Berita Borneotribun.com: Unjuk Rasa Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Unjuk Rasa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Unjuk Rasa. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Februari 2023

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin
Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2) untuk memrotes lonjakan biaya hidup.
MOLDOVA - Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2). Mereka menuntut pemerintahan baru yang pro-Barat untuk menanggung sepenuhnya tagihan pemanas ruangan mereka selama musim dingin di tengah krisis biaya hidup dan meroketnya inflasi.

Unjuk rasa itu digelar oleh sebuah kelompok yang baru terbentuk, bernama Gerakan untuk Rakyat, dan didukung oleh anggota Partai Shor yang bersahabat dengan Rusia dan menduduki enam dari 101 kursi di parlemen negara bekas Soviet itu.

Sebagian pengunjuk rasa yang berkumpul di Chisinau menuntut pengunduran diri presiden negara itu, dengan meneriakkan “Ganyang Maia Sandu!”

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Sebagian lain mengangkat poster-poster dengan wajah beberapa pemimpin dan politisi Moldova yang disandingkan dengan rumah-rumah besar dan mobil-mobil mewah.

“Mereka punya jutaan. Kami mati kelaparan,” kata mereka.

Puluhan pengunjuk rasa tandingan yang propemerintah pun berkumpul di dekat mereka untuk mendukung pemerintahan Maia Sandu.

“Mereka semua menyukai euro dan uang, mereka semua menyukai jalanan yang bagus, tapi mereka mendukung Shor!” kata seorang perempuan.

Pada 13 Februari lalu, Sandu memaparkan apa yang ia klaim sebagai dugaan plot oleh Moskow untuk menggulingkan pemerintahannya untuk menempatkan negara itu “di bawah kendali Rusia,” dan untuk menggagalkan kemungkinan negara itu bergabung dengan Uni Eropa suatu hari nanti.

“Melalui tindak kekerasan, terselubung protes yang disebut oposisi, pergantian kekuasaan di Chisinau akan dipaksakan,” katanya. “Dalam menjalankan rencana tersebut, para penyusunnya mengandalkan beberapa kekuatan dari dalam, khususnya kelompok-kelompok kriminal seperti formasi Shor dan semua turunannya.”

Rusia dengan keras membantah klaim tersebut.

Serangkaian unjuk rasa antipemerintah yang digagas oleh Partai Shor mengguncang Moldova musim gugur lalu karena krisis energi yang parah melanda negara itu setelah Rusia mengurangi secara drastis pasokan gas alam.

Hampir secara bersamaan, pemerintah Moldova meminta Mahkamah Konstitusi negara itu untuk menyatakan Partai Shor ilegal.

Kantor kejaksaan antikorupsi negara itu menuduh demonstrasi-demonstrasi tersebut sebagiannya didanai Rusia.

Partai Shor pada hari Minggu menuduh pihak berwenang mengerahkan ribuan polisi “untuk menggagalkan demonstrasi dan menghentikan orang-orang memasuki” ibu kota.

Ketua Partai Shor, Ilan Shor, adalah seorang oligarki Moldova yang saat ini mengasingkan diri di Israel.

Ia terlibat dalam kasus pencurian bank senilai $1 miliar dan belum lama ini disebut bekerja untuk kepentingan Rusia dalam daftar sanksi Departemen Luar Negeri AS. [rd/ka]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Minggu, 18 September 2022

Kantor PT Adijaya Karya Makmur AKM Dirusak Ratusan Massa, Satu Orang Luka Serius

Kantor PT Adijaya Karya Makmur (AKM) dirusak oleh ratusan massa yang berunjuk rasa di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya. Satu orang alami luka serius.
Tangkapan layar dua alat berat PT Adijaya Karya Makmur terbakar di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Tangkapan layar dua alat berat PT Adijaya Karya Makmur terbakar di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
BorneoTribun, Palu -- Kepolisian Resor Palu mengerahkan 300 personel untuk mengamankan Kantor PT Adijaya Karya Makmur (AKM) setelah perusakan oleh massa yang berunjuk rasa di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu kemarin (17/9/2022).
 
"Sekitar 500 orang menyerang Kantor PT AKM. Mereka saat ini melakukan blokade jalan. Makanya, kami menambah pasukan lagi dari Brimob sebanyak 100 personel dan Ditsamapta Polda Sulteng juga 100 personel," kata Kapolres Palu Kombes Pol. Barliansyah di Palu, Minggu.
 
Ia menjelaskan bahwa dampak dari perusakan itu menyebabkan seorang karyawan PT AKM mengalami luka serius karena terkena benda tajam di bagian kepala. Korban telah dilarikan ke rumah sakit (RS) untuk dirawat secara intensif.

Selain melakukan perusakan terhadap kantor, massa yang semula berunjuk rasa itu ikut membakar tiga alat berat serta satu mobil operasional bak terbuka.
 
"Saat ini kami sudah langsung melakukan penyelidikan dengan melihat video maupun foto siapa saja warga yang terlibat perusakan maupun pembakaran itu. Kami akan proses ke pidana untuk bertanggung jawab," jelasnya.
 
Selanjutnya, Kombes Pol Barliansyah mengemukakan bahwa situasi terkini di lokasi kejadian sudah dalam kendali aparat keamanan. Akan tetapi, masyarakat belum membubarkan diri justru melakukan blokade jalan.
 
Oleh karena itu, Kapolres Palu mengimbau masyarakat memahami tidak ada ruang untuk aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.

(yk/ant)

Kamis, 15 September 2022

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kalbar menindaklanjuti aspirasi Buruh tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pemerintah Pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak- Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut guna menyampaikan aspirasi tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Wilayah KSBSI Suherman mengatakan dengan menaikkan harga BBM, tentunya sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. 
Terbaru Informasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
"Hal ini menambah beban biaya hidup dan sangat dirasakan oleh para buruh/pekerja yakni berdampak pada kenaikan biaya transport dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap 

Selain itu, Suherman juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk  mengevaluasi dan mencermati serta memberikan solusi akibat dampak kenaikan harga BBM dengan membuat aturan yang keberpihakan kepada buruh/pekerja yang ada di kalbar.
Informasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Pihaknya meminta Pemda Kalbar untuk meminta solusi atas kesenjangan yang akan timbul akibat dampak kenaikan BBM dengan menyediakan subsidi terhadap buruh/pekerja yang ada di Kalbar, sebelum adanya kenaikan upah dari pengusaha atau menunggu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diusulkan pada akhir tahun 2022 kepada Gubernur Kalbar untuk upah di tahun 2023 mendatang. 

"Kami juga berharap Pemda Kalbar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Tidak hanya itu, sering juga ditemukan para buruh/pekerja bekerja melebihi batas jam kerja dan tidak dibayar upah lembur mereka. kami memohon untuk Pemda dilakukan penindakan yang adil bagi kami", harapnya mewakili para buruh.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar mengatakan bahwa aspirasi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.

“Mereka inikan menolak kenaikan harga BBM, maka kita Pemerintah Provinsi akan menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat. Serikat buruh ini juga menolak tentang Omnibus Law berkenaan kluster ketenagakerjaan, ini juga akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat. Mereka juga menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti adanya perusahaan yang nakal tidak memasukkan pekerja/ buruh ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur yang tidak dibayarkan, akan kita tindak lanjuti segera melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar,” ujar Harisson.
Terkini Berita Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Berita Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

(pian/aws)

Jumat, 09 September 2022

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang
Foto ilustrasi. (Pixabay)
BorneoTribun, Sampang - Aparat kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur, Kamis, menangkap sebanyak 11 orang pengunjuk rasa yang menyuarakan penolakan kenaikan bahan minyak (BBM) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

"Satu di antara 11 orang yang diamankan ini telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Sampang AKBP Arman dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Sampang, Kamis.

Kapolres menjelaskan, polisi terpaksa mengamankan pengunjuk rasa karena mereka menggelar aksi di lokasi objek vital nasional.

Sesuai ketentuan, sambung dia, hal itu menyalahi aturan tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Arman, sesuai dengan ketentuan sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 9 ayat 2 huruf a yang disebutkan bahwa objek vital nasional tidak diperbolehkan melakukan unjuk rasa dalam radius 500 meter dari pagar luar.

"Para pengunjuk rasa ini tidak mengindahkan hal itu, meski petugas kami di lapangan telah menyampaikan ketentuan itu," katanya.

Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa tersebut juga tidak menyampaikan pemberitahuan ke Mapolres Sampang mengenai rencana kegiatan yang hendak digelar di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

Polisi, ujar dia, juga sudah memberikan peringatan agar para pengunjuk rasa membubarkan diri, setelah petugas memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak Pertamina.

"Setelah kita berikan tiga kali peringatan akhirnya kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan, mereka melanggar Pasal 218 KUHP atau 50 KUHP junto UU Nomor 9 tahun 1998 ancaman hukuman empat bulan dua Minggu," tuturnya

Dalam kesempatan itu, Arman juga menjelaskan, tindakan tegas polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa tersebut tanpa kekerasan, sehingga kesebelas orang yang ditangkap tidak mengalami luka-luka sedikitpun.

Pernyataan Arman sama seperti yang disampaikan korlap aksi Syaiful Bahri.

"Memang benar tidak ada kekerasan, akan tetapi bagi kami penangkapan ini merupakan tindakan represif, karena kami hanya menyampaikan aspirasi," katanya.

Para pengunjuk rasa berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sampang dan Pamekasan. (*)

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Ratusan massa menggelar aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya yang tergabung dalam kelompok Cipayung untuk menolak kenaikan harga BBM.

Aksi damai ini digelar di Halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar, Kamis (8/9/2022).

Terik matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi.  Masa mulai memasuki kawasan halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 12 siang. 

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Adapun tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan BBM, mendesak pemprov untuk mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran, mendesak untuk memberantas mafia BBM, menaikkan Upah Minimum Provinsi Kalbar, pemangkasan / efisiensi anggaran diperuntukkan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga bahan pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., berkenan menerima orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. 

Harisson berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan bijak dan aman untuk berdialog berkenaan dengan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada 3 September 2022 lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Dikatakan Harisson, Pemerintah Provinsi tetap akan terus melaporkan dan menyampaikan aspirasi saudara- saudara dari mahasiswa ke Pemerintah Pusat terhadap penolakan kenaikan BBM ini. Namun, kata Harisson, keputusan tetap di Pemerintah Pusat. 

"Kita (Pemprov Kalbar) akan menganggarkan 2% dari dana DAU. Selanjutnya untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga bahan pangan serta kebutuhan lainnya dengan menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat yang terdampak", jelas Harisson di hadapan para mahasiswa.

(Pian/Adpim)

Rabu, 24 Agustus 2022

Sekitar 300 Sopir Truk di Sampit Menuntut Pemerintah Mencabut Subsidi Solar

Sekitar 300 Sopir Truk di Sampit Menuntut Pemerintah Mencabut Subsidi Solar
Ratusan sopir melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kotawaringin Timur mendesak pemerintah mencabut subsidi solar karena dinilai tidak dirasakan manfaatnya di Sampit, Selasa (23/8/2022).
BorneoTribun Sampit, Kalteng - Sekitar 300 sopir truk di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Selasa, berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut subsidi solar karena distribusinya tidak tepat dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, termasuk para sopir.

"Cabut saja subsidi solar karena tidak ada kami rasakan manfaatnya. Lebih baik solar satu harga supaya distribusinya jelas dan tidak ada penyimpangan sehingga distribusi angkutan lancar dan perekonomian juga semakin lancar," kata Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah Budi Hariono.

Ratusan sopir yang merupakan anggota ALFI Kalimantan Tengah itu memulai aksi di Jalan Samekto. Mereka berkumpul membawa truk mereka, kemudian berkonvoi menuju kantor DPRD Kotawaringin Timur di Jalan Jenderal Sudirman.

Iring-iringan ratusan truk menjadi perhatian masyarakat sehingga polisi harus menutup sementara arus lalu lintas di persimpangan selama iring-iringan truk selesai melintas menuju kantor DPRD.

Sejumlah perwakilan sopir truk kemudian berorasi di atas truk yang diparkir di depan kantor DPRD. Mereka menumpahkan kegelisahan selama ini karena kesulitan mendapatkan solar.

Pemerintah menyediakan solar subsidi dengan harga Rp5.150 per liter, namun untuk mendapatkan BBM itu sopir harus antre hingga lebih dari satu hari. Bahkan tidak sedikit sopir yang mengaku dipungut ratusan ribu oleh oknum tertentu agar bisa masuk antrean di SPBU.

Kondisi ini membuat sopir kehilangan waktu untuk mengangkut barang, selain biaya pengeluaran juga membengkak. Para sopir akhirnya memilih membeli solar nonsubsidi jenis dexlite dengan harga Rp18.150 per liter.

Dari kondisi itu, para sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam ALFI Kalimantan Tengah mendesak subsidi solar dicabut. Kebijakan itu diharapkan membuat distribusi solar menjadi lancar, serta uang pemerintah bisa dihemat dengan berkurangnya subsidi sehingga dialihkan untuk biaya pembangunan.

Para sopir juga menduga terjadi penyelewengan BBM subsidi yang memperparah kondisi saat ini. Mereka meminta pemerintah dan aparat kepolisian turun tangan menertibkan penyelewengan BBM subsidi tersebut.

"Negara harus hadir untuk menertibkan dan membenahi. Gunakan wewenang untuk menertibkan. Ditertibkan jangan hanya saat ada aksi. Kota Sampit Kota Mentaya. Supaya tidak sakit, BBM satu harga," ujar Budi.

Siwon, perwakilan sopir, juga mendesak pemerintah memperhatikan derita sopir dan pengusaha angkutan akibat sengkarut distribusi solar subsidi tersebut.

"Lebih baik subsidi solar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur karena pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Timur, masih tertinggal dibanding kota-kota di Jawa. Ini jangan dibiarkan karena bisa menyebabkan inflasi tinggi, bahkan bisa memicu resesi," ujar.

(KS/ANT)

Senin, 18 April 2022

Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019

Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019
Warga Sri Lanka berdemonstrasi di Kolombo untuk menuntut keadilan bagi pelaku serangan Paskah tahun 2019, pada tahun ketiga peringatan serangan itu Minggu (17/4).


Borneo Tribun, Sri Lanka - Warga Sri Lanka berdemonstrasi selama berhari-hari di dekat kantor presiden untuk mengecam tidak adanya kemajuan dalam proses penyelidikan untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 260 orang dalam pemboman yang diilhami ISIS pada Hari Paskah tahun 2019, menambah tekanan pada pemerintah yang sedang dililit krisis ekonomi.


Para demonstran pada hari Minggu (17/4) menuntut pemerintah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai konspirator sesungguhnya di balik serangan terhadap tiga gereja dan tiga hotel itu. Di antara korban tewas terdapat 42 warga asing dari 14 negara.


Selama delapan hari ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa atas krisis utang terburuk yang telah menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan dan BBM di negara kepulauan di Samudera Hindia itu.


Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dibebani utang luar negeri selama lima tahun ke depan sebesar 25 miliar dolar, yang hampir tujuh miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo tahun ini saja. Sementara cadangan devisanya semakin menipis.


Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) diharapkan akan tercapai akhir bulan ini. Pemerintah juga telah beralih ke China dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan BBM.


Sebagian besar kemarahan diarahkan pada Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang mengepalai klan berpengaruh yang telah berkuasa selama hampir dua dekade terakhir. [em/jm]


(YK/ER)

Sabtu, 16 April 2022

Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando

Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando
Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando


BorneoTribun, Jakarta -- Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali meringkus satu tersangka pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando di luar dari enam tersangka. Dia bernama AP.


"Di samping enam pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ada juga satu pelaku lain yang di luar dari enam ini telah ditangkap atas nama AP, kita tangkap di Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan, S.I.K, M.Si., kepada wartawan, pada Rabu (13/04) Kemarin.


Sabtu (16/4), Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ap ini diduga ikut berperan dalam memprovokasi massa dengan kata-kata kasar untuk mengeroyok Ade Armando. Hal tersebut diketahui dari video pengeroyokan yang viral di media sosial.


"Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di media sosial, yang bersangkutan ini melakukan provokasi diantaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati dan turun semua yang ada di Jakarta," sambungnya.


Tersangka AP saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif bersama penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya berharap, dengan ditangkap AP, ketiga tersangka lainnya yang berstatus buron bisa segera menyerahkan diri.


"Saat ini masih ada tiga orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran," pungkas Kabid Humas Polda Metro Jaya.


(YK/HRM)

Jumat, 15 April 2022

Polisi Tangkap Dua Tersangka Baru Pengeroyokan Ade Armando Diluar DPO

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan.


Borneo Tribun, Jakarta -- Polisi kembali menangkap dua tersangka baru dalam kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando dan dua orang ini diluar dari enam pelaku yang telah teridentifikasi sebelumnya.


"Di samping orang-orang yang dilakukan penangkapan, penyidik mengembangkan dan menemukan orang lain yang ikut melakukan aksi pengeroyokan. Ada dua orang yang kami sudah tangkap," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan, Kamis (14/4/22).


Kabidhumas menjelaskan bahwa kedua tersangka baru yang ditangkap atas nama Markos Iswan yang diringkus di Sawangan, Depok pukul 01.25 WIB serta Alfikri Hidayatullah yang diamankan satu jam setelahnya sekitar pukul 02.55 WIB di Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Untuk keduanya mereka berperan dalam pemukulan (terhadap Ade Armando)," jelasnya.


Total terdapat tujuh orang tersangka yang telah ditangkap. Enam diantaranya merupakan pelaku pengeroyok yakni Mohammad Bagja, Abdul Latip, Dhia Ul Haq, Komarudin, Markos Iswan, dan Alfikri Hidayatullah.


Sementara satu tersangka lain bernama Arif Pardiani, ia berperan sebagai provokator untuk mengajak orang lain mengeroyok Ade Armando. Dua tersangka lain yakni Ade Purnama dan sosok bertopi (yang sebelumnya diduga bernama Abdul Manaf) masih dilakukan pengejaran oleh polisi.


Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.


(YK/HRM)

Kamis, 14 April 2022

DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM

DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM
DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM. 


Reporter Borneo Tribun Bengkayang, Rinto Andreas melaporkan: DPC GMNI Bengkayang Mendesak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM. 


Borneo Tribun, Bengkayang – Akhir-akhir ini sedang ramai di perbincangkan oleh sejumlah masyarakat mulai dari nasional hingga tingkat lokal terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kelangkaan pasokan BBM. Dan tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Bengkayang juga mengalami yang serupa. 


Diwaktu yang sama juga muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sehingga semakin memperparah suasana. 


Gelombang masa aksi penolakan pun dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi beberapa hari yang lalu menjadi sebuah teguran keras terhadap pemerintah Jokowi untuk berfokus dalam penanganan masalah kenaikan beberapa kebutuhan pokok.


Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Rabu kemarin (13/4), DPC GMNI turut mendesak Pemda Bengkayang untuk fokus pada permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat Bengkayang melalui beberapa tuntutan.


Berikut tuntutan DPC GMNI Bengkayang.

1. Menuntut langkah nyata Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.


2. Menolak kenaikan harga BBM.


3. Menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penambahan PPN yang awalnya 10% 

walaupun hanya naik menjadi 11% akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. 


4. Menolak PETI ilegal. Marak nya petambang emas ilegal menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup parah. Pencemaran tersebut juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang bermunculan akibat tidak sehat nya lingkungan sekitar PETI.


5. Menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode.


DPC GMNI Bengkayang mendesak agar Pemerintah Daerah bersama TNI, Polri dan Kejaksaan harus mengusut dan menindak tegas para Mafia yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. 


Pemerintah Daerah harus mengawasi distribusi minyak goreng agar dapat memantau ketersediaannya di pasar sehingga harga bisa kembali normal. 


Kenaikan harga bahan baku dan minyak goreng sangat merugikan masyarakat kelas menengah kebawah di seluruh daerah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Bengkayang. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 sudah sangat membuat rakyat menderita.


Pemerintah harus mengatur stabilitas peredaran minyak goreng agar harga kembali normal. Jangan sampai pemerintah melakukan pembiaran yang membuat masyarakat menjeritkan deritanya semakin keras dan semakin lama tanpa adanya kepastian.


Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut maka bisa dipastikan akan muncul gelombang masa aksi penolakan yang semakin besar dan masif di seluruh daerah.


Oleh: DPC GMNI Bengkayang

Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU

Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU
Poster sindiran pada Pemprov Kalbar yang dibawa Mahasiswa saat demo di DPRD Ketapang.


Reporter Borneo Tribun Kayong Utara, Jahidin melaporkan: Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU.


Borneo Tribun, Sukadana - Lebih dari seratus mahasiswa melakukan aksi ujuk rasa di halaman gedung DPRD kabupaten Ketapang pada Rabu petang 13 April 2022 semalam. Demo itu berisikan 7 point tuntutan terdiri dari 3 point tuntutan terkait isu nasional dan 4 point isu soal daerah.


Dibalik aksi gabungan mahasiswa sore itu, ada penampakan menarik yaitu satu baliho yang berisikan sindiran kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyangkut soal jalan di Kabupaten Kayong Utara yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.


"Cukup Jalan Kayong Utara Saja Yang Hancur. Jangan Negaraku," demikian tulisan yang dibawa seorang mahasiswa pada saat demo tersebut. 


Poster berukuran sekitar setengah meter itu lantas menjadi viral di laman media sosial facebook dan status pesan pribadi sejumlah orang. 


Sindiran lewat poster saat demo mahasiswa itu serasa mengena dengan kondisi jalan di Kabupaten Kayong Utara terutama ruas jalan Siduk - Sukadana dan Teluk Melano - Teluk Batang. 


Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat ada di Kayong Utara dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan mengatakan, ruas jalan yang rusak tersebut sudah dianggarkan oleh Pemprov tahun 2022.


"Sudah kita anggarkan ditahun ini sebesar Rp 20 milyar. Rp 15 untuk ruas jalan Simpang tiga Siduk sampai ke Sukadana dan dari Sukadana sampai Teluk Batang Rp 5 milyar," kata Wagub, Senin (11/4/22). 


Wagub Ria Norsan berjanji, jika kurang, Pemprov akan menambah di tahun berikutnya. "Kalaupun kurang tahun depan (2023) kita anggarkan lagi," kata dia. 


Persoalan jalan di ruas-ruas itu ucap Wagub adalah tanggung jawab Pemprov karena akses utama ke kota. "Merupakan kewajiban kita jalan provinsi, itu juga jalan vital menuju ke kota kabupaten Kayong Utara," katanya.


Editor: Yokop

Senin, 11 April 2022

Polri Jaga Kesucian Bulan Ramadan saat Mengamankan Aksi Unjuk Rasa 11 April

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.


BorneoTribun Jakarta -- Kepada seluruh jajaran polri untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis. 


Hal itu diinstruksikan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran. 


"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," jelas Kapolri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/4).


Kapolri memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Kapolri, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.


Disisi lain, Kapolri juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Sebab itu, Kapolri berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan. 


"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ungkap Kapolri. 


Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Kapolri mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut. 


Menurut Kapolri, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi. 


Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Kapolri meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.


Sebagai kaum intelektual, Kapolri juga meyakini bahwa, mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. 


"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Kapolri. 


Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Kapolri menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok. 


"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tegas Kapolri.


"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," imbau Kapolri.


(YK/HRT)

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur
Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur.


BorneoTribun Jakarta -- Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di Ibu Kota, Colombo pada Sabtu (9/4). Mereka menyerukan presiden di negara yang terjerat utang itu agar mengundurkan diri.


Para demonstran, sambil membawa bendera dan poster, menyebut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahannya tidak becus menangani krisis utang.


Rajapaksa tetap menolak mengundurkan diri, meski sebagian besar anggota kabinetnya telah berhenti dan sebagian anggota parlemen yang setia, memberontak.


Perkembangan itu telah mempersempit upayanya untuk berunding dengan para institusi pemberi pinjaman internasional.


Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin, gas, makanan dan obat-obatan. Negara itu sedang menghadapi kebangkrutan, terjerat utang asing sebesar $25 miliar atau lebih dari Rp359 triliun dalam lima tahun ke depan. [vm/ft]


Oleh: VOA Indonesia 

Rabu, 23 Februari 2022

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai
Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai.

BorneoTribun Jateng - Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., memberikan apresiasi ratusan sopir truk yang menggelar aksi damai terkait dimensi truk yang diperbolehkan beroperasi di jalan raya.


Aksi damai yang digelar di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi itu berjalan damai. Sekitar 350 peserta aksi nampak kooperatif dan terkoordinir sehingga aksi tidak menimbulkan kemacetan jalan.


Melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes. Pol. Muhammad Iqbal Alqudusy, S.H., S.I.K., Kapolda Jateng menyatakan aksi damai ratusan sopir yang menolak aturan terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah melakukan koordinasi dengan Polri jauh beberapa hari sebelum melakukan aksi.


"Jumlah spanduk, jumlah massa, siapa koordinator aksinya sudah disampaikan ke Polri. Aksi juga berlangsung tertib dan massa peserta aksi amat kooperatif," jelas Kabid Humas Polda Jateng, Selasa (22/2/22).


Selanjutnya Kabidhumas menegaskan Polda Jateng berharap akan ada solusi terbaik bagi para awak truk tersebut. Aksi damai yang dilakukan aliasi pengemudi independen (API) itu meminta agar pemerintah dan DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Para pengemudi tersebut juga mengajukan sejumlah usulan tentang dimensi yang diperbolehkan untuk beberapa jenis truk seperti truk engkel, truk tronton dan truk box.


"Mereka juga minta dibuatkan standard upah angkut barang dan perlindungan kepada pengemudi dalam perjalanan," ucapnya.


Adapun sejumlah pejabat yang menerima dan beraudiensi aksi damai tersebut diantaranya Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Drs Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., dan Kepala Dishub Provinsi Jateng HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.


"Terkait tuntutan dalam aksi damai tersebut sudah ada jalan tengah antara lain tuntutan mereka akan kami sampaikan pada pejabat berwenang. Kemudian, sambil menunggu kebijakan dari Tingkat Pusat, Dishub Provinsi Jateng tidak ada penindakan ODOL serta Operasi tetap dilaksanakan tetapi tidak ada penindakan ODOL dan sifatnya hanya sosialisasi," tutupnya.

Jumat, 18 Februari 2022

Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh

Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh
Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh. 


BorneoTribun Jakarta – Ribuan buruh rencananya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BPJS, hari ini Kamis (17/2/222).


Demo yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu, menyuarakan dua tuntuatan yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dan copot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).


Upaya pengamanan lalu lintas, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema situasional.


Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., menjelaskan, pengamanan lalin di sekitar lokasi aksi masih menunggu perkembangan di lapangan.


"Pengalihan lalin bersifat situasional," jelasnya.


Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., mengucapkan bahwa, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi aksi demo buruh. Untuk pengalihan lalu lintas di sekitar Kantor Kemnaker yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, pihaknya akan memantau perkembangan di lapangan.


"Kami lihat perkembangan di lapangan," ucapnya.


Untuk pengamanan arus lalu lintas, Dirlantas bakal menerjunkan puluhan Personel Polantas di lokasi aksi yang diprediksi dihadiri ribuan buruh.


"Anggota yang dikerahkan sekitar 50 personel polantas," ujarnya.


Sebelumnya, Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemnaker dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat.


"Rabu tanggal 16 Februari 2022 mulai dari jam 10 hingga selesai," ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Selasa kemarin.


Tidak hanya berpusat di Jakarta, Presiden KSPI menjelaskan, Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa.


"Secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia aksi ini juga digelar, yaitu di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat baik kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.(*)

Selasa, 25 Januari 2022

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi
Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi.

BorneoTribun Bengkayang, Kalbar -- Sebanyak 12 ormas yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (AGMKB) melakukan aksi damai untuk menyampaikan rasa marah dan tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi dan kawan-kawan yang dianggap menghina warga Kalimantan. 

Kegiatan aksi damai diawali dari taman kota bumi sebalo Bengkayang menuju kantor DPRD Kabupaten Bengkayang dan terakhir menyerahkan laporan ke POLRES Bengkayang.

Pernyataan sikap ini langsung disampaikan oleh Albert Pandur Sae Pudaba,S.Sos,.M.Sos yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkayang dihalaman depan kantor DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Selasa (25/1/2022).

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi.

Adapun,menyikapi beredarnya video dimedia sosial yang berisi penghinaan dan pelecehan terhadap penduduk kalimantan yang dilakukan saudara Edi Mulyadi,Azam Ham dan kawan-kawan.

Dalam pernyataan sikap Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang kepada Edy Mulyadi sebagai berikut.

Poin pertama: Mengutuk keras pernyataan Edi Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan dalam video yang beredar di media sosial baik Facebook, WhatsApp yang telah menghina dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat penduduk kalimantan dengan kata-kata yang tidak pantas seperti hanya monyet, kuntilanak, genderuwo yang mendiami pulau Kalimantan dan juga menyatakan pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan anak Jin.

Poin kedua: Bahwa kami penduduk Kalimantan bukan monyet, bukan Jin, bukan juga kuntilanak, bukan genderuwo, dan pulau Kalimantan juga bukanlah tempat pembuangan anak Jin.

Poin ketiga : Kami meminta kepada Edi Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan untuk segera minta maaf kepada masyarakat penduduk Kalimantan secara langsung datang ke pulau Kalimantan.
Poin keempat: Kami meminta kepada pihak kepolisian negara republik Indonesia segera menangkap dan memproses secara hukum Edi Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan secara hukum pidana maupun hukum adat yang berlaku di Kalimantan.

"Demikian pernyataan sikap kami sampaikan oleh Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang di depan kantor DPRD Bengkayang," pungkas Pandur.

Selanjutnya surat Tuntutan dari Aliansi Masyarakat kabupaten Bengkayang langsung diserahkan kepada ketua DPRD kabupaten Bengkayang untuk segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan barat, Kapolda Kalimantan barat serta Pangdam Kalimantan Barat.

Sementara, Ketua DPRD kabupaten bengkayang Fransiskus M.Pd menyambut baik atas adanya tuntutan aliansi masyarakat kabupaten Bengkayang atas pernyataan ujaran kebencian terhadap warga Kalimantan yang dilakukan oleh Edy Mulyadi.

"Terkait dengan kondisi dan situasi bangsa kita yang Viral di sampaikan oleh saudara Edy Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan tentu kami dari wakil rakyat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat yang hari ini boleh menyampaikan tuntutan soliditas terhadap penghinaan kepada seluruh masyarakat kalimantan," kata Fransiskus

Lebih lanjut, Fransiskus mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan tadi, pihaknya akan meneruskan kepada Gubernur Kalimantan barat selaku perwakilan pemerintah pusat yang ada di provinsi kalimantan barat agar selanjutnya diteruskan ke Kapolda Kalimantan barat, Pangdam kalimantan barat serta kepala kejaksaan tinggi kalimantan barat.

"Apa yang menjadi tuntutan hari ini, Kami tetap secara bersama-sama untuk tetap mengawal aspirasi masyarakat kabupaten bengkayang,Secara khusus untuk disampaikan kepada pemerintah pusat terkait untuk penindakan untuk saudara Edy Mulyadi," pungkas Fransiskus.

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi.

Selebihnya, dalam hal ini Fransiskus sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi serta soliditas sesama anak Kalimantan.
Kegiatan aksi damai dihadiri dari berbagai Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang di antaranya: BAMERA diwakili Syukur Kurniawan, BPC GMKI/Kristen Ret, Pemuda Dayak diwakili Lipus, Komunitas Jaga Bengkayang diwakili Tomo, DPD KNPI diwakili Albert Pandur Sae Pudaba, POMdiwakili Suherman, 7 TALINO PNK diwakili Andi, KPSBD diwakili Beni, BANSER diwakili Turasno, DAD diwakili Yulius, TBB diwakili Iyul dan BALA PALAYO

Reporter: Rinto Andreas

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Lifestyle

Tekno