FKUB Kalbar Siap Gelar Doa Bersama untuk Kelancaran Pemilu 2024

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

FKUB Kalbar Siap Gelar Doa Bersama untuk Kelancaran Pemilu 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dan Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S. Sos., M.Si., mengadakan pertemuan dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, M.A., dan pengurus FKUB di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dan Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S. Sos., M.Si., mengadakan pertemuan dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ibrahim, M.A., dan pengurus FKUB di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu (7/2/2024).

Audiensi ini diadakan dengan maksud mengundang Pj. Gubernur Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan dalam acara Doa Bersama menjelang Pesta Demokrasi.

Prof. Dr. Ibrahim, M.A., Ketua FKUB Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa Doa Bersama tersebut bertujuan untuk memohon kelancaran dan keamanan dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami FKUB mengadakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat untuk mengundangnya secara langsung dalam acara doa bersama guna memohon kelancaran dan keselamatan dalam menghadapi Pemilu 2024," ujar Ibrahim.

Ia juga menyampaikan detail jadwal dan pelaksanaan acara Doa Bersama kepada Pj. Gubernur dan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat.

"Acara tersebut direncanakan berlangsung pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 14.30 WIB, di Hotel Ibis Pontianak, dan diperkirakan akan dihadiri oleh 400 peserta," kata Ibrahim.

Dalam acara tersebut, FKUB juga akan mengundang Forkopimda Kalimantan Barat, dengan persiapan hampir mencapai 100 persen, termasuk perolehan izin penyelenggaraan dari Polda Kalimantan Barat.

Pada kesempatan tersebut, Harisson mendukung langkah FKUB Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Doa Bersama, sambil menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan situasi kondusif.

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.,  melantik Drs. Yohanes Ontot, M.Si sebagai Bupati Sanggau sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan dilakukan secara langsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (7/2/2024).

Prosesi Pelantikan diawali dengan Pengucapan janji Jabatan Bupati Sanggau dipandu oleh Pj Gubernur Kalbar Harisson. Selanjutnya Gubernur Kalbar bersama Bupati melakukan Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan dan Pakta Integritas. Rangkaian acara Pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Yohanes Ontot sebelumnya mengemban jabatan sebagai Wakil Bupati Sanggau, selanjutnya sebagai Plt. Bupati Sanggau. Dilantiknya Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau menggantikan Paolus Hadi, S,IP, M.Si yang beberapa waktu lalu telah mengundurkan diri sebagai Bupati Sanggau untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI Dapil II Kalimantan Barat. 

Diangkatnya Yohanes Ontot menjadi Bupati Sanggau pada sisa masa jabatan 2019-2024 berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3 - 438 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sanggau dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

"Kepada Saudara yang telah dilantik sebagai Bupati Sanggau sisa masa Jabatan 2019-2024, Saya berpesan agar menjadikan amanah ini sebagai ladang ibadah dan pengabdian yang terbaik bagi Kabupaten Sanggau," kata Pj Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Disamping itu, dirinya mengajak seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Sanggau untuk terus mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dengan terus memelihara dan menjaga suasana yang aman dan kondusif untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

"Saya percaya bahwa berdasarkan pengalaman Saudara selama mendampingi saudara Paolus Hadi, SIP, M.Si yang menjabat Bupati Sanggau sejak 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2023, sudah barang tentu kemampuan dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Sanggau hingga akhir masa jabatan di 17 Februari 2024, tidak perlu saya ragukan lagi," tutur Harisson.

Terakhir Harisson juga menekankan, agar setiap Kepala Daerah untuk memperhatikan beberapa arahan khusus dari Bapak Presiden.

"Kalau arahan khusus Bapak Presiden itu, pertama mengendalikan inflasi di daerah, kemudian menekan angka stunting, menekan angka kemiskinan ekstrem, menekan angka pengangguran terbuka, kemudian percepatan investasi dan mempermudah perizinan, jadi itu yang harus benar-benar kita perhatikan," tegasnya.

Untuk diketahui, Drs. Yohanes Ontot, M.Si yang akrab disebut pak Ontot, lahir di Sanggau pada 11 Januari 1961 dan beragama Katolik. Ia menikah dengan Yohana Kusbariah. Pak Ontot mengenyam pendidikan di APDN Pontianak pada tahun 1986 dan IIP Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tahun 1991, serta memperoleh S2 dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2011.

Karir di dunia politik sudah tak diragukan lagi, Yohanes Ontot mengambil langkah untuk maju sebagai Wakil Bupati Sanggau dan melenggang mulus menjadi orang nomor dua di Kabupaten Sanggau tersebut dengan menjabat selama dua periode, 10 tahun berdampingan dengan Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.Ip, M.Si. Selama masa kepemimpinannya sebagai wakil Bupati, beliau memiliki pengalaman yang luar biasa dalam manajemen pemerintahan daerah.

Pj Gubernur Kalbar Lantik Yohanes Ontot sebagai Bupati Sanggau. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Beberapa prestasi kolaborasi antara Drs. Yohanes Ontot, M.Si dengan Poulus Hadi, S.Ip, M.Si dalam hal memadukan kekuatan. Paolus Hadi, S.Ip, M.Si seorang politisi dengan wakil bupati yang merupakan seorang birokrat juga sebagai seorang politisi, sehingga keduanya bisa menahkodai kapal besar kabupaten Sanggau selama hampir 10 tahun ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan.(rfa)

Insiden Tembakan di Perkebunan Sawit, Polisi Ketapang Terluka

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Insiden Tembakan di Perkebunan Sawit, Polisi Ketapang Terluka

Pelaku Pencurian Sawit Menembak Anggota Polisi di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

KETAPANG - Anggota Ditsamapta Polda Kalimantan Barat berusia 23 tahun dengan inisial RD mengalami luka tembak di sekitar pelipis mata kanannya saat sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT Cargill di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

Peristiwa penembakan ini terjadi ketika RD bersama dengan asisten kebun dan satpam PT Cargill sedang berusaha mengamankan terduga pelaku pencurian buah sawit di area perkebunan perusahaan tersebut pada hari Selasa (06/02/2024).

Kronologi kejadian tersebut dijelaskan oleh Kasi Humas Polres Ketapang, AKP Sumiadinata, melalui siaran persnya, "Bripda RD bersama asisten kebun dan satpam pun langsung mengecek di lokasi yang dimaksud dan menemukan 3 orang terduga pelaku sedang memuat buah sawit kedalam sebuah mobil Avanza berwarna putih."

Setelah terpergok oleh RD, ketiga pelaku mencoba melarikan diri. RD berusaha mengejar terduga pelaku berinisial JE yang berusaha kabur ke dalam area kebun. 

Saat melakukan pengejaran, RD ditembak oleh pelaku JE menggunakan senjata rakitan, namun beruntung tembakan tersebut tidak mengenai sasaran. 

Namun, pelaku JE yang sempat terjatuh kembali menembak RD, kali ini mengenai pelipis mata sebelah kanan.

Sumiadinata menambahkan, "Setelah terkena tembakan, Bripda RD masih sempat mengamankan pelaku JE dan membawa pelaku ke kantor kebun PT Cargill. 

Saat ini, Bripda RD sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun. 

Pelaku JE dan beberapa barang bukti telah diamankan di Polsek Manis Mata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut."

Upaya Terus-Menerus, Penanaman Pohon di Kalimantan Barat

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Upaya Terus-Menerus, Penanaman Pohon di Kalimantan Barat

Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama PJ. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., memimpin acara penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara, pada Rabu (7/2/2024).

Penanaman pohon secara serentak pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023 dan 14 Januari 2024. 

Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Hal ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk menanam pohon di seluruh wilayah Indonesia selama musim hujan.

Dalam sambutannya, PJ. Gubernur Harisson menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan penanaman pohon ini, termasuk para murid SMP dan SMA. 

"Sudah saatnya kita mulai lagi menanam, ditanam terus, dan dekatkan ke generasi muda agar mereka tumbuh dengan kecintaan dan kemauan untuk memelihara alam ini dengan menanam pohon. Kita juga harus giat menanam," ujarnya.

Tidak hanya itu, PJ. Gubernur juga mengajak stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk terus aktif dalam penanaman pohon di mana pun berada. 

Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Setelah tertanam, jangan sampai ditinggal begitu saja. Harus dievaluasi, apakah pohon yang ditanam hidup atau tidak. Jika ada yang mati, harus ditanam kembali. Ini tanggung jawab bersama. Mari kita evaluasi bersama-sama," tambahnya.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK, Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc., juga menyatakan harapannya terhadap aksi nyata ini dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. 

"Pohon termasuk yang sangat potensial untuk menyerap emisi karbon. Oleh karena itu, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," ungkapnya.

Luas lokasi penanaman saat ini mencapai 2 hektar, dengan berbagai jenis bibit seperti Matoa, Nangka, Ketapang, Durian, Pulai, Jelutung, Jengkol, dan Cempedak, dengan total sekitar 1200 batang yang berasal dari persemaian permanen dan bibit produktif.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, dilakukan juga penandatanganan prasasti peresmian Hutan Sekolah SMP Negeri 29 Kota Pontianak sebagai implementasi dari program lingkungan hijau merdeka menanam pohon.

Penanaman pohon secara serentak untuk memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Hutan Sekolah SMP N 29 Pontianak Utara. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK, Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc., PJ. Wali Kota Pontianak, Direktur Utama Bank Kalbar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Menjelang Pemilu 2024, Polda Kalbar Kembali Tegaskan Netralitas Polri

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Menjelang Pemilu 2024, Polda Kalbar Kembali Tegaskan Netralitas Polri

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK. M.M.

PONTIANAK - Kapolda Kalbar kembali menegaskan komitmen Polri untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Umum 2024.Rabu (07/02/2024)

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto S.IK.M.H melalui Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK. M.M  menyampaikan bahwa pentingnya netralitas Polri dalam menjaga integritas dan keamanan selama proses pemilu. Dengan semakin dekatnya waktu  menuju  hari pencoblosan, Polda Kalbar menjamin kepada masyarakat bahwa Polri akan bersikap Netral  dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Polda Kalbar berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa seluruh anggota Polri harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis," tegas Kombes Pol. Raden Petit Wijaya.

Lebih lanjut, Kombespol Petit menjelaskan bahwa netralitas Polri sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan diperkuat dengan Surat Telegram Kapolri kepada seluruh jajaran Polri.

Ia menyebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) sebagai dasar hukum yang menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Selain undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B juga melarang anggota Polri melakukan kegiatan politik praktis. Begitu pula dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H yang menetapkan bahwa setiap pejabat Polri wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.

Kemudian diperkuat dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/246/III/OPS.1.3/2022 yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2022 tentang Peofesionalisme dan Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik. Ujarnya.

Kabidhumas  juga menyampaikan bahwa telah melskukan  Langkah-langkah untuk memastikan netralitas dalam Pemilu 2024 dengan beberapa kegiatan  diantaranya :

- Sosialisasi kepada seluruh anggota Polri tentang pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu.

- membentuk tim untuk mengawasi dan menindak anggota Polri yang terbukti tidak netral.

- Menjaga dan memantapkan  integritas seluruh anggota Polri sebagai komitmen untuk menjaga netralitas.

