Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin
Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2) untuk memrotes lonjakan biaya hidup. |
-->
Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2) untuk memrotes lonjakan biaya hidup. |
Tangkapan layar dua alat berat PT Adijaya Karya Makmur terbakar di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar) |
Foto ilustrasi. (Pixabay) |
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar) |
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar) |
Ratusan sopir melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kotawaringin Timur mendesak pemerintah mencabut subsidi solar karena dinilai tidak dirasakan manfaatnya di Sampit, Selasa (23/8/2022). |
Warga Sri Lanka berdemonstrasi di Kolombo untuk menuntut keadilan bagi pelaku serangan Paskah tahun 2019, pada tahun ketiga peringatan serangan itu Minggu (17/4). |
Borneo Tribun, Sri Lanka - Warga Sri Lanka berdemonstrasi selama berhari-hari di dekat kantor presiden untuk mengecam tidak adanya kemajuan dalam proses penyelidikan untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 260 orang dalam pemboman yang diilhami ISIS pada Hari Paskah tahun 2019, menambah tekanan pada pemerintah yang sedang dililit krisis ekonomi.
Para demonstran pada hari Minggu (17/4) menuntut pemerintah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai konspirator sesungguhnya di balik serangan terhadap tiga gereja dan tiga hotel itu. Di antara korban tewas terdapat 42 warga asing dari 14 negara.
Selama delapan hari ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa atas krisis utang terburuk yang telah menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan dan BBM di negara kepulauan di Samudera Hindia itu.
Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dibebani utang luar negeri selama lima tahun ke depan sebesar 25 miliar dolar, yang hampir tujuh miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo tahun ini saja. Sementara cadangan devisanya semakin menipis.
Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) diharapkan akan tercapai akhir bulan ini. Pemerintah juga telah beralih ke China dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan BBM.
Sebagian besar kemarahan diarahkan pada Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang mengepalai klan berpengaruh yang telah berkuasa selama hampir dua dekade terakhir. [em/jm]
(YK/ER)
Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando |
BorneoTribun, Jakarta -- Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali meringkus satu tersangka pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando di luar dari enam tersangka. Dia bernama AP.
"Di samping enam pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ada juga satu pelaku lain yang di luar dari enam ini telah ditangkap atas nama AP, kita tangkap di Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan, S.I.K, M.Si., kepada wartawan, pada Rabu (13/04) Kemarin.
Sabtu (16/4), Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ap ini diduga ikut berperan dalam memprovokasi massa dengan kata-kata kasar untuk mengeroyok Ade Armando. Hal tersebut diketahui dari video pengeroyokan yang viral di media sosial.
"Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di media sosial, yang bersangkutan ini melakukan provokasi diantaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati dan turun semua yang ada di Jakarta," sambungnya.
Tersangka AP saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif bersama penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya berharap, dengan ditangkap AP, ketiga tersangka lainnya yang berstatus buron bisa segera menyerahkan diri.
"Saat ini masih ada tiga orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran," pungkas Kabid Humas Polda Metro Jaya.
(YK/HRM)
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan. |
Borneo Tribun, Jakarta -- Polisi kembali menangkap dua tersangka baru dalam kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando dan dua orang ini diluar dari enam pelaku yang telah teridentifikasi sebelumnya.
"Di samping orang-orang yang dilakukan penangkapan, penyidik mengembangkan dan menemukan orang lain yang ikut melakukan aksi pengeroyokan. Ada dua orang yang kami sudah tangkap," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan, Kamis (14/4/22).
Kabidhumas menjelaskan bahwa kedua tersangka baru yang ditangkap atas nama Markos Iswan yang diringkus di Sawangan, Depok pukul 01.25 WIB serta Alfikri Hidayatullah yang diamankan satu jam setelahnya sekitar pukul 02.55 WIB di Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Untuk keduanya mereka berperan dalam pemukulan (terhadap Ade Armando)," jelasnya.
Total terdapat tujuh orang tersangka yang telah ditangkap. Enam diantaranya merupakan pelaku pengeroyok yakni Mohammad Bagja, Abdul Latip, Dhia Ul Haq, Komarudin, Markos Iswan, dan Alfikri Hidayatullah.
Sementara satu tersangka lain bernama Arif Pardiani, ia berperan sebagai provokator untuk mengajak orang lain mengeroyok Ade Armando. Dua tersangka lain yakni Ade Purnama dan sosok bertopi (yang sebelumnya diduga bernama Abdul Manaf) masih dilakukan pengejaran oleh polisi.
Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
(YK/HRM)
DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM. |
Reporter Borneo Tribun Bengkayang, Rinto Andreas melaporkan: DPC GMNI Bengkayang Mendesak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM.
Borneo Tribun, Bengkayang – Akhir-akhir ini sedang ramai di perbincangkan oleh sejumlah masyarakat mulai dari nasional hingga tingkat lokal terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kelangkaan pasokan BBM. Dan tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Bengkayang juga mengalami yang serupa.
Diwaktu yang sama juga muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sehingga semakin memperparah suasana.
Gelombang masa aksi penolakan pun dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi beberapa hari yang lalu menjadi sebuah teguran keras terhadap pemerintah Jokowi untuk berfokus dalam penanganan masalah kenaikan beberapa kebutuhan pokok.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Rabu kemarin (13/4), DPC GMNI turut mendesak Pemda Bengkayang untuk fokus pada permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat Bengkayang melalui beberapa tuntutan.
1. Menuntut langkah nyata Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.
2. Menolak kenaikan harga BBM.
3. Menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penambahan PPN yang awalnya 10%
walaupun hanya naik menjadi 11% akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat.
4. Menolak PETI ilegal. Marak nya petambang emas ilegal menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup parah. Pencemaran tersebut juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang bermunculan akibat tidak sehat nya lingkungan sekitar PETI.
5. Menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
DPC GMNI Bengkayang mendesak agar Pemerintah Daerah bersama TNI, Polri dan Kejaksaan harus mengusut dan menindak tegas para Mafia yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Pemerintah Daerah harus mengawasi distribusi minyak goreng agar dapat memantau ketersediaannya di pasar sehingga harga bisa kembali normal.
Kenaikan harga bahan baku dan minyak goreng sangat merugikan masyarakat kelas menengah kebawah di seluruh daerah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Bengkayang. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 sudah sangat membuat rakyat menderita.
Pemerintah harus mengatur stabilitas peredaran minyak goreng agar harga kembali normal. Jangan sampai pemerintah melakukan pembiaran yang membuat masyarakat menjeritkan deritanya semakin keras dan semakin lama tanpa adanya kepastian.
Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut maka bisa dipastikan akan muncul gelombang masa aksi penolakan yang semakin besar dan masif di seluruh daerah.
Oleh: DPC GMNI Bengkayang
Poster sindiran pada Pemprov Kalbar yang dibawa Mahasiswa saat demo di DPRD Ketapang. |
Reporter Borneo Tribun Kayong Utara, Jahidin melaporkan: Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU.
Borneo Tribun, Sukadana - Lebih dari seratus mahasiswa melakukan aksi ujuk rasa di halaman gedung DPRD kabupaten Ketapang pada Rabu petang 13 April 2022 semalam. Demo itu berisikan 7 point tuntutan terdiri dari 3 point tuntutan terkait isu nasional dan 4 point isu soal daerah.
Dibalik aksi gabungan mahasiswa sore itu, ada penampakan menarik yaitu satu baliho yang berisikan sindiran kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyangkut soal jalan di Kabupaten Kayong Utara yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.
"Cukup Jalan Kayong Utara Saja Yang Hancur. Jangan Negaraku," demikian tulisan yang dibawa seorang mahasiswa pada saat demo tersebut.
Poster berukuran sekitar setengah meter itu lantas menjadi viral di laman media sosial facebook dan status pesan pribadi sejumlah orang.
Sindiran lewat poster saat demo mahasiswa itu serasa mengena dengan kondisi jalan di Kabupaten Kayong Utara terutama ruas jalan Siduk - Sukadana dan Teluk Melano - Teluk Batang.
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat ada di Kayong Utara dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan mengatakan, ruas jalan yang rusak tersebut sudah dianggarkan oleh Pemprov tahun 2022.
"Sudah kita anggarkan ditahun ini sebesar Rp 20 milyar. Rp 15 untuk ruas jalan Simpang tiga Siduk sampai ke Sukadana dan dari Sukadana sampai Teluk Batang Rp 5 milyar," kata Wagub, Senin (11/4/22).
Wagub Ria Norsan berjanji, jika kurang, Pemprov akan menambah di tahun berikutnya. "Kalaupun kurang tahun depan (2023) kita anggarkan lagi," kata dia.
Persoalan jalan di ruas-ruas itu ucap Wagub adalah tanggung jawab Pemprov karena akses utama ke kota. "Merupakan kewajiban kita jalan provinsi, itu juga jalan vital menuju ke kota kabupaten Kayong Utara," katanya.
Editor: Yokop
Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. |
BorneoTribun Jakarta -- Kepada seluruh jajaran polri untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Hal itu diinstruksikan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran.
"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," jelas Kapolri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/4).
Kapolri memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Kapolri, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.
Disisi lain, Kapolri juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sebab itu, Kapolri berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan.
"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ungkap Kapolri.
Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Kapolri mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.
Menurut Kapolri, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi.
Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Kapolri meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
Sebagai kaum intelektual, Kapolri juga meyakini bahwa, mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Kapolri.
Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Kapolri menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok.
"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tegas Kapolri.
"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," imbau Kapolri.
(YK/HRT)
Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur. |
BorneoTribun Jakarta -- Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di Ibu Kota, Colombo pada Sabtu (9/4). Mereka menyerukan presiden di negara yang terjerat utang itu agar mengundurkan diri.
Para demonstran, sambil membawa bendera dan poster, menyebut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahannya tidak becus menangani krisis utang.
Rajapaksa tetap menolak mengundurkan diri, meski sebagian besar anggota kabinetnya telah berhenti dan sebagian anggota parlemen yang setia, memberontak.
Perkembangan itu telah mempersempit upayanya untuk berunding dengan para institusi pemberi pinjaman internasional.
Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin, gas, makanan dan obat-obatan. Negara itu sedang menghadapi kebangkrutan, terjerat utang asing sebesar $25 miliar atau lebih dari Rp359 triliun dalam lima tahun ke depan. [vm/ft]
Oleh: VOA Indonesia
Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai. |
BorneoTribun Jateng - Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., memberikan apresiasi ratusan sopir truk yang menggelar aksi damai terkait dimensi truk yang diperbolehkan beroperasi di jalan raya.
Aksi damai yang digelar di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi itu berjalan damai. Sekitar 350 peserta aksi nampak kooperatif dan terkoordinir sehingga aksi tidak menimbulkan kemacetan jalan.
Melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes. Pol. Muhammad Iqbal Alqudusy, S.H., S.I.K., Kapolda Jateng menyatakan aksi damai ratusan sopir yang menolak aturan terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah melakukan koordinasi dengan Polri jauh beberapa hari sebelum melakukan aksi.
"Jumlah spanduk, jumlah massa, siapa koordinator aksinya sudah disampaikan ke Polri. Aksi juga berlangsung tertib dan massa peserta aksi amat kooperatif," jelas Kabid Humas Polda Jateng, Selasa (22/2/22).
Selanjutnya Kabidhumas menegaskan Polda Jateng berharap akan ada solusi terbaik bagi para awak truk tersebut. Aksi damai yang dilakukan aliasi pengemudi independen (API) itu meminta agar pemerintah dan DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Para pengemudi tersebut juga mengajukan sejumlah usulan tentang dimensi yang diperbolehkan untuk beberapa jenis truk seperti truk engkel, truk tronton dan truk box.
"Mereka juga minta dibuatkan standard upah angkut barang dan perlindungan kepada pengemudi dalam perjalanan," ucapnya.
Adapun sejumlah pejabat yang menerima dan beraudiensi aksi damai tersebut diantaranya Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Drs Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., dan Kepala Dishub Provinsi Jateng HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.
"Terkait tuntutan dalam aksi damai tersebut sudah ada jalan tengah antara lain tuntutan mereka akan kami sampaikan pada pejabat berwenang. Kemudian, sambil menunggu kebijakan dari Tingkat Pusat, Dishub Provinsi Jateng tidak ada penindakan ODOL serta Operasi tetap dilaksanakan tetapi tidak ada penindakan ODOL dan sifatnya hanya sosialisasi," tutupnya.
Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh. |
BorneoTribun Jakarta – Ribuan buruh rencananya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BPJS, hari ini Kamis (17/2/222).
Demo yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu, menyuarakan dua tuntuatan yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dan copot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Upaya pengamanan lalu lintas, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema situasional.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., menjelaskan, pengamanan lalin di sekitar lokasi aksi masih menunggu perkembangan di lapangan.
"Pengalihan lalin bersifat situasional," jelasnya.
Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., mengucapkan bahwa, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi aksi demo buruh. Untuk pengalihan lalu lintas di sekitar Kantor Kemnaker yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, pihaknya akan memantau perkembangan di lapangan.
"Kami lihat perkembangan di lapangan," ucapnya.
Untuk pengamanan arus lalu lintas, Dirlantas bakal menerjunkan puluhan Personel Polantas di lokasi aksi yang diprediksi dihadiri ribuan buruh.
"Anggota yang dikerahkan sekitar 50 personel polantas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemnaker dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat.
"Rabu tanggal 16 Februari 2022 mulai dari jam 10 hingga selesai," ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Selasa kemarin.
Tidak hanya berpusat di Jakarta, Presiden KSPI menjelaskan, Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa.
"Secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia aksi ini juga digelar, yaitu di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat baik kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.(*)
Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi. |
Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi. |
Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi. |
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru