Agus Subiyanto: Koops Habema Tingkatkan Koordinasi TNI-Polri di Papua

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Agus Subiyanto: Koops Habema Tingkatkan Koordinasi TNI-Polri di Papua

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto menggunakan mobil mengecek alutsista di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc)

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, telah mengumumkan pembentukan Komando Operasi (Koops) Habema untuk meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua. 

Dalam sebuah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Panglima TNI menyatakan keyakinannya bahwa Koops Habema, yang merupakan singkatan dari "harus berhasil maksimal", akan membantu dalam meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua.

"Saya berlakukan strategi smart power untuk Papua, yang melibatkan kombinasi soft power dan hard power, serta diplomasi militer. Implementasi strategi tersebut adalah pembentukan Komando Operasi Habema, yang harus berhasil maksimal. Dengan integrasi pola operasi TNI dan Polri melalui Koops ini, penanganan konflik di Papua diharapkan menjadi lebih efektif," kata Jenderal Agus Subiyanto.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, mengonfirmasi bahwa Koops Habema baru-baru ini dibentuk, meskipun tidak merinci tanggal pastinya.

Habema, yang mengambil nama dari danau terkenal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia dengan ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) di kaki Gunung Trikora.

Selain pembentukan Komando Operasi, TNI juga sedang menerapkan sistem blok dalam latihan individu prajurit dan satuan, yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Penerapan program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua," ungkap Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat tersebut.

Rapat pimpinan gabungan TNI-Polri, yang diadakan di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan langsung kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Sebanyak 362 pimpinan TNI-Polri hadir dalam rapat tersebut.

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

World Water Forum Ke-10: Agenda Besar Indonesia di Mata Dunia, Puluhan Ribu Peserta Siap Hadiri World Water Forum di Bali

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

World Water Forum Ke-10: Agenda Besar Indonesia di Mata Dunia, Puluhan Ribu Peserta Siap Hadiri World Water Forum di Bali

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah bagi World Water Forum (WWF) yang ke-10, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang menggelar acara prestisius ini. 

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang, dengan perkiraan kehadiran sekitar 30-50 ribu peserta dari berbagai negara.

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, WWF ke-10 akan menjadi forum yang lebih besar dibandingkan dengan acara rutin lainnya seperti Conference of The Parties (COP). 

Dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Dwikorita menjelaskan, "Ada 244 sesi yang dihadiri kurang lebih 30-50 ribu peserta. 

Jadi ini sedikit lebih besar daripada Conference of The Parties yang biasa diselenggarakan dengan istilah COP."

Lebih lanjut, Dwikorita menjabarkan bahwa WWF ke-10 terdiri dari tiga komponen utama, yaitu proses tematik, proses regional, dan proses politis. 

"Thematic process itu terkait dengan sains dari iklim, air, pangan, energi, dan kesehatan."

"Kemudian juga dibahas dari aspek political process, jadi hasil pembahasan sains itu dibahas, didetailkan, diintegrasikan dengan pembahasan politik agar pemikiran sains itu bisa terimplementasi ke masyarakat."

"Dan juga ada pembahasan regional process yang berbasis best practice yang ada di region-region di seluruh dunia, sehingga diharapkan output atau hasil pembahasan ini lebih mudah tereksekusi, menjadikan kebijakan negara-negara," ujarnya.

Dalam konteks forum ini, Indonesia juga menekankan pentingnya deklarasi para menteri terkait sumber daya air, iklim, pangan, energi, dan kesehatan. 

Langkah lain yang didorong adalah pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience. 

"Setelah penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 ini, Indonesia akan mengoordinasikan center of excellence. Jadi aliansi of center-center yang sudah ada di Asia Pasifik ataupun di dunia akan berkoordinasi dalam koordinasi Indonesia. Ini salah satu tujuan, hasil yang akan diperoleh," jelas Dwikorita.

WWF adalah pertemuan internasional terbesar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang sumber daya air, termasuk pemimpin politik, pemerintah, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Acara ini telah menjadi agenda rutin setiap tiga tahun sejak tahun 1997.

Dalam WWF ke-10, terdapat enam subtema utama yang diangkat, yaitu water security and prosperity; water for humans and nature; disaster risk reduction and management; governance, cooperation, and hydro-diplomacy; sustainable water finance; dan knowledge and innovation.

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona. Foto: Humas Setkab/Agung

JAKARTA - Indonesia terus menjadi destinasi utama bagi investor global yang ingin memperluas usaha mereka di sektor industri. Hal ini didukung oleh peningkatan realisasi investasi yang dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung dunia bisnis melalui penyediaan kemudahan izin dan insentif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti hal ini dalam pernyataannya, "Selama periode tahun 2014-2023, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan. Artinya, para investor masih melihat Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik dan menguntungkan untuk bisnisnya."

Dia juga menyampaikan bahwa nilai investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas mengalami lonjakan tajam selama satu dekade terakhir, dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023. "Secara kumulatif, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas selama 10 tahun (2014-2023) mencapai Rp3.031,85 triliun," tambahnya.

Menperin juga mencatat bahwa meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia tetap tinggi. Nilai investasi di sektor industri manufaktur dari tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami peningkatan signifikan.

"Dari sisi pertumbuhan, kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2021 ke 2023, mencapai 48,77 persen, diikuti oleh tahun 2015 hingga 2016 yang tumbuh hingga 39,18 persen dan tahun 2014 hingga 2015 sebesar 24,22 persen," kata Menperin.

Menurutnya, peningkatan investasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memacu hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. "Pemerintah konsisten dalam memperkuat industri hilir untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.

Dia juga menegaskan tekad pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

"Peningkatan investasi di sektor industri juga berdampak luas bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi berakhir, kinerja industri kembali pulih dan terus tumbuh, sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat.

Pernyataan Menperin ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi magnet bagi investor global, dengan pemerintah yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri.

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Sandiaga Uno Bersumpah Setia di Kabinet Indonesia Maju

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Sandiaga Uno Bersumpah Setia di Kabinet Indonesia Maju

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberi keterangan kepada wartawan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Dari kami, menteri PPP, Partai Pendukung Pemerintah, kami akan terus mendukung pemerintah sampai dengan akhir tugas kami," ujar Sandiaga Uno dengan nada santai di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Sandiaga, saat ini Kabinet Indonesia Maju masih solid dan mampu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

"Solidaritas itu terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti Konferensi Pers F1 Powerboat Danau Toba yang baru saja kita gelar," tambahnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo (Tiko).

"Kami berhasil memisahkan antara tugas politik kami. Pak Dito dan saya memiliki pilihan politik yang berbeda, tetapi kami tetap bisa bekerja sama dalam acara ini," ungkap Sandiaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno sebagai tanggapan atas isu mundurnya beberapa menteri setelah Mahfud Md. mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Saat ditanya tentang kemungkinan penggantian Mahfud, Sandiaga mengakui bahwa ia belum mendengar pembicaraan tentang hal tersebut. 

"Saya belum mendapat informasi terkait hal itu," katanya singkat.

Isu tentang kemungkinan mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju awalnya muncul dari pernyataan Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Salah satu nama yang disebut-sebut akan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Menurut Faisal, Sri Mulyani merupakan menteri yang paling siap secara moral untuk mengundurkan diri dari kabinet.

Faisal juga menyebut beberapa nama lain yang mungkin akan mengikuti jejak Sri Mulyani, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Oleh: Antara/Putu Indah Savitri

Editor: Yakop

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Presiden Joko Widodo saat santap malam bersama Ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sun Plaza, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/HO-PSI

MEDAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menikmati makan malam bersama di tengah suasana santai di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam.

"Ya, ketika bertemu saja. Tadi ada kampanye di Deli Serdang, kemudian malamnya saya kosong, diajak makan mi, ya saya makan mi," ujar Jokowi dalam kesempatan tersebut di Kota Medan.

Dalam gambar yang terpampang, Jokowi terlihat mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, duduk bersebelahan dengan Kaesang yang memakai jaket bomber bertuliskan PSI. Keduanya ditemani oleh sejumlah pengurus PSI.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi menjawab dengan singkat, "Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI."

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kinerja putra bungsu-nya selama hampir lima bulan memimpin PSI, Jokowi menegaskan bahwa penilaian itu akan terlihat dari hasil dukungan suara terhadap PSI pada 14 Februari 2024. 

"Ya nanti dilihat pada 14 Februari semuanya," tambahnya.

Perjumpaan kali ini menandai ketiga kalinya Jokowi dan Kaesang terlihat bersama di hadapan publik. Sebelumnya, mereka bertemu di Yogyakarta pada Sabtu (27/1) dan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2).

Sumber: Antara/Andi Firdaus

Editor: Yakop

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Gambar salinan keputusan Presiden RI. Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2024, sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diumumkan melalui salinan yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam Keppres tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan, "Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024." Tujuan penetapan ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Pentingnya keputusan ini juga ditegaskan dengan pernyataan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan." Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut akan berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk turut serta dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya kepada publik.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujar Jokowi dalam keterangan pers setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera.

Selain mengajak masyarakat, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Diperlukan netralitas dan kedaulatan rakyat dari seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan proses demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas pemilu. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," imbuhnya.

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Di antara partai politik nasional tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 

Sementara itu, partai politik lokal yang ikut serta antara lain adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden beserta wakil presidennya pada tanggal 14 Februari 2024. 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Oleh: Antara/Rangga Pandu A.J.

Editor: Yakop

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, yang disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tambah Presiden Jokowi.

Menghadapi jeda sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Adapun KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Periode kampanye Pilpres 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. 

Dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, Jokowi menegaskan, "Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye."

Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. 

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan keterangan khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye, dengan menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan dari Jokowi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor: Yakop

Pilot Susi Air yang Disandera OPM dalam Kondisi Sehat, TNI Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Pilot Susi Air yang Disandera OPM dalam Kondisi Sehat, TNI Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air, Philip Mark Merhtens, yang disandera oleh kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya, masih dalam kondisi sehat.

"Dari informasi terakhir yang kami terima, pilot tersebut dalam keadaan sehat," ujar Maruli kepada wartawan setelah menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Operasi pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut, menurut Maruli, sedang dikordinasikan oleh Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Kami terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," tambah Maruli.

Dia juga menegaskan bahwa TNI terus berupaya melanjutkan operasi pembebasan pilot Susi Air tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera.

"Tentu saja, selama ini komunikasi dengan pihak OPM kurang stabil. Mereka terkadang berubah-ubah dalam pendiriannya," ujar Maruli menanggapi pertanyaan tentang rencana pembebasan pilot Susi Air.

Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada tanggal 7 Februari 2024, atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan bahwa pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan, karena mereka meyakini bahwa tidak ada alasan untuk terus menahan Philip.

"Pendekatan lunak dan keras tetap menjadi pilihan kami dalam operasi pembebasan. Namun, kami mengutamakan pendekatan lunak dengan berbagai strategi, termasuk pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi sipil di Papua," jelas Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam beberapa kesempatan.

Dia menegaskan bahwa penggunaan pendekatan keras, yang melibatkan penggunaan senjata, hanya akan dilakukan sebagai pilihan terakhir oleh TNI untuk membebaskan para sandera OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," tegasnya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi

Editor: Yakop

Kasad Mendorong Megawati Laporkan Intimidasi TNI Langsung

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Kasad Mendorong Megawati Laporkan Intimidasi TNI Langsung

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan saran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk langsung melaporkan kepada TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, apabila menemui prajurit TNI yang melakukan intimidasi terhadap rakyat.

"Jika ingin dilaporkan secara resmi, bisa dilakukan, dan kami akan mencoba menindaklanjuti kejadian tersebut. Namun, jika intimidasi hanya disampaikan tanpa informasi detail, sulit bagi kami untuk menindaklanjuti," ujar Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta pada hari Senin.

Pada sebuah acara kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2), Megawati menegaskan kepada para pendukungnya agar polisi dan tentara tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat.

"Ingat, polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Itu berarti kami memiliki hak untuk mengikuti pemilu," ujar Megawati.

Maruli menjamin bahwa jika ada laporan yang masuk kepada TNI, terutama TNI AD, mereka akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.

"Jika ada bukti berupa suara, foto, saksi, atau apapun itu, kami akan segera bertindak. Kami memiliki prosedur untuk memanggil pihak terkait," kata Maruli.

Maruli mencontohkan respons cepat TNI terhadap laporan masyarakat, seperti dalam kasus dokumen pakta integritas yang diduga melanggar netralitas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI TSP Silaban.

"Ketika dokumen tersebut viral, TNI langsung mengambil tindakan dengan memanggil perwira tinggi yang terlibat," jelas Maruli.

Ia menegaskan bahwa TNI akan langsung merespons setiap laporan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.

"Setiap laporan akan kami tanggapi, kami akan bertindak jika ada bukti yang jelas. Namun, jika hanya berdasarkan pernyataan tanpa bukti, sulit bagi kami untuk menentukan tindakan yang tepat," tambahnya.

Maruli menekankan pentingnya pelaporan terhadap pelanggaran netralitas oleh prajurit TNI. Jika tidak ada laporan yang masuk, TNI akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang terjadi.

"Jika tidak ada laporan, kami akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang perlu ditindaklanjuti," pungkas Maruli.

Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi

Editor: Yakop