Ini harapan Gubernur Kalbar usai Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM

Redaksi    Jumat, Oktober 28, 2022    Comment   

Ini harapan Gubernur Kalbar usai Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Implementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersinergi membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). 

Gugus Tugas tersebut dikukuhkan langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mualimin Abdi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (27/10/22).

Mualimin mengatakan bahwa gugus tugas ini akan mendorong implementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan hingga pemajuan HAM pada sektor bisnis di Kalimantan Barat.

"Diharapkan GTD BHAM dapat meningkatkan koordinasi antar OPD dan perusahaan di daerah guna memantapkan mainstreaming Bisnis dan HAM di tingkat daerah. Adapun GTD dapat melakukan sosialisasi Bisnis dan HAM, meningkatkan kesadaran perusahaan di wilayahnya mengenai Bisnis dan HAM, dan membantu memonitor upaya Bisnis dan HAM di daerah, khususnya di Kalimantan Barat," ungkapnya dalam acara tersebut.

Pada pengukuhan ini, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dikukuhkan sebagai Pembina Gugus Tugas dan menjadi saksi dalam pelantikan tersebut sedangkan Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Pria Wibawa menjadi Ketua Gugus Tugas.

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM.

Kakanwil nantinyal membawahi 5 Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki anggota dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah Jajaran Pemprov Kalbar dan Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Secara rinci Pokja I akan fokus kepada Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Kapasitas dari 

semua pemangku kepentingan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Pokja II fokus pada Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan HAM, sedangkan Pokja III Pemulihan Akses Pelanggaran HAM karena Kegiatan Usaha.

Selanjutnya Pokja IV fokus kepada Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha untuk Menghormati HAM dan Pokja V akan fokus pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Bisnis dan HAM Daerah.

Mualimin menghaturkan terima kasih kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah bersinergi dalam menjunjung tinggi nilai HAM dalam bisnis di Kalimantan Barat.

"Terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat atas dukungannya dalam penerapan nilai-nilai HAM pada sektor bisnis di Kalimantan Barat," tambah Mualimin.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Kalbar berpesan agar GTD BHAM ini dapat menjadi wadah informasi yang aktif dan responsif mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia Kalimantan. 

"Melalui Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana pencarian informasi terkait Bisnis dan HAM di Indonesia. Diharapkan Gugus Tugas ini juga dapat mewujudkan dunia usaha yang menjunjung tinggi nilai HAM", ujar Pria Wibawa.

Ia menilai hal ini penting untuk diimplementasikan karena P2HAM adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025. 

Gubernur Kalimantan Barat dalam kesempatannya menyambut baik terkait nilai-nilai HAM yang dapat diImplementasikan terutama Hak-Hak Pekerja. 

"Tidak hanya menjaga atau mengawasi pelaku bisnis, hak-hak pebisnis juga harus dipenuhi. Saya berharap toleransi toleransi yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga ada percepatan dalam pwrtumbuhan perekonomian daerah", pesannya Sutarmidji.

"Dengan Perusahaan diperlakukan sama, maka pihak perusahaan juga akan mempekerjakan dan memberikan perlakuan yang sama dengan yang lain, jadi kita lebih mudah. Begitu juga sebaliknya, jadi saya harap tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam bisnis di Kalbar," tegasnya.

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan HAM.

Setelah acara selesai, Rombongan Direktur Jenderal HAM kemudian melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak untuk melihat implementasi P2HAM. 

Kegiatan di Balai Petitih dilanjutkan dengan Evaluasi RANHAM dan Penguatan Implementasi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang di moderatori oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati.

Pada kesempatan ini Hajerati, Direktur Kerjasama HAM Ditjen HAM menyampaikan evaluasi RANHAM di Provinsi Kalimantan Barat agar memenuhi dokumen yang sudah ditentukan dengan berkala. Kemudian Sofia Alatas, Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal HAM menyampaikan bahwa untuk membantu bisnis mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak hak asasi manusia yang timbul dari aktivitas bisnis mereka, Kemenkumham pada tahun 2021 meluncurkan aplikasi berbasis web yang disebut PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM). (aws)

Optimalisasi Peran Staf Ahli Melalui Penguasaan Data

Redaksi    Jumat, Oktober 28, 2022    Comment   

Optimalisasi Peran Staf Ahli Melalui Penguasaan Data

Optimalisasi Peran Staf Ahli Melalui Penguasaan Data. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. meminta kepada seluruh Staf Ahli Kepala Daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bekerja dengan menguasai data, berinovasi serta saling bersinergi dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam merumuskan suatu pertimbangan/kebijakan.

"Saya berharap staf ahli menguasai data, apapun tentang daerah itu kemudian dievaluasi mana yang belum diimplementasikan kemudian kendala dalam implementasinya. Kemudian mengkaji mana yang memiliki potensi agar bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Saya juga berharap para staf ahli  berinovasi dan serta mensinergikan program-program dengan provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, kalau sudah begini, baru kita bisa menjadi yang terbaik," ungkap Sutarmidji saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Staf Ahli Kepala Daerah Se-Kalimantan Barat dengan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (27/10/2022).

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat men mengingatkan bahwa jika ingin melakukan studi banding harus ditempat yang memiliki spesifikasi yang sama untuk daerahnya.

"Daerah yang mau kita jadikan studi banding tidak juga tampilan suatu daerah itu bagus semua, terkadang ada daerah-daerah yang sebenarnya di Kalbar ini sudah bagus. Saya ambil contoh misalnya Mempawah dan Sambas itu sudah tidak ada desa tertinggal dan mereka (Daerah) yang masih punya desa sangat tertinggal dan masih punya desa tertinggal belajar disitu saja untuk menuntaskannya. Belajar dalam daerah saja tidak usah jauh-jauh karena karakteristiknya sama. Malah, kalau kita ke tempat lain belum tentu karakteristiknya sama dan bisa diterapkan, akhirnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai," jelas mantan walikota pontianak dua periode ini. 

Kemudian orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga menjelaskan bahwa jabatan Staf Ahli bukan jabatan buangan karena ada orang yang menjabat bisa mengendalikan dinas, tapi ada juga yang memang konseptor karena tidak cocok untuk di lapangan.

"Kalau orang kinerjanya bagus pasti rata-rata itu masalah dia cocoknya sebagai konseptor saja. Kalau saya berpikir seperti itu, makanya staf ahli provinsi itu tidak lama paling setahun dua tahun untuk membiasakan supaya mampu menguasai data-data itu," jelas Sutarmidji.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Drs. Natalia Karyawati, M.E. menjelaskan bahwa diselenggarakannya Rapat Koordinasi Daerah Staf Ahli se Kalimantan Barat ini dalam rangka upaya membangun sinergitas Kabupaten/Kota khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kalimantan Barat. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi staf ahli guna membantu memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten/Kota adalah pelayanan dasar meliputi Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Sanitasi, yang semuanya itu sangat berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Turut hadir beberpa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Staf Ali Gubernur Bidang Sosial dan SDM, Hendra Bachtiar, S.T., M.T. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Christianus Lumano, S.E., M.Si. serta Staf Ahli Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.(irf)

Pemuda Harus Inovatif, Kreatif Dan Bisa Membaca Peluang

Redaksi    Kamis, Oktober 27, 2022    Comment   

Pemuda Harus Inovatif, Kreatif Dan Bisa Membaca Peluang

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., saat pembukaan Dialog Inspiratif Pemuda Kalbar di Hotel Ibis, Rabu (26/10/2022). (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah serta memiliki sumber daya manusia yang unggul.

Untuk sumber daya manusia di Indonesia saat ini sedang berkembang dengan pesat terutama di usia kisaran 0-40 tahun yang termasuk kategori pemuda.

Terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 diperkirakan terdapat sekitar 64,92 juta jiwa atau setara dengan 23,90%. 

Dimana Kalimantan Barat menyumbang 1.424.358 jiwa yang terdiri dari 50,9% laki-laki dan 49,5% perempuan.

Untuk itu, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan tolak ukur sejauh mana kemajuan pemuda Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta kesetaraan gender sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

“Para Pemuda di Kalbar agar untuk mempersiapkan diri berkompetisi untuk yang mendapatkan yang diinginkan, karena tantangan kedepan lebih besar maka, siapkan skill (kemampuan) untuk bisa membaca peluang. Oleh karenanya, hari ini kita hadirkan beberapa anak muda yang memiliki prestasi yang luar biasa sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., usai membuka Dialog Inspiratif Pemuda Kalbar di Hotel Ibis, Rabu (26/10/2022).

Lanjutnya Gubernur Kalbar menyebutkan bahwa Indonesia kedepannya akan menghadapi era yang dimana usia kerja jauh melebihi dari angka ketergantungan. Kondisi ini akan memberikan peluang yang sangat strategis untuk membangun Pemuda Indonesia yang berkarakter, bermoral, berpendidikan dan memiliki keterampilan yang tinggi.

“Artinya pada saat ini mau jadi apapun bisa asal mempersiapkan diri dan keterampilan serta bisa menjawab setiap tantangan yang kita hadapi,” ujar Sutarmidji.

Dengan begitu peran pemuda bisa membantu pembangunan di Kalimantan Barat untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebab, pada domain pendidikan di Kalimantan Barat rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,87 per tahun menjadi 9,44 per tahun. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi naik dari 19,24% menjadi 22,68%, selanjutnya pada domain lapangan kerja dan kesempatan kerja, proporsi pemuda wirausaha meningkat 0,12% menjadi 0,25% dan tingkat pengangguran pemuda turun dimana sebelumnya 11,99% menjadi 10,60%.

“Anak-anak muda itu harus bisa membaca peluang yang ada di sekitarnya terutama di desa, jangan semuanya di perkotaan. Harus inovatif dan kreatif. Jika anak-anak muda ini siap dengan kompetisi yang ketat di perkotaan silahkan, tapi jika kita membuat sesuatu yang dimulai dari desa itu jauh lebih bagus. Karena anak muda itu harus biasa dimulai dari paling bawah, sehingga saat berada di puncak akan memiliki karakter yang dewasa. Dewasa bukan dalam arti usia, melainkan memaknai sesuatu yang dihadapinya,” jelas Sutarmidji.

“Jangan selalu berkeinginan secara dadakan untuk sampai ke puncak itu tidak akan mungkin, orang yang cepat berada sampai di puncak dengan cara-cara praktis dia akan mudah jatuh, tapi jika meniti karir dari akarnya yang sudah kuat maka bagaimana pun tiupan angin di puncak dia tidak akan mudah roboh,” tambahnya.

Kegiatan Dialog Inspiratif Pemuda Kalimantan Barat yang dihadiri oleh 600an pemuda-pemudi Kalbar dari berbagai kalangan komunitas organisasi ini diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kompas TV.  Dialog ini menghadirkan Bambang Iswanto Tokoh Pemuda Inovator Digital, Rudi Hartono merupakan Pemuda Pelopor bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan, Pariwisata dan Kalpataru Provinsi Kalbar, dan AKP Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan pemuda asal kalbar dan saat ini menjadi Ajudan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga dihadirkan pada acara tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., serta Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP.,M.M. (aws)

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur

Redaksi    Rabu, Oktober 26, 2022    Comment   

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur. (Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyaksikan Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalbar Masa Bakti 2022-2027 oleh Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Nasional yang kali ini diwakilkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ade Gunawan, S.H., M.H., dengan ditandai penandatangan Berita Acara Pengukuhan dan penyerahan Bendera Pataka KORPRI di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Rabu (26/10/2022).

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur. (Adpim Pemprov Kalbar)

Kepengurusan pada periode ini ada sebanyak 26 personil, yang mana Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalbar dipimpin oleh dr. Harisson, M.Kes yang kini juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar.

Dalam pidatonya, Gubernur menekankan bahwa setiap anggota KORPRI wajib menghayati atau menjiwai Panca Prasetya KORPRI dan Mars KORPRI. Dimana dibalik dua hal tersebut tersimpan indikator kesuksesan.

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur. (Adpim Pemprov Kalbar)

“Kalau dari dua hal itu kita simpulkan, maka yang harus ada pada setiap anggota KORPRI yakni kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat atau kesetiakawanan dan terakhir skill atau kemampuan. Tanpa 4 faktor ini tidak mungkin semua bisa berjalan baik,” ungkap H. Sutarmidji.

Gubernur juga meminta anggota KORPRI terus melakukan inovasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur. (Adpim Pemprov Kalbar)

“Anggota KORPRI harus seperti itu, ide atau inovasi kita buat terus dikaji oleh pimpinan apakah ini ketika diimplementasikan baik atau tidak untuk capaian program. Jika baik dari siapapun usulan tersebut akan jalan,” pinta Gubernur kepada seluruh Pengurus KORPRI.

Mantan Walikota Pontianak dua periode ini juga mengingatkan kepada Anggota KORPRI untuk dapat memahami data, peduli terhadap data dan bekerja dengan data yang valid.

Kukuhkan Kepengurusan Korpri Provinsi Kalbar Ini Pesan Gubernur. (Adpim Pemprov Kalbar)

"Saudara jika tidak bisa menguasai data maka saudara tidak bisa membuat program yang baik, tidak akan bisa mencapai tujuan yang maksimal dan cenderung yang dikerjakan tidak akan membuat dampak bagi pertumbuhan maupun kesejahteraan masyarakat,” tegas Sutarmidji.

Sementara itu ditempat yang sama,  Sekda Kalbar selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalbar menyampaikan bahwa Anggota KORPRI harus melayani bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, Anggota KORPRI wajib menanamkan 4 indikator kesuksesan yang dimaksud.

“Anggota KORPRI harus disiplin, jujur, memiliki kompetensi atau loyal terhadap pekerjaannya,” tutup Harisson ketika diwawancarai.(wnd)

Peran Penting Pendamping Asn Melawan Korupsi

Redaksi    Selasa, Oktober 25, 2022    Comment   

Peran Penting Pendamping Asn Melawan Korupsi

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani membuka acara Sosialisasi Pendampingan Aksi Pencegahan Korupsi. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani membuka acara Sosialisasi Pendampingan Aksi Pencegahan Korupsi yang mengangkat tema "Bersama Tim Penggerak PKK kita Wujudkan Budaya Anti Korupsi Menuju Keluarga Berintegritas" di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (25/10/2022).

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar mengatakan bahwa untuk mewujudkan perilaku ASN yang berakhlak baik dan menjunjung integritas dalam setiap pekerjaannya dipengaruhi oleh peran istri sebagai pendamping.

Seperti kita ketahui, penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor ketidakpuasan, tidak pernah merasa cukup, lemahnya integritas, adanya kesempatan, kebutuhan sehingga belum optimalnya sistem pengawasan sehingga dapat membuka peluang untuk korupsi.

"Berintegrasi tidak hanya dari diri sendiri , tetapi juga membutuhkan dukungan orang lain dari lingkup terkecil yaitu keluarga, istri dan anak. Dukungan istri yang selalu membudayakan untuk selalu bersikap jujur dan disiplin dalam keluarga serta malu untuk melakukan tindakan korupsi itu sangatlah penting, karena akan memberikan spirit yang positif kepada keluarganya," ungkap Lismaryani.

Selanjutnya istri juga dapat berkontribusi besar dalam upaya pencegahan korupsi salah satunya melalui organisasi Tim Penggerak PKK sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya berpesan kepada ibu-ibu yang kebetulan memiliki jabatan juga yang suaminya memiliki jabatan untuk berhati-hati dalam bekerja, kedepankan taat dan patuh terhadap aturan serta pertahankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab atas pekerjaan yang telah diamanahkan," pesan Ketua TP-PKK Prov Kalbar.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan Pengurus Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Barat ini turut dihadiri Kepala Perangkat Daerah terkait, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.(ian/irf)

Gubernur Pinta Sekolah Ikut Sukseskan Pembuatan Kartu Identitas Anak

Redaksi    Selasa, Oktober 25, 2022    Comment   

Gubernur Pinta Sekolah Ikut Sukseskan Pembuatan Kartu Identitas Anak

Gubernur Pinta Sekolah Ikut Sukseskan Pembuatan Kartu Identitas Anak. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Bertempat di Pendopo Gubernur Kalbar, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka secara resmi kegiatan Pencanangan Gerakan Orang Tua Peduli Anak (GOPINDA) dan menyaksikan penandatanganan MoU Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) antara Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah dan Bupati Kubu Raya dengan Mitra Usaha di Provinsi Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (25/10/2022).

Perlu diketahui bersama, kegunaan Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan identitas resmi bagi anak-anak yang belum dapat KTP. 

Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan dokumen kependudukan untuk anak-anak yaitu berupa akta kelahiran dan dokumen bersama yaitu Kartu Keluarga (KK). Namun untuk saat ini, melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri menerbitkan KIA sebagai bukti identitas resmi bagi anak.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa target KIA di Kalbar sudah di atas rata-rata nasional. Untuk pembuatan KIA sendiri lebih mudah dibandingkan dengan E-KTP.

"Saya berharap daerah seperti Pontianak, Mempawah, Sambas dan Kubu Raya akhir tahun ini bisa mencapai di atas 80 persen. Blangko KIA kita diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Jadi blanko harus tersedia agar lebih cepat dan mudah mencapai target," ungkap Sutarmidji.

Tak hanya itu, Gubernur meminta kepada seluruh Kepala Sekolah untuk mendorong siswa/siswinya membuat Kartu Identitas Anak. Hal ini karena nantinya segala akses dalam mengalokasikan bantuan sekolah harus melampirkan KIA.

"Nanti saya minta anak SMA yang belum 17 tahun harus punya KIA. SMA Negeri itu kalau mendapatkan beasiswa untuk membayar iuran setiap bulan dan beasiswa disimpan ke rekening atas anak itu. Kalau tidak punya KIA berarti tidak punya rekening dan tidak dapat beasiswa. Demikian juga dengan seragam, BPJS harus melampirkan KIA," pinta Gubernur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Bupati Mempawah, Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar, Yohanes Budiman, S.IP., M.Si., serta Mitra Usaha Provinsi Kalbar. (ian/wnd)

Pemprov Gandeng USAID Untuk Percepat Penurunan Stunting Di Kalbar

Redaksi    Selasa, Oktober 25, 2022    Comment   

Pemprov Gandeng USAID Untuk Percepat Penurunan Stunting Di Kalbar

Pemprov Gandeng USAID Untuk Percepat Penurunan Stunting Di Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan USAID ERAT menggelar Lokakarya Pembelajaran Inovasi Daerah Dalam Mewujudkan Perencanaan Penurunan Stunting yang terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (25/10/2022).

Ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana Perpres tersebut memuat target yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Mengacu pada peraturan tersebut, Pemprov Kalbar mengambil langkah konkrit dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Daerah hingga ke tingkat Desa.

Pemprov Gandeng USAID Untuk Percepat Penurunan Stunting Di Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)

Terbentuknya Tim TPPS ini, diharapkan dapat bekerja dengan maksimal dalam menekan angka Stunting khususnya di wilayah Kalbar.

"Sesuai dengan arahan Presiden, Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa untuk bersama-sama berupaya mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting 29,8% menjadi 17,07 pada tahun 2024 mendatang," ungkap Wagub Kalbar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Prov Kalbar.

Dengan ditetapkannya target-target tersebut, diharapkan semua unsur yang terlibat mampu bersinergi dan bekerja sama baik di jajaran Pemprov maupun Kabupaten/Kota termasuk USAID serta stakeholder untuk bersama-sama bergerak di lapangan.

"Jadi, dalam penanganan Stunting ini tidak bisa hanya dengan komat kamit, namun memerlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan, kalau bisa turun langsung kelapangan."

"Saya berharap kegiatan pada hari ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan amanat dimaksud. Mari bersama kita kuatkan komitmen untuk berkolaborasi dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Barat, guna menciptakan generasi sehat dan sejahtera," tegas mantan bupati Mempawah dua periode ini.

Kegiatan yang sedang diselenggarakan ini merupakan cara memperkuat komitmen dalam penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat.

Oleh karenanya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan menurut Wagub Kalbar terkait percepatan penurunan stunting.

 "Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran meliputi analisis jumlah kasus stunting, keluarga berisiko stunting dan indikator cakupan layanan esensial yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, baik tingkat daerah maupun tingkat perangkat daerah, serta dokumen keuangan daerah.

Kedua, perluasan jangkauan, pemutakhiran dan pemanfaatan surveilans rutin melalui elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan aplikasi elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL).

Ketiga, peningkatan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan secara holistik", terang Ria Norsan.

Sementara itu, Senior Technical Component Lead USAID ERAT Ichsan Haerudin mengungkapkan, melalui Lokakarya Pembelajaran Inovasi Daerah Dalam Mewujudkan Perencanaan Penurunan Stunting Yang Terintegrasi Di Provinsi Kalimantan Barat ini berharap pada dukungan ataupun upaya-upaya yang dilakukan semua unsur agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

"Melalui lokakarya ini kami berharap USAID ERAT dapat berkolaborasi maupun membantu Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten/Kota dalam melahirkan inovasi agar bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain dalam penanganan kasus Stunting ini," tutur Ichsan Haerudin.

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi TP2AK, Sekretariat Wapres RI Drs. Ec. Saputera, M.M., Kepala OPD Prov. Kalbar terkait, serta seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.(ian/rfa)

Gubernur Serahkan Bantuan Banjir Kepada Kabupaten Sintang

Redaksi    Minggu, Oktober 23, 2022    Comment   

Gubernur Serahkan Bantuan Banjir Kepada Kabupaten Sintang

Gubernur Serahkan Bantuan Banjir Kepada Kabupaten Sintang. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sintang - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sintang untuk menyerahkan bantuan banjir pada Sabtu sore (22/10/2022). Bantuan ini merupakan bentuk rasa peduli dari pemerintah provinsi kalbar kepada masyarakat yang terdampak banjir khususnya di kabupaten sintang.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa, telur 5 ribu butir, beras 5 ton dan indomie 280 dus.

"Saya mendorong, agar beras cadangan provinsi dikeluarkan, ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kalimantan barat. Jika masih kurang surati saja, nanti kami keluarkan lagi cadangan beras provinsi kalbar", jelas orang nomor satu di kalbar ini.

Sutarmidji menambahkan bahwa setiap kali banjir, semasa menjabat menjadi walikota pontianak, dia selalu mengajukan perbaikan infrastruktur pasca banjir kepada pemerintah pusat sehingga cepat ditangani. 

Gubernur Serahkan Bantuan Banjir Kepada Kabupaten Sintang. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Bagaimanapun, solusinya tetap pengerukan. Kapuas itu panjangnya 1.132 km, kecuraman 38 meter.  Arusnya sangat lemah, cuma beberapa titik yang deras. Sehingga membawa lumpur banyak sekali. Muara kapuas yang dikeruk dulu 7 meter, sekarang tinggal 4,4 meter. Sungai kita juga  dangkal 2,6 meter. Hal ini mengakibatkan air lambat bergerak dan berpotensi banjir dalam kurun waktu yang lama." ungkap Sutarmidji.

"Termasuk geobag. Saya menilai kurang efektif. Hal ini karena beliau melihat, pada tahun ini masih terjadi banjir di wilayah sintang sekitarnya. Alternatif nya dibangun turap. Kemudian, saya berpesan, apa yang dibutuhkan, sampaikan saja. Pendopo sudah saya jadikan gudang logistik. Beras masih ada, ikan asin pun ada.", tutup Sutarmidji seraya bercanda kepara  para relawan.(ais)

Gubernur Tinjau Langsung Program RTLH Provinsi Kalbar

Redaksi    Minggu, Oktober 23, 2022    Comment   

Gubernur Tinjau Langsung Program RTLH Provinsi Kalbar

Gubernur Tinjau Langsung Program RTLH Provinsi Kalbar. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sanggau - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyerahkan bantuan bedah rumah program Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Dusun Tabat, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Sabtu (22/10/2022). 

Dalam program ini, setiap rumah memeproleh bantuan sebesar 20 juta rupiah yang terdiri dari 17,5 juta rupiah untuk material dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Seluruh anggaran tersebut, bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Pada saat kunjungan tersebut, Gubernur Kalbar melakukan peninjauan dan melihat langsung hasil pekerjaan ke rumah - rumah yang memeperoleh bantuan.

"Pada tahun 2022, cukup banyak RTLH yang dibantu tersebar di hampir semua kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat", ungkap Sutarmidji.

Pada kunjungan kali ini,  Gubernur Kalbar didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, Yosafat Triadhi Andjioe, ST., MM., MT., dan Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, S.E., M.M. (ais)

Menjaga Kondusifitas Demi Pembangunan Daerah

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Menjaga Kondusifitas Demi Pembangunan Daerah

Seminar Nasional Kebangsaan dengan bertemakan "Moderasi Beragama Deradikalisme Sebagai Anti-Tesis Radikalisme dan Terorisme" di Hotel Golden Tulip Pontianak. (Ho-Adpim Pemprov Kalba)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka secara resmi Seminar Nasional Kebangsaan dengan bertemakan "Moderasi Beragama Deradikalisme Sebagai Anti-Tesis Radikalisme dan Terorisme" di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (20/10/2022).

Tak hanya membuka, Gubernur juga menjadi narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kerjasama dengan Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia (DPW IPI) Provinsi Kalbar yang sekaligus Memperingati Hari Santri Nasional.

Seminar Nasional Kebangsaan dengan bertemakan "Moderasi Beragama Deradikalisme Sebagai Anti-Tesis Radikalisme dan Terorisme" di Hotel Golden Tulip Pontianak. (Ho-Adpim Pemprov Kalba)

"Saya berharap kondisi kalbar tetap seperti sekarang ini, nyaman, aman dan kondusif."

"Karena masih banyak aspek aspek yang perlu dibangun, mulai dari infrastruktur, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan dan lain - lain."

Seminar Nasional Kebangsaan dengan bertemakan "Moderasi Beragama Deradikalisme Sebagai Anti-Tesis Radikalisme dan Terorisme" di Hotel Golden Tulip Pontianak. (Ho-Adpim Pemprov Kalba)

"Oleh karena itu perlu bersama menjaga kondusifitas daerah demi keberlangsungan pembangunan", ujar Sutarmidji.

Gubernur Kalbar mencontohkan pembangunan jembatan korek Sungai Ambawang yang memakan biaya cukup besar, hal ini tak lain untuk mmbuka keterisoliran beberapa desa yang ada di wilayah tersebut.

Seminar Nasional Kebangsaan dengan bertemakan "Moderasi Beragama Deradikalisme Sebagai Anti-Tesis Radikalisme dan Terorisme" di Hotel Golden Tulip Pontianak. (Ho-Adpim Pemprov Kalba)

"Ini sebenarnya bukan tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Provinsi, namun kami merasa ini perlu karena dapat mempercepat pembangunan di wilayah tersebut."

"Masyarakatnya banyak, juga ada beberapa pondok pesantren di sana."

"Sehingga sekarang, memudahkan akses menuju ke daerah tersebut dan semoga meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Jangan semua diukur hanya dari kepentingan politik saja, tapi yang utama adalah kepentingan/ kesejahteraan masyarakat."

"Ada waktunya berkompetisi, ada waktunya kita berdiskusi (berkolaborasi)", tegas Mantan Walikota Pontianak 2 periode ini.

Menyangkut radikalisme, orang nomor satu di kalbar ini menyebut bahwa apabila masing - masing pribadi/golongan memahami arti toleransi dan kebersamaan, maka tidak akan menimbulkan miskomunikasi/gesekan di masyarakat.

"Agama apapun mengajarkan untuk menjaga hubungan baik antar pemeluknya. Agamamu untukmu, agamaku untukku."

"Kemudian saya selalu berprinsip, sebagai seorang pemimpin kita harus tetap berlaku adil, kepada siapapun, tanpa membedakan SARA", jelas Sutarmidji.

Seminar Nasional Kebangsaan dengan bertemakan "Moderasi Beragama Deradikalisme Sebagai Anti-Tesis Radikalisme dan Terorisme" di Hotel Golden Tulip Pontianak. (Ho-Adpim Pemprov Kalba)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. H. Boy Rafli Amar, M.H., Ketua Umum DPP IPI, KH. K.M.T. Abdul Muhaimin, Ketua DPW IPI Kalbar, KH. Zuhdi, S.Pd.I., dan Ketua Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto, S.Ag., beserta Forkopimda Kalbar.

(ian/wnd) 

Gubernur Kalbar Dorong BAPENDA Terus Berinovasi Untuk Tingkatkan PAD

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Gubernur Kalbar Dorong BAPENDA Terus Berinovasi Untuk Tingkatkan PAD

Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar untuk melakukan berbagai Inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar.

Hal tersebut, disampaikan Gubernur Kalbar usai membuka Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Hari Rabu (19/10/2022).

Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

“Saya berharap Bapenda bisa melakukan Inovasi untuk meningkatkan PAD, semua daerah harus berupaya bagaimana PAD itu lebih tinggi dari Dana Transfer Pusat itu yang paling penting."

"Baru pembangunan daerah bisa cepat dan objek-objek pajak itu harus terus dievaluasi, kalau ini bisa dilakukan maka daerah bisa maju pembangunannya,” ungkap Gubernur Kalbar.

Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Ia juga membandingkan PAD Provinsi Kalbar saat dirinya pertama menjabat sebagai Gubernur Kalbar pada tahun 2018 hingga saat ini PAD Provinsi Kalbar meningkat dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

“Saya sejak tahun 2018 sampai sekarang itu PAD sudah meningkat kurang lebih 1 Triliun tanpa jenis pajak baru, artinya bisa."

"Untuk target kita 2,6 Triliun insyaallah bisa tercapai hingga masa jabatan saya sebagai Gubernur selesai, sekarang saja sudah sekitar 92% dari target yang ditentukan,” jelas Sutarmidji optimis.

Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengutarakan Pemerintah Daerah harus mampu dalam mengimbangi arus globalisasi era ini yang semakin cepat dan dunia digital yang semakin berkembang pesat untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Se-Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Kiranya dengan berkembangnya teknologi dapat membantu tugas Pemerintah dan kita wajib memberikan sosialisasi penggunaan teknologi kepada masyarakat di era digital ini agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat dengan mudah menjangkau Pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dalam berbagai aspek," ujar Muda Mhendrawan.

(ian/aws)

Optimis Seluruh Pemda Di Kalbar Raih WTP

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Optimis Seluruh Pemda Di Kalbar Raih WTP

Gubernur Kalbar berharap seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalbar bisa meraih penghargaan WTP

Gubernur berharap seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalbar bisa meraih penghargaan WTP.

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyabet penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. 

Selain itu, Pemprov Kalbar meraih Peringkat Tiga Pemberian Apresiasi atas Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan Barat Periode Tahun 2021.

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov Kalbar tersebut diserahkan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama Kepala Kanwil DJPb Prov Kalbar, Imik Eko Putro, S.E., kepada 13 Kabupaten/Kota di Kalbar yang meraih Opini WTP atas LKPD TA 2021, Kamis (20/10/2022).

Optimis Seluruh Pemda Di Kalbar Raih WTP

Dalam keterangan yang disampaikan, Gubernur berharap seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalbar bisa meraih penghargaan WTP dan mempertahankan predikat tersebut.

"Di Kalbar masih ada satu daerah yang belum meraih opini WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati serius menanggapi hal ini untuk berbenah," harap H. Sutarmidji.

Tata kelola keuangan Pemkab Bengkayang dinilai Gubernur Kalbar sudah bagus. 

“Pemprov Kalbar mengevaluasi APBD dan progresnya juga bagus. Saya yakin LKPD TA 2022 Pemkab Bengkayang akan meraih Opini WTP,".

Kegiatan yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Jajaran Forkopimda Prov Kalbar, Bupati/Wali Kota/yang mewakili, dan para pimpinan instansi pusat yang ada di Kalimantan Barat.

(ian/wnd) 

Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalbar

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalbar

Kegiatan Mini Lokakarya Rumusan Kesepahaman Bersama OPD Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes membuka kegiatan Mini Lokakarya Rumusan Kesepahaman Bersama OPD Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,  terkait Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2022, di Hotel Orchadz, Kamis (20/20/2022).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Kalimantan Barat,  yang berkolaborasi bersama USAID ERAT.

Agenda ini juga turut melibatkan Kementerian PPPA RI dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kelompok masyarakat sipil dan elemen keagamaan.

Seperti kita ketahui bahwa hasil survei Susenas pada Tahun 2021, mencatat perkawinan anak di Kalbar pada usia dibawah 19 tahun sebesar 21%. Angka ini, lanjutnya, di atas rata-rata nasional, yakni 10,35%.

Kemudian menurut tren perkawinan anak di Kalimantan Barat sejak Tahun 2011-2020 juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Data Susenas mencatat angka cenderung stabil, akibat tidak adanya tindakan khusus untuk menangani masalah ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada USAID ERAT yang telah menginisiasi kegiatan ini bersama kita (Pemprov Kalbar)."

"Kita harus telaah penyebab utamanya agar intervensi yang dilakukan tepat dan dapat menurunkan angka perkawinan anak di Kalbar," ungkap Harisson.

Sekda Kalbar juga mengungkapkan, keterlibatan Akademisi dan Perguruan Tinggi juga dapat dilibatkan dalam agenda ini.

Menurutnya, riset atau penelitian yang mendalam penting untuk dilihat faktor-faktor yang mendasar. Baik pada pendekatan sosial, budaya dan ekonomi.

"Kita harus benar-benar mencari apa penyebab dari perkawinan anak ini dan saya minta sebenarnya juga dalam pembahasan ini melibatkan Perguruan Tinggi dan Litbang dari mana nanti kita harus benar-benar mencari penyebab dari perkawinan pada anak, dari situ kita bisa mengintervensi penyebab utamanya dan kalau menurut saya perkawinan pada usia anak ini menyangkut budaya serta bisa juga dari pengaruh media sosial," terang Sekda Prov Kalbar.

(ian/irf)

Gubernur Kalbar targetkan realisasi PAD Sebesar Rp2,6 Triliun

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Gubernur Kalbar targetkan realisasi PAD Sebesar Rp2,6 Triliun

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menargetkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2022 ini.

"Sekarang pendapatan kita sudah mencapai 92 persen, itu Rp2,4 triliun. Target pendapatan daerah tahun ini adalah Rp2,6 triliun dan InsyaAllah tercapai," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.

Terkait hal ini, Sutarmidji tekankan kepada setiap daerah kabupaten kota untuk terus berinovasi dan berupaya menggali potensi serta meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Jadi semua daerah harus berupaya bagaimana pendapatan asli itu lebih tinggi dari dana transfer. Objek objek pajak daerah itu harus terus di evaluasi, kembangkan inovasi, dan sebagainya," tuturnya.

Sutarmidji mengatakan, apabila setiap daerah menerapkan hal tersebut, maka bisa kejar target pendapatan yang ingin dicapai dan pembangunan juga akan segera terlaksana.

"Langkah langkah itu perlu kita lakukan, setelah itu barulah kita dapat lakukan pembangunan daerah agar bisa lebih cepat," katanya.

Selain itu, Sutarmidji mengatakan walaupun berbagai langkah telah dilaksanakan, tetapi dirinya belum merasa puas dengan potensi yang belum digali secara optimal.

Maka dari itu, ia berharap adanya dukungan, bantuan dan kerja sama dari pemerintah kabupaten kota terkait pelaksanaan pemungutan pajak pajak.

"Saya berharap adanya bantuan, kerja sama, dan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan pemungutan pajak pajak tersebut," kata Sutarmidji. (yk/ant)

[Foto] Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

[Foto] Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir. 

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir. (Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menerima secara simbolis bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak banjir dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar di Pendopo Gubernur, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Rabu (19/10/2022).

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir.

Adapun bantuan yang diberikan oleh GAPKI Kalbar pada hari ini berupa beras 10 ton, sarden 1.000 kaleng dan 50 botol minyak kayu putih.

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir.

Bantuan ini merupakan bantuan tahap kedua, setelah sebelumnya telah menyerahkan 500 dus mie instan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.

Dalam hal ini, Gubernur Kalbar menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian GAPKI Kalbar yang ikut turut membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kalbar.

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir.

"Saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan guna meringankan beban warga terdampak banjir di sejumlah daerah di Kalbar. Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada para korban banjir yang membutuhkan," ucap Sutarmdiji.

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemerintahan GAPKI Kalbar, Yudi, berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

"Mudah-mudahan bencana banjir ini cepat usai dan masyarakat dapat beraktivitas kembali normal. Kami (GAPKI Kalbar) siap membantu masyarakat dan berkontribusi untuk membantu korban banjir," singkat Yudi.

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir.

Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Ir. Muhammad Munsif, M.M., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero, S.P., M.Si., beserta para Pengurus GAPKI Kalbar.

Pemprov Kalbar Kembali Terima Bantuan Sembako dari GAPKI Kalbar Untuk Korban Banjir.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, hari ini sebanyak 3 (tiga) truk akan membawa bantuan berupa 500 dus mi instan, 7.500 telur ayam, 7 ton beras, 1.500 kaleng sarden, 400 paket bahan makanan, 100 dus air mineral dan 50 dus bubur sereal susu makanan bayi yang akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

(ian/wnd/adpim)

Foto: Adpim Pemprov Kalbar

[Foto] Torehkan Prestasi, Kafilah MTQ XXIX Asal Kalbar Kembali

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

[Foto] Torehkan Prestasi, Kafilah MTQ XXIX Asal Kalbar Kembali

Pontianak, Kalbar - Kafilah Kalimantan Barat yang telah bertanding pada MTQ ke XXIX di Kalimantan Selatan telah tiba di Bandar Udara Supadio Pontianak disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. di VIP Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (19/10/2022).

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan kafilah, Qori, Qoriah dan semua yang sudah tergabung dalam tim," ungkap Harisson.

Harisson menambahkan, bahwa untuk tahun berikutnya harus segera dipersiapkan. Hal ini untuk membuktikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi peserta dan pembinaan yang bagus sehingga dapat bersaing di tingkat nasional.

"Mudah-mudahan kedepan ini pembinaan kita lebih bagus lagi dan kita akan tetap mendapatkan prestasi-prestasi yang baik kedepannya," harap Sekda Provinsi Kalbar.

Sebagai informasi, capaian Kafilah Kalbar pada MTQ XXIX di Kalsel kali ini adalah sebagai berikut:

1. Siti Farhatin Nufus (Cabang Tuna Netra Putri) Juara 3

2. Budiansyah (Cabang Qiraat Murattal Dewasa Putra) Juara Harapan 2

3. Raya Salsabila (Cabang Tilawah Anak-Anak Putri) Juara Harapan 3

4. Malika Khaira Khalqillah (Cabang Tahfizh 1 Juz Ma'attilawah Putri) Juara Harapan 3.

(ian/irf)

Foto: Adpim Pemprov Kalbar

Pemprov Kalbar Gelar Pangan Murah Upaya Menekan Inflasi Daerah

Redaksi    Kamis, Oktober 20, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar Gelar Pangan Murah Upaya Menekan Inflasi Daerah

Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggencarkan kegiatan Gelar Pangan Murah sebagai upaya berkelanjutan untuk menekan inflasi daerah.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan Gelar Pangan Murah di Pontianak Barat. Ini bentuk dan upaya kami untuk terus menekan dan mengendalikan inflasi terutama untuk bahan pangan," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Rabu (19/10/2022).  

Ia menjelaskan dalam kegiatan yang juga dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia 2022 tersebut menyediakan 1.000 paket pangan murah.

Paket terdiri atas beras premium 5 kilogram, gula pasir 2 kilogram, minyak goreng premium 1,8 liter, tepung terigu 1 kilogram, krimer kental manis 2 kaleng, dan margarin 200 gram sebanyak 2 bungkus.

"Ada 1.000 paket pangan murah tersedia. Dalam paket pangan murah  hemat Rp70.000 dari normalnya. Paket yang seharusnya Rp170.000 dijual hanya Rp100.000," jelas dia.

Menurutnya, Gelar Pangan Murah selain menghadirkan pangan murah juga mendekatkan akses kepada masyarakat.

"Harga murah karena harga agen yang kami sediakan. Kemudian akses mudah dan langsung ke masyarakat dalam kegiatan ini," ucap dia.

Pihaknya terus memantau perkembangan harga pangan dan ditargetkan khususnya bahan pangan inflasinya dapat terkendali.

"Ketersediaan, stok, distribusi dan harga pangan terus kami pantau, sehingga ketika ada yang bergejolak dapat diatasi. Komunikasi antara pihak terus dimaksimalkan," kata dia.

Berdasarkan data BPS, pada September 2022 Kalbar mengalami inflasi sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,68. Inflasi terjadi di tiga kota IHK di Kalbar yaitu Singkawang sebesar 1,66 persen dengan IHK sebesar 111,91, Pontianak sebesar 1,58 persen dengan IHK sebesar 113,10, dan Sintang sebesar 1,37 persen dengan IHK sebesar 121,18. 

(yk/ant)

Optimalisasi Pariwisata Kalimantan Barat Untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Optimalisasi Pariwisata Kalimantan Barat Untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui Calender of Event Kalimantan Barat Tahun 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes membuka secara resmi kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui Calender of Event Kalimantan Barat Tahun 2023 yang dihadiri Para Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Hotel Mahkota Pontianak, Rabu (19/10/2022). 

Dalam kegiatan ini juga akan menjaring event-event wisata dan budaya serta ekonomi kreatif yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk menjadi event -event unggulan Kalimantan Barat selama satu tahun kedepan. 

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui Calender of Event Kalimantan Barat Tahun 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. juga menyampaikan bahwa di Kalimantan Barat ini sudah cukup menarik perhatian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

"Jadi Pak Menteri Sandiaga Uno itu sering kesini (Kalimantan Barat). Kalimantan Barat kini sudah menarik perhatiannya dan ada beberapa daerah yang pariwisatanya sangat bagus dan kesempatan saat inilah kita mengundang beliau untuk datang, dengan kedatangan beliau nantinya kita juga berharap membawa bantuan untuk kita (Pemprov Kalbar) dan Pariwisata di Kalimantan Barat," ungkap Harisson.

Saat ini pemprov kalbar mengambil langkah untuk mengekspos tempat wisata yang berada di wilayah Kalimantan Barat melalui foto dan video serta narasi yang menarik kemudian dikirim ke Kemenparekraf RI serta membuat event pariwisata yang menarik sehingga diharapkan berdampak positif dan mampu menarik wisatawan baik lokal maupun internasional.

Hal Ini dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisata ke Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

"Jadi kesempatan kita untuk mengaktifkan pariwisata minimal penduduk kita tidak keluar negeri dan mereka bisa berkunjung di tempat pariwisata yang kita punya."

"Kemudian nantinya Pemerintah akan memfasilitasi event-event untuk menarik minat para wisatawan," jelas Harisson.

Kemudian untuk tempat wisata yang di daerah pedesaan yang memiliki danau dan sebagainya diharapkan menggeliatkan semangat UMKM misalnya dengan membuat warung kecil yang menjual makanan dan lainnya sehingga dapat membangkitkan perekonomian masyarakat dilingkungan sekitar tempat wisata tersebut.

"Dengan menjual makanan instan, air mineral maka akan ada perputaran ekonomi disana dan ada penghasilan untuk penduduk masyarakat di tengah ancaman resesi global kedepan."

"Jadi penting sekali kita terus memacu pariwisata maupun ekonomi kreatif di level-level rumah tangga kedepannya," harap Sekda.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa pelaksanaan persiapan rencana. Calender of Event ini nantinya akan disampaikan kepada Kemenparekraf RI.

"Untuk hari ini diminta Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta untuk serius dalam melaksanakan pemaparan."

"Kalender event Kalimantan Barat tidak hanya dicetak dalam bentuk buku namun juga yang secara elektronik didalam aplikasi QR Code yang telah kita sebarkan di pintu-pintu masuk wisata seperti Bandara, Pos lintas batas di perbatasan maupun di hotel-hotel yang ada di Kalimantan Barat," ungkap Kadisporapar Prov Kalbar.

(ian/irf)

Peran Apip Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Peran Apip Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Pontianak, Kalbar – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, di  Ballroom Khatulistiwa Hotel Aston Pontianak, Rabu (19/10/2022). Rakorwasda ini merupakan sarana penting bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi dan APIP Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam meningkatkan profesionalisme mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan penyingkronisasian program pengawasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Gubernur Kalbar menekankan agar Inspektorat di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat akan pentingnya APIP guna mewujudkan Good Governance dalam roda pemerintahan.

“Tunjukkan bahwa Inspektorat itu punya otoritas sebagai tangan kanan dan tangan kirinya kepala daerah guna tata laksana yang baik,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya.

Sebagaimana diketahui, bahwa APIP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum sebuah dokumen rencana pengawasan tahunan atau yang kemudian disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

“Penyusunan PKPT dilakukan untuk memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan juga hasil pengawasan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kalau Inspektoratnya bagus, kepala daerah itu lebih mudah kerjanya,  sehingga temuannya tidak banyak,” ujar Sutarmidji.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri  Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir M.Si, mengungkapkan pertama dirinya berharap dukungan para Kepala Daerah untuk memilih APIP dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan baik, sehingga harapan kedepan APIP sangat signifikan untuk membantu kepala daerah dalam rangka pengawasan.

“Tentunya dan harapannya kalau APIP ini kuat, pengawasannya kuat maka roda pelayanan  pemerintahan terhadap masyarakat akan berjalan dengan baik,” ungkap Irjen Kemendagri.

Dirinya juga mengapresiasi Inspektorat Provinsi Kalbar yang telah melakukan berbagai Inovasi yang ada, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan salah satunya meresmikan ‘HALO ITPROV’ dalam bentuk pengawasan langsung dari masyarakat.

“Program tersebut sangat baik kalau  saya lihat daerah lain belum memiliki inovasi ini, mungkin ini yang pertama tentunya support Gubernur menjadi kunci dalam bentuk pengawasan yang ada,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Penghargaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

(ian/aws)

Cover dan konten: Adpim Pemprov Kalbar