Berita Borneotribun.com: Pemerintahan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 13 Maret 2021

Wabup Sanggau Buka Muskomcab Pemuda Katolik Cabang Sanggau


Mapenta Dan Muskomcab Pemuda Katolik Cabang Sanggau

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot  membuka kegiatan Masa Penerimaan Anggota (Mapenta) dan Musyawarah Komisariat Cabang (Muskomcab) Pemuda Katolik Cabang Sanggau. Dengan tema yang diusung “Sinergitas Pemuda Katolik dalam pembangunan daerah, penanggulangan Covid-19 dan pertahanan keamanan negara”, kegiatan di pusatkan di Aula Wisma Tabor Kecamatan Parindu, Sabtu (13/3/21).

Ketua Pemuda Katolik Komcab Sanggau, Hubertus Vincensius ketika diwawancarai menyampaikan yang dimana Pemuda Katolik Komcab Sanggau sampai hari ini sudah membentuk hampir di sepuluh kecamatan dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.

“Dan memang ada tantangan karena pandemi Covid-19 ini sehingga beberapa hal kegiatan juga tertunda yang harusnya kami lakukan seperti kursus kepemimpinan dasar untuk pelatihan dan pengembangan SDM internal anggota Pemuda Katolik,” jelas Hubertus Vincnsius Wake.

Ia juga sampaikan terkait dengan kendala-kendala tersebut menjadi skala prioritas untuk kedepannya.

“Terutama dalam kepengurusan pemuda katolik berikutnya nanti dan kita akan bersinergi dengan Ormas-ormas serta lembaga-lembaga yang ada, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Kemudian Gereja terutama kita akan lakukan sinergitas terkait dengan SDM dan juga soal penataan kepengurusan sampai ke tingkat ranting atau desa,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot berharap setiap organisasi apapun yang ada di daerah ini adalah organisasi yang mampu untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini.

“Mereka juga harus mampu bagaimana dapat bersinergi dengan pemerintah, serta mampu berkomunikasi dengan semua Ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Sehingga bukan merupakan organisasi yang eksklusif bagi dirinya atau bagi orang lain, tetapi dia merupakan organisasi yang juga bersama-sama dengan organisasi yang lain untuk mengikutsertakan dengan pemerintah untuk membangun daerah ini dan menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban daerah ini. Ini yang menjadi harapan kita kepada Ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sanggau,” ujar Wabup Sanggau Yohanes Ontot.

Wabup Sanggau juga sampaikan terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, politik dan yang lainnya bahwa kita harus terlibat.

“Bagaimana kita mensukseskan program-program pemerintah terutama pada saat ini menghadapi pandemi Covid-19 ini. Sehingga keterlibatan pemuda katolik sangat kita butuhkan dalam membantu pemerintah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya protokol kesehatan dalam pola hidup baru ini,” tuturnya.

 “Covid-19 ini dapat diselesaikan tentu dengan keterlibatan masyarakat dan sosialisasi. Nah, sosialisasi inilah kita membutuhkan bantuan dari Ormas-ormas yang ada termasuklah pemuda katolik ini,” sambungnya. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar Maskendari, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Jumadi, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf. Affiyansyah, Kapolres Sanggau AKBP Raymond M. Masengi, S.Ik, MH, Camat Parindu Darmikus Heri, S.Sos, Ketua Pemuda Katolik Komcab Sanggau Hubertus Vincensius Wake, serta para tamu undangan lainnya. ( Alfian/Liber )

Rabu, 10 Maret 2021

Tuntaskan Buta Aksara, Wagub NTB : Konsisten dan Berkelanjutan Kunci Kemajuan Pendidikan di NTB


Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd

BorneoTribun Mataram, NTB Penuntasan buta aksara, PAUD Holistik Integrasi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepas pisahkan apalagi berjalan sendiri-sendiri. Karena itu ketiga aspek penting bagi terbangunnya pendidikan berkualitas khususnya di Nusa Tenggara Barat haruslah dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.

“Karena itu koordinasi dan sinergitas yang proporsional antara kewenangan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi hendaknya harus saling melengkapi dan membangun kebersamaan untuk mewujudkan mimpi dan misi serta visi bersama untuk sama-sama membangun kualitas pendidikan di NTB ini yang semakin baik,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Standar Pelaayanan Minimal (SPM) dan Koordinasi PAUD Holistik Integrasi (HI) di Aula Handayani, Dikbud NTB, Selasa (9/3/21).

Selanjutnya Wagub juga menyinggung penuntasan Buta Aksara Di NTB yang tetap menjadi PR bersama. Bukan hanya buta aksara angkanya masih tinggi di NTB, namun sesungguhnya masih belum belum menemukan metode yang tepat untuk menurunkan angka buta aksara dimaksud. 

“Saya berharap dari pertemuan ini nanti ada satu kesepakatan terkait buta aksara ini yang betul-betul menukik bagi masyarakat NTB sehingga masyarakat juga akan semakin produktif. Saya rasa tak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau bekerjasama dengan semua pihak,” Wagub menekankan.

Terkait dengan program PAUD HI, Wagub tidak memungkiri dalam menjalankan program tidak bisa tidak bekerjasama dengan desa. PAUD HI dalam hemat Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini juga harus terintegrasi dan berbasis desa. Di setiap desa tersedia PAUD untuk tetap menjadi perhatian bersama agar persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik. Disadari sepenuhnya pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat berharga bagi bangsa dan negara.

Wagub juga menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan SPM tidak hanya berpikir  soal fasilitas yang kerapkali terjadi dewasa ini. Cara berpikir instan tersebut hendaknya segera dipangkas dengan lebih memperhatikan sisi kualitas. Dengan demikian akan melahirkan generasi NTB yang lebih produktif dan memiliki daya saing global.

“Saya berharap dalam Rakor ini agar setiap program kerja yang sudah tertuang dalam kerangka pembangunan daerah dilakukan secara konsisten dan berlanjutan, memiliki system kerjasama atau partnership yang baik antar OPD . Sekali lagi saya berharap agar kerja sama yang kuat antara Pemrov NTB dan pemerintah daerah kabupaten kota bisa tetap terjain dengan baik dalam rangka menuju NTB Gemilang.

Kadis Dikbud NTB, Dr. Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd melaporkan Rakor ini membahas tiga aspek strategis dalam membangun kemajuan pendidikan di NTB. Diantaranya penerapan standar pelayanan minimal (SPM), penuntasan buta aksara dan PAUD Holistik Integrasi.

Selain itu kata Kadis  Dikbud ini Rakor juga bertujuan untuk  menyiapkan bahan Musrenbang April 2021 mendatang . Tiga aspek penting dalam memajukan pendidikan di NTB hendaknya bisa menjadi kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota se NTB. (Adbravo)

Buka Muscab IV BPC HIPMI Sanggau, Bupati Sanggau : Ketika Para Pengusaha Muda Bisa Mandiri, Kreatif Maka Pertumbuhan Ekonomi Akan Terbantu


Bupati Sanggau, Paolus Hadi

BorneoTribun Sanggau, Kalbar BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sanggau Gelar Musyawarah Cabang (Muscab) IV Periode  2021-2024 dengan mengusung Tema "Meningkatkan Konsolidasi dan Kerjasama Pengusaha Pejuang dalam Bingkai Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi di Kota Daranante" yang bertempat di Hotel Emerald Jalan Jenderal Sudirman, Sanggau! Rabu (10/3/21).

Ketua Panitia Muscab Ke IV BPC HIPMI Sanggau, Ronal Risakota menyampaikan bahwa Prosedur Pra Muscab telah dilaksanakan bersama panitia serta berkordinasi bersama badan pengurus daerah. Dan Puji Tuhan semua sudah lengkap dan kami bisa melaksanakan Muscab Hari ini.

“Tujuan diadakan Muscab BPC HIPMI ini yaitu ingin memperat lagi jaringan-jaringan pengusaha di Kota Sanggau, supaya kami bisa berkonsolidasi dan kerjasama, dalam kemasan organisasi HIPMI Sanggau. Saya juga berharap HIPMI di Sanggau bisa menjadi wadah bagi kader pengusaha muda untuk berkolaborasi,” jelas Ketua Panitia Muscab Ke IV BPC HIPMI Sanggau, Ronal Risakota.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Sanggau Paolus Hadi ketika di wawancarai mengatakan senang bisa hadir dalam Muscab Ke IV BPC HIPMI Sanggau.

“Harapan saya supaya anak-anak muda Sanggau ini terutama para pengusaha mereka punya kreatifitas yang luar biasa dan bisa berkonsolidasi, bersama-sama membangun jaringan. Karena saya tahu mereka dari berbagai jenis usaha, bantu pemerintah karena memang ketika para pengusaha muda ini bisa mandiri, lebih kreatif pasti pertumbuhan ekonomi juga akan terbantu,” harap PH sapaan akrab Bupati Sanggau.

Kemudian berikutnya, lanjut dia kita akan mengurangi juga pengangguran di Kabupaten Sanggau.

“Intinya saya support sekali dan mudah-mudahan kepengurusan yang baru yang dimana tadi saya sudah ingatkan jangan hanya datang pada saat Muscab saja ketemu bupati. Berharap kedepan terus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” harapnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris umum BPD HIPMI Kalbar Edo Ardo, Dirut Perusda Kalbar H. Syariful Hamzah, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Usman, S.Sos, M.Si, anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Yuvenalis Krismono, SE, M.Si, dan Yeremias Marselinus, S.Pd, Ketua Umum HIPMI Kabupaten Sanggau Periode 2012-2015 Nur Kurniawan, Ketua HIPMI Se-kalbar dan para tamu undangan. (Lbr)


Jumat, 26 Februari 2021

H Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram

H Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

BorneoTribun Mataram, NTB - Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah secara resmi melantik H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, bertempat di Aula Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jum’at (26/01/2021).

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52 – 369 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-253 Tahun 2021 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat.

Pasangan Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman akan menjabat sebagai wali kota dan wakil wali Kota Mataram pada periode 2021-2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan selamat kepada kepala daerah yang terpilih. Dengan berharap amanah yang diberikan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. “Semoga amanah ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” tuturnya. 

Adapun acara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dengan Hj Kinnastri Mohan Roliskana dilantik sebagai Ketua TP PKK Kota Mataram. (Adbravo)

Era Media Sosial Jadi Tantangan dan Harapan 6 Pasangan Bupati/Wali Kota terpilih NTB

Era Media Sosial Jadi Tantangan dan Harapan 6 Pasangan Bupati/Wali Kota terpilih NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB - Di era media sosial seperti saat ini, masyarakat menjadi media bagi dirinya sendiri. Kritik ketidak puasan maupun pujian atas pemimpin daerah dapat diekspresikan langsung oleh masyarakat melalui media sosial dan dapat didengar langsung oleh seluruh dunia. Terlebih dengan berlangsungnya era tatanan baru di tengah pandemic covid-19, menjadi tantangan sekaligus harapan bagi enam bupati/walikota terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat melantik enam pasangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020, bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (26/2) hari ini. 

“Sosial media dan pandemi covid-19  menimbulkan suatu kebiasaan-kebiasan baru yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pimpinan daerah,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Enam pasangan kepala daerah yang dilantik Gubernur, yaitu, Walikota/Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, .S.Sos., M.H., dan  TGH. Mujiburahman., Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H., dan Danny Karter Febrianto R, S.T., M.Eng., Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, S.E dan  Drs. Dahlan M. Noer.

