Pj. Gubernur Harisson Bersama Dprd Tandatangani Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044

Redaksi    Kamis, Maret 28, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Bersama Dprd Tandatangani Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044

Pj. Gubernur Harisson Bersama Dprd Tandatangani Kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044.

PONTIANAK -  Dalam rangka mengarahkan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat supaya lebih berdaya guna, berhasil guna, serasi selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun rencana tata ruang, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional daerah telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2014 - 2034, selanjutnya untuk mewujudkan hal tersebut perlu disepakati antara Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044.

Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, bersama DPRD Provinsi kalimantan Barat menghadiri Rapat Paripurna dan Penandatanganan Kesepakatan Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat  tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kamis (28/3/2024).

Sebelum Sidang Paripurna ditutup Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Bersama Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan Penandatanganan Kesepakatan tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2044.

Usai mengikuti Rapat Paripurna tersebut Penjabat Gubernur Kalimantan Barat berkesempatan menanggapi awak media terkait beberapa informasi salah satunya untuk Capaian Jalan Mantap Provinsi Kalbar.

“Saat ini sudah 79,9 %, dan sisa 20,1 % itu akan dianggarkan di tahun 2024 ini, dan juga kita memohon kepada Pemerintah Pusat untuk terus memberikan kita bantuan dalam bentuk Perbaikan Jalan Daerah, dan di tahun 2024 ini kita memiliki keterbatasan dalam pembangunan karena penganggaran infrastruktur jalan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 ini”, terangnya.

Kemudian untuk permasalahan IPM Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022 di angka 69, 71 dan untuk tahun 2023 naik sebesar 0,76 menjadi  70,47, yang masuk kategori tinggi, dimana pembentuk IPM itu adalah umur harapan hidup sebesar 73,71%, rata-rata lama sekolah 7,71 tahun, harapan lama sekolah ada 12,67 tahun, dan pengeluaran perkapita kita meningkat sebesar 4,86 %, jadi sekarang Pengeluaran Perkapita kita rata-rata sebesar Rp. 9. 350.000,-.

Menanggapi permasalahan kemacetan Jembatan Kapuas 1, Penjabat Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa duplikasi jembatan Kapuas 1 ini memang tidak bisa tuntas secara langsung untuk mengatasi kemacetan di daerah tersebut.

“Tinggal sekarang kita berencana untuk diperlebar jalannya, dengan mempersempit parit dan menebang pepohonan yang ada untuk dijadikan jalan namun hal itu pun belum akan terurai sempurna karena turunan jembatan yang bertemu lampu merah yang menghambat lalu lintas untuk itu diperlukan rekayasa lalu lintas”, paparnya.

Kembali orang nomor satu di Kalbar ini menambahkan untuk rekayasa lalu lintas dengan memperpanjang waktu lampu merah untuk arah lurus sedangkan arah lainnya diperpendek.

Prinsipnya melakukan rekayasa lalu lintas sehingga arus kendaraan akan lebih lancar. Kemudian untuk rencana kedepan memang kita akan mengusulkan Flyover atau pun Under Pass dan pelebaran jalan, dan hal itu tidak setahun atau dua tahun bisa selesai masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat agar dapat menyetujui usulan tersebut dan Pemerintah Pusat tentunya akan mengkaji terlebih dahulu", timpal Harisson.

Rapat Paripurna Penandatangan Kesepakatan Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat  tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M.Kebing L dan dihadiri oleh anggota DPRD sebanyak 41 orang dan juga dihadiri oleh Pimpinan BUMD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Asisten dan Staf Ahli serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Sma)

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Untan

Redaksi    Kamis, Maret 28, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Untan

Pj Gubernur Kalbar Terima Audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Untan.

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harsison, M.Kes. menerima audiensi Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., MP. beserta jajarannya di Ruang Kerja Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (28/3/2024).

Usai audiensi, Dekan Fakultas Kegiatan UNTAN, Farah Diba mengatakan bahwa audiensi kali ini dalam rangka meminta PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi Keynote Speaker pada seminar Internasional yaitu seminar ke 16 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 September di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura.

Dimana pada kegiatan ini pesertanya adalah dari seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan Se Indonesia maupun Institusi Kehutanan yang berada di Luar Negeri. 

"Jadi seminar ini tentang kehutanan dan lingkungan. Kami ingin mendukung kehutanan di Kalimantan Barat agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat baik melalui program perhutanan sosial, peningkatan industri, peningkatan dari HTI dan juga hutan alam yang lebih hijau berkelanjutan dan bermanfaat untuk peningkatan Indeks Pembangunan di Kalimantan Barat," jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menyampaikan bahwa selain Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat menjadi Keynote Speaker juga akan ada juga dari Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura dan dari Inggris.

"Jadi akan cukup lengkap meninjau hutan dari sisi pohonnya, hasil kayunya, kemudian Flora, Fauna, konservasinya juga kebijakan - kebijakan dan terkait ekonomi dari kehutanan itu sendiri," tutupnya.(irf)

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin

Redaksi    Rabu, Maret 27, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin.

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. dikukuhkan sebagai ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat  yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (27/3/2024).

Dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia turut menyaksikan Pengukuhan Pembentukan Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat yang diKetuai Oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.

 

"Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah dan sinergi pemangku kepentingan dalam menjadikan ekonomi dan Keuangan Syariah bagian dari Pembangunan Ekonomi Wilayah," ungkap Wapres RI.

Pj. Gubernur Harisson Dikukuhkan Sebagai Ketua KDEKS Provinsi Kalbar Disaksikan Wapres Ma’ruf Amin.

Seperti kita ketahui, sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat kaya akan keberagaman sehingga kerap dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman yang dikelola dengan baik ini, justru menjadi kekuatan dan daya ungkit yang akan mengakselerasi kemajuan wilayah.

Dalam konteks Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekhasan Kalimantan Barat mesti terus dirangkul dan dimajukan bersama.

"Sebagaimana ajaran Islam yang Rahmatan ‘Lil Alamin, penerapan Syariah yang sejatinya wajib bagi kaum Muslim, juga merupakan sarana penebar rahmat bagi umat manusia maupun lingkungan, karena Syariah sesungguhnya adalah maslahat dan kebaikan semata. Jadi Eksyar adalah ekonomi yang sifatnya inklusif tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua masyarakat. Terbukti, Ekonomi Syariah berkembang di Eropa dan negara – negara  yang  mayoritas Non Muslim," terangnya.

 

Disampaikannya, jika gaya hidup halal menjadi tren yang kian diminati oleh masyarakat global, maka sepatutnya untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. 

"Melalui KDEKS, Ekonomi dan Keuangan Syariah harus terus memberikan nilai tambah secara nyata, guna memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia, dan Kalimantan Barat pada  khususnya," pintanya.

 

Tak hanya itu,  Wapres juga berharap untuk fokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bercirikan kearifan lokal, Kembangkan pariwisata ramah muslim berbasis wisata alam, seperti Desa Wisata Hutan Bakau, maupun Wisata Budaya dan Religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah Kesultanan Pontianak, Hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalimantan Barat, 

Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam, maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya, Peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan, guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar. 

"Hal penting lainnya yaitu menumbuhkan kolaborasi antara usaha besar dan UMKM, sehingga kemajuan ekonomi Kalbar dapat dirasakan semua lapisan. Pastikan pula agar lembaga keuangan Syariah mampu meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM industri halal, tetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan, Dorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa sembelihan dan Tingkatkan produktivitas Dana Sosial Syariah melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan Stunting di Kalbar," harapnya.

"Jadikan Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai Syariah.

Sekali lagi, selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Kalimantan Barat, serta terus upayakan pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif," tutupnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Harisson mengucapkan rasa berbahagia dan bangga, acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini dapat dihadiri serta disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin. 

“Kehadiran Bapak Wakil Presiden akan membangkitkan semangat kami untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Dengan terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Barat oleh Surat Keputusan Gubernur tanggal,  30 Oktober 2023, Kami menaruh harapan terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara KDEKS dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu program kerjanya juga menyasar Program Nasional Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah serta turut serta mendukung pencapaian target angka Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% Tahun 2024 oleh Pemerintah Pusat, secara khusus menyasar pada perluasan layanan keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM serta masyarakat lintas kelompok," harap Pj. Gubernur Kalbar.

Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Tahun 2022 mencatat Indeks Literasi Keuangan Kalbar (yakni kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan) sebesar 51,95% (berada di atas Nasional = 49,68%) dengan Indeks Inklusi Keuangan (yakni ketersediaan akses layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal bagi masyarakat) sebesar 84,16% (lebih rendah sedikit dari Nasional = 85,10%). 

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal sinergi perencanaan daerah dengan RPJPN 2025-2045, yakni Pengarusutamaan Ekonomi Syariah dalam pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai poros Ekonomi Syariah  Dunia. Insya Allah," ungkapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Halal secara simbolis kepada 3 pelaku UMKM di Kalbar yaitu Bakso Cakil Malang An. Lucky Andrean Putra, Roti Kap Mak Ngah Lif An. Latifah serta Kantin Madrasah MAN 1 Pontianak " Kantin Safira " An. Fenty Shintiawaty. (adpim)

HUT Ke-22 BNN RI, Pj. Gubernur Harisson Apresiasi Bazar Murah Ramadhan Bnn Kalbar

Redaksi    Sabtu, Maret 23, 2024    Comment   

HUT Ke-22 BNN RI, Pj. Gubernur Harisson Apresiasi Bazar Murah Ramadhan Bnn Kalbar

HUT Ke-22 BNN RI, Pj. Gubernur Harisson Apresiasi Bazar Murah Ramadhan Bnn Kalbar.

PONTIANAK - Penjabat Gubernur  Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. membuka kegiatan Bazaar murah Ramadhan dalam rangka HUT Ke-22 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2024 di Halaman Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (23/3/2024).

Kegiatan yang mengangkat tema ”Menguatkan Kolaborasi yang Berlandaskan Profesionalisme untuk Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba” kali ini dimeriahkan dengan beberapa kegiatan seperti Bazar Pangan Murah, Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular Gratis, Penukaran Uang Baru, Servis Motor mendapatkan diskon dan Lomba Mewarnai.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Harisson mengungkapkan bahwa Bazar Pangan murah ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNN RI dalam membantu masyarakat. 

Ditengah situasi ekonomi yang masih belum stabil, BNN hadir untuk meringankan beban masyarakat dengan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

"Saya mengapresiasi langkah BNN RI dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Saya yakin, kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Kepada para pedagang, saya himbau agar tidak menaikan harga kebutuhan pokok secara tidak wajar," ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan hadir untuk memanfaatkan kegiatan Bazar Pangan Murah ini dengan membeli bahan pangan yang dibutuhkan.

"Dengan kerja sama dan sinergi dari semua pihak, Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini akan menjadi momen yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 kepada BNN RI Provinsi Kalimantan Barat, semoga BNN senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan, dan keberhasilan dalam menjalankan tugas mulia memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," ucap Pj Gubernur.

Di tempat yang sama, Kepala BNN Provinsi Kalbar Sumirat Dwiyanto menyebutkan bahwa kegiatan positif ini dalam rangka mengisi peringatan HUT Ke-22 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2024 yang juga jatuh di bulan ramadhan. Ia mengatakan bahwa pada kegiatan Bazar ini juga ada produk dari mantan pecandu seperti madu, jeruk madu, jambu kristal, rumput laut dan ikan teri.

"Jadi kita libatkan semua, termasuk teman-teman pecandu. Mereka berkreasi dan aktif untuk bersama-sama dengan yang lain. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan ini pecandu itu tidak dipandang sebelah mata. Mereka tetaplah bagian dari kita, saudara kita," jelasnya.

Turut hadir Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Instansi Vertikal dan Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.(irf)

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau

Redaksi    Kamis, Maret 21, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

SEKADAU - Pada hari ke 2 di Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo bersama Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson dan rombongan usai meresmikan Duplikasi Jembatan Kapuas 1 menuju ke Bandara Supadio untuk berangkat ke Kabupaten Sekadau dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU pada Kamis (21/3/2024).

Dalam agenda di Kabupaten Sekadau Presiden RI mengunjungi pasar tradisional dan RSUD Sekadau. 

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

Dalam kegiatan di Pasar Sungai Ringin Hilir Kabupaten Sekadau, Joko Widodo menyempatkan untuk meninjau langsung para pedagang yang ada di Pasar Sungai Ringin Hilir.

Kunjungan ini dalam rangka melihat secara langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pada bulan Ramadhan dan persiapan Lebaran di pasar tersebut.

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

 Presiden mencatat bahwa meskipun terdapat kenaikan pada beberapa bahan pokok, namun situasi harga di pasar masih dalam kondisi stabil.

"Ini masuk ke bulan Ramadhan, akan masuk ke Lebaran jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik tapi saya lihat enggak banyak," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga mengatakan bahwa harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar, dengan beras medium berada di harga Rp13.000 dan beras SPHP Rp10.800. Sementara itu, harga bawang merah dan putih juga terpantau stabil.

"Saya kira juga sama seperti yang ada di Jawa," ungkap Presiden.

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

Lebih lanjut terkait harga telur, Presiden mengatakan bahwa harga telur di Kabupaten Sekadau lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan faktor ongkos transportasi.

"Yang naiknya dibanding Jawa agak tinggi telur, itu saja," tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengamati harga daging ayam yang berkisar antara Rp45.000 hingga Rp48.000. Menurut Presiden, harga tersebut masih dianggap wajar mengingat lokasi geografis Sekadau yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi.

"Tadi saya lihat harga daging ayam 45 (ribu) sampai 48 (ribu) juga masih kurang lebih masih dengan Jawa masih di atas dikit, tapi masih wajar karena kan butuh ongkos transportasi," ucap Presiden.

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga merespons keluhan sebagian masyarakat mengenai kesulitan akses modal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Sebetulnya kita ini kan punya skema yang macam-macam. Untuk yang sampai Rp500 juta ada yang namanya KUR bunganya pun hanya 6 persen per tahun, KUR bisa Rp25 juta sampai Rp500 juta ke bank pemerintah," ucap Presiden.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selain KUR, ada berbagai pilihan lain dalam pembiayaan, misalnya program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Program tersebut menyediakan pinjaman hingga Rp10 juta yang dirancang untuk usaha mikro dengan sistem yang memudahkan peminjaman.

"Yang kedua, kita juga punya yang namanya PNM Mekaar itu yang untuk pinjaman sampai Rp10 juta, dua juta, lima juta, tujuh juta dengan sistem gandeng renteng, ada semuanya," imbuhnya.

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

Lebih lanjut, Presiden juga menyebut program UMi yang menyediakan pinjaman lebih kecil lagi untuk mendukung usaha yang sangat kecil atau ultra mikro. Presiden menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk dapat diakses tanpa agunan, memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dukungan modal.

Namun, Presiden Jokowi mengakui bahwa perlu upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut.

"Hanya masyarakat mungkin belum terinformasi dengan baik. Ini sebetulnya bisa ke bank, bisa ke lembaga PNM Mekaar, bisa ke UMi, banyak sekali yang bisa asal usahanya produktif, tanpa agunan. Yang untuk PNM Mekaar dan UMi itu tanpa agunan," jelasnya.

Pj. Gubernur Kalbar Dampingi Presiden Jokowi Pantau Pasar Plamboyan Sekadau. (Adpim Pemprov Kalbar)

Di tempat tersebut, Pj Gubernur Harisson menanggapi positif kunjungan Presiden di Pasar Sekadau ini. Dirinya menyebutkan juga sebelumnya pernah melakukan peninjauan langsung di pasar kebanggaan masyarakat lawang kuari ini pada bulan Desember 2023 silam.

“Memang ada beberapa komoditi yang naik saat Bulan Puasa ini, juga menyambut Lebaran. Namun kita bersama instansi terkait melalui Tim TPID Provinsi Kalbar terus memonitor perkembangan harga - harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu kita juga rutin mengikuti rapat inflasi di setiap awal minggu untuk memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat bisa terkendali sehingga tidak menimbulkan inflasi yang menimbulkan menurunnya daya beli”, ungkap Harisson.

Ia juga memastikan untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat aman hingga lebaran nanti.

“Jadi masyarakat jangan panik, sementara stok kebutuhan pokok untuk wilayah Kalimantan Barat aman”, tegas Harisson.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Bupati Sekadau Aron.(adpim)

Pasukan Pengamanan Siap Menyukseskan Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo Di Kalbar

Redaksi    Senin, Maret 18, 2024    Comment   

Pasukan Pengamanan Siap Menyukseskan Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo Di Kalbar

Pasukan Pengamanan Siap Menyukseskan Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo Di Kalbar.

KUBU RAYA - Dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Kalimantan Barat, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menghadiri Gelar Apel Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., di Lapangan Tidayu Kodam XII/Tpr, Senin (18/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Pangdam XII/Tpr mengungkapkan bahwa pasukannya akan bekerja sesuai SOP terhadap pengamanan Presiden RI yang akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalbar.

"Kunjungan Presiden ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu ke Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Sekadau itu untuk rencana sementara dan nanti kita akan menyesuaikan. Terutama kita akan berikan penyambutan dan pengamanan yang terbaik sehingga beliau (Presiden) merasa nyaman dan aman," ungkapnya.

Dirinya kembali mengungkapkan bahwa pasukan dari jajaran Kodam yang akan siaga sebanyak kurang lebih 5 ribu pasukan dan dilanjutkannya untuk dari jajaran Polda sebanyak kurang lebih 3 ribu pasukan.

"Untuk pasukan semua siap dalam mengamankan, yang jelas pasukan itu totalitas apa yang dibutuhkan sesuai prediksi kita dilapangan dan jika ada permintaan dari Paspampres kita juga akan dukung dengan optimal sehingga semuanya berjalan dengan lancar, aman dan terkendali," ujarnya.

Terakhir Pangdam berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyambut baik kedatangan Presiden serta mensukseskan kunkernya di Kalbar.

"Ini adalah kehormatan atau kebanggaan, untuk masyarakat mari kita menyambut kehadiran Bapak Presiden dan sukseskan kunkernya di Kalbar," pesannya.

Sementara itu Pj Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa direncanakan Presiden RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kalbar selama 2 (dua) hari pada 20 Maret hingga 21 Maret 2024.

"Kita bisa lihat bersama, bahwa pasukan pengamanan kedatangan Presiden sudah siap. Semoga berjalan lancar. Presiden itu terlebih dahulu meresmikan Bandara Singkawang, kemudian meninjau Proyek Smelter di PT. BAI Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah, lalu bermalam di Pontianak besok paginya meresmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Kota Pontianak dan di akhir kunkernya ke Kabupaten Sekadau," jelas Harisson.

Dirinya mengungkapkan bahwa jadwal kunker ini masih bersifat sementara dan dapat berubah.

"Tapi jadwal ini masih bisa berubah, belum ada kepastian, biasanya ada perubahan," tutupnya.

Gelar Apel Pasukan Pengamanan Presiden turut dihadiri seluruh Forkopimda Kalbar dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar.(wnd)

Puasa Pertama, Pj. Gubernur Harisson Dan Pj. Ketua TP PKK Windy Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan Al Amien

Redaksi    Selasa, Maret 12, 2024    Comment   

Puasa Pertama, Pj. Gubernur Harisson Dan Pj. Ketua TP PKK Windy Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan Al Amien

Puasa Pertama, Pj. Gubernur Harisson Dan Pj. Ketua TP PKK Windy Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan Al Amien.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si., dan keluarga melaksanakan buka puasa pertama bersama anak-anak Panti Asuhan Al-Amien Pontianak pada Selasa (12/3/2024).

Sebelum mengunjungi Panti Asuhan Al-Amien, mereka terlebih dahulu berbelanja berbagai makanan dan minuman untuk buka puasa bersama anak-anak panti trrsebut.

Puasa Pertama, Pj. Gubernur Harisson Dan Pj. Ketua TP PKK Windy Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan Al Amien.

"Tadi kami berbelanja takjil langsung di Pasar Juadah di Halaman Masjid Mujahidin untuk buka puasa bersama anak-anak Panti Asuhan Al-Amien. Saya bersama keluarga kesini bersama-sama untuk melaksanakan buka puasa bersama dengan mereka" jelas Harisson.

Sebagai orang nomor satu di Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada panti-panti asuhan, salah satunya Panti Asuhan Al-Amien di Kota Pontianak. 

Dirinya memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat akan terus memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan.

"Semoga ke depan anak-anak Panti Asuhan Al-Amien selalu diberikan kemudahan dalam berbagai hal," ungkap Harisson.

Ia juga menyebutkan bahwa buka puasa bersama itu merupakan salah satu upaya untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak Panti Asuhan Al-Amien. 

Puasa Pertama, Pj. Gubernur Harisson Dan Pj. Ketua TP PKK Windy Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan Al Amien.

Terlebih di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadhan, dengan berbagi sangat dianjurkan, apalagi kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa.

"Kita hanya ingin membahagiakan anak-anak Panti Asuhan Al-Amien ini dengan mengajak mereka buka puasa bersama. Semoga adik-adik semua (anak panti) yang masih sekolah diperlancar sekolahnya. Yang penting, adek-adek terus semangat belajar dan disiplin dalam belajarnya," ucap Harisson.(irf)