Polsek Samalantan Hadiri Pertemuan Rembuk Stunting Desa Samalantan

Yakop    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Polsek Samalantan Hadiri Pertemuan Rembuk Stunting Desa Samalantan

Pertemuan rembuk pencegahan dan penanganan stunting di Desa Samalantan. (BorneoTribun/Rinto Andreas)

BorneoTribun Bengkayang -- Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Desa Samalantan mulai di galakkan. Pada hari ini Rabu (7/9) pagi mulai pukul 09.00 Wib Pemerintah Desa Samalantan mengadakan pertemuan rembuk pencegahan dan penanganan stunting di Desa Samalantan. 

Stunting adalah permasalahan yang menjadi atensi pemerintah oleh adanya surat dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat perihal pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah: Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota (Kecamatan), Desa/Kelurahan. "Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 322/BAPEDA/ TAHUN 2022 juga mendasari Rembuk Stunting" ujar Sawaji selaku Sekdes. 

Pertemuan dihadiri Paran Sekcam Samalantan, Ketua BPD Paulus Mardiono, Pendamping Desa Endangwati, S.Hut. dan bidan desa Seselia Ina. Para kader dari lima posyandu di Desa Samalantan dan para tokoh juga diundang. Kapolsek Samalantan Ipda Nusantara Sembiring memerintahkan PS. Kanit Binmas Aipda Parmin menghadiri kegiatan. Ketua BPD Paulus Mardiono mengungkapkan data sementara warga Desa Samalantan yang terindikasi stunting berjumlah 83 orang. Namun "Angka ini masih bisa berubah, " ujarnya.

Pertemuan rembuk pencegahan dan penanganan stunting di Desa Samalantan. (BorneoTribun/Rinto Andreas)

Adhitiyan Siti Pradihesti yang akrab disapa Tiyan Nutrisionis dari Puskesmas Samalantan hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh (pada usia balita) disebabkan oleh kurang asupan gizi secara kronis dalam jangka waktu panjang. 

"Asupan gizi perlu diperhatikan sejak 1000 HPK  (Hari Pertama Kehidupan)" ujar Tiyan. Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan pada usia remaja putri. Pemahaman ini sangat penting, agar mencegah perkawinan diusia dini. Setelah memasuki usia pernikahan dan sebagai ibu hamil, "untuk sekarang dianjurkan 6 kali USG kandungan", tutur Nutrosionis Tiyan.

Pemenuhan gizi bayi dan masa balita sangat diperlukan untuk cegah stunting. 

Ditambahkannya perlunya anak mengikuti pendidikan anak usia dini (Paud). Siklus kembali ke remaja putri lagi dengan mengenalkan resiko kehamilan bagi pernikahan usia dini. 

Nutrosionis Adhitiyan Siti Pradihesti mengungkapkan, "Kondisi stunting bisa kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang tidak sesuai umurnya". 

Indikasi tersebut bisa dilihat di kartu KMS (Kartu Menuju Sehat) yang diberikan oleh bidan sejak bayi lahir.

Menindaklanjuti pesan Kapolsek, Aipda Parmin Perlu dapat data anak yang terindikasi stunting. 

"Apabila  dari Polres  Bengkayang atau Polsek Samalantan melakukan baksos, merekalah yang kami utamakan (Untuk menerima bantuan)", ujar Parmin.

Disamping itu PS. Kanit Binmas juga mensosialisasikan stop pungutan liar (pungli). Ia juga mengingatkan kepada perangkat desa mengenai Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 tentang tata cara mengolah lahan pertanian berbasis kearifan lokal. 

Mengakhiri sambutanya, Aipda Parmin mengingatkan tentang penggunaan media sosial dengan bijak, "Hindari perundungan / bullying dan ujaran kebencian". 

Ia menyampaikan beberapa minggu terakhir Polsek Samalantan masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas dan mengajak peserta rembuk untuk optimalisasi penggunaan helm SNI.

Reporter: Rinto Andreas

Usai Dilantik, Pengurus AMSI Kalbar Audiensi ke KPU Provinsi Kalbar

Yakop    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Usai Dilantik, Pengurus AMSI Kalbar Audiensi ke KPU Provinsi Kalbar

Pengurus AMSI Kalbar Audiensi ke KPU Provinsi Kalbar. (BorneoTribun/Ho-AMSI Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Usai dilantik, pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat. Selasa (6/9/2022). 

Pada kesempatan tersebut, Ketua AMSI Kalimantan Barat, Kundori, mengucapkan terimakasih kepada pihak KPU Kalbar yang sudah menerima silaturahmi dari pengurus AMSI. 

Ia mengatakan, AMSI adalah wadah organisasi Perusahaan Pers. AMSI Kalbar ada 16 Media. Dan ada beberapa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"AMSI siap berkolaborasi dengan stakeholder yang ada," ungkapnya. 

"Kemarin AMSI telah dilantik untuk periode 2022-2025. AMSI terus memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong media-media agar mendaftar ke Dewan Pers," ungkapnya. 

Kundori juga menyampaikan, ada beberapa program AMSI, salah satunya, melakukan Cek Fakta. 

"Pada Pilkada tahun 2020, program AMSI pusat dilimpahkan ke AMSI Sekadau untuk melakukan Cek Fakta. Karena pada saat itu Pilkada di Kabupaten Sekadau hanya ada dua calon kandidat Bupati," jelasnya. 

"Kita lakukan Cek Fakta untuk mendeteksi berita hoaks," kata Kundori. 

Koordinator Wilayah Kalimantan, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Machroni Kusuma alias Kang Onnih mengatakan, AMSI pusat sudah bekerjasama dengan KPU Pusat dalam proses pesta demokrasi seperti dalam hal cek fakta. 

"Kami berharap KPU Kalbar ini juga bisa bekerjasama dengan AMSI Kalbar terkait pesta demokrasi nanti dan hal ini tentu sangat berkontribusi baik, dengan Motto  AMSI yakni Konten yang Berkualitas Perusahaan yang Sehat," ujar Kang Onnih. 

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ramdan, yang didampingi beberapa Komisioner, menyambut baik kedatangan pengurus AMSI Kalbar. 

"Kami sangat membutuhkan peran strategis media dalam mendukung kerja Pemilu yang kami lakukan untuk bisa terekspos dan dipublish dengan baik agar masyarakat dapat berpartisipasi pada Pemilu," pungkasnya.

(Tim AMSI Kalbar)

Dilaporkan Anak Asuhnya, Oknum Ketua Yayasan Panti Asuhan di Ketapang Diringkus Polisi

Yakop    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Dilaporkan Anak Asuhnya, Oknum Ketua Yayasan Panti Asuhan di Ketapang Diringkus Polisi

Pelaku IS saat ditampilkan pada hari konfrensi pers Polres Ketapang, Rabu (07/09/22). (BorneoTribun/Muzahidin)

BorneoTribun Ketapang - Karena diduga melakukan perbuatan tak senonoh pada anak asuhnya, seorang lelaki berinisial Is (41) bekerja sebagai ketua Yayasan panti asuhan di Ketapang digelandang polisi. 

Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana mengkonfirmasi hal tersebut saat gelar konferensi pers di Mako Polres Ketapang jalan Brigjen Katamso, Rabu (07/09/22) yang dihadiri Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPAD) Ketapang.

Kapolres mengatakan, penangkapan oknum ketua Yayasan tersebut karena diadukan oleh anak asuh sekaligus korban dugaan pencabulan berinisial Mawar (13).

"Pelaku berinisial IS diamankan di rumahnya yang sekaligus tempat yayasan pada Senin petang (05/09/22). Saat diamankan, pelaku tak melawan dan kooperatif," ujar Yani. 

Dituturkan AKBP Yani, penangkapan Is dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) Reskrim polres Ketapang, AKP Muhammad Yasin bersama personel Reskrim. 

Kapolres menyebut, lokasi penangkapan terduga pelaku berada di rumahnya sekaligus lokasi Yayasan yakni di jalan Mayjen Sutoyo atau Transito desa Kalinilam Ketapang. 

"Ditangkap sekitar jam 17.23 pada Senin petang itu," ujar Yani. 

Kepada polisi, korban Mawar mengatakan, perbuatan tak senonoh oknum ketua yayasan tersebut pada dirinya sudah terjadi berulang kali yang terjadi di kompleks yayasan panti asuhan. 

Mawar pun menyakini bahwa selain dirinya, kawan-kawan dia sesama penghuni panti asuhan juga mengalami nasib serupa. Tetapi mereka tidak berani melapor karena takut dan masih tinggal di asrama panti asuhan. 

Reporter: Muzahidin

Kadis Kominfo Landak Hadiri Pelantikan Anggota AMSI Kalbar Periode 2022-2025

Yakop    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Kadis Kominfo Landak Hadiri Pelantikan Anggota AMSI Kalbar Periode 2022-2025

Kadis Kominfo Landak Hadiri Pelantikan Anggota AMSI Kalbar Periode 2022-2025. (BorneoTribun/Ho-Diskominfo Landak)

BorneoTribun Ngabang - Kepala Dinas Kominfo Landak mewakili Pj. Bupati Landak hadiri pelantikan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat periode 2022-2025, bertempat di Hotel Mercure Pontianak. Senin (06/09/2022).

Kegiatan tersebut diisi sekaligus dangan seminar tata kelola industri sawit dan komitmen penerapan sawit berkelanjutan di Kalimantan Barat dengan narasumber Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akademisi, politisi, serta pengusaha sawit.

Kepala Dinas Kominfo Landak yang mewakili Pj. Bupati, menyampaikan mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus AMSI Kalbar periode 2022-2025.

"Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini diharapkan para pengusaha media di Kalbar melalui AMSI ini bisa memberikan literasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran media pers untuk mendukung serta mengawal berbagai program pemerintah," ucapnya.

Yohanes mengatakan selama ini Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Kominfo Landak sudah menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan para awak media.

"Hal ini menujukan pentingnya peran media untuk menyampaikan seputar program pembangunan yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Landak," tuturnya.

Dirinya juga berharap kedepan kerjasama yang telah dibangun pemerintah dengan AMSI ini bisa terus terjalin sehingga kebutuhan informasi yang berimbang bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber serta sesi tanya jawab. Terakhir acara ditutup dengan rapat kerja AMSI Kalbar.

(Budi)

Ambil Langkah Cepat Wagub Kukuhkan Bapak dan Bunda Asuh Stunting Singkawang

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Ambil Langkah Cepat Wagub Kukuhkan Bapak dan Bunda Asuh Stunting Singkawang

Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, M.M., M.H. di Singkawang. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Stunting merupakan ancaman nyata bagi masa depan anak-anak dan Indonesia. Angka kasus stunting yang saat ini mencapai 24 persen masih melebihi ambang batas Badan Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) yakni prevelansi stunting kurang dari 20 persen. 

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting. 

Dua belas provinsi ini terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak, Kalimantan Barat termasuk ke dalam provinsi dengan angka Intervensi dalam prevalensi stunting tertinggi. 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, M.M., M.H. di Singkawang. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Intervensi upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dengan melihat skala prioritas, yaitu dengan melihat wilayah yang memiliki angka prevalensi stunting yang tertinggi mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. 

Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting  (TP2S) Provinsi Kalimantan Barat dengan dipimpin H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang juga merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengambil langkah cepat dan strategis pada hsri Rabu (7/9/2022)  di Balirung Kantor Walikota Singkawang dengan mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Singkawang yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama oleh Instansi terkait dan Camat / Lurah se Kota Singkawang bertekad menurunkan angka stunting menjadi 25,49 persen di penghujung tahun 2022.

Kegiatan Bapak Asuh Stunting merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden RI yang tertuang di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

Program Bapak Asuh Stunting ini merupakan program yang berbasis pada aplikasi perangkat lunak dimana sama dengan program orangtua asuh kebanyakan, yakni pihak donator membantu anak asuhnya, namun kali ini sasarannya adalah anak-anak stunting yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

Aplikasi Bapak Asuh Stunting akan diluncurkan pada puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 di Medan, Sumatera Utara pada 29 Juni 2022 lalu agar akan langsung menyasar gizi anak asuhnya melalui makanan sehat yang dibuat oleh tim pendamping keluarga.

Ketua TP2S Prov Kalbar memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bersama para mitra kerja, pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, media dan organisasi yang telah berkontribusi, bersama-sama berupaya menurunkan stunting di Provinsi Kalimatan Barat.

"Saya turut mengapresiasi  Pemerintah Kota Singkawang di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota atas komitmen dan dukungannya terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kota Singkawang."

"Kegiatan Pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kita, seluruhnya yang ada di sini memiliki amanah untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi dan bersama-sama dalam hal pencegahan stunting sehingga angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat dapat diturunkan."

"Di samping itu, kegiatan pada hari ini diharapkan dapat menjadi forum strategis untuk membangun komitmen dan dukungan serta keterlibatan lintas sektor di berbagai tingkatan wilayah sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting," ungkap H. Ria Norsan. 

(pian/ais/adpim)

Proyek Strategis Nasional Jokowi Untuk Kurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Proyek Strategis Nasional Jokowi Untuk Kurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (BorneoTribun/Ho-Indonesia Maju)

BorneoTribun Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelaksanaan sejumlah pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) membawa banyak dampak positif. 

Salah satunya yakni mampu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Jokowi terkait proses pelaksanaan PSN pada kepemimpinan periode kedua. 

Dia mengatakan kehadiran PSN berhasil menciptakan beragam kebermanfaatan.  

“Bapak presiden juga memberikan arahan bahwa seluruh proyek-proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (06/09/2022). 

 Airlangga menambahkan manfaat dari realisasi berbagai PRN yang digenjot pada era Jokowi berimbas pada menurunnya angka kemiskinan di masyarakat.  

Hal tersebut menjadi kabar baik bagi upaya mendorong kemajuan bangsa ke depan.  

PSN yang telah dirampungkan Jokowi, ungkap dia, meliputi bandara, pelabuhan, jalan ton, bendungan, smelter, hingga kawasan industri. 

Kehadiran berbagai PSN tersebut diyakini mampu menopang perekonomian nasional.  

“Apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat,” terang Airlangga.  

Di sisi lain, dia menambahkan, pembangunan PNS yang mayoritas telah diselesaikan Jokowi tidak hanya berdampak positif terhadap sektor ekonomi. 

Namun lebih dari itu juga turut menjadi kunci pembuka pintu lapangan kerja.  

“Terutama terkait penciptaan lapangan kerja, yang kedua tentunya investasi ini memiliki multiplayer effect,” sambung Airlangga."  

Karenanya, tambah dia, Jokowi meminta agar para pembantunya terus konsisten bekerja serius membantu menuntaskan target penyelesaian PSN yang sudah direncanakan. 

Paling tidak sebelum masa kepemimpinan Jokowi usai.  

“Bapak presiden meminta agar ke seluruh proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” pungkas Airlangga.

Diketahui Pemerintahan Jokowi telah menuntaskan pembangunan sebanyak 66 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 414,3 triliun. Pencapaian tersebut terhitung sejak tahun 2019-2021 atau setelah tiga tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi di periode kedua.

(Rilis: Indonesia Maju)

Buka Turnamen Sepak Bola Pemdes Cup, Wabup Sanggau Berharap Cipatakan Atlet Berprestasi

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Buka Turnamen Sepak Bola Pemdes Cup, Wabup Sanggau Berharap Cipatakan Atlet Berprestasi

Wakil Bupati Sanggau Drs Yohanes Ontot M.Si membuka kegiatan Turnamen Sepak Bola Pemdes Cup tahun 2022, bertempat di Lapangan Desa Lubuk Sabuk. (BorneoTribun/Ho-Diskominfo Sanggau)

BorneoTribun Sanggau - Wakil Bupati Sanggau Drs Yohanes Ontot M.Si membuka kegiatan Turnamen Sepak Bola Pemdes Cup tahun 2022, bertempat di Lapangan Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Rabu(7/9/2022).

Wakil Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Desa dan Pemuda Desa Lubuk Sabuk yang telah menyelenggarakan kegiatan sepak bola ini.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga, khususnya sepak bola yang berprestasi dan bisa membanggakan Kabupaten Sanggau,” ujarnya.

Kemudian, Wakil Bupati Yohanes Ontot juga berpesan, agar seluruh atlet dan klub-klub peserta turnamen sepak bola agar bisa bertanding dengan sportif dan menjunjung tinggi persaudaraan.

“Kepada seluruh pemain saya minta agar bermain dengan sportif dan mengedepankan silaturahmi,” ujar Yohanes Ontot.

Sementara, Ketua Panitia Zambrudin Wilson, menyampaikan, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Dimana Turnamen Sepakbola kali ini diikuti oleh sebanyak 106 tim.

“Selain sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan mencari bakat bakat pesepakbola untuk Kabupaten Sanggau,” sebutnya.

(Libertus/Diskominfo)

Presiden Jokowi Minta Menteri PANRB Percepat Reformasi Birokrasi

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Presiden Jokowi Minta Menteri PANRB Percepat Reformasi Birokrasi

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (Sumber: Tangkapan Layar)

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas yang baru  dilantik, Rabu (07/09/2022), untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

“PANRB. RB-nya itu reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai pelantikan.

Presiden menyampaikan, pemilihan Azwar Anas salah satunya didasari rekam jejaknya yang baik dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan publik sewaktu menjadi kepala daerah. Saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode yaitu pada periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, Azwar Anas telah melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah yang ia pimpin.

“Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, di urusan KTP, urusan perizinan yang bisa dilakukan di pasar, di mal, saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa dirinya akan mendukung pencapaian target-target prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.

“Termasuk misalnya target prioritas misalnya bagaimana birokrasi terlibat sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” ujar Azwar Anas.

Secara khusus, Menteri PANRB menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendorong digitalisasi dan integrasi program dan kegiatan pemerintah, di antaranya program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Beliau sudah menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan, misalnya ada Rp502 triliun di 16 K/L. Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tambah Azwar Anas.

Azwar Anas juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah ya, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci. Termasuk arahan beliau tadi, bagaimana pelayanan publik ini, termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan,” pungkas Menteri PANRB. (DND/TGH/UN)

(yk/dnd/thg/un)

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2022-2027 dilantik oleh Jokowi

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2022-2027 dilantik oleh Jokowi

Presiden Jokowi lantik anggota DKPP masa tugas tahun 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/2022).

BorneoTribun Jokowi - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik lima orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masa tugas 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/09/2021) siang. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat. Surat Keputusan ini ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta tanggal 22 Juli 2022.

Adapun kelima anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi;

2. Ratna Dewi Pettalolo;

3. Muhammad Tio Aliansyah;

4. Heddy Lugito; dan

5. J. Kristiadi.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,” ucap Presiden mendiktekan sumpah/janji jabatan bagi para calon anggota DKPP.

Turut hadir dalam pelantikan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. (TGH/UN)

(yk/tgh/un)

Abdullah Azwar Anas Dilantik Jadi Menteri PANRB oleh Presiden Jokowi

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Abdullah Azwar Anas Dilantik Jadi Menteri PANRB oleh Presiden Jokowi

Presiden Jokowi melantik Abdullah Azwar Anas menjadi Menteri PANRB, Rabu (07/09/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Sumber: Tangkapan Layar)

BorneoTribun Jakarta --  Abdullah Azwar Anas menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (07/09/2022), di Istana Negara, Jakarta. 

Pelantikan didasarkan pada Surat Ketetapan Presiden RI Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pelantikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju masa Tahun 2019-2024. 

“Mengangkat Sdr. Abdullah Azwar Anas Sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa Era jabatan waktu tahun 2019-2024,” bunyi cuplikan Ketentuan Presiden yang Ditetapkan pada tanggal 7 September 2022 tertulis. 

Usai pembacaan Aturan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah oleh pejabat yang akan dilantik. 

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya pasti setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pasti akan mengimplementasikan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menerapkan tugas jabatan pasti menghormati tinggi etika jabatan, Bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan. 

Sebelum dilantik menjadi Menteri PANRB, Azwar Anas menjabat Adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022.  Azwar Anas sempat juga menjabat Merupakan Bupati Banyuwangi selama dua periode Yaitu pada periode 2010-2015 dan periode 2016-2021. Selain itu, pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini juga tercatat pernah menjadi team MPR dan DPR.

(yk/fid/un)

Terima Data Calon Penerima dari BPJS, Kemnaker Siap Salurkan BSU Tahun 2022

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Terima Data Calon Penerima dari BPJS, Kemnaker Siap Salurkan BSU Tahun 2022

Menaker Ida Fauziyah menerima data calon penerima BSU Tahun 2022 dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. (BorneoTribun/Ho-Humas Kemnaker)

BorneoTribun Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 5.099.915 data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) Tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama tentang Penyaluran BSU Tahun 2022 antara Kemnaker dengan bank himbara (Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia.

“Kita sudah menandatangani MoU dengan bank himbara, PT Pos, BSI dan sudah ada penyerahan data tahap pertama dari BPJS Ketenagakerjaan, mudah-mudahan bisa segera kita salurkan dalam minggu ini,” ujar Menaker, Selasa (06/09/2022), di Jakarta.

Menaker menyampaikan, untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia.

“Tahun 2022 ini, untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank himbara dan BSI, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pokoknya inginnya cepat saja sampai kepada teman-teman pekerja/buruh,” ujarnya.

Menaker mengatakan, setelah dilakukan serah terima data, Kemnaker akan melakukan check and screening serta pemadanan data sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Beberapa syarat penerima BSU Tahun 2022 di antaranya:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022
• mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta (pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh).

Penerima BSU dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Selain itu, pengecualian lainnya juga diterapkan bagi pekerja/buruh yang telah bantuan lain seperti Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BLUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

(yk/un)

RUU P2APBN Tahun 2021 Disahkan Menjadi Undang-Undang

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

RUU P2APBN Tahun 2021 Disahkan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR Puan Maharani dan Menkeu Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (06/09/2022) (Foto: Humas Kemenkeu)

BorenoTribun Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun 2021 telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (06/09/2022), di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut.

“Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik di dalam proses akuntabilitas publik ini,” ungkap Menkeu saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Rapat Paripurna ini.

Menkeu mengatakan, pembahasan RUU P2APBN Tahun 2021 mencerminkan sebuah proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai wakil rakyat, sesudah melalui proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pembahasan RUU ini juga telah mengikuti aturan dan proses legislasi DPR. Sehingga, UU P2APBN Tahun 2021 memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

“Dalam pembahasan RUU P2APBN, kami menerima catatan, masukan, dan berbagai macam koreksi dari seluruh fraksi DPR RI untuk perbaikan dan efektivitas pengelolaan APBN yang akan terus kami pelajari secara seksama dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga mengapresiasi dukungan luar biasa DPR dalam pelaksanaan APBN 2021 dan dalam menghadapi dinamika atau tantangan permasalahan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Ini karena APBN 2021 disusun pada tahun 2020 pada masa awal pandemi COVID-19 dan dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

“Pemerintah dan DPR RI memilih untuk tetap optimistis bahwa tahun 2021 Indonesia akan pulih karena memang tanda-tanda pemulihan sudah mulai terlihat pada triwulan III tahun 2020 dengan diperolehnya vaksin dan dimulainya program vaksinasi pada awal tahun 2021."

"Meskipun demikian, pemerintah dan DPR RI juga bersepakat bahwa kita tetap harus waspada dengan ditunjukkannya melalui rancangan kebijakan APBN 2021 yang fleksibel agar tetap dapat merespons ketidakpastian yang masih berlangsung,” jelas Menkeu.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah sinergi yang optimal antara Pemerintah dan DPR, Menkeu mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69 persen dan inflasi terjaga di 1,87 persen. Sementara itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga membaik dengan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10,19 persen pada 2020 menjadi 9,71 persen pada September 2021, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 7,07 persen per Agustus 2020 menjadi 6,49 persen pada Agustus 2021, indeks pembangunan manusia juga meningkat dari 71,94 pada 2020 menjadi 72,29 pada 2021. 

(yk/er)

Program Antikorupsi Dunia Usaha: Kolaborasi KPK dengan Pemerintah Provinsi Kalbar

Yakop    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Program Antikorupsi Dunia Usaha: Kolaborasi KPK dengan Pemerintah Provinsi Kalbar

Kelas Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas KPK – BUMD dan BUMN. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak –  Bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menggelar Kelas Bimbingan Teknis secara luring dan daring yang diikuti sekitar 120 peserta yang berasal dari dunia usaha, BUMD, dan perwakilan BUMN di Kalbar, Rabu (7/9/2022).

Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK-RI diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas, inisiasi, dan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu program kerjanya yakni pemberdayaan masyarakat pada sektor BUMN dan swasta untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan data KPK-RI hingga akhir tahun 2021, pelaku tindak pidana korupsi yang paling dominan adalah pihak swasta selaku pemain utama dalam dunia usaha, khususnya terkait tindak pidana korupsi yang berupa penyuapan dan korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). 

Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini, para pelaku dunia usaha di satu sisi dituntut untuk meningkatkan kualitas dari segala aspek agar tetap berdaya saing, namun juga berharga kompetitif dengan tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas. Namun, di satu sisi juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Tidak dipungkiri peningkatan satu poin nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020-2021 membawa optimisme dan semangat dalam hal menciptakan tren peningkatan Indeks Penyusun IPK pada sektor ekonomi, diantaranya Global Insight Country Risk Ratings, yaitu indikator yang menilai risiko bahwa individu atau perusahaan akan menghadapi penyuapan atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis, naik 12 poin.

Untuk mencegah tindak korupsi di dunia usaha dan BUMD-BUMN, khususnya di Kalbar, KPK-RI menghadirkan pemateri dari unsur KPK dan Pakar/Ahli yang kompeten dibidangnya.

Materi yang disampaikan yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi, Mewujudkan Sistem Dunia Usaha Yang Berintegritas melalui Kanal-Kanal Pengaduan KPK, dan Mewujudkan Dunia Usaha Berintegritas melalui Good Corporate Governance.

Selain sebagai wadah dialog antara para pakar pelaku usaha dalam membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi, Kelas Bimbingan Teknis juga menginginkan seluruh peserta mendapatkan edukasi, khususnya para pelaku dunia usaha sektor swasta, untuk tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, mendorong terbangunnya awareness dan perilaku Antikorupsi pada ekosistem dunia usaha sektor swasta, serta menggali komitmen para pelaku dunia usaha dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.

(Pian/Mk/Adpim)

Kang Onnih dan AMSI Kalbar Berikan Kuliah Inovasi dan Kreativitas Konten Video

Yakop    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Kang Onnih dan AMSI Kalbar Berikan Kuliah Inovasi dan Kreativitas Konten Video

Mahasiswa dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Pontianak antusias mengikuti kuliah umum. (BorneoTribun/Ho-AMSI Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Sejumlah mahasiswa dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Pontianak antusias mengikuti Kuliah Inovasi dan Kreativitas Konten Video yang disampaikan Koordinator Wilayah Kalimantan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Machroni Kusuma alias Kang Onnih.

Kang Onnih hadir di Pontianak dalam acara melantik Pengurus AMSI Wilayah Kalbar Periode 2022-2025 pada Senin (5/9) kemarin.

Kedatangan Kang Unnih di IAIN Pontianak juga didampingi Kundori selaku Ketua AMSI Kalbar/CEO Suara Media Group untuk berbagi ilmu dengan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Pontianak, Selasa (6/9).

Acara kuliah Kuliah Inovasi dan Kreativitas Konten Video dihadiri ratusan mahasiswa tersebut, membahas tema tentang Inovasi dan Kreativitas Konten Video di Media Digital. “Saat ini perkembangan media sudah sangat berkembang dan maju. Orang jauh lebih mudah membuat produk konten video," kata Kang Onnih.

Onnih menjelaskan perkembangan media, tentu saja dengan segala perkembangan teknologinya. Mahalnya alat dan rumitnya teknologi itu, sesuai perkembangan zaman, mulai mudah dilakukan dengan semakin berkembangnya teknologi. Apalagi dengan keberadaan telepon genggam.

Karenanya, tak ada alasan lagi bagi orang untuk tidak membuat konten video saat ini. Semua lebih mudah saat ini. "Kuncinya adalah membuat konten yang murah," kata Onnih.

Tapi, sebelum membuat konten, orang mesti tahu, siapa yang bakal menjadi audiennya, sehingga konten yang dibuat tepat sasaran.

Kalau konten tepat sasaran, tentunya cuan atau pendapatan bakal datang dengan sendirinya. Budget wise adalah dana produksi harus sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, eksekusi bagus misalnya gambar jelas.

(Tim AMSI Kalbar)

Sekda Kubu Raya: KKKS Tingkatkan Etos Kerja dan Disiplin ASN

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Sekda Kubu Raya: KKKS Tingkatkan Etos Kerja dan Disiplin ASN

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam. (BorneoTribun/Prokopim Setda Kubu Raya)

BorneoTribun, Kubu Raya - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) merupakan upaya penguatan bagi Kepala Sekolah Dasar (SD) untuk terus meningkatkan etos kerja dan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal ini, disampaikan Sekda Yusran saat membuka Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Disiplin ASN melalui kegiatan KKKS Korwil Sungai Raya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kubu Raya, di SD Negeri 9 Sungai Raya, Selasa (6/9).   

“Kegiatan ini sangat bagus, berdasar evaluasi pendidikan di Kabupaten Kubu Raya  cukup membanggakan, IPM kita meningkat, harapan lama sekolah dan sebagainya juga bagus,” kata Sekda Yusran Anizam. 

Kendati demikan, ungkap Sekda Yusran, dengan peningkatan ini, bukan berarti berpuas diri, namun harus menjadi penyemangat untuk semakin menanjak (meningkat) secara kepung bakul, sehingga  mewujudkan generasi Kabupaten Kubu Raya yang unggul. 

“Kita pahami, persaingan di era saat ini sangat luar biasa. Maka, kita harus mempersiapkan mental anak-anak kita sejak dini,” kata Yusran Anizam. 

Sekda Yusran Anizam menambahkan, Pemkab Kubu Raya melalui sekolah-sekolah sebagai Unit Pelaksana Teknis  (UPT), sesuai perencanaan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM melalui berbagai program. 

“Kita maksimalkan pembiayaan sesuai kemampuan daerah dan secara prioritas, mana yang bisa didorong,” kata Sekda Yusran. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Kubu Raya M Ayub mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh KKKS, khusus di Kecamatan Sungai Raya, setiap bulan dilaksanakan. 

“Agendanya sebagai penguatan etos kerja, disiplin bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, terutama disiplin ASN sebagaimana yang ada pada Permenpan,” kata  M Ayub. M Ayub menambahkan, hasil IPM di Kabupaten Kubu Raya cukup membanggakan, angka harapan lama sekolah terus menanjak. 

“Semakin majunya perkembangan regulasi-regulasi yang ada, menuntut kita untuk selalu mengupdate, baik pengetahuan maupun kapasitas agar lebih maksimal,” kata Ayub.

(yk/Syam)

AMSI Masuk Kampus, Berikan Kuliah Membuat Produk Digital Media yang Baik

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

AMSI Masuk Kampus, Berikan Kuliah Membuat Produk Digital Media yang Baik

Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia, Ronny Kusuma memberikan kuliah umum kepada mahasiswa komunikasi Universitas Tanjungpura. (BorneoTribun/Ho-AMSI Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia, Ronny Kusuma memberikan kuliah umum kepada mahasiswa komunikasi Universitas Tanjungpura di Gedung Laboratorium Universitas Tanjungpura, Rabu (7/10/2022).

Acara kuliah umum dihadiri ratusan mahasiswa tersebut, membahas tema tentang pembuatan produk video yang baik dan berkualitas. 

'Saat ini perkembangan media sudah sangat berkembang dan maju. Orang jauh lebih mudah membuat produk konten video," kata Ronny yang biasa dipanggil Bang Onnih tersebut.

Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia, Ronny Kusuma memberikan kuliah umum kepada mahasiswa komunikasi Universitas Tanjungpura. (BorneoTribun/Ho-AMSI Kalbar)

Onnih menjelaskan perkembangan media, tentu saja dengan segala perkembangan teknologinya.

Mahalnya alat dan rumitnya teknologi itu, sesuai perkembangan zaman, mulai mudah dilakukan dengan semakin berkembangnya teknologi. Apalagi dengan keberadaan telepon genggam. 

Karenanya, tak ada alasan lagi bagi orang untuk tidak membuat konten video saat ini. Semua lebih mudah saat ini.

"Kuncinya adalah membuat konten yang murah," kata Onnih.

Tapi, sebelum membuat konten, orang mesti tahu, siapa yang bakal menjadi audiennya, sehingga konten yang dibuat tepat sasaran. 

Kalau konten tepat sasaran, tentunya cuan atau pendapatan bakal datang dengan sendirinya.

Budget wise adalah dana produksi harus sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, eksekusi bagus misalnya gambar jelas.

Dosen Komunikasi Untan, Jenis Herawati memberikan apresiasi terhadap kuliah yang diberikan. 

"Ada hal-hal baru dan informatif terhadap yang diberikan Pak Onnih," kata Neti.

Neti aktif di media sosial. Ada berbagai konten dan kegiatan yang dilakukan. Bahkan, dia sering dapat pekerjaan atau penelitian karena isi media sosial dan status yang pernah dibuat.

(Tim AMSI Kalbar)

Harga BBM Naik, Inflasi di Kubu Raya Masih Terkendali

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Harga BBM Naik, Inflasi di Kubu Raya Masih Terkendali

Bupati Muda Mahendrawan saat Rapat Koordinasi Antisipasi Menghadapi Dampak Penyesuaian Harga BBM di Kabupaten Kubu Raya. (BorneoTribun/Prokopim Setda Kubu Raya)

BorneoTribun Kuburaya - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maka perlu adanya penyesuaian harga, sehingga sangat diperlukan pengendalian inflasi, untuk di Kabupaten Kubu Raya, sejauh ini inflasi masih bisa terkendali.  

Bupati Muda Mahendrawan menuturkan untuk penyesuaian naiknya harga BBM, sebagai upaya pengendalian inflasi, yang terpenting adalah distribusi BBM ke subpenyalur berlangsung lancar dan tersedia, khususnya pada daerah yang terdepan, tertinggal dan terluar (3T). 

“Yang terpenting suplay BBM ke daerah 3T ini tersedia dan bisa terdistribusi, supaya masyarakat bisa beraktivitas, karena semuanya memerlukan BBM,  ini sudah sepakati bersama Pertamina,” kata Bupati Muda Mahendrawan saat Rapat Koordinasi Antisipasi Menghadapi Dampak Penyesuaian Harga BBM di Kabupaten Kubu Raya bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan instansi  terkait, di Ruang Rapat Pamong Praja I, Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (6/9/2022). 

Bupati Muda menjelaskan, terkait program bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kubu Raya, selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Kubu Raya juga telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat, terutama bansos yang tak terencana dan tak terduga. 

“Seperti bantuan untuk orang sakit, melahirkan, maupun bantuan bencana, ini terus kita perkuat,” kata Bupati Muda. 

Selain itu, kata Bupati Muda sebagai upaya pengendalian inflasi lainnya yakni tetap memperkuat sektor ketahanan pangan dan pertanian, ini memang sudah lama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.  

“Dalam rumah tangga belanja pangan yang paling besar, jika belanja pangan ini bisa ditekan, maka rumah tangga itu tidak akan mendapatkan tekanan dan keresahan,” kata Bupati Muda.    

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Agus Chusaini mengatakan, adanya penyesuaian harga dari kenaikan BBM tentu akan berpengaruh pada inflasi, berdasarkan data pihaknya beberapa hari terakhir ini terjadi kenaikan sehingga memang perlu diantisipasi. 

Untuk di Kabupaten Kubu Raya sendiri kata Agus, sudah banyak hal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk pengendalian inflasi di daerah ini, salah satunya melalui ketahanan pangan yang sudah cukup luar biasa dilakukan.  

“Khusus BBM sendiri, selain penyesuaian harga, distribusinya memang juga harus lancar terutama pada daerah 3T,” ujarnya. 

Ia mengatakan dengan penyesuaian harga BBM ini memang perlu diimbangi dengan lancarnya pendistribusian BBM khsususnya pada daerah 3T, karena ini juga salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah itu sendiri. 

“Jika distribusinya tidak baik, harga di sana (daerah 3T) naiknya juga akan tinggi,” ujarnya.

Dengan penyesuaian harga BBM ini, kata dia, tentunya akan ada kenaikan HPP (Harga Pokok Penjualan) dari produksi pangan, hal inilah yang perlu diantisipasi.

(Yk/Jek)

Ini Pesan Yohanes Ontot saat menghadiri Pelantikan DPC PIKI Kabupaten Sanggau

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Ini Pesan Yohanes Ontot saat menghadiri Pelantikan DPC PIKI Kabupaten Sanggau

Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPC PIKI) Kabupaten Sanggau Masa Bhakti 2022-2027. (BorneoTribun/Ho-Diskominfo Sanggau)

BorneoTribun Sanggau - Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPC PIKI) Kabupaten Sanggau Masa Bhakti 2022-2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Garden Palace Sanggau. Selasa (06/09/2022).

Dalam sambutan Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan agar PIKI dapat menjadi organisasi mitra pemerintah untuk membangun Sanggau.

“Kita berharap kehadiran PIKI di Kabupaten Sanggau dapat menjadi organisasi mitra pemerintah agar kedepannya diharapkan dapat bersama-sama membangun Sanggau terutama dari segi keimanan,” ujarnya.

“PIKI juga harus dapat berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan yang lain pihak eksternal agar dapat menciptakan Sanggau yang harmonis,” sambung Yohanes Ontot.

Ia kemudian juga berpesan agar PIKI dapat membantu peningkatan potensi SDM yang ada di masyarakat.

“Tentu juga kita berharap agar PIKI nantinya dapat corong dalam menggali setiap potensi SDM yang ada di setiap Gereja-Gereja Kristen yang ada di Sanggau sehingga dapat mendukung pengembangan potensi SDM yang ada”, ujar Wakil Bupati dua periode tersebut.

Pada kesempatan yang sama saat diwawancarai Ketua DPC PIKI Kabupaten Sanggau Ginting, S.Si.Apt, MKM mengatakan akan segera menyusun program kerja untuk lima tahun kedepan.

“PIKI yang terdiri dari anggota yang memilikit tingkat kecerdasan intelektual sekaligus spiritual maka diharapkan dapat menyusun program kerja yang nantinya dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ucap Ginting.

Ginting yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga menyampaikan bahwa akan membuat dua macam kegiatan secara garis besar di dalam program kerja PIKI ke depan.

“Ada dua macam kegiatan kita yakni yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta kegiatan tidak langsung yaitu melalui kajian-kajian yang berdasarkan data dan fakta-fakta yang menghasilkan suatu pemikiran yang sifatnya konstruktif atau membangun untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

Ia menekankan semangat salib dalam melaksanakan setiap program kerja nantinya agar bermanfaat dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.

“PIKI melalui program kerja nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan semangat salib yakni semangat pengorbanan dan semangat kasih,” ucap Ginting.

(Libertus/Diskominfo)

Lakukan Dua Hal ini Cegah Lonjakan Inflasi akibat Kenaikan BBM

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Lakukan Dua Hal ini Cegah Lonjakan Inflasi akibat Kenaikan BBM

Focus Group Discussion (FGD) antara Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat bersama Masyarakat dan Mahasiswa. (BorneoTribun/Adpim Pemrov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Focus Group Discussion (FGD) antara Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat bersama Masyarakat dan Mahasiswa dibuka secara resmi oleh H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (6/9/2022).

Dalam sambutan yang disampaikan, beliau mengatakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasti ada dampaknya, seperti transportasi umum yang berpengaruh pada harga dan dapat menyebabkan masalah inflasi dan sebagainya.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyiasati hal itu dengan melakukan 2 hal. Pertama, menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang betul-betul tidak mampu. Kedua, kami melakukan operasi pasar dan selalu mengikuti komponen yang harganya naik dalam menghitung inflasi,".

Tujuan digelarnya operasi pasar di kecamatan yang ada di Kalbar adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi dan tingginya harga pangan.

"Itu yang kami lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan inflasi. Alhamdulillah, hingga Kalbar sampai hari ini termasuk daerah dengan inflasi kategori rendah," jelas H. Sutarmidji di Hotel Mercure Pontianak.

Selain itu, Pertamina diminta untuk tetap stabil dalam pendistribusian, terutama pada komponen yang sering menjadi penyumbang kenaikan harga di pasaran seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Saya menyarankan agar pendistribusian LPG 3 Kg langsung ke BUMDes. Jadi, harus tersedia di desa-desa. Kalau ada kelangkaan LPG di satu desa, kita bisa langsung tunjuk pemasaran di desa itu. Sehingga, hal ini memudahkan pengangkutan jika pemerintah mengadakan subsidi," tutup Gubernur Kalbar.

(Pian/Wnd/Adpim)

Lindungi Konsumen, Disperindag Bengkayang Gelar Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Timbangan

Redaksi    Rabu, September 07, 2022    Comment   

Lindungi Konsumen, Disperindag Bengkayang Gelar Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Timbangan

Kegiatan Tera dan Tera Ulang alat timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kantor Kelurahan Sebalo.

BorneoTribun Bengkayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bengkayang menggelar Tera dan Tera Ulang alat timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kantor Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, selasa kemarin (6/9/2022).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Dr. Iyan kepada awak media menuturkan,bahwa sidang tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kelurahan Sebalo diikuti pedagang.

Kegiatan Tera dan Tera Ulang alat timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kantor Kelurahan Sebalo.

Lanjutnya, DR Yan juga mengatakan timbangan jika tidak memiliki segel dan tidak ada cap Tera masyarakat, boleh dan wajib protes. Karena bisa saja pedagang yang rugi atau pembeli yang rugi. 

"Masyarakat boleh protes jika tidak ada cap Tera khusus ini berlaku sekitar kecamatan bengkayang. Jika ingin mendapatkan stiker dari Disperindag wajib Timbangan ikut diTera," pungkas DR Yan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten bengkayang dengan tegas mengatakan jika timbangannya tidak ingin di Tera maka dengan terpaksa akan ditutup. 

"Jika ada timbangan silakan dibawa untuk di Tera dan Tera Ulang,terkait masalah biaya tidak terlalu tinggi dari nominal 10rb sampai 2rb pertahunnya tergantung tipe timbangan," tutur DR Yan.

Senada juga apa yang disampaikan Herkulanus dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten bengkayang hari ini, pihaknya juga sedang melakukan giat Tera/Tera Ulang di kelurahan sebalo, kecamatan bengkayang, kabupaten bengkayang.

"Semua jenis timbangan wajib di tera/tera ulang, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September 2022 bertempat di halaman Kantor lurah Sebalo," tuturnya.

Herkulanus yuda juga mengatakan tujuan dari tera/tera ulang timbang ini yaitu untuk mencocokkan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapan lainya (UTTP) dengan alat standar yang dipunyai Metrologi Kabupaten Bangkayang dan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat selalu konsumen terhadap pedagang/pemilik usaha dengan adanya Tera/Tera Ulang.

Hal tersebut di katakan Herkulanus yuda bahwa Konsumen yang bijak, datang ke Toko-toko yang sudah bertanda Tera dan Tera Ulang 2022",Ucap Herkulanus.

Kasi Pelanyanan Tera dan Tera Ulang sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Metrologi Yohanes Edy kepada awak media juga mengungkapkan pada pada Tahun 2019 sudah terbentuk bidang Metrologi.

Pelayan tera/tera ulang masih dibantu tenaga tera/tera ulang dari Balai Standar Metrologi Legal (BSML) Reg. III Banjar Baru Kal-Sel. Pada Tahun 2020 sudah tersedia alat standar Metrologi pengadaan Tahun 2019, selanjutnya kita  menyiapkan permohonan untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang mandiri untuk diterbitkan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang (SKKPTTU), Cap Tanda Tera (CTT) dan Pegawai Berhak (PB) setelah semua terpenuhi berarti kita bisa amanah menjalankan amanat Permendagri No. 115 Tahun 2018 untuk melaksanakan pelayanan Tera dan Tera Ulang," kata Edy.

"Ini yang pertama kalinya Disperindag Kabupaten Bengkayang melalui bidang metrologi melaksanakan Sidang Pasar Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) di tahun 2022. Dan pelayanan Tera dan Tera Ulang ini sudah berjalan 2 tahun lamanya dari Tahun 2021 dan Tahun 2022," pungkas Edy.

Tambahnya, Edy mengungkapkan, pihaknya belum memilik alat yang lengkap, selain itu tenaga Penera juga masih terbatas, untuk melayani 17 kecamatan hanya meliki dua petugas.

"Kedepannya kita juga perlu tenaga reparatir, kenapa kita perlu tenaga Reparatir sebelum alat-alat ini kita tera, di reparatir terlebih dahulu, kemudian menjustir alat terset jika layak, maka akan dilakukan tera/tera ulang," ujar Edy.

Edi berharapa, kedepannya kepada seluruh masyarakat kelurahan sebalo khususnya masyarakat kabupaten bengkayang dengan adanya meteorologi, adanya kesadaran bagi yang memilik dan menggunakan alat UTTP untuk transaksi, supaya alat yang dipergunakan harus di Tera dan Tera Ulang tidak boleh tidak ditera terkecuali dipakai sendiri.

"Beberapa hari yang lalu diadakan juga Tera dan Tera Ulang di kecamatan Bumi Emas, kita sebar sekitar Seratus undangan dan yang mendaftar untuk melakukan Tera dan Tera Ulang sekitar 50%, ini menunjukan bahwa masyarakat sudah banyak yang pahan akan tertib ukur, ini yang kita harapkan. Mungkin mereka yang lainnya masih merasa takut atau merasa ragu apasih tera/tera ulang, nanti akan kita pahamkan melalui sosialisasi, pendekatan-pendekatan," terangnya.

"Kita harapkan dukungan masyarakat sebagai konsumen kabupaten bengkayang ketika ingin berbelanja bertanyalah apakah timbangannya sudah ditera atau tidak. Secara otomatis para pedagang berpikir bahwa masyarakat sudah paham akan pentingnya ukuran, masyarakat harus jeli melihat timbangan yang dipergunakan para pedagang. Karena ini adalah tindakan perlindungan konsumen. Namun demikian ini dilakukan oleh Unit Metrologi Legall (UML) Disperindag Kab. Bangkayang melakukan sidang tera pasar terhadap alat UTTP agar pelaku  usaha, pemilik toko dan pasar agar tidak ada pihak yang saling dirugikan", Tuturnya Edy.

Penulis: Rinto Andreas