umar.

Erzan juga mengatakan ada perlakuan khusus untuk para orang tua warga penerima yang Sakit berhalangan hadir.

"kita datangi langsung ke rumah yang bersangkutan memberikan Bantuan BLT-DD tersebut," tambah Erzan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Danramil Sekayam Kapten Duloh beserta Suwardi Babinsa ,Kapolsek Sekayam yang diwakili oleh Babhinkamtibmas  Desa Balaikarangan Bripka Meriansyah , Perwakilan dari camat Sekayam  Abdul Aup S.Sos, Ketua BPD Desa Balai-Karangan Haji Adeli S.Pd, wakil BPD Asmadi dan perangkat Desa balaikarangan dengan menerapkan protokol kesehatan. (Lbr)

Wabup Sanggau Buka Muskomcab Pemuda Katolik Cabang Sanggau

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Maret 13, 2021    Comment   

Wabup Sanggau Buka Muskomcab Pemuda Katolik Cabang Sanggau

Mapenta Dan Muskomcab Pemuda Katolik Cabang Sanggau

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot  membuka kegiatan Masa Penerimaan Anggota (Mapenta) dan Musyawarah Komisariat Cabang (Muskomcab) Pemuda Katolik Cabang Sanggau. Dengan tema yang diusung “Sinergitas Pemuda Katolik dalam pembangunan daerah, penanggulangan Covid-19 dan pertahanan keamanan negara”, kegiatan di pusatkan di Aula Wisma Tabor Kecamatan Parindu, Sabtu (13/3/21).

Ketua Pemuda Katolik Komcab Sanggau, Hubertus Vincensius ketika diwawancarai menyampaikan yang dimana Pemuda Katolik Komcab Sanggau sampai hari ini sudah membentuk hampir di sepuluh kecamatan dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.

“Dan memang ada tantangan karena pandemi Covid-19 ini sehingga beberapa hal kegiatan juga tertunda yang harusnya kami lakukan seperti kursus kepemimpinan dasar untuk pelatihan dan pengembangan SDM internal anggota Pemuda Katolik,” jelas Hubertus Vincnsius Wake.

Ia juga sampaikan terkait dengan kendala-kendala tersebut menjadi skala prioritas untuk kedepannya.

“Terutama dalam kepengurusan pemuda katolik berikutnya nanti dan kita akan bersinergi dengan Ormas-ormas serta lembaga-lembaga yang ada, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Kemudian Gereja terutama kita akan lakukan sinergitas terkait dengan SDM dan juga soal penataan kepengurusan sampai ke tingkat ranting atau desa,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot berharap setiap organisasi apapun yang ada di daerah ini adalah organisasi yang mampu untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini.

“Mereka juga harus mampu bagaimana dapat bersinergi dengan pemerintah, serta mampu berkomunikasi dengan semua Ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Sehingga bukan merupakan organisasi yang eksklusif bagi dirinya atau bagi orang lain, tetapi dia merupakan organisasi yang juga bersama-sama dengan organisasi yang lain untuk mengikutsertakan dengan pemerintah untuk membangun daerah ini dan menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban daerah ini. Ini yang menjadi harapan kita kepada Ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sanggau,” ujar Wabup Sanggau Yohanes Ontot.

Wabup Sanggau juga sampaikan terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, politik dan yang lainnya bahwa kita harus terlibat.

“Bagaimana kita mensukseskan program-program pemerintah terutama pada saat ini menghadapi pandemi Covid-19 ini. Sehingga keterlibatan pemuda katolik sangat kita butuhkan dalam membantu pemerintah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya protokol kesehatan dalam pola hidup baru ini,” tuturnya.

 “Covid-19 ini dapat diselesaikan tentu dengan keterlibatan masyarakat dan sosialisasi. Nah, sosialisasi inilah kita membutuhkan bantuan dari Ormas-ormas yang ada termasuklah pemuda katolik ini,” sambungnya. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar Maskendari, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Jumadi, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf. Affiyansyah, Kapolres Sanggau AKBP Raymond M. Masengi, S.Ik, MH, Camat Parindu Darmikus Heri, S.Sos, Ketua Pemuda Katolik Komcab Sanggau Hubertus Vincensius Wake, serta para tamu undangan lainnya. ( Alfian/Liber )

Tuntaskan Buta Aksara, Wagub NTB : Konsisten dan Berkelanjutan Kunci Kemajuan Pendidikan di NTB

Robiantinus Hermanto    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Tuntaskan Buta Aksara, Wagub NTB : Konsisten dan Berkelanjutan Kunci Kemajuan Pendidikan di NTB

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd

BorneoTribun Mataram, NTB Penuntasan buta aksara, PAUD Holistik Integrasi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepas pisahkan apalagi berjalan sendiri-sendiri. Karena itu ketiga aspek penting bagi terbangunnya pendidikan berkualitas khususnya di Nusa Tenggara Barat haruslah dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.

