Kabar Gembira! Tunjangan Profesi untuk 120.067 Guru dan Pengawas PAI Cair Sebelum Lebaran

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

Kabar Gembira! Tunjangan Profesi untuk 120.067 Guru dan Pengawas PAI Cair Sebelum Lebaran

Dirjen Pendidikan Islam, Suyitno.

JAKARTA - Buat para guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), ada kabar baik nih! Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa tunjangan profesi buat 120.067 guru dan pengawas PAI bakal cair sebelum Idulfitri 1446 H. Gak tanggung-tanggung, pemerintah sudah menyiapkan dana lebih dari Rp828,1 miliar untuk mendukung pencairan tunjangan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

Dilansir halaman kemenag.go.id, Dirjen Pendidikan Islam, Suyitno, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan adalah salah satu Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Menteri Agama, Nassarudin Umar, juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan terus berkomitmen dalam mendidik generasi penerus bangsa.

“Tunjangan profesi ini adalah bentuk penghargaan negara atas dedikasi para guru yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendidik anak-anak di sekolah. Sesuai arahan Menag Nasaruddin Umar, kami ingin memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga agar lebih fokus menjalankan tugas mulianya,” ujar Suyitno di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Proses Pencairan dan Syarat yang Harus Dipenuhi

Tunjangan profesi ini bakal cair setelah semua berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Suyitno pun meminta semua pihak terkait untuk memastikan data penerima sudah valid agar tunjangan bisa cair tepat waktu.

“Kami berharap pencairan ini benar-benar bisa terealisasi sebelum Lebaran, supaya para guru bisa memanfaatkan dananya untuk kebutuhan mereka,” lanjutnya.

Tunjangan ini diberikan kepada guru dan pengawas PAI yang memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

• Terdaftar sebagai guru atau pengawas PAI di aplikasi SIAGA PAI.
• Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).
• Memenuhi beban kerja sesuai Kepdirjen Pendis No. 697 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI.

Berlaku untuk Guru ASN dan Non-ASN

Direktur PAI, M. Munir, menjelaskan bahwa penerima tunjangan profesi ini mencakup guru dan pengawas PAI, baik yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) maupun non-ASN. Sebagian besar dari mereka merupakan guru PAI yang diangkat oleh pemerintah daerah.

“Kami pastikan semua guru dan pengawas PAI di sekolah, baik yang diangkat oleh Kemenag maupun pemerintah daerah, akan menerima tunjangan profesi mereka. Kemenag telah menyiapkan dana lebih dari Rp282,1 miliar untuk pencairan selama dua bulan ini,” tegasnya.

Besaran tunjangan yang diterima nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, guru dan pengawas PAI yang memenuhi syarat pasti akan mendapatkan haknya sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.

Buat yang masih penasaran dengan detail pencairan tunjangan ini, bisa langsung download Petunjuk Teknis TPG PAI Tahun 2025. 

Yandex Siap Perkuat Ekosistem Digital di Indonesia, Buka Peluang Kolaborasi dengan Pemerintah

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

Yandex Siap Perkuat Ekosistem Digital di Indonesia, Buka Peluang Kolaborasi dengan Pemerintah

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (tengah) menerima kunjungan CEO Yandex Search International Alexander Popovskiy (dua kanan) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (SUMBER FOTO: ANTARA/HO-Kemkomdigi)

JAKARTA - Indonesia lagi gencar-gencarnya mengembangkan ekosistem digital, nih! Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan pengguna internet yang terus meningkat, nggak heran kalau banyak perusahaan teknologi internasional yang mulai melirik pasar Tanah Air. Salah satunya adalah Yandex, raksasa teknologi asal Rusia yang baru-baru ini menjajaki kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Kemkomdigi Buka Pintu untuk Yandex

Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi global seperti Yandex. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan CEO Yandex Search International, Alexander Popovskiy, di Kantor Kemkomdigi di Jakarta, Jumat lalu.

"Indonesia saat ini berada dalam fase akselerasi transformasi digital. Kehadiran Yandex dengan berbagai layanan inovatifnya bisa memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air," ujar Meutya dalam siaran pers resminya.

Yandex Punya Apa Aja?

Buat yang belum familiar, Yandex ini bukan cuma sekadar mesin pencari, lho! Selain sebagai search engine terbesar di Rusia, mereka juga punya layanan peta, teknologi kecerdasan buatan (AI), serta solusi e-commerce dan media sosial. Bayangin aja kalau layanan-layanan ini bisa dioptimalkan di Indonesia, pasti bakal makin seru!

Meutya juga menekankan bahwa kolaborasi dengan Yandex bisa membantu memperkuat sektor usaha digital di Indonesia dan sejalan dengan Visi Indonesia Digital yang dicanangkan pemerintah. Apalagi dengan perkembangan startup dan bisnis digital yang makin pesat, dukungan teknologi dari perusahaan seperti Yandex bakal sangat membantu.

Potensi Indonesia sebagai Pasar Digital Raksasa

Nggak bisa dipungkiri, Indonesia punya potensi besar di dunia digital. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia jadi target empuk bagi perusahaan teknologi global. Bahkan, menurut data yang disebutkan, dari total 150 juta pengguna Yandex secara global, angka itu bisa melonjak drastis kalau ekspansi ke Indonesia benar-benar terjadi.

CEO Yandex, Alexander Popovskiy, pun menyatakan bahwa perusahaannya siap menyesuaikan teknologi mereka dengan kebutuhan lokal. "Kami berkomitmen memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia, baik dalam akses informasi yang lebih cepat dan relevan maupun dalam meningkatkan kualitas pengalaman digital pengguna," ujarnya.

Selain itu, Popovskiy juga menyoroti bagaimana teknologi AI dan layanan peta Yandex bisa membantu mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan sektor pendidikan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

"Saya yakin ada banyak hal yang bisa kami lakukan di Indonesia, terutama dari pengalaman kami di berbagai bidang seperti pendidikan, kecerdasan buatan, dan perlindungan anak. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk menciptakan persaingan sehat di platform digital," tambahnya.

Kolaborasi yang Menguntungkan?

Kalau kerja sama ini benar-benar terjalin, bisa jadi ini adalah langkah besar buat Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang lebih solid. Dengan pengalaman Yandex di berbagai bidang teknologi, ada banyak potensi yang bisa digarap untuk meningkatkan layanan digital di Indonesia. Apalagi kalau Yandex bisa menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, tentu persaingan di dunia digital bakal semakin menarik!

Ngobrol Asyik Bareng Presiden Prabowo, Rektor Bahas Masa Depan Pendidikan

Redaksi    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

Ngobrol Asyik Bareng Presiden Prabowo, Rektor Bahas Masa Depan Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan panel diskusi dengan rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan panel diskusi dengan para rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, Presiden menyoroti peran penting perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

Pentingnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

“Pak Presiden juga menyampaikan bahwa hanya bangsa yang menguasai sains dan teknologi yang akan menjadi bangsa yang makmur,” ujar Brian Yuliarto.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, tetapi hal tersebut tidak bisa dicapai tanpa penguasaan ilmu dan teknologi yang mumpuni. Oleh karena itu, Presiden mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan menghasilkan penelitian yang dapat langsung diterapkan dalam dunia industri.

Perguruan Tinggi sebagai Tulang Punggung Riset dan Inovasi

Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa Presiden memandang perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menopang pengembangan industri berbasis riset dan inovasi. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga integritas akademik dengan menanamkan budaya antikorupsi kepada generasi muda.

“Tentu tadi juga disampaikan bagaimana prospek Indonesia yang sangat cerah ke depan ini perlu didukung oleh sektor pengembangan IPTEK dengan tetap menjaga integritas. Budaya antikorupsi harus terus diingatkan kepada generasi masa depan bangsa Indonesia,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo juga menyinggung tentang Danantara, perusahaan industri strategis yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten serta menciptakan inovasi yang mendukung perkembangan industri dalam negeri.

“Peran perguruan tinggi sangat penting sebagai tulang punggung riset, inovasi, serta penyiapan SDM untuk mendukung industri yang akan bergerak dengan cepat di masa depan,” lanjut Brian.

Dorongan untuk Kemandirian Nasional

Selain berbicara mengenai riset dan inovasi, Presiden juga mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan produk unggulan demi mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor. Mulai dari kemandirian pangan hingga hilirisasi mineral, semua aspek ini memerlukan kontribusi aktif dari perguruan tinggi.

“Bapak Presiden tadi meminta mari kita berikan yang terbaik, mencetak SDM unggul dari perguruan tinggi, serta melakukan riset-riset terobosan teknologi guna menghasilkan produk-produk inovatif bagi pasar Indonesia. Hal ini sangat penting untuk kebangkitan ekonomi dan industri nasional,” jelas Brian.

Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Diskusi yang berlangsung produktif ini juga memberikan kesempatan kepada para rektor untuk menyampaikan pandangan mereka terkait dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Brian Yuliarto berharap bahwa pertemuan ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun Indonesia Maju.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengundang para rektor, baik dari PTN maupun PTS. Dengan adanya pertemuan ini, pola pikir kita menjadi lebih seragam dan semakin bersemangat dalam mendukung program-program yang dicanangkan oleh Presiden,” tutup Brian.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dunia pendidikan tinggi di Indonesia semakin berkembang, mampu mencetak SDM berkualitas, serta menjadi garda terdepan dalam riset dan inovasi untuk kemajuan bangsa.

Prabowo Bikin Gebrakan Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Kini Cair Lebih Cepat dan Gak Ribet

Redaksi    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

Prabowo Bikin Gebrakan Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Kini Cair Lebih Cepat dan Gak Ribet

Prabowo Bikin Gebrakan Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Kini Cair Lebih Cepat dan Gak Ribet. (Gambar ilustrasi)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah. Kebijakan ini memungkinkan tunjangan langsung dikirim ke rekening masing-masing guru penerima, tanpa melalui perantara pemerintah daerah. 

Peluncuran ini berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, pada Kamis, 14 Maret 2025.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan guru serta menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan efisien.

Tunjangan Langsung ke Rekening Guru, Efisiensi dan Transparansi Ditingkatkan

“Saya menyambut baik inisiatif ini. Dengan mekanisme baru ini, tunjangan guru ASN daerah akan langsung masuk ke rekening mereka. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi ketidakefisienan dalam birokrasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap anggaran pendidikan.

“Keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Tanpa pendidikan yang baik, sulit bagi sebuah bangsa untuk mencapai kesejahteraan,” tambahnya.

Menghapus Praktik Korupsi dan Hambatan Birokrasi

Selain meningkatkan kesejahteraan guru, mekanisme baru ini juga bertujuan untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan anggaran. Presiden Prabowo menyoroti bahwa selama ini birokrasi yang berbelit sering menjadi hambatan utama dalam penyaluran dana bagi guru.

“Kita harus menghilangkan budaya birokrasi yang memperlambat dan mempersulit. Kalau bisa lebih cepat, mengapa harus diperlambat? Kalau bisa sederhana, kenapa harus dibuat rumit?” tegasnya.

Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di segala lini pemerintahan. Menurutnya, setiap rupiah dalam anggaran negara harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.

“Saya tidak akan mundur melawan korupsi. Saya siap mempertaruhkan segalanya demi rakyat dan bangsa ini. Mafia anggaran harus tahu bahwa saya tidak takut,” tegas Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan.

Pembangunan Sekolah Berasrama di Setiap Kabupaten

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu program yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan sekolah berasrama di setiap kabupaten.

“Kita akan memastikan bahwa dalam waktu empat tahun ke depan, setiap kabupaten memiliki sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kita juga akan memasang layar televisi besar di setiap sekolah untuk mendukung pembelajaran,” jelasnya.

Mekanisme Baru Tunjangan Guru: Lebih Cepat dan Efektif

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar layanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

“Sebelumnya, sejak 2010 hingga 2024, tunjangan guru dikirim dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum akhirnya diteruskan ke rekening guru. Proses ini memakan waktu cukup lama, biasanya sekitar tiga bulan sekali. Bahkan, di beberapa daerah, terjadi keterlambatan karena berbagai alasan,” jelas Abdul Mu’ti.

Dengan sistem baru ini, sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka. Selain itu, 392.802 guru non-ASN juga akan menerima transfer langsung dari Kemendikbudristek. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan agar pencairan berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Transfer langsung di bulan Maret ini menjadi hadiah bagi para guru agar mereka bisa merayakan Idulfitri dengan lebih tenang dan sejahtera,” tambahnya.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Peluncuran mekanisme baru ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan kesejahteraan guru dapat semakin meningkat dan pendidikan di Indonesia bisa terus maju dengan sistem yang lebih efisien dan transparan.

Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas, Pemerintah Siapkan Strategi Komprehensif

Redaksi    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas, Pemerintah Siapkan Strategi Komprehensif

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas pengelolaan sampah nasional bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025. Rapat ini membahas solusi komprehensif dalam menangani permasalahan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa isu sampah kini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak yang mengeluhkan hal ini, dan tentu kita tidak boleh diam,” ujar AHY.

Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci

Menurut AHY, salah satu langkah utama dalam menangani masalah sampah adalah membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat sejak dini. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar terbentuk kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah.

“Tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pendidikan dan sosialisasi harus dimulai sejak dini, dari tingkat sekolah dasar hingga masyarakat luas, agar kebiasaan pengelolaan sampah bisa menjadi budaya,” jelasnya.

Penerapan Teknologi dan Penguatan Infrastruktur

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga berencana untuk memperkuat infrastruktur dan menerapkan teknologi canggih dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. AHY menyoroti kondisi tempat pembuangan sampah yang semakin penuh dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

“Di sinilah kita perlu menghadirkan berbagai terobosan, termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari sumbernya, mulai dari rumah tangga, industri, hingga kawasan komersial,” tambahnya.

Teknologi akan dimanfaatkan untuk mengelola sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemerintah juga akan mendorong daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah agar memiliki nilai ekonomi.

“Sampah yang bisa dihancurkan akan ditangani dengan baik, sebagian ditimbun, dan sisanya didaur ulang. Bahkan, kita bisa mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui proses pembakaran yang aman,” terang AHY.

Pembentukan Satgas dan Gerakan Nasional

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan pengelolaan sampah nasional. Satgas ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan penerapan kebijakan berbasis teknologi, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah daerah akan menjadi ujung tombak dalam implementasinya, namun pemerintah pusat juga akan hadir dengan kebijakan yang mendukung,” kata AHY.

Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan Gerakan Nasional Indonesia Bersih dari Sampah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.

“Bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, tetapi bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat agar masalah sampah ini bisa tertangani dengan baik dan berkelanjutan,” pungkas AHY.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat lebih baik dalam mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat bagi seluruh masyarakat.

Baru Dua Bulan APBN 2025 Udah Tekor Rp31,2 Triliun, Harus Panik Gak Sih

Redaksi    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

Baru Dua Bulan APBN 2025 Udah Tekor Rp31,2 Triliun, Harus Panik Gak Sih

Menteri Keuangan RI dalam konferensi pers #APBNKiTa di Kantor Kemenkeu di Jakarta, 13 Maret 2025. (Facebook/smindrawati)

Jakarta – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3).

“Terjadi defisit Rp31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13 persen dari PDB. APBN 2025 didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ungkap Sri Mulyani.

Meski mengalami defisit, APBN 2025 masih mencatat keseimbangan primer dalam kondisi surplus Rp48,1 triliun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Pendapatan Negara dan Belanja Negara

Hingga akhir Februari 2025, realisasi penerimaan negara tercatat mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN. Rincian penerimaan negara meliputi:

• Pajak: Rp187,8 triliun
• Bea Cukai: Rp42,6 triliun
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp76,4 triliun

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target belanja tahun ini. Anggaran tersebut terbagi menjadi:

• Belanja Pemerintah Pusat: Rp211,5 triliun (7,8 persen dari target)
• Belanja Kementerian/Lembaga (KL): Rp83,6 triliun
• Belanja Non-KL: Rp127,9 triliun
• Transfer ke Daerah: Rp136,6 triliun

Faktor Global Berpengaruh Terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi kinerja APBN, terutama kebijakan ekonomi Amerika Serikat setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden.

“Semenjak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order yang menimbulkan gejolak. Dampaknya terasa ke seluruh dunia, termasuk Indonesia,” jelasnya.

Salah satu dampaknya terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp16.340 per USD pada akhir Februari. Selain itu, volatilitas terjadi pada yield surat berharga negara dan harga minyak dunia.

“Interaksi antara kebijakan ekonomi AS dengan respons dari negara-negara besar seperti Kanada, Eropa, Tiongkok, dan Meksiko juga memicu dinamika di pasar keuangan global,” tambahnya.

Tantangan Ekonomi Domestik

Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5,03 persen pada tahun 2024, berbagai tantangan masih membayangi. Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Hendry, mengungkapkan bahwa defisit APBN di awal tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Penurunan Penerimaan Negara: Penerimaan negara mengalami kontraksi sekitar 20 persen, terutama dari sektor perpajakan yang turun hingga 40 persen.
2. Penyesuaian Tarif PPN: Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan di akhir 2024 berdampak pada restitusi pajak.
3. Masalah Administrasi Perpajakan: Sistem Coretax yang diluncurkan oleh Ditjen Perpajakan untuk mempermudah pelaporan pajak ternyata masih belum berjalan optimal.
4. Turunnya Harga Komoditas: Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, harga komoditas mengalami penurunan signifikan, yang berdampak pada penerimaan negara.

“Defisit tahun ini datang lebih awal dibandingkan tahun lalu, di mana pada 2024 defisit baru terjadi di Mei. Ini merupakan defisit pertama di Januari sejak 2021. Pemerintah perlu mencermati kondisi ini agar bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja APBN ke depan,” ujar Yusuf.

Akankah Defisit Melebar?

Yusuf Hendry menilai bahwa potensi pelebaran defisit masih bergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengelola program prioritas dan efisiensi anggaran.

“Pelebaran defisit ini bisa bergantung pada kondisi ekonomi ke depan. Di awal tahun, momen Ramadan dan Lebaran bisa mendongkrak penerimaan. Namun setelah itu, jika tidak ada dorongan ekonomi yang kuat, defisit bisa melebar lebih dari target yang sudah ditentukan,” tutupnya.

Meski APBN 2025 masih berada dalam batas aman, pemerintah perlu tetap waspada terhadap dinamika global dan domestik yang bisa memengaruhi keuangan negara. Bagaimana menurut Anda? Apakah defisit ini masih dalam tahap wajar atau perlu diwaspadai lebih lanjut? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar!

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Lanjutkan Kerja Sama dengan TNI, Menteri Nusron Akan Siapkan Tanah untuk Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan

Redaksi    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Lanjutkan Kerja Sama dengan TNI, Menteri Nusron Akan Siapkan Tanah untuk Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan

Lanjutkan Kerja Sama dengan TNI, Menteri Nusron Akan Siapkan Tanah untuk Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan.

OKU Timur – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.

"Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Lahan ini diambil dari tanah cadangan negara, terutama tanah telantar yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya," ujar Menteri Nusron dalam acara Penyerahan Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).

Meskipun demikian, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan. Menteri Nusron memastikan, pihaknya akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.

Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden RI meminta setiap batalion memiliki lahan produktif untuk ketahanan pangan. Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat dengan minimal luas 500 hektare per batalion.

"Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. Menteri Nusron menegaskan, langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara, khususnya milik TNI yang diambil oleh pihak lain.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sertipikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara. "Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyatakan apresiasinya kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam proses sertipikasi dan pengamanan aset negara. "Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara," pungkasnya. (LS/JR/AT)

Komitmen Selesaikan Persoalan Aset TNI, Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Tanah untuk Puslatpur TNI AD Terluas se-Asia

Redaksi    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Komitmen Selesaikan Persoalan Aset TNI, Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Tanah untuk Puslatpur TNI AD Terluas se-Asia

Komitmen Selesaikan Persoalan Aset TNI, Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Tanah untuk Puslatpur TNI AD Terluas se-Asia.

OKU Timur - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertipikat untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025). Total luas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan ini, mencapai 32.782,5 hektare yang artinya Puslatpur ini menjadi yang terluas di Asia.

"Sertipikat yang ada di sini baru awal. Begitu kami jadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau, kami mendapat setumpuk dokumen persoalan aset TNI yang secara keseluruhan totalnya itu mencapai 649 titik yang harus kami selesaikan. Banyak sekali. Karena itu, pelan-pelan satu per satu kita selesaikan," ungkap Menteri Nusron dalam sambutannya.

Dalam kurun waktu tiga bulan, tim dari Kementerian ATR/BPN bersama Kemhan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 di antaranya berkaitan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI. "HPL ini adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut," tegasnya.

Menurutnya, HPL akan memberikan kepastian hukum bagi TNI sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Sebagai solusi, di atas tanah HPL, masyarakat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, dengan persetujuan dari pemegang HPL, yaitu TNI.

"Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat," kata Menteri Nusron.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan oleh Menteri Nusron. Ia pun berkomitmen, di samping membenahi aset, TNI akan mengedepankan kepentingan masyarakat. "Ini juga kami akan benahi supaya betul-betul masyarakat yang memanfaatkan lahan," ujarnya.

"Terima kasih, banyak sekali ide yang diberikan oleh Pak Menteri bagaimana teknisnya. Kami akan berupaya semaksimal mungkin bahwa bagaimana nanti lahan ini berproduksi harus lebih dominan pro masyarakat di sekitar. Kami akan yakinkan itu," pungkas Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru; Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis; Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letjen TNI Mohammad Hasan; serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya. Turut mendampingi Menteri Nusron, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati beserta jajaran. (LS/JR/AT)

Evaluasi Tata Ruang di Jawa Barat, Menteri Nusron Akan Terbitkan Sertipikat HPL di Sempadan Sungai

Redaksi    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Evaluasi Tata Ruang di Jawa Barat, Menteri Nusron Akan Terbitkan Sertipikat HPL di Sempadan Sungai

Evaluasi Tata Ruang di Jawa Barat, Menteri Nusron Akan Terbitkan Sertipikat HPL di Sempadan Sungai.

Depok - Sebagai upaya mengurangi pembangunan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan solusi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di sempadan sungai. Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

“Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Menteri Nusron, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/2025).

Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah BBWS. Dengan diterbitkannya sertipikat tanah tersebut, menurut Menteri Nusron secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya sertipikat terbit untuk tanah di sempadan sungai, Menteri Nusron pun memberikan tanggapan. “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi solusi yang diberikan Menteri Nusron terkait penerbitan Sertipikat HPL di sempadan sungai. Dengan demikian, kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan tanah.

“Ini langkah strategis yang kita lakukan, yang Insyaallah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” terang Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyampaikan, Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman ini merupakan penilaian yang sangat positif bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera memperbaiki tata ruangnya. Rakor juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat; Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota; dan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. (GE/FA)

Muhammadiyah dan NU Apresiasi Langkah Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Milik Umat

Redaksi    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Muhammadiyah dan NU Apresiasi Langkah Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Milik Umat

Muhammadiyah dan NU Apresiasi Langkah Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Milik Umat.

Yogyakarta – Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan tujuan mempercepat penyertipikatan tanah wakaf di Indonesia. Gerakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

“Kami sangat senang dan mendukung upaya BPN untuk mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf milik umat. Perhatian khusus yang diberikan oleh BPN ini tentu memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat,” ungkap Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto, usai menerima delapan sertipikat wakaf untuk Persyarikatan Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/03/2025).

Dengan adanya sertipikat, ia merasa lebih tenang karena tanah wakaf kini memiliki kepastian hukum. “Ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf. Kami bisa memanfaatkannya dengan lebih tenang dan yakin,” tutur Agung Danarto.

Pada kesempatan terpisah, Arif selaku perwakilan dari Perkumpulan NU Ngombol, juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas kemudahan serta kelancaran proses sertipikasi yang ia lalui. Hal ini ia ungkapkan sesaat setelah menerima sertipikat dengan peruntukan gedung Sekretariat NU Cabang Kecamatan Ngombol langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di Pesantren Darut Tauhid, Purworedjo, Jawa Tengah.

“Prosesnya cepat, mudah, dan tanpa biaya. Tanah yang sudah disertipikatkan ini nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan umat, terutama bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat sekitar Kecamatan Ngombol,” ujar Arif.

Arif menceritakan, asal mula tanah wakaf tersebut adalah pemberian warha setempat. Kini, setelah disertipikasi telah resmi digunakan untuk kepentingan umat. “Dengan adanya sertipikat ini, kami memiliki bukti resmi kepemilikan untuk tanah wakaf di perkumpulan utama Kecamatan Ngombol,” katanya.

Di Pesantren Darut Tauhid, Menteri Nusron juga menyampaikan sepatah kata sambutan di hadapan para santri. Ia mengajak santri untuk terus menjaga keimanan dan perbanyak doa. “Doakan kami dalam menjalankan program pemerintahan. Semoga senantiasa selalu berada di jalan yang benar,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kunjungan Menteri Nusron ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Pesantren Darut Tauhid di Purworejo, Jawa Tengah ini merupakan bagian dari Safari Ramadan. Turut hadir, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri; Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan; serta perwakilan PP Muhammadiyah. (MW/YZ/NA)

Bentuk Penanggulangan Bencana, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Redaksi    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Bentuk Penanggulangan Bencana, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Bentuk Penanggulangan Bencana, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Puncak - Sebagai bentuk penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kehutanan melakukan penertiban terhadap empat villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (09/03/2025). Penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan villa tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum pada Perda RTRW Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024.

"Bersama dengan Kementerian Kehutanan, kami sejauh ini terus berkomitmen untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, khususnya di Kawasan Puncak," kata Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti usai penertiban berlangsung.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang serta Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN akan melakukan penelitian lebih jauh, terutama terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)-nya.

Untuk diketahui, keempat villa yang ditertibkan merupakan bagian dari 15 villa yang berada di kawasan hulu sungai DAS Ciliwung dan terindikasi melakukan pelanggaran, yang rencananya akan dilakukan penertiban. Keempat villa tersebut antara lain Villa Forest Hill, Vila Sifor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus yang terletak di kawasan Puncak.

Dari sisi Kementerian Kehutanan, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu mengaku akan melakukan klarifikasi dan penilaian terhadap perizinan pendirian villa tersebut. "Dalam beberapa waktu ke depan, kegiatan penertiban ini juga akan diperluas hingga meliputi DAS Bekasi dan DAS Cisadane. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya mitigasi bencana banjir sebagai imbas pembangunan liar di kawasan hutan," ujarnya.

Sementara penelitian masih berlangsung, keempat villa diberikan surat peringatan dan dilakukan pemasangan plang. Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN juga akan terus memberikan sosialisasi sekaligus pembinaan terhadap pengelola dan pengurus lingkungan di lapangan. Hal ini bertujuan agar tindakan penertiban dapat dimaknai secara utuh dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. (LS/FA)

Prabowo Subianto dan Sekjen PKV Tô Lâm Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral di Istana Merdeka

Redaksi    Selasa, Maret 11, 2025    Comment   

Prabowo Subianto dan Sekjen PKV Tô Lâm Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral di Istana Merdeka

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV) Tô Lâm beserta Ibu Ngô Phu’o’ng Ly di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV) Tô Lâm beserta Ibu Ngô Phu’o’ng Ly di Istana Merdeka, Jakarta. 

Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Viet Nam.

Sekitar pukul 16.30 WIB, Sekjen Tô Lâm dan Ibu Ngô Phu’o’ng Ly tiba di halaman Istana Merdeka. Mereka disambut dengan penuh kehormatan oleh pasukan jajar kehormatan dan para pelajar Sekolah Dasar (SD) yang dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Viet Nam. 

Suasana penyambutan pun semakin meriah dengan senyum dan semangat para pelajar.

Saat tiba di serambi barat Istana Merdeka, Sekjen Tô Lâm dan Ibu Ngô Phu’o’ng Ly langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum bersama-sama menuju lokasi upacara kenegaraan.

Upacara kenegaraan dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan Viet Nam dinyanyikan terlebih dahulu, diikuti dengan Indonesia Raya. 

Momen ini semakin khidmat dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan kenegaraan ini.

Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Merdeka. 

Setelah itu, sesi perkenalan delegasi dari kedua negara pun dilakukan sebelum acara dilanjutkan ke dalam Istana Merdeka.

Pertemuan Bilateral dan Penguatan Kerja Sama

Di Ruang Kredensial, Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Viet Nam. 

Setelah itu, keduanya mengadakan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden.

Setelah pertemuan tertutup, Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm menggelar pertemuan bilateral yang dihadiri oleh delegasi dari kedua negara. 

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Sekjen Tô Lâm ke Indonesia, serta menegaskan hubungan erat yang telah dibangun sejak era Presiden pertama Viet Nam, Ho Chi Minh, dan Presiden pertama RI, Soekarno.

“Tahun ini menjadi momentum yang sangat baik untuk meningkatkan hubungan kita ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat kemitraan strategis komprehensif,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai penutup rangkaian kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo menjamu Sekjen Tô Lâm dan Ibu Ngô Phu’o’ng Ly beserta delegasi Viet Nam dalam santap malam kenegaraan di Istana Merdeka. 

Momen ini menjadi simbol persahabatan yang semakin erat antara kedua negara serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Upacara penyambutan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya:

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
• Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
• Menteri Luar Negeri Sugiono
• Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
• Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
• Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
• Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani
• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
• Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Viet Nam Denny Abdi

Kunjungan kenegaraan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Viet Nam serta membawa manfaat bagi kedua negara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, dan budaya.

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah

Redaksi    Selasa, Maret 11, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Dorong Percepatan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan pembahasan terkait sekolah rakyat pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025, di Istana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

53 Lokasi Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. 

"Kami melaporkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus berkembang karena dalam beberapa hari ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota terkait persiapan yang dilakukan secara paralel," ujarnya dalam keterangan pers usai rapat.

Presiden Prabowo menekankan agar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup lebih banyak daerah. 

"Pada prinsipnya, Presiden meminta agar program ini terus ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," tambah Gus Ipul.

Penerimaan Siswa Berbasis Data Ekonomi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

"Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. Jadi, program ini benar-benar berbasis data yang ada di BPS," ujar Amalia.

Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas

Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. 

Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

"Sekolah-sekolah yang kami pilih dianggap sudah memenuhi standar kelayakan. Bangunannya sudah mencukupi, ada ruang sekolah, asrama, tempat ibadah, area makan, tempat olahraga, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan," jelasnya.

Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. 

Selain itu, dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

Konsolidasi Anggaran dan Rencana Ke Depan

Pemerintah juga terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. 

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memastikan bahwa sekolah-sekolah ini dapat berjalan dengan maksimal.

"Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi sekuat tenaga. Ini bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045," kata Gus Ipul.

Saat ini, tim dari berbagai kementerian sedang membahas aspek-aspek penting, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. 

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.

"Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, gambaran program ini akan semakin jelas," tutur Gus Ipul.

Presiden Prabowo Resmi Umumkan Pemberian THR dan Bonus bagi Pekerja Menjelang Idulfitri

Redaksi    Selasa, Maret 11, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Resmi Umumkan Pemberian THR dan Bonus bagi Pekerja Menjelang Idulfitri

Presiden Prabowo Resmi Umumkan Pemberian THR dan Bonus bagi Pekerja Menjelang Idulfitri.

JAKARTA – Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia! Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus bagi pekerja swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Pemerintah juga memastikan bahwa pencairan THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya agar pekerja dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

THR Harus Dibayar Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

Presiden Prabowo menegaskan bahwa mekanisme pemberian THR akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran resmi.

“Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Besaran dan mekanisme lengkapnya akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Presiden dalam konferensi pers.

Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan pekerja menerima haknya tepat waktu sehingga bisa merayakan Idulfitri dengan lebih tenang dan nyaman bersama keluarga.

Bonus Hari Raya untuk Pengemudi dan Kurir Online

Tak hanya bagi pekerja formal, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online. Menurut Presiden, mereka memiliki peran penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia, terutama selama periode Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Presiden Prabowo.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sekitar 250 ribu pengemudi dan kurir online aktif, serta 1-1,5 juta pekerja yang berstatus paruh waktu. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mereka juga bisa menikmati Hari Raya dengan lebih baik.

Dukungan dari Pemerintah dan Perusahaan Transportasi Daring

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, termasuk para menteri di Kabinet Merah Putih serta pimpinan perusahaan transportasi daring yang turut mendukung implementasi pemberian THR dan bonus bagi pekerja dan pengemudi online.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta pimpinan perusahaan Saudara Patrick Walujo dan Saudara Anthony Tan atas kerja sama yang baik ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi dan kurir online di mana pun kalian berada,” tandasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para pekerja dan pengemudi online dapat merayakan Idulfitri dalam kondisi yang lebih baik, menikmati waktu bersama keluarga, serta merasa lebih dihargai atas kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Tata Ruang sebagai Pintu Masuk Investasi, Menteri Nusron Imbau Pemda se-Jawa Timur Tuntaskan RDTR

Redaksi    Minggu, Maret 09, 2025    Comment   

Tata Ruang sebagai Pintu Masuk Investasi, Menteri Nusron Imbau Pemda se-Jawa Timur Tuntaskan RDTR

Tata Ruang sebagai Pintu Masuk Investasi, Menteri Nusron Imbau Pemda se-Jawa Timur Tuntaskan RDTR.

Surabaya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status tanah yang clean and clear sebagai pintu awal masuknya investasi. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, ia mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.

“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (09/03/2025).

Ia menjelaskan, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat. “RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Hingga saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 RDTR.

Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemda disebut Menteri Nusron sebagai pihak yang memegang peran sangat strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, ia mengajak untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rakor kali ini digelar dengan tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran. (MW/YZ/NA)

Terima Sertipikat Wakaf Berbentuk Elektronik, Warga Kudus Yakini Bisa Lindungi dari Potensi Konflik Pertanahan

Redaksi    Minggu, Maret 09, 2025    Comment   

Terima Sertipikat Wakaf Berbentuk Elektronik, Warga Kudus Yakini Bisa Lindungi dari Potensi Konflik Pertanahan

Terima Sertipikat Wakaf Berbentuk Elektronik, Warga Kudus Yakini Bisa Lindungi dari Potensi Konflik Pertanahan.

Kudus — Penyertipikatan tanah adalah hal penting yang kian hari semakin disadari oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya Saiman, laki-laki kelahiran Kabupaten Kudus, yang pada Sabtu (08/03/2025) baru saja menerima sertipikat tanah wakaf dengan peruntukkan Makam Demangan. Ia berpendapat, penyertipikatan tanah wakaf penting agar tanah yang dikelola untuk kepentingan umat tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab di waktu mendatang.

“Tanah ini diwakafkan supaya tidak disalahgunakan oleh anak-anak pewakif atau orang lain di kemudian hari. Dengan disertipikatkan, tanah wakaf ini sudah memiliki bukti yang sah dan legal, yang tentunya bisa menjaga keaslian dan tujuannya untuk umat,” ungkap Samian usai menerima sertipikat langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Acara Buka Puasa Bersama di Pondok Pesantren Qudsiyyah, Kabupaten Kudus.

Makam Demangan itu sendiri, sebelumnya sudah ada dengan luas 500 meter. Setelah sertipikasi kali ini rampung, luas tanah wakaf tersebut bertambah lagi 300 meter. “Kami berharap dengan adanya penambahan luas ini, makam akan cukup untuk kebutuhan umat di masa depan,” kata Samian.

Sertipikat yang ia terima juga sudah berbentuk elektronik. Menurut Samian, bentuk ini lebih baik dan lebih praktis. “Sertipikat Elektronik ini lebih bagus, lebih simple, dan lebih mudah untuk diakses jika dibutuhkan,” imbuhnya.

Selain Samian, Rohmat selaku nadzir wakaf yang menjalankan perwakafan melalui Badan Hukum Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, juga menerima sertipikat tanah wakaf dalam kesempatan ini. Ia menceritakan, sejak 2022 sudah mengurus sertipikasi untuk 100 tanah wakaf. Rohmat meyakini betul penyertipikatan tanah jadi langkah penting untuk mencegah konflik ke depannya.

“Ini adalah bentuk kesadaran kita semua tentang pentingnya memiliki bukti yang sah atas tanah yang dikelola untuk kepentingan umat, agar tidak ada pihak yang bisa mengklaim atau memanfaatkan tanah ini untuk kepentingan pribadi,” jelas Rohmat.

Penyerahan sertipikat kepada total 20 penerima ini, merupakan perwujudan dari Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren yang dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini juga menjadi bukti dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf sekaligus memastikan tanah digunakan sesuai peruntukannya.

Dengan adanya sertipikat, baik Samian maupun Rohmat merasa lebih tenang dan yakin bahwa tanah wakaf yang mereka kelola akan terjaga dengan baik untuk kepentingan umat dan masyarakat Kabupaten Kudus.

“Terima kasih kepada Menteri Nusron Wahid dan Kementerian ATR/BPN. Semoga langkah ini dapat terus berlanjut, sehingga lebih banyak tanah wakaf yang bisa disertipikatkan dan dimanfaatkan dengan maksimal,” tutup Rohmat. (MW/YZ/NA)