Mendikbudristek: Bekerja Sama dengan BRIN untuk Tingkatkan Inovasi

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Mendikbudristek: Bekerja Sama dengan BRIN untuk Tingkatkan Inovasi

Keterangan pers Mendikbudristek usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Nadiem Anwar Makarim memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) , Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Nadiem menyampaikan rasa terima kasih usai pelantikannya. “Saya di sini ingin mengucapkan pertama kali, terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya, untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” ungkapnya.

Nadiem mengatakan, riset dan teknologi adalah sesuatu hal yang sangat dekat di hatinya, karena merupakan hal yang ia tekuni sebelum memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk itu, Nadiem mempunyai harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi.

“Seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dan kami sangat semangat untuk bisa bekerjasama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN,” imbuhnya.

Dengan pengubahan ini, lanjutnya, ia menginginkan sebanyak mungkin murid, mahasiswa, dan dosen yang melakukan penelitian dan melakukan program-program, seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN.

Apalagi, sambungnya, hal itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Presiden Jokowi mengenai Merdeka Belajar.

“Dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21th century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia, juga di dalam riset, di dalam project-project sosial, di dalam magang, di dalam industri dan berbagai macam pertukaran pelajar,” kata Nadiem.

Mendikbudristek pun meyakini ini merupakan suatu kabar gembira bagi para universitas dan perguruan tinggi. Dari sisi riset maupun transformasi pendidikan, ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu. Rektor pun bisa semakin mudah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jadi ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus. Terima kasih,” tutupnya. 

(FID/AIT/TAR)

Menteri Investasi/Kepala BKPM: Sinergikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Menteri Investasi/Kepala BKPM: Sinergikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri

Keterangan pers Menteri Investasi/Kepala BKPM usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tugas dari Kementerian Investasi adalah menyinergikan investasi-investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam keterangan pers usai dilantik secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021) sore.

“Peran dari Kementerian Investasi nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan/menyinergikan, baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, investasi merupakan pintu masuk dalam mewujudkan fokus visi misi pemerintahan yang kedua, yaitu peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. “Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik,” tegas Bahlil.

Disampaikannya, sesuai arahan Presiden melalui Undang-undang Cipta Kerja, jika pemerintah menahan izin investor untuk melakukan investasi, sama artinya dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, terhambatnya investasi juga berarti menahan terbukanya lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, serta menghambat peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Menciptakan lapangan pekerjaan, kata Bahlil, adalah salah satu tugas yang berat dan investasi adalah pintu masuknya.

“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi nasional kita 60 persen (berasal dari sektor) konsumsi dan 30 persen dari sektor investasi. Dan ini (investasi) menjadi peranan penting karena 16 juta orang yang harus kita siapkan lapangan pekerjaan,” ujar Menteri Investasi.

Untuk itu, Kementerian Investasi akan melakukan peningkatan investasi yang berkualitas, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) serta pemerataan pertumbuhan investasi di Indonesia.

“Apa yang kita lakukan hari ini, meningkatkan investasi yang berkualitas baik PMA maupun PMDN. Juga tidak berbicara hanya itu tapi juga adalah pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau,” ungkap Bahlil.

Hal ini juga sesuai dengan visi Presiden yaitu transformasi ekonomi yang meningkatkan tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua.

Dalam keterangan persnya Bahlil juga mengungkapkan perintah Presiden terkait kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM serta pengusaha daerah dengan pengusaha nasional.

“Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha besar dengan pengusaha yang ada di daerah dan pengusaha nasional. Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan,” pungkasnya. 

(DND/AIT/TAR)

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN

Pelantikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.

Pada pelantikan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. 

(FID/AIT/SM)

Pemerintah Resmikan Perubahan Nama Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated) menjadi Jalan Layang MBZ

Redaksi    Rabu, April 14, 2021    Comment   

Pemerintah Resmikan Perubahan Nama Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated) menjadi Jalan Layang MBZ

Penekanan tombol sirine pada peresmian Jalan Layang MBZ, Senin (12/4/2021). (Foto: Dokumentasi Kemenenterian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan nama Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) sebagai nama jalan layang untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Perubahan nama ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 417 KPTSM tanggal 8 April 2021 lalu, yang menetapkan Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated) menjadi Jalan Layang MBZ.

Peresmian penamaan jalan layang terpanjang di Indonesia ini dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (12/4/2021) di lokasi akses masuk Jalan Layang Tol Arah Cikampek Km 10 A Jakarta – Cikampek, Jawa Barat.

Pratikno dalam sambutannya mengatakan, latar belakang pemberian nama Jalan Layang MBZ adalah penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UEA) yang telah menjalin hubungan diplomatik di bidang sosial, budaya, dan ekonomi selama 45 tahun dengan Indonesia.

Di bidang ekonomi, UEA merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia khususnya di bidang infrastruktur. Sebelumnya, nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah diabadikan sebagai nama salah satu jalan strategis di negara penghasil minyak tersebut.

“Perlu kami sampaikan juga sebelumnya nama jalan Presiden Joko Widodo juga telah dicanangkan di Abu Dhabi pada sebuah jalan yang strategis antara Abu Dhabi National Exhibition Center menuju ke arah kompleks kedutaan. Ini juga merupakan sebuah penghormatan pada bangsa Indonesia yang diberikan oleh pemerintah UEA khususnya Sheikh Mohamed Bin Zayed,” ujar Pratikno.

Sementara, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Aldaheri menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan UEA mulai menuju perubahan dari kerja sama konvensional di bidang minyak, gas, dan pelabuhan menuju kerja sama di bidang baru seperti pendidikan, kesehatan, investasi, agrikultur, ritel, dan sebagainya.

“Kami sangat bangga dan senang mendapatkan kesempatan ini, kami mengapresiasi Indonesia dan juga hubungan dua negara secara positif,” terangnya.

Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated) sepanjang 36,4 kilometer dibangun sejak awal 2017 dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 12 Desember 2019 lalu. Jalan tol layang terpanjang di Indonesia yang membentang dari wilayah Junction Cikunir hingga Karawang Barat ini, menjadi salah satu solusi kemacetan yang sering terjadi di ruas vital tersebut. 

(YK/AIT/UN)

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Redaksi    Senin, April 12, 2021    Comment   

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menyampaikan, telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada hari Sabtu (10/04/2021) siang kemarin serta gempa susulan yang terjadi pagi hari ini, Minggu (11/04/2021).

Kepala Negara pun langsung memerintahkan sejumlah jajarannya untuk bertindak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/04/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya, juga pemprov [pemerintah provinsi], pemerintah kota dan kabupaten, untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat musibah tersebut.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api dan aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa maupun aktivitas lain.

“Saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” tandasnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa tektonik magnitudo 6,1 terjadi Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00.16 WIB di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, dengan episenter pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 kilometer arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim pada kedalaman 80 kilometer.

Tak hanya di wilayah Malang, guncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah, antara lain Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Banjarnegara, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dan Bali. 

(FID/UN)

RI Akan Segera Miliki Manajemen Talenta Nasional

Yakop    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

RI Akan Segera Miliki Manajemen Talenta Nasional

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelum memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah tengah membangun ekosistem pembinaan talenta bagi anak-anak Indonesia yang diwujudkan dalam Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan hal ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki para generasi penerus bangsa tersebut.

“Intinya adalah negara hadir untuk bisa menangani anak-anak Indonesia yang punya talenta unggul, itu intinya di situ. Selama ini mungkin belum tertangani dengan baik,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/03/2021).

Pada kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, MTN ini adalah wujud dari janji yang telah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Kami sedang menyusun sebuah grand design untuk memastikan Manajemen Talenta Nasional itu bisa terbentuk,” ujarnya

Lebih lanjut, Kepala Bappenas memaparkan, terdapat tiga bidang yang menjadi ruang lingkup desain MTN. Pertama, bidang riset dan inovasi dengan target peningkatan rasio sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM iptek) per satu juta penduduk. Diharapkan juga muncul talenta-talenta yang dapat memperoleh pengakuan atau rekognisi internasional.

“Siapa tahu kita bisa memenangkan Nobel [Prize], bisa memenangkan Lasker Awards, Wolf Prize, Breakthrough Prize in Life Sciences, dan berbagai penghargaan yang menjadi sebuah rekognisi internasional atas sebuah bangsa,” tuturnya.

Kedua, bidang seni dan budaya, dengan target rekognisi karya yang dikagumi dan diakui di dunia internasional. “Sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh kita di berbagai negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa, termasuk di bidang musik misalnya choir kita itu di beberapa negara mendapatkan hadiah, mendapatkan award. Saya kira itu sebuah kebanggaan nasional,” ujar Suharso.

Terakhir, bidang olahraga dengan target membentuk “Zohri Baru” di berbagai cabang olimpiade, utamanya di 14 cabang olahraga andalan Indonesia, seperti bulu tangkis, panahan, angkat besi, atletik, dayung, senam, dan taekwondo. Lalu Muhammad Zohri adalah atlet lari Indonesia berhasil menorehkan prestasi tingkat dunia di cabang atletik.

“Manajemen Talenta Nasional adalah ingin mengelola sebuah keluarbiasaan yang dimiliki oleh warga negara kita dalam rangka membangkitkan kebanggaan nasional kita,” ujar Suharso.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas memaparkan terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menciptakan talenta-talenta tersebut, mulai dari pencarian bakat, perekrutan, pembinaan, hingga masa pasca usia produktif.

“Outstanding people ini harus kita scrutinize, kita scouting, kita lihat  sedemikian rupa mereka ada di mana. Cara-caranya bisa dengan macam-macam, kita bisa melakukan perlombaan, melakukan berbagai kompetisi yang pernah sudah dilakukan apakah di tingkat sekolah, di tingkat provinsi, daerah, sampai di tingkat nasional,” ujarnya.

Melalui MTN ini, ujar Suharso, diharapkan tak hanya dapat menciptakan talenta-talenta yang dapat menorehkan prestasi dan berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para talenta tersebut.

“Yang penting adalah konsistensi kehadiran negara terhadap mereka. Jadi mereka tentu ingin mendapatkan jaminan di hari tua, mereka mendapatkan penghargaan dari negara,” ujarnya.

Dengan adanya MTN, imbuh Kepala Bappenas, diharapkan para talenta Indonesia tersebut, misalnya seniman dan olahragawan, memperoleh penghidupan yang layak hingga masa pasca usia produktifnya.

“Itulah pentingnya manajemen talenta nasional yang tahapannya tentu mulai dari cara merekrut, kemudian bagaimana cara mempertahankan mereka, mengembangkan bakat-bakat mereka, kemudian secara konsisten memberikan intervensi-intervensi baik dalam bentuk misalnya pengembangan dirinya, kemudian terhadap kehidupannya seperti apa, dan tentu sampai dengan di masa tuanya,” pungkasnya. (TGH/FID/UN)

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Siswa sekolah dasar mengenakan masker dan duduk sesuai aturan untuk menjaga jarak sosial, kembali belajar di kelas mereka, saat sekolah dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 di Bekasi, 24 Maret 2021. (REUTERS / Willy Kurniawan)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers, Selasa (30/3), mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin COVID-19.

Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Namun jika terjadi kasus COVID-19 di sebuah sekolah, pembelajaran tatap muka akan dihentikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, 26 Maret 2021 (Facebook:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

"Jadinya sekolah setelah guru dan tenaga pendidiknya divaksin, wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih, apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi ujung-ujungnya per anak keputusannya ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas tersebut diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama.

Dia menambahkan penutupan sekolah ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga, serta perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF dan WHO (organisasi kesehatan Dunia), lanjut Nadiem, infeksi COVID-19 terhadap anak (berumur di bawah 18 tahun) memiliki gejala ringan, anak mempunyai kerentanan lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 dibanding orang dewasa, dan anak memiliki kemungkinan kecil menularkan virus COVID-19 ketimbang orang dewasa.

Lebih jauh ia mengatakan Indonesia termasuk dalam empat negara di di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk Vietnam, China, Kamboja, dan Laos.

Menurut Nadiem satu tahun penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak lain, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Nadiem mengatakan sejatinya sejak Januari tahun ini semua pemerintah daerah sudah bisa memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas jika sekolah mampu memenuhi syarat protokol kesehatan namun kebijakan ini tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya hanya 22 persen satuan pendidikan yang melangsungkan pembelajaran tatap muka.

Nadiem menambahkan pemerintah telah menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha sebagai prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, pendidikan negeri dan swasta, formal dan non-formal, serta pendidikan keagamaan.

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Tahap selanjutnya vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sederajat. Pada tahap ketiga, vaksinasi ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Vaksinasi tahap pertama bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling lambat dilaksanakan minggu kedua Mei 2021. Tahap kedua paling lambat akhir pekan keempat Mei 2021 dan tahap ketiga paling lambat pada pekan kedua Juni 2021.

Untuk mencapai ketiga target tersebut, Nadiem mendorong pemerintah daerah memprioritaskan Vaksin Covid-19 para pendidik dan tenaga kependidikan.

Menkes Dukung Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang karena menilai pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting bagi generasi dan perekonomian Indonesia di masa depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).

"Pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Saya merasa sangat terharu dan mendukung agar proses pembelajaran ini kembali seperti normal.

Budi Gunadi menjelaskan setiap pandemi menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia mampu bertahan dengan beradaptasi terhadap keadaan dengan menerapkan gaya hidup dan protokol kesehatan yang baru.

Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, akan diberlakukan sejumlah peraturan, antara lain kapasitas kelas 50 persen dari kondisi normal, jarak antar kursi siswa 1,5 meter dan seluruh siswa wajib mengenakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya setiap masuk sekolah. Sekolah dibebaskan menetapkan pembelajaran tatap muka dilakukan dua atau tiga hari tiap pekan.

KPAI Minta Ada Pemantauan di Lapangan

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Lystiarti meminta ada pemantauan di lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai faktor utama, seperti infrastruktur dan protokol kesehatan selain pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi.

KPAI juga meminta pemerintah daerah menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi saban bulan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. [fw/em]

Presiden: Jadikan Peringatan Nyepi sebagai Momentum Introspeksi dan Jaga Keharmonisan

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Presiden: Jadikan Peringatan Nyepi sebagai Momentum Introspeksi dan Jaga Keharmonisan

Presiden Jokowi memberikan sambutan secara virtual pada Peringatan Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, Sabtu (27/03/2021). (Foto: BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Pada peringatan Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual menyampaikan ucapan selamat berhari raya bagi segenap umat Hindu di Tanah Air. Kepala Negara juga berterima kasih atas pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Suci Nyepi yang tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Atas nama pemerintah dan pribadi, saya menyampaikan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 kepada umat Hindu di seluruh Tanah Air Indonesia,” ujar Presiden dalam sambutannya, Sabtu (27/03/2021), yang juga diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Peringatan Hari Suci Nyepi yang menjalankan protokol kesehatan tersebut menurut Presiden selaras dengan nilai-nilai Nyepi itu sendiri yang menuntun umat Hindu melaksanakan Catur Brata Penyepian. Nilai-nilai tersebut meliputi amati geni (tidak menghidupkan api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak bersenang-senang).

“Dengan menjalankan rangkaian Nyepi ini umat Hindu memberikan jeda waktu kepada alam semesta untuk menata kembali keseimbangannya, memuliakan alam, juga memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan kita,” tuturnya.

Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 bertemakan “Kolaborasi dalam Harmoni Menuju Indonesia Maju” kali ini dipusatkan di Candi Prambanan, Yogyakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berbicara mengenai Candi Prambanan, Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan candi tersebut berdampingan dengan Candi Sewu yang bercorak Buddha.

Hal itu menjelaskan bahwa di masa itu toleransi dan hidup rukun antarumat beragama sudah menjadi keseharian bangsa Indonesia.

“Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa toleransi dan hidup rukun berdampingan antarumat beragama sudah dipraktikkan sejak dulu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan DNA bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Candi Prambanan yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai situs warisan dunia telah membuktikan keunggulan bangsa Indonesia di masa lalu. Warisan sejarah tersebut amat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kemajuan bangsa serta sebagai sumber pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa.

Presiden Jokowi dalam pesan Nyepi yang disampaikannya tersebut, juga mengajak seluruh umat Hindu di Indonesia untuk menjadikan peringatan Nyepi tahun ini sebagai momentum introspeksi diri sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan dan keseharian.

“Saya mengajak umat Hindu di seluruh Tanah Air menjadikan peringatan Nyepi tahun ini menjadi momentum untuk introspeksi serta menata kembali sikap dan perilaku kita dalam menjaga keharmonisan dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta sehingga pergantian tahun baru Saka ini akan bisa memberikan vibrasi positif bagi kehidupan kita,” tandasnya. (BPMI/UN)

Inilah Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Inilah Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Inilah Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan pada tanggal 17 Maret 2021.

Penerbitan Perpres yang dapat diakses melalui laman jdih setkab ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Sebagaimana ketentuan Perpres, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

“Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,”  bunyi ketentuan Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, salah satu fungsi yang diselenggarakan kementerian ini adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan.

Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Kesehatan (Menkes) yang dalam kepemimpinannya dapat dibantu oleh Wakil Menteri (Wamen) sesuai dengan penunjukan Presiden. “Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian,” ditegaskan dalam peraturan ini.

Lebih lanjut, susunan organisasi Kemenkes terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ditjen Pelayanan Kesehatan, serta Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Juga terdapat Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan.

Selain itu, pada Kemenkes dapat dibentuk Pusat untuk memberikan dukungan substantif di lingkungan Kemenkes, yang pembentukannya didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

“Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” disebutkan pada Pasal 34.

Juga, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kemenkes.

Ditegaskan pada Pasal 37, Menkes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,” bunyi Pasal 39.

Ketentuan selanjutnya, setiap unsur di lingkungan kementerian ini dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kemenkes maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

“Semua unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dinyatakan pada Pasal 42.

Perpres 18/2021 ini berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 19 Maret 2021. Dengan berlakunya peraturan ini, Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini,” ditegaskan di bagian akhir Perpres. (FIA/UN)

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan.

BorneoTribun Sekadau, Kalbar -- Kepolisian Resor Sekadau  melaksanakan pengamanan dalam kunjungan kerja Drs.Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Republik Indonesia.

Agenda pengamanan dilakukan sejak Menteri beserta rombongan tiba di Kabupaten Sekadau pada Jum'at malam (26/3) dan menginap di Mess Bank Kalbar.

Selain itu, pengamanan dilanjutkan dalam setiap rangkaian kunjungan kerja Menteri, mulai dari peresmian Sekadau UMKM Centre di Jl. merdeka barat pada Sabtu, 27 Maret 2021pukul 08.00 WIB 

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan.

Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko mengatakan, pengaturan lalu lintas serta pengawalan juga dilakukan saat rombongan Menteri Koperasi dan UKM RI menuju desa Tapang Semadak.

"Pengamanan dilanjutkan saat Menteri Koperasi dan UKM menghadiri RAT CU Keling Kumang tahun buku 2020 dan meninjau taman wisata Kelempiau," kata Kapolres usai kegiatan.

Kapolres menjelaskan, pihaknya menurunkan sejumlah personel dalam pengamanan dan telah diatur sebelumnya, menyesuaikan jadwal pelaksanaan kunjungan kerja.

"Sekitar 157 personel dilibatkan dalam pengamanan ini melalui ploting yang disesuaikan dengan rute maupun lokasi dalam kunjungan kerja tersebut," ungkap Kapolres.

Ploting personel mulai dari Bank Kalbar, SMK Keling Kumang, Swalayan K52, CU Keling Kumang, Taman Kelempiau dan  lokasi strategis lainnya.

Kapolres mengungkapkan, pengamanan merupakan langkah harkamtibmas, mendukung sukses dan lancarnya kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM RI serta menjaga keselamatan tamu penting atau VVIP. (Yk/My/Humas Polres)

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di NTB dan NTT, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Bangun 19 Daerah Irigasi

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di NTB dan NTT, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Bangun 19 Daerah Irigasi

Bendungan Raknamo (Sumber: pu.go.id)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 500 ribu hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektare jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang di seluruh Indonesia. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi salah satunya dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (26/03/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 16 Daerah Irigasi (DI) seluas  70.874 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat di NTB dan sebanyak 26 DI seluas 106.689 hektare di NTT.

Pada tahun anggaran 2020, dukungan infrastruktur pertanian dilakukan di NTB dengan anggaran sebesar Rp24,47 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi 4 Daerah Irigasi, yakni DI Tanggik, DI Batujai, DI Jurang Batu, dan DI Surabaya serta membangun 2 DI dengan anggaran Rp108, 41 miliar yakni DI Rababaka Kompleks seluas 381 hektare dan DI Bintang Bano seluas 60,23 hektare.

Program rehabilitasi jaringan irigasi di NTB dilanjutkan pada tahun 2021 dengan merehabilitasi 8 DI senilai Rp46,06 miliar yakni DI Tanggik seluas 100 hektare, DI Pelaparado 110 hektare, DI Batujai 125 hektare, DI Jurang Batu 200 hektare, DI Surabaya 125 hektare, DI Rababaka Kompleks 110 hektare, DI Katua Kompleks 125 hektare, dan DI Batu Bulan. Selanjutnya juga pembangunan 2 jaringan irigasi dengan anggaran Rp297,45 miliar yakni DI Rababaka Kompleks seluas 640 Hektare dan DI Bintaro Banu seluas 127 hektare.

Sementara di NTT, dukungan infrastruktur pertanian pada tahun 2020 dilaksanakan dengan merehabilitasi 7 DI dengan anggaran Rp73,1 miliar yakni DI Nggorang, DI Hobotopo dan So’a, DI Aesao, DI Lembor, DI Satarbeleng, DI Waedingin, dan DI Haekesak, serta membangun 5 DI dengan anggaran Rp82,3 miliar yakni DI Kodi seluas 700 hektare, DI Baing seluas 14 hektare, DI Raknamo seluas 250 hektare serta DI Wae Laku dan DI Wae Dingin seluas 125 hektare.

Rehabilitasi jaringan irigasi di NTT dilanjutkan pada tahun 2021 terhadap 8 DI dengan anggaran Rp119,5 miliar yakni DI Nggorang, DI Lembor, DI Netemnanu, DI Tilong, DI Mbay Kanan, DI Satarbeleng, DI Wae Dingin, dan DI Nebe. Selain itu juga dilakukan pembangunan DI Baing di Kabupaten Sumba Timur seluas 100 hektare dengan anggaran Rp32,25 miliar. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Huawei Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan Transformasi Digital

Redaksi    Jumat, Maret 26, 2021    Comment   

Huawei Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan Transformasi Digital

Huawei Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan Transformasi Digital. (Foto:Ist)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Imigrasi berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Huawei Indonesia untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, terutama bagi pelatihan SDM.

Melalui program pelatihan TIK yang digelar secara daring untuk SDM di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Imigrasi, Huawei Indonesia melakukan alih pengetahuan seputar teknologi digital mutakhir yang di masa depan akan makin berperan penting dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan strategis bagi para personel mereka.

 

Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc melalui keterangan pers yang diterima pada Kamis, mengatakan bahwa pihaknya perlu memahami pelaksanaan pemanfaatan TIK dan Big Data, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan nasional.

Hirmawan yakin dengan teknologi TIK terkini akan membantu dalam memenuhi peran strategis mereka sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Think Tank, serta Lembaga Kliring Nasional untuk Proyek-Proyek Besar.

Dengan adanya dukungan Big Data dan TIK akan memberikan hal terpenting dalam perumusan kebijakan yaitu data dan informasi yang andal dan akurat, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Publik.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap aparatur pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya di bidang terkait TIK, agar pemerintah mendapatkan manfaat dari penggunaan TIK terbarukan. Tak terkecuali, pejabat Bappenas jika kita ingin menyusun Dokumen dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih baik, lebih komprehensif, inklusif, efisien, dan efektif dapat menggunakan TIK," kata dia.