Dari tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, hanya Kabupaten Sumbawa yang belum dilakukan pelantikan kepala daerah terpilih. Karena sengketa hasil Pilkada Sumbawa masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati, yaitu Sekda setempat.

Gubernur juga menjelaskan, seluruh kepala daerah yang dilantik hari ini sudah sangat berpengalaman. Lima di antaranya melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Sementara pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu disebut tak lagi awam di ranah kepemimpinan. Dengan pengalaman tersebut, Gubernur berharap pasangan bupati/walikota terpilih kali ini dapat menjadikan daerah masing-masing menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam penanggulangan pandemic covid-19.

“Mudah-mudahan dengan pengalaman yang sangat banyak daerah kita semakin lama semakin baik. Masa ini masa yang berbeda apalagi dengan pandemi. Semoga daerah kita bisa kembali hijau agar kita bisa kembali kekehidupan sepertibiasanya,” harap Gubernur di akhir kata sambutannya.(Adbravo)

Kamis, 25 Februari 2021

Pemprov NTB Formulasikan Penanggulangan Dampak Covid-19 Berbasis Research

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

BorneoTribun Mataram, NTB  - Bencana beruntun gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 berdampak besar bagi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu hasil penelitian "Dampak sosial dan ekonomi pandemi covid-19 di daerah pasca bencana" yang dilakukan oleh Smeru Research Institue bekerjasama dengan Unicef dan UNDP sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penanggulannya. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat memberi sambutan dalam Webinar  hasil penelitian tersebut pada Kamis, 25 Februari 2020. 

"Informasi yang dihasilkan dari survey ini sangat berharga dalam upaya kami memformulasikan strategi dan program yang relevan sehingga betul betul mampu menyentuh akar masalah. Kami akan gunakan hasil survey ini dengan maksimal untuk bersinergi dengan Unicef dan UNDP," jelas Bang Zul sapaan akrab Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Sophie Kemkhadze Deputy Residence Representative UNDP dan Fernando Carrera Chief of Sosial Policy Unicef Indonesia berharap agar hasil research yang telah dilakukan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sophie Kemkhadze menyebutkan bencana beruntun yang dialami baik oleh Provinsi NTB dan Sulawesi Barat pasti tidak mudah, namun dengan data yang tepat penanganannya dapat sesuai sasaran. 

"Hopefully this research can help the government in overcoming the impacts of the disasters and pandemic. Semoga penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana dan pandemi yang dihadapi," jelas Sophie. 

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Kepala Bappeda NTB ada kesempatan yang sama menuturkan, di bawah pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Provinai NTB menjadi daerah yang  baik dalam menanggulangi dampak bencana beruntun yang dialami. Jumlah kemiskinan NTB bahkan di atas rata-rata nasional. 

"Dengan Gubernur dan wakil gubernur yang baru 2019-2023 ini melakukan trobosan-trobosan kepada reformasi birokrasi kita trutama pada sektor perekonomian kita yang penekanannya pada industriliasasi melalui IKM dan UKMnya," tandasnya.(Adbravo)

Rabu, 24 Februari 2021

Gubernur Zul Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi Untuk Penguatan UMKM NTB

Gubernur Zul Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi Untuk Penguatan UMKM NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB  - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimanaysh, SE., M.Sc menyambut baik dan meminta
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), memberikan dukungan untuk membantu penguatan modal dan keberlangsungan UMKM di NTB. 

"Apalagi salahsatu langkah dan program Pemrov NTB adalah konsen untuk memperkuat UMKM dan pengusaha lokal di NTB, agar mereka mampu mandiri dan menggerakan ekonomi,"kata Gubernur, saat menerima LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)
Kementerian Koperasi dan UMKM (Menkop dan UMKM) RI, Rabu (24/2/2021) di Pendopo Gubernur.

Dakui Doktor Zul, kebijakan dan  keberpihakan Pemprov selama ini dengan menyediakan pasar serta membeli barang UMKM adalah langkah nyata agar UMKM bisa bertahan di era pandemi. Apalagi UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi.

Oleh sebab itu, pria yang pernah 15 tahun menjadi anggota DPR RI ini, berharap LPDB KUMKM menyikapi dengan serius dan segera mensukseskan pemenuhan modal usaha untuk koperasi-koperasi di wilayah NTB, sehingga dapat membantu permodalan UMKM.

"Terutama koperasi syariah dan koperasi yang Produk-produk dari anggotanya, memiliki nilai khusus, unggul dan secara administrasi baik," tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan mensinergikan dan mengkolaborasikan program dengan pemerintah daerah.

"Kami meminta dukungan agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan bisa disinkronkan dengan program-program daerah terutama masalah koperasi dalam pengembangan UMKM dibawah naungan koperasi terutama,"kata Supomo.

Lebih lanjut jelas Supomo, bahwa perhatian Gubernur NTB, sejalan dengan konsentrasi LPDB untuk memajukan UMKM tumbuh dan berkembang, apalagi dibawah naungan koperasi-koperasi.

LPDB memberikan kemudahan untuk  untuk mengakses dana bergulir LPDB. Badan Layanan Umum (BLU) pada Kemenkop dan UKM ini selalu berusaha membantu koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses permodalan.

"Kami siap membantu dalam pembiayaan yang mudah dan ramah diwilayah NTB,"tegasnya.

Dijelaskan lebih jauh, LPDB juga menginginkan agar pengelolaan dana bergulir, untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal. Sehingga pembiayaan Koperasi ini dapat memaksimalkan penggunaan anggaran agar tepat guna, dan tepat sasaran.

"Pada prinsipnya memberikan kemudahan sehingga membantu percepatan para pelaku usaha yang belum bisa mengakses permodalan, baik melalui lembaga formal maupun non formal," tuturnya.

Pembiayaan atau kredit murah, juga harus mempertimbangkan koperasi yang bagus dan sehat serta memiliki UMKM sebagai binaan. Dari hasil pembicaraan dengan Gubernur tadi, harapannya, sebagai langkah awal ada 10 koperasi syariah dan konvensional sebagi percontohan di NTB.

Disamping itu, menurut Supomo, koperasi yang akan mengajukan atau mendapatkan pembiayaan perlu ada pembinaan dan bimbingan tentang tata kelola maupun operasional koperasi. Termasuk mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Karena koperasi yang diberikan LPDB harus yang sehat dan baik," tuturnya di dampingi.

Pinjaman maksimal pembiayaan untuk koperasi dan UMKM dari LPDB-KUMKM minimal Rp250Juta untuk koperasi dan untuk batas maksimal tidak ada. Namun pemberian tersebut akan dianalisa oleh Tim Bisnis LPDB-KUMKM sesuai dengan kelayakan usaha dan syarat lainnya. 

Sedangkan, besar bunga pengembalian pembiayaan tidak memberatkan koperasi dan UMKM. Untuk koperasi simpan pinjam 7%, dan untuk koperasi sektor riil 5%, menurun per tahun. Sedangkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 3% pengembaliannya.

Turut hadir dalam silaturahmi dan pertemuan tersebut, Dirut Bank NTB syariah, Kadis Perindustrian, Kabid Ekonomi Bappeda, Pimpinan Baznas dan beberapa lembaga koperasi. (Adbravo)

Senin, 15 Februari 2021

Siap Dilantik, Sebastianus Darwis ; Pendukung Tak Perlu Hadiri Pelantikan


Pasangan Bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bengkayang

Borneotribun I Bengkayang - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang terpilih Sebastianus Darwis - Syamsul Rizal akan segera dilantik.
Pelantikan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada serentak tahun 2020 tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya sudah mempersiapkan diri untuk dilantik bersama wakil yang diagendakan Rabu 17 Februari 2021 ini. Dan memang ini rasanya berbeda ketika saya dilantik selama tiga periode sebagai anggota DPRD Bengkayang, 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 serta menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar Periode 2019-2024. Dan sampai hari ini saya biasa-biasa saja, cuma memang harus mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan segala sesuatu karena pelantikannya dilaksanakan di Pontianak,” terang Sebastianus Darwis ditemui dikediamannnya Minggu sore (14/2/21).

Sebastianus Darwis yang akan menjadi Orang nomor satu di Kabupaten Bengkayang ini mengaku bahwa sore ini sudah berangkat ke Pontianak bersama keluarga.

“Saya bersama anak dan istri berangkat sore ini, dan karena mematuhi Protokol Kesehatan peserta yang hadir dibatasi, jadi keluarga tidak ikut dalam ruang pelantikan, jadi paling keluarga nanti support moral di luar area saja, mungkin berada di rumah, menunggu dan sebagainya, begitu juga bagi para para tim sukses, pendukung dan masyarakat Bengkayang lainnya, cukup berada dirumah saja,” imbuhnya.

“Begitu juga dengan Wakil Bupati, karena beliau sudah berada di Pontianak , jadi kami ketemu di sana nanti,” ucap Putra Sulung Jacobus Luna Bupati Pertama Bengkayang ini

Maka mengingat momen tersebut masih di tengah pandemi Covid-19 , dirinya tidak akan membawa tim pemenangan ke Pontianak untuk mengikuti upacara pelantikan. Hal tersebut demi mematuhi anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat provinsi maupun pemerintah kabupaten.

“Kalau saya sarankan semua boleh berangkat, yang memilih saya ini kan 44.955 orang pemilih, tambah tim sukses, banyak. Kalau satu diizinkan berangkat yang lain tidak berangkat gimana? jadi saya tegaskan bahwa tidak mengikuti pelantikan. Kalaupun nanti kita suatu saat mau syukuran, mau ketemu, nanti bisa di Rumah saya di Bengkayang saja, kan saya juga segera pulang untuk ngantor,” kata Darwis.

Ketika ditanya mengenai baju untuk pelantikan, mantan Legislator PDIP empat periode yang kini sudah menjadi Kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ini menjawab serasa senang menggunakan baju putih-putih, mirip dengan baju yang biasa saya pakai ketika kampanye warna putih,” ucap Suami dari Anita,SE seorang ASN bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.

“Baju, celana, sepatu dan alat kelengkapan untuk acara pelantikan sudah siap, karena sebelumnya sudah dipersiapkan, pokok secara lahir dan batin sudah siap dilantiklah,” ujarnya sambil mengumbar senyum.

Sebagaimana diketahui, akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang akan berakhir pada 17 Februari ini, hasil Pilkada Kabupaten Bengkayang pun tidak diadukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga berjalan aman dan lancar, dimana kemenangan telah di peroleh Pasangan Sebastianus Darwis- Syamsul Rizal di 12 Kecamatan dari 17 Kecamatan Se Kabupaten Bengkayang yakni Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Monterado, Samalantan ,Lembah Bawang, Jagoi Babang, Tujuh Belas. Sanggau Ledo. Ledo, Suti Semarang dan Bengkayang. Sementara Darwis-Rizal mengalami kekalahan tipis di lima (5) Kecamatan yakni Kecamatan Lumar, Seluas, Teriak, Sungai Betung dan Sungai Raya. ( Ra/Kr )

Editor : Hermanto

Selasa, 19 Januari 2021

BKPSDM Sanggau Akan Open Bidding Jabatan Mengisi Kekosongan


Kepala BKPSDM sanggau, Herkulanus HP

Borneotribun I Sanggau - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP mengungkapkan Pemkab Sanggau dalam waktu dekat ini akan melaksanakan open bidding atau seleksi  (lelang jabatan) untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.

