Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Menteri ATR: Negara Wajib Hadir untuk Adat

Ria Sartika    Rabu, April 30, 2025    Comment   

Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Menteri ATR: Negara Wajib Hadir untuk Adat

Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Menteri ATR: Negara Wajib Hadir untuk Adat.

Padang, Sumatera Barat — Pemerintah pusat kembali menunjukkan keseriusannya dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait kepemilikan tanah ulayat. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Auditorium Universitas Negeri Padang pada Senin (28/04/2025).

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa negara hadir bukan untuk mengambil hak masyarakat adat, tetapi justru untuk melindungi dan mengakui keberadaan tanah ulayat sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas masyarakat lokal.

“Kami dari pemerintah datang dengan niat baik, bukan untuk merugikan. Justru negara ingin membantu agar tanah adat ini diakui secara hukum. Kalau sudah terdata dan terdaftar, tidak akan mudah diambil orang lain,” ujar Nusron.

Langkah ini penting untuk mencegah konflik agraria di masa depan. Dengan adanya pencatatan dan sertifikasi, tanah ulayat tidak akan bisa diklaim sembarangan oleh pihak lain—termasuk perusahaan besar yang memiliki kekuatan modal.

Menteri Nusron juga menekankan bahwa sertifikasi tanah ulayat adalah bentuk nyata pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Dengan pendaftaran resmi, maka tanah adat memiliki kekuatan hukum dan perlindungan yang lebih kuat.

Acara sosialisasi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga unsur akademisi. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh. Dukungan dari semua pihak ini diharapkan bisa mempercepat proses perlindungan dan sertifikasi tanah adat di Sumatera Barat.

“Kami butuh dukungan dari masyarakat Sumatera Barat. Karena upaya ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi demi menjaga hak-hak adat masyarakat agar tetap lestari dan tidak diambil alih pihak lain,” kata Menteri Nusron dengan tegas.

Berdasarkan data terbaru per April 2025, total bidang tanah yang sudah terdaftar secara nasional mencapai lebih dari 121 juta bidang, dan hampir 96 juta bidang di antaranya sudah memiliki sertifikat resmi. Untuk tanah ulayat sendiri, Sumatera Barat memiliki potensi sekitar 475 bidang yang mencakup area seluas 300 ribu hektare.

Sebagai simbol pengakuan resmi negara, Menteri Nusron menyerahkan langsung Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada KAN V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh di Kota Pariaman. Selain itu, diserahkan juga 5 sertipikat hak pakai dan 5 sertipikat wakaf, semuanya dalam bentuk sertipikat elektronik.

Turut hadir mendampingi Menteri dalam kegiatan ini adalah Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, serta jajaran Kanwil BPN Sumatera Barat yang dipimpin oleh Teddi Guspriadi.

Pemerintah Percepat Perlindungan Tanah Ulayat, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadir di Sumbar

Yakop    Senin, April 28, 2025    Comment   

Pemerintah Percepat Perlindungan Tanah Ulayat, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadir di Sumbar

Pemerintah Percepat Perlindungan Tanah Ulayat, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadir di Sumbar.

Padang – Pemerintah terus berupaya memberikan pengakuan resmi serta perlindungan hukum terhadap tanah ulayat milik masyarakat adat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat. 

Acara penting ini akan dibuka langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Senin, 28 April 2025, di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP).

Menurut penjelasan Rezka Oktoberia, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, kegiatan ini menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mempercepat program pendaftaran tanah ulayat, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kehadiran Menteri Nusron menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius memberikan perlindungan terhadap tanah ulayat. Ini bagian dari komitmen kita dalam menjaga hak masyarakat adat,” ujar Rezka Oktoberia saat berbicara di Padang, Minggu, 27 April 2025.

Pentingnya Pendaftaran Tanah Ulayat bagi Masyarakat Adat

Dalam kesempatan itu, Rezka juga menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat adat tentang pentingnya proses pendaftaran tanah ulayat.

Menurutnya, pendaftaran ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan upaya besar untuk menjaga eksistensi komunitas adat di tengah arus modernisasi dan ancaman konflik agraria. Dengan adanya sertifikat tanah ulayat, hak-hak masyarakat adat diakui secara resmi oleh negara, sehingga mengurangi risiko perebutan lahan atau kehilangan tanah secara tidak adil.

"Pendaftaran tanah ulayat ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mengakui keberadaan masyarakat adat, sekaligus mencegah hilangnya hak-hak mereka di masa depan," jelas Rezka.

Melibatkan Banyak Pihak untuk Kolaborasi yang Kuat

Pelaksanaan kegiatan ini tak hanya melibatkan Kementerian ATR/BPN saja, tapi juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan lainnya. Mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), organisasi Bundo Kanduang, akademisi dari perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh juga menjadi bukti betapa strategisnya agenda ini untuk mendukung program reforma agraria nasional.

"Melalui kolaborasi ini, kita ingin mendorong percepatan pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia. Tentu saja, kita tetap memperhatikan kearifan lokal dan karakter sosial budaya masyarakat adat di tiap daerah, khususnya di Sumatera Barat," tutur Rezka.

Penyerahan Sertifikat Tanah Ulayat: Simbol Pengakuan Negara

Sebagai bagian dari acara ini, Menteri Nusron Wahid akan menyerahkan sejumlah sertifikat tanah ulayat kepada komunitas adat. Salah satunya adalah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi yang diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan di Kota Pariaman.

Penyerahan sertifikat ini menjadi momen simbolis yang sangat penting. Ini menegaskan bahwa negara mengakui hak-hak adat secara hukum formal, memberikan rasa aman, dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya dari pihak-pihak yang mungkin ingin mengambil alih tanah mereka secara ilegal.

Setelah kegiatan di UNP, Menteri Nusron dijadwalkan untuk memberikan pengarahan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumbar. Pengarahan ini akan fokus pada kebijakan terbaru terkait pertanahan dan tata ruang, agar pemerintah daerah dapat menyelaraskan langkah mereka dengan program nasional.

Dukungan Penuh dari Jajaran Kementerian ATR/BPN

Dalam kegiatan ini, Nusron Wahid akan didampingi oleh jajaran tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara lain:

• Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis

• Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT, Iskandar Syah

• Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta seluruh jajaran terkait.

Kehadiran seluruh pejabat ini menunjukkan betapa pentingnya agenda pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini bagi Kementerian ATR/BPN.

Tanah Ulayat: Warisan Budaya yang Harus Dilindungi

Tanah ulayat adalah bagian integral dari identitas masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Tanah ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan pertanian atau tempat tinggal, tapi juga memiliki nilai spiritual, budaya, dan sosial yang sangat kuat.

Namun, tanpa adanya pengakuan hukum formal, tanah-tanah ulayat ini rentan diambil alih oleh pihak lain, baik melalui mekanisme hukum yang tidak adil maupun praktik-praktik ilegal. Inilah mengapa pendaftaran tanah ulayat menjadi langkah vital untuk memperkuat posisi masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Komitmen Jangka Panjang untuk Reforma Agraria

Kegiatan sosialisasi ini bukanlah acara seremonial semata. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria sejati. Dengan mempercepat pendaftaran tanah adat dan memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak tradisional, pemerintah berharap tercipta keadilan agraria yang lebih merata di Indonesia.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menekan konflik agraria yang kerap terjadi di berbagai daerah akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah.

Melalui sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga hak-hak masyarakat adat. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga adat hingga parlemen, diharapkan mampu mempercepat proses ini secara nasional, sambil tetap menjaga kekayaan budaya bangsa. Kehadiran langsung Menteri Nusron Wahid dalam acara ini juga memberi sinyal kuat bahwa pengakuan dan perlindungan tanah adat kini menjadi prioritas serius pemerintah.

Wamen ATR Ossy Dermawan Dorong Pengelolaan Pertanahan di Kendal Lebih Teliti dan Akurat

Yakop    Senin, April 28, 2025    Comment   

Wamen ATR Ossy Dermawan Dorong Pengelolaan Pertanahan di Kendal Lebih Teliti dan Akurat

Wamen ATR Ossy Dermawan Dorong Pengelolaan Pertanahan di Kendal Lebih Teliti dan Akurat.

Kabupaten Kendal – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kendal pada Sabtu, 26 April 2025. 

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy memberikan pesan penting kepada seluruh jajaran Kantah Kendal: pengelolaan pertanahan harus dilakukan dengan sangat teliti, akurat, dan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam arahannya, Wamen Ossy mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil di bidang pertanahan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan banyak orang. Karena itu, ketelitian dan kehati-hatian adalah hal mutlak yang harus diutamakan.

“Apa yang kita kerjakan di sini bisa berdampak luas. Setiap langkah harus didasari kebenaran dan peraturan yang berlaku. Kita memang harus bekerja cepat, tetapi tidak boleh meninggalkan ketelitian. Jangan sampai karena ingin cepat, malah muncul masalah baru,” tegas Wamen Ossy kepada seluruh jajaran Kantah Kendal.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan pertanahan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut hak-hak masyarakat yang harus dijaga. Dengan proses yang benar dan akurat, potensi sengketa tanah yang bisa merugikan banyak pihak di masa depan bisa dihindari.

Pengelolaan Pertanahan Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Wamen Ossy berharap, ke depannya, pengelolaan pertanahan di Kabupaten Kendal bisa terus membaik. Ia mengingatkan bahwa Kepala Kantah dan seluruh jajaran memiliki wewenang besar dalam mengatur pertanahan dan tata ruang daerah.

“Saya minta semua jajaran di sini untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Yang kita kelola ini bukan sekadar dokumen, tapi masa depan banyak orang. Kalau kita teliti dan adil dalam bekerja, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kendal,” ujar Ossy.

Menurutnya, Kantah Kendal harus menjadi contoh dalam membangun pelayanan publik di bidang pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Layanan Inovatif: PELATARAN dan Drive Thru Dapat Pujian

Sebelum memberikan pengarahan, Wamen Ossy sempat berkeliling untuk melihat langsung berbagai layanan pertanahan yang disediakan Kantah Kendal. Salah satu yang menarik perhatian adalah layanan PELATARAN dan Drive Thru.

Yang istimewa, layanan Drive Thru untuk pengambilan sertipikat tanah ini merupakan satu-satunya di Jawa Tengah. Wamen Ossy sangat mengapresiasi inovasi ini karena membuat masyarakat bisa mengambil sertipikat mereka dengan lebih cepat, mudah, dan tanpa perlu turun dari kendaraan.

“Layanan Drive Thru ini luar biasa. Sangat memudahkan masyarakat, dan yang lebih hebat lagi, pengelolaannya dilakukan secara swadaya. Ini patut jadi contoh untuk daerah-daerah lain,” ungkap Ossy dengan penuh semangat.

Dengan adanya layanan seperti ini, proses administrasi pertanahan jadi terasa lebih modern, cepat, dan tetap akurat. Inovasi ini juga dinilai sangat mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital dan pelayanan cepat.

Dihadiri Sejumlah Pejabat Penting

Kunjungan Wamen Ossy ke Kantah Kabupaten Kendal ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya:

• Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia

• Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin

• Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Luh Widasari Ossy Dermawan

• Ketua Ikawati BPN Provinsi Jawa Tengah, Yetti Lampri

• Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat serius dalam mendorong Kantor Pertanahan di daerah untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanannya.

Pengelolaan Pertanahan yang Baik Kunci Kemajuan Daerah

Apa yang disampaikan oleh Wamen Ossy Dermawan ini sebenarnya punya makna yang sangat dalam. Pengelolaan pertanahan yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal bagaimana sebuah daerah bisa berkembang dengan tertib, aman, dan berkelanjutan.

Bayangkan saja, kalau ada banyak sengketa tanah yang belum selesai, tentu akan menghambat investasi, pembangunan, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, jika semua urusan pertanahan tertata rapi, maka daerah seperti Kabupaten Kendal bisa menarik investasi baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inilah sebabnya, ketelitian dan ketepatan dalam pengelolaan pertanahan menjadi sangat penting, seperti yang diingatkan Wamen Ossy.

Inovasi di Era Digital, Harapan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Layanan Drive Thru dan inovasi lainnya yang dikembangkan Kantah Kendal memperlihatkan bahwa transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan memang sudah berjalan. Inovasi-inovasi seperti ini perlu terus dikembangkan, apalagi di era digital seperti sekarang ini, masyarakat menuntut pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan ramah.

Kalau Kantah-Kantah lain di Indonesia bisa mengikuti langkah Kantah Kendal, tentu saja wajah pelayanan pertanahan kita akan semakin modern dan terpercaya di mata masyarakat.

Semangat Perubahan untuk Pertanahan yang Lebih Baik

Kunjungan dan arahan dari Wamen ATR Ossy Dermawan ini menjadi momentum penting bagi Kantah Kendal untuk terus berbenah dan berinovasi. Pesan utamanya sangat jelas: cepat itu penting, tetapi ketelitian jauh lebih utama.

Dengan mengutamakan ketelitian, akurasi, dan integritas dalam setiap layanan pertanahan, maka Kantah Kendal tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tapi juga mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih maju dan berkeadilan.

Semoga semangat perubahan ini bisa terus menginspirasi Kantah-Kantah lain di seluruh Indonesia!

Wamen Ossy Dermawan Bagikan Sertipikat Tanah Elektronik di Semarang: Lebih Aman dan Mudah Diakses Lewat Aplikasi!

Ria Sartika    Senin, April 28, 2025    Comment   

Wamen Ossy Dermawan Bagikan Sertipikat Tanah Elektronik di Semarang: Lebih Aman dan Mudah Diakses Lewat Aplikasi!

Wamen Ossy Dermawan Bagikan Sertipikat Tanah Elektronik di Semarang: Lebih Aman dan Mudah Diakses Lewat Aplikasi!

Kabupaten Semarang – Dalam upaya mempercepat digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan 65 Sertipikat Tanah Elektronik kepada masyarakat Kabupaten Semarang. Penyerahan dilakukan dengan metode door to door, atau dari rumah ke rumah, sebagai bentuk pendekatan yang lebih personal kepada warga.

Acara ini berlangsung di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, pada Jumat, 25 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy memberikan penjelasan penting soal manfaat sertipikat elektronik, terutama dalam hal keamanan data dan kemudahan akses.

"Sertipikat Elektronik ini bukan hanya pengganti kertas biasa. Ini adalah bentuk jaminan hukum yang lebih kuat atas tanah yang dimiliki masyarakat. Sistem keamanannya lebih canggih dan jauh lebih sulit untuk dipalsukan. Dengan begitu, warga bisa merasa lebih tenang dan nyaman," ujar Ossy Dermawan.

Apa Itu Sertipikat Elektronik dan Mengapa Penting?

Sertipikat Elektronik merupakan inovasi dalam bidang pertanahan yang diluncurkan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tidak seperti sertipikat konvensional yang berupa dokumen fisik, sertipikat ini berbentuk data digital yang tersimpan dengan aman di sistem Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keunggulannya tidak main-main, lho! Sertipikat Elektronik:

• Lebih tahan risiko seperti kebakaran, kehilangan, atau kerusakan akibat bencana alam.

• Sulit dipalsukan karena dilengkapi dengan sistem keamanan digital.

• Mudah diakses kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi resmi, seperti Sentuh Tanahku.

• Proses pengurusan lebih cepat dan transparan.

Dengan begitu, masyarakat nggak perlu lagi khawatir sertipikat tanah mereka hilang atau rusak. Cukup buka aplikasi, data tetap aman!

Rincian Sertipikat yang Dibagikan

Dalam acara ini, Wamen Ossy membagikan total 65 sertipikat elektronik, yang terdiri dari:

• 1 Sertipikat Hak Pakai untuk pemerintah desa

• 3 Sertipikat Wakaf untuk keperluan tempat ibadah

• 61 Sertipikat Hak Milik untuk warga Desa Kalongan

Sertipikat-sertipikat ini adalah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebuah program prioritas nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat Indonesia.

Di Kabupaten Semarang sendiri, program PTSL menargetkan penerbitan 19.840 sertipikat, dan hingga saat ini sudah berhasil menerbitkan 11.471 sertipikat. Secara nasional, dari target 126 juta bidang tanah, sudah 76% berhasil disertipikasi, dan pemerintah berkomitmen menuntaskan sisa 24% secara bertahap.

Transformasi Digital Bertahap, Biar Masyarakat Lebih Siap

Wamen Ossy menekankan bahwa transformasi digital dalam layanan pertanahan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menyebutkan pentingnya pendekatan bertahap supaya masyarakat bisa beradaptasi dengan nyaman.

"Perubahan itu butuh proses. Kalau dipaksakan langsung drastis, malah bisa bikin masyarakat bingung. Jadi kita lakukan perlahan, tapi pasti, dari pusat sampai daerah. Bismillah, kita jalankan konsisten," katanya.

Penerapan sertipikat elektronik ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk sistem pertanahan yang lebih modern, aman, dan transparan di masa depan.

Aplikasi Sentuh Tanahku: Solusi Mudah Cek Sertipikat

Salah satu inovasi lain yang dikenalkan ke masyarakat adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk:

• Mengecek status sertipikat

• Mengakses informasi data tanah

• Mengurus administrasi tanah secara online

Kalau sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak, masyarakat tinggal mengakses datanya melalui aplikasi dan bisa langsung mengajukan penggantian. Ini tentunya sangat membantu, apalagi buat warga yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari kantor pertanahan.

Wahyu Hidayat, Penjabat Kepala Desa Kalongan yang juga menerima sertipikat pada acara ini, mengaku sangat terbantu dengan kemudahan layanan digital tersebut.

"Sekarang kalau sertipikat rusak atau hilang, nggak perlu repot lagi. Cukup buka aplikasi Sentuh Tanahku. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membuat layanan ini lebih mudah untuk masyarakat," ujarnya penuh semangat.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti:

• Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

• Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance

• Ngesti Nugraha, Bupati Semarang

• Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

• Febri Effendi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

• Serta unsur Forkopimda Kabupaten Semarang

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program sertipikasi tanah dan percepatan digitalisasi pertanahan di Indonesia.

Menuju Masa Depan Pertanahan yang Lebih Modern

Transformasi dari sertipikat fisik ke sertipikat elektronik adalah langkah besar untuk menciptakan layanan pertanahan yang lebih modern, cepat, mudah, dan aman.

Melalui program ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat, dari kota hingga pelosok desa, bisa mendapatkan hak tanahnya secara adil dan terjamin keamanannya.

Dengan inovasi seperti sertipikat elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku, Indonesia selangkah lebih maju menuju sistem pertanahan yang transparan, bebas mafia tanah, dan lebih ramah terhadap masyarakat.

Membangun Budaya Tanggap Bencana: Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 26 April

Redaksi    Sabtu, April 26, 2025    Comment   

Membangun Budaya Tanggap Bencana: Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 26 April

Membangun Budaya Tanggap Bencana Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 26 April.

JAKARTA - Setiap tanggal 26 April, Indonesia memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB), sebuah momen penting yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan seluruh masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko bencana. 

Peringatan ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga sebuah panggilan untuk bersama-sama membangun budaya tanggap bencana di semua lapisan masyarakat.

Mengapa HKB Itu Penting?

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia. Letaknya yang berada di kawasan cincin api Pasifik (Ring of Fire) membuat negeri ini sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan. Bahkan, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan hingga ribuan kejadian bencana setiap tahunnya.

Maka dari itu, kesadaran dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda. HKB menjadi momen strategis untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, dari anak-anak di sekolah hingga para pekerja di kantor dan warga di desa terpencil.

Tema HKB 2025: Aksi Nyata untuk Keselamatan Bersama

Di tahun 2025 ini, HKB kembali hadir dengan semangat yang sama, namun dengan fokus yang lebih kuat: mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam aksi kesiapsiagaan secara serentak. Ini bisa berupa latihan evakuasi mandiri di rumah, simulasi kebencanaan di sekolah, pelatihan penanggulangan bencana di kantor, hingga edukasi tentang cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa atau banjir.

Tidak perlu menunggu jadi korban untuk mulai peduli. HKB mengajak kita semua untuk meluangkan waktu satu hari saja untuk melakukan aksi nyata yang bisa menyelamatkan nyawa di masa depan.

Beberapa aksi sederhana namun penting yang bisa dilakukan di Hari Kesiapsiagaan Bencana antara lain:

• Mengikuti simulasi evakuasi gempa bumi di tempat kerja atau sekolah

• Memetakan jalur evakuasi di lingkungan rumah

• Mengikuti pelatihan pertolongan pertama atau pemadaman kebakaran

• Mengajarkan anak-anak cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana

• Membagikan informasi kebencanaan di media sosial

Membangun Budaya Sadar Bencana Sejak Dini

Kesiapsiagaan tidak bisa dibangun dalam sehari. Butuh proses, pembiasaan, dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat benar-benar tanggap terhadap bencana. Budaya sadar bencana harus dimulai sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan dan keluarga.

Misalnya, sekolah bisa memasukkan edukasi kebencanaan dalam kegiatan belajar mengajar, membuat jalur evakuasi yang jelas, dan melatih siswa untuk tetap tenang serta tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa atau kebakaran.

Di lingkungan keluarga, orang tua bisa mengenalkan anak-anak pada pentingnya mengenali tanda-tanda bencana, menyimpan tas siaga (emergency kit), dan menyusun rencana evakuasi sederhana di rumah.

Kolaborasi Semua Pihak: Kunci Keberhasilan Kesiapsiagaan

Membangun masyarakat yang tanggap bencana bukan hanya tugas pemerintah atau BNPB saja. Semua pihak punya peran penting, mulai dari lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, media, hingga individu.

Pemerintah bisa menyediakan regulasi dan sumber daya, sekolah bisa mendidik siswa, media bisa menyebarkan informasi, dan masyarakat bisa saling mengingatkan dan membantu dalam situasi darurat. Kolaborasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, karena pada akhirnya, keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

Menuju Indonesia Tangguh dan Siap Hadapi Bencana

Peringatan HKB tidak hanya soal menghafal prosedur atau ikut simulasi, tapi lebih dari itu—ini adalah upaya membentuk karakter masyarakat Indonesia yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Semakin sering kita berlatih, semakin besar peluang kita untuk selamat ketika bencana benar-benar datang.

Indonesia yang tangguh bukan berarti bebas dari bencana, tapi mampu bertahan dan bangkit kembali setelah bencana terjadi. Dan semua itu dimulai dari kesiapsiagaan.

Yuk, Ikut Ambil Bagian di HKB 2025!

Momen Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional adalah panggilan untuk kita semua. Tidak perlu jadi relawan, petugas BPBD, atau ahli kebencanaan untuk ikut ambil bagian. Cukup mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Edukasi, latihan, dan aksi sederhana bisa membawa perubahan besar.

Mari jadikan HKB 2025 sebagai titik balik dalam membangun masyarakat yang lebih siap, lebih waspada, dan lebih peduli terhadap risiko bencana.

Bersama, kita siap untuk selamat. Ayo sukseskan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2025!

Mewujudkan Pengadaan Tanah yang Berkelanjutan: Keberlanjutan Hidup Masyarakat Jadi Prioritas

Redaksi    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Mewujudkan Pengadaan Tanah yang Berkelanjutan: Keberlanjutan Hidup Masyarakat Jadi Prioritas

Mewujudkan Pengadaan Tanah yang Berkelanjutan: Keberlanjutan Hidup Masyarakat Jadi Prioritas.

Tangerang Selatan – Proses pengadaan tanah di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih sensitif dan berfokus pada keberlanjutan hidup masyarakat. Dalam forum Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 yang digelar di Tangerang Selatan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa ke depannya, setiap kebijakan dan langkah dalam pengadaan tanah harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Wamen Ossy menyoroti bahwa meskipun pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar memang sangat penting, namun hal itu tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan tersebut. "Pembangunan itu penting, tapi kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan masyarakat yang terdampak. Pengadaan Tanah harus menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih baik bagi kehidupan mereka," ujarnya dengan tegas dalam acara yang berlangsung pada Kamis (24/04/2025) tersebut.

Pengadaan Tanah yang Berorientasi pada Kesejahteraan Sosial

Ossy Dermawan juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam proses penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Bagi Ossy, kompensasi bukan hanya soal memberikan uang kepada masyarakat yang kehilangan lahan, tetapi juga tentang memberikan mereka peluang untuk memulai hidup baru yang lebih baik dan mandiri. "Kompensasi bukanlah akhir dari proses, melainkan merupakan awal dari suatu transformasi sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat," tambahnya.

Salah satu langkah konkret yang disarankan oleh Wamen Ossy adalah menghubungkan proses pengadaan tanah dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, pemerintah memberikan akses terhadap program hunian pengganti yang layak, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas kerja, pendampingan usaha agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, serta bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat yang terdampak tidak hanya menerima uang ganti rugi, tetapi juga mendapatkan solusi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program ini diharapkan dapat memberikan bekal yang berguna bagi mereka untuk bangkit dan beradaptasi dengan situasi baru setelah kehilangan tanah mereka.

Penilaian Dampak Sosial Jadi Bagian Penting dari Pengadaan Tanah

Dalam upaya mewujudkan pengadaan tanah yang lebih berkelanjutan, penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. SIA berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola dampak sosial yang timbul akibat pengadaan tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti petani kecil, sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses ini. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga mata pencaharian dan akses sosial yang sangat penting bagi kehidupan mereka.

Data yang dihimpun dalam kajian SIA mengungkapkan bahwa tanpa adanya pendampingan yang memadai, kelompok-kelompok rentan ini sering kali jatuh dalam kesulitan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah ini tidak hanya mengutamakan kepentingan pembangunan, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

Empat Pilar Pengadaan Tanah: Keberlanjutan, Keadilan, dan Kesejahteraan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, juga menyampaikan tentang pedoman baru yang diterapkan dalam pengadaan tanah. "Kami telah merumuskan sebuah paradigma baru dalam pengadaan tanah yang berbasis pada empat pilar utama, yaitu penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah," jelas Embun.

Empat pilar ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil, produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar internasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta layanan pertanahan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Sebagai contoh, penguasaan tanah tidak hanya dilihat dari sisi administrasi kepemilikan, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap masyarakat. Penggunaan tanah, di sisi lain, harus memperhatikan aspek keberlanjutan, yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pengembangan tanah harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, di mana setiap proyek pengadaan tanah harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Nilai tanah juga menjadi penting, di mana tidak hanya dari sisi harga pasar, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan ekologis yang dimilikinya.

Komitmen Pemerintah untuk Sistem Pertanahan yang Lebih Baik

Pembaruan dalam sistem pengadaan tanah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih modern dan manusiawi. Pemerintah juga terus berusaha memastikan bahwa setiap bidang tanah di Indonesia terdaftar secara resmi, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan mempermudah proses administrasi pertanahan.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan proses pengadaan tanah secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini adalah langkah besar dalam mewujudkan sistem pertanahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sensitif terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.

Kolaborasi untuk Mewujudkan Pengadaan Tanah yang Berkelanjutan

Dalam acara tersebut, turut hadir beberapa tokoh penting, termasuk Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran. Mereka semua menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan pengadaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo, yang mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pengadaan tanah di Indonesia. "Kami berharap semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak," tutup Budi.

Dengan adanya perubahan paradigma ini, diharapkan pengadaan tanah di Indonesia tidak hanya menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan hidup masyarakat. Setiap langkah yang diambil akan mencerminkan komitmen kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Respons Bijak Masukan Purnawirawan TNI: Utamakan Persatuan dan Stabilitas Bangsa

Ria Sartika    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Respons Bijak Masukan Purnawirawan TNI: Utamakan Persatuan dan Stabilitas Bangsa

Presiden Prabowo Respons Bijak Masukan Purnawirawan TNI: Utamakan Persatuan dan Stabilitas Bangsa.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan sikap yang tenang dan penuh pertimbangan dalam menanggapi pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 

Dalam pernyataan yang berisi delapan poin saran mengenai berbagai persoalan penting di negeri ini, para purnawirawan menyampaikan pandangan mereka demi kebaikan bersama. 

Namun, Presiden Prabowo memilih untuk meresponsnya secara bijak dan tidak tergesa-gesa.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 24 April 2025. Menurut Wiranto, Prabowo sangat menghargai apa yang disampaikan oleh para mantan prajurit tersebut, karena mereka adalah sosok-sosok yang pernah berjuang bersama dalam satu barisan.

“Presiden sangat menghormati dan memahami aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau satu almamater, satu perjuangan, dan tentu punya komitmen moral yang sama. Semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu sudah mengakar dalam diri beliau,” kata Wiranto di hadapan media.

Tidak Tergesa, Presiden Akan Telaah dengan Hati-hati

Meskipun aspirasi tersebut dianggap penting, Presiden Prabowo tidak serta-merta memberikan jawaban atau reaksi secara langsung. 

Menurut Wiranto, hal itu dilakukan karena Presiden ingin memahami lebih dalam isi dari usulan-usulan tersebut, terutama karena isu yang disampaikan bersifat mendasar dan strategis bagi bangsa.

“Presiden tidak bisa langsung merespons. Beliau perlu waktu untuk mempelajari dengan seksama isi dari delapan poin tersebut. Karena yang disampaikan bukan hal remeh, ini menyangkut masa depan bangsa, menyentuh aspek fundamental dalam bernegara,” jelas Wiranto.

Langkah ini mencerminkan sikap kenegarawanan yang hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara, Prabowo menyadari bahwa setiap kebijakan atau respons harus melalui pertimbangan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Menghormati Batasan Kewenangan Berdasarkan Konstitusi

Wiranto juga mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem trias politica, yaitu pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Oleh karena itu, tidak semua usulan bisa langsung dijawab atau ditanggapi oleh Presiden karena ada hal-hal yang menjadi wewenang lembaga lain.

“Kalau ada usulan yang berada di luar kewenangan Presiden, tentu tidak bisa langsung ditanggapi. Presiden hanya bisa menjawab hal-hal yang berada dalam ranah eksekutif. Kita semua harus memahami batasan dalam sistem ketatanegaraan kita,” tegas Wiranto.

Hal ini penting agar masyarakat luas juga tidak salah paham. Dalam negara demokrasi, pembagian kekuasaan adalah fondasi penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Imbauan untuk Tetap Tenang dan Tidak Terpancing Isu

Dalam penjelasannya, Wiranto juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

Beliau mengimbau agar masyarakat tidak terpancing oleh isu-isu atau perdebatan yang berkembang di media sosial terkait dengan pernyataan Forum Purnawirawan.

Menurutnya, perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah dalam masyarakat yang demokratis. Namun, jangan sampai perbedaan itu justru memecah belah persatuan bangsa.

“Perbedaan itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita tercerai-berai. Saat ini kita sedang menghadapi banyak tantangan, jadi sebaiknya energi kita difokuskan pada hal-hal yang membangun, bukan memperkeruh suasana,” ujar Wiranto.

Pesan ini sangat penting di tengah kondisi masyarakat yang semakin aktif di media sosial. Sering kali, pernyataan yang belum diklarifikasi atau dipahami secara utuh bisa memicu kesalahpahaman dan polarisasi.

Penjelasan Resmi Akan Diberikan di Waktu yang Tepat

Menutup keterangannya, Wiranto menegaskan bahwa penjelasan resmi dari pihak Istana mengenai respons terhadap delapan poin usulan Forum Purnawirawan TNI akan disampaikan pada waktu yang tepat. Hal ini dilakukan demi menjaga suasana yang kondusif dan mendukung stabilitas nasional.

“Nantinya akan ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Kita semua tentu ingin suasana di masyarakat tetap tenang, tidak gaduh, agar pemerintah bisa fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi bersama,” pungkasnya.

Harmonisasi Bangsa Jadi Prioritas

Dari sikap yang ditunjukkan Presiden Prabowo, terlihat jelas bahwa beliau menempatkan keharmonisan bangsa sebagai prioritas utama. Beliau tidak ingin ada tindakan atau kebijakan yang justru memperuncing perbedaan. 

Sebaliknya, beliau mengedepankan dialog, pertimbangan matang, dan kerja sama lintas sektor untuk menjaga kestabilan nasional.

Situasi ini menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin mengambil langkah secara bijak dan proporsional, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan.

Menyatukan Visi Demi Masa Depan Indonesia

Sikap Presiden Prabowo dalam menanggapi masukan dari Forum Purnawirawan TNI menjadi cerminan dari kepemimpinan yang matang dan berpijak pada prinsip demokrasi. 

Di tengah banyaknya tantangan global dan domestik yang sedang dihadapi Indonesia mulai dari ekonomi, sosial, hingga geopolitik penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga kesatuan.

Perbedaan pendapat dan kritik konstruktif harus dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sebagai ancaman. 

Namun tentu saja, semua itu harus disampaikan dan disikapi dalam koridor yang bijak, damai, dan berdasarkan konstitusi.

Masyarakat Indonesia kini punya harapan besar terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo. 

Namun, keberhasilan pembangunan bangsa tidak hanya tergantung pada Presiden saja, melainkan butuh dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk para tokoh, purnawirawan, dan rakyat itu sendiri.

Indonesia-Fiji Pererat Kerja Sama Strategis: Dari Pertahanan, Pendidikan, hingga Pemberdayaan Anak Muda

Ria Sartika    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Indonesia-Fiji Pererat Kerja Sama Strategis: Dari Pertahanan, Pendidikan, hingga Pemberdayaan Anak Muda

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri (PM) Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, menyampaikan pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menerima kunjungan penting dari Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, di Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 24 April 2025 itu, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral dengan langkah-langkah nyata di berbagai sektor strategis, termasuk pertahanan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Pertemuan ini bukan hanya sekadar seremoni diplomatik, tapi juga mencerminkan keseriusan dua negara kepulauan ini dalam menjalin kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kesamaan Sebagai Negara Kepulauan: Tantangan yang Sama, Visi yang Sejalan

Dalam konferensi pers bersama yang digelar usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Fiji memiliki banyak kesamaan sebagai negara kepulauan di kawasan Pasifik. 

Kedua negara ini menghadapi tantangan yang serupa, mulai dari isu perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, hingga pentingnya menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan kesetaraan antar bangsa.

"Kita punya banyak kepentingan yang sama, kita menghadapi tantangan-tantangan yang sama. Kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip saling menghormati antar bangsa," ujar Presiden Prabowo dengan penuh semangat.

Kesamaan nilai dan tantangan ini menjadi fondasi yang kuat bagi kedua negara untuk menjalin kerja sama yang lebih erat, tidak hanya dalam urusan pemerintahan, tapi juga dalam membangun koneksi yang lebih kuat antar masyarakatnya.

Fokus pada Kerja Sama Pertahanan: Komitmen untuk Keamanan Kawasan

Salah satu fokus utama dari pembicaraan ini adalah penguatan kerja sama di bidang pertahanan. Prabowo, yang memiliki latar belakang militer, menyatakan bahwa kerja sama di bidang ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Pasifik.

“Kita ingin mengefektifkan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah kita jalin sebelumnya. Ini adalah bentuk komitmen kita untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan,” tutur Presiden.

Dengan meningkatnya dinamika geopolitik global, kerja sama pertahanan antar negara-negara Pasifik seperti Indonesia dan Fiji menjadi kian relevan. 

Tidak hanya dalam konteks keamanan tradisional, tetapi juga dalam menanggulangi ancaman non-tradisional seperti bencana alam, perubahan iklim, dan kejahatan lintas negara.

Pendidikan dan Pelatihan: Investasi untuk Generasi Masa Depan

Di luar pertahanan, sektor pendidikan juga menjadi prioritas dalam kerja sama kedua negara. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Regional di Fiji, yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun ini. 

Pusat pelatihan ini akan menjadi wadah penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kapasitas petani muda di Fiji dan sekitarnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda Fiji untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Peluang ini mencakup pendidikan vokasi, teknik, pertanian, hingga pelatihan militer.

“Kami mengundang anak-anak muda dari Fiji untuk menempuh pendidikan di berbagai lembaga kami di Indonesia. Kami terbuka untuk pelatihan militer bersama, baik di darat, laut, maupun udara,” ucap Prabowo.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia dalam memperkuat diplomasi pendidikan dan memperluas jejaring antar generasi muda dari berbagai negara. 

Pendidikan bukan hanya alat untuk membangun kapasitas individu, tapi juga jembatan bagi hubungan internasional yang lebih kuat dan saling menghargai.

Beasiswa dan Pemberdayaan SDM: Menanam Benih untuk Masa Depan

Sebagai bentuk nyata dukungan Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia Fiji, Presiden Prabowo juga mengumumkan akan menambah kuota beasiswa untuk pemuda Fiji. 

Program ini termasuk dalam skema Kemitraan Negara Berkembang, yang bertujuan membantu negara-negara sahabat dalam membangun kapasitas masyarakatnya.

“Kita ingin semakin banyak anak muda dari Fiji bisa merasakan langsung pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen kita dalam membangun masyarakat yang maju dan saling mendukung,” tambah Presiden.

Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Fiji akan memiliki lebih banyak tenaga profesional yang siap berkontribusi dalam pembangunan negaranya sendiri, sekaligus mempererat hubungan sosial dan budaya dengan Indonesia.

Apresiasi atas Peran Fiji di Kawasan Pasifik

Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan tinggi terhadap peran Fiji sebagai salah satu negara penting di kawasan Pasifik Selatan. 

Indonesia melihat Fiji sebagai mitra strategis yang dapat menjembatani hubungan Indonesia dengan berbagai forum regional.

“Atas nama pemerintah Indonesia, saya menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Fiji di Pasifik Selatan dan atas dukungan mereka terhadap partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum kawasan,” kata Presiden.

Kehadiran Indonesia dalam forum regional Pasifik menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada kawasan Asia Tenggara, tetapi juga berupaya memperluas pengaruh dan kontribusi positifnya di wilayah-wilayah lain yang memiliki tantangan dan potensi serupa.

Harapan untuk Masa Depan: Kerja Sama yang Lebih Kuat dan Efektif

Menutup pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar hubungan baik antara Indonesia dan Fiji tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan di masa mendatang.

“Marilah kita terus menjaga dan memperkuat hubungan ini. Kami, dari pihak Indonesia, menegaskan kembali komitmen untuk menjadikan kerja sama ini lebih kuat, lebih erat, dan lebih bermanfaat bagi kedua negara,” pungkasnya.

Saatnya Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pasifik yang Lebih Baik

Kerja sama antara Indonesia dan Fiji ini menjadi contoh nyata bahwa hubungan antar negara bukan hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga soal saling belajar, saling menguatkan, dan membangun masa depan bersama. 

Dengan komitmen di bidang pertahanan, pendidikan, dan pemberdayaan generasi muda, kedua negara membuktikan bahwa solidaritas antar bangsa kepulauan bisa menjadi kekuatan besar untuk menghadapi tantangan global.

Bagi masyarakat Indonesia, ini adalah momen penting untuk semakin memahami peran Indonesia di kawasan Pasifik dan bagaimana kita bisa terus berkontribusi sebagai bangsa yang aktif, terbuka, dan peduli terhadap sesama negara sahabat.

Prabowo Perkuat Diplomasi Pasifik: Indonesia Siap Gandeng Fiji dalam Transformasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Ria Sartika    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Prabowo Perkuat Diplomasi Pasifik: Indonesia Siap Gandeng Fiji dalam Transformasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pertemuan Bilateral antara Presiden Prabowo beserta delegasi dengan Perdana Menteri Republik Fiji beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menjalin dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Pasifik, khususnya Republik Fiji. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 April 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat persaudaraan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia sangat menghargai hubungan yang telah terjalin baik dengan Fiji, apalagi sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Prabowo melihat Fiji bukan hanya sebagai mitra, tapi juga sebagai saudara satu kawasan yang memiliki banyak kesamaan tantangan dan kepentingan.

Pentingnya Solidaritas di Kawasan Pasifik

Presiden Prabowo menyoroti pentingnya solidaritas antara negara-negara di wilayah Pasifik. Menurutnya, Indonesia dan Fiji, bersama negara-negara Pasifik lainnya, memiliki tantangan serupa, mulai dari perubahan iklim, ancaman kenaikan permukaan air laut, hingga dinamika politik global yang semakin kompleks.

“Sebagai negara-negara Pasifik, kita tidak hanya berbagi laut dan cuaca tropis, tetapi juga berbagi tantangan dan impian. Kita semua ingin dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ujar Prabowo.

Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Indonesia yang ingin menjadi bagian aktif dalam memperkuat solidaritas kawasan, tidak hanya dalam isu ekonomi, tapi juga dalam isu lingkungan hidup, kedaulatan, dan kerja sama internasional.

Indonesia Tegas di Jalur Non-Blok dan Kolaborasi Global

Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip non-blok dalam hubungan luar negerinya. Dalam konteks global yang semakin saling terhubung, Indonesia ingin tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan tidak memihak dalam konflik global.

“Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci masa depan. Dunia ini sudah terlalu sempit untuk konflik dan perseteruan. Yang kita butuhkan sekarang adalah saling pengertian dan kerja sama konkret,” kata Presiden Prabowo dengan tegas.

Indonesia, lanjutnya, sangat membuka diri untuk kerja sama internasional, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kedua negara.

Kerja Sama Ekonomi dan Pangan Jadi Fokus Utama

Dalam pertemuan bilateral ini, salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah kerja sama di bidang ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah menjalankan agenda besar dalam transformasi ekonomi nasional. Salah satu fokus utamanya adalah membangun sektor pertanian yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

“Kami percaya bahwa sektor pertanian adalah fondasi penting bagi kedaulatan sebuah negara. Indonesia telah melakukan banyak terobosan, khususnya dalam pengembangan benih unggul untuk kedelai, padi, dan bahkan gandum,” ungkap Prabowo.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola lahan rawa dan tanah-tanah marginal menjadi lahan pertanian yang produktif. Hal ini disebut sebagai potensi kerja sama yang bisa sangat bermanfaat bagi Fiji, mengingat kesamaan kondisi geografis kedua negara.

“Kalau generasi muda Fiji ingin belajar, kami sangat membuka kesempatan. Silakan datang ke Indonesia, kami siap berbagi ilmu dan teknologi pertanian tropis yang kami miliki,” tambahnya.

Ajak Generasi Muda Fiji Belajar di Indonesia

Presiden Prabowo juga secara khusus mengundang generasi muda dari Fiji untuk datang ke Indonesia dan belajar langsung tentang teknologi pertanian dan inovasi pangan. Ini bukan hanya bentuk kerja sama pendidikan, tapi juga langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan di kawasan Pasifik secara kolektif.

“Kita harus berpikir ke depan. Dunia akan menghadapi krisis pangan jika kita tidak bersiap sejak sekarang. Indonesia siap berbagi ilmu dan pengalaman untuk memastikan kita semua bisa berdiri kuat dan mandiri,” jelas Prabowo.

Fiji: Mitra Strategis Indonesia di Oseania

Dalam penutupan pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Fiji saat ini adalah mitra dagang keempat terbesar Indonesia di kawasan Oseania. Angka ini menjadi sinyal positif sekaligus peluang besar untuk memperluas kerja sama perdagangan antarnegara.

Selain perdagangan, Indonesia juga melihat Fiji sebagai mitra penting dalam forum-forum internasional, terutama Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF). Indonesia sangat menghargai peran aktif Fiji dalam forum tersebut, dan lebih dari itu, menghargai dukungan Fiji terhadap kehadiran Indonesia di dalam forum itu.

“Kami menghormati peran Anda di Forum Kepulauan Pasifik dan sangat menghargai dukungan Anda terhadap partisipasi aktif Indonesia,” ucap Prabowo dengan penuh rasa hormat.

Diplomasi Ala Prabowo: Hangat, Tegas, dan Visioner

Langkah Prabowo memperkuat hubungan dengan Fiji menunjukkan pendekatan diplomasi yang tidak hanya formal, tapi juga personal dan penuh rasa persaudaraan. Ia menyadari bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kestabilan ekonomi membutuhkan solidaritas dan kerja sama yang nyata, bukan sekadar retorika.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun tetap hangat, Prabowo tampak ingin membawa Indonesia menjadi pemain aktif dan dihormati di panggung regional dan global. Diplomasi yang dijalankannya mencerminkan visi jangka panjang: membangun dunia yang lebih bersatu, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Fiji menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam membangun hubungan kuat dengan negara-negara Pasifik. Fokus pada kerja sama ekonomi, pendidikan, dan ketahanan pangan menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi mitra strategis bagi Fiji dan negara-negara sekitarnya.

Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik, tapi juga membawa manfaat langsung bagi rakyat kedua negara. Dari pertanian hingga perdagangan, dari solidaritas kawasan hingga kolaborasi global Indonesia dan Fiji sedang berjalan bersama menuju masa depan yang lebih cerah.

Awal yang Mantap! Investasi di Indonesia Tembus Rp465,2 Triliun di Kuartal Pertama 2025

Ria Sartika    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Awal yang Mantap! Investasi di Indonesia Tembus Rp465,2 Triliun di Kuartal Pertama 2025

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan capaian realisasi investasi triwulan pertama tahun 2025 dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Indonesia membuka tahun 2025 dengan kabar super positif dari sektor investasi. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, tentang capaian investasi nasional di kuartal pertama tahun ini. Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 April 2025.

Menurut Rosan, realisasi investasi selama Januari hingga Maret 2025 berhasil menyentuh angka Rp465,2 triliun, atau sekitar 24,4 persen dari target investasi nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, tapi juga menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kondisi ekonomi Indonesia masih sangat tinggi.

Naik 15,9 Persen Dibanding Tahun Lalu

Yang bikin makin semangat, ternyata capaian ini mengalami lonjakan 15,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Di triwulan pertama 2024, investasi hanya mencapai Rp401,5 triliun. Artinya, tahun ini Indonesia menunjukkan performa yang jauh lebih solid.

“Alhamdulillah, angka ini sesuai bahkan lebih dari target awal yang diberikan oleh Bappenas. Ini bukti bahwa investor semakin percaya dengan Indonesia,” ujar Rosan dalam sesi keterangan pers.

Ribuan Lapangan Kerja Baru Tercipta

Selain membawa modal, investasi yang masuk juga punya dampak nyata buat masyarakat. Di kuartal pertama 2025 ini, investasi yang tercatat telah menyerap 594.104 tenaga kerja, meningkat sekitar 8,5 persen dibanding tahun lalu.

Angka ini memperlihatkan bahwa investasi bukan cuma urusan ekonomi makro, tapi juga memberikan peluang kerja baru dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Investasi Lokal vs Asing: Seimbang!

Yang menarik, komposisi antara investasi asing dan lokal juga terbilang sangat seimbang. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencatat angka Rp234,8 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tak jauh beda, yaitu Rp230,4 triliun. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal juga makin pede menanamkan modalnya di negeri sendiri.

Kalau dilihat dari sisi wilayah, ada kejutan menarik. Investasi di luar Pulau Jawa justru sedikit lebih tinggi dibanding Pulau Jawa, dengan angka Rp235,9 triliun vs Rp229,3 triliun. Ini jadi pertanda bagus bahwa pembangunan dan geliat ekonomi mulai merata ke berbagai daerah di Indonesia.

5 Negara Paling Rajin Investasi di Indonesia

Rosan juga menyebut lima negara yang jadi penyumbang investasi terbesar ke Indonesia di awal 2025. Mereka adalah:

1. Singapura – USD 4,6 miliar

2. Hong Kong – USD 2,2 miliar

3. Tiongkok (China) – USD 1,8 miliar

4. Malaysia – USD 1 miliar

5. Jepang – USD 1 miliar

“Singapura masih jadi pemain utama, sudah lebih dari 10 tahun jadi investor terbesar di Indonesia,” kata Rosan.

Proyek LG Tetap Jalan, Cuma Ganti Partner

Menjawab isu yang sempat ramai soal proyek investasi LG, Rosan memastikan bahwa proyek ini tetap berlanjut, hanya saja mitra bisnisnya yang mengalami pergantian.

“Tidak ada pembatalan, hanya perubahan partner. Proyeknya tetap berjalan sesuai rencana,” tegasnya.

Peran Strategis Danantara, SWF Milik Indonesia

Dalam perkembangan lain, Rosan juga membawa kabar baik soal Danantara, sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia. Menurutnya, kehadiran Danantara membuat banyak investor global semakin yakin dan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

“Mereka melihat kehadiran Danantara sangat tepat waktu dan potensial. Bahkan, banyak yang ingin Danantara ikut serta dalam konsorsium investasi mereka,” ungkap Rosan.

Optimisme Pemerintah untuk Masa Depan

Dengan semangat tinggi, Rosan menyampaikan optimisme pemerintah terhadap tren positif ini. Menurutnya, arus investasi yang makin deras akan membawa manfaat besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Kepercayaan dunia terhadap Indonesia sangat tinggi. Investasi terus masuk, target tercapai, dan semoga ini memberikan manfaat besar buat bangsa dan masyarakat,” tutup Rosan.

Indonesia Masuk Jalur Cepat Menuju Pertumbuhan

Dengan realisasi investasi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja, dan minat investor global yang terus meningkat, Indonesia kini berada di jalur cepat untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat secara ekonomi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas, serta kehadiran instrumen strategis seperti Danantara, menjadi kunci penting di balik keberhasilan ini.

Langkah awal 2025 ini bisa jadi sinyal kuat bahwa masa depan ekonomi Indonesia sangat cerah tentu saja, dengan catatan kita terus menjaga momentum positif ini.

Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia: Komitmen Prabowo Bangun Kedaulatan dari Desa

Ria Sartika    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia: Komitmen Prabowo Bangun Kedaulatan dari Desa

Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia: Komitmen Prabowo Bangun Kedaulatan dari Desa.

JAKARTA - Indonesia kini berada di titik balik penting dalam sejarah ketahanan pangannya. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan harapannya yang besar bahwa Indonesia tak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga mampu berkontribusi bagi dunia sebagai negara penyuplai bahan pangan.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, 23 April 2025. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan rasa bangga terhadap capaian luar biasa sektor pertanian nasional selama beberapa bulan terakhir.

Lonjakan Produksi Pangan, Indonesia Tak Lagi Bergantung

Menurut Presiden, dalam empat bulan terakhir Indonesia mencatat lonjakan besar dalam produksi pangan, khususnya beras. Hal ini bukan hanya mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam negeri, tapi juga menarik perhatian sejumlah negara yang kini secara resmi meminta bantuan dari Indonesia.

"Beberapa negara bahkan minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan perintahkan untuk bantu. Kalau perlu, kita kirim atas dasar kemanusiaan," ujar Prabowo di hadapan ribuan petani dan pejabat daerah yang hadir.

Permintaan ini mencerminkan perubahan besar posisi Indonesia di mata dunia. Dari yang sebelumnya dikenal sebagai negara pengimpor beras, kini justru menjadi salah satu negara yang mampu mengekspor hasil pertaniannya.

Namun, Presiden menegaskan bahwa ekspor bantuan tersebut tetap akan memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Meski begitu, ia menyebut bahwa Indonesia tidak akan semata-mata mencari keuntungan besar dalam membantu negara lain.

"Kita tidak perlu cari untung besar. Yang penting biaya produksi, ongkos angkut, dan administrasi kembali. Ini bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu membantu, bukan hanya meminta," tegasnya.

Transformasi Pertanian Dimulai dari Desa

Salah satu fokus utama dalam program Gerakan Indonesia Menanam adalah membangun fondasi kuat ketahanan pangan dari tingkat desa. Pemerintah berencana membangun fasilitas-fasilitas penting seperti gudang penyimpanan hasil panen dan kamar pendingin di tiap desa, agar petani tidak lagi mengalami kerugian akibat hasil panennya rusak sebelum sempat dijual.

"Mulai sekarang, tiap desa akan punya gudang sendiri. Akan ada kamar pendingin di desa-desa. Hasil panen apapun akan aman, dan bisa disimpan hingga saatnya dijual dengan harga yang baik," ujar Prabowo.

Tak hanya itu, koperasi di desa-desa juga akan mendapatkan bantuan truk pengangkut hasil pertanian. Langkah ini diambil agar para petani punya akses logistik yang layak dan tidak tergantung pada tengkulak atau jalur distribusi yang tidak efisien.

Presiden mengaku prihatin atas kenyataan banyaknya hasil panen yang terbuang atau rusak hanya karena tidak ada sarana penyimpanan dan transportasi. "Saya tidak mau lagi dengar petani kita rugi karena panennya busuk di ladang. Negara harus hadir dan bantu petani," katanya tegas.

Bangsa Mandiri, Bukan Bangsa yang Mengeluh

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan moral dan semangat kebangsaan. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit, bekerja keras, dan percaya pada kemampuan sendiri.

“Kita bukan bangsa yang kalah, bukan bangsa yang lemah. Kita bukan bangsa yang minta-minta. Kita adalah bangsa yang bisa berdiri di kaki sendiri,” ucapnya disambut tepuk tangan meriah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal harga diri bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, dari petani, aparatur desa, hingga pemerintah pusat untuk bekerja bersama membangun masa depan Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Gerina: Tonggak Penting Menuju Indonesia Berdaulat Pangan

Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) diyakini menjadi titik awal revolusi pertanian nasional. Dengan konsep “menanam dari desa, untuk dunia,” program ini menargetkan setiap desa di Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasokan pangan nasional.

Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tapi juga memperkuat infrastruktur pendukung pertanian seperti teknologi irigasi, distribusi pupuk yang merata, pelatihan petani, serta peningkatan akses pasar bagi produk lokal.

Gerina juga akan melibatkan anak muda dan komunitas milenial dalam kegiatan pertanian modern. Melalui pendekatan digital dan inovasi, diharapkan generasi muda tertarik untuk kembali bertani dengan cara-cara yang lebih produktif dan menguntungkan.

Indonesia Siap Ambil Peran Global

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpikir lokal, tapi juga siap mengambil peran global dalam menjawab tantangan krisis pangan dunia.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan geopolitik yang memengaruhi pasokan pangan global, Indonesia hadir sebagai harapan baru. Negara agraris ini tidak lagi hanya menjadi konsumen, tapi juga bisa menjadi penyelamat bagi negara lain yang mengalami krisis pangan.

Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dengan tetap menjunjung nilai solidaritas, kemanusiaan, dan kemandirian.

“Kita buktikan bahwa bangsa kita punya potensi besar. Selama ini kita terlalu meragukan diri sendiri. Sekarang saatnya kita percaya, bekerja, dan jadi bangsa yang memberi, bukan hanya menerima,” pungkasnya.

Kebijakan dan program yang digagas Presiden Prabowo ini menunjukkan arah baru bagi pembangunan pertanian Indonesia. Dengan membangun dari desa, memperkuat petani, dan memperluas peran di dunia internasional, Indonesia bergerak menuju visi besar: menjadi lumbung pangan dunia.

Program Gerina bukan hanya soal menanam tanaman, tapi juga menanam harapan dan masa depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia tidak hanya bicara soal kedaulatan pangan, tapi benar-benar membuktikannya lewat aksi nyata.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Selesaikan Masalah HGU dan Pemetaan Tanah di Riau, Jangan Ditunda Lagi!

Redaksi    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Selesaikan Masalah HGU dan Pemetaan Tanah di Riau, Jangan Ditunda Lagi!

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Selesaikan Masalah HGU dan Pemetaan Tanah di Riau, Jangan Ditunda Lagi!

Pekanbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru untuk memberikan pembinaan langsung kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau. 

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (24/04/2025) itu, Menteri Nusron menekankan dua hal utama yang harus segera diselesaikan: penataan Hak Guna Usaha (HGU) dan percepatan pemetaan serta pendaftaran tanah di wilayah Riau.

Dengan nada serius namun penuh semangat, Menteri Nusron menyampaikan bahwa dirinya diberi mandat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses penataan HGU yang selama ini masih banyak menimbulkan polemik di lapangan.

“Tugas saya jelas, menata ulang HGU dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan juga keberlanjutan ekonomi. Jadi bukan hanya soal izin, tapi juga bagaimana tanah bisa digunakan secara adil dan produktif oleh semua pihak,” ujar Menteri Nusron di hadapan para pejabat Kanwil BPN Riau.

Masih Banyak Perusahaan Punya IUP tapi Belum Punya HGU

Permasalahan besar yang menjadi sorotan Menteri ATR/BPN adalah banyaknya perusahaan di Riau yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki sertifikat HGU. 

Berdasarkan data dari Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024, diketahui bahwa ada sebanyak 126 perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut.

Menteri Nusron menekankan pentingnya pengelompokan data yang jelas, terutama soal lokasi perusahaan tersebut—apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan. Hal ini penting karena menyangkut legalitas dan kelanjutan usaha perusahaan tersebut.

“Kita harus tahu, mana yang lebih dulu terbit—HGU-nya atau peta kawasan hutannya. Kalau HGU terbit duluan, maka HGU yang berlaku. Itu juga sudah jadi kesepakatan lewat MoU kita dengan Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Penegasan ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk menertibkan masalah agraria, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik lahan seperti Riau.

Targetkan 100% Sertifikasi Tanah di Riau

Tak hanya soal HGU, Menteri Nusron juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah. 

Dari estimasi total 3,531 juta bidang tanah di Provinsi Riau, baru sekitar 2,152 juta yang berhasil didaftarkan. Itu artinya, baru sekitar 60,93% tanah yang memiliki status hukum yang jelas.

“Masih ada sekitar 1,4 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi. Ini tugas besar kita semua, karena tanah yang tak punya sertifikat bisa memicu konflik dan ketidakpastian,” ujar Menteri Nusron.

Pemerintah sendiri menargetkan agar seluruh tanah di Indonesia, termasuk di Riau, bisa terpetakan dan tersertifikasi 100% dalam waktu beberapa tahun ke depan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada seluruh masyarakat, baik individu, komunitas, maupun badan usaha.

Kanwil BPN Riau Sudah Lakukan Langkah Nyata

Menanggapi arahan dari pusat, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, melaporkan bahwa pihaknya sudah mulai menindaklanjuti permasalahan 126 perusahaan ber-IUP yang belum punya HGU.

Dari total perusahaan tersebut:

• 56 perusahaan sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB),

• 13 perusahaan belum mengajukan permohonan HGB,

• 10 perusahaan sudah mendapatkan Sertipikat HGU,

• 25 perusahaan masih dalam proses pengurusan HGU,

• 19 perusahaan belum mengajukan permohonan HGU,

• Dan 3 perusahaan tidak memiliki data yang jelas.

Langkah-langkah verifikasi ini menunjukkan bahwa BPN Riau tidak tinggal diam, meskipun tantangan di lapangan cukup kompleks. 

Nurhadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proses tersebut secara bertahap dan tuntas.

Harapan dan Dampak Nyata Bagi Masyarakat

Kenapa masalah HGU dan sertifikasi tanah ini penting? Karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, sekitar perkebunan, dan kawasan potensial konflik lahan. 

Tanpa sertifikat, masyarakat rentan digusur atau tidak mendapat keadilan dalam pembagian hasil usaha perkebunan.

Di sisi lain, bagi perusahaan, kepastian hukum dalam bentuk HGU juga penting agar mereka bisa menjalankan bisnis dengan tenang tanpa dihantui sengketa agraria. 

Ketika semuanya berjalan sesuai aturan, maka investasi bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Kita tidak ingin ada lagi istilah tanah dikuasai tapi tak jelas statusnya. Semua harus tertib, dan kita pastikan tanah menjadi sumber daya yang membawa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” tegas Menteri Nusron.

Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat Jadi Kunci

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Menteri Nusron tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, dan sejumlah pejabat dari kementerian pusat. Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa pusat serius mengawal persoalan agraria di daerah.

Para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau juga turut hadir dan mendengarkan langsung arahan serta diskusi bersama Menteri Nusron. 

Momentum ini diharapkan bisa menjadi titik balik percepatan reformasi agraria di Riau yang selama ini dikenal punya banyak potensi, namun juga tak sedikit konflik lahan.

Reformasi Agraria untuk Semua

Apa yang disampaikan Menteri Nusron Wahid di Riau bukan sekadar retorika. Ini adalah langkah nyata menuju sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. 

Masalah HGU dan pendaftaran tanah memang bukan hal baru, tapi jika ditangani secara serius dan kolaboratif, maka hasilnya akan terasa besar dalam jangka panjang.

Pemerintah berharap masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah bisa bersinergi agar tidak ada lagi tanah yang "tak bertuan" atau disalahgunakan. 

Reformasi agraria bukan hanya soal dokumen dan peta, tapi soal keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan masa depan bangsa.

Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025

Redaksi    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025

Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025.

Jakarta – Di tengah upaya pemerintah untuk terus mendorong birokrasi yang bersih, efisien, dan akuntabel, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar evaluasi kinerja untuk triwulan pertama tahun 2025. 

Evaluasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa program-program strategis kementerian berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam paparannya di hadapan jajaran kementerian pada Senin, 21 April 2025. 

Menurutnya, peningkatan nilai SAKIP bukan hanya sekadar pencapaian administratif, melainkan bagian dari komitmen kementerian untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

SAKIP Jadi Penentu Tunjangan Kinerja dan Indikator Reformasi Birokrasi

“Kalau kita ingin mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, maka salah satu syarat utamanya adalah nilai SAKIP yang tinggi,” jelas Suyus. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN masih berada di predikat BB (Sangat Baik), dengan nilai SAKIP yang naik dari 69,17 pada tahun 2023 menjadi 70,54 di tahun 2024. 

Kenaikan sebesar 1,37 poin ini dinilai positif, namun masih menyisakan ruang besar untuk perbaikan ke depan.

Dalam tiga tahun terakhir, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN mengalami tren kenaikan yang stabil, dengan rata-rata capaian sebesar 69,56.

 Hal ini menunjukkan adanya perbaikan konsisten, namun menurut Suyus, peningkatan ini harus terus didorong agar instansi benar-benar mencerminkan semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“SAKIP ini bukan sekadar nilai. Ini cerminan bagaimana kinerja kita diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan dari waktu ke waktu,” tambahnya.

Capaian Positif dan Tantangan Strategis

Suyus juga menjelaskan bahwa ada sejumlah indikator strategis yang menunjukkan capaian luar biasa. Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang sudah melampaui target, dengan realisasi sebesar 114%. 

Selain itu, indikator terkait kepastian dan perlindungan hak atas tanah juga berhasil mencapai 100%.

Namun, tidak semua indikator berjalan mulus. Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang belum mencapai target nasional. 

Menurut Suyus, tantangan ini cukup kompleks karena sangat dipengaruhi oleh kondisi demografis dan geografis, terutama di wilayah padat seperti Jawa dan Bali.

“Ini nggak bisa dilihat secara parsial. Kita harus pertimbangkan karakteristik wilayah dan jenis data yang kita gunakan dalam melakukan evaluasi. Karena setiap daerah punya tantangan dan kondisi yang berbeda-beda,” tuturnya.

Irjen: Bangun Budaya Akuntabilitas yang Merata

Sejalan dengan pesan dari Sekjen, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, juga turut menyampaikan pentingnya membangun kesadaran dan budaya akuntabilitas di seluruh lini organisasi.

“Kita ini institusi besar, ada 566 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, perlu evaluasi dan pemantauan yang konsisten agar semua berjalan dalam koridor yang sama,” ungkap Dalu.

Menurutnya, evaluasi kinerja bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi lebih pada bagaimana kementerian bisa melakukan perencanaan yang lebih tepat dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan.

“Kalau kita tahu kekurangan kita di mana, maka kita bisa rancang langkah perbaikan yang lebih konkret. Jangan sampai kita hanya puas dengan angka-angka, padahal pelaksanaannya masih belum maksimal,” tambahnya.

Evaluasi Menyeluruh Sampai ke Daerah

Evaluasi triwulan I tahun 2025 ini dijadwalkan berlangsung pada 21-25 April 2025. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tiga bulan pertama di tahun ini.

“Evaluasi ini jadi momen untuk melihat apakah program berjalan sesuai target atau perlu disesuaikan. Semua harus berbasis data dan bukti nyata di lapangan,” ujar Andi.

Pembukaan kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan jajaran pimpinan daerah yang mengikuti secara daring. 

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan evaluasi ini sebagai ajang perbaikan menyeluruh.

Kenapa Evaluasi dan SAKIP Itu Penting Buat Masyarakat?

Buat masyarakat umum, mungkin istilah seperti SAKIP atau tukin terdengar teknis dan membingungkan. Tapi sebenarnya, ini semua sangat berpengaruh ke layanan yang kita terima sehari-hari, loh.

Bayangkan kalau kantor pertanahan di daerah kamu bisa bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. 

Proses pengurusan sertifikat tanah jadi nggak berbelit, data pertanahan jadi rapi dan akurat, serta masyarakat jadi lebih percaya pada instansi pemerintah. 

Nah, itu semua bisa tercapai kalau kinerja instansi kayak ATR/BPN terus dievaluasi dan ditingkatkan lewat sistem seperti SAKIP.

Dengan kata lain, evaluasi ini bukan cuma buat "laporan ke atas", tapi betul-betul punya dampak ke bawah – ke masyarakat yang jadi penerima manfaat layanan.

Langkah Nyata Menuju Birokrasi yang Lebih Modern dan Profesional

Apa yang dilakukan Kementerian ATR/BPN lewat evaluasi ini menunjukkan bahwa perubahan di birokrasi itu nyata dan bisa dirasakan, asal dilakukan dengan serius dan konsisten. 

Peningkatan nilai SAKIP hanyalah satu dari banyak indikator bahwa kementerian ini sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

Ke depan, tantangan tentu akan semakin kompleks. Tapi dengan evaluasi yang rutin, budaya kerja yang transparan, serta semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri, bukan nggak mungkin Kementerian ATR/BPN bisa menjadi role model bagi instansi lain dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Perempuan Hebat untuk Masa Depan Gemilang: Semangat Kartini Menuju Indonesia Emas 2045

Redaksi    Jumat, April 25, 2025    Comment   

Perempuan Hebat untuk Masa Depan Gemilang: Semangat Kartini Menuju Indonesia Emas 2045

Perempuan Hebat untuk Masa Depan Gemilang: Semangat Kartini Menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Tanggal 21 April 2025 menjadi momen yang penuh semangat dan inspirasi, terutama bagi kaum perempuan di seluruh Indonesia. 

Hari Kartini bukan sekadar seremoni tahunan, tapi juga menjadi simbol perjuangan perempuan dalam mengambil peran strategis untuk kemajuan bangsa. 

Tahun ini, perayaan Hari Kartini diisi dengan semangat baru dan visi besar: memberdayakan perempuan dan generasi muda, terutama Gen Z, sebagai agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu sosok yang hadir dan memberikan pandangan inspiratif dalam acara ini adalah Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati. 

Dalam pernyataannya saat menghadiri perayaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Yulia menyampaikan keyakinannya bahwa perempuan kini memiliki ruang yang lebih luas untuk berkarya dan menunjukkan potensi terbaiknya.

“Ini adalah langkah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana perempuan diberikan lebih banyak kesempatan dalam berbagai sektor untuk ikut menyongsong Indonesia Emas 2045. Khususnya bagi generasi muda, terutama Gen Z, kesempatan ini bisa menjadi batu loncatan untuk menciptakan prestasi yang membanggakan,” ujar Yulia penuh semangat.

Tema yang Menginspirasi: 1000 Profesi untuk Perempuan dan Gen Z

Tahun ini, perayaan Hari Kartini 2025 mengusung tema yang kuat dan relevan, yaitu: “Mewujudkan Asta Cita dengan Menghadirkan 1000 Profesi Perempuan dan Gen Z, Menyongsong 100 Tahun KOWANI Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi refleksi dari semangat pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang ramah bagi perempuan dan generasi muda agar bisa berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

Dalam sambutannya, Yulia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, termasuk KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta berbagai lembaga lain yang ikut bergerak bersama.

“Saya sangat mengapresiasi langkah konkret dari pemerintah dan organisasi perempuan seperti KOWANI yang terus mendorong kemajuan perempuan. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antarinstansi dan komunitas dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan adil gender,” tambah Yulia.

Perempuan di Instansi Pemerintahan: Semakin Diakui dan Diberdayakan

Khusus di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Yulia menekankan bahwa peran perempuan kini semakin diakui. Tak hanya di level administrasi, perempuan kini telah mengisi berbagai posisi strategis, termasuk di lapangan sebagai petugas ukur hingga menduduki jabatan struktural tinggi.

“Saat ini di Kementerian ATR/BPN, dari sembilan posisi Eselon 1, dua di antaranya dipegang oleh perempuan. Belum lagi di Eselon 2 dan 3, peran perempuan sangat terlihat. Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan tidak hanya diberikan ruang, tapi juga dipercaya,” jelas Yulia.

Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh proses panjang, perubahan budaya kerja, serta dukungan dari pimpinan dan seluruh jajaran agar lingkungan kerja menjadi lebih inklusif terhadap perempuan. 

Yulia berharap ke depan akan semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk ikut berkarya, baik di sektor publik maupun swasta.

Hadirkan Tokoh Perempuan Inspiratif dari Berbagai Bidang

Perayaan Hari Kartini tahun ini juga terasa spesial karena menghadirkan berbagai tokoh perempuan hebat dari berbagai profesi dan sektor. 

Hadir dalam acara ini antara lain Selvi Ananda, istri Wakil Presiden RI; Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI; Menteri PPPA, Arifah Fauzi; serta pejabat tinggi perempuan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Tak hanya para pejabat, generasi muda dari Gen Z pun turut berpartisipasi aktif dalam acara ini. Mereka membawa energi segar dan semangat inovasi, yang diyakini akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan mimpi besar Indonesia pada tahun 2045.

Indonesia Emas 2045: Peran Perempuan Tak Bisa Diabaikan

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi saat memasuki usia 100 tahun kemerdekaannya. Untuk mencapai visi itu, diperlukan kontribusi dari semua elemen bangsa, termasuk perempuan.

Perempuan bukan hanya pendamping, tapi juga penggerak. Mereka bisa menjadi pemimpin, inovator, guru, teknokrat, ilmuwan, bahkan petani dan pengusaha yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. 

Memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Menjadikan Hari Kartini Sebagai Momentum Perubahan Nyata

Perayaan Hari Kartini seharusnya tak berhenti hanya sebagai seremoni atau rutinitas tahunan. Ini adalah kesempatan emas untuk merenungkan kembali peran penting perempuan dan mempercepat agenda kesetaraan gender di Indonesia.

Diperlukan kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, akses terhadap pendidikan dan teknologi, serta penghapusan diskriminasi struktural agar cita-cita ini benar-benar bisa terwujud.

Dan tentunya, peran serta seluruh masyarakat laki-laki maupun perempuan sangat penting untuk mendukung ekosistem yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Hari Kartini 2025 bukan sekadar mengenang sosok pahlawan emansipasi, tapi menjadi titik tolak baru dalam perjalanan panjang perempuan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. 

Melalui peran aktif di berbagai bidang, perempuan Indonesia membuktikan bahwa mereka siap menjadi motor penggerak pembangunan.

Dengan dukungan dari pemerintah, organisasi perempuan, dan seluruh masyarakat, bukan hal mustahil jika pada tahun 2045 nanti, Indonesia benar-benar bisa berdiri tegak sebagai negara maju – dengan perempuan sebagai garda terdepan perubahan.