Kilang Minyak Terbesar di Rusia Selatan Diserang Drone Ukraina

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Kilang Minyak Terbesar di Rusia Selatan Diserang Drone Ukraina

Kilang minyak perusahaan Lukoil di Volgograd, Rusia, 22 April 2022. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Dua pesawat tak berawak asal Ukraina dilaporkan menyerang fasilitas pemrosesan utama kilang minyak terbesar di Rusia selatan pada Sabtu (3/2), demikian disampaikan seorang sumber di Kyiv kepada Reuters. 

Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian serangan jarak jauh yang telah beberapa kali menyerang fasilitas minyak Rusia.

Sebelumnya, otoritas setempat di Rusia mengklaim berhasil memadamkan api yang berkobar di kilang minyak Volgograd setelah diserang oleh drone. 

Namun, produsen minyak Lukoil selaku pemilik kilang tersebut belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.

Sumber di Kyiv menjelaskan bahwa operasi yang dilakukan oleh dinas keamanan SBU berhasil menghantam fasilitas pemrosesan utama, yang jika tidak dihancurkan akan mengakibatkan penurunan signifikan dalam kapasitas produksi kilang tersebut. 

Reuters belum bisa memverifikasi secara langsung lokasi penyerangan drone tersebut.

Kilang minyak Volgograd menjadi sasaran terbaru dalam serangkaian serangan yang menargetkan berbagai fasilitas penting di Rusia. 

Pemerintah Ukraina menganggap infrastruktur semacam itu sebagai elemen kunci dalam strategi perang melawan Kremlin.

Sumber yang tidak disebutkan namanya dalam laporan Reuters menyatakan bahwa serangan-serangan semacam ini kemungkinan akan terus dilakukan.

"Dengan menyerang kilang minyak yang digunakan oleh kompleks industri militer Rusia, kami tidak hanya memotong rantai pasokan bahan bakar bagi peralatan musuh, tetapi juga mengurangi sumber pendanaan untuk anggaran militer Rusia," ujar sumber tersebut.

Jarak antara kota Kharkiv di Ukraina timur laut, dekat perbatasan dengan Rusia, dan kota Volgograd di Rusia selatan lebih dari 600 kilometer.

AS Mulai Serangan Udara di Timur Tengah sebagai Pembalasan Terhadap Serangan Pangkalan di Yordania

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

AS Mulai Serangan Udara di Timur Tengah sebagai Pembalasan Terhadap Serangan Pangkalan di Yordania

Presiden AS Joe Biden dan ibu negara Jill Biden menghadiri penyerahan jenazah tiga tentara AS yang terbunuh di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan militan yang didukung Iran, di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Dover, Delaware, AS, 2 Februari 2024.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah memulai serangan udara di Timur Tengah sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak yang fatal terhadap pangkalan Amerika di Yordania pada Minggu lalu.

"Pasukan Komando Pusat AS [CENTCOM] telah melakukan serangan udara di Irak dan Suriah terhadap Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Pasukan militer AS menyerang lebih dari 85 sasaran, dengan banyak pesawat termasuk pembom jarak jauh yang diterbangkan dari Amerika Serikat,” kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan pada Jumat (2/2).

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan pernyataan tak lama setelah serangan itu.

“Sore ini, atas arahan saya, pasukan militer AS menyerang sasaran di fasilitas di Irak dan Suriah yang digunakan IRGC dan milisi afiliasinya untuk menyerang pasukan AS,” Biden dalam pernyataannya pada Jumat malam.

"Respons kami dimulai hari ini. Ini akan berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik di Timur Tengah atau di mana pun di dunia. Tapi biar semua orang yang ingin menyakiti kami mengetahui hal ini: Jika Anda menyakiti orang Amerika, kami akan membalasnya."

Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga mengeluarkan pernyataan.

"Presiden telah mengarahkan tindakan tambahan untuk meminta pertanggungjawaban IRGC dan milisi yang berafiliasi atas serangan mereka terhadap Pasukan AS dan Koalisi. Hal ini akan terjadi pada waktu dan tempat yang kita pilih,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Militer AS mengatakan pihaknya menyerang “operasi komando dan kendali, pusat-pusat, pusat intelijen, roket dan rudal, serta tempat penyimpanan kendaraan tak berawak, dan fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi kelompok milisi dan sponsor IRGC mereka yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS dan koalisi.”

Media pemerintah Suriah di Damaskus melaporkan bahwa “agresi AS” terhadap beberapa lokasi di daerah gurun dan di sepanjang perbatasan Suriah-Irak telah memakan korban jiwa.

Presiden Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, di antara pejabat pemerintah AS lainnya, telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir bahwa akan ada respons militer beberapa tahap, pasca kematian pertama orang Amerika akibat serangan dalam apa yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai perang proksi yang semakin meningkat dengan milisi dukungan Iran di wilayah tersebut.

Serangan hari Minggu (25/1) lalu di sebuah pangkalan di Yordania menewaskan tiga tentara AS dan melukai lebih dari 40 lainnya. Terdapat lebih dari 165 serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah sejak pertengahan Oktober.

“Saya tidak akan membahas tindakan spesifik yang akan kami ambil dan seperti apa responsnya. Hal pertama yang Anda lihat bukanlah hal terakhir yang Anda lihat,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada VOA pada hari Rabu.

“Saya pikir setiap kali Anda kehilangan tentara AS di luar negeri dalam suatu operasi, hal ini memberikan tekanan tambahan pada pemerintahan mana pun, baik dari Partai Demokrat atau Republik untuk mengambil tindakan tegas,” kata Jeremi Suri, seorang profesor sejarah di Universitas Texas di Austin kepada VOA.

“Masalah besar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana memiliki kebijakan pencegahan yang kuat tanpa melakukan eskalasi di seluruh wilayah dan (kemudian) sulit untuk mengatasi hal tersebut. Menurut saya, pilihan yang mereka ambil sejauh ini bagus,” kata Suri.

Konflik terbaru di Timur Tengah dipicu hampir empat bulan lalu oleh teroris Hamas dan kelompok militan lainnya yang menyeberang dari Gaza ke Israel dan membantai 1.200 warga Israel, sebagian besar warga sipil, di rumah mereka, di festival musik, dan di tempat lain.

Kembalinya tentara AS yang terbunuh

Indikasi pertama pengeboman balasan pada hari Jumat terjadi beberapa menit setelah penyerahan jenazah tiga tentara cadangan Angkatan Darat AS di Pangkalan Angkatan Udara Dover di negara bagian Delaware.

Presiden Biden dan ibu negara Jill Biden menyaksikan selama 15 menit ketika tim pengangkut yang terdiri dari tujuh tentara yang mengenakan sarung tangan putih dalam formasi dua baris berbaris perlahan menuju pesawat angkut militer C5 Galaxy untuk mengambil satu per satu peti mati yang dibungkus dengan bendera Amerika.

Mereka membawa masing-masing koper sekitar 100 meter menuju kendaraan, perlahan-lahan melewati seorang presiden yang tampak muram dan meletakkan tangan kanannya di dada. Warga sipil lainnya, termasuk ibu negara dan Austin, juga turut berduka cita, begitu pula anggota parlemen yang hadir dan anggota keluarga yang berduka.

Kehadiran presiden pada acara penyerahan jenazah tersebut terjadi di tengah optimisme bahwa Hamas dan Israel perlahan-lahan bergerak menuju kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel dan gencatan senjata.

Perang Israel-Hamas

Israel tanpa henti membombardir Gaza sebagai respons terhadap serangan teror 7 Oktober. Respons tersebut telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina dan melukai 66.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Para pejabat di PBB mengatakan perang tersebut telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan sekitar seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan.

Pasukan Pertahanan Israel meng

atakan pada hari Jumat bahwa mereka menyerang kompleks militer Hizbullah dan truk yang menyimpan senjata di Lebanon selatan.

Jet tempur menyerang kompleks di dekat desa Lida dan truk yang ditabrak berada di dekat desa Shuba, menurut militer Israel (IDF). Operasi ini menyusul peluncuran roket ke Israel utara dari Hizbullah pada hari sebelumnya.

Pemberontak Houthi mengatakan pihaknya menembakkan rudal balistik pada hari Jumat (2/2) di kota pelabuhan Laut Merah Eilat di Israel. IDF mengatakan sistem pertahanan udara Arrow miliknya telah mencegat rudal permukaan-ke-permukaan di Laut Merah.

Perdana Menteri Qatar Bantah Terlibat dalam Mediasi dengan Houthi Yaman

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Perdana Menteri Qatar Bantah Terlibat dalam Mediasi dengan Houthi Yaman

Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api.

JAKARTA - Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam upaya mediasi dengan Houthi Yaman dalam konteks ketegangan dengan Amerika Serikat. 

Dalam sebuah pernyataan di Dewan Atlantik di Washington pada Senin, Sheikh Mohammed menyatakan bahwa Qatar tidak melakukan mediasi dengan Houthi, melainkan mendorong Iran untuk mengurangi ketegangan di wilayah keamanan regional. 

Dia menyatakan hal ini kepada Al Jazeera, saluran berita yang berbasis di Doha.

"Houthi mengklaim telah menyerang kapal-kapal yang terlibat dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza, yang mengakibatkan serangan balasan oleh Amerika Serikat dan Inggris terhadap target-target Houthi di Yaman," tambahnya.

Sheikh Mohammed juga membahas tentang kantor perwakilan Hamas, kelompok Palestina, di Doha, mengatakan bahwa kantor tersebut berfungsi sebagai saluran komunikasi.

Terkait dengan masa depan negara Palestina, dia menegaskan, "Posisi kami adalah memastikan bahwa nasib rakyat Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri. Mereka yang seharusnya menentukan masa depan mereka."

Qatar telah aktif terlibat dalam upaya mediasi antara Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Serangan Israel yang mematikan di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, telah menyebabkan korban jiwa dan luka yang signifikan. 

Ini termasuk ribuan warga Palestina tewas dan terluka, serta sejumlah warga Israel. 

Serangan tersebut juga mengakibatkan krisis kemanusiaan di Gaza, dengan sebagian besar penduduk menjadi pengungsi dan infrastruktur yang rusak parah.

Tiga Tentara Amerika Tewas dalam Serangan di Yordania, Gedung Putih Siapkan Respon Terhadap Serangan di Timur Laut Yordania

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Tiga Tentara Amerika Tewas dalam Serangan di Yordania, Gedung Putih Siapkan Respon Terhadap Serangan di Timur Laut Yordania

Presiden Amerika Joe Biden.

JAKARTA - Gedung Putih menanggapi serangan drone musuh yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania.

Presiden Amerika Joe Biden hari Senin (29/1) melangsungkan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas perkembangan terbaru pasca serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah. Serangan itu menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur National Intelligence Avril Haines, dan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients adalah sebagian pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dari hasil pertemuan ini.

Namun dalam dua konferensi pers terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan juru bicara Pentagon, sama-sama mengatakan Amerika akan "menanggapi" serangan itu. Tetapi belum ada rincian soal waktu, bentuk, dan luasnya tanggapan yang dimaksud.

"Kami tidak menginginkan perang lagi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, hari Senin (29/1).

"Kami tidak ingin mengeskalasi, namun kami pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami sendiri, untuk melanjutkan misi ini dan merespons dengan tepat serangan-serangan ini."

Ketika drone musuh terbang mendekati sasaran pada ketinggian rendah, salah satu drone Amerika juga sedang terbang kembali menuju pangkalan AS kecil di kawasan gurun itu, yang dikenal dengan nama Tower 22. 

Drone AS itu kemungkinan secara tidak sengaja membiarkan drone musuh melintas, menurut laporan awal yang dikutip oleh salah seorang pejabat secara anonim, karena tidak berwenang memberikan tanggapan.

Kirby menegaskan, sehari setelah Biden berjanji akan "menuntut pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan dengan cara sesuai pilihan kami," bahwa pemerintah AS tidak ingin terlibat dalam konflik lain di Timur Tengah.

Namun Kirby juga menekankan bahwa kesabaran Amerika semakin tipis setelah selama lebih dari dua bulan pasukan AS di Irak, Suriah dan Yordania, serta kapal Angkatan Laut AS dan kapal-kapal komersial di Laut Merah diserang kelompok-kelompok proksi Iran. 

Kelompok-kelompok tersebut, termasuk pemberontak Houthi di Yaman dan Kataeb Hezbollah di Irak, mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut merupakan tanggapan terhadap operasi militer Israel yang masih berlanjut di Gaza.

Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib hari Senin (29/1) mengatakan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran telah membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menghadapi "kehadiran agresif" Amerika di kawasan itu.

"(Kelompok) perlawanan di kawasan ini mengambil tindakan terhadap kehadiran agresif Amerika berdasarkan keputusan dan kebijakannya sendiri. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar."

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah serangan pesawat nirawak Sabtu malam (27/1) yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah.

Presiden Joe Biden pada hari Minggu (28/1) mengatakan Amerika "akan menanggapi" serangan tersebut. Biden menyalahkan milisi yang didukung Iran atas korban jiwa pertama di pihak Amerika setelah berbulan-bulan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu terhadap pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah, sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu.

Dengan meningkatnya risiko eskalasi militer di wilayah tersebut, para pejabat Amerika berupaya mengidentifikasi secara pasti kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Namun mereka menilai salah satu kelompok yang didukung Iran berada di balik serangan tersebut.

Sejumlah personel Amerika telah luka-luka, termasuk beberapa yang mengalami cedera otak traumatis, dalam serangan itu. [em/rd/jm]

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Tuduhan Israel Picu Negara Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

Pengungsi Palestina menerima bantuan makanan di kantor UNRWA di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (28/1).

JAKARTA - Tuduhan Israel terhadap 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah mencetuskan reaksi dari sejumlah negara Barat yang memutuskan untuk sementara menghentikan pendanaan mereka. 

Langkah ini telah memicu perdebatan mengenai peran lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza.

Amerika Serikat, sebagai donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan pada Sabtu (27/1), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB masih terus menyelidiki tuduhan Israel tersebut.

Sejumlah negara lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka, yang mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia menyatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lainnya masih belum mengambil keputusan.

Menyikapi penangguhan pendanaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA.

Namun, Duta Besar Israel untuk PBB Gilar Erdan menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam terkait keterlibatan semua staf UNRWA. 

Ia mengkhawatirkan bahwa dana yang diberikan negara-negara donor bisa jadi digunakan untuk aksi terorisme dan jatuh ke tangan Hamas, bukan warga Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan negara-negara donor tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan menambah penderitaan warga Palestina. 

Hal ini memicu negara-negara anggota Liga Arab untuk mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, guna membahas isu tersebut.

Di Gaza, berita tentang penangguhan pendanaan untuk UNRWA telah memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. 

Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, menyatakan kekhawatirannya akan situasi yang semakin memburuk di Gaza.

UNRWA sendiri telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama konflik Israel-Hamas. 

Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, lebih dari dua juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada program-program UNRWA untuk bertahan hidup, termasuk makanan dan tempat tinggal.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Redaksi    Senin, Januari 29, 2024    Comment   

Menteri Luar Negeri Israel Ajak Negara-Negara Hentikan Pendanaan UNRWA

Warga Palestina membawa karung-karung berisi tepung yang mereka ambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel di tengah krisis kelaparan, di Kota Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: Hossam Azam/Reuters)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan penggantian Badan Pengungsi Palestina dari PBB dengan lembaga yang lebih berfokus pada perdamaian dan pembangunan sejati. 

Seruan ini muncul setelah tuduhan terlibatnya anggota staf UNRWA dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. 

Katz mengajak negara-negara untuk menghentikan pendanaan terhadap UNRWA, mengacu pada langkah serupa yang diambil oleh AS, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia.

Pihak Inggris mengonfirmasi penundaan sementara pendanaan untuk UNRWA sambil menyelidiki tuduhan tersebut. 

Kantor Luar Negeri Inggris juga mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan terorisme yang keji. 

AS, Australia, dan Kanada telah menghentikan pendanaan mereka terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

Anak-anak mengamati puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel dalam pengeboman di Rafah, Gaza, Sabtu, 27 Januari 2024. (Foto: AFP)

UNRWA, didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kepada warga Palestina di berbagai wilayah. Namun, tuduhan terhadap stafnya telah memicu kontroversi dan penyelidikan internal.

Reaksi terhadap seruan Israel tersebut bervariasi. Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritiknya sebagai kampanye menentang UNRWA, sementara Hamas mengutuk pemecatan staf berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Israel.

Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, menyerukan negara-negara yang menghentikan dukungan mereka terhadap UNRWA untuk membatalkan keputusan tersebut, mengingat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan eskalasi kekerasan. Pada Sabtu, 174 warga Palestina dilaporkan tewas dan 310 lainnya luka-luka dalam 24 jam terakhir. 

Militer Israel menyatakan telah menargetkan komandan Hamas di Gaza selatan, sementara Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan melakukan serangan balasan terhadap Israel.

Serangan-serangan ini menyebabkan dampak besar bagi pengungsi Palestina di Gaza, terutama dengan kondisi cuaca yang buruk. 

Kondisi tersebut semakin memperparah kesulitan bagi warga di tengah konflik yang berkepanjangan.

Militer Israel membantah tuduhan bahwa mereka menyerang fasilitas medis, sementara warga Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi dekat rumah sakit terbesar di Gaza selatan, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan kesehatan.

Kondisi terus memanas di kawasan tersebut, dengan serangkaian tindakan militer dan serangan balasan, meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit.

Beberapa informasi dalam laporan ini disediakan oleh The Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuters.

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tidak Memutuskan Gencatan Senjata di Gaza

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tidak Memutuskan Gencatan Senjata di Gaza

Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw

JAKARTA - Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat tidak sampai pada keputusan yang memerintahkan gencatan senjata di Gaza dalam kasus genosida, namun menuntut agar Israel berusaha menghindarkan kematian dan kerusakan dalam serangan militernya di daerah kantong kecil di pesisir pantai tersebut.

Afrika Selatan mengajukan kasus tersebut, yang merupakan inti dari salah satu konflik paling sulit diselesaikan di dunia, dan telah meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk memerintahkan Israel supaya menghentikan operasinya.

Dalam keputusan yang sangat dinanti-nantikan yang dibuat oleh panel terdiri dari 17 hakim, Mahkamah Internasional memutuskan untuk tidak membatalkan kasus tersebut – dan memerintahkan enam tindakan sementara untuk melindungi warga Palestina di Gaza.

"**Pengadilan sangat menyadari besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut dan sangat prihatin dengan terus hilangnya nyawa dan penderitaan manusia**," kata hakim ketua Joan E. Donoghue.

Keputusan hari Jumat ini hanya bersifat sementara; dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempertimbangkan seluruh kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan. Israel menolak tuduhan genosida dan meminta pengadilan membatalkan tuduhan tersebut.

Sementara kasus ini berlanjut ke pengadilan, Afrika Selatan telah meminta para hakim "**sebagai hal yang sangat mendesak**" untuk menerapkan apa yang disebut sebagai tindakan sementara.

Dalam daftar teratasnya, Afrika Selatan mengajukan permintaan agar pengadilan memerintahkan Israel "**segera menghentikan operasi militernya di Gaza dan terhadap Gaza**." Namun pengadilan menolak melakukan hal itu.

Afrika Selatan juga meminta Israel untuk mengambil "**langkah-langkah yang wajar**" untuk mencegah genosida dan memberikan akses pada bantuan yang sangat dibutuhkan.

Pengadilan memutuskan bahwa Israel harus berusaha membatasi kematian dan kerusakan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan dia berharap keputusan tersebut akan "**mencakup tindakan segera untuk menghentikan agresi dan genosida terhadap rakyat kami di Jalur Gaza… dan aliran bantuan yang cepat untuk menyelamatkan orang-orang yang kelaparan dan terluka, dan sakit dari ancaman kematian perlahan yang mengancam mereka**."

Pada hari Kamis, juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengatakan bahwa Israel mengharapkan pengadilan untuk membatalkan "**tuduhan palsu dan tidak masuk akal**."

Israel sering memboikot pengadilan internasional dan penyelidikan PBB karena dianggap tidak adil dan bias. Namun kali ini, mereka mengambil langkah yang jarang dilakukan, yaitu mengirimkan tim hukum tingkat tinggi – sebuah tanda betapa seriusnya mereka menangani kasus ini dan kemungkinan adanya ketakutan bahwa perintah pengadilan untuk menghentikan operasi akan menjadi pukulan besar bagi posisi negara itu di dunia internasional.

Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkumpul dengan para pejabat tinggi hukum, diplomatik, dan keamanan pada hari Kamis untuk mengantisipasi keputusan tersebut. Dia mengatakan Israel yakin dengan kasusnya namun mendiskusikan "**semua skenario**." Pejabat itu berbicara tidak menyebutkan jati dirinya karena dia membahas pertemuan rahasia.

Israel melancarkan serangan udara dan darat besar-besaran di Gaza setelah militan Hamas menyerbu komunitas Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 250 orang lainnya.

Serangan tersebut telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan memaksa hampir 85 persen dari 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka.

Lebih dari 26.000 warga Palestina telah terbunuh, kata Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikelola Hamas itu pada hari Jumat. Kementerian tidak membedakan jumlah korban tewas antara kombatan dan warga sipil, namun mengatakan sekitar dua pertiga dari mereka yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Militer Israel mengklaim sedikitnya 9.000 orang yang tewas dalam konflik hampir empat bulan itu adalah militan Hamas.

Para pejabat PBB telah menyatakan kekhawatirannya bahwa akan semakin banyak orang yang meninggal karena penyakit, dan setidaknya seperempat penduduknya menghadapi kelaparan.

Menjelang putusan tersebut, Marieke de Hoon, seorang profesor hukum internasional di Universitas Amsterdam, mengatakan bahwa menurutnya kemungkinannya kecil pengadilan akan membatalkan kasus ini karena batasan hukum yang harus diselesaikan oleh Afrika Selatan pada tahap awal ini lebih rendah daripada batasan hukum yang hendak diterapkan untuk memutuskan patut tidaknya tuduhan tersebut.

"**Standarnya…bukan, apakah telah terjadi genosida, tapi standarnya lebih rendah**," katanya. "**Apakah masuk akal bahwa ada risiko genosida yang akan menimbulkan tanggung jawab Israel untuk mencegah genosida?**."

Namun De Hoon juga tidak menyangka pengadilan dunia itu akan memerintahkan diakhirinya operasi militer Israel. "**Tadinya saya kira mereka akan enggan untuk menyerukan gencatan senjata penuh, karena saya pikir mereka akan menyadari bahwa hal itu di luar kemampuan mereka saat ini**," katanya dalam sebuah wawancara telepon.

Langkah-langkah sementara yang diambil oleh Mahkamah Internasional mengikat secara hukum, namun tidak jelas apakah Israel akan mematuhinya.

Tanggapan AS, sekutu utama Israel, atas perintah apa pun merupakan

 kuncinya, karena AS memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dengan demikian dapat memblokir tindakan-tindakan yang bertujuan memaksa Israel untuk patuh.

AS mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri, namun juga menyatakan perlunya negara itu melindungi warga sipil di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan yang masuk ke kawasan itu.

Kasus genosida ini menyerang identitas nasional Israel, yang didirikan sebagai negara Yahudi setelah pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia II.

Identitas Afrika Selatan sangat penting dalam membawa kasus ini. Partai yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah lama membandingkan kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan sejarah mereka sendiri di bawah rezim apartheid yang didominasi oleh minoritas kulit putih, yang membatasi sebagian besar orang kulit hitam pada "**tanah air**" mereka sebelum berakhir pada tahun 1994.

Antony Blinken Minta Perlindungan Warga Sipil di Gaza, Serangan Israel di Gaza: 20 Orang Tewas dan 150 Cedera

Redaksi    Sabtu, Januari 27, 2024    Comment   

Antony Blinken Minta Perlindungan Warga Sipil di Gaza, Serangan Israel di Gaza: 20 Orang Tewas dan 150 Cedera

Warga Palestina berdiri di tengah puing-puing masjid dan bangunan yang runtuh akibat pemboman Israel di sekitar kota Rafah di selatan Jalur Gaza pada 24 Januari 2024. (Foto: AFP)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (25/1) kembali menyerukan perlindungan warga sipil, menyusul serangan maut terhadap sebuah tempat perlindungan PBB di Gaza. Seruan itu muncul saat ada laporan bahwa tembakan Israel menghantam kerumunan orang Palestina yang sedang menunggu bantuan.

"Saya menyerukan agar perlindungan terhadap warga sipil di Gaza dijamin sepenuhnya, termasuk perlindungan terhadap fasilitas kemanusiaan yang sangat penting," tegas Blinken dalam pernyataannya.

Sedikitnya 20 orang tewas dan 150 lainnya cedera akibat serangan Israel terhadap kerumunan orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza, menurut para pejabat kesehatan Gaza. Israel mengatakan sedang menyelidiki laporan tersebut.

Pernyataan tersebut diikuti oleh gerak maju pasukan Israel di Khan Younis, yang meninggalkan ribuan warga Gaza mencari tempat perlindungan yang aman. Keadaan semakin genting setelah tembakan tank Israel menyerang fasilitas yang menampung 43 ribu pengungsi Palestina, menurut laporan PBB.

Di Angola, Blinken menegaskan kembali pentingnya melindungi fasilitas-fasilitas seperti itu. "Kami telah mengkomunikasikan hal ini kepada pihak Israel, dan menurut pemahaman saya, mereka sedang menyelidiki insiden ini," katanya.

Israel, sementara itu, mengklaim bahwa bangunan yang menjadi target serangan adalah tempat di mana Hamas beroperasi.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperkuat rencananya untuk mendirikan zona penyangga di sepanjang perbatasan dengan Gaza. "Hamas datang untuk memusnahkan kami; kami akan memusnahkan mereka. Kami akan memperdalam akar kami di negara kami, kami akan menyingkirkan musuh-musuh kami. Kami akan berada di sini, dan mereka tidak akan berada di sana," tegas Netanyahu.

Tidak seperti rencana Netanyahu, AS tidak mendukung zona penyangga yang akan mencakup wilayah Palestina. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan memperlebar kesenjangan antara Israel dan sekutunya.

Robert Blecher, direktur program Future of Conflict di International Crisis Group, mengungkapkan ketegangan di Washington. "Tingkat frustrasi di DC meningkat. Dan penyebabnya antara lain karena PM Israel Netanyahu secara terbuka; secara khusus menolak permintaan yang telah diajukan AS. Saya yakin Washington merasa tidak enak memberikan dukungan yang hampir-hampir tak terbatas, dukungan tanpa syarat, untuk apa yang dilakukan Israel dan membiarkan perdana menteri negara itu praktis meludahi wajah Anda," ujarnya.

Israel telah menolak desakan Washington mengenai pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Ini memicu peringatan dari Sekjen PBB Antonio Guterres. "Penolakan ini dan pengingkaran hak untuk tetap adil kepada rakyat Palestina akan memperpanjang tanpa batas konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," tuturnya.

Dalam bulan-bulan yang banyak menimbulkan korban dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu, Palestina memperkirakan hampir 26 ribu orang tewas akibat kampanye militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober, ketika Hamas menyerang berbagai target di Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang lainnya. [uh/ab]

Tawanan Perang Ukraina Diklaim di Pesawat Militer Rusia yang Jatuh

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Tawanan Perang Ukraina Diklaim di Pesawat Militer Rusia yang Jatuh

Bagian dari pesawat Rusia Ilyushin Il-76 yang jatuh di dekat Yablonovo, Rusia, dalam foto yang diambil oleh Komite Investigasi Rusia pada 25 Januari 2024. (Foto: Russian Investigative Committee via AP)

JAKARTA - Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menegaskan bahwa masih belum ada perkembangan terkini mengenai kejadian tragis yang melibatkan pesawat militer Rusia. 

Dalam pernyataannya pada Kamis (25/1), Patel menyatakan, "Kami terus bekerja sama dengan rekan-rekan di pemerintahan Ukraina untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait insiden ini."

Patel juga menyoroti kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat mengingat kejadian tersebut terjadi di wilayah Rusia yang dikenal dengan keterbatasan kebebasan pers dan kurangnya pelaporan independen. 

"Hal ini terjadi di Rusia, sehingga sangat sulit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang kita ketahui, Rusia tidak mengizinkan kebebasan pers atau pelaporan independen. Maka klaimnya mengenai hal itu sulit dipastikan. Jadi kami hanya terus menjalin hubungan dekat dengan pemerintah Ukraina untuk memperoleh fakta dan memastikan apa yang terjadi," tambahnya.

Perseteruan antara Rusia dan Ukraina semakin terperinci dengan saling tuding atas jatuhnya pesawat angkut militer tersebut. 

Moskow mengklaim bahwa pesawat membawa tawanan perang Ukraina dan ditembak jatuh oleh pasukan Kyiv. Namun, pihak Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Insiden tersebut menjadi bagian dari perang informasi yang sengit antara kedua negara tersebut. 

Meskipun para penyelidik dilaporkan telah menemukan perekam penerbangan, harapan untuk mengungkap kebenaran di tengah situasi perang menjadi sangat minim.

Pesawat Il-76 jatuh dalam kondisi terbakar di daerah pedesaan Rusia, dan otoritas setempat melaporkan bahwa seluruh penumpang di dalamnya, termasuk tawanan perang Ukraina, awak pesawat, dan prajurit Rusia, tewas dalam kecelakaan tersebut.

Selain itu, Patel juga menyoroti pentingnya persetujuan lebih banyak dana dari Kongres AS untuk membantu Ukraina dalam situasi konflik yang terus berlanjut.

Hanya 19% Masyarakat AS Nilai Ekonomi "Baik", Mayoritas Warga AS Anggap Perekonomian Memburuk

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Hanya 19% Masyarakat AS Nilai Ekonomi "Baik", Mayoritas Warga AS Anggap Perekonomian Memburuk

Seorang tukang cukur rambut tampak menunggu pelanggan di salah satu area di New York, pada 25 Desember 2023. (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)

JAKARTA - Amerika Serikat menutup tahun 2023 dengan catatan perekonomian yang positif di mana AS berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah lapangan kerja yang meningkat. Sementara Inflasi berada pada titik terendah dalam tiga tahun.

“Secara keseluruhan, kinerjanya sangat baik. PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat. Kita tidak mengalami resesi seperti yang kita duga,” kata Selcuk Eren, ekonom senior di The Conference Board, sebuah kelompok penelitian.

“Pengangguran berada di bawah 4% selama 23 bulan berturut-turut hingga kini. Itu adalah rekor baru.”

Meskipun angka-angka itu tampak baik, namun sebagian besar warga AS yaitu sebanyak 68% mengatakan bahwa perekonomian AS memburuk, menurut jajak pendapat Gallup yang diadakan pada bulan Desember 2023. 

Jajak pendapat tersebut menunjukkan empat dari lima orang dewasa di Amerika menilai kondisi ekonomi AS sebagai “buruk” di mana jumlahnya setara dengan 45%, dan mereka yang menilai “biasa saja” berjumlah 33%.

Hanya 19% masyarakat yang disurvei mengatakan kondisi perekonomian “baik”, sesuai dengan indikator ekonomi yang positif.

“Terkadang, orang tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya memikirkan berapa banyak uang yang mereka keluarkan dari saku mereka, untuk belanja, sewa rumah, dsb. Saya pikir itulah salah satu alasan mengapa kita tidak melihat dampak positif perekonomian dalam survei yang kami lakukan,” kata Eren.

“Pada waktu yang sama, inflasi benar-benar menyedihkan dan berdampak pada semua orang.” Jajak pendapat pada bulan Januari 2024 mendapati, 90% anggota Partai Republik, 74% anggota independen, dan 49% anggota Partai Demokrat, setuju bahwa perekonomian berada dalam kondisi buruk.

Jajak pendapat yang sama mendapati, hanya 31% masyarakat yang menyetujui cara Biden menangani perekonomian, sementara 56% lainnya tidak menyetujui langkah yang diambil oleh sang presiden. [ps/jm]