“Ya, Pemkab  Sanggau akan melaksanakan open bidding untuk 6 jabatan pimpinan tinggi pratama. Seleksi terbuka itu bakal digelar pada Februari 2021,” ungkapnya, selasa (19/1/21). 

Menurut Herkulanus, keenam jabatan yang masih kosong atau yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt) masing-masing Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (Dishangpang Hortikan), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes), Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Inspektorat.

Untuk mengikuti open bidding, pejabat yang dimaksud harus memenuhi  beberapa persyaratan diantaranya, pangkat minimal pembina (IV.a), sudah pernah menduduki jabatan administrator (es III.a/III./b) minimal 3 tahun dan sudah pernah mengikuti Diklatpim III.

Bukan hanya akan melaksanakan open bidding, akan tetapi Pemkab Sanggau juga akan melakukan rotasi jabatan terhadap sejumlah pejabat eselon II, III dan IV. Untuk rotasi jabatan ini akan dilakukan melalui Seleksi Uji Kompetisi (job pit). 

“Untuk job pit ini, kami masih menunggu arahan pimpinan karena dilakukan berdasarkan penilaian pimpinan terkait kinerja kepala organisasi peringkat daerah (OPD) tertentu. Sehingga dengan hasil job pit dapat diketahui kompetensi seorang untuk lebih cocoknya di OPD yang mana,” paparnya.

Diketahui, belum lama ini  Bupati Sanggau Paolus Hadi juga telah memastikan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan penyegaran di lingkungan Pemkab Sanggau akan dilaksanakan tahun 2021.

“Untuk open bidding dan job pit akan dilaksanakan tahun 2021 ini. Dan untuk penyegaran, selain eselon II, juga dilakukan pada sejumlah jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sanggau,”ungkapnya.( Lb )

Editor : Hermanto

Senin, 18 Januari 2021

Rakor Satgas Covid-19 Jelang Pendistribusian dan Pengawalan Vaksin


Rakor satgas covid-19 kabupaten sekadau

Borneotribun I Sekadau - Satuan tugas ( Satgas) covid-19 melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pendistribusian dan pengawalan vaksin covid-19 ke_7  kecamatan di kabupaten Sekadau serta pembahasan rencana kegiatan satgas tahun 2021 yang bertempat di Aula lantai 2 Kantor Bupati sekadau, Senin (18/1/21).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Plt kepala dinas kesehatan PP dan KB kabupaten sekadau Henry Alpius mengatakan sasaran tahap pertama penerima vaksin covid-19 adalah tenaga kesehatan, di lanjutkan untuk TNI-Polri dan pelaksana pelayanan publik.

"Vaksin akan di berikan ke 7 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Sekadau dan akan di kawal oleh TNI-Polri," Ujarnya.

Henry Alpius juga menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker (3M).

Sementara itu, Pj Sekda Frans Zeno juga menyampaikan terkait kondisi warga yang terpapar covid-19 di kabupaten Sekadau diharapkan adanya paparan dari Dinas kesehatan PP dan KB serta bidang informasi publik agar menyiapkan data-data dan program serta di minta agar adanya saran dari DPRD serta sumbang saran dari instansi terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut ketua DPRD radius Efendy, Dandim 1204 Sanggau Sekadau di wakili Danramil 15/ Sekadau hilir, Kabag ops polres Sekadau, Kajari  kabupaten Sekadau, para camat se-kabupaten Sekadau dan tamu undangan lainya. ( Ms/Rh )

Editor : Hermanto


Minggu, 10 Januari 2021

Bupati Sekadau Rupinus Melaunching Secara Resmi Institut Teknologi Keling Kumang


Bupati sekadau, Rupinus menandatangani prasasti ITKK ( Humas )

Borneotribun I Pontianak - Bupati Sekadau Rupinus, SH, M. Si  melaunching secara resmi Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) yang dilaksanakan di Studio Ruay Televisi Kalimantan Barat Jalan 28 Oktober Pontianak, Sabtu malam 9 Januari 2021.

Peluncuran ITKK ini juga disertai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sekadau, Ketua Yayasan Pendidikan Keling Kumang dan Rektor ITKK. 

Acara peluncuran ITKK dengan tema "Dari Sekadau Untuk Bangsa" ini disiarkan secara langsung oleh ruay tv Kalimantan Barat yang dipadukan dengan acara senandung lagu-lagu daerah.  Segenap pengurus dan unsur yayasan Keling Kumang serta pihak yang berkontribusi dalam pendirian ITKK ini hadir dalam acara yang sangat bersejarah ini.

Bupati Sekadau Rupinus, SH, M. Si dalam sambutannya mengatakan kegiatan launching ITKK ini merupakan kegiatan yang sangat bersejarah terutama bagi yayasan pendidikan keling kumang, masyarakat kabupaten sekadau dan pemerintah kabupaten sekadau. 

Menurut Bupati Rupinus masyarakat kabupaten sekadau sangat mendambakan adanya kehadiran perguruan tinggi di kota bumi lawang kuari. 

"Dan pada hari ini kita telah melaunching ITKK, mudah-mudahan kedepan ITKK ini dapat berjalan dengan lancar," harap Bupati Rupinus. 

Atas usaha dan kerja keras yang sangat baik ini, bupati Rupinus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, ketua yayasan pendidikan keling kumang yang telah berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan impian ini. 

"Saya mengucapkan presiasi dan terima kasih kepada semua pihak, ketua yayasan pendidikan keling kumang yang telah berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan impian ini, jadi kami selaku pemerintah dan masyarakat kabupaten sekadau sangat-sangat berterima kasih dengan hadirnya perguruan tinggi di kabupaten sekadau khususnya Institut Teknologi Keling Kumang," ujarnya. 

Bupati dalam kesempatan yang bersejarah itu juga menyampaikan bahwa jajaran pemerintah dan masyarakat kabupaten sekadau siap bekerjasama dengan pihak yayasan keling kumang, karena kehadiran perguruan tinggi ini sangat membantu masyarakat kabupaten sekadan dan masyarakat kalimantan barat umumnya. 

"Jadi saya atas nama pribadi, masyarakat dan jajaran pemerintah kabupaten sekadau mengucapkan selamat dan terima kasih yang tak terhingga kepada yayasan keling kumang dan bapak ibu yang sudah berkontribusi atas pendirian ITKK ini. Sekali lagi proviciat, setelah launching ini silahkan disosialisasikan kepada masyarakat. Hadirnya Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) di Sekadau (SK Mendikbud No. 720/M/2020), tentu akan disambut gembira oleh warga kabupaten Sekadau dan kabupaten lainnya di kalimantan barat," ujarnya.

Untuk diketahui ada 3 program studi di ITKK yaitu : 
1.Prodi Agroteknologi
2.Prodi Kewirausahaan
3.Prodi Rekayasa Komputer

Rilis )

Selasa, 15 Desember 2020

Forkopimda Sanggau Gelar FGD Jelang Pilkades Serentak, Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021


Fhoto bersama jajaran forkopimda kabupaten sanggau ( Lb/BT )

Borneotribun I Sanggau - Forkopimda kabupaten sanggau gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Memelihara Kamtibmas Dalam Rangka Pilkades Serentak, Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang bertempat di Aula Hotel Grand Narita Sanggau, selasa (15/12/20).

Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.Si yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Ir. Kukuh Triyatmaka, MM, Forkopimda  perwakilan Kejari Sanggau, Camat di Wilayah Kabupaten Sanggau, Organisasi Masyarakat, dan beberapa perwakilan OPD Kabupaten Sanggau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tanggal 19 Desember 2020.

“Ya memang Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang tidak ditunda pelaksanaan Pilkadesnya dan di wilayah Sanggau nantinya akan dilaksanakan Pilkades di 72 desa dari 14 kecamatan. Tentunya ini perlu kita perhatikan bersama, terutama pada saat pandemic covid-19 ini ,” ujar Kukuh.

Sekda juga menyampaikan bahwa untuk Pilkades perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 bahwa harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan perlu kita sosialisasikan bersama agar masyarakat tidak membuat kerumunan apalagi membuat pesta setelah Pilkades.

Untuk persiapan natal dan tahun baru memang sudah ada surat edaran menteri agama nomor 23 tahun 2020 untuk perayaan natal dibatasi atau ditiadakan tetapi untuk ibadah natal masih diperkenankan dengan memperhatikan protokol kesehatan dimana kapasitasnya dibatasi dengan catatan tidak ada yang terpapar.

Setelah memberikan sambutan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau membuka kegiatan Focus Group Discussion tersebut dan diakhir kegiatan dilakukan foto bersama. ( Lb )


Editor : Hermanto

Sabtu, 29 Agustus 2020

Bupati Sekadau Resmikan Kantor Desa Sungai Lawak


BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si Meresmikan Kantor Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalbar. Kamis, 27/8/20 lalu. 

Didampingi Ketua DPDR Kabupaten Sekadau Radius Efendy dan anggota DPRD Kabupaten Sekadau Paulus Subarno, Plt Kadinkes Sekadau Henry Alpius, Kadisporapar Kabupaten Sekadau Paulus Misi, Camat Nanga Taman Paulus Ugang, Forkompimka Nanga Taman, Kades Sungai Lawak dan beserta perangkat desa dan BPD. 

Bupati Sekadau Rupinus menjelaskan sejak tahun 2018, pembangunan kantor desa tidak lagi menggunakan sistem lelang, tetapi sudah dilakukan secara swakelola.

“Kantor desa dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat. Material dari setempat, dikerjakan masyarakat setempat, masyarakat dapat kerja, dapat uang dan belanja di desa setempat, haid ekonomi berputar ". Jelas Bupati Sekadau, Rupinus.


Bupati Rupinus memaparkan untuk di Kabupaten Sekadau pembangunan kantor desa memang menjadi prioritas, satu diantara untuk mendukung tercapainya desa mandiri. Hingga saat ini di Kabupaten Sekadau terdapat, 12 desa mandiri, 11 desa maju, 43 desa berkembang, 21 desa tertinggal, dan tidak tertinggal 2 desa.

Kades Sungai Lawak Yohanes, mengatakan kantor desa Sungai Lawak dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau, dengan pagu Rp. 200 juta pada tahun 2019 dan ditambah dengan anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2020 tahap 1 dengan pagu anggaran Rp. 58,080.000.

“Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sekadau, Dinas PMD dan Kecamatan Nanga Taman atas bimbingan dalam pembangunan kantor Desa ini," kata Yohanes.

Dalam kesempatan itu, Kades Sungai Lawak juga menuturkan untuk tahun 2020, Desa Sungai Lawak juga mendapatkan bantuan Dinas Perkimtan Kabupaten Sekadau sebanyak 33 KK, dan peningkatan air bersih dari Dinas PUPR Sekadau.


Penulis : Rilis Humpro
Editor    : Hermanto

Rabu, 26 Agustus 2020

Bupati dan Wakil Bupati Hadiri HUT Trikadharma ke 28 di Desa Nanga Menterap



BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si didampingi Wakil Bupati Sekadau Aloysius, SH, M.Si, Kajari Sekadau Cumondo Trisno, SH, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau , Kadis Perhubungan dan Beberapa Perwakilan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau menghadiri HUT Trikadarma Ke-28 Di Desa Nanga Menterap. Selasa Siang, 25/08/20.