"Melalui pelatihan TIK ini, SDM kami dapat memahami dan mendapatkan alih teknologi yang sangat berguna dari tim TIK Huawei yang sangat berpengalaman. Komitmen Huawei untuk melakukan alih pengetahuan melalui pelatihan TIK kali ini sangat kami apresiasi karena bermanfaat dalam meningkatkan kecakapan SDM kami di bidang digital. Kecakapan tersebut sangat penting agar kami makin mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang di era yang serba terkoneksi dan cerdas," imbuh Himawan.

Teknologi-teknologi yang menjadi materi edukasi utama pada program pelatihan TIK tersebut adalah Kecerdasan Artifisial (AI), komputasi awan (Cloud), Big Data dan 5G.

Partisipan juga mendapatkan pembekalan dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) tentang pentingnya literasi keamanan siber sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan nasional sekaligus salah satu kunci keberhasilan transformasi digital.

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Agato P.P Simamora menambahkan, alih pengetahuan di bidang 5G, Cloud, AI, Analitik Big Data yang sangat relevan dengan target Ditjen Imigrasi pada 2025 untuk mampu menggelar keseluruhan layanan berbasis teknologi-teknologi tersebut.

"Pelatihan ini menjadi kesempatan yang bernilai bagi kami, sebab kami bisa memperoleh edukasi langsung dari Huawei yang telah diakui sebagai pemimpin TIK dunia. Terima kasih untuk dukungan penuh komitmen dari Huawei," kata Agato.

Bagi Huawei Indonesia, keterlibatannya dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM Digital di lingkungan pemerintahan telah menjadi bagian dari komitmen panjangnya mendukung keberhasilan transformasi digital di semua sektor demi terwujudnya Indonesia 4.0.

Vice President Management Transformation Huawei Indonesia Albert Yang mengatakan, “Kami telah bertekad menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital dunia pada 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia membutuhkan SDM di semua sektor yang mumpuni di bidang digital, termasuk di sektor pemerintahan."

Menurut dia, SDM digital akan menjadi motor utama kuatnya perekonomian digital Indonesia di masa mendatang.

Oleh: Antaranews

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal dan Berdialog dengan Nelayan di Maluku Tengah

Redaksi    Kamis, Maret 25, 2021    Comment   

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal dan Berdialog dengan Nelayan di Maluku Tengah

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal COVID-19 yang dilaksanakan di kediaman Raja Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis (25/03/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya (kunker) di Maluku dengan meninjau vaksinasi massal COVID-19 yang dilaksanakan di kediaman Raja Hitu, kawasan Dermaga Huseka’a Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis (25/03/2021).

Tiba di lokasi, Presiden yang antara lain didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Maluku Murad Ismail, langsung meninjau tahapan pelaksanaan vaksinasi. Presiden juga terlihat berbincang-bincang dengan peserta vaksinasi dan para tenaga kesehatan.

Peserta vaksinasi COVID-19 melalui empat tahapan, mulai dari registrasi, penapisan kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga terakhir observasi untuk memantau jika kondisi peserta pasca disuntik dan mengantisipasi adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.

“Pagi hari ini, saya melihat proses vaksinasi di sini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya lihat tata kelola, manajemennya juga rapi, bagus, dan kita harapkan ini terus dilakukan sampai nanti sesuai dengan target yang telah kita berikan,” ujar Presiden usai peninjauan.

Ditambahkan Presiden, untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity diperlukan vaksinasi kepada 70 persen dari populasi masyarakat Indonesia.

“Jadi kalau 70 persen masyarakat Indonesia ini sudah divaksin, disuntik, nanti akan terjadi kekebalan komunal. Artinya apa? Yang namanya COVID-19 itu mau datang bisa mental dan tidak menularkan lagi dari orang ke orang, dari warga ke warga, bisa kita hentikan,” ujarnya.

Diakui Kepala Negara, diperlukan proses yang panjang untuk dapat mencapai target tersebut. Namun ia optimistis hal tersebut dapat terwujud jika vaksinasi massal terus digencarkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Target kita nanti akhir tahun insyaallah sudah selesai semuanya, asal vaksinasinya berproses seperti ini terus,” ujarnya.

Tak hanya di Maluku Tengah, dalam rangkaian kunker di Maluku kali ini, Presiden juga telah meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Pelabuhan Yos Sudarso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. J. Leimena di Ambon.

Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dan vaksinator yang telah bekerja keras setiap hari melayani masyarakat yang akan divaksinasi.

“Kita berharap pandemi ini segera selesai, ekonomi nasional, ekonomi daerah, ekonomi provinsi semuanya bangkit kembali, normal dan kita bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari seperti biasanya,” tandasnya.

Usai peninjauan Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Maluku Murad Ismail berdialog dengan para nelayan yang ada di Maluku Tengah. (TGH/UN)

Jelang Peringatan Hari Jadi Ke-405 Kota Sanggau, Wabup Sanggau Lakukan Ziarah Ke Makam Raja Sanggau Dan Makam Para Tokoh Pengukir Sejarah Kota Sanggau

Redaksi    Rabu, Maret 24, 2021    Comment   

Jelang Peringatan Hari Jadi Ke-405 Kota Sanggau, Wabup Sanggau Lakukan Ziarah Ke Makam Raja Sanggau Dan Makam Para Tokoh Pengukir Sejarah Kota Sanggau

Jelang Peringatan Hari Jadi Ke-405 Kota Sanggau, Wabup Sanggau Lakukan Ziarah Ke Makam Raja Sanggau Dan Makam Para Tokoh Pengukir Sejarah Kota Sanggau.

BORNEOTRIBUN SANGGAU, KALBAR – Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si beserta rombongan melakukan ziarah makam Raja Sanggau dan makam para tokoh pengukir sejarah Kota Sanggau.

Salah satunya adalah ziarah ke Komplek makam Sultan Kesultanan Sanggau di Desa Mengkiang, Selasa (23/3/2021), serta dilanjutkan ziarah ke makam Raja-raja Giri di Kantu’ Kelurahan Tanjung Sekayam, makam Panembahan H. M. Said Pakunegara di Kelurahan Beringin dan makam bupati pertama Sanggau, M. Th. Djaman, Rabu (24/3/2021).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Peringatan Hari Jadi ke-405 Kota Sanggau, dengan mengusung tema

"Aku dompumu, kamu dompuku, kita orang Sanggau satu cita maju bersama”. 

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan kegiatan ziarah ini sudah menjadi rutinitas disetiap tahunnya dalam rangka menjelang peringatan hari jadi Kota Sanggau.

“Tahun ini merupakan Hari Jadi ke-405 Kota Sanggau. Kita lakukan ziarah yang pertama kemarin di Komplek makam Sultan Kesultanan Sanggau di Desa Mengkiang, kemudian tadi pagi di makam pendiri atau tokoh sebagai Bupati Sanggau yang pertama, dilanjutkan ke makam Panembahan H. M. Said Pakunegara di Kelurahan Beringin dan ziarah ke makam Raja-raja Giri di Kantu’ Kelurahan Tanjung Sekayam,” kata Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot.

Wabup Sanggau, Yohanes Ontot juga sampaikan dalam kegiatan ini kita ingin melihat kebelakang yang dimana mereka-mereka ini merupakan orang-orang yang berjuang untuk bagaimana Sanggau ini bisa ada seperti sekarang ini.

“Perjuangan mereka sesuai dengan zamannya yang tentunya tantangan juga berbeda, bisa lebih berat dengan berbagai keterbatasan dan perjuangan hari ini juga tantangan kita cukup berat. Akan tetapi dapat dipermudahkan dari sisi teknologi pada saat ini dan ini merupakan tantangan dari waktu kewaktu,” jelasnya.

Wabup, Yohanes Ontot juga sampaikan sebesar apapun yang mereka lakukan tentu kita harus hargai.

“Karena kata Bung Karno bahwa generasi penerus jangan pernah lupa dengan sejarah. Agar mereka tahu dengan keberadaan mereka hari ini karena perjuangan para raja dan para Tokoh-tokoh pengukir sejarah Kota Sanggau. Sehingga menjadi sebuah pengalaman dan kekuatan untuk jauh lebih melangkah membangun daerah ini,” ujar Wabup, Yohanes Ontot.

Sesuai dengan tema Hari Jadi ke-405 Kota Sanggau, lanjut dia, yaitu Aku dompumu, kamu dompuku, kita orang Sanggau satu cita maju bersama.

“Artinya kita saling mengisi kekurangan, kelebihan, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Akan tetapi bersama-sama untuk memajukan Sanggau ini dengan bergandengan tangan dalam keberagaman yang ada di Kabupaten Sanggau. Apapun jenis suku, agama dan budaya yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Sanggau,” tuturnya.

Oleh: Liber /Alfian

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19

Redaksi    Rabu, Maret 24, 2021    Comment   

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19.

BorneoTribun Mataram, NTB - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr.Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd meminta kepada seluruh anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB untuk mengambil peran strategis dengan terus memberikan sosialisasi dan pemahaman serta contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Tagana harus menjadi pelopor untuk memutus matarantai dan penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,"kata Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB saat menjadi Inspektur Upacara Dalam Apel HUT TAGANA ke-17 tingkat Provinsi NTB, di Rangkaikan Dengan Pengukuhan Forum Koordinasi TAGANA NTB dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian NTB, Rabu (24/3/2021) Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Untuk itu, masih merebaknya covid-19 Tagana diminta untuk menjadi contoh penerapan 5 M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dalam upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat.

Diakuinya, kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran covid-19 di NTB patut diacungi jempol. Tagana telah memberikan pelayanan dapur umum dan distribusi nasi bungkus untuk masyarakat yang Lockdown, isolasi mandiri,  baru datang dari luar daerah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Tagana juga melakukan kegiatan penyemprotan desain disinfektan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Ikut patroli mencegah kerumunan orang di tempat-tempat umum. 

Termasuk melakukan penyisiran dengan cara berkeliling membawa bantuan paket sembako menggunakan mobil truk untuk memastikan semua penduduk NTB yang terdata sudah menerima paket bantuan covid 19.

"Begitu pentingnya peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting," ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Ummi Rohmi meminta Tagana untuk bersinergi dengan multipihak dan menjaga alam. Karna menurutnya, masalah penanggulangan bencana tidak mungkin diselesaikan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat.

"Momentum Hut Tagana ke-17, agar tetap menjaga jiwa kepahlawanannya mulai membangun Sinergi dengan berbagai pihak dan menjaga alam demi mencegah terjadinya bencana alam,"tutupnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Halik, bahwa menurutnya seiring perkembangan zaman kondisi lingkungan dan bertambah kompleksnya masalah penanggulangan bencana di daerah.

"Disinilah peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,"kata Kadisos.

Menurutnya, Tagana terus berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam. Termasuk keaktifannya terjun langsung kelapangan untuk membantu memutus mata rantai Covid.

Saat ini, jelas mantan Kalak BPBD bahwa jumlah Tagana yang tersebar di seluruh kabupaten kota se NTB saat ini sebanyak 820 orang. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.

"Untuk itu, Tagana akan sigap dalam segala hal terkait kebencanaan dan persoalan sosial lain,"tutupnya.

Usai kegiatan tersebut Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan 200 paket sembako untuk desa bilelando Kab.Lombok Tengah dan melepas iringan armada transportasi yang menangani bencana,  didepan Kadis Sosial Kabupaten/Kota se-NTB.

Oleh: Adbravo

Bupati Kendal MoU dengan Pihak Ketiga dan Penandatanganan Perbup

Redaksi    Rabu, Maret 24, 2021    Comment   

Bupati Kendal MoU dengan Pihak Ketiga dan Penandatanganan Perbup

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.

BorneoTribun Kendal, Jateng - Dico M Ganinduto selaku Bupati Kendal dalam menjalankan visi/misinya sebagai penjabaran program kerja 100 hari dengan melakukan MoU dengan pihak ketiga dan penandatanganan perbub.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin,22 Maret 2021 di Pendopo Kabupaten Kendal.

Dalam acara tersebut hadir antara lain,Plt Kepala LPMP Jateng,Sekda Kendal,segenap OPD Kabupaten Kendal,PT Telkom Indonesia,PT Grab Indonesia,PT Aplikasi Gojek,PT IGN Cepiring,Bank Jateng,BRI,BNI,Toko Pedia dan para tamu undangan lainnya.

Plt Kepala LPMP Jateng,Harmanto mengatakan,pandemi akan berdampak pada dunia pendidikan."Pandemi yang tidak berakhir cepat ini,menjadi tuntutan bagi siswa dan guru dalam proses untuk melakukan belajar mengajar setelah pandemi.Bagaimana mengemas pembelajaran dikelas karena sudah terbiasa dengan gadget yang menjadikan guru tertinggal," katanya.

Begitu pula Bupati Kendal dalam sambutannya mengatakan penandatangan perbub dan MoU dengan pihak ketiga tersebut merupakan bagian dari program kerja 100 hari.

"Hal ini merupakan bagian dari visi/misi program kerja 100 hari yang kami rancang,yang beberapa diantaranya digitalisasi UMKM, mal pelayanan publik, penumbuhan UMKM, program dengan dusun,program tunjangan kematian dan revitalisasi alun-alun dan RTH plus",kata Bupati Kendal dalam sambutannya.

Dico juga menambahkan bahwa MoU dengan pihak ketiga dan penandatangan perbub ini berdasarkan UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan harapan MoU dan perbub ini nantinya bisa diterapkan bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Kendal terus menerus melakukan terobosan dan kolaborasi dalam bentuk  kerjasama,mengembangkan smart city berdasarkan UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak lain,termasuk sekarang ini dengan Kemendikbud RI,PT Toko Pedia, PT Grab Tehnologi Indonesia,PT Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek),PT Telkom Indonesia,Bank Jateng, BRI, BNI, dan IGN Cepiring Kendal," kata Bupati Kendal.

Begitu pula Bupati Kendal juga perhatian tentang kebersihan Kabupaten Kendal,baik di desa-desa maupun di pesisir pantai.

"Jadi itu kan ada aturannya misalkan dipasar, sampah pasar tersebut sampai dilokasikan ketempat yang disiapkan Lingkungan Hidup,baru Lingkungan Hidup yang membersihkan.Jadi semua itu ada aturannya"ucap bupati saat diwawancarai awak media.

Senada dengan Bupati Kendal,tentang kepedulian sampah yang ada didesa-desa dan pinggir-pinggir jalan juga dipesisir pantai,Sekda Kendal M.Toha mengatakan akan menggerakkan sampah dari sumbernya.

"Jadi kita itu akan menggerakkan sampah dari sumbernya.Artinya kalau sekarang misalnya semua desa kita layani ya tidak mampu.Artinya baik dari segi jumlahnya,kapasitasnya,dan sebagainya.Konsep kedepan harusnya adalah sampah itu di olah dari sumbernya.Jadi misalnya didirikan bank sampah,"kata M.Toha selaku Sekda Kendal pada awak media.

Harapan Bupati Kendal agar kerjasama ini dilakukan saling menguntungkan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kendal.

"Kerjasama ini dilakukan dalam semangat saling menguntungkan,dengan cara yang efektif dan efisien,serta bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kendal,"pungkasnya.

Oleh: Ahmad Nasirin

Pendapatan Negara Tumbuh Positif 0,7 Persen pada Februari 2021

Redaksi    Selasa, Maret 23, 2021    Comment   

Pendapatan Negara Tumbuh Positif 0,7 Persen pada Februari 2021

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa kondisi perekonomian di bulan Februari 2021 menunjukkan sinyal pemulihan yang semakin kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 yang mencapai Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu, sebelum bulan Februari, belum terjadi pandemi, pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen,” kata Menkeu secara daring, Selasa (23/03/2021).

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp219,2 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7 persen dari tahun lalu sebesar Rp178,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 42,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Penerimaan pajak mencapai Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun. Tetapi, secara bulanan penerimaan pajak masih tumbuh lebih baik. Secara month to month (mtm), penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik. Selain itu, penerimaan neto mayoritas sektor usaha juga menunjukkan perbaikan.

“Berdasarkan sektor usaha dan ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat positif dan perlu untuk kita terus akselerasi. Industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi perpajakan sangat besar atau dominan, bulan Februari menunjukkan pajaknya tumbuh 10,7 persen, bandingkan bulan Januari yang kontraksi 4,25 persen. Ini berarti mengkonfirmasi berbagai impor dan manufaktur yang meningkat” ujar Menkeu.

Akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas juga diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan.

“Program vaksin yang akan terus diakselerasi, terutama dengan seiring meningkatnya suplai vaksin, diharapkan akan memberikan momentum pemulihan dan juga menciptakan confidence yang lebih baik kepada seluruh segmen ekonomi kita,” ujarnya.

Pemerintah juga menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran kebijakan fiskal dan APBN. Pemerintah terus melanjutkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural untuk menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“APBN selama ini masih menjadi instrumen yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras untuk melindungi rakyat, untuk menangani dan menanggulangi COVID-19, dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah tiga tujuan yang luar biasa penting dan jelas ini membuat APBN harus melakukan tugas negara yang luar biasa sangat penting, menangani COVID-19, melindungi rakyat, dan memulihkan ekonomi,” tandas Menkeu. (*)

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Jombang

Redaksi    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Jombang

Presiden Jokowi memantau pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan serentak di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Jombang melalui tayangan video konferensi, Senin (22/03/2021), dari Pendopo Kabupaten Jombang, Jatim. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah sebelumnya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Sidoarjo, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (22/03/2021), kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim)

Setibanya di lokasi sekitar pukul 16.05 WIB, Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Jombang Mundjidah Wahab, langsung berkeliling pendopo meninjau tahapan pelaksanaan vaksinasi, mulai dari proses registrasi, penapisan kondisi kesehatan, penyuntikan dosis vaksin pada peserta vaksinasi, dan observasi.

Kepala Negara terlihat menyaksikan langsung penyuntikan vaksin terhadap beberapa kiai, tokoh agama, dan tokoh lintas agama. Di tempat ini kurang lebih 230 orang menerima dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Selain pemuka agama, sasaran penerima vaksinasi di tempat ini meliputi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) serta petugas dan pelayan publik.

“Semuanya sudah berjalan, alhamdulillah lancar, mulai dari registrasi, penyaringan, kemudian vaksinasi/penyuntikan dan observasi, semuanya berjalan dengan baik,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai peninjauan.

Kepala Negara juga mengungkapkan, berdasarkan pendapat yang disampaikan para kiai dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, vaksin AstraZeneca dapat digunakan dalam program vaksinasi massal yang dilaksanakan pemerintah.

“Tadi pagi juga saya  bertemu dengan para kiai sepuh, para kiai dari MUI Jawa Timur yang menyampaikan bahwa vaksin AstraZeneca bisa digunakan, halal dan tayib,” ungkapnya.

Pemerintah, imbuh Presiden, akan mendistribusikan vaksin tersebut untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah.

“Ini akan kami dorong besok agar lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan di Provinsi Jawa Timur, kemudian masuk ke kabupaten/kota yang ada, agar pelaksanaan vaksin bisa lebih dipercepat untuk pondok-pondok pesantren, untuk para kiai, untuk para santri, dan kemudian juga untuk petugas dan pelayan publik,” ujarnya.

Selain di pendopo ini, vaksinasi serupa juga digelar serentak di 21 kecamatan se-Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memantau pelaksanaan vaksinasi massal di kecamatan-kecamatan tersebut melalui tayangan video konferensi.

Dalam dialog dengan para pelaksana vaksinasi di tingkat kecamatan, Kepala Negara berpesan agar sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi terus digencarkan.

“Saya titip saja agar ada sosialisasi pada masyarakat, memberikan pengertian pentingnya vaksinasi ini, agar vaksinasi secara nasional bisa segera kita selesaikan tahun ini,” tandasnya. (TGH/UN)

Pemerintah Dorong Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

Redaksi    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Pemerintah Dorong Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPBU

Presiden Jokowi saat peresmian SPAM Umbulan, di Pasuruan, Jatim, Senin (22/03/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah mendorong pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/03/2021).

“Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong. Tidak hanya di [SPAM] Umbulan saja, tetapi juga untuk proyek-proyek yang lain,” ujarnya.

Pelaksanaan proyek dengan skema ini, imbuhnya, akan mengurangi beban pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beban APBN ini juga akan semakin berkurang. Dan nanti pengelolaannya, justru swasta yang harus bergerak,” ujarnya.

SPAM Umbulan adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proyek air minum regional yang telah diinisiasi sejak 40 tahun lalu ini dimulai pembangunannya pada 2017 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara pemerintah dengan PT. Meta Adhya Tirta Umbulan selaku pemenang lelang.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SPAM Umbulan memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik yang dapat melayani 310 ribu sambungan rumah (SR) atau 1,3 juta orang.

Sarana ini akan menambah pasokan air bersih perpipaan pada lima kota/kabupaten di Jatim yakni di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. 

Selama masa pembangunan, pemerintah melalui proyek Kementerian PUPR melakukan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 93 kilometer, 2 rumah pompa, 14 unit offtake, dan 17 unit reservoir yang tersebar di lima kabupaten/kota tersebut.

Presiden Jokowi menekankan agar keberadaan infrastruktur yang memerlukan biaya yang cukup besar ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, ia menginstruksikan agar kendala yang dihadapi dalam menyalurkan air bersih hingga ke tingkat rumah tangga dapat segera diselesaikan antara semua pihak terkait, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta PT. Meta Adhya Tirta Umbulan selaku pelaksana proyek.

“Selesaikan secepat-cepatnya sehingga apa yang telah kita bangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau PPP (Public Private Partnership) ini segera bisa kita selesaikan dan bermanfaat betul-betul bagi masyarakat kita,” tegasnya. (FID/UN)

Diresmikan Presiden Jokowi, SPAM Umbulan Siap Pasok Air Bersih Bagi Warga Jatim

Redaksi    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Diresmikan Presiden Jokowi, SPAM Umbulan Siap Pasok Air Bersih Bagi Warga Jatim

Presiden Jokowi saat meresmikan SPAM Umbulan, di Pasuruan, Jatim, Senin (22/03/2021).

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Senin (22/03/2021).

“Alhamdulillahirrabbil’alamin, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Presiden dalam sambutannya saat peresmian.

SPAM yang memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter per detik ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di lima wilayah di Jatim, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

“Air dari sini ini air yang keadaannya sudah bersih. Langsung bisa dimanfaatkan. Tidak pakai pengolahan yang rumit-rumit,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar infrastruktur yang dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau PPP (Public Private Partnership)  dan menggunakan anggaran sebesar Rp2,056 triliun ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai tapi untuk masuk ke rumah tangganya ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas, apakah PDAM kota dan kabupaten ataukah PDAM di tingkat provinsi, atau Menteri PUPR,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Jawa Timur, PT Meta (PT. Meta Adhya Tirta Umbulan) selaku pelaksana proyek, bersama para Bupati dan Wali Kota yang akan teraliri oleh SPAM duduk bersama untuk segera menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam penyaluran air bersih tersebut hingga sampai ke rumah tangga.

“Tadi saya tanyakan di lapangan, yang baru berjalan itu [kapasitas] 900 [liter per detik]. Artinya, masih ada 80 persen yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga.  Ini tolong segera diselesaikan. Saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan yang tanggung jawab siapa,” tegasnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi memutar tuas katup air dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian.

Dalam acara ini, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hadir juga dalam peresmian antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Direktur PT. Meta Adhya Tirta Umbulan, serta para Bupati dan Wali Kota yang wilayahnya akan teraliri oleh SPAM. (FID/UN)