“Karena itu koordinasi dan sinergitas yang proporsional antara kewenangan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi hendaknya harus saling melengkapi dan membangun kebersamaan untuk mewujudkan mimpi dan misi serta visi bersama untuk sama-sama membangun kualitas pendidikan di NTB ini yang semakin baik,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Standar Pelaayanan Minimal (SPM) dan Koordinasi PAUD Holistik Integrasi (HI) di Aula Handayani, Dikbud NTB, Selasa (9/3/21).

Selanjutnya Wagub juga menyinggung penuntasan Buta Aksara Di NTB yang tetap menjadi PR bersama. Bukan hanya buta aksara angkanya masih tinggi di NTB, namun sesungguhnya masih belum belum menemukan metode yang tepat untuk menurunkan angka buta aksara dimaksud. 

“Saya berharap dari pertemuan ini nanti ada satu kesepakatan terkait buta aksara ini yang betul-betul menukik bagi masyarakat NTB sehingga masyarakat juga akan semakin produktif. Saya rasa tak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau bekerjasama dengan semua pihak,” Wagub menekankan.

Terkait dengan program PAUD HI, Wagub tidak memungkiri dalam menjalankan program tidak bisa tidak bekerjasama dengan desa. PAUD HI dalam hemat Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini juga harus terintegrasi dan berbasis desa. Di setiap desa tersedia PAUD untuk tetap menjadi perhatian bersama agar persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik. Disadari sepenuhnya pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat berharga bagi bangsa dan negara.

Wagub juga menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan SPM tidak hanya berpikir  soal fasilitas yang kerapkali terjadi dewasa ini. Cara berpikir instan tersebut hendaknya segera dipangkas dengan lebih memperhatikan sisi kualitas. Dengan demikian akan melahirkan generasi NTB yang lebih produktif dan memiliki daya saing global.

“Saya berharap dalam Rakor ini agar setiap program kerja yang sudah tertuang dalam kerangka pembangunan daerah dilakukan secara konsisten dan berlanjutan, memiliki system kerjasama atau partnership yang baik antar OPD . Sekali lagi saya berharap agar kerja sama yang kuat antara Pemrov NTB dan pemerintah daerah kabupaten kota bisa tetap terjain dengan baik dalam rangka menuju NTB Gemilang.

Kadis Dikbud NTB, Dr. Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd melaporkan Rakor ini membahas tiga aspek strategis dalam membangun kemajuan pendidikan di NTB. Diantaranya penerapan standar pelayanan minimal (SPM), penuntasan buta aksara dan PAUD Holistik Integrasi.

Selain itu kata Kadis  Dikbud ini Rakor juga bertujuan untuk  menyiapkan bahan Musrenbang April 2021 mendatang . Tiga aspek penting dalam memajukan pendidikan di NTB hendaknya bisa menjadi kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota se NTB. (Adbravo)

Buka Muscab IV BPC HIPMI Sanggau, Bupati Sanggau : Ketika Para Pengusaha Muda Bisa Mandiri, Kreatif Maka Pertumbuhan Ekonomi Akan Terbantu

Robiantinus Hermanto    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Buka Muscab IV BPC HIPMI Sanggau, Bupati Sanggau : Ketika Para Pengusaha Muda Bisa Mandiri, Kreatif Maka Pertumbuhan Ekonomi Akan Terbantu

Bupati Sanggau, Paolus Hadi

BorneoTribun Sanggau, Kalbar BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sanggau Gelar Musyawarah Cabang (Muscab) IV Periode  2021-2024 dengan mengusung Tema "Meningkatkan Konsolidasi dan Kerjasama Pengusaha Pejuang dalam Bingkai Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi di Kota Daranante" yang bertempat di Hotel Emerald Jalan Jenderal Sudirman, Sanggau! Rabu (10/3/21).

Ketua Panitia Muscab Ke IV BPC HIPMI Sanggau, Ronal Risakota menyampaikan bahwa Prosedur Pra Muscab telah dilaksanakan bersama panitia serta berkordinasi bersama badan pengurus daerah. Dan Puji Tuhan semua sudah lengkap dan kami bisa melaksanakan Muscab Hari ini.

“Tujuan diadakan Muscab BPC HIPMI ini yaitu ingin memperat lagi jaringan-jaringan pengusaha di Kota Sanggau, supaya kami bisa berkonsolidasi dan kerjasama, dalam kemasan organisasi HIPMI Sanggau. Saya juga berharap HIPMI di Sanggau bisa menjadi wadah bagi kader pengusaha muda untuk berkolaborasi,” jelas Ketua Panitia Muscab Ke IV BPC HIPMI Sanggau, Ronal Risakota.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Sanggau Paolus Hadi ketika di wawancarai mengatakan senang bisa hadir dalam Muscab Ke IV BPC HIPMI Sanggau.

“Harapan saya supaya anak-anak muda Sanggau ini terutama para pengusaha mereka punya kreatifitas yang luar biasa dan bisa berkonsolidasi, bersama-sama membangun jaringan. Karena saya tahu mereka dari berbagai jenis usaha, bantu pemerintah karena memang ketika para pengusaha muda ini bisa mandiri, lebih kreatif pasti pertumbuhan ekonomi juga akan terbantu,” harap PH sapaan akrab Bupati Sanggau.

Kemudian berikutnya, lanjut dia kita akan mengurangi juga pengangguran di Kabupaten Sanggau.

“Intinya saya support sekali dan mudah-mudahan kepengurusan yang baru yang dimana tadi saya sudah ingatkan jangan hanya datang pada saat Muscab saja ketemu bupati. Berharap kedepan terus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” harapnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris umum BPD HIPMI Kalbar Edo Ardo, Dirut Perusda Kalbar H. Syariful Hamzah, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Usman, S.Sos, M.Si, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Yuvenalis Krismono, SE, M.Si, dan Yeremias Marselinus, S.Pd, Ketua Umum HIPMI Kabupaten Sanggau Periode 2012-2015 Nur Kurniawan, Ketua HIPMI Se-kalbar dan para tamu undangan. (Lbr)

H Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram

Redaksi    Jumat, Februari 26, 2021    Comment   

H Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram

H Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

BorneoTribun Mataram, NTB - Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah secara resmi melantik H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, bertempat di Aula Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jum’at (26/01/2021).

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52 – 369 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-253 Tahun 2021 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat.

Pasangan Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman akan menjabat sebagai wali kota dan wakil wali Kota Mataram pada periode 2021-2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan selamat kepada kepala daerah yang terpilih. Dengan berharap amanah yang diberikan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. “Semoga amanah ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” tuturnya. 

Adapun acara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dengan Hj Kinnastri Mohan Roliskana dilantik sebagai Ketua TP PKK Kota Mataram. (Adbravo)

Era Media Sosial Jadi Tantangan dan Harapan 6 Pasangan Bupati/Wali Kota terpilih NTB

Redaksi    Jumat, Februari 26, 2021    Comment   

Era Media Sosial Jadi Tantangan dan Harapan 6 Pasangan Bupati/Wali Kota terpilih NTB

Era Media Sosial Jadi Tantangan dan Harapan 6 Pasangan Bupati/Wali Kota terpilih NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB - Di era media sosial seperti saat ini, masyarakat menjadi media bagi dirinya sendiri. Kritik ketidak puasan maupun pujian atas pemimpin daerah dapat diekspresikan langsung oleh masyarakat melalui media sosial dan dapat didengar langsung oleh seluruh dunia. Terlebih dengan berlangsungnya era tatanan baru di tengah pandemic covid-19, menjadi tantangan sekaligus harapan bagi enam bupati/walikota terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat melantik enam pasangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020, bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (26/2) hari ini. 

“Sosial media dan pandemi covid-19  menimbulkan suatu kebiasaan-kebiasan baru yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pimpinan daerah,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Enam pasangan kepala daerah yang dilantik Gubernur, yaitu, Walikota/Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, .S.Sos., M.H., dan  TGH. Mujiburahman., Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H., dan Danny Karter Febrianto R, S.T., M.Eng., Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, S.E dan  Drs. Dahlan M. Noer.

Dari tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, hanya Kabupaten Sumbawa yang belum dilakukan pelantikan kepala daerah terpilih. Karena sengketa hasil Pilkada Sumbawa masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati, yaitu Sekda setempat.

Gubernur juga menjelaskan, seluruh kepala daerah yang dilantik hari ini sudah sangat berpengalaman. Lima di antaranya melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Sementara pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu disebut tak lagi awam di ranah kepemimpinan. Dengan pengalaman tersebut, Gubernur berharap pasangan bupati/walikota terpilih kali ini dapat menjadikan daerah masing-masing menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam penanggulangan pandemic covid-19.

“Mudah-mudahan dengan pengalaman yang sangat banyak daerah kita semakin lama semakin baik. Masa ini masa yang berbeda apalagi dengan pandemi. Semoga daerah kita bisa kembali hijau agar kita bisa kembali kekehidupan sepertibiasanya,” harap Gubernur di akhir kata sambutannya.(Adbravo)

Pemprov NTB Formulasikan Penanggulangan Dampak Covid-19 Berbasis Research

Redaksi    Kamis, Februari 25, 2021    Comment   

Pemprov NTB Formulasikan Penanggulangan Dampak Covid-19 Berbasis Research

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

BorneoTribun Mataram, NTB  - Bencana beruntun gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 berdampak besar bagi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu hasil penelitian "Dampak sosial dan ekonomi pandemi covid-19 di daerah pasca bencana" yang dilakukan oleh Smeru Research Institue bekerjasama dengan Unicef dan UNDP sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penanggulannya. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat memberi sambutan dalam Webinar  hasil penelitian tersebut pada Kamis, 25 Februari 2020. 

"Informasi yang dihasilkan dari survey ini sangat berharga dalam upaya kami memformulasikan strategi dan program yang relevan sehingga betul betul mampu menyentuh akar masalah. Kami akan gunakan hasil survey ini dengan maksimal untuk bersinergi dengan Unicef dan UNDP," jelas Bang Zul sapaan akrab Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Sophie Kemkhadze Deputy Residence Representative UNDP dan Fernando Carrera Chief of Sosial Policy Unicef Indonesia berharap agar hasil research yang telah dilakukan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sophie Kemkhadze menyebutkan bencana beruntun yang dialami baik oleh Provinsi NTB dan Sulawesi Barat pasti tidak mudah, namun dengan data yang tepat penanganannya dapat sesuai sasaran. 

"Hopefully this research can help the government in overcoming the impacts of the disasters and pandemic. Semoga penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana dan pandemi yang dihadapi," jelas Sophie. 

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Kepala Bappeda NTB ada kesempatan yang sama menuturkan, di bawah pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Provinai NTB menjadi daerah yang  baik dalam menanggulangi dampak bencana beruntun yang dialami. Jumlah kemiskinan NTB bahkan di atas rata-rata nasional. 

"Dengan Gubernur dan wakil gubernur yang baru 2019-2023 ini melakukan trobosan-trobosan kepada reformasi birokrasi kita trutama pada sektor perekonomian kita yang penekanannya pada industriliasasi melalui IKM dan UKMnya," tandasnya.(Adbravo)

Gubernur Zul Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi Untuk Penguatan UMKM NTB

Redaksi    Rabu, Februari 24, 2021    Comment   

Gubernur Zul Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi Untuk Penguatan UMKM NTB

Gubernur Zul Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi Untuk Penguatan UMKM NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB  - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimanaysh, SE., M.Sc menyambut baik dan meminta

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), memberikan dukungan untuk membantu penguatan modal dan keberlangsungan UMKM di NTB. 

"Apalagi salahsatu langkah dan program Pemrov NTB adalah konsen untuk memperkuat UMKM dan pengusaha lokal di NTB, agar mereka mampu mandiri dan menggerakan ekonomi,"kata Gubernur, saat menerima LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)

Kementerian Koperasi dan UMKM (Menkop dan UMKM) RI, Rabu (24/2/2021) di Pendopo Gubernur.

Dakui Doktor Zul, kebijakan dan  keberpihakan Pemprov selama ini dengan menyediakan pasar serta membeli barang UMKM adalah langkah nyata agar UMKM bisa bertahan di era pandemi. Apalagi UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi.

Oleh sebab itu, pria yang pernah 15 tahun menjadi anggota DPR RI ini, berharap LPDB KUMKM menyikapi dengan serius dan segera mensukseskan pemenuhan modal usaha untuk koperasi-koperasi di wilayah NTB, sehingga dapat membantu permodalan UMKM.

"Terutama koperasi syariah dan koperasi yang Produk-produk dari anggotanya, memiliki nilai khusus, unggul dan secara administrasi baik," tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan mensinergikan dan mengkolaborasikan program dengan pemerintah daerah.

"Kami meminta dukungan agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan bisa disinkronkan dengan program-program daerah terutama masalah koperasi dalam pengembangan UMKM dibawah naungan koperasi terutama,"kata Supomo.

Lebih lanjut jelas Supomo, bahwa perhatian Gubernur NTB, sejalan dengan konsentrasi LPDB untuk memajukan UMKM tumbuh dan berkembang, apalagi dibawah naungan koperasi-koperasi.

LPDB memberikan kemudahan untuk  untuk mengakses dana bergulir LPDB. Badan Layanan Umum (BLU) pada Kemenkop dan UKM ini selalu berusaha membantu koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses permodalan.

"Kami siap membantu dalam pembiayaan yang mudah dan ramah diwilayah NTB,"tegasnya.

Dijelaskan lebih jauh, LPDB juga menginginkan agar pengelolaan dana bergulir, untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal. Sehingga pembiayaan Koperasi ini dapat memaksimalkan penggunaan anggaran agar tepat guna, dan tepat sasaran.

"Pada prinsipnya memberikan kemudahan sehingga membantu percepatan para pelaku usaha yang belum bisa mengakses permodalan, baik melalui lembaga formal maupun non formal," tuturnya.

Pembiayaan atau kredit murah, juga harus mempertimbangkan koperasi yang bagus dan sehat serta memiliki UMKM sebagai binaan. Dari hasil pembicaraan dengan Gubernur tadi, harapannya, sebagai langkah awal ada 10 koperasi syariah dan konvensional sebagi percontohan di NTB.

Disamping itu, menurut Supomo, koperasi yang akan mengajukan atau mendapatkan pembiayaan perlu ada pembinaan dan bimbingan tentang tata kelola maupun operasional koperasi. Termasuk mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Karena koperasi yang diberikan LPDB harus yang sehat dan baik," tuturnya di dampingi.

Pinjaman maksimal pembiayaan untuk koperasi dan UMKM dari LPDB-KUMKM minimal Rp250Juta untuk koperasi dan untuk batas maksimal tidak ada. Namun pemberian tersebut akan dianalisa oleh Tim Bisnis LPDB-KUMKM sesuai dengan kelayakan usaha dan syarat lainnya. 

Sedangkan, besar bunga pengembalian pembiayaan tidak memberatkan koperasi dan UMKM. Untuk koperasi simpan pinjam 7%, dan untuk koperasi sektor riil 5%, menurun per tahun. Sedangkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 3% pengembaliannya.

Turut hadir dalam silaturahmi dan pertemuan tersebut, Dirut Bank NTB syariah, Kadis Perindustrian, Kabid Ekonomi Bappeda, Pimpinan Baznas dan beberapa lembaga koperasi. (Adbravo)

Siap Dilantik, Sebastianus Darwis ; Pendukung Tak Perlu Hadiri Pelantikan

Robiantinus Hermanto    Senin, Februari 15, 2021    Comment   

Siap Dilantik, Sebastianus Darwis ; Pendukung Tak Perlu Hadiri Pelantikan

Pasangan Bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bengkayang

Borneotribun I Bengkayang - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang terpilih Sebastianus Darwis - Syamsul Rizal akan segera dilantik.

Pelantikan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada serentak tahun 2020 tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya sudah mempersiapkan diri untuk dilantik bersama wakil yang diagendakan Rabu 17 Februari 2021 ini. Dan memang ini rasanya berbeda ketika saya dilantik selama tiga periode sebagai anggota DPRD Bengkayang, 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 serta menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar Periode 2019-2024. Dan sampai hari ini saya biasa-biasa saja, cuma memang harus mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan segala sesuatu karena pelantikannya dilaksanakan di Pontianak,” terang Sebastianus Darwis ditemui dikediamannnya Minggu sore (14/2/21).

Sebastianus Darwis yang akan menjadi Orang nomor satu di Kabupaten Bengkayang ini mengaku bahwa sore ini sudah berangkat ke Pontianak bersama keluarga.

“Saya bersama anak dan istri berangkat sore ini, dan karena mematuhi Protokol Kesehatan peserta yang hadir dibatasi, jadi keluarga tidak ikut dalam ruang pelantikan, jadi paling keluarga nanti support moral di luar area saja, mungkin berada di rumah, menunggu dan sebagainya, begitu juga bagi para para tim sukses, pendukung dan masyarakat Bengkayang lainnya, cukup berada dirumah saja,” imbuhnya.

“Begitu juga dengan Wakil Bupati, karena beliau sudah berada di Pontianak , jadi kami ketemu di sana nanti,” ucap Putra Sulung Jacobus Luna Bupati Pertama Bengkayang ini

Maka mengingat momen tersebut masih di tengah pandemi Covid-19 , dirinya tidak akan membawa tim pemenangan ke Pontianak untuk mengikuti upacara pelantikan. Hal tersebut demi mematuhi anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat provinsi maupun pemerintah kabupaten.

“Kalau saya sarankan semua boleh berangkat, yang memilih saya ini kan 44.955 orang pemilih, tambah tim sukses, banyak. Kalau satu diizinkan berangkat yang lain tidak berangkat gimana? jadi saya tegaskan bahwa tidak mengikuti pelantikan. Kalaupun nanti kita suatu saat mau syukuran, mau ketemu, nanti bisa di Rumah saya di Bengkayang saja, kan saya juga segera pulang untuk ngantor,” kata Darwis.

Ketika ditanya mengenai baju untuk pelantikan, mantan Legislator PDIP empat periode yang kini sudah menjadi Kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ini menjawab serasa senang menggunakan baju putih-putih, mirip dengan baju yang biasa saya pakai ketika kampanye warna putih,” ucap Suami dari Anita,SE seorang ASN bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.

“Baju, celana, sepatu dan alat kelengkapan untuk acara pelantikan sudah siap, karena sebelumnya sudah dipersiapkan, pokok secara lahir dan batin sudah siap dilantiklah,” ujarnya sambil mengumbar senyum.

Sebagaimana diketahui, akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang akan berakhir pada 17 Februari ini, hasil Pilkada Kabupaten Bengkayang pun tidak diadukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga berjalan aman dan lancar, dimana kemenangan telah di peroleh Pasangan Sebastianus Darwis- Syamsul Rizal di 12 Kecamatan dari 17 Kecamatan Se Kabupaten Bengkayang yakni Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Monterado, Samalantan ,Lembah Bawang, Jagoi Babang, Tujuh Belas. Sanggau Ledo. Ledo, Suti Semarang dan Bengkayang. Sementara Darwis-Rizal mengalami kekalahan tipis di lima (5) Kecamatan yakni Kecamatan Lumar, Seluas, Teriak, Sungai Betung dan Sungai Raya. ( Ra/Kr )

Editor : Hermanto

BKPSDM Sanggau Akan Open Bidding Jabatan Mengisi Kekosongan

Robiantinus Hermanto    Selasa, Januari 19, 2021    Comment   

BKPSDM Sanggau Akan Open Bidding Jabatan Mengisi Kekosongan

Kepala BKPSDM sanggau, Herkulanus HP

Borneotribun I Sanggau - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP mengungkapkan Pemkab Sanggau dalam waktu dekat ini akan melaksanakan open bidding atau seleksi  (lelang jabatan) untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.

“Ya, Pemkab  Sanggau akan melaksanakan open bidding untuk 6 jabatan pimpinan tinggi pratama. Seleksi terbuka itu bakal digelar pada Februari 2021,” ungkapnya, selasa (19/1/21). 

Menurut Herkulanus, keenam jabatan yang masih kosong atau yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt) masing-masing Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (Dishangpang Hortikan), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes), Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Inspektorat.

Untuk mengikuti open bidding, pejabat yang dimaksud harus memenuhi  beberapa persyaratan diantaranya, pangkat minimal pembina (IV.a), sudah pernah menduduki jabatan administrator (es III.a/III./b) minimal 3 tahun dan sudah pernah mengikuti Diklatpim III.

Bukan hanya akan melaksanakan open bidding, akan tetapi Pemkab Sanggau juga akan melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah pejabat eselon II, III dan IV. Untuk rotasi jabatan ini akan dilakukan melalui Seleksi Uji Kompetisi (job pit). 

“Untuk job pit ini, kami masih menunggu arahan pimpinan karena dilakukan berdasarkan penilaian pimpinan terkait kinerja kepala organisasi peringkat daerah (OPD) tertentu. Sehingga dengan hasil job pit dapat diketahui kompetensi seorang untuk lebih cocoknya di OPD yang mana,” paparnya.

Diketahui, belum lama ini  Bupati Sanggau Paolus Hadi juga telah memastikan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan penyegaran di lingkungan Pemkab Sanggau akan dilaksanakan tahun 2021.

“Untuk open bidding dan job pit akan dilaksanakan tahun 2021 ini. Dan untuk penyegaran, selain eselon II, juga dilakukan pada sejumlah jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sanggau,”ungkapnya.( Lb )

Editor : Hermanto

Rakor Satgas Covid-19 Jelang Pendistribusian dan Pengawalan Vaksin

Robiantinus Hermanto    Senin, Januari 18, 2021    Comment   

Rakor Satgas Covid-19 Jelang Pendistribusian dan Pengawalan Vaksin

Rakor satgas covid-19 kabupaten sekadau

Borneotribun I Sekadau - Satuan tugas ( Satgas) covid-19 melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pendistribusian dan pengawalan vaksin covid-19 ke_7  kecamatan di kabupaten Sekadau serta pembahasan rencana kegiatan satgas tahun 2021 yang bertempat di Aula lantai 2 Kantor Bupati sekadau, Senin (18/1/21).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Plt kepala dinas kesehatan PP dan KB kabupaten sekadau Henry Alpius mengatakan sasaran tahap pertama penerima vaksin covid-19 adalah tenaga kesehatan, di lanjutkan untuk TNI-Polri dan pelaksana pelayanan publik.

"Vaksin akan di berikan ke 7 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Sekadau dan akan di kawal oleh TNI-Polri," Ujarnya.

Henry Alpius juga menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker (3M).

Sementara itu, Pj Sekda Frans Zeno juga menyampaikan terkait kondisi warga yang terpapar covid-19 di kabupaten Sekadau diharapkan adanya paparan dari Dinas kesehatan PP dan KB serta bidang informasi publik agar menyiapkan data-data dan program serta di minta agar adanya saran dari DPRD serta sumbang saran dari instansi terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut ketua DPRD radius Efendy, Dandim 1204 Sanggau Sekadau di wakili Danramil 15/ Sekadau hilir, Kabag ops polres Sekadau, Kajari  kabupaten Sekadau, para camat se-kabupaten Sekadau dan tamu undangan lainya. ( Ms/Rh )

Editor : Hermanto

Bupati Sekadau Rupinus Melaunching Secara Resmi Institut Teknologi Keling Kumang

Robiantinus Hermanto    Minggu, Januari 10, 2021    Comment   

Bupati Sekadau Rupinus Melaunching Secara Resmi Institut Teknologi Keling Kumang

Bupati sekadau, Rupinus menandatangani prasasti ITKK ( Humas )

Borneotribun I Pontianak - Bupati Sekadau Rupinus, SH, M. Si  melaunching secara resmi Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) yang dilaksanakan di Studio Ruay Televisi Kalimantan Barat Jalan 28 Oktober Pontianak, Sabtu malam 9 Januari 2021.

Peluncuran ITKK ini juga disertai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sekadau, Ketua Yayasan Pendidikan Keling Kumang dan Rektor ITKK. 

Acara peluncuran ITKK dengan tema "Dari Sekadau Untuk Bangsa" ini disiarkan secara langsung oleh ruay tv Kalimantan Barat yang dipadukan dengan acara senandung lagu-lagu daerah.  Segenap pengurus dan unsur yayasan Keling Kumang serta pihak yang berkontribusi dalam pendirian ITKK ini hadir dalam acara yang sangat bersejarah ini.

Bupati Sekadau Rupinus, SH, M. Si dalam sambutannya mengatakan kegiatan launching ITKK ini merupakan kegiatan yang sangat bersejarah terutama bagi yayasan pendidikan keling kumang, masyarakat kabupaten sekadau dan pemerintah kabupaten sekadau. 

Menurut Bupati Rupinus masyarakat kabupaten sekadau sangat mendambakan adanya kehadiran perguruan tinggi di kota bumi lawang kuari. 

"Dan pada hari ini kita telah melaunching ITKK, mudah-mudahan kedepan ITKK ini dapat berjalan dengan lancar," harap Bupati Rupinus. 

Atas usaha dan kerja keras yang sangat baik ini, bupati Rupinus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, ketua yayasan pendidikan keling kumang yang telah berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan impian ini. 

"Saya mengucapkan presiasi dan terima kasih kepada semua pihak, ketua yayasan pendidikan keling kumang yang telah berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan impian ini, jadi kami selaku pemerintah dan masyarakat kabupaten sekadau sangat-sangat berterima kasih dengan hadirnya perguruan tinggi di kabupaten sekadau khususnya Institut Teknologi Keling Kumang," ujarnya. 

Bupati dalam kesempatan yang bersejarah itu juga menyampaikan bahwa jajaran pemerintah dan masyarakat kabupaten sekadau siap bekerjasama dengan pihak yayasan keling kumang, karena kehadiran perguruan tinggi ini sangat membantu masyarakat kabupaten sekadan dan masyarakat kalimantan barat umumnya. 

"Jadi saya atas nama pribadi, masyarakat dan jajaran pemerintah kabupaten sekadau mengucapkan selamat dan terima kasih yang tak terhingga kepada yayasan keling kumang dan bapak ibu yang sudah berkontribusi atas pendirian ITKK ini. Sekali lagi proviciat, setelah launching ini silahkan disosialisasikan kepada masyarakat. Hadirnya Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) di Sekadau (SK Mendikbud No. 720/M/2020), tentu akan disambut gembira oleh warga kabupaten Sekadau dan kabupaten lainnya di kalimantan barat," ujarnya.

Untuk diketahui ada 3 program studi di ITKK yaitu : 

1.Prodi Agroteknologi

2.Prodi Kewirausahaan

3.Prodi Rekayasa Komputer

( Rilis )

Forkopimda Sanggau Gelar FGD Jelang Pilkades Serentak, Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Robiantinus Hermanto    Selasa, Desember 15, 2020    Comment   

Forkopimda Sanggau Gelar FGD Jelang Pilkades Serentak, Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Fhoto bersama jajaran forkopimda kabupaten sanggau ( Lb/BT )

Borneotribun I Sanggau - Forkopimda kabupaten sanggau gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Memelihara Kamtibmas Dalam Rangka Pilkades Serentak, Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang bertempat di Aula Hotel Grand Narita Sanggau, selasa (15/12/20).

Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Ir. Kukuh Triyatmaka, MM, Forkopimda  perwakilan Kejari Sanggau, Camat di Wilayah Kabupaten Sanggau, Organisasi Masyarakat, dan beberapa perwakilan OPD Kabupaten Sanggau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tanggal 19 Desember 2020.

“Ya memang Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang tidak ditunda pelaksanaan Pilkadesnya dan di wilayah Sanggau nantinya akan dilaksanakan Pilkades di 72 desa dari 14 kecamatan. Tentunya ini perlu kita perhatikan bersama, terutama pada saat pandemic covid-19 ini ,” ujar Kukuh.

Sekda juga menyampaikan bahwa untuk Pilkades perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 bahwa harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan perlu kita sosialisasikan bersama agar masyarakat tidak membuat kerumunan apalagi membuat pesta setelah Pilkades.

Untuk persiapan natal dan tahun baru memang sudah ada surat edaran menteri agama nomor 23 tahun 2020 untuk perayaan natal dibatasi atau ditiadakan tetapi untuk ibadah natal masih diperkenankan dengan memperhatikan protokol kesehatan dimana kapasitasnya dibatasi dengan catatan tidak ada yang terpapar.

Setelah memberikan sambutan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau membuka kegiatan Focus Group Discussion tersebut dan diakhir kegiatan dilakukan foto bersama. ( Lb )

Editor : Hermanto