Bupati Kubu Raya: Keberagaman dan Toleransi Pesan Integral dalam Memelihara Kemerdekaan
 |
| Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. |
Muda Mahendrawan menyampaikan, "Kita harus melakukannya. Tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan juga melalui pemikiran dan tindakan nyata, bahkan jika hanya dengan langkah-langkah kecil. Yang paling penting, semua ini harus dilakukan bersama-sama." Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya pada Kamis, 17 Agustus.
Dalam konteks zaman disrupsi dan globalisasi seperti sekarang, Muda menekankan bahwa semua pihak perlu memperluas pandangan. Keberagaman Indonesia, menurutnya, memerlukan pengelolaan yang tepat, baik dalam kebijakan maupun aspek-aspek lainnya. "Keberagaman sebenarnya merupakan sumber kebahagiaan, bukan ancaman atau penyebab kegelisahan," tambahnya.
Muda menyoroti pentingnya merespons era digital dengan langkah-langkah yang cepat, efektif, akurat, dan terukur. "Tindakan yang diambil tidak boleh sembrono atau semata-mata bersifat simbolis. Semua harus nyata dan memiliki dampak konkret. Khususnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas ini dengan integritas dan tanggung jawab," tandasnya.
Muda menekankan bahwa pemerintah daerah memegang amanah dan wewenang dalam mengelola anggaran yang berasal dari kontribusi masyarakat, seperti pajak dan sumber daya lainnya.
"Kita perlu menyadari bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan efektif, amanah, tepat, dan menghasilkan dampak yang dapat diukur. Ini bukan hanya sebatas usaha yang tidak langsung berpengaruh, tetapi juga terkait dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan," jelasnya.
Muda menegaskan bahwa pembangunan harus berfokus pada hasil yang konkret dan substansial, bukan hanya simbolis. Dengan cara ini, manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Penting bahwa pembangunan tidak hanya sekadar simbol, tetapi harus memiliki efek nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok elit," ucapnya.
Muda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selalu mengedepankan kepentingan langsung masyarakat. Bahkan, beberapa proyek pembangunan, termasuk gedung-gedung kantor pemerintahan daerah, ditunda demi memprioritaskan kepentingan masyarakat.
"Semua kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Kesehatan dasar, pendidikan, perekonomian masyarakat, dan infrastruktur dasar di seluruh desa harus mendapat perhatian," jelasnya.
Lebih lanjut, Muda menegaskan bahwa anggaran yang tidak terpakai (Silpa) seharusnya tidak besar. Jika Silpa besar, hal tersebut mencerminkan kegagalan perencanaan. "Tidak ada alasan untuk memiliki anggaran tidak terpakai yang besar. Silpa besar berarti ada kegagalan dalam perencanaan," tegasnya.
Dengan demikian, Muda Mahendrawan menyampaikan komitmennya untuk menjaga dan mengembangkan makna kemerdekaan dengan memperkuat kerja sama dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam segala aspek pembangunan.
(Tim Liputan)