-Memaksimalkan  media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya netralitas Polri dalam Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut Kabidhumas Polda Kalbar juga menekankan bahwa Polri telah melakukan sosialisasi intensif melalui platform media sosial dan media online agar anggotanya memahami batasan-batasan yang harus dijaga. Hal ini termasuk larangan menampilkan simbol-simbol peserta pemilu dalam foto-foto mereka.

"Upaya ini diimplementasikan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, serta memastikan jalannya Pemilu yang tertib, aman, sejuk, dan bermartabat. kabid menambahkan bahwa sanksi tegas menanti bagi anggota yang melanggar aturan, seiring dengan komitmen Polri untuk menjaga netralitasnya" Ujar Kabidhumas.

Mari bersama-sama menjaga demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Polda Kalbar bersama TNI, Pemda dan stakeholder lainnya telah  siap  sepenuhnya untuk mengawal dan mengamankan  agenda  Pemilu 2024 di Kalimantan Barat.

Kawanan Maling TBS di Ketapang Tembak Polisi Saat Ketahuan Hendak Curi

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Kawanan Maling TBS di Ketapang Tembak Polisi Saat Ketahuan Hendak Curi

Kawanan Maling TBS di Ketapang Tembak Polisi Saat Ketahuan Hendak Curi.

KETAPANG - Kejadian tak terduga dialami polisi bernama Bripda Ragha (RD) yang terkena tembakan senpi (Senjata Api) rakitan milik kawanan pencuri Tandan Buah Segar (TBS) sawit di kawasan PT MAI Cargil grup di keramatan Manis Mata Ketapang. Bripda Ragha alami luka di pelipis mata kanan.

Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian melalui Kasi Humas Polres Ketapang AKP Sumiadinata mengatakan, peristiwa  itu terjadi pada Selasa (06/02/24).

Ceritanya, saat Bripda Ragha melaksanakan patroli rutin pemantauan area kebun sawit bersama asisten kebun dan satpam mendapat info ada aksi upaya pencurian TBS di area kebun blok L50,.

"Bripda RD bersama asisten kebun dan satpam pun langsung mengecek di lokasi yang di maksud dan menemukan 3 orang terduga pelaku sedang memuat buah sawit kedalam sebuah mobil Avanza bewarna putih" kata Sumiadinata, Rabu (07/02/2024). 

Seterusnya, begitu mengethaui aksi pencurian tersebut terpergok, ketiga maling itu pun berusaha kabur. Bripda RD sendiri mencoba mengejar terduga pelaku berinisial JE yang berusaha lari kedalam area kebun. 

Saat melakukan pengejaran itulah Bripda RD sempat ditembak oleh pelaku JE menggunakan senjata rakitan namun tidak kena. 

Tak sampai disitu, pelaku JE yang sempat terjatuh kembali menembak Bripda RD dan mengenai pelipis mata sebelah kanan. 

Tak patah semangat, kejar-kejaran antara pun terjadi hingga akhirnya JE berhasil ditangkap dan diamankan sementara di kantor perusahaan. 

Sementara itu, kondisi Bripda Regha saat ini sudah dapat perawatan medis di RS Imanuddin kota Pangkalan Bun Kalteng.

"Beberapa barang bukti sudah diamanakan di Polsek Manis Mata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucap Sumiadinata.

Penulis: Muzahidin

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Perwacitra Berinovasi demi Kesejahteraan Masyarakat

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Perwacitra Berinovasi demi Kesejahteraan Masyarakat

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut dengan hangat kunjungan silaturahmi dari Ketua Perkumpulan Wanita Cinta Tanah Air (Perwacitra) Provinsi Kalbar, Hermiati, bersama Pengurusnya, di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut dengan hangat kunjungan silaturahmi dari Ketua Perkumpulan Wanita Cinta Tanah Air (Perwacitra) Provinsi Kalbar, Hermiati, bersama Pengurusnya, di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Kalbar pada hari Selasa (6/1/2024).

Perwacitra, sebuah organisasi yang telah berdiri sejak tanggal 18 Desember 2020, telah melangkah selama empat tahun. 

Organisasi ini telah menjadi rumah bagi sekitar 100 anggota, dan pada tahun 2022, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perwacitra memperluas jaringannya dengan membentuk dua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Kemudian, pada tahun 2023, DPW mengembangkan lagi dengan membentuk DPD di Kabupaten Mempawah. 

Terus bergerak maju, pada tanggal 26 Januari 2024, DPD Kota Pontianak berhasil mengembangkan 6 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Kota Pontianak.

Pj. Gubernur, dalam tanggapannya terhadap organisasi ini, menegaskan pentingnya pendaftaran setiap organisasi di Kalbar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalbar.

"Jadi organisasi ibu-ibu ini harus sudah terdaftar di Kesbangpol Kalbar, jika sudah terdaftar Pemerintah dapat membantu organisasi tersebut berupa dana hibah," ujar Harisson.

Dia menekankan bahwa organisasi yang menerima bantuan dari pemerintah, seperti dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus memiliki program terencana dari tahun sebelumnya, sehingga dana yang diberikan dapat digunakan dengan efisien.

"Jika kami (Pemerintah Provinsi) memberikan bantuan hibah, itu bertujuan untuk memberikan modal kepada suatu organisasi dalam membantu masyarakat dan mencapai laba operasional bagi organisasi tersebut," tambahnya.

Harisson juga mendorong Pengurus Perwacitra untuk berinovasi dalam merancang program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Organisasi harus aktif dalam membantu masyarakat, seperti yang sedang kita lakukan dalam upaya menurunkan angka stunting. Perwacitra dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat konten sosialisasi tentang penanganan stunting atau edukasi gizi, dan menyebarkannya kepada masyarakat," pintanya.

Terakhir, ia memberikan apresiasi kepada organisasi masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah wanita ini, karena peran aktif mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Suatu lembaga harus bisa berinovasi terutama dalam membantu masyarakat. Saya berharap organisasi di Kalbar yang dibentuk oleh masyarakat, mampu memberikan bantuan dan manfaat yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Perwacitra Provinsi Kalbar, Hermiati, menjelaskan bahwa meskipun organisasi yang dipimpinnya telah berjalan selama empat tahun, proses pengurusan berkas untuk terdaftar di Kesbangpol baru dilakukan pada tahun ini.

"Kita sebenarnya sudah berdiri selama 4 tahun, tetapi karena baru tahun ini berkas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia keluar, maka baru tahun ini kami melengkapi berkas untuk pendaftaran di Kesbangpol agar diakui oleh Pemerintah Provinsi," ungkapnya.

Hermiati juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Gubernur dan secara langsung memperkenalkan organisasi Perwacitra.

"Kami menghadap Bapak Gubernur untuk memperjelas status kami dan diakui oleh Pemerintah Provinsi serta terdaftar di Kesbangpol Kalbar. Dengan pengakuan ini, kami berharap dapat mendapatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang," tandasnya.

Pj Gubernur Harisson Pimpin Pertemuan Kebijakan Ekonomi Kalimantan Barat

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Pj Gubernur Harisson Pimpin Pertemuan Kebijakan Ekonomi Kalimantan Barat

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) . (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Selasa, (6/2/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos. M.Si., serta Pejabat Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Harisson menyatakan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi-instansi vertikal lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Sekarang ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merapatkan barisan berkolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Mereka ini sebenarnya berkolaborasi dengan kita dalam rangka Pemerintah menerima masukan-masukan dari Perbendaharaan, Bea Cukai, OJK, Bank Indonesia, dan instansi lainnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi atau hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat." jelasnya.

Harisson juga menyoroti pentingnya persiapan untuk mengatasi masalah yang tak terduga yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. 

"Dengan kita bicarakan ini, bisa mencari jalan keluar apabila ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan ekonomi maupun terus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," jelasnya.

Lebih lanjut, Harisson menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mencegah stagnasi. 

"Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari hilirisasi industri, produk pangan pertanian, memacu UMKM, dan Pariwisata. Kira-kira fokusnya disitu," ujarnya.

Sebelum pertemuan ini dilaksanakan, telah ada koordinasi virtual yang membahas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (SATGAS) KPK RI, Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi secara langsung ke depannya. 

"Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini baru saja, kita berharap bahwa nanti ada perbaikan - perbaikan terutama di sisi indeks persepsi korupsi, kemudian terkait dengan survei integritas," ungkap Kasatgas KPK RI, Wahyudi. 

"Perlu kami sampaikan secara umum bahwa di wilayah Kalimantan Barat untuk capaian MCP di Tahun 2023 sebenarnya cukup relatif baik tetapi memang kita harus akui bersama ada beberapa wilayah yang secara umum ada capaiannya yang meningkat atau ada juga capaiannya yang sampai dengan saat ini juga bertahan dan ada beberapa wilayah yang capaiannya juga turun."

Situasi Harga Sembako di Sekadau Tetap Stabil Jelang Imlek 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Situasi Harga Sembako di Sekadau Tetap Stabil Jelang Imlek 2024

Sidak di tiga pasar di Jalan Pasar Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

SEKADAU - Menjelang Perayaan Imlek Tahun 2024, situasi harga kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) di pusat Ibukota kabupaten Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir menunjukkan kestabilan yang menggembirakan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro serta Kecil (Disperindagsar) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga pasar di Jalan Pasar Kapuas, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.

Sidak di tiga pasar di Jalan Pasar Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Sekda Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, menyampaikan kelegaannya atas situasi ini, "Alhamdulillah, harga kebutuhan sembako menjelang perayaan Imlek tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Selain itu, stok sembako juga tersedia dengan cukup memadai."

Dari hasil sidak di Pasar Kapuas Hilir, Pasar Sayur, dan Pasar Hulu, terlihat bahwa harga kebutuhan sembako tetap stabil dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Aktivitas masyarakat di ketiga pasar tersebut juga terlihat tidak mengalami peningkatan yang berarti. 

"Warga yang berbelanja tidak terlalu banyak karena perayaan Imlek masih tiga hari lagi," tambah Sekda Kabupaten Sekadau.

Sidak di tiga pasar di Jalan Pasar Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekda Kabupaten Sekadau, Ir. Mohammad Isa, M. Si, Asisten II Pemerintah Kabupaten Sekadau yang juga menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Kepala Dinas Pertanian Bapak Drs. Sandai, M. Si, Kepala Dinas Perdagangan Ibu Novita, S.P., M.M., Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Bapak Wilibertus, SE, Kabag Perdagangan Bapak Kosmas, Kabid Perdagangan Y. Sudarsono, SE., Kasat Intelkam Polres Sekadau, Iptu Didik Darman Putra, ST. M.Si., Kanit 2 Sat Intelkam Polres Sekadau, staf Dinas Prindakop Kabupaten Sekadau, Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, dan Anggota Satpol PP Kabupaten Sekadau.

Pemprov Kalbar Siapkan Anggaran 19 Miliar Rupiah untuk Proyek Dermaga

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar Siapkan Anggaran 19 Miliar Rupiah untuk Proyek Dermaga

Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempersiapkan langkah-langkah untuk mengakselerasi sejumlah proyek strategis daerah yang terancam mundur dari jadwal pelaksanaannya. 

Salah satu proyek yang menjadi fokus utama adalah Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya yang dijadwalkan untuk dilakukan pada Tahun Anggaran 2024.

Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Pemerintah provinsi telah memperhatikan proyek strategis daerah ini sejak tahun 2021, dan kami akan segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Proyek ini telah memasuki tahap perencanaan, dan kami berharap pembangunan dapat dimulai tanpa adanya hambatan," ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, usai melakukan peninjauan di lokasi proyek pada hari Selasa (6/2/2024).

Sebelum melakukan peninjauan, Mohammad Bari telah menerima paparan secara rinci mengenai proyek strategis daerah tersebut. 

"Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai instansi terkait untuk membahas proyek ini secara mendalam. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ini mencapai 19 miliar rupiah, termasuk dana pendamping dari APBD sebesar 1,4 miliar rupiah," jelasnya.

Bari menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai OPD terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek ini. 

"Kami perlu menyatukan persepsi dan bersinergi dengan semua pihak terkait agar pelaksanaan proyek ini berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Bari menjelaskan bahwa pembangunan dermaga ini akan memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah melalui sektor pelayanan pelabuhan. 

"Dengan adanya dermaga ini, kami berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelabuhan. Dermaga ini juga akan melayani kapal angkutan antar kabupaten yang berada di bawah kewenangan provinsi," ujarnya.

"Kami berharap dengan adanya dermaga ini, semua kapal angkutan antar kabupaten/kota dapat bersandar di sini, menggantikan pelabuhan Senghie yang digunakan sementara ini," tutupnya.

Tim Asistensi Polda Kalbar Kunjungi Polres Kubu Raya

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Tim Asistensi Polda Kalbar Kunjungi Polres Kubu Raya

Polres Kubu Raya menerima kedatangan Tim Asistensi dan Monitoring dari Polda Kalbar dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Mantap Brata Kapuas tahun 2023-2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

KUBU RAYA - Polres Kubu Raya menerima kedatangan Tim Asistensi dan Monitoring dari Polda Kalbar dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Mantap Brata Kapuas tahun 2023-2024. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Lt 2 Polres Kubu Raya yang terletak di Jalan Mayor Alianyang, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya pada Selasa (6/2/24) pukul 10.00 WIB.

Tim tersebut dipimpin oleh Karo SDM Polda Kalbar, Kombes Pol Sugiarto, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh para Kasatgas dan perangkat Operasi Terpusat Kepolisian "Mantap Brata Kapuas Tahun 2023-2024" dari Polres Kubu Raya.

Polres Kubu Raya menerima kedatangan Tim Asistensi dan Monitoring dari Polda Kalbar dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Mantap Brata Kapuas tahun 2023-2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

Dalam sambutannya, Karo SDM Polda Kalbar Kombes Pol Sugiarto, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan peran Polri sebagai garda terdepan dalam mengamankan pemilu. 

"Saya menghimbau dan saya ingatkan, agar menjaga netralitas kita sebagai Polri dalam Pemilu 2024. Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan dan pelayanan terhadap masyarakat dan kita semua wajib mengikuti situasi perkembangan Pemilu 2024 ini dan memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat, sehingga situasi Kamtibmas di Kabupaten Kubu Raya khususnya tetap kondusif," kata Sugiarto.

Dia juga menekankan pentingnya melakukan groundcheck untuk memastikan keamanan personil mulai dari logistik pemungutan suara, lokasi TPS, hingga kantor-kantor instansi terkait. 

"Lakukan peningkatan pengawasan secara berjenjang, sehingga dapat diketahui kendala personil di lapangan dan dapat segera diantisipasi dengan cepat," tambahnya.

Selanjutnya, Pamatwil Polda Kalimantan Barat melakukan pengecekan Posko Operasi Terpusat Mantap Brata Kapuas 2023-2024 Polres Kubu Raya.

Kapolres Kubu Raya AKBP Wahyu Jati Wibowo, melalui Wakapolres Kubu Raya KOMPOL Hilman Malaini, mengatakan bahwa kedatangan Tim Asistensi Polda Kalbar bertujuan untuk memeriksa sekaligus memonitor kesiapsiagaan Polres Kubu Raya dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kesiapsiagaan tersebut mencakup pengecekan Posko Operasi Terpusat Mantap Brata Kapuas 2023-2024 Polres Kubu Raya dan pengamanan personil, termasuk pengamanan logistik pemungutan suara hingga personil di lokasi TPS," ucap Hilman.

Hilman menegaskan komitmen Polres Kubu Raya untuk menjunjung tinggi netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

"Dalam hal ini penekan Pak Karo SDM selaku Pamatwil, Polri wajib menjaga Netralitas, dimana kami Polres Kubu Raya menjunjung tinggi Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sesuai hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia," tegas Hilman.

Pemprov Kalbar Gelar Rakor Pemantapan Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar Gelar Rakor Pemantapan Pemilu 2024

Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di hotel Mercure Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di hotel Mercure Pontianak pada Selasa (6/2/2024). 

Rakor ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., yang secara resmi memukul gong bersama seluruh unsur Forkopimda Kalimantan Barat di hadapan semua peserta undangan.

Sebelum acara inti dimulai, penampilan kesenian Tari Melayu Tundang Mayang dari Sanggar Pusaka Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, turut memeriahkan suasana pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Kalbar Harisson menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung kelancaran Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024. 

Ia menyatakan, "Tentu hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemprov Kalbar dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, baik melalui dukungan ketersediaan anggaran dan memfasilitasi kelancaran selama berlangsung kegiatan Pemilu dan Pilkada."

Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2024 kepada Kodam XII Tanjungpura dan Kepolisian Daerah Kalbar. 

Harisson berharap penandatanganan Naskah Perjanjian ini dapat meningkatkan kerjasama dalam menjaga serta mensukseskan kegiatan Pilkada di Kalimantan Barat.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, menekankan pentingnya menjaga agar kegiatan Pemilu dan Pilkada berjalan aman dan jurdil. 

"Tahapan dan rangkaian Pemilu serentak ini sudah kian mendekati hari akhir masa kampanye, tentu ini harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga agar tidak menjadi kegiatan kontraproduktif sehingga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat." katanya.

Brigjen Pol. Pipit Rismanto juga menegaskan bahwa jajaran Polda Kalbar telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk penyelenggaraan Pemilu yang lancar dan aman. 

Seluruh jajaran Polda Kalbar telah melakukan langkah-langkah persiapan termasuk melalui Operasi Mantap Brata Kapuas 2023-2024 dengan melibatkan sekitar 7.440 personil.

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, menekankan pentingnya komitmen dan kerjasama dalam mengawal jalannya pesta demokrasi. 

Dia mengatakan bahwa jajarannya memiliki tugas yang kompleks dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, namun mereka bertekad memastikan kelancaran Pemilu di kedua wilayah tersebut.

Pangdam XII Tanjungpura juga menegaskan peran TNI dalam mendukung distribusi logistik Pemilu hingga ke pelosok daerah Kalbar, serta memastikan kelancaran jalannya Pemilu melalui berbagai kegiatan seperti apel Gelar Pasukan dan pendorongan logistik dari KPU.

Dengan sinergi dan kerjasama yang dibangun oleh semua pihak terkait, diharapkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis, serta menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi bagi Indonesia dan Kalimantan Barat.

Wakapolda Kalbar Optimis Dengan Kesiapan Personel, Pemilu 2024 Aman dan Lancar

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Wakapolda Kalbar Optimis Dengan Kesiapan Personel, Pemilu 2024 Aman dan Lancar

Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Roma Hutajulu,S.I.K.,M.Si, memimpin kegiatan pengecekan dan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang Graha Khatulistiwa Mapolda Kalbar. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Roma Hutajulu,S.I.K.,M.Si, memimpin kegiatan pengecekan dan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang Graha Khatulistiwa Mapolda Kalbar, Selasa (06/02/2024).

Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK., M.M saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh Irwasda Polda Kalbar, Para Kasatgas OMB, Para kasubsatgas dan seluruh personel yang akan diturunkan ke lapangan untuk menjaga dan mengamankan TPS.

Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Roma Hutajulu,S.I.K.,M.Si, memimpin kegiatan pengecekan dan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang Graha Khatulistiwa Mapolda Kalbar. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

"Kegiatan Pengecekan dan Pengarahan oleh Bapak Wakapolda Kalbar ini adalah merupakan kesiapan pada personel yang nantinya terlibat PAM di TPS yang ada diseluruh Jajaran Polres yang ada pada Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat," kata Kabidhumas.

Wakapolda Kalbar dalam arahannya menekankan beberapa hal penting kepada personel, antara lain:

"Agar memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan TPS, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal."

"Menjaga netralitas dan profesionalisme. Personel harus menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, hindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat."

"Sigap dan tanggap dalam menghadapi situasi yang kondusif. Personel harus selalu sigap dan tanggap dalam menghadapi situasi di lapangan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat."

"Pedomani SOP yang berlaku dan jangan ada personil yang membawa Senjata Api."

"Bangun kerjasama antar instansi di lapangan, baik dengan Instansi lain maupun dengan masyarakat, dengan adanya kerjasama yang harmonis maka akan mempermudah kinerja kita di lapangan."

Wakapolda Kalbar juga mengingatkan kepada personel untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Untuk Personel yang terlibat dalam Pengamanan TPS diharapkan menjaga stamina dan kesehatan. Kita siapkan uang makan, uang saku, dan Vitamin selama pengamanan ini, diharapkan digunakan dengan sebaik mungkin," kata Wakapolda Kalbar.

"Untuk personel yang terlibat juga segera Download Aplikasi SOT Presisi guna mendukung pelaporan langsung dan bisa dimonitor oleh pimpinan secara langsung bagaimana situasi dan kondisi di lapangan."

Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Roma Hutajulu,S.I.K.,M.Si, memimpin kegiatan pengecekan dan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang Graha Khatulistiwa Mapolda Kalbar. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)

Kegiatan pengecekan dan pengarahan ini merupakan bagian dari persiapan Polda Kalbar dalam mengamankan semua tahapan Pemilu 2024. 

Diharapkan dengan kegiatan ini, personel dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Kampanye Dilarang Selama Masa Tenang Pemilu 2024, Tegas KPU Singkawang

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Kampanye Dilarang Selama Masa Tenang Pemilu 2024, Tegas KPU Singkawang

Kegiatan Sosialisasi masa tenang Pemilu yang di laksanakan oleh KPU Singkawang dihadiri oleh partai politik, tim kampanye pasangan calon Presiden maupun Wakil Presiden 1,2 dan 3, di Singkawang, Selasa (6/2/2024). ANTARA/HO-Rudi.

SINGKAWANG - Komisioner KPU Singkawang, Ayu Gintari, menegaskan bahwa pihaknya tengah gencar menyosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden serta wakil presiden selama masa tenang jelang Pemilu 2024.

"Dalam kegiatan ini, kami menekankan bahwa selama masa tenang, tidak boleh ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu," ujar Ayu di Singkawang pada hari Rabu.

Selain melarang kegiatan kampanye, KPU Singkawang juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk menjaga ketertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tersebar di jalanan mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024.

"Kami mengajak peserta pemilu untuk menjaga ketertiban APK masing-masing," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, KPU Singkawang juga menginformasikan bahwa Rabu (7/2) merupakan hari terakhir untuk mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan 4 kategori.

"Dengan adanya sosialisasi ini, jika masih ada masyarakat yang ingin mengurus pemindahan hak pilih dengan 4 kategori tersebut, kami tunggu di PPS (kelurahan), PPK (kecamatan), atau Kantor KPU Kota Singkawang hingga Rabu pukul 23.59 WIB," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang, Sumastro, turut membuka sesi sosialisasi tentang tahapan masa tenang Pemilu 2024 serta batas akhir pelayanan pemindahan hak pilih.

"Masuknya masa tenang akan ditandai dengan penghilangan APK," jelas Sumastro.

Sumastro menekankan pentingnya partisipasi partai politik peserta pemilu dan para calon legislatif dalam membersihkan APK tersebut.

"Diharapkan partai politik peserta pemilu, termasuk calon legislatif, ikut serta dalam membersihkan APK yang mereka pasang. Jika caleg yang bersangkutan yang memasangnya, APK tersebut bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan," katanya.

Sumastro juga menambahkan bahwa jika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pembersihan, APK tersebut akan langsung diangkut untuk didaur ulang.

By: Antara/Rendra Oxtora

Editor: Yakop

Gunakan Foto Lama, Polres Sintang Minta Klarifikasi Lokasi dalam Pemberitaan PETI

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Gunakan Foto Lama, Polres Sintang Minta Klarifikasi Lokasi dalam Pemberitaan PETI

Kasat Reskrim IPTU Wendi Sulistiono, S.I.K. (Foto: Istimewa)

SINTANG - Pihak Polres Sintang, khususnya Kasat Reskrim IPTU Wendi Sulistiono, S.I.K, mengecam keras pemberitaan terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang yang dirilis oleh beberapa media. Mereka menyayangkan informasi yang disajikan dalam berita tersebut tidaklah jelas dan hanya menciptakan kehebohan di kalangan warga netizen.

"Didalam berita juga tidak ada disebutkan. Jangan menggiring opini yang tidak jelas. Kita juga sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan PETI," ungkap Kasat Reskrim Polres Sintang pada hari Selasa pagi (06/02/2024).

Kasat Reskrim Polres Sintang menekankan pentingnya para awak media untuk melakukan pengecekan yang teliti dan mengkonfirmasi kebenaran informasi sebelum mempublikasikannya. Ia juga mengajak untuk melaporkan informasi yang valid dengan menyertakan lokasi yang jelas kepada pihak kepolisian.

"Apabila ada info silahkan laporkan ke kami dengan lokasi yang jelas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Satgas DPW FRN Counter Polri Kalbar, Christian Bostang Hutagaol, SH juga mengecam pemberitaan tersebut. Ia menyoroti penggunaan foto yang dianggap sebagai foto lama dalam pemberitaan tersebut.

"Saya berharap kawan-kawan media agar dalam membuat pemberitaan jangan membuat berita opini. Kita sebagai awak media harus menjunjung tinggi profesionalitas kita sebagai wartawan. Karena pemberitaan tersebut juga lokasinya tidak jelas di Sintang dimananya. Apalagi berita itu kok katanya kan tidak jelas sumber informannya," ungkap Bostang.

Dirinya berharap agar masalah ini segera diselesaikan dengan solusi terbaik tanpa memperpanjang polemik.

Sukses! Tim Berang-berang Polsek Pontianak Timur Ungkap Kasus Curanmor

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Sukses! Tim Berang-berang Polsek Pontianak Timur Ungkap Kasus Curanmor

Tim Berang-berang Polsek Pontianak Timur telah berhasil mengungkap kasus curanmor.

PONTIANAK - Tim Berang-berang Polsek Pontianak Timur telah berhasil mengungkap kasus curanmor yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. 

Kasus ini dimulai dari laporan seorang korban yang mengalami kehilangan sepeda motor, sebuah Yamaha Mio Soul GT warna Merah, yang diparkir di teras rumah dengan kunci masih tertancap di dalamnya. 

Korban menyadari kehilangan tersebut saat hendak menggunakan sepeda motor tersebut dan segera melaporkannya ke Polsek Pontianak Timur.

Dengan menggali informasi dari korban dan saksi, tim melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengumpulkan jejak dan informasi terkait keberadaan pelaku. 

Identitas pelaku, yang telah dikantongi oleh petugas, teridentifikasi berada di kawasan Kampung Beting Pontianak Timur.

Petugas segera bergerak ke lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Saat penangkapan dilakukan, pelaku berusaha melarikan diri. 

Namun, petugas dengan tegas dan terukur mencegah pelarian tersebut untuk mengamankan pelaku.

Dari pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap pelaku berinisial MA (57) serta mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban.

Kapolsek Pontianak Timur, AKP. Hery Purnomo, S.E., M.A.P., menyatakan, "Menurut keterangan pelaku, dia baru melakukan pencurian ini sekali, namun penyidik akan terus mendalami kasus ini untuk mengetahui apakah pelaku pernah melakukan tindakan serupa di tempat lain. 

Pelaku akan kami jerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun."

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menyimpan atau memarkirkan kendaraan bermotor, agar terhindar dari para pelaku kejahatan yang selalu memanfaatkan kesempatan. Kami siap menjaga keamanan serta bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan di wilayah Pontianak Timur." tambahnya.

Upaya Bupati Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Upaya Bupati Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan meresmikan gedung SDN 06 Tekalong, Kecamatan Mentebah wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Prokopim Setda Kapuas Hulu (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Fransiskus Diaan, menyoroti pentingnya pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik di wilayah tersebut. 

Ia menyampaikan harapannya kepada tenaga pendidik atau guru untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal.

"Guru harus benar-benar mengutamakan peserta didik serta memperhatikan kebutuhan belajar mereka," ujarnya setelah meresmikan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kapuas Hulu, pada hari Selasa.

Diaan menekankan bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, guru perlu terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. 

Menurutnya, guru tidak hanya sebatas mengajar, melainkan juga harus terus mengembangkan kompetensi.

"Guru yang tidak kompeten tidak akan mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dampaknya, peserta didik pergi ke sekolah setiap hari, tetapi tidak belajar apa-apa," tambahnya.

Diaan juga mencatat bahwa penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah pada tahun 2023, padahal PMM dapat menjadi sarana bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi.

"Harus ada keseimbangan antara mengajar dan belajar," tegasnya.

Bupati berpendapat bahwa perubahan kurikulum bukan hanya tentang administrasi pembelajaran, melainkan juga perubahan paradigma dalam tugas guru, yang mencakup mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.

Karenanya, Diaan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu untuk memberikan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif kepada guru, sehingga peserta didik dapat menerima layanan pendidikan yang berkualitas.

Di samping itu, Diaan menekankan perlunya peraturan dan tata tertib yang efektif dalam membentuk karakter warga sekolah. 

Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, etis, dan adil.

"Saya juga minta masyarakat dan para orang tua untuk terus mendukung proses pembelajaran peserta didik, serta selalu menciptakan rasa aman dan nyaman," ungkap Fransiskus.

Warta: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Waspada Pelanggaran! Bawaslu Kubu Raya Siaga Masa Tenang Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Waspada Pelanggaran! Bawaslu Kubu Raya Siaga Masa Tenang Pemilu 2024

Gambar ilustrasi. Waspada Pelanggaran! Bawaslu Kubu Raya Siaga Masa Tenang Pemilu 2024.

KUBU RAYA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah mengambil langkah-langkah preventif guna mengantisipasi pelanggaran kampanye pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kubu Raya, Abdul, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan masa tenang.

Foto bersama Bawaslu Kubu Raya meluncurkan TPS rawan, di Sungai Raya. ANTARA/Rizki Fadriani.

"Dalam masa tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Kami akan segera mengimbau peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun," ujar Abdul di Sungai Raya, Selasa.

Abdul menjelaskan bahwa imbauan tersebut telah disampaikan melalui surat yang akan disosialisasikan kepada para peserta Pemilu 2024. 

Selain itu, Bawaslu Kubu Raya juga akan mendorong peserta pemilu untuk melakukan penertiban terhadap atribut pemilu dan alat peraga kampanye (APK) secara mandiri.

"Kami mengimbau peserta pemilu untuk melakukan penertiban sendiri terhadap APK yang dipasang, sehingga kami meminta mereka sendiri untuk melepaskannya," tambahnya.

Bawaslu Kubu Raya juga berencana untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), partai politik, Dinas Perhubungan, TNI/Polri, dan pihak lainnya untuk bersama-sama menangani atribut dan APK selama masa tenang.

Masa tenang Pemilu 2024 akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. 

Selama periode ini, para peserta pemilu dilarang keras untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada para pemilih untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka sebelum hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024.

Abdul menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan masa tenang akan ditindak sesuai dengan hukum pidana pemilu, termasuk pelanggaran seperti melakukan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Hukuman yang dapat dikenakan termasuk pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal sebesar Rp12 juta.

Warta: Antara/Rizki Fadriani

Editor: Yakop

2.702 APK dan Atribut Pemilu Dipastikan Tak Mematuhi Ketentuan di Kubu Raya

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

2.702 APK dan Atribut Pemilu Dipastikan Tak Mematuhi Ketentuan di Kubu Raya

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Abdul di Sungai Raya, Selasa (6/2/2024). (ANTARA/Rizki Fadriani)

KUBU RAYA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah menertibkan sebanyak 2.702 alat peraga kampanye (APK) dan atribut peserta pemilu yang melanggar aturan sejak dimulainya masa kampanye pada tanggal 28 November. 

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Abdul, menyatakan hal ini di Sungai Raya pada hari Selasa.

Menurut Abdul, APK dan atribut peserta pemilu yang telah ditertibkan termasuk baliho, umbul-umbul, spanduk, dan bendera yang dipasang secara melanggar ketentuan pemilu. 

Ia menjelaskan bahwa aturan pemilu melarang pemasangan APK dan atribut peserta pemilu di tempat-tempat seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung pemerintah, serta fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023.

Abdul juga menekankan bahwa pemasangan APK dan atribut peserta pemilu di median dan bahu jalan di sepanjang wilayah Kubu Raya merupakan pelanggaran Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum, yang juga harus ditindaklanjuti.

"Sanksi administrasi seperti pencabutan APK dan atribut pemilu diberlakukan bagi partai politik maupun calon anggota legislatif yang melanggar aturan," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa partai politik, pasangan calon presiden, dan calon anggota legislatif diizinkan untuk memasang APK dan atribut pemilu sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, asalkan memperoleh izin dari pemilik tempat dan mempertimbangkan aspek-etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

Bawaslu Kubu Raya telah menghimbau peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pemasangan APK dan atribut peserta pemilu. 

Mereka juga memberikan himbauan agar peserta pemilu menertibkan APK dan atribut peserta pemilu secara mandiri.

Kampanye Pemilu 2024 berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Di Kubu Raya, metode kampanye mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada khalayak umum, pemasangan APK di tempat umum, kampanye melalui media sosial, media cetak, media elektronik, rapat umum, dan kegiatan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Warta: Antara/Rizki Fadriani

Editor: Yakop