Kegiatan yang dimulai dengan uraian singkat tentang sejarah berdirinya Transmigrasi oleh kepala Desa Nanga Menterap. Menurutnya, Transmigrasi SP.6 merupakan Transmigrasi yang terbentuk karena adanya warga transmigrasi dari penduduk Asli Melayu Desa Nanga Mentrap, Pulau Jawa dan Plores sejak tahun 1992 dan tepatnya diperingati setiap tanggal 25 agustus setiap tahunnya.

Bupati Sekadau Rupinus, mengatakan peringatan HUT Trikadharma Desa Nanga Menterap ke-28 dalam rangka mengingatkan kedatangan transmigrasi ke desa tersebut, kemudian dibandingkan kondisi kehidupan sejak pertama datang sampai hari ini.

“Melayu, Jawa dan Plores adalah suku kita sedangkan SP.6 Desa Nanga Menterap adalah kampung halaman kita sehingga tidak boleh ada yang merasa sebagai pendatang di daerah ini karena daerah ini adalah milik kita semua ". Kata Rupinus.


Lanjutnya, Rupinus juga menguraikan beberapa kebijakan strategis Pemerintah Daerah Sekadau, mulai dari pendidikan, Kesehatan, Pertanian dalam arti luas dan infrastruktur, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau termasuk warga Desa Nanga Menterap. Diakhir sambutannya, Bupati Sekadau berpesan kepada warga Desa Nanga Menterap SP.6 untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakkan selama ini, utamanya menjelang Pilkada bulan Desember mendatang, jangan karena kita beda pilihan akan merusak hubungan selama ini.


Penulis : Tim Liputan
Editor    : Hermanto

Senin, 24 Agustus 2020

Pemdes Engkersik Mediasi Permasalahan Masyarakat, Kades : Sepakat Damai


BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan kepercayaan oleh pemilik bengkel terkait peralihan spart park di dusun engkersik II kepada pemilik satu unit truck, Pemdes engkersik gelar mediasi penyelesaian masalah yang bertempat di balai pertemuan kantor desa engkersik. Senin, 24/8/20 siang.

Dalam penyampaiannya, Kades engkersik Florencius Sumardi mengatakan proses mediasi tersebut wajib dilakukan apabila ada keluhan atau laporan dari masyarakat guna mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada.

" Puji Tuhan, Proses mediasi berjalan lancar. Keduabelah pihak telah sepakat untuk damai dan diselesaikan secara kekeluargaan ". Ujar Kades.

Kendati demikian, Kades sangat berharap peristiwa seperti itu untuk tidak terjadi lagi.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas desa engkersik Imam Syaifuloh dalam kesempatan tersebut berharap kepada keduabelah pihak untuk dapat menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan kepala dingin.

" Alhamdullilah, semua aman dan terkendali. Keduanya telah sepakat. Nanti akan dibuatkan surat pernyataan kesepakatan ". Ungkap Imam.

Dalam kesempatan itu juga, menindaklanjuti pergub nomor : 103 tahun 2020 terkait karhutla, Imam juga sangat berharap kerjasama yang baik dari masyarakat yang hendak memulai aktifitas pertanian. Terutama pembakaran lahan.

Kegiatan mediasi tersebut dihadiri sekdes, perangkat desa dan BPD desa engkersik, kepala dusun batu lebur, engkersik II dan kepala dusun engkersik I, ketua RT. 16 batu lebur, Ketua adat desa engkersik, mantri adat dusun engkersik II dan tamu undangan lainnya.

Penulis : R. Hermanto
Editor    : Redaksi

Minggu, 16 Agustus 2020

Hadiri Tanam Jagung Perdana, Ini Janji Sekda



BORNEOTRIBUN I KETAPANG - Sekda Ketapang, H. Farhan, SE.,M.Si hadiri tanam jagung perdana Poktan (Kelompok Tani) Masyarakat Desa Pematang Sirih Kecamatan Matan Hilir Selatan pada Sabtu, 16/08/20 kemarin.

Atas nama Pemda Ketapang Sekda mengungkapkan dukungan atas penanaman jagung ini yang menurutnya adalah tindakan inspiratif, inovatif dan sebagai salah satu solusi pendapatan lain petani di musim kemarau dan juga sebagai solusi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Dikatakan Sekdka, Pemda mendukung upaya-upaya seperti ini dan sebagai bukti keseriusannya, Sekda berjanji akan memerintahkan dinas terkait untuk membaguskan akses jalan dari dan menuju Pematang Sirih utamanya di lokasi pertanian. 

Penulis : Hadi
Editor    : Redaksi 

Kamis, 13 Agustus 2020

Pemdes Belitang Satu Bentuk Panitia Peresmian Kantor Desa


BORNEOTRIBUN I BELITANG, SEKADAU - Jelang peresmian kantor desa belitang satu kecamatan belitang dan penyerahan hibah rumah gizi, pemdes belitang satu gelar rapat pembentukan panitia di GPU desa Belitang Satu. Kamis, 13/8/20.

Membuka kegiatan, Kades Belitang satu, Basri menjelaskan dua agenda kegiatan.
Kades juga memaparkan pembangunan kantor desa tersebut menggunakan anggaran APBD dan APBDes tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 ini akan diresmikan yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa sebelumnya.

Sementara itu, Kapolsek belitang, Iptu Suritno yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan himbauan protokol oesehatan.
Selain itu, kapolsek juga mengharapkan masyarakat untuk dapat menjaga situasi kamtibmas yang kondusif jelang pilkada 2020.

