ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit

Redaksi    Rabu, September 21, 2022    Comment   

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit.

BorneoTribun Pelaihari, Kalsel - Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Keuangan mengajarkan para petani di Kalimantan Selatan (Kalsel) teknologi guna menciptakan produk hilir kelapa sawit.

"Produk yang kami kenalkan produksi minyak sawit perawan atau minyak sawit merah serta produk turunan lainnya berbasis virgin palm oil (VPO) seperti pelembab bibir, sabun padat, sabun cair, bumbu masak habang, dan saus salad," kata Ketua Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan ULM Susi, STP di Pelaihari, Selasa (20/9).

Bertempat di Hotel Sinar Terang Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, workshop atau pelatihan pembuatan produk hilirisasi sawit selama dua hari sejak Selasa (20/9) dan Rabu (21/9) diikuti puluhan petani dari beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut yaitu Desa Jilatan, Desa Batalang, Desa Damarlima dan Desa Damit serta petani kelapa sawit perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Alan Dwi Wibowo, STP, MT selaku ketua pelaksana berharap peserta dapat menularkan ilmunya kepada petani kelapa sawit lainnya yang kemudian mampu menghasilkan produk hilir kelapa sawit secara mandiri bernilai tambah.

"Ini mendukung pemerintah dalam mendorong realisasi satu desa satu produk sehingga meningkatkan perekonomian petani dan jadi pemicu kemajuan daerah dan ekonomi nasional," kata dia.

Sementara Ketua Gerakan Desa Emas Kalsel sekaligus pengurus koperasi petani sawit "Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera" Totok Dewanto turut menguatkan peserta.

Dalam paparannya, ia mengatakan produk berbasis kelapa sawit memilki daya saing yang tinggi di dunia. Salah satunya produk turunan kelapa sawit dalam bentuk red palm oil atau juga dikenal dengan virgin palm oil (VPO) yang dapat diproduksi oleh petani secara langsung.

Sedangkan Kepala Divisi UKMK BPDPKS Kementerian Keuangan Helmi Muhansyah menjelaskan peran BPDPKS yang memiliki beragam skema dan program untuk dapat mendukung pengembangan hilirasasi produk berbasis kelapa sawit oleh usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK).

Diketahui luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola petani di Kalimantan Selatan saat ini menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tahun 2021 mencapai 107.763 hektar atau 21,34 persen dari total luas kebun kelapa sawit di provinsi itu.

Adapun produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 251.184 ton. Artinya, petani memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatannya secara eksponensial dengan mentransformasi dari produk hulu menjadi produk hilir kelapa sawit.

Penulis: Firman/Antara

Editor: Yakop

Terus Naik, Harga TBS Daerah Kalbar Periode I September 2022

Yakop    Minggu, September 18, 2022    Comment   

Terus Naik, Harga TBS Daerah Kalbar Periode I September 2022

Petani sedang menyusun TBS sawi. 

BorneoTribun Pontianak - Harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit daerah Kalbar terus cenderung mengalami kenaikan sebagaimana hasil penetapan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar pada Periode I September 2022 tertinggi Rp2.357 per kilogram.

"Dari hasil penetapan pemerintah harga memang cenderung naik dan itu tentu harapan petani. Namun kenaikan yang ada masih belum signifikan dan mungkin butuh waktu untuk normal kembali," ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Kalbar, Marjitan, Sabtu (18/9/2022).

Terkait harga sawit swadaya jika dibawa ke pabrik langsung maka sesungguhnya tidak masalah karena di pabrik ada menganut sistem grade atau kelas a, b dan c. Namun di tingkat tengkulak harga tidak ada jaminan.

"Namun dari pihak pemerintah sudah mulai berupaya supaya sawit swadaya memiliki payung hukum yang jelas," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa kesulitan untuk petani sawit swadaya karena banyak tanamannya bukan bibit unggul atau bersertifikat. Sehingga pabrik terkadang ragu untuk membeli TBS sawit setara dengan bermitra.

"Jika TBS sawit bukan unggul akan berpengaruh pada rendemen minyak sawit. Oleh karena itu masyarakat mesti beli bibit unggul jangan tergoda harga bibit murah," katanya.

Sementara itu, dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar untuk CPO pada Periode I September 2022 harga TBS sawit pada umur 10 - 20 tahun Rp2.357.55 per kilogram. Periode sebelumnya hanya Rp2.128, 52 per kilogram.

Kemudian untuk CPO Rp10.850,45 per kilogram. Sedangkan periode sebelumnya Rp10.175, 18 per kilogram. Sementara untuk PK Rp5.729,92 per kilogram. Sedangkan periode sebelumnya Rp5.042,01 per kilogram.

(yk/dd/ant)

Pemerintah Diminta Evaluasi Penerapan Dana Pungutan Ekspor Sawit

Redaksi    Selasa, Agustus 16, 2022    Comment   

Pemerintah Diminta Evaluasi Penerapan Dana Pungutan Ekspor Sawit

Pemerintah Diminta Evaluasi Penerapan Dana Pungutan Ekspor Sawit. (Foto Pixabay)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah diminta untuk mengevaluasi penerapan dana pungutan ekspor sawit karena pemanfaatannya dinilai tidak tepat sasaran.

"Sama sekali tidak tepat sasaran dengan kita melihat dana pengelolaan dari kelapa sawit banyak yang kembali pada produsen pengolah dana sawit sekaligus eksportir kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Nailul menuturkan saat ini pemerintah menerapkan penangguhan atau pencabutan sementara pungutan ekspor sawit untuk menggairahkan lagi ekspor sawit dengan harapan bisa mendongkrak lagi harga sawit di tingkat petani.

Namun, sejumlah pihak memandang, pencabutan sementara pungutan ekspor sawit sepertinya tidak akan cukup efektif memperbaiki iklim industri kelapa sawit yang sedang tidak baik-baik saja.

Ia menyebut dibutuhkan evaluasi menyeluruh perihal pemanfaatan dana sawit ini.

"Jangan sampai, saat pungutan sawit kembali diterapkan malah akan ada beban baru bagi pelaku industri sawit baik produsen, pabrik pengolahan hingga petani. Padahal, mereka sendiri tidak merasakan manfaat dari penerapan dana pungutan sawit itu," katanya.

Di sisi lain, pemanfaatan dana sawit untuk pengadaan biodiesel juga dinilai tak sejalan dengan semangat pengembangan industri sawit sebagai tujuan awal diterapkannya dana pungutan ekspor sawit ini.

"Pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal ada sasaran lainnya seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lainnya, yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini sangat timpang sekali," kata Nailul.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit) sudah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp137,28 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO (Crude Palm Oil) sejak dibentuk pada 2015 lalu hingga 2021.

Menurut Nailul, penggunaan dana yang dikumpulkan tersebut tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel.

Total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp110,05 triliun dalam periode 2015-2021 atau mencapai 80,16 persen dari total dana sawit.

Namun anggaran untuk industri sawit justru sangat minim. Hingga tahun 2021, dari total dana pungutan sawit, anggaran peremajaan sawit hanya sebesar Rp6,59 triliun atau setara 4,8 persen.

Sementara anggaran pengembangan SDM (petani) hanya Rp199 miliar atau hanya 0,14 persen dari total dana sawit.

"Desakan evaluasi penerapan pungutan ekspor sawit atau dana sawit sebenarnya bukan sekali dua kali disuarakan," katanya.

(YK/ANT)

KUD Di Sekadau Menerima Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Seluas 100 Hektar

Redaksi    Minggu, Agustus 07, 2022    Comment   

KUD Di Sekadau Menerima Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Seluas 100 Hektar

Giat tanam sawit untuk program PSR di Sekadau.

BorneoTribun Sekadau, Kalbar - Koperasi Unit Desa (KUD) Sido Makmur di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menerima program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) Rakyat seluas 100 hektar dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Kegiatan penanaman awal PSR di KUD Sido Makmur yang merupakan eks petani plasma PT Multi Prima Entaka telah dilakukan bersama Wakil Bupati Sekadau di Desa Enkersik Kecamatan Sekadau Hilir,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kantor Provinsi Kalimantan Barat, M. Munsif di Pontianak, Minggu. .

Dijelaskannya, secara total di Kabupaten Sekadau, dari segi wilayah atau penerima hibah program PSR terbesar, Kalbar berada di urutan keempat.

“Kabupaten Sekadau telah menerima hibah program PSR dari BPDPKS periode 2019-2021 dengan total nilai hibah sebesar Rp36,59 miliar dari Rp454,57 miliar di Kalbar seluas 16.512 hektare,” jelasnya.

Ia mengatakan hingga pertengahan Juni 2022, realisasi program PSR di Kalbar mencapai 16,8 ribu hektare atau setara dengan nilai sekitar Rp. 400 miliar.

"Selama empat tahun masuk program PSR yang disampaikan negara melalui BPDPKS, realisasinya mencapai 16,8 ribu hektare. Tentu realisasi ini masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

Menurutnya, dari realisasi PSR di Kalbar, jumlahnya masih sedikit, sehingga diperlukan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Sehingga penyerapan dana program PSR di Provinsi Kalbar bisa maksimal.

“Kami meminta dana dari pusat yang besar dan berterima kasih kepada pekebun sawit mendapatkan hal yang istimewa dengan adanya program PSR. PSR ini merupakan pemberian negara bagi pekebun sawit. Untuk itu harus diserap sepenuhnya di daerah. sayang sekali bantuan PSR ini gratis senilai Rp 30 juta - tidak dinikmati oleh pekebun saja," ujarnya.

Sebelumnya terkait komoditas kelapa sawit, Kajian Lembaga Pengkajian Ekonomi (LPEM) FEB Universitas Indonesia menyebutkan peningkatan besar ekspor minyak sawit mentah (CPO) dapat meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) minyak sawit. .

Ketua Tim Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Eugenia Mardanugraha mengungkapkan, setiap kenaikan satu persen ekspor CPO bisa menaikkan harga TBS rata-rata 0,33 persen.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan ekspor dalam jumlah besar untuk mengembalikan perekonomian harga TBS petani.

“Dibutuhkan peningkatan ekspor sebesar 1.740 persen atau 17 kali lipat agar harga TBS bagi petani bisa naik dari Rp 861 per kilogram (asumsi harga pekebun swadaya per 9 Juli 2022) menjadi Rp 2.250 per kilogram, "ucap Eugenia.

(DD/ANT)

Bupati Landak: 971 Kebun Sawit milik PTPN13 berhasil panen Program PSR dari Presiden Jokowi

Redaksi    Rabu, April 20, 2022    Comment   

Bupati Landak: 971 Kebun Sawit milik PTPN13 berhasil panen Program PSR dari Presiden Jokowi

BorneoTribun Landak, Kalbar – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan panen perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. 

Bupati Landak mengatakan bahwa Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut merupakan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan untuk mendapatkan program tersebut, membutuhkan perjuangan serta perjalanan yang panjang.

“Perjuangan kita untuk mendapatkan PSR ini sangat luar biasa, karena Saya merasakan bagaimana menyakinkan para pekebun agar program PSR ini kita ambil dari Pemerintah. Pada saat meminta program ini ke Pusat juga tidak mudah, dan kalau Saya tidak dibantu oleh Ibu Puan Maharani yang pada waktu itu Menko PMK, Saya tidak bakalan bisa panen sawit hari ini,” ucap Karolin, selasa (19/04/22).

Bupati Karolin menjelaskan bahwa ada 971 pekebun dengan luas lahan 2.540,53 hektare serta sebanyak 9 koperasi yang sudah berhasil panen program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mana lokasi tersebut merupakan perkebunan sawit milik PTPN13.

“Ini salah satu bentuk komitmen kami dalam membantu pekebun sawit di Kabupaten Landak. Yang namanya mengurus PSR ini sangat banyak tantangannya, karena yang kita urus adalah masyarakat dan yang berkomentar di media sosial juga banyak. Tetapi Saya tetab bekerja mendorong kepala dinas untuk mensukseskan program ini, sehingga hari bisa Saya jawab dengan hasilnya saja panen sawit rakyat ini,” jelas Karolin.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo Natalaga menambahkan bahwa salah satu kabupaten dengan potensi besar kebun sawit rakyat adalah Kabupaten Landak seluas 31.291 hektare, dan direncanakan akan meremajakan sawit seluas 8.000 hektare dengan target produksi yang akan dicapai 10/Ha/Tahun.

“Karena program ini dijalankan secara benar dan Saya tahu sendiri bagaiman Ibu Bupati dengan sangat kerasnya mengawal program ini supaya berada dijalan yang benar. Bibit sudah dipastikan bibit yang baik karena diumur 24 bulan sudah selesai ksatrasi 3 kali sehingga lebih cepat panennya,” kata Edo.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakkan Kalimantan Barat, Camata Ngabang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Landak, Kepala Desa Amboyo Utara, Kepala Desa Amboyo Selatan, Kepala Desa Amboyo Inti, Pengurus Koperasi dan Kelompok Tani yang terlibat dalam program PSR. (*) 

Apkasindo Perjuangan Ketapang Komitmen Jaga Situasi Yang Kondusif

Redaksi    Sabtu, Mei 29, 2021    Comment   

Apkasindo Perjuangan Ketapang Komitmen Jaga Situasi Yang Kondusif

Lusminto Dewa Ketua Apkasindo Perjuangan Beserta Anggota Komitmen Siap Menjaga Situasi Kondusif di Wilayah Ketapang Kalimantan Barat.

BorneoTribun  Ketapang - Masih terdapat konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Ketapang dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. Seperti peristiwa pembakaran kantor PT Arthu Plantations Kemuning Estate di Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) oleh massa pada akhir januari 2021 lalu.

Tentunya konflik di sektor perkebunan ini menjadi atensi serius pihak keamanan agar tidak berakhir menjadi peristiwa kriminal. Tak hanya tindak kriminal, masyarakat di era digitalisasi juga rentan menjadi korban penyebaran berita bohong atau hoaks melalui saluran sosial media.

Menyikapi situasi yang tentunya dapat mengganggu Kamtibmas tersebut, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ( Apkasindo) Perjuangan DPC Ketapang menyatakan siap membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Ketapang.

"Kami selalu berada di belakang TNI dan POLRI dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas kemanan dan berperan aktif ikut menciptakan situasi kondusif," Kata Ketua Apksindo Perjuangan Ketapang, Lusminto Dewa, saat menggelar silaturahmi dengan pihak Polres Ketapang, Senin (24/5/2021).

Menurut Dewa sapaan akrabnya, situasi Kamtibmas yang tidak kondusif tentunya akan berdampak serius pada aspek ekonomi dan sosial. Untuk itu ia menyebut kalau hadirnya Apksindo Perjuangan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam melindungi investasi di industri sawit dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

"Hadirnya investasi tentu berdampak baik. Namun, kita tetap akan mengawasi agar investasi yang masuk di Ketapang berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Ia menyebut kalau hadirnya Apksindo Perjuangan di Ketapang bertujuan untuk membantu mempersiapkan petani kelapa sawit menjadi petani yang mandiri. Menjembatani kepentingan masyarakat petani kelapa sawit dan para pihak dalam rangka mewujudkan berbagai kepentingan dengan tidak merugikan semua pihak.

" Jika antara petani dan pihak perusahaan saling di untungkan, tidak akan ada konflik yang menganggu Kamtibmas. Tentu situasi ini yang kita harapkan," tandasnya.

Berita ini telah ditayangkan BorneoTribun Ketapang dengan Judul Apkasindo Perjuangan Ketapang Komitmen Jaga Situasi Yang Kondusif.

Reporter: Jok

Karyawan PT Multi Dua Putra Belum Terima Gaji, Anggota DPRD Sekadau Yodi Akan Panggil Manajemen Perusahaan

Redaksi    Selasa, Maret 02, 2021    Comment   

Karyawan PT Multi Dua Putra Belum Terima Gaji, Anggota DPRD Sekadau Yodi Akan Panggil Manajemen Perusahaan

Ketua Komisi II DPRD Sekadau Yodi Setiawan. (Foto: Tim Liputan)

BorneoTribun Sekadau, Kalbar - Beberapa orang karyawan perusahaan perkebunan sawit PT Multi Duta Putra (MDP) mengaku sampai sekarang belum ada titik terang masalah pembayaran gaji sejak dirumahkan dari bulan Januari 2020 lalu.

Sementara, salah satu karyawan PT MDP yang saat ini sedang dirumahkan mengaku ia sudah tidak mendapat gaji sejak bulan Oktober 2020.

"Saya juga tidak mendapat tunjangan hari raya Natal 2020," ujar karyawan yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Selasa (2/3) di Sekadau.

Ia mengungkapkan, perusahaan berdalih alasan merumahkan karyawan karena pandemi virus corona. 

"Tapi kan Covid mulai ada sejak bulan Maret tahun 2020. Kami dirumahkan sejak Januari," katanya heran.

Pria muda ini mengaku statusnya masih sebagai karyawan aktif di PT MDP.

Ia pun sudah pernah menanyakan ke pihak perusahaan mengenai status dan gaji yang menjadi haknya.

"Sudah pernah ditanya ke Askep, suruh tanya asisten. Asisten suruh tanya HRD. Tidak ada kejelasan sampai sekarang," tuturnya.

Ia menambahkan, setidaknya ada 35 orang karyawan yang ia ketahui dikenakan kebijakan dirumahkan oleh perusahaan.

"Teman-teman yang lain yang saya tahu ada yang dapat THR, tapi saya tidak ada sama sekali. Ada yang diberi THR 400 ribu, 500 ribu, 900 ribu. Setahu saya THR itu setara satu bulam gaji," timpal dia.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Sekadau Yodi Setiawan merasa prihatin dengan kondisi yang dialami karyawan PT MDP.

"Saya sudah dengar informasi itu. Kita minta pihak perusahaan agar bertanggungjawab memenuhi hak karyawan termasuk gaji dan THR bahkan pesangon jika melakukan PHK," kesal Yodi, (2/3).

Yodi juga memastikan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen PT MDP untuk mengklarifikasi sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.

"Kita sangat prihatin. Di masa pandemi ini masyarakat malah semakin disulitkan," tegasnya.

Manajemen PT MDP belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini.

Oleh: Tim Liputan

AP: Indonesia Alami Eksploitasi, Banyak Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia

Yakop    Jumat, September 25, 2020    Comment   

AP: Indonesia Alami Eksploitasi, Banyak Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia

Para pekerja di perkebunan kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia (foto: dok)

BorneoTribun - Penyelidikan yang dilakukan kantor berita Associated Press (AP) mendapati, banyak pekerja di Malaysia dan negara tetangganya Indonesia, yang terdiri dari jutaan pekerja dari beberapa negara termiskin di Asia, mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Pelanggaran paling serius termasuk mempekerjakan buruh anak-anak, perbudakan langsung dan tuduhan-tuduhan pemerkosaan. Kedua negara itu diperkirakan menghasilkan sekitar 85 persen pasokan minyak sawit dunia bernilai sebesar $65 miliar.

Minyak kelapa sawit hampir tidak mungkin dihindari. Minyak jenis itu di label sering disamarkan sebagai bahan yang terdaftar dengan lebih dari 200 nama, bisa didapati pada sekitar setengah produk di rak supermarket dan di sebagian besar merek kosmetik. Kandungan minyak kelapa sawit terdapat di cat, kayu lapis, pestisida, dan pil; juga di dalam pakan ternak, bahan bakar biologi, dan bahkan pembersih tangan.

Saat ini kantor berita AP tengah mewawancarai lebih dari 130 pekerja dan mantan pekerja dari 24 perusahaan kelapa sawit yang berasal dari delapan negara dan bekerja di sebagian besar perkebunan di Malaysia dan Indonesia.

Hampir semua mengeluh tentang perlakuan pengusaha kelapa sawit, sebagian mengatakan mereka ditipu, diancam, ditahan di luar keinginan mereka atau dipaksa membayar utang yang tidak dapat mereka lunasi. Lainnya mengatakan, mereka secara tetap diganggu oleh pihak berwenang, digerebek dan ditahan di bangunan pemerintah. (YK/VAO)

Presiden Jokowi Janji 1 Juta Ton Sawit Produksi Petani Digunakan Bahan Baku D100(Diesel 100 Persen)

Yakop    Rabu, Agustus 19, 2020    Comment   

Presiden Jokowi Janji 1 Juta Ton Sawit Produksi Petani Digunakan Bahan Baku D100(Diesel 100 Persen)

 

Jokowi saat resmikan peremajaan sawit rakyat.

BORNEOTRIBUN - Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Hut Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidatonya.

Diawali dengan sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi Covid-19. Bahkan dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 lalu, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.

Kata Jokowi, semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua minus 5,32%.

“Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang,” katanya Jumat (14/8/2020).

Lebih lanjut tutur Jokowi, inilah saatnya Indonesia membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum. Saat ini bahkan sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengungkap upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, Indonesia sudah berhasil memproduksi dan menggunakan Biodiesel sawit 20% (B20).

Tahun ini mandatori B30 dimulai, sehingga mampu menekan nilai impor minyak di tahun 2019. Kata Jokowi, Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang milik Pertamina.

“Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari. Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi,” katanya.

Sementara biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. “Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan,” tandas Jokowi.(yk/t)