Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Sandiaga Uno Bersumpah Setia di Kabinet Indonesia Maju

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Sandiaga Uno Bersumpah Setia di Kabinet Indonesia Maju

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberi keterangan kepada wartawan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Dari kami, menteri PPP, Partai Pendukung Pemerintah, kami akan terus mendukung pemerintah sampai dengan akhir tugas kami," ujar Sandiaga Uno dengan nada santai di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Sandiaga, saat ini Kabinet Indonesia Maju masih solid dan mampu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

"Solidaritas itu terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti Konferensi Pers F1 Powerboat Danau Toba yang baru saja kita gelar," tambahnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo (Tiko).

"Kami berhasil memisahkan antara tugas politik kami. Pak Dito dan saya memiliki pilihan politik yang berbeda, tetapi kami tetap bisa bekerja sama dalam acara ini," ungkap Sandiaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno sebagai tanggapan atas isu mundurnya beberapa menteri setelah Mahfud Md. mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Saat ditanya tentang kemungkinan penggantian Mahfud, Sandiaga mengakui bahwa ia belum mendengar pembicaraan tentang hal tersebut. 

"Saya belum mendapat informasi terkait hal itu," katanya singkat.

Isu tentang kemungkinan mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju awalnya muncul dari pernyataan Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Salah satu nama yang disebut-sebut akan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menurut Faisal, Sri Mulyani merupakan menteri yang paling siap secara moral untuk mengundurkan diri dari kabinet.

Faisal juga menyebut beberapa nama lain yang mungkin akan mengikuti jejak Sri Mulyani, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Oleh: Antara/Putu Indah Savitri

Editor: Yakop

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Presiden Joko Widodo saat santap malam bersama Ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sun Plaza, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/HO-PSI

MEDAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menikmati makan malam bersama di tengah suasana santai di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam.

"Ya, ketika bertemu saja. Tadi ada kampanye di Deli Serdang, kemudian malamnya saya kosong, diajak makan mi, ya saya makan mi," ujar Jokowi dalam kesempatan tersebut di Kota Medan.

Dalam gambar yang terpampang, Jokowi terlihat mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, duduk bersebelahan dengan Kaesang yang memakai jaket bomber bertuliskan PSI. Keduanya ditemani oleh sejumlah pengurus PSI.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi menjawab dengan singkat, "Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI."

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kinerja putra bungsu-nya selama hampir lima bulan memimpin PSI, Jokowi menegaskan bahwa penilaian itu akan terlihat dari hasil dukungan suara terhadap PSI pada 14 Februari 2024. 

"Ya nanti dilihat pada 14 Februari semuanya," tambahnya.

Perjumpaan kali ini menandai ketiga kalinya Jokowi dan Kaesang terlihat bersama di hadapan publik. Sebelumnya, mereka bertemu di Yogyakarta pada Sabtu (27/1) dan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2).

Sumber: Antara/Andi Firdaus

Editor: Yakop

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Gambar salinan keputusan Presiden RI. Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2024, sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diumumkan melalui salinan yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam Keppres tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan, "Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024." Tujuan penetapan ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Pentingnya keputusan ini juga ditegaskan dengan pernyataan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan." Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut akan berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk turut serta dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya kepada publik.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujar Jokowi dalam keterangan pers setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera.

Selain mengajak masyarakat, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Diperlukan netralitas dan kedaulatan rakyat dari seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan proses demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas pemilu. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," imbuhnya.

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Di antara partai politik nasional tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 

Sementara itu, partai politik lokal yang ikut serta antara lain adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden beserta wakil presidennya pada tanggal 14 Februari 2024. 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Oleh: Antara/Rangga Pandu A.J.

Editor: Yakop

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, yang disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tambah Presiden Jokowi.

Menghadapi jeda sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Adapun KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Periode kampanye Pilpres 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. 

Dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, Jokowi menegaskan, "Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye."

Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. 

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan keterangan khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye, dengan menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan dari Jokowi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Pilot Susi Air yang Disandera OPM dalam Kondisi Sehat, TNI Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Pilot Susi Air yang Disandera OPM dalam Kondisi Sehat, TNI Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air, Philip Mark Merhtens, yang disandera oleh kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya, masih dalam kondisi sehat.

"Dari informasi terakhir yang kami terima, pilot tersebut dalam keadaan sehat," ujar Maruli kepada wartawan setelah menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Operasi pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut, menurut Maruli, sedang dikordinasikan oleh Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Kami terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," tambah Maruli.

Dia juga menegaskan bahwa TNI terus berupaya melanjutkan operasi pembebasan pilot Susi Air tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera.

"Tentu saja, selama ini komunikasi dengan pihak OPM kurang stabil. Mereka terkadang berubah-ubah dalam pendiriannya," ujar Maruli menanggapi pertanyaan tentang rencana pembebasan pilot Susi Air.

Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada tanggal 7 Februari 2024, atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan bahwa pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan, karena mereka meyakini bahwa tidak ada alasan untuk terus menahan Philip.

"Pendekatan lunak dan keras tetap menjadi pilihan kami dalam operasi pembebasan. Namun, kami mengutamakan pendekatan lunak dengan berbagai strategi, termasuk pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi sipil di Papua," jelas Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam beberapa kesempatan.

Dia menegaskan bahwa penggunaan pendekatan keras, yang melibatkan penggunaan senjata, hanya akan dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh TNI untuk membebaskan para sandera OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," tegasnya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi

Editor: Yakop

Kasad Mendorong Megawati Laporkan Intimidasi TNI Langsung

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Kasad Mendorong Megawati Laporkan Intimidasi TNI Langsung

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan saran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk langsung melaporkan kepada TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, apabila menemui prajurit TNI yang melakukan intimidasi terhadap rakyat.

"Jika ingin dilaporkan secara resmi, bisa dilakukan, dan kami akan mencoba menindaklanjuti kejadian tersebut. Namun, jika intimidasi hanya disampaikan tanpa informasi detail, sulit bagi kami untuk menindaklanjuti," ujar Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta pada hari Senin.

Pada sebuah acara kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2), Megawati menegaskan kepada para pendukungnya agar polisi dan tentara tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat.

"Ingat, polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Itu berarti kami memiliki hak untuk mengikuti pemilu," ujar Megawati.

Maruli menjamin bahwa jika ada laporan yang masuk kepada TNI, terutama TNI AD, mereka akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.

"Jika ada bukti berupa suara, foto, saksi, atau apapun itu, kami akan segera bertindak. Kami memiliki prosedur untuk memanggil pihak terkait," kata Maruli.

Maruli mencontohkan respons cepat TNI terhadap laporan masyarakat, seperti dalam kasus dokumen pakta integritas yang diduga melanggar netralitas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI TSP Silaban.

"Ketika dokumen tersebut viral, TNI langsung mengambil tindakan dengan memanggil perwira tinggi yang terlibat," jelas Maruli.

Ia menegaskan bahwa TNI akan langsung merespons setiap laporan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.

"Setiap laporan akan kami tanggapi, kami akan bertindak jika ada bukti yang jelas. Namun, jika hanya berdasarkan pernyataan tanpa bukti, sulit bagi kami untuk menentukan tindakan yang tepat," tambahnya.

Maruli menekankan pentingnya pelaporan terhadap pelanggaran netralitas oleh prajurit TNI. Jika tidak ada laporan yang masuk, TNI akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang terjadi.

"Jika tidak ada laporan, kami akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang perlu ditindaklanjuti," pungkas Maruli.

Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi

Editor: Yakop

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Redaksi    Senin, Februari 05, 2024    Comment   

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. 

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (03/02/2024).

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi, menjelaskan alasan di balik penunjukan Tito Karnavian.

Presiden sebelumnya telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. 

Keppres tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat (02/02).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengganti definitif untuk jabatan Menko Polhukam belum ditentukan. 

Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran organisasi.

"Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik," tambahnya.

Presiden juga menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

"Secepatnya. Dari non-(parpol)," tutupnya.

Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud: Suara Tulus Dari Rakyat

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud: Suara Tulus Dari Rakyat

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan orasi politiknya di depan relawan dan simpatisan saat kampanye akbar terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan hingga kader partai koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya untuk senantiasa berada di samping rakyat apabila terpilih dalam Pilpres 2024, bersama calon wakil presiden Mahfud Md. 

Dalam acara kampanye akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, Ganjar menyampaikan janjinya dengan tegas.

"Di tempat ini, di GBK (Gelora Bung Karno), insyaallah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat," kata Ganjar di hadapan para pendukungnya.

Ganjar menegaskan bahwa dirinya dan Mahfud akan mengalokasikan semua upaya dan kekuatan yang mereka miliki untuk merubah nasib rakyat menjadi lebih baik. 

"Kita akan kerahkan seluruh kekuatan, daya yang kami miliki agar kemudian nasib rakyat jauh lebih baik. Kami juga akan melihat rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat. Dan inilah kenapa saya mengatakan tuan kami adalah rakyat. Kita taat pada tuan, kita patuh pada hukum, dan kita setia pada rakyat. Inilah gerakan yang kita lakukan, dan kami mohon dukungan kepada bapak, ibu sekalian," ujarnya dengan penuh semangat.

Ganjar juga membagikan pengalamannya selama melakukan kampanye di 315 titik lokasi di seluruh Indonesia, di mana masyarakat secara tulus meminta agar dirinya dan Mahfud tidak pernah meninggalkan rakyat. 

"Mereka memberikan pesan kepada kami, menuliskan di punggung kami dengan bahasa yang lugu, sederhana. Apa itu? Pak Ganjar-Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat," ungkapnya.

Kampanye akbar yang bertajuk "Konser Salam Metal-Menang Total" tersebut juga dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, serta para petinggi partai politik dari koalisi pendukungnya. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, serta sejumlah tokoh lainnya seperti Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Perlu dicatat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Wartawan: Antara/Rio Feisal

Editor: Yakop

Peringatan Keras Ganjar Pranowo tentang Kondisi Demokrasi Indonesia

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Peringatan Keras Ganjar Pranowo tentang Kondisi Demokrasi Indonesia

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat memberikan pemaparan dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengeluarkan pernyataan tegas dalam kampanye akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2). 

Dalam orasinya, Ganjar menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti ayam yang hanya ditentukan nasibnya oleh pihak lain.

"Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri hasilnya maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat dan itulah peran bapak, ibu semuanya," kata Ganjar.

Ganjar juga menggarisbawahi pentingnya peringatan keras terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. 

Ia menunjuk adanya beragam pernyataan dari berbagai elemen masyarakat demokrasi seperti budayawan, wartawan, civil society, dan ilmuwan yang mulai meresahkan.

"Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan, civil society, termasuk juga ilmuwan, sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka bapak, ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin," ujarnya.

Selain itu, Ganjar mengingatkan bahwa pemungutan suara pada 14 Februari 2024 akan menjadi penentu bagi masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pihak terkait untuk bekerja dengan baik dan tetap netral.

"Proses politik tanggal 14 Februari adalah proses yang akan menentukan hasil kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN, bekerja melayani masyarakat, biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa," tuturnya.

Kampanye akbar tersebut juga dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, serta para petinggi partai politik dari koalisi pendukung, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno, serta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Masa kampanye akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Wartawan: Antara/Rio Feisal

Editor: Yakop

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Indonesia, tiga calon presiden yang akan bersaing di pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang akan menghadapi satu sama lain dalam sesi debat terakhir yang akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi dan radio nasional. 

Isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi akan menjadi fokus utama dalam sesi debat pamungkas ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat (2/2) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU, August Mellaz, menjelaskan secara rinci mengenai format dan teknis debat kelima ini, yang tidak mengalami perubahan signifikan dari debat sebelumnya. 

Namun, terdapat penambahan durasi pada sesi pernyataan penutup, yang awalnya dua menit menjadi empat menit.

Penambahan durasi ini diusulkan oleh tim kampanye, yang berkeinginan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam upaya meyakinkan pemilih di saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. 

Usulan ini kemudian disetujui oleh ketiga kandidat dan KPU.

Menurut analisis yang dilakukan oleh KPU setelah empat sesi debat sebelumnya yang disiarkan oleh sembilan stasiun televisi nasional, terdapat antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap acara debat ini. 

August menyatakan bahwa lebih dari 94 juta penonton menyaksikan setiap sesi debat.

"Harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," ujarnya.

Meskipun demikian, seorang peneliti dari Saiful Mujani and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai bahwa debat capres/cawapres seharusnya memiliki dampak yang signifikan pada pemilih. 

Namun, kenyataannya, substansi debat tidak sepenuhnya sampai kepada publik. 

Saidiman mengungkapkan bahwa hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh capres/cawapres umumnya tidak dikenal oleh publik.

"Dalam survei yang dilakukan pada awal Desember terkait program-program apa saja yang diapresiasi atau dianggap baik oleh publik, menunjukkan bahwa 40 hingga 50 persen publik menyatakan program-program tertentu dinilai bagus dan dibutuhkan masyarakat. 

Namun, mereka tidak mengetahui program-program tersebut diusulkan oleh siapa," kata Saidiman.

Saidiman juga menyoroti bahwa ketika ditanya apakah publik mengetahui bahwa program-program tersebut berasal dari Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, hanya sebagian kecil yang menyadari asal-usulnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak memiliki dampak yang signifikan pada preferensi pemilih.

Lebih lanjut, Saidiman menjelaskan bahwa meskipun kinerja Prabowo Subianto dalam debat-debat sebelumnya dinilai lemah, dukungan publik terhadapnya tetap stabil, bahkan meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak berdampak signifikan pada elektabilitas Prabowo.

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)

Salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemilih adalah kinerja pemerintah, khususnya kinerja Presiden Jokowi. 

Survei terbaru menunjukkan bahwa 83 persen warga merasa puas dengan kinerja Jokowi. 

Menurut teori ekonomi pemilihan, kepuasan terhadap pemerintah memiliki pengaruh besar dalam preferensi pemilih.

"Pertengahan tahun 2022, yang dianggap sebagai representasi pemerintah adalah Pak Ganjar Pranowo, yang pada saat itu memimpin dalam jajak pendapat. Namun, persepsi publik berubah karena melihat tindakan politik Pak Jokowi, terutama ketika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai calon wakilnya. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan nomor urut 02. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap Pak Jokowi meningkat secara signifikan," ungkapnya.

Dalam perspektif pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, proses debat capres-cawapres hanya akan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan dan pemilih mengambang (swing voters), yang jumlahnya tidak terlalu besar. Debat ini akan menjadi penentu bagi langkah selanjutnya bagi mereka.

"Pengaruhnya besar bagi mereka. Pilihannya tergantung pada apakah mereka tertarik dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Jika tertarik, mereka akan memilih. Jika tidak, mereka mungkin memilih untuk golput," katanya, sambil menambahkan bahwa bagi pemilih yang sudah memiliki preferensi tertentu, debat hanya akan menjadi hiburan semata.

Meskipun begitu, Lili menilai bahwa debat capres terakhir ini akan menarik perhatian lebih luas karena tema-temanya berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menyikapi debat terakhir ini, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan diri agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. 

Namun, yang jelas, menurutnya, ketika seorang kandidat presiden atau wakil presiden memasuki ruang debat, apa yang mereka tawarkan kepada publik harus didasarkan pada pengalaman dan gagasan yang kuat.

Hal serupa diungkapkan oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut dua, yang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi debat tersebut. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut

 tiga, mengatakan bahwa aspirasi yang didengarkan saat berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat akan menjadi materi dalam debat.

Kritik Terhadap Jokowi Meningkat, Ada yang Serukan Reformasi Politik

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Kritik Terhadap Jokowi Meningkat, Ada yang Serukan Reformasi Politik

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kabinetnya terus beroperasi normal, meskipun berbagai spekulasi dan laporan tentang ketidakpuasan di antara pejabat tinggi telah beredar luas. 

Dalam menghadapi kritik publik yang semakin meningkat terkait dugaan campur tangan politik menjelang pemilu tanggal 14 Februari, Jokowi menegaskan bahwa kabinetnya tidak mengalami masalah.

"Dalam kabinet, tidak ada masalah," ungkap Jokowi kepada wartawan, menanggapi pertanyaan tentang ketidakpuasan di antara para menteri. 

Dia menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi.

Presiden Jokowi, yang mendekati akhir masa jabatan keduanya, telah menjaga netralitasnya terkait calon presiden, meskipun sering kali terlihat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan saingannya dalam dua pemilihan presiden sebelumnya.

Namun, ada kritik terhadap dukungan diam-diam Jokowi pada Prabowo dalam fungsi-fungsi pemerintahan, dengan tuduhan bahwa hal ini melanggar peraturan pemilu. 

Namun demikian, Jokowi menyangkal tuduhan tersebut.

Di tengah perdebatan ini, putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo, setelah perubahan peraturan yang memungkinkannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi.

Pada hari Kamis sebelumnya, calon wakil presiden lainnya, Mahfud MD, mengundurkan diri dari jabatan menteri keamanan dengan alasan "preferensi etis," yang beberapa pihak menafsirkan sebagai keberpihakan terhadap Jokowi.

Kekhawatiran investor meningkat terkait laporan kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menanggapi spekulasi tersebut, pejabat Istana Kepresidenan, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Sri Mulyani tetap bekerja seperti biasa. 

Dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi dan dihadiri oleh Sri Mulyani pada Jumat sore, tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri tersebut.

Ari menegaskan bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam acara kampanye dari kandidat manapun menjelang hari pemungutan suara.

Sementara itu, kritik terhadap Jokowi semakin meluas di kalangan intelektual, termasuk di almamaternya, Universitas Gajah Mada. 

Beberapa profesor di Universitas Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan menyerukan para pejabat negara untuk tidak tunduk pada tekanan untuk mendukung kandidat tertentu, menyebut bahwa demokrasi di Indonesia telah terancam.

"Dalam situasi ini, negara kita tampaknya telah kehilangan arah karena ambisi politik dan kecurangan dalam merebut kekuasaan," ungkap Profesor Hukum Harkristuti Harkrisnowo, yang menyoroti keprihatinan akan kestabilan demokrasi di Indonesia.

KPU Temukan Pemilih Ganda dalam DPT New York dan Malaysia

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

KPU Temukan Pemilih Ganda dalam DPT New York dan Malaysia

Surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Gudang KPU Kotamadya Jakarta Timur pada Kamis, 11 Januari 2024, di Jakarta. (Foto: Indra Yoga/VOA)

JAKARTA - Organisasi Migrant Care telah mengadukan penemuan mereka terkait 3.238 data pemilih ganda di daftar pemilih tetap (DPT) Johor Bahru, Malaysia, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Mereka juga menemukan 22 orang dengan alamat di Indonesia, khususnya Sumenep, Jawa Timur, terdaftar di DPT Johor Bahru. 

Bahkan, beberapa pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT tersebut. 

Temuan ini muncul setelah Migrant Care menyelidiki 4.000 lembar dokumen yang mencakup 119.491 nama pemilih.

Menyikapi laporan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, langsung melakukan klarifikasi. 

Terkait laporan di New York, KPU berhasil menemukan 198 pemilih ganda setelah penelusuran ulang terhadap DPT yang ada.

"Hasyim mengungkapkan bahwa pemilih ganda dicoret satu untuk menghindari kemungkinan pemilihan ganda. Dengan langkah ini, surat suara yang belum digunakan dapat dialokasikan untuk pemilih lain yang membutuhkan," kata Hasyim di kantornya pada Jumat (2/2).

Meskipun begitu, untuk laporan tentang pemilih ganda di Johor Bahru, KPU masih terus melakukan penelusuran dengan metode yang sama seperti dalam kasus New York.

Pengawas KPU Kota Depok sedang mengawasi logistik pemilu di Gudang KPU Kota Depok pada Rabu, 10 Januari 2024, di Cibinong, Jawa Barat. (Foto: Indra Yoga/VOA)

Hasyim menegaskan bahwa KPU akan mengoreksi data jika masih ditemukan pemilih ganda. 

Namun, ia juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan analisis data pemilih secara berulang kali mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga antarprovinsi dan antarnegara.

"Tetapi yang ingin kami pastikan adalah bahwa jika ada nama ganda, kami akan memastikan dengan daftar hadir. Setiap orang yang hadir harus terdaftar di daftar hadir untuk memastikan keabsahan," ujar Hasyim.

Sementara itu, Bawaslu menolak laporan yang diajukan oleh Migrant Care karena tidak memenuhi unsur materil. 

Namun, mereka tidak merinci unsur materil yang dimaksud.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menyatakan bahwa kekacauan dalam data pemilih menunjukkan bahwa KPU tidak memiliki standar baku dalam penetapan data DPT di luar negeri.

"Masalahnya adalah kita tidak memiliki angka pasti untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi, hanya Tuhan yang tahu angka pastinya," kata Wahyu.

Wahyu juga mengatakan bahwa kesalahan dalam DPT, khususnya DPTLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri), memberikan ruang bagi potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya.

Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar: Upaya Jokowi untuk Mengurai Kemacetan

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar: Upaya Jokowi untuk Mengurai Kemacetan

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi meresmikan dua terminal tipe A yang terletak di Jawa Barat pada hari Sabtu (03/02/2024). 

Dua terminal yang diresmikan adalah Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar.

Dalam sambutannya di Terminal Leuwipanjang, Presiden Jokowi menyatakan, "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat."

Presiden juga mengekspresikan harapannya bahwa infrastruktur tersebut akan memotivasi masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi publik. 

Dia mengatakan, "Ini Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar, keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan, kembali menggunakan transportasi umum, berbondong-bondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan mobil pribadi."

Lebih lanjut, kehadiran terminal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. 

Presiden mengutip, "Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum baik itu bus, baik itu kereta api, baik itu kayak di Jakarta ada MRT, LRT, KRL, kereta cepat dan itu akan sangat, sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki."

Selain mengurangi kemacetan, terminal ini diharapkan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat baik antarkota maupun dalam kota. 

"Semoga Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat ini nanti bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota yang lain atau di dalam kota," tambahnya.

Menurut laporan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, revitalisasi kedua terminal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Terminal Leuwipanjang ini sendiri kita lakukan [revitalisasi] dengan total luas 30 ribu meter. Dan, tadi Bapak saksikan ada contoh Samsat pertama di Indonesia dan ini akan merupakan contoh untuk di terminal di seluruh Indonesia dan juga ticketing sudah menggunakan digital," ungkap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif penggunaan transportasi publik berbasis listrik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. 

"Kami apresiasi daerah Jawa Barat dan Kotamadya Bandung menginisiasi bis listrik sebagai angkutan perkotaan. Nah, ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi ide Bapak bahwa angkutan massal menjadi awal penggunaan kendaraan listrik," ujar Menhub.

Presiden Jokowi dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Jokowi Ajak GP Ansor Dukung Pemilu 2024

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Jokowi Ajak GP Ansor Dukung Pemilu 2024

Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk aktif mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. 

Pada saat meresmikan Pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024), Presiden menegaskan pentingnya dukungan dan partisipasi dari semua pihak.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan prinsip demokrasi, keamanan, keterbukaan, serta kegembiraan dalam pelaksanaan pemilu. 

Dia menyampaikan, "Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis, pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan."

Presiden juga menyerukan GP Ansor untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kondisi domestik yang kondusif. 

"Kalau tensinya naik harus aktif mendinginkan, untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoaks yang merugikan kita semuanya," ujarnya.

Selain itu, Presiden mengajak GP Ansor untuk mengawal kelangsungan pembangunan demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju. 

"Tugas kita bukan hanya mengawal pemilu, tugas kita juga mengawal pemerintahan ke depan, membantu pemerintahan ke depan agar mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memenangkan Indonesia dalam persaingan dunia yang semakin ketat dan semakin berat," kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya kampanye moderasi beragama dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

"Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia memperjuangkan two-state solution, bersama bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Kita kuat bukan hanya untuk bangsa kita sendiri tetapi untuk perdamaian dunia, untuk persaudaraan Islam, untuk persaudaraan kemanusiaan," tandasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.