"Personel TNI-Polri bersinergi untuk menjaga keamanan pada setiap tahapan kampanye serta bersikap netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Pilih sesuai hati nurani ". Pungkas Kapolsek.

Kemudian pembentukan susunan panitia berdasarkan pemilihan langsung dari tamu undangan yang hadir dan selanjutnya terpilih sebagai ketua yakni Firman Munawar.

Turut hadir dalam rapat Plt. Sekcam Supiadi, Babinsa Serda Sayuti, Manager PT. KSP Suwarno beserta tamu undangan lainnya.

Penulis : Daiky
Editor    : Herman

Jumat, 07 Agustus 2020

Aloysius Apresiasi Kepuasan Masyarakat Sekadau


BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Pasca mendengar penjabaran dari direktur strategy indo survey dan strategy ( ISS )  terkait hasil survey yang digelar dalam konferensi pers di komplek pasar baru pada rabu ( 5/8/20 ) lalu tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten sekadau empat tahun belakang. 

Aloysius panjatkan Puji syukur, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini sangat tinggi dan bahkan mencapai kisaran 72 - 73 %.

Aloy juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat sekadau secara umum, atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. 

Kendati demikian, Aloy juga mengakui masih banyak  'pekerjaan rumah' yang belum terselesaikan dan mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah dengan meneruskan pembangunan di kabupaten sekadau ini.

"Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan, lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan". Ujar Aloysius dalam pesan singkatnya. Jumat, 7/8/20.


Penulis : R. Hermanto
Editor    : Herman







Selasa, 04 Agustus 2020

Desa Setuntung Kecamatan Belitang Deklarasikan ODF Dan Stop BABS



BORNEOTRIBUN I BELITANG, SEKADAU - Bertempat di desa Setuntung Kecamatan Belitang telah dilaksanakan kegiatan deklarasi ODF (Open Defecation Free) atau stop buang air besar sembarangan (BABS). Selasa, 4/8/20.

Dalam kesempatan tersebut Kades Setuntung Saleh mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan dan menyampaikan sambutan bahwa desa Setuntung siap menjadi desa ODF / stop BABS.

Dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim dan panitia sehingga pelaksanaan kegiatan stop BABS hari ini berjalan lancar di desa Setuntung serta siap melanjutkan 5 pilar STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) cuci tangan pakai sabun.

Begitu juga dengan Camat Belitang Hermansyah menyampaikan bahwa pelaksanaan deklarasi ODF / stop BABS desa Setuntung merupakan desa ketiga yang mewakili Kecamatan Belitang karena sebelumnya desa Menua Prama dan Maboh Permai sudah terlebih dahulu.

Senada dengan Camat, Plt. Kadis Kesehatan Henry Alpius menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan yakni dari lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, keturunan karena desa Setuntung sudah bisa membuktikan sebagai desa dengan skala bebas buang air besar sembarangan (BABS).
Dalam kesempatan ini Bupati Sekadau Rupinus membuka secara simbolis kegiatan deklarasi ODF desa Setuntung serta memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tidak memiliki jamban dan sudah memiliki wc pribadi disetiap rumah.

Terakhir Bupati mengucapkan terimakasih kepada panitia dan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah maupun TNI, Polri sehingga kegiatan ODF berlangsung aman dan lancar serta masyarakat yang hadir juga menerapkan protokol kesehatan.

Selanjutnya Kapolsek Belitang IPTU Suritno dalam hal ini mendukung penuh pelaksanaan ODF dan Stop BABS di desa Setuntung serta berharap masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas setiap hari untuk mencegah Covid-19.

Personel Polsek juga disiagakan selama pelaksanaan kegiatan guna memberikan rasa aman, nyaman dan lancar selama pelaksanaan kegiatan deklarasi ODF dan peresmian dusun Sempetang desa Setuntung.

Untuk menutup rangkaian kegiatan dilakukan penandatangan prasasti oleh Bupati Sekadau serta penyerahan piagam stop BABS untuk desa Setuntung.

Turut menghadiri kegiatan Wabup Sekadau Aloysius, SH. M.Si, para pejabat SKPD Kab. Sekadau, Kepala Puskesmas Belitang dr. Christian, Kades se Kecamatan Belitang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan elemen masyarakat Belitang.

Penulis : Daiky / R. Hermanto / Mus
Editor    : Herman









Peringatan HUT RI Ke- 75 Terapkan Protokol Kesehatan, Peserta Dibatasi



BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Menindaklanjuti suarat edaran Mensesneg No. B.492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 bahwa setiap tingkat Nasional, Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota nantinya akan ada tiga anggota Paskibraka yang diambil dari Paskibraka cadangan tahun 2019 yang ditugaskan mengibarkan Duplikat Bendera Pusaka Sang Merah Putih pada peringatan HUT RI ke-75.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), melalui kabid kepemudaan Kabupaten Sekadau, Idin saat ditemui awak media ini diruang kerjanya mengatakan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih akan berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 tidak ada sistem seleksi karena wabah Covid-19. 

" Adanya wabah Covid-19 ini membuat kegiatan pelatihan Paskibraka di hentikan.
Kita mendapatkan banyak kendala mulai dari protokol kesehatan hingga dana sehingga mengakibatkan pelatihan Paskibra tahun ini di hentikan ". Jelasnya. Selasa, 4/8/20.

Namun kata Idin, pengibaran Bendera pada HUT RI tetap di laksanakan hanya saja 
Ada pembatasan SKPD.

" Untuk SKPD maksimal 10 orang dan pengibaran bendera hanya di lakukan
oleh 3 anggota dari PPI yang bertugas di tahun 2019 lalu ". Tutupnya.


Penulis : Mussin
Editor    : Herman

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno