Berita Borneotribun.com: Pemilu 2024 Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Februari 2024

Redaksi Rabu, Februari 28, 2024 Comment

GMNI Kalsel Serukan Masyarakat Awasi Perhitungan Suara Pemilu 2024

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan saat membicarakan perhitungan suara Pemilu 2024 di Banjarmasin, Senin (26/2/24). ANTARA/Istimewa.

BANJARMASIN - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk terus memantau perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga selesai.

"Kami menyerukan pengawalan tersebut sehubungan adanya dugaan kecurangan dalam perhitungan suara Pemilu 2024 yang pencoblosannya dilakukan pada 14 Februari lalu," ujar Ketua DPD GMNI Kalsel, M. Lutfi Rahman di Banjarmasin pada Rabu kemarin.

Menurutnya, dalam proses rekapitulasi perhitungan yang masih berlangsung, terdapat risiko atau indikasi kecurangan oleh oknum tertentu sehingga penting bagi masyarakat untuk terus mengawal proses tersebut hingga selesai.

"Dari tim internal GMNI yang bertindak sebagai pemantau pemilu independen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalsel, kami menemukan aduan masyarakat yang menunjukkan indikasi penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi perhitungan yang sedang berlangsung saat ini," lanjutnya.

Luthfi menjelaskan bahwa indikasi kecurangan terdeteksi dalam proses rekapitulasi suara DPR - RI terutama di Daerah Pemilihan Kalsel II di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), dan Kabupaten Tanah Laut (Tala), yang merupakan wilayah rawan menurut catatan internal GMNI.

Dapil Kalsel II untuk pemilihan DPR RI mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru, Tanbu, dan Kabupaten Tala yang memperebutkan lima kursi.

"Dari aduan dan informasi yang kami terima, ada upaya yang dilakukan oleh oknum dengan cara menambahkan perolehan suara 'partai biru' secara tidak sah," tegasnya.

Oleh karena itu, Luthfi mengajak masyarakat untuk mengawal semua proses perhitungan suara hingga selesai untuk mencegah segala bentuk praktek kecurangan dengan hadir pada setiap titik rekapitulasi suara sebagai bentuk partisipasi.

Menurutnya, jika terjadi kecurangan, hal itu dapat merusak proses demokrasi.

Luthfi juga mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk tetap menjaga integritas.

"Saya mengapresiasi kerja rekan-rekan penyelenggara Pemilu, namun masyarakat harus menyoroti apakah KPU dan Bawaslu tetap menjaga integritas dan profesionalitas atau justru turut merusak proses demokrasi, mengingat kita sudah memasuki tahapan akhir Pemilu 2024," ujarnya.

Semua pihak juga diingatkan untuk memberikan perhatian pada perhitungan suara tanpa lambat mengambil tindakan terkait indikasi kecurangan tersebut," tambah Luthfi.

Redaksi Rabu, Februari 28, 2024 Comment

TNI-Polri Jaga Ketat Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sekadau

TNI-Polri Jaga Ketat Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sekadau.

SEKADAU – Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau di Aula Penanjung Island berjalan dengan pengamanan ketat oleh aparat keamanan.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengamanan selama berlangsungnya rapat pleno tersebut. Dalam pengamanan tersebut, terlibat sebanyak 225 personel gabungan dari TNI-Polri.

TNI-Polri Jaga Ketat Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sekadau.

"Situasi di lokasi pleno sampai saat ini dalam kondisi aman dan kondusif," kata Kapolres Sekadau AKBP Nyoman Sudama ketika diwawancarai para wartawan, pada Rabu (28/2/2024).

Dalam rangka pengamanan ini, Kapolres Sekadau menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pengamanan baik di dalam maupun di luar gedung tempat berlangsungnya rapat pleno.

Sistem pengamanan yang diterapkan terbagi menjadi pengamanan terbuka dan tertutup. Pengamanan tertutup, terbagi menjadi tiga area atau ring. Ring satu adalah pengamanan yang ada di dalam aula atau lokasi rapat pleno. Sementara itu, ring dua adalah pengamanan di sekitar aula tetapi masih dalam area rapat.

"Selain itu, ring tiga adalah pengamanan yang dilakukan di bagian depan, termasuk pengaturan lalu lintas dan wilayah di mana para pendukung dapat menonton jalannya rapat pleno," tambahnya.

Kapolres Sekadau berharap agar seluruh personel pengamanan dapat bersatu dan bekerja sama dengan baik karena fokus utama adalah pengamanan jalannya pleno.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si.

"Kami memberikan jaminan keamanan terhadap orang, barang, tempat, dan kegiatan. Kami memastikan bahwa tindakan yang kami lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," tandasnya.

Sebelumnya pada Selasa (27/2) di tempat yang sama, Polres Sekadau bersama Brimob melaksanakan gladi pengamanan pleno, yang disimulasikan dengan Tactical Wall Game (TWG). Pengamanan pleno di aula Penanjung Island ini menjadi prioritas agar berjalan aman dan kondusif.

Selasa, 27 Februari 2024

Redaksi Selasa, Februari 27, 2024 Comment

Siap Amankan Pleno KPU, Polres Sekadau Gelar Apel Gladi Pengamanan Bersama Brimob

Siap Amankan Pleno KPU, Polres Sekadau Gelar Apel Gladi Pengamanan Bersama Brimob.

SEKADAU - Kapolres Sekadau AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., memimpin apel gladi terkait persiapan pengamanan Pleno hasil Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten. Apel gladi digelar di lokasi pleno yaitu di Gedung Penanjung Island, pada Selasa (27/2/2024) sore.

Apel gladi ini dihadiri Wakapolres Sekadau Kompol Riko Syafutra, S.T., S.I.K., M.H, Kabagops Kompol Samsul Bakri, S.H., M H, Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalbar, Kompol Mujiono, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh personel pengamanan dari Polres Sekadau yang berjumlah 145 personel, serta personel BKO Brimob yang berjumlah 30 personel.

Lokasi pleno Pemilu 2024 di Kabupaten Sekadau telah ditentukan oleh KPU di Gedung Penanjung Island, yang terletak di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

Gedung ini dipilih karena kapasitasnya yang mampu menampung jumlah peserta pleno yang banyak. Menurut perkiraan, pleno akan dilaksanakan besok (28/2) mulai pukul 09.00 pagi sampai selesai.

Untuk kematangan pengamanan, Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama memaparkan sistem pengamanan ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup dengan tiga area atau ring.

Ring satu yaitu pengamanan yang ada di dalam aula atau lokasi sidang, kemudian ring dua yaitu diluar aula tapi masih dalam area sidang, kemudian ring tiga yaitu yang ada di depan mulai dari pengaturan lalu lintas dan lokasi dimana para simpatisan ditampung untuk menonton jalannya sidang.

"Untuk lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Kabagops untuk dibagi/ploting. Sebelum pelaksanaan kita akan TWG (Tactical Wall Game) dengan para perwira. Beberapa hal yang akan kita antisipasi adalah adanya potensi-potensi gangguan yang bisa menghambat atau mengganggu proses sidang pleno," jelas Kapolres.

"Untuk cara bertindak kita harus selalu berpedoman pada upaya-upaya tindakan kepolisian yang bersifat preemtif, preventif represif ditambah rehabilitatif. Tentunya semua ini diawali dengan deteksi dini dan antisipasi semua potensi kerawanan yang bisa muncul," sambung Kapolres AKBP Nyoman Sudama.

Kapolres berharap seluruh personel bisa bersatu dan bekerjasama dengan baik karena semua harus fokus dalam kegiatan pengamanan, karena satu kejadian bisa merembet atau memberi efek domino kepada kejadian-kejadian yang lain, sehingga sekecil apapun kejadian harus selalu ditangani agar tidak meluas melibatkan massa yang lebih banyak atau aksi-aksi yang berujung anarkis.

Kapolres juga menjelaskan, untuk kegiatan pleno Kabupaten Sekadau besok, pihak KPU menyediakan live streaming yang bisa diakses melalui internet jadi masyarakat yang tidak ingin hadir di Penanjung Island bisa tetap menyaksikan jalannya pleno dari ponsel masing-masing dimanapun berada.

"Namun untuk yang hadir, kita tetap memberikan jaminan keamanan dengan sasaran orang, barang, tempat dan kegiatan. Kita pastikan betul bahwa tindakan yang kita lakukan adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku," tutup Kapolres mengakhiri apel gladi pengamanan.

Redaksi Selasa, Februari 27, 2024 Comment

Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan

Endus Kecurangan Pemilu, Golkar Ketapang Laporkan PPK Kendawangan.

KETAPANG - DPD Partai Golkar Ketapang mengendus kecurangan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Kendawangan. Kecurangan itu terjadi pada hasil suara tingkat DPR RI.

Ketua DPD Partai Golkar Ketapang M Febriadi mengungkapkan, ada dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemilih Kecamatan (PPK). Pihaknya sudah membuat laporan keberatan atas hasil pleno tingkat kecamatan tersebut.

"Kami sudah melapor ke Bawaslu Ketapang per hari ini karena terindikasi ada pengelembungan suara dari hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kendawangan atau D-hasil. Dan ini menjadi bahan kami untuk mengikuti Pleno di kabupaten," kata Febri kepada wartawan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Febri mengatakan, hampir semua Tempat Pemungutan Suara atau TPS terjadi penambahan jumlah hasil hitungan tersebut.

Menurut dia, kejadian ini sudah masuk katagori Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) dan berpotensi tindakan pidana Pemilu.

"Pengelembungan suara ini terjadi di beberapa TPS dan itu dilakukan secara masif," ujarnya.

Ketua DPRD Ketapang itu merincikan, terdapat dua katagori kecurangan yang disangkakan pelakunya oknum PPK yaitu, suara partai Golkar berkurang ditambahkan ke partai lain dan suara partai lain hilang masuk ke partai tertentu.

"Kecurangan itu ada dua jenis, pertama untuk suara partai golkar berkurang dan bertambah ke Partai lain. Yang ke dua, Partai lain menambahkan suara namun untuk yang ini belum kita cek dari mana saja suara tersebut. Apakah dari suara partai golkar atau partai partai lainnya," sebut dia.

Febriadi menegaskan, persoalan ini dipandang serius sehingga pihaknya juga melaporkan kejadian ini kepada time hukum terpadu pemilu atau Gakkumdu..

"Kita juga akan melaporkan ke Polres Ketapang. Bahwasan nya patut diduga ada Oknum PPK kendawangan itu merubah rekapitulasi C-hasil yang ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil," tegas Febri.

Ketua Bawaslu Ketapang, Moh Dofir membenarkan pelaporan tersebut, pihak nya akan melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh DPD Partai Golkar Kerapang.

"Untuk pelaporan DPD Golkar terkait hasil rekapitulasi perhitungan yang ada kecamatan kendawangan, terkait pelaporan tersebut tentu kami akan melakukan kajian kajian sesuai dengan mekanisme tatacara yang sesuai dengan undang undang,"kata Dofri.

Penulis: Muzahidin

Rabu, 21 Februari 2024

Redaksi Rabu, Februari 21, 2024 Comment

Putri Sulung Bupati Ketapang Berpeluang Jadi Ketua DPRD

Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu

Maria Raisa Sofia Rantan SH, calon ketua DPRD Ketapang tahun 2024 -2029. (Borneotribun/Muz)

KETAPANG - Proses perhitungan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang hasil pemilu 2024 masih berjalan. Kendati begitu, sudah dapat diprediksi partai dan caleg mana saja di perkirakan lolos ke parlemen daerah.

Partai Golkar berdasarkan hitungan cepat (quick count) masih jadi raja di Ketapang dengan perolehan 9 kursi. Dalam aturanya, ketua DPRD bakal dipimpin oleh partai pemenang pemilu atau partai suara terbanyak sehingga Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD.

Satu nama yang moncer di Partai Golkar adalah Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu.

Putri sulung bupati Ketapang Martin Rantan itu memperoleh suara tertinggi dari partai Golkar bahkan terbanyak dari seluruh caleg-caleg lain dari seluruh partai konstestan pemilu yang lolos jadi dewan.

Suara pribadi Sasa berdasarkan hitungan tim pemenanganya diprediksi sebanyak 5 ribu lebih, jauh memuncaki suara-suara caleg lain di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sehingga wajar, Sasa diunggulkan jadi ketua DPRD Ketapang, penerus kepemimpinan ketua DPRD saat ini, M Febriadi.

Meski berusia muda, tetapi Sasa didik dari lingkungan yang baik, kental politik dan kepemimpinan bagus yang berasal dari ayahandanya.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, Maria Raisa tidak mengecewakan, wanita muda generasi Gen-Z ini mengondol sarjana strata satu (S1) dari bidang hukum.

Sasa aktif berorganisasi dan memiliki jaringan maupun pergaulan yang luas terutama di kalangan anak muda di Ketapang.

Sementara itu, dari data sementara pemilihan anggota DPRD Ketapang, Golkar 9 kursi, disusul Gerindra 8, PDIP 8, Nasdem 8, berikutnya Demokrat dan Nasdem sebanyak 5 kursi kemudian PAN, PKS dan PKB masing-masing 2 kursi dan terakhir adalah pertai PPP yakni 1 kursi.

Sementara komposisi pimpinan DPRD Ketapang memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua. Untuk posisi wakil ketua sementara masuk dari partai PDIP dan Gerindra, sisa satu diperebutkan Nasdem dengan Demokrat.

Penulis: Muzahidin

Redaksi Rabu, Februari 21, 2024 Comment

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

JAKARTA - Akhirnya Ketua “Partai NasDem” Bpk “SURYA PALOH” Menyadari, Bhw Mengusung”ANIES” Menjadi Capres Di Pemilu’2024 Merupakan Suatu “Kesalahan” Dan “Kebodohan”.

Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot.

COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal.

Bagaimana Menurut Anda….???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini.

Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.”

Sebuah postingan di media sosial Facebook menyebar luas dengan klaim bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah mengakui kesalahan besar dan kebodohan dari keputusan partainya dalam mengusung Anies Baswedan.

Dalam postingan tersebut, terdapat cuplikan pidato Surya Paloh yang menyampaikan, "betapa bodohnya NasDem menempatkan Calon Presiden yang tidak populer yang dianggap bertentangan dengan komitmen kebangsaan."

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Dalam video lengkap pidato Surya Paloh yang tersedia di kanal YouTube MetroTV, terlihat bahwa Surya Paloh sebenarnya sedang mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai NasDem setelah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan.

Dalam potongan yang dipergunakan dalam postingan tersebut, Surya Paloh sebenarnya hanya mengutip pernyataan dari pihak lain, dan tidak secara eksplisit mengakui bahwa mendukung Anies adalah sebuah kesalahan atau kebodohan.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, klaim bahwa Surya Paloh menyesal mendukung Anies dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

RUJUKAN

https://youtu.be/cE6_oVm15Fk?si=R0SX2weQHKYNGdXt&t=2400

https://news.detik.com/pemilu/d-6353868/paloh-bicara-nasdem-dianggap-bodoh-capreskan-tokoh-tak-populer

https://turnbackhoax.id/2024/01/31/salah-pidato-surya-paloh-menyadari-kesalahan-mencalonkan-anies-sebagai-calon-presiden-2024/

https://cekfakta.com/focus/16124

Minggu, 18 Februari 2024

Redaksi Minggu, Februari 18, 2024 Comment

Paguyuban Jawa Kalbar Apresiasi Kinerja Penyelengara Dan Polda Kalbar Pasca Pemungutan Suara Serta Menghimbau Sabar Dalam Masa Rekapitulasi

Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Edi Suhairul.

PONTIANAK - Pasca pelaksanaan pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada (14/2) lalu, Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Edi Suhairul mengajak semua pihak menahan diri sambil menunggu keputusan resmi dari KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dia mengatakan jangan sampai ada sikap-sikap yang menambah masalah baru.

Selain itu, Edi Suhairul juga menyampaikan Apresiasi atas kinerja Pnyelengara Pemilu serta apparat keamanan, baik TNI dan Polri yang telah dapat menyelenggarakan Pemilu yang aman dan damai serta berjalan lancer.

"Saudaraku untuk Kalimantan Barat proses Pemungutan Suara pilpres sudah berlangsung. Sambil menunggu keputusan dari KPU, sebaiknya kita sama-sama menahan diri. Jangan sampai ada sikap-sikap yang bisa menambah masalah baru. Semua pihak, kita ini satu keluarga besar di negeri ini," kata Edi Suhairul dalam videonya Sabtu (17/2/2024).

"Kita jalani proses negeri ini menjadi lebih baik dengan cara-cara yang harus penuh kesabaran. Pasti tidak mudah mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar baik dan maju" Tambah Edi

Edi Suhairul dalam kesempatan yang sama juga turut mengapresiasi Kinerja dari Aparat Keamanan khususnya dari pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

"Saya mewakili Paguyuban Jawa yang dikalimantan Barat ini Mengapresiasi Kinerja Aparat Keamanan Khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sudah jauh hari mengamankan Proses pengamanan Pemilu dari tahun 2023 hingga saat ini, tanpa mengenal lelah terus memberikan Rasa aman bagi Masyarakat Kalimantan Barat" Sambung Edi Suhairul

Edi Suhairul juga mengajak semua pihak selalu berbuat kebaikan. Dia mengajak kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk tetap besabar dan tidak mudah teprovokasi oleh kabar yang tidak bisa dibenarkan.

"Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap besabar menunggu hasil dalam tahapan Rekapitulasi Suara yang nantinya diumumkan dari KPU, dan jangan mudah teprovokasi oleh berita yang tidak bisa dibenarkan, mari kita besabar dan kita dukung panitia penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan TNI-Polri" Tutup Edi Suhairul

Sabtu, 17 Februari 2024

Redaksi Sabtu, Februari 17, 2024 Comment

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.

JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial.

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG

Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA

Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN

Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks.

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN

https://www.kompas.com/tag/cek-fakta

https://www.kompas.com/tag/hoaks

https://www.facebook.com/groups/118257912191260/posts/1325902491426790/

https://www.facebook.com/groups/2984598315125731/posts/3497857357133155/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jDUCrfGGe7bbEA8MVoCHyHa4drnuBAVisoMJfJLMXiZnfyhq38edYdx2FgQRJFELl&id=100072186026931

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UBY2WaCawr7TfN1v4BhnyLQLwEexzvJuKk9AXQqY2Tyo3DQjMGwXCQXK9q1XNZSTl&id=100089166333885

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/news/?lang=en

https://www.kompas.com/tag/biaya-haji

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47765/t/Panja%20BPIH%20Sepakati%20Biaya%20Perjalanan%20Yang%20Harus%20di%20Tanggung%20Jemaah%20Rp56%20Juta

https://peraturan.bpk.go.id/Details/275058/keppres-no-6-tahun-2024#:~:text=Keppres%20ini%20menetapkan%20mengenai%20Biaya,lbadah%20Haji%20dan%20Nilai%20Manfaat.

https://t.me/kompascomupdate

https://cekfakta.com/focus/16072

Redaksi Sabtu, Februari 17, 2024 Comment

Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024

Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Tim Kesehatan Lapangan (Tim Keslap) dari Biddokkes Polda Kalimantan Barat telah diterjunkan sejak hari Rabu (14/02/2024) hingga saat ini, Sabtu (17/02/2024), untuk memastikan kondisi kesehatan yang baik bagi personel pengamanan dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.

Kabiddokkes Polda Kalbar, Kombespol dr. Dafianto Arief, mengungkapkan bahwa tujuan dari penugasan ini adalah untuk mengantisipasi potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada petugas pengamanan TPS dan KPPS sepanjang tahapan pemilu, mulai dari pra-pencoblosan hingga masa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

"Kami mengirimkan 5 tim untuk memberikan pelayanan kesehatan, menggunakan kendaraan R4 atau mobil kesehatan lapangan," ujarnya.

Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

Dr. Dafianto menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengalaman pemilu sebelumnya di mana banyak petugas polri dan anggota KPPS mengalami penurunan kesehatan yang serius, bahkan ada yang meninggal dunia.

"Langkah ini sebagai langkah pencegahan agar tidak ada petugas TNI-Polri maupun Panitia Pemilu yang mengalami penurunan kesehatan tanpa penanganan yang memadai," tegasnya.

Selain itu, dr. Dafianto juga menegaskan bahwa sejak dimulainya Operasi Mantap Brata Kapuas 2023/2024 atas perintah Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, seluruh personel yang terlibat dalam operasi telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Meskipun pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sebelumnya, kami akan terus memeriksa kondisi kesehatan mereka selama bertugas di lapangan. Kami juga akan memberikan tambahan vitamin untuk meningkatkan stamina mereka, memeriksa tekanan darah, serta memeriksa adanya gejala penyakit. Jika diperlukan, evakuasi akan dilakukan segera," jelasnya.

Dr. Dafianto juga mengimbau kepada seluruh personel pengamanan dan anggota panitia pemilu untuk menjaga pola makan yang sehat dan meningkatkan asupan air putih.

"Karena para petugas harus bekerja siang dan malam, penting bagi mereka untuk mengonsumsi tambahan multivitamin sebagai penunjang stamina. Jika ada gejala tidak enak badan, segera laporkan kepada kami melalui radio HT yang ditujukan ke posko Operasi Mantap Brata Kapuas 2024 agar segera ditangani," pungkasnya.

Redaksi Sabtu, Februari 17, 2024 Comment

Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir, Sekadau

Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)

SEKADAU - Petugas TNI-Polri yang bertugas di PPS Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, menghadapi tantangan besar dalam pengawalan kotak suara Pemilu 2024 menuju PPK Kecamatan Belitang Hilir. Meskipun penghitungan suara telah selesai pada Kamis (15/2) sore, perjalanan kotak suara tidaklah mudah.

Brigadir Endriatno, anggota Polri yang terlibat dalam proses pengawalan, menjelaskan bahwa hujan deras yang mengguyur daerah tersebut mengakibatkan jalan menjadi berlumpur dan banjir. "Kami terpaksa bermalam di Kantor Desa Kumpang Bis demi menjaga keamanan surat suara yang menjadi prioritas utama," ujar Brigadir Endriatno.

Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)

Setelah hujan reda, pada Jumat (16/2/2024), rombongan petugas berangkat membawa kotak suara menuju PPK Kecamatan Belitang Hilir.

Namun, di tengah perjalanan, mereka menghadapi hambatan baru.

Jalan yang banjir memaksa mereka untuk memikul kotak suara sepanjang 300 meter, terutama di jalur poros kebun Kelapa Sawit.

Meskipun demikian, semangat untuk melaksanakan tugas dengan baik tetap tinggi.

Petugas TNI-Polri bersama rombongan KPPS berusaha melintasi genangan air dengan membawa kotak suara agar tidak rusak.

Bahkan, mereka harus mencari jalan alternatif melalui Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, yang memperpanjang waktu perjalanan.

Tidak hanya itu, kondisi jalan yang rusak dan berlumpur juga menambah kesulitan.

Evakuasi kotak suara menggunakan kendaraan dari pihak perusahaan pun harus dilakukan.

Untungnya, Polsek Belitang Hilir turut membantu dengan menjemput rombongan untuk memastikan kotak suara sampai ke tujuan dengan selamat.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, menegaskan bahwa meskipun banyak hambatan yang dihadapi, petugas TNI-Polri bersama KPPS berhasil mengatasi semuanya dengan baik.

"Pergeseran kotak suara dari PPS menuju PPK merupakan langkah terakhir, dan kami bersyukur kotak suara tiba dengan aman dan lancar," ujar Kapolres.

Dengan semangat juang dan kerja sama yang kuat, petugas TNI-Polri dan KPPS berhasil menyelesaikan tugasnya demi menjaga integritas dan keamanan Pemilu di Belitang Hilir.