Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Redaksi    Selasa, Mei 11, 2021    Comment   

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta -- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Stafsus Billy Mambrasar Perkenalkan 5 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Yakop    Jumat, April 30, 2021    Comment   

Stafsus Billy Mambrasar Perkenalkan 5 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Stafsus Billy Mambrasar dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Dokumentasi Stafsus Billy Mamrasar)

BorneoTribun Jakarta -- Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Billy Mambrasar memperkenalkan lima Program Utama Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam webinar “Untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia Secara Berkelanjutan dari Timur” di Jakarta, Kamis (29/04/2021).

Program yang akan digerakkan oleh anak-anak muda Orang Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan dari Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020.

“Komitmen Pak Jokowi untuk memajukan Papua, untuk memajukan orang Papua, tidak berubah. Oleh sebab itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, di mana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut,” ungkap Billy dalam rilisnya.

Program yang diberi nama Bawa Perubahan atau BAPER, diharapkan akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

Kelima program tersebut, pertama, menciptakan wirausahawan muda Papua melalui pembangunan Papua Youth Creative Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI).

Program ini akan dipantau langsung oleh Presiden dan diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua dan Papua Barat dalam sektor UMKM, startup, bahkan industri kreatif.

Kedua, menciptakan seratus ribu Petani Milenial yang saat ini sudah dijalankan di sepuluh provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program dari Kementerian Pertanian ini diharapkan akan menghasilkan 20 ribu petani di dua provinsi paling timur Indonesia, dan 80 ribu petani di delapan provinsi yang lain.

Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Ketiga, meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP) yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka akan diberikan pelatihan secara berkelanjutan dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan.

MTP ini akan dikelola langsung di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri, Derektur Jenderal Otonomi Daerah.

Keempat, pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan. Diharapkan pada pusat pembelajaran ini dapat diperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup yang disesuaikan dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat.

Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai entitas pengampunya.

Kelima, peluncuran sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda, bernama “Policy Bootcamp untuk Papua”.

Website ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dalam koordinasi langsung dengan Kantor Staf Presiden RI.

Hal tersebut bertujuan agar masukan-masukan dari masyarakat dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian/lembaga.

“Kami berharap bahwa intervensi dari program ini akan menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi anak-anak asli Papua, dan mereka akan menciptakan dampak positif berganda secara ekonomi di Papua dan Papua Barat,” kata Billy.

Dampak positif tersebut di antaranya, menurunnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat

Ia meyakini, webinar “Untukmu Indonesiaku” ini akan memberikan dampak besar kepada masyarakat untuk turut membangun Indonesia yang berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan Indonesia Emas sebelum 2045 untuk kemajuan pembangunan dari Aceh sampai Papua,” ajak Billy yang juga merupakan Duta Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas.

Webinar yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani secara fisik di Jakarta. Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual. 

(DND/AIT/TAR)

Mendikbudristek: Bekerja Sama dengan BRIN untuk Tingkatkan Inovasi

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Mendikbudristek: Bekerja Sama dengan BRIN untuk Tingkatkan Inovasi

Keterangan pers Mendikbudristek usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Nadiem Anwar Makarim memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) , Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Nadiem menyampaikan rasa terima kasih usai pelantikannya. “Saya di sini ingin mengucapkan pertama kali, terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya, untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” ungkapnya.

Nadiem mengatakan, riset dan teknologi adalah sesuatu hal yang sangat dekat di hatinya, karena merupakan hal yang ia tekuni sebelum memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk itu, Nadiem mempunyai harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi.

“Seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dan kami sangat semangat untuk bisa bekerjasama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN,” imbuhnya.

Dengan pengubahan ini, lanjutnya, ia menginginkan sebanyak mungkin murid, mahasiswa, dan dosen yang melakukan penelitian dan melakukan program-program, seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN.

Apalagi, sambungnya, hal itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Presiden Jokowi mengenai Merdeka Belajar.

“Dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21th century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia, juga di dalam riset, di dalam project-project sosial, di dalam magang, di dalam industri dan berbagai macam pertukaran pelajar,” kata Nadiem.

Mendikbudristek pun meyakini ini merupakan suatu kabar gembira bagi para universitas dan perguruan tinggi. Dari sisi riset maupun transformasi pendidikan, ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu. Rektor pun bisa semakin mudah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jadi ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus. Terima kasih,” tutupnya. 

(FID/AIT/TAR)

Menteri Investasi/Kepala BKPM: Sinergikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Menteri Investasi/Kepala BKPM: Sinergikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri

Keterangan pers Menteri Investasi/Kepala BKPM usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tugas dari Kementerian Investasi adalah menyinergikan investasi-investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam keterangan pers usai dilantik secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021) sore.

“Peran dari Kementerian Investasi nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan/menyinergikan, baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu,” ungkapnya.

Menurut Bahlil, investasi merupakan pintu masuk dalam mewujudkan fokus visi misi pemerintahan yang kedua, yaitu peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. “Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik,” tegas Bahlil.

Disampaikannya, sesuai arahan Presiden melalui Undang-undang Cipta Kerja, jika pemerintah menahan izin investor untuk melakukan investasi, sama artinya dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, terhambatnya investasi juga berarti menahan terbukanya lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, serta menghambat peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Menciptakan lapangan pekerjaan, kata Bahlil, adalah salah satu tugas yang berat dan investasi adalah pintu masuknya.

“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi nasional kita 60 persen (berasal dari sektor) konsumsi dan 30 persen dari sektor investasi. Dan ini (investasi) menjadi peranan penting karena 16 juta orang yang harus kita siapkan lapangan pekerjaan,” ujar Menteri Investasi.

Untuk itu, Kementerian Investasi akan melakukan peningkatan investasi yang berkualitas, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) serta pemerataan pertumbuhan investasi di Indonesia.

“Apa yang kita lakukan hari ini, meningkatkan investasi yang berkualitas baik PMA maupun PMDN. Juga tidak berbicara hanya itu tapi juga adalah pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Karena Bapak Presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau,” ungkap Bahlil.

Hal ini juga sesuai dengan visi Presiden yaitu transformasi ekonomi yang meningkatkan tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai Papua.

Dalam keterangan persnya Bahlil juga mengungkapkan perintah Presiden terkait kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM serta pengusaha daerah dengan pengusaha nasional.

“Harus kita kawinkan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM, pengusaha besar dengan pengusaha yang ada di daerah dan pengusaha nasional. Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita meningkat, pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan,” pungkasnya. 

(DND/AIT/TAR)

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN

Pelantikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.

Pada pelantikan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. 

(FID/AIT/SM)

Pemerintah Resmikan Perubahan Nama Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated) menjadi Jalan Layang MBZ

Redaksi    Rabu, April 14, 2021    Comment   

Pemerintah Resmikan Perubahan Nama Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated) menjadi Jalan Layang MBZ

Penekanan tombol sirine pada peresmian Jalan Layang MBZ, Senin (12/4/2021). (Foto: Dokumentasi Kemenenterian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan nama Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) sebagai nama jalan layang untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Perubahan nama ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 417 KPTSM tanggal 8 April 2021 lalu, yang menetapkan Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated) menjadi Jalan Layang MBZ.

Peresmian penamaan jalan layang terpanjang di Indonesia ini dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (12/4/2021) di lokasi akses masuk Jalan Layang Tol Arah Cikampek Km 10 A Jakarta – Cikampek, Jawa Barat.

Pratikno dalam sambutannya mengatakan, latar belakang pemberian nama Jalan Layang MBZ adalah penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UEA) yang telah menjalin hubungan diplomatik di bidang sosial, budaya, dan ekonomi selama 45 tahun dengan Indonesia.

Di bidang ekonomi, UEA merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia khususnya di bidang infrastruktur. Sebelumnya, nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah diabadikan sebagai nama salah satu jalan strategis di negara penghasil minyak tersebut.

“Perlu kami sampaikan juga sebelumnya nama jalan Presiden Joko Widodo juga telah dicanangkan di Abu Dhabi pada sebuah jalan yang strategis antara Abu Dhabi National Exhibition Center menuju ke arah kompleks kedutaan. Ini juga merupakan sebuah penghormatan pada bangsa Indonesia yang diberikan oleh pemerintah UEA khususnya Sheikh Mohamed Bin Zayed,” ujar Pratikno.

Sementara, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Aldaheri menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia. Kerja sama antara Indonesia dan UEA mulai menuju perubahan dari kerja sama konvensional di bidang minyak, gas, dan pelabuhan menuju kerja sama di bidang baru seperti pendidikan, kesehatan, investasi, agrikultur, ritel, dan sebagainya.

“Kami sangat bangga dan senang mendapatkan kesempatan ini, kami mengapresiasi Indonesia dan juga hubungan dua negara secara positif,” terangnya.

Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated) sepanjang 36,4 kilometer dibangun sejak awal 2017 dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 12 Desember 2019 lalu. Jalan tol layang terpanjang di Indonesia yang membentang dari wilayah Junction Cikunir hingga Karawang Barat ini, menjadi salah satu solusi kemacetan yang sering terjadi di ruas vital tersebut. 

(YK/AIT/UN)

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Redaksi    Senin, April 12, 2021    Comment   

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menyampaikan, telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada hari Sabtu (10/04/2021) siang kemarin serta gempa susulan yang terjadi pagi hari ini, Minggu (11/04/2021).

Kepala Negara pun langsung memerintahkan sejumlah jajarannya untuk bertindak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/04/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya, juga pemprov [pemerintah provinsi], pemerintah kota dan kabupaten, untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat musibah tersebut.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api dan aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa maupun aktivitas lain.

“Saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” tandasnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa tektonik magnitudo 6,1 terjadi Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00.16 WIB di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, dengan episenter pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 kilometer arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim pada kedalaman 80 kilometer.

Tak hanya di wilayah Malang, guncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah, antara lain Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Banjarnegara, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dan Bali. 

(FID/UN)

RI Akan Segera Miliki Manajemen Talenta Nasional

Yakop    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

RI Akan Segera Miliki Manajemen Talenta Nasional

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelum memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/03/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah tengah membangun ekosistem pembinaan talenta bagi anak-anak Indonesia yang diwujudkan dalam Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan hal ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki para generasi penerus bangsa tersebut.

“Intinya adalah negara hadir untuk bisa menangani anak-anak Indonesia yang punya talenta unggul, itu intinya di situ. Selama ini mungkin belum tertangani dengan baik,” ujarnya dalam keterangan pers bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/03/2021).

Pada kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, MTN ini adalah wujud dari janji yang telah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Kami sedang menyusun sebuah grand design untuk memastikan Manajemen Talenta Nasional itu bisa terbentuk,” ujarnya

Lebih lanjut, Kepala Bappenas memaparkan, terdapat tiga bidang yang menjadi ruang lingkup desain MTN. Pertama, bidang riset dan inovasi dengan target peningkatan rasio sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM iptek) per satu juta penduduk. Diharapkan juga muncul talenta-talenta yang dapat memperoleh pengakuan atau rekognisi internasional.

“Siapa tahu kita bisa memenangkan Nobel [Prize], bisa memenangkan Lasker Awards, Wolf Prize, Breakthrough Prize in Life Sciences, dan berbagai penghargaan yang menjadi sebuah rekognisi internasional atas sebuah bangsa,” tuturnya.

Kedua, bidang seni dan budaya, dengan target rekognisi karya yang dikagumi dan diakui di dunia internasional. “Sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh kita di berbagai negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa, termasuk di bidang musik misalnya choir kita itu di beberapa negara mendapatkan hadiah, mendapatkan award. Saya kira itu sebuah kebanggaan nasional,” ujar Suharso.

Terakhir, bidang olahraga dengan target membentuk “Zohri Baru” di berbagai cabang olimpiade, utamanya di 14 cabang olahraga andalan Indonesia, seperti bulu tangkis, panahan, angkat besi, atletik, dayung, senam, dan taekwondo. Lalu Muhammad Zohri adalah atlet lari Indonesia berhasil menorehkan prestasi tingkat dunia di cabang atletik.

“Manajemen Talenta Nasional adalah ingin mengelola sebuah keluarbiasaan yang dimiliki oleh warga negara kita dalam rangka membangkitkan kebanggaan nasional kita,” ujar Suharso.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas memaparkan terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk menciptakan talenta-talenta tersebut, mulai dari pencarian bakat, perekrutan, pembinaan, hingga masa pasca usia produktif.

“Outstanding people ini harus kita scrutinize, kita scouting, kita lihat  sedemikian rupa mereka ada di mana. Cara-caranya bisa dengan macam-macam, kita bisa melakukan perlombaan, melakukan berbagai kompetisi yang pernah sudah dilakukan apakah di tingkat sekolah, di tingkat provinsi, daerah, sampai di tingkat nasional,” ujarnya.

Melalui MTN ini, ujar Suharso, diharapkan tak hanya dapat menciptakan talenta-talenta yang dapat menorehkan prestasi dan berkontribusi dalam mengharumkan nama bangsa tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para talenta tersebut.

“Yang penting adalah konsistensi kehadiran negara terhadap mereka. Jadi mereka tentu ingin mendapatkan jaminan di hari tua, mereka mendapatkan penghargaan dari negara,” ujarnya.

Dengan adanya MTN, imbuh Kepala Bappenas, diharapkan para talenta Indonesia tersebut, misalnya seniman dan olahragawan, memperoleh penghidupan yang layak hingga masa pasca usia produktifnya.

“Itulah pentingnya manajemen talenta nasional yang tahapannya tentu mulai dari cara merekrut, kemudian bagaimana cara mempertahankan mereka, mengembangkan bakat-bakat mereka, kemudian secara konsisten memberikan intervensi-intervensi baik dalam bentuk misalnya pengembangan dirinya, kemudian terhadap kehidupannya seperti apa, dan tentu sampai dengan di masa tuanya,” pungkasnya. (TGH/FID/UN)

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Siswa sekolah dasar mengenakan masker dan duduk sesuai aturan untuk menjaga jarak sosial, kembali belajar di kelas mereka, saat sekolah dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 di Bekasi, 24 Maret 2021. (REUTERS / Willy Kurniawan)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers, Selasa (30/3), mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin COVID-19.

Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Namun jika terjadi kasus COVID-19 di sebuah sekolah, pembelajaran tatap muka akan dihentikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, 26 Maret 2021 (Facebook:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

"Jadinya sekolah setelah guru dan tenaga pendidiknya divaksin, wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih, apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi ujung-ujungnya per anak keputusannya ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas tersebut diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama.

Dia menambahkan penutupan sekolah ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga, serta perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF dan WHO (organisasi kesehatan Dunia), lanjut Nadiem, infeksi COVID-19 terhadap anak (berumur di bawah 18 tahun) memiliki gejala ringan, anak mempunyai kerentanan lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 dibanding orang dewasa, dan anak memiliki kemungkinan kecil menularkan virus COVID-19 ketimbang orang dewasa.

Lebih jauh ia mengatakan Indonesia termasuk dalam empat negara di di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk Vietnam, China, Kamboja, dan Laos.

Menurut Nadiem satu tahun penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak lain, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Nadiem mengatakan sejatinya sejak Januari tahun ini semua pemerintah daerah sudah bisa memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas jika sekolah mampu memenuhi syarat protokol kesehatan namun kebijakan ini tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya hanya 22 persen satuan pendidikan yang melangsungkan pembelajaran tatap muka.

Nadiem menambahkan pemerintah telah menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha sebagai prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, pendidikan negeri dan swasta, formal dan non-formal, serta pendidikan keagamaan.

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Tahap selanjutnya vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sederajat. Pada tahap ketiga, vaksinasi ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Vaksinasi tahap pertama bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling lambat dilaksanakan minggu kedua Mei 2021. Tahap kedua paling lambat akhir pekan keempat Mei 2021 dan tahap ketiga paling lambat pada pekan kedua Juni 2021.

Untuk mencapai ketiga target tersebut, Nadiem mendorong pemerintah daerah memprioritaskan Vaksin Covid-19 para pendidik dan tenaga kependidikan.

Menkes Dukung Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang karena menilai pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting bagi generasi dan perekonomian Indonesia di masa depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).

"Pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Saya merasa sangat terharu dan mendukung agar proses pembelajaran ini kembali seperti normal.

Budi Gunadi menjelaskan setiap pandemi menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia mampu bertahan dengan beradaptasi terhadap keadaan dengan menerapkan gaya hidup dan protokol kesehatan yang baru.

Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, akan diberlakukan sejumlah peraturan, antara lain kapasitas kelas 50 persen dari kondisi normal, jarak antar kursi siswa 1,5 meter dan seluruh siswa wajib mengenakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya setiap masuk sekolah. Sekolah dibebaskan menetapkan pembelajaran tatap muka dilakukan dua atau tiga hari tiap pekan.

KPAI Minta Ada Pemantauan di Lapangan

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Lystiarti meminta ada pemantauan di lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai faktor utama, seperti infrastruktur dan protokol kesehatan selain pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi.

KPAI juga meminta pemerintah daerah menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi saban bulan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. [fw/em]

Presiden: Jadikan Peringatan Nyepi sebagai Momentum Introspeksi dan Jaga Keharmonisan

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Presiden: Jadikan Peringatan Nyepi sebagai Momentum Introspeksi dan Jaga Keharmonisan

Presiden Jokowi memberikan sambutan secara virtual pada Peringatan Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, Sabtu (27/03/2021). (Foto: BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Pada peringatan Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual menyampaikan ucapan selamat berhari raya bagi segenap umat Hindu di Tanah Air. Kepala Negara juga berterima kasih atas pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Suci Nyepi yang tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Atas nama pemerintah dan pribadi, saya menyampaikan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 kepada umat Hindu di seluruh Tanah Air Indonesia,” ujar Presiden dalam sambutannya, Sabtu (27/03/2021), yang juga diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Peringatan Hari Suci Nyepi yang menjalankan protokol kesehatan tersebut menurut Presiden selaras dengan nilai-nilai Nyepi itu sendiri yang menuntun umat Hindu melaksanakan Catur Brata Penyepian. Nilai-nilai tersebut meliputi amati geni (tidak menghidupkan api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak bersenang-senang).

“Dengan menjalankan rangkaian Nyepi ini umat Hindu memberikan jeda waktu kepada alam semesta untuk menata kembali keseimbangannya, memuliakan alam, juga memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan kita,” tuturnya.

Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 bertemakan “Kolaborasi dalam Harmoni Menuju Indonesia Maju” kali ini dipusatkan di Candi Prambanan, Yogyakarta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berbicara mengenai Candi Prambanan, Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan candi tersebut berdampingan dengan Candi Sewu yang bercorak Buddha.

Hal itu menjelaskan bahwa di masa itu toleransi dan hidup rukun antarumat beragama sudah menjadi keseharian bangsa Indonesia.

“Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa toleransi dan hidup rukun berdampingan antarumat beragama sudah dipraktikkan sejak dulu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan DNA bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Candi Prambanan yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai situs warisan dunia telah membuktikan keunggulan bangsa Indonesia di masa lalu. Warisan sejarah tersebut amat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kemajuan bangsa serta sebagai sumber pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa.

Presiden Jokowi dalam pesan Nyepi yang disampaikannya tersebut, juga mengajak seluruh umat Hindu di Indonesia untuk menjadikan peringatan Nyepi tahun ini sebagai momentum introspeksi diri sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan dan keseharian.

“Saya mengajak umat Hindu di seluruh Tanah Air menjadikan peringatan Nyepi tahun ini menjadi momentum untuk introspeksi serta menata kembali sikap dan perilaku kita dalam menjaga keharmonisan dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta sehingga pergantian tahun baru Saka ini akan bisa memberikan vibrasi positif bagi kehidupan kita,” tandasnya. (BPMI/UN)

Inilah Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Inilah Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Inilah Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan pada tanggal 17 Maret 2021.

Penerbitan Perpres yang dapat diakses melalui laman jdih setkab ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Sebagaimana ketentuan Perpres, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

“Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,”  bunyi ketentuan Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, salah satu fungsi yang diselenggarakan kementerian ini adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan.

Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Kesehatan (Menkes) yang dalam kepemimpinannya dapat dibantu oleh Wakil Menteri (Wamen) sesuai dengan penunjukan Presiden. “Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian,” ditegaskan dalam peraturan ini.

Lebih lanjut, susunan organisasi Kemenkes terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ditjen Pelayanan Kesehatan, serta Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Juga terdapat Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan.

Selain itu, pada Kemenkes dapat dibentuk Pusat untuk memberikan dukungan substantif di lingkungan Kemenkes, yang pembentukannya didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.

“Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” disebutkan pada Pasal 34.

Juga, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kemenkes.

Ditegaskan pada Pasal 37, Menkes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,” bunyi Pasal 39.

Ketentuan selanjutnya, setiap unsur di lingkungan kementerian ini dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kemenkes maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

“Semua unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dinyatakan pada Pasal 42.

Perpres 18/2021 ini berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 19 Maret 2021. Dengan berlakunya peraturan ini, Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini,” ditegaskan di bagian akhir Perpres. (FIA/UN)

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan.

BorneoTribun Sekadau, Kalbar -- Kepolisian Resor Sekadau  melaksanakan pengamanan dalam kunjungan kerja Drs.Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Republik Indonesia.

Agenda pengamanan dilakukan sejak Menteri beserta rombongan tiba di Kabupaten Sekadau pada Jum'at malam (26/3) dan menginap di Mess Bank Kalbar.

Selain itu, pengamanan dilanjutkan dalam setiap rangkaian kunjungan kerja Menteri, mulai dari peresmian Sekadau UMKM Centre di Jl. merdeka barat pada Sabtu, 27 Maret 2021pukul 08.00 WIB 

Kunker Menteri Koperasi dan UKM RI, Polres Sekadau Berikan Pengamanan.

Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko mengatakan, pengaturan lalu lintas serta pengawalan juga dilakukan saat rombongan Menteri Koperasi dan UKM RI menuju desa Tapang Semadak.

"Pengamanan dilanjutkan saat Menteri Koperasi dan UKM menghadiri RAT CU Keling Kumang tahun buku 2020 dan meninjau taman wisata Kelempiau," kata Kapolres usai kegiatan.

Kapolres menjelaskan, pihaknya menurunkan sejumlah personel dalam pengamanan dan telah diatur sebelumnya, menyesuaikan jadwal pelaksanaan kunjungan kerja.

"Sekitar 157 personel dilibatkan dalam pengamanan ini melalui ploting yang disesuaikan dengan rute maupun lokasi dalam kunjungan kerja tersebut," ungkap Kapolres.

Ploting personel mulai dari Bank Kalbar, SMK Keling Kumang, Swalayan K52, CU Keling Kumang, Taman Kelempiau dan  lokasi strategis lainnya.

Kapolres mengungkapkan, pengamanan merupakan langkah harkamtibmas, mendukung sukses dan lancarnya kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM RI serta menjaga keselamatan tamu penting atau VVIP. (Yk/My/Humas Polres)

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di NTB dan NTT, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Bangun 19 Daerah Irigasi

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di NTB dan NTT, Kementerian PUPR Rehabilitasi dan Bangun 19 Daerah Irigasi

Bendungan Raknamo (Sumber: pu.go.id)

BorneoTribun Jakarta -- Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 500 ribu hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektare jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang di seluruh Indonesia. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi salah satunya dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (26/03/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 16 Daerah Irigasi (DI) seluas  70.874 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat di NTB dan sebanyak 26 DI seluas 106.689 hektare di NTT.

Pada tahun anggaran 2020, dukungan infrastruktur pertanian dilakukan di NTB dengan anggaran sebesar Rp24,47 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi 4 Daerah Irigasi, yakni DI Tanggik, DI Batujai, DI Jurang Batu, dan DI Surabaya serta membangun 2 DI dengan anggaran Rp108, 41 miliar yakni DI Rababaka Kompleks seluas 381 hektare dan DI Bintang Bano seluas 60,23 hektare.

Program rehabilitasi jaringan irigasi di NTB dilanjutkan pada tahun 2021 dengan merehabilitasi 8 DI senilai Rp46,06 miliar yakni DI Tanggik seluas 100 hektare, DI Pelaparado 110 hektare, DI Batujai 125 hektare, DI Jurang Batu 200 hektare, DI Surabaya 125 hektare, DI Rababaka Kompleks 110 hektare, DI Katua Kompleks 125 hektare, dan DI Batu Bulan. Selanjutnya juga pembangunan 2 jaringan irigasi dengan anggaran Rp297,45 miliar yakni DI Rababaka Kompleks seluas 640 Hektare dan DI Bintaro Banu seluas 127 hektare.

Sementara di NTT, dukungan infrastruktur pertanian pada tahun 2020 dilaksanakan dengan merehabilitasi 7 DI dengan anggaran Rp73,1 miliar yakni DI Nggorang, DI Hobotopo dan So’a, DI Aesao, DI Lembor, DI Satarbeleng, DI Waedingin, dan DI Haekesak, serta membangun 5 DI dengan anggaran Rp82,3 miliar yakni DI Kodi seluas 700 hektare, DI Baing seluas 14 hektare, DI Raknamo seluas 250 hektare serta DI Wae Laku dan DI Wae Dingin seluas 125 hektare.

Rehabilitasi jaringan irigasi di NTT dilanjutkan pada tahun 2021 terhadap 8 DI dengan anggaran Rp119,5 miliar yakni DI Nggorang, DI Lembor, DI Netemnanu, DI Tilong, DI Mbay Kanan, DI Satarbeleng, DI Wae Dingin, dan DI Nebe. Selain itu juga dilakukan pembangunan DI Baing di Kabupaten Sumba Timur seluas 100 hektare dengan anggaran Rp32,25 miliar. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Huawei Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan Transformasi Digital

Redaksi    Jumat, Maret 26, 2021    Comment   

Huawei Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan Transformasi Digital

Huawei Indonesia Kolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan Transformasi Digital. (Foto:Ist)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Imigrasi berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Huawei Indonesia untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, terutama bagi pelatihan SDM.

Melalui program pelatihan TIK yang digelar secara daring untuk SDM di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Imigrasi, Huawei Indonesia melakukan alih pengetahuan seputar teknologi digital mutakhir yang di masa depan akan makin berperan penting dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan strategis bagi para personel mereka.

 

Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc melalui keterangan pers yang diterima pada Kamis, mengatakan bahwa pihaknya perlu memahami pelaksanaan pemanfaatan TIK dan Big Data, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan nasional.

Hirmawan yakin dengan teknologi TIK terkini akan membantu dalam memenuhi peran strategis mereka sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Think Tank, serta Lembaga Kliring Nasional untuk Proyek-Proyek Besar.

Dengan adanya dukungan Big Data dan TIK akan memberikan hal terpenting dalam perumusan kebijakan yaitu data dan informasi yang andal dan akurat, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Publik.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap aparatur pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya di bidang terkait TIK, agar pemerintah mendapatkan manfaat dari penggunaan TIK terbarukan. Tak terkecuali, pejabat Bappenas jika kita ingin menyusun Dokumen dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih baik, lebih komprehensif, inklusif, efisien, dan efektif dapat menggunakan TIK," kata dia.

"Melalui pelatihan TIK ini, SDM kami dapat memahami dan mendapatkan alih teknologi yang sangat berguna dari tim TIK Huawei yang sangat berpengalaman. Komitmen Huawei untuk melakukan alih pengetahuan melalui pelatihan TIK kali ini sangat kami apresiasi karena bermanfaat dalam meningkatkan kecakapan SDM kami di bidang digital. Kecakapan tersebut sangat penting agar kami makin mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang di era yang serba terkoneksi dan cerdas," imbuh Himawan.

Teknologi-teknologi yang menjadi materi edukasi utama pada program pelatihan TIK tersebut adalah Kecerdasan Artifisial (AI), komputasi awan (Cloud), Big Data dan 5G.

Partisipan juga mendapatkan pembekalan dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) tentang pentingnya literasi keamanan siber sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan nasional sekaligus salah satu kunci keberhasilan transformasi digital.

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Agato P.P Simamora menambahkan, alih pengetahuan di bidang 5G, Cloud, AI, Analitik Big Data yang sangat relevan dengan target Ditjen Imigrasi pada 2025 untuk mampu menggelar keseluruhan layanan berbasis teknologi-teknologi tersebut.

"Pelatihan ini menjadi kesempatan yang bernilai bagi kami, sebab kami bisa memperoleh edukasi langsung dari Huawei yang telah diakui sebagai pemimpin TIK dunia. Terima kasih untuk dukungan penuh komitmen dari Huawei," kata Agato.

Bagi Huawei Indonesia, keterlibatannya dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM Digital di lingkungan pemerintahan telah menjadi bagian dari komitmen panjangnya mendukung keberhasilan transformasi digital di semua sektor demi terwujudnya Indonesia 4.0.

Vice President Management Transformation Huawei Indonesia Albert Yang mengatakan, “Kami telah bertekad menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital dunia pada 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia membutuhkan SDM di semua sektor yang mumpuni di bidang digital, termasuk di sektor pemerintahan."

Menurut dia, SDM digital akan menjadi motor utama kuatnya perekonomian digital Indonesia di masa mendatang.

Oleh: Antaranews

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal dan Berdialog dengan Nelayan di Maluku Tengah

Redaksi    Kamis, Maret 25, 2021    Comment   

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal dan Berdialog dengan Nelayan di Maluku Tengah

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal COVID-19 yang dilaksanakan di kediaman Raja Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis (25/03/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya (kunker) di Maluku dengan meninjau vaksinasi massal COVID-19 yang dilaksanakan di kediaman Raja Hitu, kawasan Dermaga Huseka’a Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis (25/03/2021).

Tiba di lokasi, Presiden yang antara lain didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Maluku Murad Ismail, langsung meninjau tahapan pelaksanaan vaksinasi. Presiden juga terlihat berbincang-bincang dengan peserta vaksinasi dan para tenaga kesehatan.

Peserta vaksinasi COVID-19 melalui empat tahapan, mulai dari registrasi, penapisan kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga terakhir observasi untuk memantau jika kondisi peserta pasca disuntik dan mengantisipasi adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.

“Pagi hari ini, saya melihat proses vaksinasi di sini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya lihat tata kelola, manajemennya juga rapi, bagus, dan kita harapkan ini terus dilakukan sampai nanti sesuai dengan target yang telah kita berikan,” ujar Presiden usai peninjauan.

Ditambahkan Presiden, untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity diperlukan vaksinasi kepada 70 persen dari populasi masyarakat Indonesia.

“Jadi kalau 70 persen masyarakat Indonesia ini sudah divaksin, disuntik, nanti akan terjadi kekebalan komunal. Artinya apa? Yang namanya COVID-19 itu mau datang bisa mental dan tidak menularkan lagi dari orang ke orang, dari warga ke warga, bisa kita hentikan,” ujarnya.

Diakui Kepala Negara, diperlukan proses yang panjang untuk dapat mencapai target tersebut. Namun ia optimistis hal tersebut dapat terwujud jika vaksinasi massal terus digencarkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Target kita nanti akhir tahun insyaallah sudah selesai semuanya, asal vaksinasinya berproses seperti ini terus,” ujarnya.

Tak hanya di Maluku Tengah, dalam rangkaian kunker di Maluku kali ini, Presiden juga telah meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Pelabuhan Yos Sudarso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. J. Leimena di Ambon.

Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dan vaksinator yang telah bekerja keras setiap hari melayani masyarakat yang akan divaksinasi.

“Kita berharap pandemi ini segera selesai, ekonomi nasional, ekonomi daerah, ekonomi provinsi semuanya bangkit kembali, normal dan kita bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari seperti biasanya,” tandasnya.

Usai peninjauan Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Maluku Murad Ismail berdialog dengan para nelayan yang ada di Maluku Tengah. (TGH/UN)

Jelang Peringatan Hari Jadi Ke-405 Kota Sanggau, Wabup Sanggau Lakukan Ziarah Ke Makam Raja Sanggau Dan Makam Para Tokoh Pengukir Sejarah Kota Sanggau

Redaksi    Rabu, Maret 24, 2021    Comment   

Jelang Peringatan Hari Jadi Ke-405 Kota Sanggau, Wabup Sanggau Lakukan Ziarah Ke Makam Raja Sanggau Dan Makam Para Tokoh Pengukir Sejarah Kota Sanggau

Jelang Peringatan Hari Jadi Ke-405 Kota Sanggau, Wabup Sanggau Lakukan Ziarah Ke Makam Raja Sanggau Dan Makam Para Tokoh Pengukir Sejarah Kota Sanggau.

BORNEOTRIBUN SANGGAU, KALBAR – Wakil Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si beserta rombongan melakukan ziarah makam Raja Sanggau dan makam para tokoh pengukir sejarah Kota Sanggau.

Salah satunya adalah ziarah ke Komplek makam Sultan Kesultanan Sanggau di Desa Mengkiang, Selasa (23/3/2021), serta dilanjutkan ziarah ke makam Raja-raja Giri di Kantu’ Kelurahan Tanjung Sekayam, makam Panembahan H. M. Said Pakunegara di Kelurahan Beringin dan makam bupati pertama Sanggau, M. Th. Djaman, Rabu (24/3/2021).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Peringatan Hari Jadi ke-405 Kota Sanggau, dengan mengusung tema

"Aku dompumu, kamu dompuku, kita orang Sanggau satu cita maju bersama”. 

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan kegiatan ziarah ini sudah menjadi rutinitas disetiap tahunnya dalam rangka menjelang peringatan hari jadi Kota Sanggau.

“Tahun ini merupakan Hari Jadi ke-405 Kota Sanggau. Kita lakukan ziarah yang pertama kemarin di Komplek makam Sultan Kesultanan Sanggau di Desa Mengkiang, kemudian tadi pagi di makam pendiri atau tokoh sebagai Bupati Sanggau yang pertama, dilanjutkan ke makam Panembahan H. M. Said Pakunegara di Kelurahan Beringin dan ziarah ke makam Raja-raja Giri di Kantu’ Kelurahan Tanjung Sekayam,” kata Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot.

Wabup Sanggau, Yohanes Ontot juga sampaikan dalam kegiatan ini kita ingin melihat kebelakang yang dimana mereka-mereka ini merupakan orang-orang yang berjuang untuk bagaimana Sanggau ini bisa ada seperti sekarang ini.

“Perjuangan mereka sesuai dengan zamannya yang tentunya tantangan juga berbeda, bisa lebih berat dengan berbagai keterbatasan dan perjuangan hari ini juga tantangan kita cukup berat. Akan tetapi dapat dipermudahkan dari sisi teknologi pada saat ini dan ini merupakan tantangan dari waktu kewaktu,” jelasnya.

Wabup, Yohanes Ontot juga sampaikan sebesar apapun yang mereka lakukan tentu kita harus hargai.

“Karena kata Bung Karno bahwa generasi penerus jangan pernah lupa dengan sejarah. Agar mereka tahu dengan keberadaan mereka hari ini karena perjuangan para raja dan para Tokoh-tokoh pengukir sejarah Kota Sanggau. Sehingga menjadi sebuah pengalaman dan kekuatan untuk jauh lebih melangkah membangun daerah ini,” ujar Wabup, Yohanes Ontot.

Sesuai dengan tema Hari Jadi ke-405 Kota Sanggau, lanjut dia, yaitu Aku dompumu, kamu dompuku, kita orang Sanggau satu cita maju bersama.

“Artinya kita saling mengisi kekurangan, kelebihan, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Akan tetapi bersama-sama untuk memajukan Sanggau ini dengan bergandengan tangan dalam keberagaman yang ada di Kabupaten Sanggau. Apapun jenis suku, agama dan budaya yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Sanggau,” tuturnya.

Oleh: Liber /Alfian