Berita Borneotribun.com: Sutarmidji Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Sutarmidji. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sutarmidji. Tampilkan semua postingan

Minggu, 28 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Hadiri Rakernas Ika PMII Bersama Menko PMK Muhajir Effendy

Gubernur Sutarmidji Hadiri Rakernas Ika PMII Bersama Menko PMK Muhajir Effendy.
Kubu Raya, Kalbar - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional II yang dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, dan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berkesempatan dalam memberikan sambutan dalam Rakernas II ini di Aula Qubu Resort Kubu Raya, Jumat (26/5/2023).

Dalam pidatonya, Menko PMK RI berharap agar rakernas in berjalan dengan baik serta mampu memberikan pikiran yang positif terkait isu - isu terkini dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Indonesia.
"Saya berharap rakernas IKA PMII ini menghasilkan pemikiran - pemikiran yang baik, apalagi dalam menatap pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Saya berharap ada sosok - sosok yang berdiri teguh dengan idealismenya", ujar Menko PMK RI.

Dirinya mengingatkan, saat ini penting bagi semua untuk tak luput dalam pembangunan manusia Indonesia. Ia menilai, bahwa pembangunan manusia tidaklah mudah,memerlukan fondasi yang sangat kuat.

"Pentingnya membentuk manusia Indonesia sedari dini. Setiap masa harus ada intervensi dari kita bersama, termasuk pemerintah. Intervensi itu antara lain, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, revolusi mental, penanggulangan bencana hingga penanganan disabilitas", tuturnya.

Ia berpendapat, karena saat ini Indonesia sedang dalam tahap menghadapi bonus demografi. Dimana jumlah angkatan produktif lebih besar dan berkembang pesat dari klaster lainnya.

"Bonus demografi atau sering disebut momentum kependudukan adalah posisi dimana jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah lainnya. Oleh karenanya, akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja, harus produktif dan berpenghasilan. Sehingga jangan sampai kita menjadi negara yang gagal mengantisipasi kondisi tersebut.
Jangan sampai ini sebaliknya malah banyak pengangguran," tegasnya.

Ia menitipkan kepada alumni PMII atau yang seorang dikenal dengan IKA PMII, untuk membesarkan nama organisasi yang berdiri sejak tahun 1960 ini.

"Mari bersama, harumkan nama IKA PMII. Oleh karenanya, haruslah membesarkan PMII nya dulu, ini penting dan bukti nyata bagi para alumni semua untuk memboyong adik - adiknya menjadi yang lebih baik, terutama untuk mengambil tema diskusi terkait stunting dan penanggulangan kemiskinan. Kedua hal ini menjadi momok yang mengancam pembangunan di setiap daerah," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara yang telah berani mengambil langkah untuk Kalbar menjadi tuan rumah pada Rakernas IKA PMII kali ini.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya sangat mengapresiasi dan mendoakan kelancaran atas penyelenggaraan Rakernas ini. Mudah - mudahan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada baik lokal, regional maupun internasional," ujarnya.

Dirinya juga optimis kegiatan rakernas ini dapat berjalan dengan lancar, 

"Saya optimis, jumlah personil organisasi PMII sangat banyak, dan saya yakin bisa memberikan solusi yang baik pula dalam mempercepat Kemajuan Bangsa," terang Muti.

Tak hanya Gubernur yang menghadiri acara tersebut, termasuk Tokoh Nasional, Dr. (H.C) H. Oesman Sapta Odang, Muhaimin Iskandar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Ketua KPU RI, Ketua Umum IKA PMII, Ketua IKA PMII Kalbar dan Bupati/Wali Kota se-Kalbar.

(Wnd/Hermanto)

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Misi Dagang ACCCIS Sarawak

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Misi Dagang ACCCIS Sarawak.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menerima kunjungan dari Kamar Dagang dan Industri Pengusaha Tionghoa Sarawak / Associated Chambers of Commerce and Industry of Sarawak (ACCCIS), di ruang kerjanya pada hari Jum’at (26/5/2023).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu, bertujuan untuk menjajaki peluang dan konektivitas bisnis perdagangan antara Negara Sarawak dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur Sutarmidji menyatakan mengapresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh ACCCIS tersebut ke Provinsi Kalbar guna membuka hubungan bilateral diantara keduanya.

“Tadi ACCCIS berkunjung ke Kalbar untuk memperoleh Informasi kebijakan dan harapan Pemprov Kalbar terhadap dampak bisnis dan perdagangan antar para pelaku bagi perekonomian Kalbar secara khusus, tentunya juga bagi Negara Bagian Sarawak,” ungkap Sutarmidji.

Selain itu dirinya menambahkan bahwa ACCCIS membuka peluang investasi di perbatasan kedua daerah tersebut pada sektor pariwisata dan industri lainnya.

“Peluang Investasi di perbatasan kita, salah satunya peluang menggarap potensi wisata Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas dan membangun industri pengolahan barang setengah jadi di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan kepada ACCCIS akses transportasi antara kedua daerah itu untuk juga diperhatikan secara bersama-sama, agar memudahkan mobilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Provinsi Kalbar dan Negara Sarawak, Malaysia.

“Saya tadi juga telah menyampaikan untuk segera membuka jalur transportasi udara antara Pontianak ke Kuching. Pemprov Kalbar juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan untuk meminta Pemerintah Pusat membuka jalur penerbangan internasional di Bandara Supadio Pontianak. Semoga ini dapat cepat ditindaklanjuti," imbuhnya.

Terkait pelayanan perizinan kepada para investor yang mau berinvestasi di Provinsi Kalbar, dirinya mengungkapkan bahwa pelayanan perizinan sangat terbuka lebar bagi investor dan kemudahan pelayanan perizinan saat ini sudah sesuai mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Silahkan bagi investor yang mau berinvestasi ke Kalbar, untuk pelayanan perizinan kita sudah online melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Dato Tan Jit Kee selaku President ACCCIS dan KCGCCI mengutarakan, bahwa kedatangannya ke Provinsi Kalbar untuk menjajaki peluang dan konektivitas bisnis dalam rangka menjalin hubungan bagi para pelaku bisnis yang ada di Provinsi Kalbar.

“Kami melakukan kunjungan Misi Dagang ke Provinsi Kalbar dalam rangka mencari konektivitas dan mencari peluang bisnis yang ada di Kalbar dan Gubernur Kalbar menyambut baik kunjungan ini,” ujar Dato Tan Jit Kee President ACCCIS dan KCGCCI.

Dalam pertemuan itu, turut dihadiri Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia Raden Sigit Witjaksono, Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri, dan para Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemprov Kalbar.

(Aws/Hermanto)

Jumat, 26 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Kalbar Sebagai Tuan Rumah Mukernas Organda

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalbar Sutarmidji menyambut baik Kalbar menjadi tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organisasi Angkutan Darat (Organda). Dirinya menilai dengan terselenggaranya Mukernas Organda di sini akan berdampak positif terhadap roda perekonomian juga sebagai ajang promosi daerah Kalimantan Barat.
"Organda memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi Kalbar. Anggotanya bergerak di segala lini pada bidang transportasi darat. Tentu ini harus menjadi perhatian serius Organda," ungkapnya saat menerima audiensi DPD Organda Kalbar di ruang kerjanya, Jumat (26/5/2023).

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Mukernas Organda dapat berjalan dengan sukses. Apalagi yang hadir dari seluruh Indonesia. 

Sementara itu Ketua DPD Organda Kalbar Suhardi mengatakan rencana Mukernas Organda telah diusulkan DPD Organda Kalbar sejak setahun lalu. 

"Saat Mukernas Organda tahun lalu, kami usulkan Kalbar sebagai tuan rumah tahun ini. Alhamdulillah para peserta mayoritas mendukung, dan disambut baik oleh DPP dan kita siap mensukseskan event besar ini," jelasnya. 

Suhardi menyebutkan, agenda ini menjadi penghargaan tersendiri bagi Kalbar mengingat untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah sejak belasan tahun. 

"Semoga Mukernas ini akan memotivasi para pelaku usaha transportasi darat untuk terus eksis dalam mengembangkan usahanya guna mendukung roda ekonomi Kalbar. Apalagi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia strategis mendukung Ibukota Negara (IKN) khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akses melalui jalur darat," pungkasnya. 

(Aws/Hermanto)

Berantas Perdagangan Orang Dengan Tindak Pidana Tegas

Berantas Perdagangan Orang Dengan Tindak Pidana Tegas.
Pontianak, Kalbar - Memiliki akses keluar-masuk orang ke negara tetangga yang menyebabkan rentan terjadinya perdagangan orang, menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang diperhatikan pemerintah pusat.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI yang juga Ketua Tim TPPO, Putu Elvina, S.Psi., M.M., membahas sekaligus berdiskusi mengenai Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat, Kamis (25/5/2023).

“Provinsi Kalbar merupakan salah satu wilayah yang mobilitas manusianya sangat tinggi. Namun, masih banyak Pekerja Migran Indonesia tidak memakai jalur resmi (non-prosedural) hingga akhirnya mengalami eksploitasi di negara tujuan,” tegasnya di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Belum baiknya koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L), data yang tidak valid, serta pemberian sanksi yang tidak tegas, merupakan beberapa kendala dalam menangani perdagangan orang.

“Banyak sekali modus atau kasus dalam perdagangan orang, seperti kawin kontrak, prostitusi anak hingga kurangnya skill PMI. Berkaitan dengan TPPO, apapun modusnya, pasti ilegal dalam berbagai aspek. Kebanyakan yang terjadi itu prostitusi anak. Ini karena kelemahan kita berada di sanksi," tambahnya.

Ia menilai pengambilan langkah tindak pidana tegas merupakan cara untuk memberantas TPPO di Indonesia.

Sementara itu, Putu Elvina menyampaikan kasus TPPO melalui online semakin merebak, bahkan jumlah korbannya terbilang banyak.

"Kami banyak menerima pengaduan dengan modus online atau scamming yang menyasar anak dibawah umur. Saya berpikir mungkin saja Gugus Tugas TPPO yang ada di provinsi tidak berjalan efektif," ujar Ketua Tim TPPO.

Terkait Balai Latihan Kerja, dirinya akan berupaya agar PMI bisa mendapatkan skill atau kemampuan yang mumpuni, sehingga tidak menjadi korban perbudakan di negara lain.

"Artinya, kita bisa berikan tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat untuk negara tetangga. Saya pikir ini menjadi peluang bagaimana kita bisa menghidupkan kembali BLK dengan syarat dan akses yang mudah," jelas Putu.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Kalbar turut didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalbar, Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalbar, serta stakeholders terkait.

(Wnd/Hermanto)

Kamis, 25 Mei 2023

Berhasil Turunkan Tingkat Karhutla Di Kalbar, Gubernur Sutarmidji Pinta Tetap Siaga Dan Waspada

Rapat Koordinasi Pengelolaan Bencana Asap di Provinsi Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Bencana Asap di Provinsi Kalbar, di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/5/2023).

Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dan Didampingi Deputi II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Abetnego Panca Putra Tarigan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalbar mengapresiasi kinerja dari Forkopimda dan Stakeholder lainnya karena penurunan tingkat karhutla di Provinsi Kalimantan barat.

Seperti kita ketahui bersama dimana dalam selama tiga tahun terakhir jumlah karhutla di kalbar dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan yang signifikan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah berhasil menekan jumlah titik karhutla di kalbar. Dimana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022,” ungkap Gubernur Sutarmidji.

Adapun luas karhutla di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 seluas 129.980 hektar dari sebelumnya mencapai 151.819 hektar.

“Berdasarkan data luas terbakar tahun 2022 ada 5 kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla di kalbar yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar dan Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar,” ujarnya.

Meskipun demikian, dirinya berharap untuk tidak terlena akan penurunan angka Karhutla di Provinsi Kalbar. Sebab saat ini, berdasarkan BMKG bahwa Indonesia memasuki musim El-Nino yang mana jumlah intensitas curah hujan tidak banyak.

“Diperkirakan El-Nino akan terjadi di pertengahan tahun ini, adapun dampak El-Nino yaitu pengurangan curah hujan yang dapat memicu mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak pada kekeringan. Untuk curah hujan di wilayah kalbar semakin rendah, diperkirakan bulan Juli hingga bulan September 2023 dominan curah hujan kategori rendah. Oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca,” tegasnya.

Guna mengantisipasi karhutla di Provinsi Kalbar, dirinya meminta pemulihan ekosistem gambut pada 17 kesatuan hidrologis gambut yang tersebar pada tujuh kabupaten seluas 154.869 hektar dengan pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit daan sekat kanal sebanyak 845 unit, revegetasi seluas 180 hektar dan revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 172 paket dan pendampingan desa peduli gambut.

“Kita juga meminta seluruh perusahaan perkebunan untuk menyiagakan satuan pemadam kebakarannya mengantisipasi terjadinya karhutla serta memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla,” pungkasnya.

Dalam Rakor tersebut, turut juga dihadiri Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Asep Safrudin dan Kepala Staf Kodam XII/ Tanjungpura Brigjen TNI. Yufti Senjaya dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

(Aws/RH)

Sutarmidji Membuka Rakor Terbatas UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada hari Rabu (24/5/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta Kepala Daerah se-Kalbar melalui Dinas Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan baik bersama Kepala Desa agar para Pekerja Migran dapat terdata dengan benar.

"Kita sudah memiliki data legal dengan mencantumkan nama dan alamat. Saya berharap tenaga kerja migran yang berangkat ke luar negeri, pasti diketahui oleh desa setempat ke mana tujuannya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengkompilasi data ini agar akurat. Dengan begitu, kita akan tahu langkah apa yang harus diambil agar pekerja migran ini menjadi pekerja migran yang legal," ujarnya.

Gubernur Sutarmidji menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran yang legal tercatat sebanyak 3771 orang, yang merupakan angka yang kecil. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pekerja migran ilegal, angkanya bisa mencapai 15 hingga 20 kali lipatnya.

"Buktinya mudah, setelah lebaran saja, dapatkan data dari desa-desa. Misalnya di Sambas saja, kemungkinan terdapat 25 ribu pekerja migran ilegal, belum lagi di Kota Singkawang. Modusnya seringkali melalui pernikahan, padahal mereka dipekerjakan secara ilegal di sana," katanya.

Selanjutnya, Gubernur meyakini bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani dapat menangani masalah tenaga kerja Kalbar yang berada di luar negeri, baik yang legal maupun ilegal.

"Kita juga harus menangani yang ilegal karena mereka adalah warga negara kita (Indonesia). Berdasarkan data resmi, tercatat 3771 pekerja migran yang legal. Namun, berapa banyak yang bekerja di luar negeri? Singkawang misalnya, pernah tercatat 30 hingga 40 ribu warganya yang tidak berada di Singkawang tetapi di Hong Kong, Taiwan. Ini menunjukkan adanya masalah. Itulah mengapa saya menginginkan desa-desa yang mandiri, karena jika desa sudah mandiri, data mereka pasti akurat," ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP2MI dan Pemerintah Provinsi Kalbar mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Kalbar oleh Gubernur dan Kepala BP2MI.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Forkopimda Kalbar, Bupati/Wali Kota se-Kalbar atau perwakilan mereka, BP3MI Kalbar, beberapa Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Kalbar. Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas penempatan dan perlindungan pekerja migran di Provinsi Kalimantan Barat guna menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan mereka.

(Tim/Hermanto)

Kamis, 18 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji : Tabrani Hadi, Salah Satu Sosok Inspirasi Bagi Saya

Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Tabrani Hadi menjadi satu diantara sosok inspirasi bagi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum. Menurutnya Tabrani Hadi memiliki pemikiran maju dan visioner, terlihat saat dirinya menduduki jabatan di dan memperjuangkan keberadaan Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) yang sekarang menjadi IPDN, dimana pada saat itu menaruh perhatian pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalbar.

“Beliau merupakan seorang intelektual yang memahami apa tugas yang harus dikerjakan dan kebijakan seperti apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah,” ungkap Gubernur Kalbar usai Peluncuran Buku ‘Tabrani Hadi Sang Penggagas Yang Unik’ di Kantor Graha Pena Pontianak Post, Rabu (17/5/2023).

Lanjutnya, banyak ASN yang didorong oleh Pak Tab, sapaan bagi Tabrani Hadi, untuk meningkatkan kapasitas dengan melanjutkan kuliah ke berbagai universitas ternama.

Gubernur Kalbar juga menilai bahwa sosok ‘Pak Tab’ tidak pernah diskriminatif, peluang diberikan sama bagi seluruh jajaran ASN di Pemerintah Provinsi Kalbar, baik lulusan APDN maupun lulusan perguruan perguruan lainnya waktu itu.

“ASN yang ingin maju pasti didukungnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mau APDN atau lulusan lainnya. Sosok kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan di Kalbar, terutama dalam rangka untuk percepatan kemajuan daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, Sutarmidji menceritakan, bahwa ‘Pak Tab’ juga merupakan saksi sejarah atas kekejaman di zaman jepang dan belanda saat menjajah Indonesia di daerah Provinsi Kalbar. Dimana terjadi genosida pada dua generasi yang ada di Kalbar.

“Ketika peristiwa kejadian Mandor waktu lalu kehilangan dua generasi para intelektual kita, hampir 90 persen itu menjadi korban keganasan Jepang. Saat itu beliau (Pak Tab) sebagai birokrat, waktu itu meletakkan birokrasinya untuk mengembalikan Sumber Daya Manusia guna membangun Kalbar dan hasilnya saat ini bisa dilihat murid-murid beliau baik yang masih menjabat dan sudah Purna Tugas pun masih memikirkan pembangunan daerah Kalbar,” tegasnya.

“Sosok birokrat seperti inilah patut dijadikan tauladan dan contoh oleh murid-muridnya dan generasi-generasi berikutnya khususnya para birokrat. Tidak ada keinginan beliau mendapatkan satu jabatan dengan intrik dengan melakukan hal-hal yang diluar procedural walaupun beliau bisa menjadi korban karena patuh pada atasan dan lain-lain,” tambahnya.

Sosok Pak Tab juga menjadi salah satu sosok yang mendorong H. Sutarmidji S.H., M.Hum., untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu dan menjadikan dirinya sebagai Gubernur Kalbar saat ini.

“Pak Tab itu salah satu yang mendorong saya untuk maju sebagai gubernur, itu beliau, pada saat saya menjadi wali kota Pontianak. Bukan sekali pak Tab meminta saya, namun tujuh kali beliau ketemu dan meminta saya untuk maju mengikuti Pilkada sebagai Gubernur. Bagi saya beliau sosok kedua setelah almarhum bapak saya untuk meminta maju sebagai gubernur, dengan setengah memaksa kepada saya untuk maju,” tuturnya.

Untuk diketahui, Tabrani Hadi tumbuh berkembang dari keluarga sederhana yang berpikiran maju, orang tuanya mengajarkan etika dan moral serta motivasi anak-anaknya agar giat belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Semangat Tabrani untuk belajar sejak dini, sehingga kesungguhannya itu dalam belajar membuahkan hasil yang baik, semua jenjang pendidikan dilalui dengan tepat waktu dan prestasi yang baik. Masa kuliah di Universitas Gajah Mada juga dilalui dengan cepat, di usia 25 tahun telah dapat meraih sarjana. Ketekunan dalam belajar menjadikannya sebagai seorang intelektual dan pemikir yang selalu memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sesuatu.

Selama bekerja baik selaku pegawai maupun diluar pegawai, dimanapun ia ditempatkan akan selalu membuat ide-ide baru yang kadang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ide-idenya tersebut direalisasikannya dan terbukti bermanfaat bagi organisasi dan orang lain. Tepatkah apabila Tabrani Hadi dikatakan sebagai pembaharu dan penggagas. Tabrani dikenal sebagai seorang intelektual, mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik, pergaulannya luas seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani. Namun dibalik itu sesungguhnya Tabrani adalah pribadi yang pemalu, pendiam dan kurang percaya diri.

Kariernya selaku pegawai sangat cemerlang, namun diakhir masa karirnya ia dijatuhkan sebagai akibat dari kebebasan Pers yang dilakukan Pontianak Post, koran yang di dirikannya. Padahal selama bekerja ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, Tabrani menyadari ini merupakan dinamika perjalanan hidupnya sehingga ia tidak menaruh kebencian kepada siapapun.

(Aws/RH)

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DAD Provinsi Kalbar Yang Baru

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DAD Provinsi Kalbar Yang Baru.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M. Hum., menerima audiensi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat yang baru Periode 2023-2028, Cornelius Kimha beserta jajaran, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Rabu (17/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Mantan Bupati Kabupaten Pontianak (Kini, Kabupaten Mempawah) tersebut menggantikan yang ketua periode sebelumnya Jakius Sinyor, tak hanya datang sendiri namun membawa seluruh pemangku kepentingan di badan organisasi berlambang perisai dalam rangka perkenalan sebagai anggota kepengurusan yang baru DAD Kalbar periode 2023-2028.

Ia menyampaikan, telah berbincang dengan Gubernur Sutarmidji saya menjelaskan apa - apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di dalam kepengurusan.

"Tentu dalam pertemuan ini kita sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk menerima audiensi kami. Dan kami berharap dari pertemuan ini kami sebagai pengurus yang baru bisa bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga kedepannya bisa saling membantu untuk kemajuan Kalimantan Barat," ujar Cornelius Kimha.

(Rfa/RH)

Jumat, 12 Mei 2023

Peran Penting Seorang Gubernur Dalam Mengembangkan Bank Pembangunan Daerah

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Yogyakarta - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menjadi pembicara dalam forum yang bertemakan "Visi BUMD Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional" yang diselenggarakan Infobank Media Group bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan Perhimpunan BPR Milik Pemda (PERBAMIDA) di Keraton Ballrom Hotel Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan peran Kepala Daerah membawa perbankan atau grup perusahaan daerah ke arah yang lebih baik dan profesional.

"Sejak jadi Gubernur saya evaluasi semua berkaitan dengan intervensi dalam mengambil kebijakan - kebijakan strategis. Tidak hanya dari Kepala Daerah kadang jajaran perbankan itu yang mengajari Kepala Daerahnya, Itu yang paling banyak terjadi agar yang bersangkutan bisa tetap bertahan. Dia tidak tahu kalau saya mengujinya. Kalau misalkan Non Performing Loan (NPL)-nya semakin meningkat itu sudah tidak benar kerjanya," ujar Sutarmidji.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) BPD Kalbar sudah terlihat baik, namun masih diperlukan SDM yang dapat menganalisis dari sisi ekonomi untuk kemajuan perbankan.

"Akhirnya saya tempatkan satu guru besar ekonomi, dia juga biasa di kementerian keuangan sebagai komisaris. Kemudian ada dua orang dari dalam, direksi yang saya pindahkan jadi komisaris. Kita lakukan hal itu supaya memajukan Bank Kalbar," jelasnya.

Lanjutnya, Gubernur mengatakan bahwa harmonisasi antar direksi itu penting, dikarenakan selain menjaga kenyamanan dalam lingkup kerja, juga dapat menjaga kerahasiaan bank. 

"Saya juga melihat, harmonisasi antar direksi itu harus. Kalau tidak harmonis apapun rahasia bank bisa keluar," katanya.

Dirinya juga meminta jajaran Direksi dan Komisaris BPD (Bank Kalbar) dapat menjalankan tugas dengan profesional dan berinovasi dalam meraih kepercayaan masyarakat.

"Bank Kalbar harus semakin berperan dalam membangun Kalbar dan meraih kepercayaan masyarakat. Hindari hal-hal yang melanggar aturan, jangan pernah tunduk pada keinginan siapapun jika itu jelas salah dari sisi aturan. Tunjukkan performa kinerja yang baik dan pasti akan mendapatkan reward. Jangan kejar jabatan dengan cara yang tidak baik," tutupnya.

Dalam forum ini turut dihadiri Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto selaku moderator, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., beserta direksi dari BPD Provinsi Yogyakarta, Jateng, Jabar, Bali dan Sumatera Selatan.

(Wnd/Rh)

Rabu, 10 Mei 2023

Komitmen Gubernur Sutarmidji, Puluhan Desa Di Sintang Siap Dialiri Listrik Tahun Ini

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berdialog bersama Senior Manajer Perencanaan PLN UID Kalbar, Muhammad Rohim beserta jajaran PLN UID Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berdialog bersama Senior Manajer Perencanaan PLN UID Kalbar, Muhammad Rohim beserta jajaran PLN UID Kalbar,  dalam rangka membahas Desa Berlistrik dengan dihadiri Kepala Desa se-Kabupaten Sintang dan Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait,  di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Senin (8/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur berharap masalah listrik di Provinsi Kalbar segera terselesaikan, dan untuk saat ini terdata masih sekitar 25 persen daerah Kalbar desa-desanya belum dialiri listrik.

"Tahun ini ada 305 titik, nanti saya akan segera bicara dengan Pak Maman dari Komisi VII DPR RI dan Pak Syarif Abdullah, kiranya dapat membantu anggaran PLN terutama di SDM supaya mendapat tambahan anggaran," ujarnya.

Dirinya menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan awal terkait penyediaan aliran listrik tersebut diperlukan anggaran sekitar 700 Miliar dan itu pun masih terdapat desa yang belum teraliri listrik.

"Desa yang belum terlistrikkan itu daerah yang tidak bisa dijangkau melalui darat. Nanti kita carikan solusinya dengan PLTS dan sebagainya supaya ada percepatan-percepatan, jadi tidak hanya jalan saja tetapi listrik juga diperhatikan, bagaimana kita mau bersaing kalau listrik belum ada," tambahnya.

Untuk diketahui, dari 305 titik di Kabupaten Sintang terdapat 41 desa yang akan dialiri listrik tahun ini. Dirinya mengharapkan dengan adanya listrik di desa-desa tersebut dapat mengubah status desa menjadi desa mandiri.

"Saya berharap program ini bisa secepatnya selesai, yang 12 jam bisa jadi 24 jam. Dari 305 titik ini di Sintang ada 41 desa yang akan teraliri listrik, karena dengan adanya listrik ini akan merubah desa-desa tertinggal bisa jadi desa berkembang, desa maju hingga menjadi desa mandiri," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Kepala Desa dari Kabupaten Sintang, yakni Kades Nanga Kelapan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Dialog bersama Gubernur Kalbar dan PLN.

"Saya sangat bangga sekali dengan mengadakan dialog ini, jadi saya sangat berterima kasih karena tahun ini desa saya (Desa Nanga Kelapan) dapat dialiri listrik seperti dikatakan pihak PLN. Kita juga sangat bersyukur sekali, ini juga merupakan perjuangan Pak Gubernur kita (Kalbar). Mudah-mudahan listrik ini nanti dapat berfungsi sesuai keinginan dan harapan kita,  dan seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur dan Pihak PLN dapat menyala 24 jam," ucapnya.

(Wnd/RH)

Selasa, 09 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Dorong Sinergitas Diberbagai Aspek

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, berlangsungnya Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalbar Masa Bakti 2020-2024 yang dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Wilayah Kalimantan, Drs. Hindrasyah The, dengan disaksikan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Minggu (7/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sutarmidji mengapresiasi atas terselenggaranya Pengukuhan PSMTI Kalbar Masa Bakti 2020-2024.

"Selamat atas pengukuhan PSMTI Kalbar, walaupun terlambat tetapi yang namanya organisasi harus dikukuhkan, supaya periodesasi kedepannya bisa berlanjut dengan baik. Saya ucapkan terima kasih, saya merasa PSMTI Kalbar sinergitasnya bersama Pemerintah sangat baik, khususnya dalam hal sosial," ucapnya.

Gubernur Sutarmidji mengungkapkan bahwa PSMTI Kalbar merupakan salah satu organisasi yang cepat dan tanggap dalam membantu masyarakat.

"PSMTI ini sering membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penanganan masalah bencana. Beberapa kali banjir di Kalbar PSMTI juga turut andil membantu masyarakat," katanya.

Gubernur berharap kedepannya PSMTI tidak hanya bergerak di bidang Sosial saja, tetapi juga bergerak membangun kualitas SDM yang baik di Kalbar.

"Saya berharap kedepannya perlu kita pikirkan bersama bagaimana membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar. SDM Kalbar ini perlu dibangun karena Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan bertahan lama, tetapi kalau kita punya sumber SDM baik maka bisa menciptakan pengganti SDA itu sendiri," harapnya.

Selanjutnya terkait pengendalian inflasi, Gubernur juga berharap PSMTI juga ikut andil dalam mengendalikan inflasi di Kalbar. Hal ini karena setiap minggunya Mendagri memimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan ini menjadi konsen Presiden juga, sehingga inflasi di Kalbar harus terjaga. 

"Alhamdulillah saya yakin kalau inflasi tahun 2023 ini Kalbar tidak lebih dari 4,5% inflasinya," ujar Sutarmidji.

Sementara itu, Ketua Panitia menjelaskan Kepengurusan PSMTI Kalbar Periode 2020-2024 baru sekarang dikukuhkan dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa waktu silam.

"Pelantikan ini suatu kriteria dalam organisasi, sudah sah jika dilantik, tetapi karena kondisi pandemi kita tunda. Namun sejak tahun 2020 Kepengurusan PSMTI Kalbar sudah berjalan, saya pikir ini adalah mekanisme organisasi harus dilantik supaya kelanjutan Organisasi itu jelas," terangnya.

Selain Gubernur, tampak hadir Forkopimda Kalbar, Tokoh Agama maupun masyarakat, Wali Kota Pontianak, Ir. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., dan Para Pengurus PSMTI Kalbar. 

(Wnd/RH)

Senin, 01 Mei 2023

Sutarmidji Apresiasi Pembangunan Gedung Kampus Stak Abdi Wacana Pontianak

Gubernur Sutarmidji meresmikan Kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Abdi Wacana Pontianak.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum meresmikan Kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Abdi Wacana Pontianak di Jalan Ahmad Yani No 52 Komplek Gereja Kristen Evangelis (GKE) Pontianak, Senin (1/5/2023).

"Saya ucapkan selamat atas selesainya pembangunan gedung ini, semoga bisa menambah kenyamanan dalam kegiatan civitas akademika STAK Abdi Wacana dan meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Barat," ucap Sutarmidji saat meresmikan gedung berlantai 3 tersebut.

Dirinya berharap dengan diresmikannya gedung ini kegiatan perkuliahan di Sekolah Tinggi Abdi Wacana ini bisa berjalan dengan semakin baik.

"Hadirnya perguruan tinggi ini akan menambah kredit poin untuk penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat," ungkapnya.

Seperti kita ketahui, IPM di Provinsi Kalimantan Barat saat ini perlu ada pembenahan dimana - mana. Oleh karenanya orang nomor satu di Kalimantan Barat ini, tak henti hentinya terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari segi pendidikan juga dari sektor pendukung lainnya.

"Kita harus berpacu untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan itu semua harus sinergi. Saya sebagai Gubernur harus melayani dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat, tanpa memandang etnis, agama maupun yang lainnya," terangnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini sudah mendirikan 50 SMA/SMK baru dan sebetulnya ingin mendirikan 100 bangunan sekolah SMA/SMK, namun masih terkendala jumlah tenaga pengajar pada sekolah - sekolah tersebut.

"Kalau soal komitmen dan biaya pembangunan bisa, tapi karena gurunya tidak ada terpaksa hanya bisa 50, itupun kita harus bekerjasama dengan UNTAN dan IKIP PGRI nantinya kalau untuk materi kuliah. Saya selalu menekankan, Kalimantan ini sumber daya alamnya memang banyak tapi sumber daya manusia kita sangat minim. Nah jangan sampai kita menjadi penonton untuk orang mengeksploitasi sumber daya alam kita sehingga ketika sumber daya alam habis SDM nya belum memadai dan itu lebih parah lagi nanti, tapi kalau sumber daya alam kita tidak punya atau kurang tapi sumber daya manusianya luar biasa kita bisa menguasai semuanya. Sehingga di dunia pendidikan bidang apapun, agama apapun, yayasan apapun, sepanjang tidak melanggar aturan Pemerintah Daerah bisa saja membantu," jelas mantan Walikota Pontianak dua periode ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana, Sumalaniman mengungkapkan bahwa Gedung ini telah dibangun 3 Lantai yakni di lantai pertama terdapat 2 ruang perkuliahan disertai dengan toilet, lantai ke 2 disertai dengan 2 ruang perkuliahan dan toilet, kemudian lantai ke 3 terdapat ruang aula disertai dengan ruang perpustakaan.

"Kami sangat berterima kasih oleh karena kebaikan dan kebajikan Bapak Gubernur sebagai Bapak, mengayomi seluruh masyarakat, yang sudah memberikan bantuannya untuk pembangunan kampus ini," pungkasnya.

(Irf/RH)

Minggu, 16 April 2023

Gubernur Apresiasi Langkah OSO Bangkitkan Dunia Pendidikan Di Kalbar

Gubernur Sutarmidji bersama Oesman Sapta Odang (OSO).
Pontianak, Kalbar - Civitas Akademika Universitas OSO menyelenggarakan buka puasa bersama dalam rangka mempererat ukhuwah di Bulan Ramadhan 1444 Hijriyah yang dihadiri Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama Pembina Yayasan Pendidikan OSO, Dr. (H.C) H. Oesman Sapta Odang di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Sabtu (15/4/2023).

Melalui sambutannya, Gubernur Sutarmidji mengatakan bahwa kehadiran Universitas OSO sangat dibutuhkan di Kalbar. Hal ini dalam rangka partisipasi bersama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar.

"Kita ketahui bersama IPM kita (Kalbar) masih terbilang rendah belum sampai di angka 70, padahal angka nasional hampir mencapai angka 72. Jadi kehadiran Universitas ini sangat membantu untuk percepatan peningkatan IPM Kalbar," ungkapnya mengawali sambutan.

Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pembina Yayasan Pendidikan OSO yang telah mengukir sejarah di Kalimantan Barat dengan mendirikan Universitas OSO.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Oesman Sapta Odang yang sudah cukup lama merencanakan pembangunan Universitas ini, hanya saja baru beroperasi selama 3 (tiga) tahun belakang," ucap Sutarmidji.

Tak lupa, Gubernur mengapresiasi Oesman Sapta Odang yang akrab disapa OSO ini, selaku Tokoh Nasional atas perhatiannya terhadap masyarakat Kalbar dan tidak pernah melupakan daerah asalnya Provinsi Kalbar.

"Beliau ini tokoh masyarakat asal Kalbar yang tidak pernah lupa dengan Kalbar. Mungkin pemikiran beliau terhadap Kalbar tidak banyak seperti yang kita pikirkan. Mari kita doakan beliau (Oesman Sapta Odang) untuk tetap sehat, Kalbar masih membutuhkan bimbingan beliau untuk sukses dalam pembangunan di berbagai sektor,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, OSO mengungkapkan buka puasa ini rutin dilakukan setiap tahunnya seraya dirinya kembali ke tanah kelahiran.

"Alhamdulillah hari ini kita lihat sekitar saya sehat semua, panjang umur dan kita telah juga melaksanakan buka puasa bersama anak yatim dan disabilitas. Ini memang setiap tahun saya laksanakan sambil pulang kampung. Tujuannya tak lain untuk menjaga silaturahmi," ungkap Oso.

OSO berharap Idul Fitri tahun ini berjalan dengan indah, dirinya juga meminta masyarakat Kalbar tidak berlebihan dalam merayakan Idul Fitri.

"Rayakan Idul Fitri ini sesuai kemampuan masing-masing jangan berlebihan, karena berlebihan tidak akan membawa berkah itu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi saudara - saudara kita yang belum beruntung," harap pria kelahiran Sukadana ini.

Tak hanya Gubernur, tampak hadir juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Forkopimda Kalbar, beberapa Bupati/Wali Kota se-Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., beserta Komisaris Utama Bank Kalbar dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku pemberi Tausiyah dalam kegiatan tersebut.

(Wnd/RH)

Minggu, 09 April 2023

Satu Ton Beras Untuk Ponpes Ushuludin, Sutarmidji ; Jadilah Anak Yang Jujur

Gubernur Sutarmidji menyerahkan bantuan 1 ton beras untuk pondok pesantren Ushuluddin.
Singkawang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., Direktur Bank Kalbar H. Rokidi, S.E., M.M., dan beberapa Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Kalbar hadiri silaturahmi Ramadhan 1444 H/ 2023 M di Pondok Pesantren Ushuluddin Kota Singkawang, Sabtu (8/4/2023).

Kedatangan Gubernur yang juga bersama rombongan PJ Wali Kota Singkawang Drs. H. Sumastro, M.Si. disambut langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Ushuluddin KH. Bujang Rasni serta seluruh pengurus Pondok Pesantren, para santri, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan ini, Pemprov Kalbar menyerahkan bantuan 1 ton beras kepada pengurus Ponpes Ushuluddin Singkawang serta bingkisan kepada para santri/santriwati berupa baju koko, sarung dan mukena.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwasanya ada 4 indikator kesuksesan yang harus dimiliki seseorang. Keempat indikator tersebut yakni kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat dan kemampuan. Sebagaimana menurutnya ini juga merupakan bagian dari ajaran agama islam. 

"Jadi adik-adik, yang utama bukanlah nilai akademis yang tinggi. Tapi kejujuran lah yang utama. Pintar pun seseorang,tak menjamin, apabila tidak jujur. Kemudian disiplin. Sebagaimana kita mendirikan sholat haruslah tepat waktu. Jadi manfaatkanlah waktu dengan hal positif, misalnya untuk menambah pemahaman tentang ajaran agama. Ketiga, dukungan orang terdekat, dan terakhir barulah skill atau kemampuan," tegas Sutarmidji.

Ia juga berharap anak - anak di ponpes Ushuluddin Singkawang ini optimis dalam menggapai cita - citanya. Ia juga berpesan agar para santri tak hanya mendalami ajaran agama islam, namun juga mengasah diri terkait ilmu pengetahuan umum lainnya.

"Saya harap adik - adik bisa lebih sukses lagi. Tunjukkan kalau kalian bisa," pungkas Sutarmidji.

Di akhir rangkaian Silaturahmi Ramadhan tersebut, secara simbolis Gubernur menyerahkan bantuan Hibah rumah ibadah diantaranya Masjid Mamba'ul Ulum Kelurahan Roban sebesar 50 juta, Masjid Darul Muhajirin Kel. Bagak Sawah Sebesar 50 juta, dan Yayasan Masjid Raya Singkawang Kel. Singkawang Barat sebesar 150 juta, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang berupa alat tangkap ikan sebesar 186 juta.

(Adpim/RH)

Rabu, 29 Maret 2023

Pemprov Kalbar Raih Penghargaan TOP 10 Nilai Harmonis Dari ACT

Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat.
Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat raih penghargaan TOP 10 Nilai Harmonis pada tingkat Provinsi dalam Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dari ACT Consulting Internasional yang diterima secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, pada kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/3/2023).

PEKPPP merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Pada prinsipnya, mekanisme PEKPPP dibagi dalam beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, penyampaian hasil, pemeringkatan serta pemberian penghargaan.

Kementerian PANRB juga telah menerbitkan Pedoman Menteri PANRB No. 1/2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan evaluator dalam melaksanakan penilaian.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sutarmidji. mengungkapkan bahwa dalam rangka peningkatan tampilan atau performa dari masing-masing Pemerintah Daerah harus banyak melakukan inovasi.

"Inovasi ini bagian dari kecerdasan mereka (Pemda) dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan khususnya dalam hal bidang pelayanan publik. Lakukan inovasi apapun seperti melakukan kajian-kajian yang mungkin ada inovasi secara nasional lahir dari Kalimantan Barat," ungkapnya.

Seperti kita ketahui, jika Pemerintah Daerah tidak memiliki inovasi maka penilaiannya bisa di anggap rendah sehingga menimbulkan tampilan-tampilan yang tidak baik. Tak hanya itu, dirinya menilai bahwa inovasi juga tidak hanya berupa aplikasi semata, karena inovasi lebih kepada perbaikan - perbaikan bertahap dan berkesinambungan.

"Saya dulu waktu jadi Walikota, 99 izin saya buat jadi 14. Kemudian bagaimana kita membuat surat izin itu, cukup PKL-PKL itu transfer saja di usaha mikro. Tidak perlu mengusulkan, tapi langsung dari Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan langsung berubah menjadi izin usaha mikro, jadi lakukan inovasi-inovasi untuk percepatan dan kenyamanan pelayanan," terangnya.

Ditempat yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA., mengatakan bahwa kegiatan hari ini memberikan apresiasi terhadap inovasi - inovasi dari Pemprov Kalbar.

"Kalimantan Barat ini termasuk salah satu Provinsi yang sangat konsen dengan upaya peningkatan pelayanan publik melalui inovasi. Kami di KemPAN-RB punya kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik setiap tahun dan ini sudah 10 Tahun sejak 2014 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu partner kami dalam melakukan inovasi, baik inisiasi inovasi, melakukan pengembangan melalui replikasi maupun pengembangan inovasi," jelasnya.

Dirinya menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat menyelenggarakan kompetisi inovasi yang seperti KemenPAN-RB tetapi untuk internal seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalbar (Sivablik) Tahun 2023 dan Penyerahan penghargaan evaluasi pelayanan publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh nilai sangat baik dari Kementerian PAN-RB dan yang memperoleh zona hijau kualitas tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Provinsi Kalbar juga dihadiri Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Penyelenggara Pelayanan Publik di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat.

(Irf/R. Hermanto)

Selasa, 28 Maret 2023

Musrenbang RKPD Kota Pontianak, Sutarmidji Minta Pemkot Pontianak Tingkatkan MCP

Musrenbang RKPD Pemkot Pontianak.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2024 di Aula Hotel Ibis Pontianak yang dihadiri oleh Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., beserta jajaran, Selasa (28/3/2023).

Pria yang akrab disapa Bang Midji ini mengatakan capaian pembangunan di Kota Pontianak memiliki kemajuan yang signifikan, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan kedepannya. Misalnya terkait dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Khatulistiwa kedepannya.

"Pemkot Pontianak harus jeli dan mengantisipasi jika pelabuhan sudah benar - benar beroperasional, semua ke Pelabuhan Internasional Terminal Kijing. Jangan salah, pelabuhan itu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, jika itu terjadi, dari sisi ekonomi Pontianak akan berkurang perannya," ungkap Sutarmidji.

Dirinya menambahkan Kota Pontianak juga diharapkan dapat menjaga ritme dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Inilah modal dasar kita dalam bersaing dengan daerah lain, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak memang meningkat tapi masih di bawah Provinsi, sedangkan Provinsi itu dibawah nasional, kita harus berpacu dalam hal ini," ujar pria yang pernah memimpin Kota Pontianak selama dua periode ini sebagai Walikota.

Selanjutnya, terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK Tahun 2022, Pemerintah Kota Pontianak berada diurutan 155 dari 542 Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

"Jajaran Pemkot Pontianak harus betul-betul memperhatikan ini (MCP Kota Pontianak) yang berada diurutan 155. Kalbar sendiri ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang sudah menyalip Kota Pontianak, sehingga perlu perbaikan-perbaikan di beberapa indikator (MCP)," pinta Gubernur.

Selain itu, dirinya mengingatkan kepada Jajaran Pemkot Pontianak terus memperhatikan data yang valid dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pontianak, terutama dalam hal pengendalian inflasi.

"Saya ingatkan Pemkot Pontianak, jika operasi pasar jangan lakukan di Kecamatan (Kantor Camat) karena statistik mengambil data itu di pasar. Kita harus jaga inflasi dan mudah-mudahan dapat kita kendalikan dan kembali normal, tahun ini inflasi di Kalbar di angka 4 sampai 4,5%," tutup Sutarmidji.

Usai memberikan arahan, Gubernur Sutarmidji bersama pimpinan lainnya menyerahkan Piagam Penghargaan Pelaksana Terbaik dalam Kegiatan Musrenbang RKPD Kota Pontianak Tingkat Kelurahan.

(Wnd/R. Hermanto)

Jumat, 24 Maret 2023

Lantik Pejabat Fungsional, Gubernur Ingatkan ASN Pemprov Lebih Peka Terhadap Lingkungan

Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemprov Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menanamkan jiwa melayani sebagai seorang ASN dan peka terhadap kondisi yang ada.

Hal tersebut, disampaikannya pada acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional, serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (24/3/2023).

“ingat, menjadi ASN itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jangan pernah sedikitpun saudara ingin dilayani. Dan ingat, teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Sutarmidji kepada ASN yang dilantik.

Terkait kondisi belakangan, dimana jajaran ASN saat ini sedang disorot. Dirinya mengingatkan untuk lebih bijak dan peka terhadap kondisi sekitar, apalagi dalam bermedia sosial.

"Bukan hanya ASN saja tapi keluarganya juga. Saya ingatkan saudara (ASN) supaya peka terhadap hal-hal seperti itu. Saudara boleh memiliki apapun tapi prihatin dengan kondisi masyarakat kita yang  masih sangat membutuhkan. Jangan segala sesuatu dipamerkan sehingga nanti menjadi masalah bahkan bisa merembet kemana-mana, nanti membuat saudara pusing sendiri,” ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Lanjutnya, untuk penampilan ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, dirinya berharap bisa menyesuaikan kondisi dan tempat bertugas. Sebab menurutnya, jika ASN mengubah penampilan yang terlalu mencolok akan menjadi perhatian masyarakat.

“Saya harap penampilan harus disesuaikan, di kantor tidak ada yang memperhatikan perubahan penampilan saudara, tampil lah apa adanya saja,” tuturnya. 

Tak hanya itu, dirinya juga menambahkan dan meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk bijak dalam bermedia sosial. Sebab saat ini masyarakat luas bisa melakukan penilaian kinerja terhadap para ASN dengan melihat media sosial yang dimiliki.

“Jangan banyak publish di medsos, saya kalau tidak penting, tidak dipublish. Hal-hal yang aneh-aneh jangan publish di medsos. Kalau mau, publish lah hal-hal positif  yang bisa membawa kemajuan dan perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama terkait pelantikan Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar Drs. Ani Sofian, M.M., mengungkapkan jumlah Pejabat Fungsional yang dilantik sebanyak 76 orang dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

“Untuk CPNS Pemprov Kalbar lulusan STTD sebanyak 3 orang dan kenaikan pangkat sebanyak 15 orang,” katanya.

Kemudian sesuai arahan dari Gubernur Kalbar, BKD Provinsi Kalbar juga akan akan melakukan pengawasan dalam waktu dekat terkait instruksi tersebut.

“Kami akan melakukan pengawasan kepada seluruh ASN sesuai dengan instruksi Gubernur Kalbar,” ujar Kepala BKD Provinsi Kalbar.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 

(Aws/R. Hermanto)

Gubernur Kalbar Mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Di Masjid Muhtadin

Gubernur Kalbar Mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Di Masjid Muhtadin.
Pontianak, Kalbar - Memasuki hari Kedua dalam pelaksanaan shalat tarawih di bulan Ramadhan 1444 Hijriyah, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., melaksanakan shalat tarawih di Masjid Muhtadin, Kota Pontianak, Kamis (23/3/2023) kemarin.

Selain shalat tarawih, Gubernur Kalbar juga mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Masjid Muhtadin tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tentang makna kejujuran dan kedisiplinan. 

Dirinya mengungkapkan bahwa kedua poin tersebut merupakan kunci kesuksesan bagi setiap orang, baik muslim maupun non muslim.

Lebih lanjut, Sutarmidji mengungkapkan banyak kajian mengenai kesuksesan yang telah diumumkan oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. 

“Seharusnya kita sering melakukan kajian tentang nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Karena hasil berbagai kajian selama ini justru banyak dipublikasikan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Tapi, hampir semua hasil kajian tersebut merupakan nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

Dalam penyampaiannya, Sutarmidji memberikan sebuah contoh yang diharapkan dapat dicerna dengan baik oleh warga yang hadir saat itu. Ia mengambil contoh perilaku Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang memiliki nilai-nilai keutamaan Islam, sehingga diberi gelar sebagai orang yang jujur dan gelar tersebut sebagaimana sangat jelas di dalam Al Quran dan Hadist.

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam diberi gelar Al Amin karena kejujuran memiliki nilai-nilai yang diutamakan dalam islam. Kejujuran merupakan kunci pertama kesuksesan seseorang. Kedua, kedisiplinan. Orang yang memiliki kedisiplinan pasti akan sukses, seperti kita sudah ditentukan untuk menjalankan sholat 5 kali dalam 1 hari dengan waktu yang sudah ditentukan, maka kita harus bergegas untuk sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Faktor-faktor kesuksesan tersebut sudah tercantum dalam Al Quran dan Hadist. Hanya saja terkadang kita melupakan hal itu,” katanya.

Tak hanya itu, contoh lain keteladanan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai pemimpin umat Islam di dunia adalah dalam menjaga hubungan antar umat. Karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh umat muslim, melainkan umat lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sudah ada sejak zaman dahulu.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah membuat panduan yang kita kenal dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi pertama kali yang ada di dunia. Konstitusi tersebut paling demokratis karena mengakomodir keberagaman, baik agama maupun suku. Islam sudah mengatur perbedaan agama dalam Al Quran Surat Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi 'Lakum Dinukum Waliyadin' dan memiliki arti 'Bagimu, agamamu. Bagiku, agamaku'. Artinya, kita berbeda suku, bangsa, dan bernegara untuk saling mengenal dan berlaku adil. Ketika menjadi pemimpin, maka kita harus berlaku adil kepada semua orang,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, kembali Gubernur Sutarmidji mengingatkan seluruh umat islam yang ada di Kalbar, untuk selalu mengasah diri dan meningkatkan kompetensinya dalam menjawab tantangan dimasa yang akan datang, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

"Umat Muslim yang ada, saya berharap mengambil peran dalam kemajuan dunia, jangan menjadi penonton," tutulnya.

Dalam kesempatan itu, Sefpri Kurniadi S.STP., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar turut hadir ada kegiatan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Muhtadin ini.

(Aws/R. Hermanto)

Sabtu, 18 Maret 2023

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI, Sutarmidji Tekankan Sinergi Tumbuhkan Ekonomi

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI di Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengapresiasi peranan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peranan tersebut diantaranya dalam capaian kinerja ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan mendukung perkembangan UMKM di Provinsi Kalbar. Menurutnya, peran BI sangat terlihat jelas dalam menjaga inflasi di beberapa event seperti di Kota Pontianak dan Singkawang pada saat sembahyang kubur, imlek, termasuk hari raya besar menjadi salah satu pengawalan penting dan wajib dilakukan oleh Pemerintah termasuk Bank Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sutarmidji pada acara pengukuhan ibu Hanggini sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jumat (17/3/2023).

"Koordinasi antara BI dan Pemprov Kalbar saya anggap telah berjalan dengan sangat baik. Menjaga inflasi terutama di beberapa kegiatan besar seperti hari raya, termasuk sembahyang kubur. Untuk harga daging baik ayam sapi dan babi menjadi hal penting. Termasuk sebentar lagi dalam menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri," ungkap Gubernur Kalbar.

Sedangkan untuk tampilan pertumbuhan ekonomi Kalbar, dirinya menerangkan jika semua ekspor tercatat di Kalbar yang telah mencapai 7 Juta CPO meski kenyataan yang tercatat hanya 1 Juta CPO. 

Gubernur Kalbar juga menyinggung PT. Pelindo selaku pengelola pelabuhan internasional Kijing di Mempawah. Ia menilai, seharusnya ekspor CPO ini bisa menjadi sumber pemasukan yang besar bagi Kalimantan Barat  

"Di Pelabuhan Kijing belum ada tangki pendam dan belum ada crane. Karena itu, ekspor masih banyak dilakukan dari daerah lain seperti Lampung dan Batam. Pelabuhan itu diresmikan Presiden, jangan pakai crane bekas," ujarnya.

Untuk pembinaan UMKM di masa kepemimpinan Bapak Agus Chusaini terlihat sangat baik. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih Kerajinan Tenun Sidan Kapuas Hulu di Inacraft 2022 serta memperoleh penghargaan Stand terbaik nomor 1 di Inacraft 2023.

“Mudah-mudahan kedepan bisa terus berkolaborasi, terutama dengan para perajin yang ada di Kalbar. Kepada Ibu Hanggini,  kedepan akan sering saya tanya perkembangan menjaga inflasi dan capaian pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu di tempat sama, Deputi Bank Indonesia, Aida Ais Budiman berpesan kepada Kepala Perwakilan di daerah, agar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Dalam hal ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami siap dukung,  Kami coba bantu analisa potensi di daerah,  agar dilirik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” paparnya.

Pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas dan pembiayaan bagi UMKM agar bisa didorong untuk Go Ekspor.

“Terhadap inflasi, kami suarakan dari TPID ke TPIP pusat, kami juga suarakan untuk buat angkutan udara reasonable wajar di Kalbar,” urainya.

Pihaknya juga telah memiliki gerakan pengendalian pangan yang dilakukan nasional, dan tahun ini merupakan gerakan tahun ke dua.

“Minimal dengan Pemda dan Pusat tujuan akhir ketahanan pangan supaya inflasi tidak terjadi. Mari kita terus inovasi. Terimakasih saya ucapkan kepada Pak Agus atas sumbangsihnya dan selamat bekerja kepada Ibu Hanggini,” pungkasnya.

(Aws/R.Hermanto)

Jumat, 17 Maret 2023

Mengedepankan Azas Kemanfaatan, Sutarmidji Minta Penyidikan APH Harus Ada Audit Internal APIP - APH

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, menghadiri menandatangani Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum tingkat Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Jumat (17/3/2023).

Adanya nota kesepakatan ini merupakan amanat turunan dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik masing - masing sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hadir dari pemerintah pusat Penyidik Utama Tingkat II Dittipidkor Bareskrim Polri Brigjen Tubagus Ade Hidayat, S.IK, M.Sos, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Utama Itjen Kemendagri.

Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik.

"Intinya MoU ini sudah ada sejak tahun 2018, dan saat ini diperbaharui dan ditandatangani kembali. Oleh karenanya, sejak tahun 2018 tingkat koordinasi dan komunikasi diantara APIP dan APH harus berjalan dengan baik. Namun, saat ini dirasa perlu untuk ditandatangani kembali dan diperpanjang untuk 5 tahun kedepan karena dinamika permasalah dalam penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan. Maksud utama kegiatan ini, agar penggunaan keuangan negara berjalan dengan baik dan benar serta upaya penegakan hukumnya," ujar Brigjen Tubagus Ade Hidayat.

Kegiatan yang juga turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kepala Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, serta APIP se Kalbar ini juga untuk menyatukan persepsi dalam hal pengelolaan laporan yang datang dari masyarakat.

"Komitmen utama, semangat untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat. Banyak permasalahan yang ditemukan atas dasar laporan dari masyarakat. Ini tugas kita bersama. Memberantas tipikor, jangan saling menutupi kepentingan masing - masing dan harus dimulai sejak dari upaya pencegahan. Saling percaya dan menghargai antara APIP dan APH. Jangan sampai kinerja kita menurun, bisa menimbulkan antipati dari masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji menyambut baik kegiatan penandatanganan komitmen bersama antara APIP dan APH ini. Walaupun baru - baru ini Pemprov Kalbar telah menerima 3 penghargaan sekaligus dari Kemendagri terkait pengelolaan APBD yang baik, tak menutup dirinya untuk lebih mengoptimalkan serta mengefisiensikan pengelolaan APBD Provinsi Kalbar kedepannya.

"Saya sependapat apa yang disampaikan. Namun saya mengusulkan, pertama eselon inspektur harus sama dengan Sekda. Sudah beberapa kali saya usulkan, hampir 20 tahun tak terealisasi. Kan sulit memeriksa Sekda, pasti susah. Karena eselonnya lebih rendah sehingga mikir - mikir dia mau periksa," tuturnya.

Dirinya juga menilai, dalam penegakkan hukum atas penyimpangan yang terjadi, haruslah mengedepankan azas kemanfaatan.

"Untuk koordinasi penegakan hukum, temuan dalam hal penyimpangan anggaran dan sebagainya, saya selalu koordinasi dengan Kapolda dan Kajati. Tapi kita tetap mengedepankan asas manfaat. Penegakkan hukum, jika sudah parah betul, ya apa boleh buat. Malah pernah terjadi kasus penggelapan pajak. Kerugian sudah 1 miliar lebih. Disuruh kembalikan, dia mau cicil, tapi sudah 2 tahun tak setor. Sampai kapanpun tak akan selesai. Ya kita limpahkan ke Kejaksaan," ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga berharap, agar APH benar - benar objektif dalam penegakan hukum khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Sering terjadi, suatu proyek sudah ada konsultan perencana dan pengawas. Setelah dicek oleh konsultan pengawas, layak untuk dibayar. PPK instruksikan membayar, karena sudah dicek oleh konsultan pengawas. Begitu ada kasus (temuan) konsultan perencana dan pengawas lepas, eh malah PPK nya yang kena kadang sampai merembet ke Kepala Dinasnya. Harusnya Kan putus di pengawas, kenapa memberikan rekomendasi layak untuk dibayar. Inspektorat di Kalbar cukup baik. Setiap temuan / kasus saya lihat. Kalau memang masih bisa dibahas, kita bahas bersama," terangnya.

Pria kelahiran pontianak ini juga berharap kedepannya agar seluruh pengaduan/kasus yang ada haruslah diselesaikan di level APIP terlebih dahulu, jika belum menemukan titik terang sampai waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundangan barulah dilimpahkan ke APH.

"Ada 1 hal yang perlu kita kaji bersama, kenapa satu dugaan tipikor tak dimulai dari audit dulu. Unsur kerugian negara, harus ter_audit. Kan tak mungkin bisa disampaikan ke pengadilan tanpa audit. Jangan gampang meningkatkan status ke penyidikan. Itu sudah masuk ranah KUHAP. Tidak bisa sembarangan dan tidak gampang, bisa praperadilan dan sebagainya. Jika ada dugaan, audit dulu. Kalau tidak bisa diselesaikan, barulah dilakukan penyidikan. Kecuali tangkap tangan / gratifikasi," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Sutarmidji berharap agar seluruh APIP yang ada di Kalbar untuk peka terhadap potensi - potensi permasalahan dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran serta menjalin hubungan yang baik bersama APH agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Saya berharap koordinasi yang baik, antara APIP dan APH. Inspektorat juga harus betul - betul peka, kemudian harus betul - betul memahami aturan. Ingat, setiap item di APBD, berhak untuk diperiksa," Harapnya.

(Adpim/R. Hermanto)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno