Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Sandiaga Uno Bersumpah Setia di Kabinet Indonesia Maju

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Sandiaga Uno Bersumpah Setia di Kabinet Indonesia Maju

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberi keterangan kepada wartawan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Dari kami, menteri PPP, Partai Pendukung Pemerintah, kami akan terus mendukung pemerintah sampai dengan akhir tugas kami," ujar Sandiaga Uno dengan nada santai di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Sandiaga, saat ini Kabinet Indonesia Maju masih solid dan mampu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

"Solidaritas itu terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti Konferensi Pers F1 Powerboat Danau Toba yang baru saja kita gelar," tambahnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo (Tiko).

"Kami berhasil memisahkan antara tugas politik kami. Pak Dito dan saya memiliki pilihan politik yang berbeda, tetapi kami tetap bisa bekerja sama dalam acara ini," ungkap Sandiaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno sebagai tanggapan atas isu mundurnya beberapa menteri setelah Mahfud Md. mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Saat ditanya tentang kemungkinan penggantian Mahfud, Sandiaga mengakui bahwa ia belum mendengar pembicaraan tentang hal tersebut. 

"Saya belum mendapat informasi terkait hal itu," katanya singkat.

Isu tentang kemungkinan mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju awalnya muncul dari pernyataan Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Salah satu nama yang disebut-sebut akan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menurut Faisal, Sri Mulyani merupakan menteri yang paling siap secara moral untuk mengundurkan diri dari kabinet.

Faisal juga menyebut beberapa nama lain yang mungkin akan mengikuti jejak Sri Mulyani, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Oleh: Antara/Putu Indah Savitri

Editor: Yakop

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Presiden Joko Widodo saat santap malam bersama Ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sun Plaza, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/HO-PSI

MEDAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menikmati makan malam bersama di tengah suasana santai di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam.

"Ya, ketika bertemu saja. Tadi ada kampanye di Deli Serdang, kemudian malamnya saya kosong, diajak makan mi, ya saya makan mi," ujar Jokowi dalam kesempatan tersebut di Kota Medan.

Dalam gambar yang terpampang, Jokowi terlihat mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, duduk bersebelahan dengan Kaesang yang memakai jaket bomber bertuliskan PSI. Keduanya ditemani oleh sejumlah pengurus PSI.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi menjawab dengan singkat, "Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI."

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kinerja putra bungsu-nya selama hampir lima bulan memimpin PSI, Jokowi menegaskan bahwa penilaian itu akan terlihat dari hasil dukungan suara terhadap PSI pada 14 Februari 2024. 

"Ya nanti dilihat pada 14 Februari semuanya," tambahnya.

Perjumpaan kali ini menandai ketiga kalinya Jokowi dan Kaesang terlihat bersama di hadapan publik. Sebelumnya, mereka bertemu di Yogyakarta pada Sabtu (27/1) dan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2).

Sumber: Antara/Andi Firdaus

Editor: Yakop

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Gambar salinan keputusan Presiden RI. Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2024, sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diumumkan melalui salinan yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam Keppres tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan, "Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024." Tujuan penetapan ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Pentingnya keputusan ini juga ditegaskan dengan pernyataan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan." Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut akan berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk turut serta dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya kepada publik.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujar Jokowi dalam keterangan pers setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera.

Selain mengajak masyarakat, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Diperlukan netralitas dan kedaulatan rakyat dari seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan proses demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas pemilu. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," imbuhnya.

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Di antara partai politik nasional tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 

Sementara itu, partai politik lokal yang ikut serta antara lain adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden beserta wakil presidennya pada tanggal 14 Februari 2024. 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Oleh: Antara/Rangga Pandu A.J.

Editor: Yakop

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, yang disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tambah Presiden Jokowi.

Menghadapi jeda sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Adapun KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Periode kampanye Pilpres 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. 

Dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, Jokowi menegaskan, "Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye."

Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. 

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan keterangan khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye, dengan menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan dari Jokowi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Pilot Susi Air yang Disandera OPM dalam Kondisi Sehat, TNI Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Pilot Susi Air yang Disandera OPM dalam Kondisi Sehat, TNI Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air, Philip Mark Merhtens, yang disandera oleh kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya, masih dalam kondisi sehat.

"Dari informasi terakhir yang kami terima, pilot tersebut dalam keadaan sehat," ujar Maruli kepada wartawan setelah menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Operasi pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut, menurut Maruli, sedang dikordinasikan oleh Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Kami terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," tambah Maruli.

Dia juga menegaskan bahwa TNI terus berupaya melanjutkan operasi pembebasan pilot Susi Air tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera.

"Tentu saja, selama ini komunikasi dengan pihak OPM kurang stabil. Mereka terkadang berubah-ubah dalam pendiriannya," ujar Maruli menanggapi pertanyaan tentang rencana pembebasan pilot Susi Air.

Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada tanggal 7 Februari 2024, atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan bahwa pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan, karena mereka meyakini bahwa tidak ada alasan untuk terus menahan Philip.

"Pendekatan lunak dan keras tetap menjadi pilihan kami dalam operasi pembebasan. Namun, kami mengutamakan pendekatan lunak dengan berbagai strategi, termasuk pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi sipil di Papua," jelas Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam beberapa kesempatan.

Dia menegaskan bahwa penggunaan pendekatan keras, yang melibatkan penggunaan senjata, hanya akan dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh TNI untuk membebaskan para sandera OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," tegasnya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi

Editor: Yakop