Polda Kalbar sita 27.167 gram sabu pada Mei-awal Juli

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

Polda Kalbar sita 27.167 gram sabu pada Mei-awal Juli

Polda Kalbar sita 27.167 gram sabu pada Mei-awal Juli. (ANTARA)

Pontianak - Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat menyita total 27.167,32 gram narkotika jenis sabu dalam pengungkapan delapan kasus peredaran narkotika selama periode Mei hingga awal Juli 2025.

"Dari serangkaian pengungkapan tersebut, petugas juga menyita 2.367 butir ekstasi yang hasil dari pengungkapan sabu dan ekstasi itu diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 222.072 jiwa dari dampak buruk narkoba," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Bayu Suseno di Pontianak, Rabu.

Bayu menyebut modus operandi yang digunakan para pelaku untuk menghindari deteksi petugas itu dengan melibatkan jasa pengiriman, sistem letak, dan transaksi online​​​. Para pelaku juga menggunakan kendaraan bermotor serta menyimpan barang bukti di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun rangkaian pengungkapan kasus itu pertama kali pada 9 Mei 2025 untuk tersangka berinisial F ditangkap di Jalan Gusti Hamzah, Pontianak, dengan barang bukti sabu seberat 1.598,63 gram. Berdasarkan pengakuannya, F diminta oleh A (dalam penyelidikan) untuk mengambil narkotika tersebut.

Kasus Kedua pada 19 Mei 2025 dengan tersangka A ditangkap di depan Rumah Makan D'Grill, Sungai Jawi, Pontianak, dengan barang bukti sabu seberat 946,80 gram. A mengaku disuruh oleh P (dalam penyelidikan) dan dijanjikan upah Rp2 juta.

Kasus Ketiga (14 Juni 2025) dengan tiga tersangka HU, MY, dan LNS yang ditangkap di wilayah Kubu Raya. Total barang bukti sabu yang disita seberat 469,02 gram. Transaksi dilakukan atas perintah K, T, dan M yang masih dalam penyelidikan.

Kasus Keempat (16 Juni 2025) dengan tersangka DSR yang ditangkap setelah mengirimkan paket berisi 228,75 gram sabu yang disamarkan dalam knalpot dan sokbreker motor. Paket tersebut diketahui akan dikirim ke Kalimantan Tengah.

Kasus Kelima (19 Juni 2025) dengan tiga tersangka PA (anak di bawah umur), FK, dan G yang ditangkap di Ambawang, Kubu Raya, dengan barang bukti sabu seberat 975,07 gram. FK mengaku mendapat perintah dari R (dalam penyelidikan) dan dijanjikan upah Rp15 juta.

Kasus Keenam (20 Juni 2025) dengan tersangka MR yang ditangkap di Komplek Pulau Mas, Pontianak Timur, dengan barang bukti 19.965,81 gram sabu dan 2.367 butir ekstasi yang disimpan di dalam mobil dan sepeda motor.

Kasus Ketujuh (24 Juni 2025) dengan tersangka HA yang ditangkap setelah melarikan diri ke hutan di Sungai Raya. Petugas menyita sabu seberat 962,76 gram dari dalam paperbag merah yang ditinggalkan pelaku.

Kasus Kedelapan (5 Juli 2025) dengan tersangka PB yang ditangkap di Jalan Pramuka, Kubu Raya, dengan barang bukti sabu seberat 2.020,48 gram. Ia mengaku mendapat barang dari G atas perintah B, dan dijanjikan upah Rp10 juta.

"Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 112 ayat (2) dan/atau Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp10 miliar ditambah sepertiga," tuturnya.

Dari total sabu yang disita, sebanyak 3.749,25 gram telah dimusnahkan, sedangkan sisanya sebanyak 23.418,07 gram disisihkan untuk pengujian dan persidangan. Jumlah ekstasi yang disisihkan sebanyak 2.359 butir dari total 2.367 butir.

"Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Kalbar dalam memberantas jaringan narkoba dan menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya laten narkotika," kata Bayu.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar dukung tata ruang laut untuk wujudkan ekonomi biru

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar dukung tata ruang laut untuk wujudkan ekonomi biru

Pemprov Kalbar dukung tata ruang laut untuk wujudkan ekonomi biru. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penataan ruang laut sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru dan percepatan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan di Kalbar.

"Kalbar siap berperan aktif dalam implementasi tata ruang laut yang mendorong pertumbuhan ekonomi biru serta pembangunan pesisir secara terencana dan inklusif," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas, sehingga melalui penataan ruang laut, pihaknya memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan mendorong percepatan pembangunan di daerah pesisir.

Ia menambahkan, tata ruang laut yang terintegrasi dengan tata ruang darat akan mempercepat konektivitas antarwilayah dan membuka akses baru untuk investasi di sektor perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, serta energi dan sumber daya mineral.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar tata ruang laut ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil," tuturnya.

Dengan potensi maritim yang besar, Pemprov Kalbar menargetkan penguatan zonasi laut berbasis kearifan lokal dan konservasi, serta mendorong perizinan usaha kelautan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Norsan menambahkan, saat mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa lalu (15/7), Kalbar berharap terbangun kolaborasi nasional dalam mewujudkan ekonomi biru yang menjadi salah satu pilar utama Indonesia Emas 2045.

Norsan menjelaskan, dalam arahannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penataan ruang laut yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung program ekonomi biru nasional.

Ia menyebut laut sebagai ruang strategis yang memiliki potensi ekonomi sangat besar, namun perlu dikelola secara hati-hati dan terencana agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan.

"Penataan ruang laut bukan sekadar zonasi, tapi merupakan upaya strategis yang melibatkan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.

Ia juga menyampaikan target KKP untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total luas perairan Indonesia pada 2045, atau sekitar 97,5 juta hektare, guna memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar siapkan pendidikan gratis anak keluarga prasejahtera

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar siapkan pendidikan gratis anak keluarga prasejahtera

Pemprov Kalbar siapkan pendidikan gratis anak keluarga prasejahtera. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk komitmen menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak berasal dari keluarga prasejahtera.

"Hari ini saya meninjau langsung pendirian Sekolah Rakyat di Pontianak, di mana sekolah ini merupakan usulan dari Gubernur Kalbar, Bapak Ria Norsan, yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dan mendapat dukungan penuh melalui pendanaan nasional. Nantinya seluruh fasilitas disediakan, mulai dari seragam, makan, hingga kebutuhan siswa yang tinggal di asrama, semuanya ditanggung oleh pusat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Rabu.

Ia mengatakan tahun ajaran baru 2025/2026 segera dimulai pada Agustus, sedangkan pemerintah pusat meminta pemerintah provinsi segera menyiapkan lokasi sementara.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kalbar di Pontianak dipilih karena sudah memiliki asrama, sedangkan beberapa ruang belajar akan direhabilitasi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.

"Selain lokasi sementara di Pontianak, pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen akan dilakukan di dua lokasi prioritas, yakni di Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang," katanya.

Pada tahap awal tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat akan menerima siswa untuk jenjang sekolah dasar (SD) dua rombongan belajar (rombel) atau 50 siswa, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) satu rombel sebanyak 20 siswa, dan jenjang sekolah menengah atas (SMA) satu rombel sebanyak 20 siswa.

"Anak-anak yang direkrut berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, khususnya desil 1, yakni 10 persen populasi dengan kondisi ekonomi terendah di Kalbar," kata dia.

Untuk proses rekrutmen, setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat --kecuali Ketapang karena sudah memiliki sekolah sendiri-- akan diminta mengirimkan calon siswa. Untuk jenjang SD, kabupaten/kota mengusulkan empat anak, sedangkan Kapuas Hulu dan Kayong Utara tiga anak, dan kabupaten/kota lainnya masing-masing satu anak, ditambah satu cadangan.

Harisson mendorong partisipasi aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung implementasi program ini, termasuk dengan menyiapkan lahan minimal lima hektare agar ke depan Sekolah Rakyat juga bisa dibangun di wilayah masing-masing.

"Saya harap bupati dan wali kota proaktif mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat. Kami dari pemerintah provinsi akan mengawal prosesnya," katanya.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berasal dari keluarga miskin, sekaligus memperkuat komitmen Kalbar sebagai provinsi yang inklusif dan peduli terhadap masa depan generasi muda.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kubu Raya perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

Kubu Raya perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak

Kubu Raya perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta penguatan layanan berbasis hak asasi manusia.

"Salah satu instrumen penting dalam perlindungan perempuan dan anak adalah manajemen kasus. Ini merupakan pendekatan terpadu yang dimulai dari pengaduan hingga proses pemulihan korban secara komprehensif," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam saat membuka kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Tahun 2025 di Aula Kepong Bakol Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu.

Yusran menyampaikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun seluruh elemen yang terlibat dalam ekosistem perlindungan sosial.

Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) terus berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah korban, adil gender, serta menjunjung tinggi prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak.

Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pekerja sosial, psikolog, aparat kepolisian, pendamping korban, serta unsur layanan lainnya dalam sistem perlindungan terpadu.

"Perlu disadari bahwa Kubu Raya bukanlah wilayah yang steril dari kasus kekerasan. Maka dari itu, peningkatan kapasitas seperti ini harus menjadi agenda berkelanjutan," tuturnya.

Yusran menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam upaya preventif dan edukatif guna membangun kesadaran bersama di tingkat keluarga dan komunitas.

"Edukasi, pencegahan, dan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak harus menjadi gerakan kolektif. Kami mengajak semua pihak menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing," katanya.

Ia berharap melalui pelatihan ini akan lahir langkah-langkah nyata dalam menciptakan Kabupaten Kubu Raya yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pencapaian sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Kubu Raya percepat pembangunan kawasan Arteri Supadio

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya percepat pembangunan kawasan Arteri Supadio

Pemkab Kubu Raya percepat pembangunan kawasan Arteri Supadio. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan percepatan pembangunan jalur pedestrian di kawasan Jalan Arteri Supadio, mulai dari Bundaran Transmart hingga perempatan Polda Kalbar, rampung pada November 2025.

"Proyek ini menjadi salah satu bentuk inovasi pembangunan daerah yang melibatkan pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo, di Sungai Raya, Rabu.

Sujiwo menegaskan seluruh pendanaan proyek jalur pedestrian ini bersumber dari kontribusi pelaku usaha di sekitar kawasan. Sejumlah perusahaan seperti Hotel Four Points, Astra, dan Gaia telah menyatakan komitmennya untuk turut membangun melalui dana CSR masing-masing.

"Ini bentuk nyata peran serta pihak ketiga dalam mempercepat pembangunan. Kita dorong sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk membangun fasilitas publik yang nyaman dan layak," tuturnya.

Selain jalur pedestrian, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga berencana menata kawasan Arteri Supadio menjadi ruang publik yang lebih estetis dan bernilai komersial.

Penataan taman, pemasangan papan reklame berdesain neon box yang artistik, serta pelarangan pemasangan atribut politik menjadi bagian dari upaya menjaga kerapian dan daya tarik kawasan tersebut.

"Sehingga nantinya masyarakat yang ingin jogging atau sekadar bersantai akan merasa nyaman. Saya bertekad, di tahun ini beberapa titik di Arteri Supadio sudah tuntas," katanya.

Dalam waktu dekat, Bupati Sujiwo juga berencana mengundang para pimpinan partai politik di Kubu Raya untuk menyepakati larangan pemasangan atribut partai di sepanjang Jalan Arteri Supadio. Sebagai alternatif, Pemkab akan menyediakan media promosi khusus yang dapat digunakan secara teratur.

"Silakan gunakan billboard yang kami siapkan. Tapi kita sepakat, tidak ada pemasangan bendera partai di sepanjang kawasan. Ini penting untuk menjaga estetika dan keindahan ruang publik," tuturnya.

Melalui pendekatan kolaboratif dan tanpa membebani APBD, pembangunan jalur pedestrian dan penataan kawasan Arteri Supadio diharapkan menjadi contoh praktik baik dalam pembangunan perkotaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Respons Cepat, Polisi Sigap Evakuasi Mobil Trouble di Jalan Merdeka Timur Sekadau

Heri Yakop    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

Respons Cepat, Polisi Sigap Evakuasi Mobil Trouble di Jalan Merdeka Timur Sekadau

SEKADAU – Kepedulian Polri terhadap keselamatan pengguna jalan kembali terlihat di Sekadau. Kasat Samapta Polres Sekadau IPTU Insan Malau bersama personel piket fungsi sigap mengevakuasi sebuah mobil pikap Daihatsu Gran Max yang mengalami trouble di Jalan Merdeka Timur, depan RSUD Sekadau, Selasa (15/7/2025) malam.

Mobil bermuatan berat tersebut diketahui mengalami kerusakan pada kampas kopling saat melaju dari arah Kapuas Hulu menuju Bengkayang. Akibatnya, kendaraan yang dikemudikan Yosep berhenti di badan jalan sejak pukul 20.00 WIB, sehingga cukup mengganggu arus lalu lintas.

“Mobil berhenti di tengah badan jalan tanpa adanya rambu segitiga pengaman atau tanda isyarat lain. Kondisi ini dikhawatirkan bisa memicu kemacetan atau bahkan kecelakaan, mengingat jalanan cukup gelap dan berada di jalur tanjakan,” kata IPTU Malau saat dikonfirmasi Rabu (16/7).

Merasa panik dan kesulitan mengatasi masalah tersebut, Yosep akhirnya menghubungi layanan darurat 110 Polri sekitar pukul 23.35 WIB. Tak berselang lama, IPTU Malau bersama personel piket fungsi segera tiba di lokasi.

Proses evakuasi berjalan penuh kehati-hatian. IPTU Malau meminta bantuan beberapa pengendara yang melintas untuk bersama-sama mendorong kendaraan ke pinggir jalan. Sementara personel lainnya mengatur arus lalu lintas dari dua arah agar tetap lancar.

“Mobil bermuatan berat dan berada di jalur tanjakan. Beberapa kali kami harus mengganjal roda agar tidak mundur. Puji Tuhan berkat kerja sama semua pihak, kendaraan berhasil kami tepi ke pinggir jalan,” ujar IPTU Malau.

Dalam foto yang beredar, terlihat IPTU Malau bersama warga dan pengendara bahu-membahu mendorong mobil pikap tersebut. Wajah lelah tak menyurutkan semangat mereka untuk memastikan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Usai evakuasi, IPTU Malau memberikan pesan penting kepada sopir dan masyarakat. Ia mengingatkan agar sebelum berkendara, kondisi kendaraan selalu dicek, termasuk kelengkapan darurat seperti rambu segitiga pengaman.

“Rambu segitiga harus selalu dibawa. Jika terjadi masalah di jalan, segera pasang tanda isyarat agar pengendara lain waspada. Jangan ragu menghubungi layanan darurat 110 Polri untuk meminta bantuan, karena layanan ini terhubung langsung dengan petugas terdekat,” tegasnya.

IPTU Malau menjelaskan, layanan 110 merupakan layanan gratis dari Polri yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai situasi darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, hingga permintaan bantuan mendesak lainnya.

“Bertepatan dengan pelaksanaan Operasi Patuh 2025 yang digelar serentak di seluruh jajaran kepolisian, kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berkendara, serta tidak ragu memanfaatkan layanan darurat 110 Polri jika membutuhkan bantuan,” tutup IPTU Malau.

Niatnya Mau Curi Kabel, Malah Ketahuan Simpan Sabu dan Ekstasi

Denni    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Niatnya Mau Curi Kabel, Malah Ketahuan Simpan Sabu dan Ekstasi

Foto: Pelaku kepemilikan sabu dan ekstasi

KUBU RAYA – Tiga pemuda berinisial SS (26), MT (25), dan YI (25) diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, setelah dilaporkan warga diduga akan mencuri kabel milik PLN. Saat digeledah, justru polisi menemukan barang bukti narkotika diduga sabu dan ekstasi dalam bentuk serbuk.

Penangkapan itu bermula dari laporan masyarakat pada Rabu (9/7/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Warga Desa Teluk Bakung curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di sekitar kabel TC PLN. Ketika hendak diamankan, salah satu dari mereka kabur menggunakan mobil pick-up.

Kasat Narkoba Polres Kubu Raya, AKP Sagi melalui Kasubsi Penmas, Aiptu Ade mengatakan, mendapatkan laporan dari warga petugas dari Polsek Sungai Ambawang datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

“Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu buah gunting besi dan beberapa peralatan lain yang dicurigai akan digunakan untuk memotong kabel. Namun yang mengejutkan, ditemukan juga satu paket kecil yang diduga kuat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 gram, dan satu klip plastik berisi serbuk biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,55 gram,” ungkap Ade, Selasa (15/7/2025).

Selain narkotika, polisi juga menyita alat isap sabu (bong) yang dibuat dari botol larutan penyegar, satu buah korek api berwarna biru, dan tiga buah sedotan.

Guna penanganan lebih lanjut, Polsek Sungai Ambawang langsung berkoordinasi dengan Tim Labubu Satresnarkoba Polres Kubu Raya. Ketiga pelaku berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres untuk pemeriksaan intensif.

“ Menurut keterangan pelaku, barang haram tersebut ia dapatkan dari seorang pria berinisial T di Pontianak Timur, dan rencananya barang haram tersebut akan digunakan sendiri,” lanjut Ade.

Polres Kubu Raya mengapresiasi respons cepat warga yang melaporkan hal mencurigakan di lingkungan mereka.

“Kami harap sinergi masyarakat dan kepolisian terus berjalan seperti ini. Tindakan aktif dari warga sangat membantu dalam upaya pemberantasan narkoba,” tegasnya. (Tim/JM)

Polres Singkawang musnahkan Sabu berat 28,49 gram

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Polres Singkawang musnahkan Sabu berat 28,49 gram

Polres Singkawang musnahkan Sabu berat 28,49 gram. (ANTARA)

Singkawang - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Singkawang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 28,49 gram yang merupakan hasil pengungkapan kasus yang melibatkan tersangka Fahilihan alias Milu pada bulan Juni lalu di Jalan Alianyang, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.

Pemusnahan dilakukan pada Selasa (15/7) pukul 10.00 WIB di Mapolres Singkawang sebagai bentuk transparansi penegakan hukum dan komitmen dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

"Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan secara terbuka dihadapan para pemangku kepentingan, termasuk pihak Kejaksaan, BNN, Dinas Kesehatan, penasihat hukum, penyidik, serta awak media," kata Kasatresnarkoba Polres Singkawang IPTU Defi Irawan.

Barang bukti yang dimusnahkan, katanya, berasal dari hasil sitaan terhadap tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/37/A/VI/2025, tanggal 22 Juni 2025. Total barang bukti yang diamankan yakni 29,69 gram sabu, dengan rincian 0,1 gram telah disisihkan untuk uji laboratorium ke BPOM Pontianak, 1 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan, sehingga 28,49 gram dimusnahkan hari ini.

Sebelum dimusnahkan, narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu diuji menggunakan test kit, dengan hasil positif mengandung methamphetamine, yang termasuk dalam narkotika golongan I.

"Selanjutnya, sabu dimasukkan ke dalam ember berisi air, dicampur dengan racun rumput, dan diaduk hingga larut sebelum akhirnya dibuang ke septic tank," ujarnya.

Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika.

Pemusnahan ini, katanya, adalah bentuk keseriusan Polres Singkawang dalam menindak tegas pelaku tindak pidana narkotika serta menjaga akuntabilitas barang bukti yang disita dari pelaku kejahatan narkoba.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Jangan ragu melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dengan kegiatan ini, Polres Singkawang berharap dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum serta memperkuat sinergi lintas instansi dalam mewujudkan Singkawang yang bersih dari narkoba.

Oleh : Narwati/ANTARA

Bupati Kubu Raya siap terlibat dalam kegiatan KKM mahasiswa

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Bupati Kubu Raya siap terlibat dalam kegiatan KKM mahasiswa

Bupati Kubu Raya siap terlibat dalam kegiatan KKM mahasiswa. (ANTARA)

Pontianak - Bupati Kubu Raya Sujiwo menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang diikuti 222 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya.

"Saya akan sisihkan waktu saya untuk mahasiswa yang sedang KKM. Kami ingin membersamainya," kata Sujiwo saat menyambut para peserta KKM di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa.

Sebagai alumni FISIP Untan, Sujiwo memberikan atensi khusus terhadap kegiatan KKM dan menilai kehadiran mahasiswa di desa-desa sebagai peluang memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan KKM yang menurutnya akan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Ia berharap para mahasiswa dapat aktif menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta melaksanakan kegiatan sosial di tengah masyarakat.

"Kami berharap dengan KKM ini, kehadiran mahasiswa dan mahasiswi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, dan menyambut baik keterlibatan mahasiswa dan berharap program ini dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Kami harap para mahasiswa ini juga bisa turut membantu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan program peningkatan literasi digital," katanya.

KKM FISIP Untan akan berlangsung selama satu bulan enam hari, mulai 14 Juli hingga 20 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kecamatan dan 11 desa di Kubu Raya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BP3KP Kalimantan I ajak Kalbar percepat penanganan kawasan kumuh

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

BP3KP Kalimantan I ajak Kalbar percepat penanganan kawasan kumuh

BP3KP Kalimantan I ajak Kalbar percepat penanganan kawasan kumuh. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I, Arifay Saini, mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Penanganan kawasan kumuh membutuhkan peran aktif dari semua pihak, termasuk pemda, agar langkah-langkah teknis dan kebijakan dapat dilakukan secara terintegrasi," kata Arifay di Pontianak, Selasa.

Ia menekankan pentingnya pemetaan kawasan kumuh dan penguatan koordinasi lintas pemerintah sebagai langkah awal mewujudkan permukiman layak huni.

Ia juga menjelaskan bahwa tanggung jawab penanganan kawasan kumuh kini berada di bawah kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di mana sebelumnya menjadi ranah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Dia turut memaparkan sejumlah kebijakan baru yang telah disepakati bersama antara Menteri PKP, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendukung kemudahan akses terhadap hunian, serta percepatan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula memakan waktu 45 hari menjadi maksimal 10 hari.

Lebih lanjut, Arifay menyampaikan permohonan dukungan Pemprov Kalbar terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mohon dukungan dari Pemprov Kalbar agar bersama-sama menyukseskan program tiga juta rumah. Ini adalah program strategis yang membutuhkan sinergi semua pihak, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Pihaknya akan meningkatkan koordinasi antara BP3KP Kalimantan I dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, demi memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polda Kalbar tindak tegas kendaraan bodong dan tidak patuh pajak

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Polda Kalbar tindak tegas kendaraan bodong dan tidak patuh pajak

Polda Kalbar tindak tegas kendaraan bodong dan tidak patuh pajak. (ANTARA)

Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menegaskan komitmennya menindak tegas kendaraan bodong dan pemilik kendaraan yang tidak patuh pajak selama pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2025.

"Operasi ini merupakan langkah strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, termasuk kewajiban menggunakan kendaraan yang laik jalan, membayar pajak kendaraan, dan melengkapi dokumen kendaraan," kata Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto di Pontianak, Selasa.

Ia menegaskan bahwa kendaraan tanpa dokumen sah alias bodong akan langsung diproses secara hukum.

"Jika ditemukan kendaraan bodong atau melanggar pidana, maka akan kami limpahkan ke fungsi reserse untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan ini berlaku untuk semua, termasuk anggota Polri dan keluarganya," tuturnya.

Dalam pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 14 hari, Polda Kalbar menekankan pendekatan yang humanis dan edukatif. Masyarakat yang terjaring karena pajak kendaraan mati atau dokumen berkendara tidak lengkap akan langsung difasilitasi di lokasi razia untuk menyelesaikan administrasinya.

"Polda menggandeng Bapenda, Jasa Raharja, dan instansi terkait untuk memberikan pelayanan langsung di lapangan. Kita permudah perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan, hingga penyelesaian dokumen lainnya di tempat," kata Pipit.

Selain penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif, operasi ini juga menyasar lokasi-lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, termasuk wilayah blank spot dan area yang kerap dijadikan ajang balap liar.

"Kita sudah petakan titik-titik rawan dan waktu-waktu tertentu yang menjadi perhatian khusus, seperti malam hari dan akhir pekan. Kehadiran polisi di lokasi-lokasi ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan," katanya.

Polda Kalbar berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2025 dengan mematuhi aturan, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menghindari pelanggaran yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain.

"Operasi ini menjadi momentum penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas yang beradab dan berkelanjutan di Kalimantan Barat," kata Pipit.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bupati Kubu Raya terapkan protap baru untuk perjalanan dinas

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Bupati Kubu Raya terapkan protap baru untuk perjalanan dinas

Bupati Kubu Raya terapkan protap baru untuk perjalanan dinas. (ANTARA)

Pontianak - Bupati Kubu Raya Sujiwo menetapkan prosedur tetap (protap) baru dalam pelaksanaan perjalanan dinas, guna memastikan setiap kunjungan kerja menghasilkan output yang konkret dan terukur.

"Kebijakan ini saya diambil setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta belum lama ini," kata Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.

Sujiwo menegaskan bahwa perjalanan dinas harus memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan daerah.

"Saya sampaikan kepada jajaran, ketika kita ke mana pun pergi dalam perjalanan dinas, harus ada hasilnya, jangan sampai hanya jalan-jalan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita menjemput dukungan pusat untuk percepatan pembangunan di Kubu Raya," tuturnya.

Melalui protap baru tersebut, seluruh perangkat daerah diwajibkan menggelar rapat lintas sektor segera setelah menyelesaikan kunjungan kerja. Dalam forum tersebut, setiap dinas diminta memaparkan hasil kunjungan untuk kemudian disusun menjadi langkah tindak lanjut yang jelas, termasuk pembagian tugas dan penanggung jawab komunikasi antarinstansi.

Sujiwo menekankan pentingnya respons cepat terhadap sinyal positif dari kementerian. Menurutnya, peluang harus segera disambut agar tidak terlewat.

"Ketika mereka sudah kasih lampu hijau, kita harus segera sambut. Jika kita tidak jemput bola, peluang yang sudah di depan mata bisa hilang," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa prinsip serupa akan diterapkan dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Ia tidak ingin pemerintahannya memberikan janji kosong kepada warga.

"Jangan hanya turun ke lapangan sambil mencatat, tapi tidak ada tindak lanjut. Itu namanya ‘nge-prank’ masyarakat, dan itu tidak boleh terjadi," tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi hasil.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bupati Bengkayang dorong percepatan tranformasi sektor pendidikan

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 14, 2025    Comment   

Bupati Bengkayang dorong percepatan tranformasi sektor pendidikan

Bupati Bengkayang dorong percepatan tranformasi sektor pendidikan. (ANTARA)

Bengkayang - Bupati Bengkayang, Kalbar, Sebastianus Darwis mendorong percepatan transformasi di sektor pendidikan wilayah perbatasan dalam kerangka kebijakan nasional untuk mendukung dan mengimplementasikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

"PHTC mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan yang layak dan aman, digitalisasi pembelajaran untuk menjamin akses dan relevansi, serta penguatan kesejahteraan dan kapasitas guru," kata Bupati dalam keterangannya di Bengkayang, Senin.

Melalui PHTC, seluruh anak Indonesia termasuk di wilayah perbatasan dan terluar seperti Bengkayang dijamin haknya untuk mendapatkan lingkungan belajar yang berkualitas. Guru sebagai aktor utama pendidikan juga terus didorong untuk menjadi fasilitator yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

"Melalui implementasi PHTC, Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu mempercepat langkah menuju pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu tinggi dalam menyongsong generasi emas Indonesia 2045," ujarnya.

Ia melanjutkan, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari infrastruktur dan teknologi, tetapi juga dari tingkat integritas tata kelolanya. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkayang memperoleh skor 70,73, yang menempatkan Bengkayang pada kategori Korektif.

"Ini artinya, kita sudah berada dalam jalur perbaikan, namun masih memerlukan konsistensi dalam internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika," ujarnya.

Untuk mencapai kategori Kuat (skor 82,51-92,50) bahkan Tangguh (skor 92,51-100), Bengkayang harus memperkuat sistem secara kolaboratif, terencana, dan berbasis nilai.

Ia mengatakan,  tak ingin membangun tata kelola pendidikan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berakar pada etika publik yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga terus mendorong penguatan karakter peserta didik melalui pembiasaan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Kebiasaan ini terbukti mendukung tumbuh kembang anak secara holistik: kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Maka satuan pendidikan kita harus menjadi ekosistem yang mendukung pembiasaan ini secara berkelanjutan.

Bupati juga mendorong satuan pendidikan untuk terus berinovasi dalam implementasi kurikulum yang mengakomodasi keterampilan abad ke-21, termasuk coding, kecerdasan buatan, dan pendekatan deep learning. Teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi juga jembatan menuju pembelajaran yang lebih kritis, kreatif, dan kolaboratif.

"Dengan mengembangkan pola pikir yang adaptif terhadap perubahan, peserta didik kita akan lebih siap menjawab tantangan masa depan yang kompleks dan dinamis," ujarnya.

Bupati juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Program ini bukan hanya tentang memberi makan, tetapi juga upaya menciptakan kondisi belajar yang sehat dan inklusif.

" Dengan makanan bergizi yang tersedia secara rutin di sekolah, kita sedang memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena lapar. MBG adalah penguatan nyata terhadap prinsip pendidikan yang adil dan merata," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Polda Kalbar tindak tujuh jenis pelanggaran dalam OPK 2025

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 14, 2025    Comment   

Polda Kalbar tindak tujuh jenis pelanggaran dalam OPK 2025

Polda Kalbar tindak tujuh jenis pelanggaran dalam OPK 2025. (ANTARA)

Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) resmi menggelar Operasi Patuh Kapuas (OPK) 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025 dengan memfokuskan penindakan pada tujuh jenis pelanggaran.

"Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Kapuas 2025 akan menitikberatkan pada pencegahan dan penindakan terhadap tujuh jenis pelanggaran yang dinilai berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan fatal, yaitu menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan berkendara melawan arus," kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto saat apel gelar pasukan dilaksanakan di Lapangan Jananuraga, Mapolda Kalbar, Senin.

Sebanyak 510 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 120 personel Polda Kalbar dan 390 personel dari jajaran Polres. Operasi Patuh Kapuas merupakan bagian dari program nasional Polri yang bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kalbar.

"Operasi ini bukan hanya penindakan, tapi juga sarana edukasi. Kita ingin membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan sebagai bagian dari masyarakat yang berperadaban," tuturnya.

Pipit juga menekankan bahwa seluruh personel yang terlibat harus melaksanakan tugas secara humanis, profesional, dan tidak arogan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya juga menegaskan bahwa tujuh pelanggaran ini akan menjadi fokus utama karena selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Kalbar.

Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bayu Suseno menambahkan, keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya terletak pada sisi penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan pesan keselamatan lalu lintas secara efektif kepada masyarakat.

"Kami mengajak media massa dan media sosial untuk menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi dan edukasi keselamatan berkendara. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama," katanya.

Polda Kalbar juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan operasi dengan melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghindari pelanggaran yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

"Operasi Patuh Kapuas 2025 diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, sekaligus mendorong terciptanya ruang jalan yang lebih aman dan nyaman bagi semua," kata Bayu.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Bengkayang tekan angka kecelakaan lalu lintas

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 14, 2025    Comment   

Polres Bengkayang tekan angka kecelakaan lalu lintas

Polres Bengkayang tekan angka kecelakaan lalu lintas. (ANTARA)

Bengkayang - Polres Bengkayang, Polda Kalbar berupa menekan angka kecelakaan lalu lintas dalam Operasi Patuh Kapuas 2025 yang berlangsung 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho menyatakan operasi patuh di wilayah Bengkayang selain bertujuan menekan angka kecelakaan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

"Pentingnya operasi ini sebagai bagian dari upaya menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi di wilayah Kalbar," ujar Kapolres di Bengkayang dalam apel, Senin.

Untuk wilayah Kalbar, pada semester I tahun 2025, telah terjadi 570 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal sebanyak 209 jiwa, 335 orang luka berat, dan 651 luka ringan.

"Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih rendah," ujar Kapolres.

Kemudian di wilayah Bengkayang terdapat 47 kecelakaan 19 diantaranya meninggal dunia, luka berat 38 orang dan luka ringan 41 orang dengan kerugian material Rp178 juta.

Kapolres mengatakan, dalam operasi patuh Kapuas 2025 melibatkan 28 personil Polres Bengkayang dan ditambah dengan Dinas perhubungan, Satpol PP dan pihak terkait lainnya.

Kapolres memberikan penekanan khusus kepada seluruh personel yang terlibat, antara lain yaitu pertama melakukan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan humanis, tanpa tindakan arogan. Kedua, lakukan pemetaan daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran untuk pengaturan arus lalu lintas yang lebih efektif.

Ketiga, lakukan edukasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat melalui berbagai media. Keempat, tingkatan sinergi lintas sektoral dengan TNI, Dishub, Satpol PP, dan stakeholder lainnya. Terakhir, keselamatan personel dan masyarakat menjadi prioritas utama.

Operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga edukasi untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

"Mari kita jadikan Operasi Patuh Kapuas 2025 sebagai momentum untuk menyelamatkan nyawa di jalan raya. Setiap jiwa yang selamat adalah amal yang tak ternilai harganya," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Bupati Bengkayang tekankan pendidikan berbasis kearifan lokal penting

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 14, 2025    Comment   

Bupati Bengkayang tekankan pendidikan berbasis kearifan lokal penting

Bupati Bengkayang tekankan pendidikan berbasis kearifan lokal penting. (ANTARA)

Bengkayang - Bupati Bengkayang Kalimantan Barat Sebastianus Darwis menekankan pentingnya pendidikan berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur tersebut.

"Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat membentuk generasi yang berkarakter, cerdas, dan tangguh," katanya dalam pidato pada hari pertama masuk sekolah di wilayah Bengkayang tahun ajaran 2025/2026, di Bengkayang, Senin.

Ia menambahkan, pendidikan berbasis kearifan lokal adalah kunci meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkayang.

Bupati Darwis mengatakan, pendidikan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat identitas dan kesadaran budaya masyarakat. Adanya pendidikan berbasis kearifan lokal, siswa dapat memperkuat identitas dan kesadaran budaya masyarakat, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses dan mengolah informasi tentang kearifan lokal.

"Saya menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan yang bermutu bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak fundamental setiap anak bangsa. Semangat Pendidikan Bermutu untuk Semua adalah cerminan dari upaya kita dalam menghapus disparitas dan mewujudkan keadilan sosial dalam layanan pendidikan," ujarnya.

Sesuai dengan tema tahun ini, kearifan lokal sebagai pondasi dalam membangun kecerdasan dan integritas murid melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan coding untuk pendidikan bermutu bagi semua mencerminkan integrasi antara nilai-nilai budaya daerah dengan kemajuan teknologi.

"Kita ingin memastikan bahwa pendidikan kita berakar kuat pada nilai-nilai lokal, budaya, etika, dan spiritualitas masyarakat Bengkayang seraya membuka cakrawala baru melalui literasi digital, coding, dan kecerdasan buatan. Inilah bentuk pendidikan masa depan yang ideal berpijak pada akar budaya, namun bertumbuh dan menjulang dengan kecakapan abad ke-21," ujarnya.

Sejalan dengan Program Prioritas Presiden RI, Asta Cita, pendidikan menjadi simpul utama dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan kesetaraan gender, serta harmonisasi nilai budaya, lingkungan, dan toleransi beragama.

"Maka pembelajaran yang kita rancang harus tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan. Kita butuh pendekatan pendidikan yang mengasah intelektualitas sekaligus menumbuhkan empati, kepedulian sosial, dan kebhinnekaan," ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Darwis mengatakan, dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah juga mendorong implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai percepatan transformasi di sektor pendidikan. PHTC mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan yang layak dan aman, digitalisasi pembelajaran untuk menjamin akses dan relevansi, serta penguatan kesejahteraan dan kapasitas guru.

Melalui PHTC, seluruh anak Indonesia termasuk di wilayah perbatasan dan terluar seperti Bengkayang dijamin haknya untuk mendapatkan lingkungan belajar yang berkualitas. Guru sebagai aktor utama pendidikan juga terus didorong untuk menjadi fasilitator yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

"Melalui implementasi PHTC, Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu mempercepat langkah menuju pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu tinggi dalam menyongsong generasi emas Indonesia 2045," ujarnya.

Bupati berpesan kepada semua siswa di kabupaten Bengkayang untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar, berkreasi, dan mengenal jati diri. Sebab, pendidikan yang menghargai akar budaya adalah pendidikan yang membentuk pribadi utuh, berpengetahuan global, tetapi tetap berkarakter lokal.

"Banggalah terhadap sekolahmu, bukan hanya karena prestasi akademiknya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga dan menghidupkan kearifan lokal sebagai identitas budaya kita," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Hari Bakti TNI AU momentum pererat hubungan dengan masyarakat

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 14, 2025    Comment   

Hari Bakti TNI AU momentum pererat hubungan dengan masyarakat

Hari Bakti TNI AU momentum pererat hubungan dengan masyarakat. (ANTARA)

Bengkayang - Danlanud Harry Hadisoemantri Letkol Pnb Antonius mengatakan, hari bakti TNI AU merupakan momentum untuk mempererat hubungan dengan masyarakat terkhusus di kabupaten Bengkayang.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata pengabdian kami kepada rakyat. Termasuk atraksi paramotor hari ini, sebagai bentuk hiburan sekaligus memperkenalkan kedirgantaraan Bengkayang, dan lembaga vertikal lainnya," ujarnya dalam peringatan hari bakti TNI AU yang dirangkaikan dengan bermacam kegiatan, mulai dari pengobatan gratis, senam bersama, donor darah, bazar murah dan pembagian sembako, Senin.

Dia menjelaskan, selain aksi sosial untuk masyarakat, Lanud juga mengadakan atraksi paramotor dari tim Ordirga Lanud Had yang menjadi salah satu momen yang paling ditunggu, menarik perhatian seluruh peserta.

Dengan manuver-manuver di atas lapangan, aksi paramotor tersebut menghibur masyarakat. Lanud Harry Hadisoemantri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mengabdi, menjaga angkasa nusantara demi kejayaan bangsa dan negara.

Kemudian lanjutnya, Lanud juga berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional dengan menanam jagung dan ubi di lahan milik Lanud di Kecamatan Sanggau Ledo.

"Kita dukung Asta Cita bapak Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia mandiri dan berdaulat di bidang pangan," ujarnya.

Sekda Bengkayang Yustianus menyampaikan apresiasi atas inisiatif TNI AU dalam menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, seperti pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako, yang dinilainya sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Kegiatan ini tidak hanya memperkuat hubungan TNI AU dengan masyarakat, tetapi juga mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga," ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Bengkayang untuk terus bersinergi dengan TNI AU dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan yang tentunya untuk kepentingan dan keamanan masyarakat Bengkayang.

Oleh : Narwati/ANTARA

Gemawan Fasilitasi Pelatihan Pengelolaan Minyak Kelapa bagi Jaringan Tani Perempuan di Pulau Maya

Denni    Senin, Juli 14, 2025    Comment   

Gemawan Fasilitasi Pelatihan Pengelolaan Minyak Kelapa bagi Jaringan Tani Perempuan di Pulau Maya

Foto: Gemawan memfasilitasi pelatihan pengolahan produk turunan kelapa dalam bentuk minyak kelapa murni (VCO) di Pulau Maya, Kayong Utara

KAYONG UTARA - Lembaga Gemawan memfasilitasi pelatihan pengolahan produk turunan kelapa dalam bentuk minyak kelapa murni (VCO) kepada jaringan tani perempuan komoditas kelapa di Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari pada bulan Juli 2025 di Desa Dusun Besar, sebagai bagian dari tindak lanjut rencana kerja jaringan tersebut dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal dan mendorong kemandirian ekonomi komunitas.

Koordinator Gemawan wilayah Kayong Utara menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan perempuan petani dalam memanfaatkan potensi komoditas kelapa yang melimpah di wilayah pesisir. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak sawit.

"Melalui metode pelatihan ini, komunitas perempuan tani didorong untuk memproduksi minyak kelapa sebagai bentuk usaha rumah tangga berbasis pertanian lokal, sekaligus sebagai bentuk kampanye kemandirian pangan dan energi rumah tangga," jelasnya.

Salah satu narasumber kegiatan, Mahera, anggota Serikat Perempuan Kayong Utara (SETARA) yang juga berasal dari Pulau Maya, menyampaikan bahwa minyak kelapa memiliki berbagai manfaat kesehatan. Di antaranya, mengandung asam laurat yang bersifat antioksidan dan antibakteri, membantu menyeimbangkan kadar kolesterol, mendukung kesehatan jantung, menjaga fungsi pencernaan, serta baik untuk perawatan kulit dan rambut.

Mahera juga menjelaskan secara rinci tahapan proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Proses diawali dengan pemilihan buah kelapa tua berkualitas tinggi, yang memiliki kandungan minyak lebih tinggi dan daya simpan yang lebih baik. Setelah itu, kelapa diparut menggunakan alat tradisional dan diperas untuk menghasilkan santan murni. Santan kemudian disaring menggunakan kain kasa bersih sebelum dimasak.

Untuk menjaga aroma, santan yang dimasak dapat ditambahkan daun pandan. Proses pemanasan dilakukan selama 4 hingga 5 jam dengan menggunakan bahan bakar kayu. Ketika minyak mulai terlihat jernih dan ampasnya berubah warna menjadi cokelat keemasan, api segera dimatikan dan minyak didinginkan. Penyaringan akhir dilakukan menggunakan saringan bambu atau logam sebelum dikemas ke dalam botol kaca.

“Meskipun terkesan rumit, jika dilakukan dengan teliti dan konsisten, proses ini justru menjadi sederhana dan sangat potensial sebagai usaha rumah tangga,” ujar Mahera.

Dengan melimpahnya sumber daya kelapa di wilayah pesisir, pelatihan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat, khususnya perempuan, untuk memanfaatkan bahan baku lokal secara optimal. Selain sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga, produk minyak kelapa juga berpotensi menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang dapat memperkuat peran perempuan dalam ekonomi desa. (Izhar)

Stafsus Menko perjuangkan pembangunan pengaman pantai Matang Danau

Ariffannur Romadon    Sabtu, Juli 12, 2025    Comment   

Stafsus Menko perjuangkan pembangunan pengaman pantai Matang Danau

Stafsus Menko perjuangkan pembangunan pengaman pantai Matang Danau. (ANTARA)

Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menegaskan komitmen perjuangkan percepatan pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang mengalami abrasi parah akibat gelombang laut.

"Kami akan perjuangkan tambahan pembangunan pengaman pantai sepanjang 400 meter yang belum tercakup dalam perencanaan saat ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, perlindungan lingkungan adalah prioritas dan ini sejalan dengan AstaCita Presiden Prabowo," kata Herzaky usai meninjau langsung wilayah pesisir Matang Danau, Sabtu.

Ia menegaskan wilayah perbatasan, seperti Matang Danau, tidak boleh dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai beranda terdepan bangsa yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

"Seperti kata Pak Prabowo, perbatasan adalah beranda negara, bukan wilayah belakang. Karena itu pembangunan di daerah perbatasan harus menjadi bagian dari komitmen kita bersama," tuturnya.

Herzaky mengapresiasi pendekatan teknis yang diterapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dalam proyek pengaman pantai. Ia menilai penggunaan struktur beton besar berukuran 80x80x80 cm dengan berat 1 ton yang dirakit langsung di lokasi tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

"Proses pembuatannya dilakukan onsite sehingga menyerap tenaga kerja lokal. Ini bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Kepala Satuan Kerja BWS Kalimantan I Rusly Effendi Hartono, menjelaskan pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Sambas telah dilakukan bertahap sejak 2020 hingga 2023, dengan total panjang hampir lima kilometer.

"Mutu dan spesifikasi struktur yang digunakan konsisten yakni beton 1 ton dengan ukuran 80x80x80 cm. Infrastruktur ini menghubungkan sejumlah desa, seperti Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran," kata Herzaky.

Dari sisi pemerintahan desa, Kepala Desa Matang Danau, Halipi, menyampaikan bahwa pembangunan pengaman pantai telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam menyelamatkan lahan pertanian dan memunculkan potensi wisata baru di desa.

"Beberapa hektare lahan pertanian berhasil diselamatkan. Tapi kalau pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, ada risiko rumah warga akan tergerus gelombang laut," katanya.

Di tempat yang sama, Camat Paloh Budi Susanto berharap kunjungan Staf Khusus Menko Infrastruktur dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat agar aspirasi mereka segera direspons melalui kebijakan konkret.

"Proyek ini bukan hanya soal perlindungan lingkungan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Pengaman pantai ini menyentuh tiga aspek penting sekaligus: lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Dinkes Kalbar tingkatkan layanan digital kesehatan

Ariffannur Romadon    Sabtu, Juli 12, 2025    Comment   

Dinkes Kalbar tingkatkan layanan digital kesehatan

Dinkes Kalbar tingkatkan layanan digital kesehatan. (ANTARA)

Pontianak - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya penilaian kematangan digital sebagai langkah strategis mendukung kebijakan transformasi kesehatan di daerah.

"Seiring berkembangnya teknologi dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan, penilaian kematangan digital menjadi sangat penting untuk menilai kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan dalam penerapan teknologi digital," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kalbar Yuliana di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan penilaian ini akan memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi terkini sistem kesehatan digital, mencakup aspek sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, hingga kapasitas organisasi.

Menurutnya, hasil penilaian ini juga akan digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik (RME).

Selain itu, penilaian kematangan digital juga sejalan dengan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024, di mana peningkatan kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, menjadi salah satu indikator kunci.

"Melalui instrumen penilaian ini, kita bisa menetapkan target tingkat kematangan digital di masa depan dan merancang strategi perbaikan yang konkret guna mewujudkan sistem kesehatan digital yang lebih baik dan terintegrasi," tuturnya.

Untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat tersebut, Dinkes Kalbar telah menggelar pertemuan penilaian kematangan digital tingkat provinsi yang diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, serta klinik di seluruh Kalbar, baik secara daring maupun luring.

Dia mengatakan kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, di antaranya perwakilan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan yang menyampaikan strategi peningkatan dan pemanfaatan hasil penilaian kematangan digital serta integrasi rekam medis elektronik (RME) ke dalam platform SatuSehat.

Selain itu, materi lainnya disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terkait sosialisasi SIMGOS Klinik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar dengan topik keamanan data dalam implementasi RME, serta perwakilan dari praktisi SIMKes Khanza dan PT. Infokes yang mensosialisasikan aplikasi eKlinik.

Yuliana berharap, kegiatan tersebut, peserta dapat memahami secara utuh penggunaan instrumen elektronik dalam penilaian kematangan digital, serta mampu mengisi dengan tepat dan akurat. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari hasil penilaian untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik di sektor kesehatan digital.

"Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata dan mendorong penguatan sistem informasi kesehatan di Kalimantan Barat secara berkelanjutan. Salam sehat," kata Yuliana.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA