Biden: Tak Ada Pembenaran bagi Penjarahan dan Kekerasan di Minnesota

Redaksi    Selasa, April 13, 2021    Comment   

Biden: Tak Ada Pembenaran bagi Penjarahan dan Kekerasan di Minnesota

Presiden AS Joe Biden

BorneoTribun Amerika, Internasional -- Presiden Joe Biden hari Senin (12/4) mengatakan tidak ada “pembenaran” untuk penjarahan dan kekerasan yang meletus di Brooklyn Center, di pinggiran kota Minneapolis menyusul penembakan oleh polisi hari Minggu (11/4).

“Saya menyerukan kedamaian dan ketenangan,” kata Biden kepada para wartawan di Gedung Putih. “Dan kita harus mendengarkan ibu Daunte, yang menyerukan kedamaian dan ketenangan,” tambahnya.

Gubernur Minnesota Tim Waltz telah menetapkan jam malam dari pukul 19:00 Senin malam waktu setempat hingga pukul 6:00 Selasa pagi di seluruh wilayah kota Minneapolis dan St. Paul.

Daunte Wright, seorang pria kulit hitam berusia 20 tahun, tewas ketika kendaraannya dihentikan oleh polisi Minggu sore.

Dalam sebuah pernyataan, Kepolisian Brooklyn Center mengatakan polisi telah menghentikan mobil yang dikendarai Wright sekitar pukul 2 siang, hari Minggu. Setelah memastikan bahwa pengemudi tersebut berstatus dalam pencarian untuk ditangkap karena memiliki senjata api secara ilegal, polisi mencoba menangkapnya. Pengemudi itu masuk kembali ke dalam mobil dan melarikan diri. Seorang petugas melepaskan tembakan ke arah kendaraan tersebut, dan mengenai pengemudi, kata polisi. Mobil tersebut terus dikemudikan beberapa blok sebelum menabrak kendaraan lain.

Pada hari Senin, polisi mengatakan polisi telah menembak Wright secara tidak sengaja ketika dia bermaksud menggunakan taser, yaitu senjata kejut listrik yang tidak mematikan untuk melumpuhkan target.

Dalam konferensi pers Senin pagi, Kepala Polisi Brooklyn Center Tim Gannon menyebut penembakan itu sebagai “penembakan yang tidak disengaja” dan mengatakan Biro Penahanan Kriminal negara bagian sedang menyelidiki insiden itu. [lt/em]

Oleh: VOA

Sampaikan Pesan ucapan Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, Presiden Amerika Joe Biden Kutip Surat An Nur

Redaksi    Selasa, April 13, 2021    Comment   

Sampaikan Pesan ucapan Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, Presiden Amerika Joe Biden Kutip Surat An Nur

Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden

BorneoTribun Amerika, Internasional -- Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden Senin sore (12/4) menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kepada seluruh komunitas Muslim di Amerika dan di seluruh dunia.

Biden merujuk kondisi pandemi yang membuat begitu banyak keluarga menjalankan ibadah puasa “tanpa orang-orang yang mereka cintai.”

"Namun, komunitas Muslim kita memulai bulan turunnya wahyu dengan harapan baru. Banyak yang meningkatkan kesadaran mereka dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, memastikan kembali komitmen untuk melayani orang lain yang didorong oleh keimanan mereka, dan menunjukkan rasa syukur atas berkat yang mereka nikmati – kesehatan, kesejahteraan dan kehidupan itu sendiri,” demikian petikan pernyataan Biden.

Lebih jauh Biden menyampaikan betapa warga Muslim-Amerika telah memperkaya Amerika sejak pertama kali negara ini didirikan. Ia juga menyebut upaya warga Muslim untuk ikut memberantas Covid-19, memainkan peran penting dalam pengembangan vaksin dan sebagai petugas layanan kesehatan di garis depan, maupun sebagai pelayan publik di berbagai bidang lain; “memainkan peran utama dalam perjuangan berkelanjutan demi kesetaraan ras dan keadilan sosial.”

“Tetapi tetap saja warga Muslim-Amerika terus menjadi sasaran perundungan (target bullying), kefanatikan dan kejahatan bermotif kebencian. Prasangka dan serangan-serangan ini salah. Hal ini tidak dapat diterima. Ini harus dihentikan. Tidak boleh ada satu orang pun di Amerika yang hidup dalam ketakutan untuk mengungkapkan keyakinannya. Pemerintahan saja bekerja tanpa kenal lelah untuk melindungi hak dan keamanan seluruh warga,” tegas Biden.

Biden menggarisbawahi bagaimana pada hari pertama menjabat ia mengakhiri “travel ban” atau larangan perjalanan bagi warga Muslim yang “memalukan.”

Biden berjanji akan terus membela hak asasi di mana pun, termasuk hak warga Uighur di China, warga Rohingya di Birma dan komunitas Muslim di seluruh dunia.

“Ketika kita mengenang orang-orang yang telah meninggalkan kita sejak Ramadan lalu, kita berharap akan datang hari-hari yang lebih cerah di masa depan,” ujar Biden.

Presiden Joe Biden juga mengutip satu ayat dalam Surat An Nur ayat 35 bahwa “Allah adalah pemberi cahaya di langit dan bumi", yang membimbing kita keluar dari kegelapan.

Perayaan-perayaan di Gedung Putih saat ini masih dilangsungkan secara virtual, tetapi di bagian akhir pernyataannya ia mengatakan, “Insya Allah saya dan Jill berharap dapat melangsungkan perayaan Idul Fitri secara langsung di Gedung Putih tahun depan.” [em/lt]

Oleh: VOA

Presiden AS Biden Tetap Dorong Rencana Infrastruktur walaupun Tak Didukung Partai Republik

Redaksi    Senin, April 05, 2021    Comment   

Presiden AS Biden Tetap Dorong Rencana Infrastruktur walaupun Tak Didukung Partai Republik

Menteri Energi AS Jennifer Granholm

BorneoTribun Amerika, Internasional -- Menteri Energi AS Jennifer Granholm hari Minggu (4/4) mengatakan jika tidak dapat meraih kesepakatan bipartisan, Presiden Amerika akan tetap mendorong rencana infrastruktur bernilai dua triliun dolar meski tanpa dukungan anggota Kongres dari Partai Republik.

Granholm mengatakan Biden lebih suka rencananya mendapat dukungan dari Partai Republik, tetapi jika hal itu tidak berhasil maka kemungkinan ia akan menggunakan strategi prosedural yang disebut rekonsiliasi untuk memungkinkan Partai Demokrat meloloskan hal itu di Senat.

“Sebagaimana yang disampaikannya, ia dipilih menjadi presiden untuk bekerja bagi Amerika. Jika sebagian besar warga Amerika, Demokrat dan Republik di seluruh negara ini mendukung anggaran bagi negara dan tidak membiarkan kita kalah dalam pertarungan di dunia, maka ia akan melakukannya,” ujar Granholm dalam program “State of the Union” di stasiun televisi CNN.

Sebagian besar warga Amerika saat ini mendukung rencana Presiden Joe Biden, ujar Granholm, salah seorang dari sejumlah pejabat senior pemerintahan yang mempromosikan proposal itu di acara-acara berita televisi hari Minggu.

Sejak menjabat 20 Januari lalu, Biden berulangkali mengatakan ia ingin bekerjasama dengan Partai Republik. 

Tetapi RUU infrastruktur – inisiatif legislatif utama keduanya – sejauh ini tampaknya tidak mendapat dukungan bipartisan dibanding inisiatif pertama tentang paket bantuan Covid-19 bernilai 1,9 triliun dolar yang lolos dengan hanya dukungan dari Partai Demokrat bulan lalu, lewat rekonsiliasi.

Pemimpin faksi Republik di Senat, Mitch McConnell, pekan lalu mengatakan proposal infrastruktur Biden “tegas dan berani” tetapi akan menaikkan pajak dan meningkatkan utang. Ia bertekad akan menentang hal itu “di setiap langkah.”

Senator faksi Republik Roy Blunt dari negara bagian Missouri hari Minggu menyerukan pada Biden untuk mengurangi rencana itu secara signifikan jika ingin mendapat dukungan anggota-anggota Partai Republik. 

“Jika kita melihat dan mengevaluasi jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara kita, juga sistem air di bawah tanah dan jaringan broadband, maka itu semua kurang dari 30% paket yang diajukan,” ujar dalam acara “Fox News Sunday.”

Blunt mengatakan ia yakin anggaran yang lebih kecil, sekitar 615 miliar dolar akan cocok bagi sebagian mitranya di Partai Republik.

Senator faksi Republik lainnya, Roger Wicker dari negara bagian Mississippi, bersama mitra-mitra di partainya berupaya memotret rencana Biden itu sebagai kenaikan pajak, dibanding upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali sarana transportasi dan komunikasi, serta jaringan air dan listrik di Amerika. 

“Apa yang presiden usulkan pekan ini bukan RUU infrastruktur, ini adalah kenaikan pajak besar-besaran,” ujar Wicker dalam acara “Meet the Press” di stasiun televisi NBC.

Rencana Biden itu akan menaikkan tingkat pajak pendapatan perusahaan – setelah pemotongan – menjadi 28%. 

Sebelumnya tingkat pajak pendapatan perusahaan adalah 21%. Pendahulu Biden, Donald Trump dan anggota-anggota Kongres dari Partai Republik memangkas tingkat pajak pendapatan perusahaan dari 35% menjadi 21% pada tahun 2017.

Trump berulangkali berjanji akan mengatasi infrastruktur di Amerika yang porak poranda pada masa kepresidenannya, tetapi tidak pernah mewujudkan hal itu.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese, dalam acara di stasiun televisi Fox itu mengatakan rencana investasi infrastruktur Biden bersifat jangka panjang dan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

Sementara Menteri Transportasi Pete Buttigieg, di stasiun televisi NBC, mengatakan inisiatif Biden itu akan bermanfaat bagi Amerika hingga 2030 dan selanjutnya. 

“Saat ini kita masih terus saja menggunakan infrastruktur tua dan kedaluarsa, yang dibuat pada tahun 1950an,” ujarnya. [em/jm]

Oleh: VOA

Kasus Baru COVID-19 Kembali Naik, Biden akan Bicara kepada Publik

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Kasus Baru COVID-19 Kembali Naik, Biden akan Bicara kepada Publik

Presiden AS Joe Biden didampingi Wakil Presiden Kamala Harris,‬ memberi pernyataan usai rapat dengan Tim Tanggap COVID-19, di Gedung Putih, Washington, 29 Maret 2021.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menyampaikan perkembangan situasi tentang upaya vaksinasi pemerintahannya setelah Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Centers for Disease Control and Preventon/CDC) Rochelle Walensky menyampaikan permohonan kepada warga supaya tidak lengah dalam perang melawan COVID-19.

Walensky mengatakan dibanding minggu sebelumnya, kasus virus corona naik sekitar 10 persen seminggu terakhir ini, menjadi sekitar 60 ribu kasus per hari. Jumlah orang yang dirawat inap dan meninggal akibat virus mematikan ini juga naik.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan “Presiden secara terus menerus menyerukan kepada para gubernur, pemimpin, dan warga Amerika untuk mematuhi pedoman kesehatan publik. 

Apakah ini menyangkut kewajiban mengenakan masker di gedung atau kawasan pemerintah federal, atau melakukan perjalanan antar negara bagian. Termasuk mendorong orang untuk mencuci tangan dan mematuhi pembatasan sosial."

"Ia akan terus melakukan hal dalam semua pertemuan yang dilakukannya, dan tentu saja dalam pembicaraan telepon yang dilakukannya dengan para pejabat lokal. Kami berhubungan dengan dengan para pemimpin di seluruh Amerika," ujarnya.

Lebih jauh Psaki mengatakan Presiden Biden juga akan menjabarkan paket pemulihan ekonomi bernilai multi-triliun dolar pekan ini, yang dipusatkan pada pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya, dan disusul rencana terpisah tentang layanan kesehatan dan anak-anak pada April mendatang. [em/lt]

Oleh: VOA Indonesia

Sosialisasi Bantuan COVID-19, Gedung Putih Gelar Tur 'Help is Here'

Redaksi    Rabu, Maret 17, 2021    Comment   

Sosialisasi Bantuan COVID-19, Gedung Putih Gelar Tur 'Help is Here'

Wakil Presiden Kamala Harris meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 di Universitas Nevada, di Las Vegas, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan itu menjadi bagian lawatan sosialisasi paket bantuan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

BorneoTribun Amerika, Internasional -- Selama sepuluh hari ke depan, Amerika Serikat akan mencapai kondisi yang digambarkan Presiden Joe Biden sebagai "dua sasaran besar" - pencapaian 100 juta suntikan vaksin virus corona dan 100 juta cek di saku warga Amerika.

Pembayaran itu adalah beberapa bentuk dari bantuan virus corona senilai $1,9 triliun yang ditandatangani oleh pemimpin AS minggu lalu.

"Rencana penyelamatan Amerika sudah bekerja sebagaimana dirancang untuk dilaksanakan, yakni memperbaiki kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Biden, Senin (15/3) dalam sambutannya di Ruang Jamuan Kenegaraan Gedung Putih.

Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan di Ruang Jamuan Kenegaraan Gedung Putih, Senin (15/3).

Sementara itu pemimpin fraksi minoritas di Senat Mitch McConnell, Senin (15/3) mengatakan presiden seharusnya tidak terlalu mempercayai apa yang disebut McConnell sebagai “musim semi optimistis yang membentang di hadapan kita.”

“Landasan yang kami letakkan tahun lalu membuktikan keberhasilan yang bersejarah,” kata McConnell.

“Bahwa pemerintahan Biden terus membantu merampingkan distribusi, mereka tentu saja harus mendapat pujian. Tetapi upaya mereka untuk bergerak cepat dalam kampanye sepanjang tahun ini tidak boleh mengelabui siapapun.”

Senator Mitch McConnell.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintahan Biden dijuluki tur "Help is Here" dimulai pada Senin (15/3). Acara itu menampilkan Presiden dan pejabat lainnya, termasuk Wakil Presiden Kamala Harris, mengunjungi banyak negara bagian mulai minggu ini untuk mempromosikan manfaat rencana penyelamatan tersebut.

Kunjungan-kunjungan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada para pemilih bagaimana paket bantuan yang disetujui oleh Kongres AS, meski ditentang oleh Partai Republik, dapat membantu mereka. Anggota partai Republik di Kongres keberatan dengan ukuran kesepakatan itu dan menyatakan beberapa pendanaan tidak berdampak langsung sebagai upaya mengakhiri pandemi di Amerika Serikat.

Rencana Penyelamatan Amerika merupakan salah satu paket bantuan ekonomi terbesar dalam sejarah AS dan merupakan kemenangan legislatif besar pertama bagi Biden.

Biden dijadwalkan berada di kawasan utama pinggiran Kota Philadelphia, Selasa (16/3), di timur negara bagian Pennsylvania, sementara pemerintahannya berfokus pada usaha kecil dalam kampanyenya untuk mempromosikan paket bantuan virus corona senilai 1,9 triliun dolar yang ia sahkan pekan lalu. Di negara bagian ini, Biden mengungguli mantan presiden Donald Trump dalam pemilihan pada November 2020.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki, Senin (15/3) mengatakan kepada para wartawan, kunjungan Biden ke kawasan itu akan "menyoroti bagaimana rencana penyelamatan itu akan membantu para pelaku UKM."

Ibu negara AS Jill Biden didampingi Gubernur New Jersey Phil Murphy, memberikan sambutan saat meninjau Sekolah Dasar Samuel Smith, di Burlington, New Jersey, 15 Maret 2021.

Ibu negara Jill Biden mengunjungi negara bagian New Jersey pada Senin (15/3), bergabung dengan Gubernur Phil Murphy di sebuah sekolah di Burlington.

“Kami akan membuka sekolah dengan aman. Kami akan membuat warga kembali bekerja. Kami akan memperjuangkan keluarga untuk bertahan hidup,” kata Jill Biden di Sekolah Dasar Samuel Smith.

Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya, Doug Emhoff, ambil bagian dalam upaya tersebut juga. Mereka dijadwalkan bertemu para pemilik usaha kecil di Colorado hari Selasa (16/3) setelah mengunjungi sebuah klinik vaksinasi COVID-19 di negara bagian itu.

Wapres AS Kamala Harris saat meninjau pelatihan para barista di Culinary Academy of Las Vegas, di Las Vegas, 15 Maret 2021.

Wapres Harris melakukan perjalanan ke bagian barat AS mengunjungi lokasi vaksinasi COVID-19 di Universitas Nevada, Las Vegas dan beberapa lokasi lain di daerah tersebut.

Ketika dia ditanya oleh seorang reporter mengapa pemerintahan Biden masih “jualan” rencana bantuan itu, padahal sudah mendapat dukungan publik secara luas.

"Kami bukan 'jualan'," jawab Harris. "Ini ibarat seperti membeli produk - Anda sudah menjual produk tersebut, tetapi perlu beberapa pengarahan tentang hal-hal yang tidak tercantum dalam aturan pakainya."

Baik Biden maupun Harris akan tampil di Atlanta, Georgia, pada Jumat (19/3) mendatang. [mg/jm, uh/ab]

Oleh: VOA Indonesia

Biden Sosialisasikan Paket Stimulus Ekonomi

Redaksi    Rabu, Maret 17, 2021    Comment   

Biden Sosialisasikan Paket Stimulus Ekonomi

Presiden AS Joe Biden (tengah), Wapres AS Kamala Harris dan Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer di Gedung Putih, Washington, D.C., 12 Maret 2021. (Foto: dok).

BorneoTribun Amerika, Internasional -- Presiden Joe Biden melawat ke beberapa bagian AS setelah menandatangani paket bantuan ekonomi sebesar $ 1,9 triliun yang sudah mulai diterima warga Amerika. Sementara bantuan diberikan Washington terlibat dalam perdebatan mengenai penanganan gelombang migran yang tiba di perbatasan selatan AS.

Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris melakukan perjalanan di dalam negeri sebagai bagian dari apa yang disebut lawatan "Help is here". Lawatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan paket stimulus ekonomi sebesar $1,9 triliun yang minggu lalu ditandatangani menjadi undang-undang.

Paket bantuan yang disebut-sebut sebagai salah satu langkah anti-kemiskinan terbesar dalam beberapa dekade itu, mencakup bantuan stimulus $1.400 untuk kebanyakan warga Amerika dan potongan pajak baru $3.600 per anak untuk orang tua mereka.

Tidak seorangpun dari anggota Partai Republik menyetujui paket tersebut, dengan alasan terlalu besar dan tidak fokus.

Senator Partai Republik dari Wyoming, John Barrasso kepada jaringan televisi ABC mengatakan, “Partai Republik ingin memastikan warga bisa mendapat vaksinasi, anak-anak kembali ke sekolah, warga kembali bekerja; tetapi kami tidak akan mendukung Partai Demokrat karena mereka mencoba mengeksploitasi krisis. "

Partai Demokrat mengatakan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung paket bantuan tersebut. Jajak pendapat oleh CNN, misalnya, mendapati 61 persen responden mendukung bantuan tersebut.

Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang Demokrat, mengatakan kurangnya dukungan dari Partai Republik hanya terjadi di Washington.

"Dipastikan semua negara bagian dan komunitasnya akan mendapat manfaat dari ini, dan mereka tidak akan mengeluh tentang hal itu di negara bagian mereka," jelasnya.

Sementara Biden dan Harris mengunjungi daerah-daerah AS, Washington berselisih mengenai penanganan gelombang migran di perbatasan selatan AS.

Situasi di perbatasan tersebut telah menyebabkan beberapa anggota Partai Republik menuduh pembatalan langkah-langkah imigrasi yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump oleh Biden menyebabkan lonjakan tersebut.

Sebaliknya Partai Demokrat menuduh bahwa kebijakan Trump lah yang menyebabkan situasi yang sekarang terjadi. [my/lt]

Oleh: VOA Indonesia

Pencabutan Larangan Perjalanan, Picu Debat Soal Pemeriksaan Warga Iran Masuk AS

Redaksi    Rabu, Maret 03, 2021    Comment   

Pencabutan Larangan Perjalanan, Picu Debat Soal Pemeriksaan Warga Iran Masuk AS

Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif di Gedung Putih, Washington, D.C., 20 Januari 2021. (REUTERS/Tom Brenner)

BorneoTribun Amerika, Internasional - Pencabutan larangan perjalanan terhadap Iran Januari lalu oleh Presiden Joe Biden, belum menghidupkan kembali kedatangan warga Iran ke Amerika Serikat. Namun hal itu telah menyulut perdebatan tentang warga Iran mana yang seharusnya diperbolehkan memasuki Amerika dan apakah metode pemeriksaan terhadap mereka masih efektif.

Biden mencabut larangan perjalanan yang diberlakukan mantan Presiden Donald Trump terhadap Iran dan 12 negara lainnya hanya beberapa jam setelah menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Januari. Ia mengatakan, restriksi visa bagi warga negara-negara tersebut, tujuh di antaranya berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Afrika, tidak sesuai dengan tradisi AS yang menyambut orang-orang dari semua agama dan mengganggu keamanan nasional.

Trump mengatakan larangan itu dijustifikasi karena adanya kekhawatiran tentang masuknya teroris asing ke Amerika Serikat dan kemampuan pihak berwenang AS dalam menyaring pemohon visa dari negara-negara yang dirundung terorisme.

Dalam 40 hari sejak Biden mencabut larangan perjalanan, belum ada lonjakan warga Iran yang datang ke AS, menurut Dewan Nasional Iran Amerika (NIAC) kelompok advokasi yang mendukung langkah presiden Biden. Warga Iran merupakan kelompok terbesar pemohon visa Amerika Serikat selama beberapa dekade, menurut laporan New York Times pada bulan Januari, mengutip kelompok advokasi Iran-Amerika dan pengacara imigrasi.

“Menurut pengamatan pribadi dan melihat pada restriksi perjalanan yang masih diberlakukan, saya kira tidak akan ada perubahan signifikan (warga Iran yang memasuki Amerika Serikat) sejauh ini. Dan saya memperkirakan ini tidak akan segera berubah,” kata direktur kebijakan NIAC, Ryan Costello kepada VOA.

Data terbaru penerbitan visa internasional oleh Departemen Luar Negeri yang dapat diakses oleh publik memperlihatkan AS memberikan visa imigran kepada 46 warga Iran pada bulan Januari, naik sedikit dari 39 orang pada bulan Desember. Jumlah visa nonimigran yang dikeluarkan bagi warga Iran menurun dari 188 menjadi 154 pada periode yang sama. [lj/uh]

Oleh: VOA Indonesia

Trump Isyaratkan Akan Calonkan Diri Lagi 2024 untuk Serang Biden

Redaksi    Selasa, Maret 02, 2021    Comment   

Trump Isyaratkan Akan Calonkan Diri Lagi 2024 untuk Serang Biden

Mantan presiden AS Donald Trump berbicara dalam Konferensi Aksi Politik Konservatif di Orlando, Florida, Minggu, 28 Februari 2021.

BorneoTribun Amerika, Internasional - Kurang dari enam minggu setelah meninggalkan jabatan, mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (28/2) melancarkan serangkaian serangan terhadap penerusnya. Trump mengatakan Presiden Joe Biden menjalankan "sebulan pertama yang paling buruk dalam sejarah modern" di Gedung Putih.

Trump mengisyaratkan dengan kuat bahwa dia mungkin akan berusaha mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2024.

"Dalam satu bulan saja, kita berubah dari Amerika yang pertama menjadi Amerika yang terakhir," kata Trump. Pernyataannya disambut meriah oleh ratusan pendukung konservatif yang memadati sebuah balai riung (ballroom) hotel di Orlando, negara bagian Florida.

"Saya mungkin memutuskan untuk mencalonkan diri lagi," kata Trump dalam Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC). Dia berjanji akan berkampanye untuk "para pemimpin Partai Republik yang kuat dan tangguh" untuk berusaha merebut kontrol DPR dan Senat dalam pemilu Kongres 2022.

“Kira-kira siapa ya?" kata Trump mengenai calon presiden Partai Republik 2024 mendatang. Penampilan Trump itu merupakan yang pertama di hadapan publik sejak meninggalkan jabatan. "Siapa, siapa kira-kira orang itu?"

Dalam pidato 90 menit, Trump mengisyaratkan dengan kuat akan mencalonkan diri sebagai presiden. Dia mengutip sebuah jajak pendapat yang dilakukan dalam konferensi yang sangat partisan itu yang memperlihatkan dia mendapat tingkat persetujuan 97% selama empat tahun menjabat di Gedung Putih. Padahal berbagai jajak pendapat nasional memperlihatkan Biden dengan tingkat persetujuan lebih besar dan popularitas Trump pudar sejak masa jabatannya berakhir. (vm)

Oleh: VOA Indonesia

Biden Diharapkan Danai Layanan Reproduksi di Kenya

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Biden Diharapkan Danai Layanan Reproduksi di Kenya

Veronica Atieno, kiri, melihat suaminya Gabriel Owour Juma menggendong putri mereka Shaniz Joy Juma, yang dilahirkan sebulan sebelumnya oleh dukun bayi tradisional. (Foto: AP)

BorneoTribun | Amerika - Sofi Mukwana, seorang ibu berusia 29 tahun, mendatangi dokternya untuk membahas soal pilihan keluarga berencana (KB) yang tepat baginya.  Warga Kawangware itu, yang terletak sekitar 15 kilometer barat ibu kota Nairobi, hamil dan melahirkan anak tak lama setelah menikah; hal yang membuatnya merasa sangat kelelahan. Sofi sudah mempertimbangkan untuk mengikuti metode  KB lima tahun, tetapi karena pertimbangan biaya akhirnya ia memilih opsi minum pil saja. Hal ini pun sulit dilakukan karena ketidakmampuannya membeli pil KB yang dibutuhkan.

Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, organisasi-organisasi layanan kesehatan seksual dan reproduksi di Kenya biasanya mendapatkan 95 persen anggarannya dari pemerintah Amerika. Namun mereka terpaksa meniadakan sebagian layanan ketika pemerintahan Trump memberlakukan kembali “global gag rule” yang memicu pembatasan anggaran. 

“Global gag rule” adalah julukan bagi kebijakan pemerintah Amerika yang memblokir anggaran federal untuk LSM yang menyediakan layanan atau rujukan bagi layanan aborsi, atau yang memperluas layanan aborsi.

Veronica Atieno, kiri, menggendong putrinya Shaniz Joy Juma, tengah, yang dilahirkan sebulan sebelumnya oleh dukun bayi tradisional pada jam malam menjelang fajar, ditemani oleh suaminya Gabriel Owour Juma, kanan. (Foto: AP)

“Ketika ada Obamacare, program KB jauh lebih terjangkau bagi setiap orang di semua kelas masyarakat, dibandingkan sekarang ketika sebagian layanan terpaksa dibatalkan," kata Dr. Victor Odhiambo, pejabat klinis di Klinik Elmo Premium.

"Jumlah orang yang datang ke klinik sangat turun. Ada begitu banyak tantangan yang muncul. Salah satu diantaranya adalah kami mendapati banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan, kasus menggugurkan kandungan, aborsi secara terang-terangan atau yang tidak resmi.  Ini karena jika seseorang tidak mampu membayar layanan KB, mereka juga tidak mampu mengikuti metode aborsi teraputik yang ada," tambahnya.

Aturan “global gag rule” berarti petugas layanan kesehatan harus memilih antara menyediakan layanan aborsi resmi yang aman atau tidak menerima anggaran layanan kesehatan global dari pemerintah Amerika, yang tentunya berdampak sangat besar pada layanan KB.  Hal ini menimbulkan dampak pada perempuan seperti Mukwana.

“Kita mungkin menginginkan kehadiran anak-anak dalam selang waktu tertentu.  Karena tidak ada opsi KB yang didanai, jadi sangat sulit untuk datang ke apotik karena harga pil-nya sangat mahal.  Walhasil kita memiliki anak-anak yang sebenarnya belum kita inginkan, yang menimbulkan tantangan untuk memberi mereka makan dan menjaga kesehatan keluarga.  Jadi sebagai perempuan kami menyerukan pada Presiden Joe Biden untuk kembali mendanai Obamacare sehingga kami dapat merencanakan kehamilan dan membesarkan keluarga dengan baik," paparnya.

Mukwana sangat menentang aborsi karena keyakinan agama yang dianutnya, tetapi tidak pernah ingin punya anak dengan jarak yang begitu dekat satu sama lain.

Ia khawatir mereka akan masuk sekolah pada waktu yang hampir bersamaan, dengan hanya satu sumber penghasilan yaitu pekerjaan suaminya sebagai juru tulis. 

Banyak LSM Lega dengan Kehadiran Biden 

LSM di seluruh belahan dunia, yang sebelumnya dibatasi atau dilarang menerima bantuan dari Amerika jika mereka menyediakan layanan aborsi atau memberi informasi tentang prosedur KB, merasa lega karena tokoh yang selama ini mendukung hak-hak reproduksi kini menjadi orang nomor satu di Amerika.

Keluarga berencana merupakan bagian integral suatu bangsa yang sehat, yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, pangan dan pendidikan tanpa perlu mengalihkan beban ini pada pemerintah.

Presiden Joe Biden tersenyum setelah menandatangani perintah eksekutif yang memperkuat akses ke perawatan kesehatan yang terjangkau. (Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

Biden diharapkan akan mengubah keputusan era-Trump, seperti pembatasan hak-hak aborsi. 

Menurut Dr. Jorma Ojwang, apoteker yang praktik di Kibera – salah satu daerah kumuh terbesar di Kenya – meskipun aborsi di Kenya merupakan hal yang ilegal, hampir setengah juta aborsi terjadi setiap tahun.  Sebagian prosedur aborsi ini dilakukan di ruangan-ruangan yang tidak aman dan dilakukan terhadap remaja perempuan.

Seorang apoteker lainnya, Betty Mulinge, mengatakan remaja-remaja perempuan berusia sedikitnya 10 tahun telah mencapai usia reproduktif dan datang menemuinya.

“Remaja-remaja perempuan ini mencari layanan KB karena sudah berada pada usia reproduktif tetapi tidak memiliki dukungan atau orang-orang yang dapat mendidik mereka.  Itulah sebabnya mereka datang ke apotik, dan sebagian besar tidak memiliki uang untuk membeli obat.  Tetapi mereka benar-benar membutuhkan informasi," katanya.

"Jadi kami melihat banyak yang kemudian datang untuk mencari tahu bagaimana menggugurkan kandungan, karena mereka merasakan kebutuhan untuk berhubungan seksual, mereka tahu bagaimana melindungi diri tetapi tidak mampu membeli pirantinya. Jadi kami harap Obamacare akan menjawab kebutuhan remaja-remaja ini karena ini sesuatu yang harus mulai dibicarakan sejak sekarang," lanjut Betty.

Dr. Victor Odhiambo, mengoperasikan klinik yang hingga empat tahun lalu masih menyediakan layanan KB.  Tetapi sejak Trump membatasi anggaran layanan KB, klinik di kawasan kumuh Kawangware terpaksa memberikan obat-obatan generik, yang telah menurunkan jumlah orang yang datang ke klinik.

“Global gag rule yang diberlakukan Trump harus dicabut. Obamacare menawarkan layanan KB yang terjangkau. Dan pada dasarnya sebuah keluarga yang direncanakan dengan baik akan memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya.  Ini yang kami inginkan," tegasnya. [em/jm]

Oleh: VOA Indonesia

Biden Desak Kongres AS Segera Setujui Stimulus COVID-19

Redaksi    Minggu, Januari 31, 2021    Comment   

Biden Desak Kongres AS Segera Setujui Stimulus COVID-19

Presiden AS Joe Biden berbicara kepada media di halaman Gedung Putih, Jumat (29/1).

BorneoTribun | Amerika - Pemerintahan Biden mengatakan sedang mengambil langkah-langkah kreatif untuk mendapatkan dukungan publik yang lebih luas bagi rencana penyelamatan COVID-19 senilai $ 1,9 triliun.

Upaya untuk mencapai kesepakatan dengan faksi Republik di Kongres itu, telah menyebabkan kekhawatiran mengenai penundaan bantuan virus corona.

Menjelang kunjungannya ke Rumah Sakit Angkatan Darat Walter Reed, Presiden Joe Biden mengatakan kepada wartawan: "Bantuan COVID harus disetujui tanpa syarat.”

Biden dan Menteri Keuangan barunya Janet Yelen hari Jumat (29/1) mengatakan bahwa risiko karena mengambil tindakan terlalu sedikit, lebih besar dari pada jika pemerintah bertindak lebih banyak.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden menyadari pentingnya berbicara langsung kepada rakyat Amerika mengenai rencananya untuk melakukan vaksinasi dan mendukung perekonomian. Tetapi pandemi telah membatasi kemampuannya bepergian untuk meningkatkan dukungan. [my/pp]

Oleh: VOA Indonesia

Biden Teken Perintah Eksekutif, Target Perubahan Iklim

Redaksi    Kamis, Januari 28, 2021    Comment   

Biden Teken Perintah Eksekutif, Target Perubahan Iklim

Presiden Joe Biden menyampaikan pidato tentang perubahan iklim dan pekerjaan ramah lingkungan, di Gedung Putih, Washington, D.C., Rabu, 27 Januari 2021, . (Foto AP / Evan Vucci)

BorneoTribun | Amerika - Presiden AS Joe Biden, Rabu (27/1/2021) menandatangani rangkaian upaya dan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Biden menyatakan, keputusan itu akan memulihkan "integritas ilmiah dan penetapan kebijakan berdasarkan bukti-bukti" di seluruh pemerintahan Amerika Serikat.

Pemimpin baru AS itu, dalam seminggu memasuki empat tahun masa kepresidenannya, menyampaikan bahwa beberapa perintah eksekutif itu akan memungkinkan AS mencapai “sektor tenaga listrik yang bebas dari polusi karbon pada tahun 2035 dan menempatkan Amerika Serikat pada jalur yang tidak dapat diubah menuju ekonomi yang bersih karbon pada tahun 2050.”

Gedung Putih menyatakan Biden akan menandatangani memorandum terkait integritas ilmiah untuk "melindungi para ilmuwan dari campur tangan politik dan memastikan mereka dapat menuangkan pikiran, meneliti, dan berbicara dengan bebas untuk memberi informasi dan wawasan yang berharga kepada rakyat Amerika."

Selain itu, Biden mengaktifkan kembali Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi, panel yang dibiarkan kosong oleh mantan Presiden Donald Trump untuk sebagian besar masa jabatannya.

Sesaat sebelum menandatangani perintah eksekutif itu, Gedung Putih menyampaikan maksud pemerintahan Biden mempertimbangkan upaya memerangi perubahan iklim sebagai "elemen penting dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS."

"Amerika Serikat akan menjalankan kepemimpinannya untuk mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam ambisi global," kata Gedung Putih. Disebutkan juga, kebijakan perubahan iklim Biden "mempertegas bahwa pengurangan emisi global jangka pendek yang signifikan dan emisi nol global pada pertengahan abad - atau sebelumnya - diperlukan supaya dunia tidak berisiko hancur akibat bencana iklim yang berpotensi merusak dan sangat berbahaya." [mg/ka]

Oleh: VOA Indonesia

Akankah Kongres Memblokir Sertifikasi Kemenangan Biden?

Redaksi    Kamis, Januari 07, 2021    Comment   

Akankah Kongres Memblokir Sertifikasi Kemenangan Biden?

Kubah gedung Capitol di Capitol Hill, Washington.

Borneo Tribun - Anggota Kongres dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika dijadwalkan bertemu pada Rabu (6/1) dalam sidang paripurna Kongres untuk menghitung dan mengesahkan suara elektoral berdasarkan hasil pemilihan presiden November lalu.

Sidang itu merupakan langkah terakhir setelah Electoral College secara resmi memilih Joe Biden pada 14 Desember. Fungsi sidang yang biasanya rutin dan seremonial ini telah berubah menjadi ujian lakmus atas kesetiaan anggota parlemen Republik kepada Presiden Donald Trump. Lebih dari 100 loyalis Trump akan menantang sertifikasi.

Berdasarkan Amandemen ke-12, kedua majelis harus bertemu untuk secara resmi menghitung dan mengesahkan hasil Electoral College dari 50 negara bagian dan District of Columbia.

Perwakilan dari partai Demokrat dan Republik di Senat dan DPR ditunjuk sebagai “pembaca” dari masing-masing majelis. Wakil Presiden Mike Pence, dalam kapasitasnya sebagai presiden Senat, memimpin sesi bersama tersebut. Jika dia tidak bisa memimpin, senator terlama di partai mayoritas, dalam hal ini, Senator Republik Chuck Grassley dari Iowa, memimpin sidang sebagai presiden Senat pro-tempore.

Para pengantar surat, yang terdiri atas siswa sekolah menengah atas dari seluruh 50 negara bagian, membawa kotak kayu mahoni yang diisi dengan amplop tertutup dari suara pemilih bersertifikat dari 50 negara bagian.

Pemimpin sidang kemudian membuka dan menyerahkan sertifikat tersegel sesuai urutan abjad negara bagian. Para “pembaca” yang ditunjuk dari setiap majelis membacakan setiap sertifikat dengan lantang untuk mencatat dan menghitung suara secara resmi.

Proses berlanjut sampai semua suara diumumkan dan dihitung. Ketua sidang kemudian mengumumkan siapa yang memenangkan suara terbanyak untuk presiden dan wakil presiden.

Dalam upaya terakhir untuk mempertahankan Trump di Gedung Putih, lebih dari seratus anggota DPR dari Partai Republik dan 12 senator mengatakan mereka berencana untuk menolak penghitungan electoral college dari beberapa atau seluruh enam negara bagian yang dimenangkan oleh Biden. Enam negara bagian itu adalah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin. Mereka juga menuntut agar sebuah komisi dibentuk untuk mengaudit hasil pemilu.

Sebagian besar senator yang berencana mengajukan keberatan mewakili negara bagian-negara bagian di mana Trump tetap sangat populer.

Keberatan mereka diperkirakan akan gagal karena Partai Demokrat mengontrol DPR dan bersatu dalam mendukung Biden. Senat, meskipun dikontrol secara tipis oleh Partai Republik, kemungkinan tidak akan memberikan suara yang mendukung, dan beberapa senator Partai Republik sudah menyatakan mereka menentang penolakan hasil pemilu bersertifikat negara bagian mana pun.

Namun, dengan dua jam perdebatan diizinkan untuk setiap keberatan, ditambah waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan suara di setiap majelis, upacara yang biasanya singkat ini kemungkinan akan berubah menjadi acara yang berlarut-larut. [lt/pp]

Oleh: VOA Indonesia

Hasil Pilpres Disertifikasi, Biden Dipastikan Jadi Presiden AS ke-46

Redaksi    Rabu, Desember 16, 2020    Comment   

Hasil Pilpres Disertifikasi, Biden Dipastikan Jadi Presiden AS ke-46

Presiden terpilih Joe Biden berpidato di Queens Theatre, Wilmington, Delaware, 14 Desember 2020. (Foto: Istimewa)

BorneoTribun - Sebanyak 538 elektor yang pada Senin (14/12) secara resmi berkumpul di negara bagian masing-masing, memberikan Joe Biden lebih dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk mengesahkan kemenangannya dalam pemilihan presiden Amerika.

Dengan empat suara terakhir dari negara bagian Hawaii, yang terakhir kali dihitung, Biden meraih 306 suara elektoral, dibanding 232 yang diraih Presiden Donald Trump. Hasil itu jauh melampaui ambang batas yang diperlukan untuk memenangkan kursi kepresidenan.

Dalam kancah politik Amerika, Biden telah menjadi tokoh utama Partai Demokrat selama hampir setengah abad. Keberhasilan Biden meraih suara elektoral lebih banyak akan menjadikan Trump sebagai presiden kelima Amerika dalam sejarah 244 tahun negara ini yang kalah ketika bertarung untuk meraih masa jabatan kedua.

Pertemuan dan sertifikasi hasil suara elektoral biasanya merupakan formalitas rutin dalam kalender pilpres Amerika. Namun, sejak pilpres pada 3 November, Trump telah berulangkali mengklaim – tanpa bukti yang kredibel – bahwa pilpres di beberapa negara bagian utama di mana ia kalah, telah diwarnai kecurangan.

Lebih dari 50 gugatan hukum Trump dan sekutu-sekutunya terhadap perolehan suara di negara-negara bagian utama dinyatakan gugur.

Para anggota elektorat negara bagian Georgia diambil sumpahnya sebelum melakukan pemungutan suara di Atlanta, Georgia, 14 Desember 2020. (Foto: AP)

Biasanya semua suara elektoral di setiap negara bagian dicatat untuk pemenang suara terbanyak di negara bagian itu, meskipun di dua negara bagian – Nebraska dan Maine – membagi suara berdasarkan distrik Kongres mereka. Tahun ini Biden mengambil satu elektor tambahan di Nebraska ketika kalah di negara bagian itu. Trump melakukan hal yang sama di Maine.

Banyak elektor di seluruh Amerika adalah para pejabat partai politik atau pemimpin masyarakat madani yang berjanji untuk memberikan suara di negara bagian mereka bagi Biden atau Trump. Dua elektor bagi Partai Demokrat untuk Biden di negara bagian New York adalah mantan menteri luar negeri Hillary Clinton, yang kalah dalam pilpres 2016, dan suaminya, mantan presiden Bill Clinton.

Reaksi Trump

Presiden Trump masih bersikukuh menentang kemenangan Biden. Pada Minggu (13/12), dia mencuit di Twitter “negara-negara bagian utama yang menemukan PENIPUAN SUARA, yang hampir semuanya, SECARA HUKUM TIDAK DAPAT MENSERTIFIKASI suara-suara ini sebagai suara yang lengkap dan benar tanpa melakukan kejahatan yang dapat dihukum berat.”

Trump mencuit ulang (retweet) cuitannya sendiri pada Senin (14/12) pagi, ketika pertemuan para elektor dimulai.

Para elektor ini sering bertemu di gedung-gedung DPR di negara bagian, tetapi seiring memuncaknya ketegangan pada Senin (14/12), sebagian pertemuan elektor dilakukan di lokasi yang dirahasiakan. Para pejabat di setidaknya dua negara bagian memberikan perlindungan bagi para elektor ketika mereka tiba.

Biden Sampaikan Pidato

Ketika pertemuan dan sertifikasi suara elektoral ini selesai, Joe Biden, Senin (14/12) malam, menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika.

Biden memenangkan suara terbanyak dengan lebih dari tujuh juta suara, tetapi anggota-anggota elektoral menentukan hasil pilpres Amerika.

Para petugas penegak hukum berjaga di luar The Forum, di Harrisburg, Pennsylvania, Senin, 14 Desember 2020, untuk mengamankan 20 anggota Electoral College yang melakukan pemungutan suara dalam pilpres AS 2020. (Foto: AP)

Sebagian besar negara bagian dengan jumlah penduduk terbanyak memegang peranan kunci, sementara tiap-tiap dari 50 negara bagian memiliki jumlah elektor yang sama sebagai senator yang akan mewakili mereka di Kongres. Ibu kota Washington, yang tidak memiliki perwakilan suara di Kongres, memiliki tiga elektor. Ini jumlah yang sama dengan tujuh negara bagian terkecil di Amerika.

Negara bagian California, yang dengan mudah dimenangkan Biden, memiliki jumlah elektor terbesar yaitu 55 suara. Disusul Texas dengan 38 suara, yang dengan mudah dimenangkan Trump dan New York dengan 29 suara yang dimenangkan Biden.

Di negara bagian Michigan, para elektor Partai Demokrat mendapat pengawalan polisi ketika turun dari mobil mereka menuju ke State Capitol, yang telah ditutup untuk mencegah kehadiran demonstran pro-Trump yang bersenjata dan berencana berdemonstrasi menentang kemenangan Biden di negara bagian utama itu.

Di negara bagian Arizona, di mana Biden menjadi calon presiden pertama dari Partai Demokrat yang menang sejak 1996, para pejabat negara bagian itu menggelar pertemuan dan pemungutan suara di sebuah lokasi yang dirahasiakan demi alasan keamanan. Hal itu untuk menghindari apa yang diperkirakan akan menjadi dengar pendapat sengit tentang integritas pemilu, yang dilakukan Partai Republik di badan legislatif negara bagian itu.

Di Delaware, pertemuan dipindahkan ke sebuah pusat olahraga kampus, lokasi yang diperkirakan memiliki keamanan lebih baik.

Frank Bordeaux, anggota Electoral College negara bagian Mississippi dan pendukung Partai Republik, memasukan surat suaranya di Jackson, 14 Desember 2020.

Penghitungan Resmi Oleh Kongres

Setelah seluruh suara elektoral diselesaikan, satu langkah yang tersisa adalah perhitungan suara pilpres di Kongres.

Pada 6 Januari nanti Senat dan DPR akan melangsungkan sidang paripurna untuk secara resmi menghitung suara elektoral yang telah disertifikasi pada Senin (14/12).

Sekutu-sekutu Trump di DPR, yang dipimpin anggota Kongres dari negara bagian Alabama, Mo Brooks, mengatakan mereka akan mempertanyakan hasil suara di lima negara bagian, yaitu Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia dan Wisconsin. Mereka menilai telah terjadi kecurangan yang luas di kelima negara bagian itu.

Namun, sebelum debat di Kongres itu berlangsung, seorang senator harus ikut mempertanyakan hasil itu. Sejauh ini belum ada satu orang pun yang mengatakan akan melakukannya.

Jika tidak ada protes yang disampaikan, Wakil Presiden Mike Pence – yang akan memimpin pertemuan bersama Kongres – akan menyatakan bahwa Trump dan dirinya kalah dalam upaya memenangkan masa jabatan kedua mereka.

Biden akan dilantik di anak tangga gedung Kongres pada 20 Januari 2021 sebagai presiden ke-46 Amerika. Ia akan menjadi presiden tertua yang pernah terpilih di Amerika, yaitu 78 tahun. [em/pp]

Oleh: VOA Indonesia

Biden Pilih Perempuan Jadi Tim Pers Gedung Putih

Redaksi    Senin, Desember 14, 2020    Comment   

Biden Pilih Perempuan Jadi Tim Pers Gedung Putih

Presiden terpilih Joe Biden berbicara dalam sebuah acara di teater The Queen di Wilmington, Del., 8 Desember 2020. (Foto: AP)

BorneoTribun - Presiden terpilih terus membuat kejutan. Setelah mengangkat beberapa perempuan di posisi kunci, seperti Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan, Linda Thomas-Greenfield sebagai Utusan Khusus Amerika Untuk PBB, Neera Tanden sebagai Direktur Kantor Urusan Manajemen dan Anggaran, Avril Haines sebagai Direktur Intelijen Nasional; pekan lalu Biden mengumumkan tim komunikasi Gedung Putih yang semuanya anggotanya perempuan.

Direktur Komunikasi Tim Kampanye Joe Biden-Kamala Harris, Kate Bedingfield akan menjabat sebagai Direktur Komunikasi Gedung Putih. Jen Psaki, yang sudah sejak lama menjadi juru bicara Partai Demokrat, akan menjadi juru bicara Gedung Putih.

Empat dari tujuh posisi terkait urusan komunikasi di Gedung Putih akan diisi oleh perempuan kulit berwarna dan ini merupakan pertama kali seluruh tim komunikasi senior Gedung Putih diisi oleh perempuan. 

Presiden Donald Trump mengubah pola komunikasi pemerintahannya pada publik dan pers. Tim komunikasi presiden hanya sesekali melangsungkan konferensi pers dan lebih bersifat konfirmasi atas ketidakakuratan informasi yang tak jarang berasal dari presiden sendiri, yang lebih suka memberi informasi lewat cuitan di Twitter.

Presiden Trump kerap bertindak sebagai juru bicara pemerintahnya sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan secara langsung dan melangkahi korps pers Gedung Putih dengan secara langsung menghubungi atau memberikan wawancara langsung secara eksklusif hanya untuk Fox News, stasiun televisi favoritnya.

Ketika mengumumkan jajaran tim komunikasinya, presiden terpilih Joe Biden mengatakan “berkomunikasi secara langsung dan jujur dengan rakyat Amerika adalah salah satu tugas terpenting seorang presiden, dan tim ini diberi kepercayaan dengan tanggungjawab yang luar biasa untuk menjembatani rakyat Amerika dengan Gedung Putih.”

Ditambahkannya,“tim komunikasi  yang berkualitas dan berpengalaman ini akan menyuguhkan perspektif yang beragam pada pekerjaan mereka dan berbagi komitmen untuk membangun kembali bangsa ini secara lebih baik.” 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki menyampaikan pengarahan harian di Departemen Luar Negeri AS di Washington, DC, 2016. (Foto: AFP)

Kate Bedingfield dan Jen Psaki adalah veteran pemerintahan Obama.  Bedingfield menjabat sebagai direktur komunikasi bagi Biden ketika ia menjadi wakil presiden. Sementara Psaki sebelumnya merupakan direktur komunikasi Gedung Putih dan juru bicara Departemen Luar Negeri.

Beberapa tokoh perempuan lainnya yang akan bergabung dengan tim komunikasi Gedung Putih nanti adalah :

• Karine Jean Pierre, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf wakil presiden terpilih Kamala Harris, kini akan menjadi wakil juru bicara utama presiden terpilih.  Ia juga mantan pejabat di era Obama yang pernah menjadi direktur urusan politik kawasan di kantor urusan politik Gedung Putih.
• Pili Tobar, mantan direktur komunikasi bagi koalisi tim kampanye Biden, kini akan menjadi wakil direktur komunikasi Gedung Putih.  Tobar sebelumnya bekerja sebagai wakil direktur America's Voice, sebuah kelompok advokasi reformasi imigrasi dan staf urusan pers untuk pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer.
• Tiga penasehat senior tim kampanye Biden yang akan bergabung dengan tim komunikasi Gedung Putih lainnya adalah :
• Ashley Etienne, mantan direktur komunikasi bagi Ketua DPR Nancy Pelosi, kini akan menjadi direktur komunikasi wakil presiden terpilih Kamala Harris.
• Symone Sanders, anggota penasehat senior tim kampanye Biden, kini akan menjadi penasehat senior dan ketua juru bicara bagi Kamala Harris.
• Elizabeth Alexander, yang pernah menjadi juru bicara Biden ketika menjabat sebagai wakil presiden dan direktur komunikasi Biden ketika berdinas sebagai senator dari negara bagian Delaware, akan menjadi direktur komunikasi bagi Ibu Negara Jill Biden.

Presiden terpilih Joe Biden berbicara sebagai Wakil Presiden terpilih Kamala Harris, kiri, mendengarkan selama acara untuk memperkenalkan calon dan calon pejabat dalam kabinetnya di The Queen theater di Wilmington, Delaware, 1 Desember 2020. (Foto: AP)

Perebakan pandemi virus corona membuat Joe Biden lebih sering melakukan kampanye virtual dari kediamannya di Wilmington, Delaware, ketika bertarung di pemilu presiden lalu.  Ia banyak menerima kritik, salah satunya ia dinilai tidak dapat ditemui langsung oleh wartawan. Namun, pada akhir kampanyenya Biden mulai membuka diri dan lebih sering menjawab pertanyaan wartawan.  Setelah terpilih menjadi presiden, Biden dan tim transisinya juga melangsungkan briefing atau konferensi pers mingguan.

Sikapnya memilih beberapa mantan pejabat di era pemerintahan Obama, yang sebagian dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan korps wartawan di Washington DC, menunjukkan pulihnya hubungan dengan pers yang lebih bersahabat dan konstruktif. [em/jm]

Oleh: VOA Indonesia

Ikuti Jejak Trump, Biden akan Gunakan Perintah Eksekutif

Redaksi    Rabu, November 25, 2020    Comment   

Ikuti Jejak Trump, Biden akan Gunakan Perintah Eksekutif

Presiden Donald Trump menandatangani executive order atau keputusan presiden, 28 Februari 2017 di Oval Office, Gedung Putih, Washington.

Ikuti Jejak Trump, Biden akan Gunakan Perintah Eksekutif

BorneoTribun - Melalui perintah eksekutif (keputusan presiden/keppres) yang dikeluarkan 20 Januari 2017, satu minggu setelah Presiden Donald Trump dilantik, ia membatasi keimigrasian untuk tujuh negara mayoritas Muslim yang ia sebut sebagai sarang terorisme.

Tindakan itu dikecam secara luas oleh para pendukung imigran dan dibatalkan di pengadilan, yang menyebabkan perselisihan hukum atas keppres selanjutnya.

Itu adalah contoh presiden AS yang mengubah kebijakan melalui keppres, maklumat, dan memorandum tanpa melalui persetujuan Kongres dan proses legislatif. Trump sangat bergantung pada taktik itu, dan Presiden terpilih Joe Biden berjanji untuk melakukan hal yang sama.

Larangan imigrasi Trump yang dimodifikasi

Larangan imigrasi Trump yang dimodifikasi, kemudian ditegakkan oleh Mahkamah Agung. Namun, kemungkinan larangan imigrasi itu akan dibatalkan setelah Biden dilantik pada 20 Januari, salah satu dari banyak kebijakan presiden yang diharapkan dalam pemerintahan yang baru dari Demokrat, kata Wakil Direktur Proyek Kepresidenan Amerika, John Woolley, di Universitas California, Santa Barbara.

Presiden AS pertama, George Washington, mengeluarkan keppres pertama yang kemudian disebut perintah eksekutif, dengan memberi instruksi kepada departemen pemerintah.

Selama Perang Saudara AS, Presiden Abraham Lincoln membebaskan budak dengan mengeluarkan Maklumat Emansipasi, yang terdiri dari dua perintah eksekutif terpisah.

Presiden Franklin Roosevelt menandatangani lebih banyak keppres dibanding presiden mana pun, lebih dari 3.700 keppres sebelum ia meninggal pada masa jabatan keempatnya.

Sedangkan Presiden Trump mengeluarkan 195 keppres hingga pertengahan November 2020 selama satu masa jabatannya, kira-kira setara dengan presiden lain yang menjabat belum lama ini.

(VOA/PS/PP)

Presiden Terpilih Biden Tunjuk Ron Klain Jadi Kepala Staf Gedung Putih

Redaksi    Jumat, November 13, 2020    Comment   

Presiden Terpilih Biden Tunjuk Ron Klain Jadi Kepala Staf Gedung Putih

Ron Klain, saat ditunjuk menjadi Koordinator Respons Ebola, di Gedung Putih, Washington D.C., Rabu 22 Oktober 2014. (Foto AP / Jacquelyn Martin, file)

BorneoTribun - Presiden terpilih AS Joe Biden telah mengumumkan pilihannya, penasihat lamanya Ron Klain, untuk menjadi kepala stafnya di Gedung Putih.

Klain sebelumnya menjadi kepala staf Biden semasa menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan presiden Barack Obama. Klain juga ditunjuk Obama sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengenai respons AS terhadap wabah Ebola pada tahun 2014.

“Pengalamannya yang beragam dan mendalam serta kemampuannya bekerja sama dengan orang dari semua spektrum politik adalah yang saya perlukan pada seorang kepala staf Gedung Putih, sewaktu kita menghadapi masa krisis ini dan membuat negara kita bersatu kembali,” kata Biden dalam suatu pernyataan hari Rabu.

Klain menyebut pengangkatan baru itu sebagai “kehormatan seumur hidup.”

Biden terus bertemu dengan para penasihat pada masa transisinya, yang mencakup para pakar yang memahami berbagai isu yang akan ia hadapi pada awal pemerintahannya, sementara ia berencana mengambil kendali pemerintahan sewaktu dilantik pada 20 Januari 2021.

Biden, yang diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan presiden 3 November lalu, telah menunjuk sejumlah penasihat untuk meninjau operasi berbagai lembaga pemerintah. Ia mengatakan Selasa lalu bahwa ia akan mengumumkan sejumlah pejabat untuk posisi penting sebelum liburan Hari Bersyukur 26 November.

Presiden Donald Trump belum mengakui kekalahannya dari Biden dalam pemilu lalu dan telah mengajukan banyak gugatan hukum mengenai hasil di beberapa negara bagian penting.

Dengan bukti yang sedikit sekali sejauh ini, Trump telah mengklaim tentang kecurangan dalam pemberian dan penghitungan suara yang membuatnya kalah dalam pemilu. Ia sedang berupaya membatalkan kemenangan Biden dan meraih masa jabatan ke-dua di Gedung Putih.

Namun sejauh ini para hakim telah menolak semua gugatan hukum Trump, sementara banyak lagi gugatan yang harus dipertimbangkan. Para analis pemilu yang diwawancarai VOA dan berbagai media berita lainnya menyatakan menurut mereka klaim kemenangan Biden dalam pemilu ini tidak akan dibatalkan.

Menurut hasil penghitungan suara tidak resmi, Biden telah meraih lebih dari mayoritas 270 suara elektoral yang menentukan hasil pemilihan presiden AS. Ia unggul dalam penghitungan suara di dua negara bagian lagi, Georgia dan Arizona, yang pada akhirnya dapat membuatnya unggul 306-232 perolehan suara elektoral.

Kemungkinan suara akhir yang diperoleh Biden sama dengan penghitungan pada tahun 2016, sewaktu Trump unggul, tanpa diduga mengalahkan kandidat partai Demokrat, Hillary Clinton.

Para pemimpin sekutu AS di Eropa, termasuk PM Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel, telah menelepon Biden dan menyampaikan ucapan selamat, mengabaikan pendapat Trump bahwa ia akan menang. Biden berbicara dengan para pemimpin Australia, Jepang dan Korea Selatan pada Rabu larut malam.

Biden mengunjungi Monumen Perang Korea di Philadelphia pada hari Rabu untuk memperingati Hari Veteran.

Sementara itu Trump memperingati Hari Veteran di Taman Makam Nasional Arlington di dekat Washington. Itu adalah acara publik pertama Trump sejak Kamis pekan lalu, sewaktu ia mengeluarkan sejumlah tuduhan tak berdasar mengenai kecurangna pemilu yang meluas.

Trump terus melanjutkan keluhannya mengenai hasil pemilu di Twitter. Ia memposting komentar para anggota partai Republik yang mendukung klaimnya bahwa ia dicurangi sehingga gagal menang.

Namun hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Selasa mengindikasikan bahwa hampir 80 persen rakyat Amerika, termasuk setengahnya pendukung partai Republik, menyatakan, Biden adalah pemenang yang sah.

Sementara itu, Biden mengatakan kepada wartawan dalam konferensi persen hari Selasa bahwa para pemimpin partai Republik, sebagian besar belum mengakui kemenangannya, “sedikit diintimidasi oleh presiden yang sedang menjabat.”

Biden mengatakan penolakan Trump untuk mengaku kalah sejujurnya merupakan hal memalukan. (VOA)

Joe Biden, Capres yang Diproyeksikan Menang Pilpres AS 2020 dari Partai Demokrat

Redaksi    Minggu, November 08, 2020    Comment   

Joe Biden, Capres yang Diproyeksikan Menang Pilpres AS 2020 dari Partai Demokrat

Joe Biden.

BorneoTribun - Joe Biden diproyeksikan sebagai capres yang memenangkan pemilihan presiden AS 2020 dari Partai Demokrat, Sabtu pagi (7/11), setelah meraih tambahan 20 suara elektoral dari Pennsylvania, menjadikannya meraih 273 kursi elektoral.

Lima negara bagian lain masih terus melangsungkan penghitungan suara, termasuk negara bagian Georgia yang melakukan penghitungan ulang sejak Jumat (6/11).

Beberapa menit setelah menerima kabar proyeksi kemenangannya, Joe Biden mencuit di Twitter, 

“Amerika, saya merasa terhormat telah terpilih untuk memimpin negara kita yang hebat ini. Pekerjaan ke depan akan sulit, tetapi saya berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh warga Amerika, baik yang memilih saya atau tidak. Saya akan menjaga keyakinan yang telah diberikan pada saya.”

Tak lama kemudian ia mengeluarkan pernyataan tertulis yang kurang lebih sama. “Saya merasa terhormat dan rendah hati atas kepercayaan yang diberikan rakyat Amerika kepada saya dan Wakil Presiden Kamala Harris.”

Ia juga menegaskan bahwa besarnya jumlah partisipasi politik dalam pemilihan presiden ini “membuktikan sekali lagi bahwa demokrat berdenyut kencang di Amerika.”

Biden telah berada di dalam lingkaran politik Amerika selama hampir setengah abad dan diproyeksikan akan memenangkan pemilihan presiden. Ketika ia dilantik pada 20 Januari nanti, ia akan menjadi pemimpin tertua dalam sejarah Amerika.

Biden, yang telah menjabat di Senat Amerika selama 36 tahun dan delapan tahun sebagai pendamping mantan presiden Barack Obama, diproyeksikan oleh sejumlah kantor berita mengalahkan petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik, dalam sebuah kampanye yang sengit, beberapa hari setelah pemilihan presiden 3 November. Hasil penghitungan suara di seluruh negara bagian masih harus disertifikasi secara resmi dan masih akan menghadapi beberapa gugatan hukum, tetapi diperkirakan tidak akan mengubah proyeksi kemenangan ini. (VOA)