Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS

Pemungutan suara lanjutan di TPS 09 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (15/2). ANTARA/Desi Purnama Sari.

BANTEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten telah mengidentifikasi tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) setelah ditemukan sejumlah kecurangan atau kelalaian pada hari pencoblosan, Rabu (14/2). 

Menurut Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, "Terdapat kelalaian penyelenggara di tujuh TPS yang diidentifikasikan oleh Bawaslu dan berpotensi dilakukan PSU."

Ali menjelaskan bahwa TPS yang berpotensi PSU terdapat di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. 

Dia menyebutkan bahwa di lima TPS, surat suara telah tertukar dan dicoblos oleh pemilih, satu TPS terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, dan satu TPS terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Ini terjadi di satu TPS di Kota Tangerang Selatan, empat TPS di Kabupaten Serang, dan dua TPS di Kabupaten Lebak," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Banten juga menemukan bahwa 63 TPS terendam banjir akibat hujan deras di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, 48 TPS melaksanakan proses pemungutan suara lanjutan setelah dilakukan relokasi tempat.

Ali mengungkapkan bahwa Bawaslu saat ini sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten/kota untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran di beberapa TPS tersebut. 

"Kami berharap KPU dapat menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait adanya TPS yang harus menggelar kembali pemungutan suara," tambahnya.

Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 431 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa kondisi bencana alam termasuk banjir dapat menjadi faktor penyebab dilaksanakannya Pemilu lanjutan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

Sementara itu, untuk 15 TPS lainnya, pemungutan suara ditunda sampai waktu yang belum ditentukan sesuai dengan pertimbangan KPU. Hal ini merujuk pada Pasal 111 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang menjelaskan bahwa pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Oleh: Antara/Desi Purnama Sari

Editor: Yakop

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara

Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva (tengah) dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Timnas AMIN

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) telah mengeluarkan imbauan kepada relawan, saksi, dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, semua pihak yang terlibat dalam pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil diminta untuk mengawal suara dengan mengumpulkan bukti dari sebelum, saat, dan setelah hari pencoblosan.

"Kami minta seluruh relawan dan saksi AMIN, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala (dugaan) pelanggaran yang ditemukan," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis.

Dia juga menyoroti dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara yang diduga telah terjadi, yang mungkin menguntungkan salah satu pihak. Film Dirty Vote yang viral sebelumnya juga disebutnya memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran.

Hamdan menegaskan perlunya pengawalan suara karena Timnas AMIN menemukan indikasi dugaan kecurangan yang sistematis dari sebelum hari pencoblosan hingga setelahnya.

"Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," tambahnya.

Selain itu, Hamdan juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu mengandalkan hasil hitung cepat atau quick count sebagai penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Dia menekankan bahwa rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah data sah menurut hukum, dan semua pihak harus bersabar sampai penghitungan selesai.

"Negara yang dijalankan dengan pemerintahan yang berlandaskan legitimasi jauh lebih penting daripada persoalan menang dan kalah," tegasnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah pemilih mencapai 204.807.222 orang.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilu ini, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat tiga pasangan calon.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Donny Aditra

Editor: Yakop

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). (Gambar Jawapost)

JAKARTA - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berhasil memimpin dalam perolehan suara di Aceh, mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. 

Berdasarkan hasil real count sementara yang dipublikasikan di laman resmi Pemilu2024.kpu.go.id pada Kamis (15/2) pukul 22.30 WIB, dengan total suara masuk 7.471 dari 16.046 tempat pemungutan suara (TPS) di Aceh, atau sekitar 46,56 persen, pasangan AMIN memimpin dengan jumlah suara mencapai 763.260.

Prabowo-Gibran menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 204.515 atau sekitar 17,39 persen. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud hanya berhasil memperoleh 24.071 suara atau sekitar 2,43 persen.

Pertarungan di Aceh terbilang cukup ketat, namun dari hasil tersebut, pasangan Prabowo-Gibran hanya mampu memenangkan satu daerah di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 22 kabupaten lainnya dimenangkan oleh pasangan AMIN, dan Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh Prabowo-Gibran, Muzakir Manaf, menargetkan minimal 70 persen suara untuk pasangan nomor urut 02 di Aceh. Namun, harapan tersebut belum tercapai hingga saat ini.

Muzakir menyatakan bahwa perolehan suara yang tinggi bagi Prabowo-Gibran di Aceh sangat penting, karena hal itu akan menjadi dasar untuk menagih janji pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat Aceh.

"Biar bisa kami tagih nanti kepada beliau (Prabowo) untuk membangun Aceh. Ini yang penting, ini demi masyarakat Aceh," ujarnya.

Oleh: Antara/Rahmat Fajri

Editor: Yakop

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, telah mengungkapkan bahwa sebanyak 2.413 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini disebabkan oleh adanya pemilih yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali," ujar Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

"Ini kemungkinan PSU-nya besar," tambahnya.

Meskipun demikian, Bawaslu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini. Bagja menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari tahu apakah hal tersebut benar-benar merupakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kabupaten/kota atau tidak.

"Tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian (ada potensi PSU) dari Panwascam dan juga Bawaslu kabupaten/kota," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menganggap bahwa pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu jika memang di TPS tersebut terdapat potensi untuk PSU.

"Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasi Panwascam yang bekerja di ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan PSU," ucap Hasyim.

Pemilu 2024 mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta Pemilu 2024 terdiri dari 18 partai politik nasional, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Partai lainnya antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) juga diikuti oleh enam partai politik lokal, seperti Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, terdapat tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Oleh: Antara/Narda Margaretha Sinambela

Editor: Yakop

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019

Suasana di rumah duka Teguh Joko Pratikno (43), anggota KPPS di TPS 011 Kelurahan Curugsewu, Kabupaten Kendal, Kamis, yang meninggal dunia saat bertugas. (ANTARA/I.C. Senjaya)

JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama Pemilu 2024 tidak sebanyak yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Kamis.

KPU masih dalam proses pendataan terkait jumlah petugas yang meninggal saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, Idham juga menyatakan perlunya memperhatikan perbedaan waktu kematian anggota KPPS.

"Kalau kita bicara tentang badan adhoc yang wafat khususnya KPPS, itu kita harus bedakan. Yang pertama pada pemungutan, sebelum pemungutan. Terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara. Yang ketiga pasca pemungutan suara," katanya.

Dalam upayanya meningkatkan efisiensi, KPU telah mengusulkan penggunaan dua panel untuk menghitung suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Idham, hasil simulasi yang telah dilakukan di beberapa kota menunjukkan adanya efisiensi waktu.

"Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara. Itu ada efisiensi waktu," jelas Idham.

Namun, dalam rapat konsultasi, pembentuk Undang-Undang masih memutuskan untuk menggunakan satu panel, sama seperti yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, sesuai dengan Pemilu 2019.

Menanggapi beban kerja yang berat bagi anggota KPPS, terutama terkait penghitungan suara yang harus selesai di TPS, KPU pernah mengusulkan penggunaan dua panel penghitungan suara.

"Apabila surat suara belum selesai dihitung di hari pemungutan suara. Maka dapat diekstensi 12 jam setelah pemungutan suara. Karena proses penghitungan surat suara tak boleh berhenti. Harus selesai di TPS," tambahnya.

Pemilu 2024 mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ada tiga pasangan calon yang ikut serta.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Narda M.S

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Polisi Sekadau Berhati Mulia, Heriyadi Bantu Lansia Suara di TPS

Redaksi    Kamis, Februari 15, 2024    Comment   

Polisi Sekadau Berhati Mulia, Heriyadi Bantu Lansia Suara di TPS

Bripka Heriyadi, seorang anggota Polres Sekadau menggendong seorang lansia bernama Imanuel Mami (67) untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Serampuk, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir.

SEKADAU - Bripka Heriyadi, seorang anggota Polres Sekadau, menunjukkan aksi humanisnya yang membanggakan pada Rabu (14/2/2024) ketika ia dengan penuh kesabaran dan kepedulian menggendong seorang lansia bernama Imanuel Mami (67) untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Serampuk, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Heriyadi, yang bertugas mengamankan TPS 07, mendapat informasi dari petugas PPS bahwa Imanuel, yang pernah mengalami stroke dan tidak mampu berjalan, berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya. 

Tanpa ragu, Heriyadi bersama dengan petugas PPS dan personel pengamanan TNI-Polri lainnya mendatangi rumah Imanuel dan dengan hangat menggendongnya menuju TPS yang berjarak sekitar 70 meter.

Aksi mulia ini disambut hangat oleh masyarakat setempat yang turut menyaksikan kepedulian dan dedikasi Heriyadi dalam membantu warga yang ingin menggunakan hak suaranya. 

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, juga memberikan apresiasi atas tindakan humanis yang dilakukan oleh Heriyadi, serta mengapresiasi Imanuel karena tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara meskipun dalam kondisi keterbatasan fisik.

"Perbuatan Heriyadi adalah contoh yang patut diteladani oleh anggota Polri lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat," ujar Kapolres Sekadau AKBP Nyoman Sudama.

Beliau juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sekadau untuk tidak ragu meminta bantuan kepada anggota kepolisian atau TNI yang bertugas di TPS, dengan menegaskan kesiapan untuk membantu dan menjamin keamanan warga dalam pelaksanaan pesta demokrasi, sambil tetap menjunjung tinggi netralitas.

Pengamat: Prabowo-Gibran rawan tersandera kelompok oligarki

Redaksi    Kamis, Februari 15, 2024    Comment   

Pengamat: Prabowo-Gibran rawan tersandera kelompok oligarki

Foto: Instagram/gibran_rakabuming

JAKARTA – Analis politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling potensial tersandera kepentingan kaum oligarki jika memenangi Pilpres 2024. Potensi itu besar lantaran Prabowo-Gibran paling banyak disokong pebisnis besar. 

"Dilihat dari ketiga pasangan capres-cawapres yang ada, maka jelas pasangan Prabowo-Gibran memiliki potensi paling besar yang menjadi representasi dari kekuatan oligarki dan menjadi pelindung dari operasi oligarki," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2).

Sejumlah pengusaha besar ikut "cawe-cawe" di Pilpres 2024. Di kubu Prabowo-Gibran, misalnya, terdapat nama pengusaha Aburizal Bakrie, Hashim Djojohadikusumo, Erwin Aksa, dan Boy Thohir, Jusuf Hamka, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Puteri Kuswisnu Wardani. 

Bercokol di kubu pasangan Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), ada nama Surya Paloh, Jusuf Kalla, Thomas Lembong, Gede Widiade, dan Leontinus Alpha Edison. Adapun pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terdapat nama Arsjad Rasjid, Harry Tanoesoedibjo, Sandiaga Uno dan Sofyan Wanandi.

Belum lama ini, Boy Thohir sempat sesumbar sepertiga penguasa ekonomi Indonesia bergabung mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Ia mengklaim pasangan jagoannya didukung grup perusahaan besar, semisal Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, dan Adaro Group.

Pernyataan Boy Thohir itu, menurut Airlangga, menunjukkan kuatnya aliansi pebisnis di kubu pasangan nomor urut 2. Jika Prabowo-Gibran menang, Airlangga khawatir kekayaan negara bakal mengalir ke kelompok oligarki yang mengusung pasangan tersebut. 

"Ini menjadi problem mengingat bahwa dapat kita prediksi ke depan, apabila sebagian besar pendukung kekuatan 02 adalah kaum oligarki, maka hampir dapat dipastikan kepada siapa distribusi maupun partisipasi pembangunan ekonomi akan diberikan oleh kekuatan 02 ini. Tidak jauh dari kekuatan sosial kelas oligarki," ucap Airlangga. 

Selain tersandera kaum oligarki, menurut Airlangga, pasangan Prabowo-Gibran juga potensial dikendalikan kepentingan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Apalagi, Jokowi sudah jor-joran "berinvestasi" untuk kemenangan pasangan tersebut.

"Bahkan menarik kecenderungan orientasi politik dari presiden sendiri. Indikasi yang muncul bisa kita saksikan bagaimana perangkat hukum dan konstitusi sudah dipake sedemikian rupa oleh kekuasaan melalui kasus di MK (Mahkamah Konstitusi) yang seharusnya berjalan untuk mengawal kekuasaan," ujar Airlangga. 

Kasus yang dimakud Airlangga ialah putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan Oktober lalu. Dalam putusannya, MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres. Syaratnya, sang calon harus pernah dipilih atau menjabat menjadi kepala daerah. 

Berkat putusan itu, Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta mendadak memenuhi syarat sebagai cawapres. Saat putusan itu diketok Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar ialah besan Jokowi alias paman Gibran. Sejumlah analis menduga Jokowi turut mempengaruhi Anwar dalam putusan tersebut.

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

Redaksi    Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.

BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.

HASIL CEK FAKTA

Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN

Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/14/17560311/bawaslu-benarkan-video-surat-suara-di-gunung-putri-tercoblos-prabowo-gibran#google_vignette

https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=326339530409353&id=100090999260496&mibextid=oFDknk

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud

Redaksi    Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud.

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka. 

"Menang 50% dari survei belum tentu menang pertarungan. Lembaga survei itu menggiring opini untuk calon yang dianggap sudah settle karena psikologi pemilih lebih yakin kepada calon yang dianggap menang. Padahal, kenyataannya tidak begitu karena memang tidak mudah," ucap Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2). 

Syarat pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasangan kandidat bisa lansung memenangi pilpres jika memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. 

Selain itu, pasangan tersebut juga harus menang di 19 provinsi atau setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia, yakni 38 provinsi. Di provinsi-provinsi itu, pasangan pemenang harus mengantongi minimal 20% suara. 

"Suara mayoritas itu, dalam tradisi electoral study, disebut dengan suara yang mendapatkan dukungan minimal 50% plus 1. Dalam pilpres Indonesia itu, masih ada kreasi lagi. Jadi, tidak hanya 50% plus 1, tetapi juga ditambah menang di setengah jumlah provinsi," jelas Agus. 

Menurut Agus, sejauh ini belum ada pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai lumbung suara hingga di 19 provinsi. Sebagaimana direkam sejumlah lembaga survei, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) juga menguasai provinsi-provinsi tertentu. 

"Jadi, kalau dari konstruksi itu sebenarnya agak sulit untuk memenuhi menang satu putaran. Tapi, kalau survei-survei yang selama ini digaungkan oleh 02, menurut saya, itu hanya strategi politik untuk menggiring keyakinan pemilih kepada calon yang kemungkinan bakal menang," ucap Agus.

Meskipun kerap diterpa isu negatif, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran tetap dominan. Dalam sigi LSI Denny JA yang dirilis di Jakarta, Sabtu (10/2) lalu, misalnya, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mencapai 51,9%. Pasangan AMIN berada di posisi kedua dengan raupan elektabilitas sebesar 23,3%. Pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi paling bontot dengan tingkat keterpilihan sebesar 20,3%.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis sehari sebelumnya juga menunjukkan komposisi elektabilitas serupa. Pada sigi Indikator, Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pasangan AMIN terpaut cukup jauh dengan raihan elektabilitas 24,1%, diekor Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 19,6%.

PLN Pastikan Kelistrikan Aman Selama Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

Redaksi    Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

PLN Pastikan Kelistrikan Aman Selama Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

Petugas PLN melakukan siaga untuk memastikan kehandalan listrik saat pemilu (ANTARA/Dedi)

PONTIANAK - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat (Kalbar), Joice Lanny Wantania, menegaskan komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2024.

"Pengamanan listrik pada saat pagelaran pemilu menjadi prioritas PLN UID Kalbar. Diharapkan saat pelaksanaan pemilu hingga perhitungan suara, kelistrikan andal dan lancar tidak terjadi gangguan," ujar Joice Lanny Wantania di Pontianak, Selasa.

Menurutnya, PLN telah menyiapkan 1.542 personel untuk memastikan keandalan pasokan listrik, termasuk 1.250 petugas layanan teknik, 264 pegawai, dan 28 Personel Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).

"Kami menyiapkan petugas untuk mengamankan sistem kelistrikan selama pergelaran Pemilu 2024. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Joice juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pasokan listrik, seperti bermain layang-layang menggunakan tali kawat atau bermain di dekat jaringan listrik PLN.

"Terkait layanan gangguan dan keluhan listrik, pelanggan dapat menghubungi Petugas PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi, mengapresiasi kolaborasi antara KPU dan PLN dalam memastikan kelancaran Pemilu.

"Saya berterima kasih kepada PLN yang memastikan kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Saya harap pada saat kegiatan PLN mendukung dari kelistrikan agar kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar," ucap Syarifuddin.

Oleh: Antara/Dedi

Editor: Yakop