Jokowi Apresiasi Fokus Bank Mandiri pada Layanan Digital di IKN

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Jokowi Apresiasi Fokus Bank Mandiri pada Layanan Digital di IKN

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking kantor PT Bank Mandiri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) siang. (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah meresmikan dimulainya pembangunan kantor cabang PT Bank Mandiri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/02/2024). 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memberikan penghargaan atas pembangunan kantor yang akan difokuskan pada pelayanan digital.

"Saya senang Bank Mandiri segera akan memulai pembangunan kantor untuk, khusus untuk digital services. Karena saya tahu Livin di Bank Mandiri sudah berapa? 23 juta, Pak Dirut, ya? Gede sekali, sangat gede sekali. Dikembangkan nanti dari sini untuk menjadi lebih besar lagi," ujar Presiden.

Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, termasuk peluang untuk menarik digital nomad ke IKN.

"Kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun, itu akan mendatangkan digital-digital nomade untuk hidup di Nusantara ini, karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia; tidak ramai tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyentuh mengenai pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di IKN, termasuk pembangunan jalan tol dan bandara yang akan meningkatkan konektivitas dan mengurangi waktu tempuh ke IKN.

"Dari Balikpapan ke IKN sekarang berapa jam, 1,5 jam atau 2 jam kurang sedikit, kelihatan jauh sekali. Tapi tolong nanti dilihat setelah bulan Juni, begitu tolnya selesai, begitu nanti airport-nya selesai, dari airport ke sini hanya kurang lebih 15 menit. Begitu tol selesai dari Balikpapan ke IKN, berapa menit, Pak Menteri PU? Empat puluh lima menit," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan IKN agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain. 

Ia menyoroti konsep forest city dan smart city sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik.

"Inilah masa depan Indonesia. Dan, yang saya bayangkan kalau traffic-nya ke ibu kota ini semakin banyak, keramaian di sini akan semakin cepat terjadi. Tapi, tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Otorita IKN, juga jangan sampai kehilangan kendali dalam mengelola Ibu Kota Nusantara," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Presiden Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

BONTANG - Presiden Joko Widodo resmi membuka pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (29/02/2024) pagi. Dalam sambutannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pendirian pabrik ini memiliki dampak strategis dalam menghadapi krisis pangan global serta meningkatkan kemandirian pangan di Indonesia.

"Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku penting. Dia berharap dengan kehadiran pabrik ini, impor amonium nitrat dapat berkurang drastis.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini, akan mengurangi dari 21 persen impor dikurangi 8 persen, artinya masih juga 13 persen kita masih impor," ujarnya.

Pabrik dengan investasi Rp1,2 triliun tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan," tegas Presiden.

Presiden menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, bukan hanya terbatas pada amonium nitrat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mengendalikan kebutuhan domestiknya sepenuhnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu," tandasnya.

Acara peresmian juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Wantimpres Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Bontang Basri Rase. Turut hadir pula sejumlah Direktur Utama perusahaan terkait, seperti Bobby Rasyidin dari DEFEND ID, Rahmat Pribadi dari Holding Pupuk Indonesia, Wildan Widarman dari PT Dahana, dan Budi Wahju Susilo dari PT Pupuk Kaltim.

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pembukaan Terminal Samarinda Seberang di Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Rabu (28/02/2024). Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi massal guna mengatasi kemacetan.

"Dari segi kota, kemacetan terjadi di mana-mana, termasuk di Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penggunaan transportasi massal dan umum agar penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi," ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti kemacetan yang sudah lama terjadi di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai sarana transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT, dan TransJakarta.

"Ini menggambarkan pentingnya persiapan kota-kota selain Jakarta dalam memperkuat infrastruktur transportasi umum," tambahnya.

Presiden menyambut baik pembangunan Terminal Samarinda Seberang yang dulunya tidak teratur dan kumuh, kini telah berubah menjadi terminal yang bersih dan tertata dengan baik.

"Kami berharap pembukaan terminal ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Dari terminal ini, mereka dapat menuju Balikpapan dan Banjarmasin. Saya yakin penggunaan transportasi umum akan membantu mengurangi kemacetan di berbagai kota," tegasnya.

Presiden diiringi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dalam acara peresmian tersebut, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Wantimpres Wiranto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan mengenai penganugerahan pangkat istimewa TNI kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Presiden kepada media setelah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu (28/02/2024).

“Pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa penghargaan semacam ini seharusnya diberikan dua tahun yang lalu atas kontribusi Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Pada tahun 2022, Bapak Prabowo Subianto diberi anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasanya di bidang pertahanan, yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara,” jelas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa penganugerahan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujui setelah diusulkan oleh Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Saya menyetujui usulan tersebut untuk memberikan kenaikan pangkat berupa Jenderal TNI Kehormatan,” ungkap Presiden.

Tidak hanya Prabowo Subianto, sejumlah tokoh sebelumnya juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, termasuk Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Presiden Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). 

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, saat ini dunia dihadapkan pada berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman yang menyebabkan inflasi pangan dunia. 

Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.

"Patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk tiga besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05 persen, inflasi terkendali di angka 2,57 persen, kemiskinan turun di angka 9,36 persen, pengangguran turun di angka 5,32 persen, dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen," kata Presiden.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. 

Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone.

"Penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat," kata Kepala Negara.

Selain penguasaan teknologi, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi ini menurut Presiden harus dilakukan secara horizontal antarkesatuan dan vertikal dari atas sampai bawah.

"Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum (pemilu), memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung aman dan damai. 

Kepada jajaran TNI-Polri, Presiden pun mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tahapan pemilu hingga Oktober nanti yang perlu terus dijaga.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," tuturnya.

Pada akhir pidato, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. 

Menurut Presiden, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan peneguhan dedikasi kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Agus Subiyanto: Koops Habema Tingkatkan Koordinasi TNI-Polri di Papua

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Agus Subiyanto: Koops Habema Tingkatkan Koordinasi TNI-Polri di Papua

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto menggunakan mobil mengecek alutsista di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc)

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, telah mengumumkan pembentukan Komando Operasi (Koops) Habema untuk meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua. 

Dalam sebuah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Panglima TNI menyatakan keyakinannya bahwa Koops Habema, yang merupakan singkatan dari "harus berhasil maksimal", akan membantu dalam meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua.

"Saya berlakukan strategi smart power untuk Papua, yang melibatkan kombinasi soft power dan hard power, serta diplomasi militer. Implementasi strategi tersebut adalah pembentukan Komando Operasi Habema, yang harus berhasil maksimal. Dengan integrasi pola operasi TNI dan Polri melalui Koops ini, penanganan konflik di Papua diharapkan menjadi lebih efektif," kata Jenderal Agus Subiyanto.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, mengonfirmasi bahwa Koops Habema baru-baru ini dibentuk, meskipun tidak merinci tanggal pastinya.

Habema, yang mengambil nama dari danau terkenal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia dengan ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) di kaki Gunung Trikora.

Selain pembentukan Komando Operasi, TNI juga sedang menerapkan sistem blok dalam latihan individu prajurit dan satuan, yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Penerapan program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua," ungkap Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat tersebut.

Rapat pimpinan gabungan TNI-Polri, yang diadakan di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan langsung kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Sebanyak 362 pimpinan TNI-Polri hadir dalam rapat tersebut.

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

World Water Forum Ke-10: Agenda Besar Indonesia di Mata Dunia, Puluhan Ribu Peserta Siap Hadiri World Water Forum di Bali

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

World Water Forum Ke-10: Agenda Besar Indonesia di Mata Dunia, Puluhan Ribu Peserta Siap Hadiri World Water Forum di Bali

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA - Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah bagi World Water Forum (WWF) yang ke-10, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang menggelar acara prestisius ini. 

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang, dengan perkiraan kehadiran sekitar 30-50 ribu peserta dari berbagai negara.

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, WWF ke-10 akan menjadi forum yang lebih besar dibandingkan dengan acara rutin lainnya seperti Conference of The Parties (COP). 

Dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Dwikorita menjelaskan, "Ada 244 sesi yang dihadiri kurang lebih 30-50 ribu peserta. 

Jadi ini sedikit lebih besar daripada Conference of The Parties yang biasa diselenggarakan dengan istilah COP."

Lebih lanjut, Dwikorita menjabarkan bahwa WWF ke-10 terdiri dari tiga komponen utama, yaitu proses tematik, proses regional, dan proses politis. 

"Thematic process itu terkait dengan sains dari iklim, air, pangan, energi, dan kesehatan."

"Kemudian juga dibahas dari aspek political process, jadi hasil pembahasan sains itu dibahas, didetailkan, diintegrasikan dengan pembahasan politik agar pemikiran sains itu bisa terimplementasi ke masyarakat."

"Dan juga ada pembahasan regional process yang berbasis best practice yang ada di region-region di seluruh dunia, sehingga diharapkan output atau hasil pembahasan ini lebih mudah tereksekusi, menjadikan kebijakan negara-negara," ujarnya.

Dalam konteks forum ini, Indonesia juga menekankan pentingnya deklarasi para menteri terkait sumber daya air, iklim, pangan, energi, dan kesehatan. 

Langkah lain yang didorong adalah pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience. 

"Setelah penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 ini, Indonesia akan mengoordinasikan center of excellence. Jadi aliansi of center-center yang sudah ada di Asia Pasifik ataupun di dunia akan berkoordinasi dalam koordinasi Indonesia. Ini salah satu tujuan, hasil yang akan diperoleh," jelas Dwikorita.

WWF adalah pertemuan internasional terbesar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang sumber daya air, termasuk pemimpin politik, pemerintah, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Acara ini telah menjadi agenda rutin setiap tiga tahun sejak tahun 1997.

Dalam WWF ke-10, terdapat enam subtema utama yang diangkat, yaitu water security and prosperity; water for humans and nature; disaster risk reduction and management; governance, cooperation, and hydro-diplomacy; sustainable water finance; dan knowledge and innovation.

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona. Foto: Humas Setkab/Agung

JAKARTA - Indonesia terus menjadi destinasi utama bagi investor global yang ingin memperluas usaha mereka di sektor industri. Hal ini didukung oleh peningkatan realisasi investasi yang dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung dunia bisnis melalui penyediaan kemudahan izin dan insentif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti hal ini dalam pernyataannya, "Selama periode tahun 2014-2023, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan. Artinya, para investor masih melihat Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik dan menguntungkan untuk bisnisnya."

Dia juga menyampaikan bahwa nilai investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas mengalami lonjakan tajam selama satu dekade terakhir, dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023. "Secara kumulatif, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas selama 10 tahun (2014-2023) mencapai Rp3.031,85 triliun," tambahnya.

Menperin juga mencatat bahwa meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia tetap tinggi. Nilai investasi di sektor industri manufaktur dari tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami peningkatan signifikan.

"Dari sisi pertumbuhan, kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2021 ke 2023, mencapai 48,77 persen, diikuti oleh tahun 2015 hingga 2016 yang tumbuh hingga 39,18 persen dan tahun 2014 hingga 2015 sebesar 24,22 persen," kata Menperin.

Menurutnya, peningkatan investasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memacu hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. "Pemerintah konsisten dalam memperkuat industri hilir untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.

Dia juga menegaskan tekad pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

"Peningkatan investasi di sektor industri juga berdampak luas bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi berakhir, kinerja industri kembali pulih dan terus tumbuh, sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat.

Pernyataan Menperin ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi magnet bagi investor global, dengan pemerintah yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri.

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.