Berita Borneotribun.com: CekFakta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan

Rabu, 14 Februari 2024

   Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran
Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.
BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.


HASIL CEK FAKTA
Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN
Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN


Senin, 12 Februari 2024

   Senin, Februari 12, 2024    Comment   

Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
JAKARTA - Beredar di media sosial pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Februari 2024.

Berikut isi pesan berantainya:

"Just Info..pemilu 2024 (pil-leg dan pil-pres)Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/Masukkan NIK. akan keluar dan TPS yang haruss didatangi ditampilkan 

Sekarang *tidak dikeluarkan Undangan coblos*, tapi langsung Cek secara online saja!!!!!"

Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024?

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com dengan meminta penjelasan pada Komisioner KPU RI, Idham Holik. Ia menjelaskan pesan berantai itu tidak benar.

"Dalam pasal 6 peraturan KPU No.25 Tahun 2023 ayat (2), KPPS melakukan kegiatan antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU," ujar Idham saat dihubungi Minggu (11/2/2024).

Ia juga menambahkan dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2 dan 3 dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, pada halaman 10 terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Berikut isinya:

2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."

"Jadi pesan berantai yang beredar yang menyebut KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos adalah disinformasi, siapapun yang melakukan disinformasi bisa terjerat UU ITE. Peraturan KPU ini teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI" kata Idham.

Di sisi lain website untuk memeriksa DPT secara online memang benar dan bisa diakses melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/.

KESIMPULAN
Pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024 adalah tidak benar. Faktanya undangan tetap diberikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

RUJUKAN



Minggu, 11 Februari 2024

   Minggu, Februari 11, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Ribuan Warga Madura dan Jawa Timur Boikot Kampanye Prabowo-Gibran

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com.
JAKARTA - Sebuah video yang beredar dari kanal YouTube yang bernama CATATAN ISTANA menggambarkan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. 

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar. Selain itu, video tersebut hanya menampilkan beberapa cuplikan video dan gambar yang tidak mendukung klaim narasi.

Narator dalam video hanya membacakan sebuah artikel dari situs siap.viva.co.id yang berjudul "Spanduk Tolak Gibran Bermunculan di Madura: Hina Mahfud Berarti Menghina Kita" yang dipublikasikan pada 26 Januari 2024. Artikel tersebut membahas spanduk-spanduk yang menolak Gibran terkait sikapnya selama debat cawapres yang dianggap merendahkan Mahfud MD. Spanduk-spanduk tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan Kabupaten Jember.

Dengan demikian, klaim narasi yang menyatakan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran dapat dikategorikan sebagai informasi yang keliru dan termasuk dalam konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN
Dari hasil periksa fakta, Pekik Jalu Utomo, menyampaikan Faktanya tidak ditemukan informasi terkait ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. Selain itu, thumbnail yang ditampilkan pada video tersebut merupakan hasil manipulasi.

RUJUKAN

Selasa, 06 Februari 2024

   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Prabowo Klaim Hanya Ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut hanya ada 92 Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan visi misi dan program kerja dalam debat Capres yang digelar KPU RI di JCC Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segara atasi dengan cara kita akan menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92 (Fakultas Kedokteran) kita akan membangun 300 Fakultas Kedokteran,” kata Prabowo.

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis Melalui Sistem Kesehatan Akademik/ Academic Health System (AHS). 

“Berdasarkan data World Health Organization (WHO) dari 1000 populasi penduduk diperlukan satu dokter. Sementara itu, menurut dinas kesehatan, Indonesia baru memiliki 110 ribu dokter sehingga butuh 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran. Untuk mencapai ini kita butuh 14 tahun,” kata Menkes pada Selasa, 12 Juli 2022.

Sementara itu, dilansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.

Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukanupaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung, yakni meningkatkan jumlah prodi. 

Dikatakan Menkes jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

KESIMPULAN 
Klaim Prabowo hanya ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah benar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

RUJUKAN


   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Anies Sebut 171 Kecamatan di 8 Provinsi Belum Memiliki Puskesmas

[CEK FAKTA] Anies Sebut 171 Kecamatan di 8 Provinsi Belum Memiliki Puskesmas
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut ada 171 kecamatan di 8 provinsi di Indonesia belum memiliki puskesmas. Hal itu diungkapnya saat debat Capres kelima yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu malam, 4 Februari 2024.

“15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas,” sebut Anies.

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Antara, Ketua Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Hotnida, menyebut fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia saat ini masih belum merata.

"Ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas. Bahkan ada kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit," kata Maria Hotnida dalam diskusi publik bertajuk "Ragam Masalah Sumber Pembiayaan Kesehatan di Daerah", di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Selain itu, kata dia, pelayanan kesehatan kurang teralokasi secara adil. Dia menilai terkait layanan kesehatan, masyarakat miskin menerima lebih sedikit manfaat dibandingkan masyarakat berkecukupan.

"Masyarakat kurang beruntung aksesnya kurang besar. Mereka tidak menerima alokasi yang sama dibandingkan dengan masyarakat yang lebih mampu," kata Maria Hotnida.

Sementara itu, dikutip dari Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, terdapat 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas.

KESIMPULAN
Klaim Anies soal 171 kecamatan di 8 provinsi belum memiliki puskesmas adalah benar. Berdasarkan data kemenkes terdapat 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas.

RUJUKAN


   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Anies soal 15 Provinsi di Indonesia Belum Memiliki RS Tipe A, Benarkah?

[CEK FAKTA] Anies soal 15 Provinsi di Indonesia Belum Memiliki RS Tipe A, Benarkah?
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut 15 dari 38 Provinsi di Indonesia belum memiliki rumah sakit kelas A. Hal ini diungkapkannya pada debat kelima Capres yang digelar di JCC, pada Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Misalnya 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun,” ujar Anies.

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari sirs.kemkes.go.id yang diakses pada Senin, 5 Februari 2024, berdasarkan Rekap Rumah Sakit (RS) Per Kelas (Nasional) sebagai berikut:
 
A : 70 RS
B : 438 RS
C : 1.697 RS
D : 882 RS
D Pratama : 66 RS
Belum Ditetapkan : 14 RS

Dilansir dari Avitalia Health, RS tipe A merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan terlengkap dibandingkan dengan rumah sakit tipe yang lainnya, yaitu tipe B, C, atau D.

Selain dalam hal kelengkapan fasilitas & layanan yang ada, dalam Konteks yang lebih mengena kepada khalayak umum, biasanya istilah "Tipe RS" ini diterapkan dalam tahapan berobat bagi peserta BPJS Kesehatan, sebagai tingkatan Faskes yang harus dilewati tahap demi bertahap.

Dan RS Tipe A merupakan rumah sakit Rujukan tertinggi yang ada dalam tingkataan Fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan. Berikut 16 provinsi yang memiliki RS Tipe A (Data ini diperbaharui per Maret 2021):

1. DKI Jakarta
2. Aceh
3. Bali
4. Jawa Barat
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Kalimantan Selatan
8. Lampung
9. Riau
10. Sulawesi Selatan
11. Sulawesi Utara
12. Sumatera Barat
13. Sumatera Selatan
14. Sumatera Utara
15. Kalimantan Timur
16. Yogyakarta

Sementara itu, dikutip dari data.goodstats.id, data Kementerian Kesehatan, Indonesia memiliki 69 buah rumah sakit kelas A per September 2023. Masih belum tersebar secara merata, baru 16 dari 34 provinsi (sebelum pembentukan 4 provinsi baru di wilayah Papua) di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit tipe A ini. 

Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah rumah sakit kelas A terbanyak, yakni sebanyak 18 buah, disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan masih belum menyebar secara merata, akses paling mudah dapat ditemukan di Pulau Jawa.

Berikut 16 provinsi yang belum memiliki rumah sakit tipe A:
1. Banten
2. Bengkulu
3. Gorontalo
4. Jambi
5. Kalimantan Tengah
6. Kalimantan Utara
7. Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepulauan Riau
9. Maluku
10. Maluku Utara
11. Nusa Tenggara Timur
12. Papua
13. Papua Barat
14. Sulawesi Barat
15. Sulawesi Tengah
16. Sulawesi Tenggara

KESIMPULAN
Klaim Anies soal 15 Provinsi belum memiliki RS Tipe A adalah kurang tepat. Berdasarkan data Avitalia Health masih ada 22 Provinsi yang belum memiliki RS Tipe A. Sementara dari data.goodstats.id masih ada 16 Provinsi yang belum memiliki RS Tipe A. 

RUJUKAN


Senin, 05 Februari 2024

   Senin, Februari 05, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Ganjar Sebut Ada 12.000 Desa Masih Blank Spot

Ganjar Sebut Ada 12.000 Desa Masih Blank Spot
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut ada 12.000 desa di Indonesia yang masih blank spot. Blank spot adalah kondisi suatu wilayah tidak tercover sinyal komunikasi, baik komunikasi analog seperti jaringan telepon ataupun komunikasi digital seperti jaringan internet.

Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo saat menanggapi jawaban Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, pada sesi kelima debat terakhir Capres yang digelar KPU RI, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan,” kata Ganjar. 

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari kominfo.go.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), menyusun rencana strategis roadmap spektrum 5G untuk tahun 2020–2024 guna memenuhi kebutuhan spektrum jaringan 5G di Indonesia. 

Selain menyusun roadmap spektrum frekuensi radio untuk mendukung pengembangan jaringan 5G tersebut, Ditjen SDPPI juga turut mendukung program prioritas Kementerian Kominfo dalam mengakselerasi pemerataan infrastruktur digital yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia untuk memberantas blankspot akses Internet di 12.548 desa.

Dimulai sejak tahun 2020 dan ditargetkan selesai di tahun ini, sebagian besar dari 12.548 desa tersebut (73%) berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). “Di desa-desa ini, pemerintah mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar untuk menggelar infrastruktur digital berupa BTS 4G. Selanjutnya, di 3.435 desa (27% sisanya) yang berada di wilayah non-3T, seluruh operator seluler bahu-membahu membangun BTS 4G untuk tujuan yang sama,” ucap Direktur Penataan Sumber Daya, Denny Setiawan, pada sidang The 19th Meeting of The Joint Committee on Communications (JCC) antara Indonesia dengan Malaysia, Kamis (15/9/22).

Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021 dari Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah desa/kelurahan yang tidak dapat menerima sinyal juga semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2019, jumlah desa/kelurahan yang tidak dapat menerima sinyal sebanyak 5.972 (7,11 persen) desa/kelurahan, menurun pada tahun 2020 menjadi 5.705 (6,79 persen) desa/kelurahan, serta kembali menurun pada tahun 2021 menjadi hanya sebanyak 5.158 (6,13 persen) desa/kelurahan.

KESIMPULAN 
Pernyataan Ganjar Pranowo soal 12.000 desa masih blank spot sebagian benar.  Sebab, berdasarkan data Kominfo sebanyak 12.548 desa belum mendapatkan internet 4G.

RUJUKAN



Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Lifestyle

Tekno