Resmi Sudah Dapil Pileg 2024 Ketapang Bertambah

Redaksi    Rabu, Februari 08, 2023    Comment   

Resmi Sudah Dapil Pileg 2024 Ketapang Bertambah

Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin. (Foto Istimewa)

KETAPANG, KALBAR - Komisi Pemilihan Umum Ketapang sampaikan penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) pemilu legislatif 2024.

Kata KPU Ketapang, dapil itu sebelumnya 6, berubah menjadi 7 dapil. Sedangkan alokasi kursi DPRD masih tetap sama yakni 45 orang kendati ada pengurangan kursi di dapil tertentu.

"Bahwa di Ketapang semulanya 6 Dapil menjadi 7 Dapil. Karena ini keputusan KPU RI. Sebagai penerima kebijakan, kita akan laksanakan sampai tuntas," kata Tedi Wahyudin, ketua KPU Ketapang kepada sejumlah wartawan di Ketapang, Selasa (7/2/2023).

Menurut Tedi, perubahan dapil tersebut tertuang dalam Peraturan KPU-RI (PKPU) nomor 6 tahun 2023.

Dimana kata dia, sebelum diputuskan, KPU Ketapang telah mengusulkan 3 rancangan dapil yang disampaikan ke KPU pusat melalui KPU Propinsi Kalbar yakni rancangan pertama tetap 6 dapil, kedua 7 dapil dan ketiga 8 dapil. 

Dan dipilih bahwa rancangan kedua menjadi keputusan KPU pusat yang selanjutnya akan disampaikan kepada publik. 

"Kita akan sosialisasi terkait PKPU ini agar dapat diketahui secara luas," ujar Tedi.

Diketahui berdasarkan salinan PKPU itu, ketujuh Dapil tersebut terdiri dari Ketapang 1 terbagi atas kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan dan kecamatan Delta Pawan. 

Ketapang 2, meliputi Kecamatan Sungai Laur, Simpang Hulu dan Simpang Dua. Ketapang 3 yakni kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Hulu Sungai. 

Selanjutnya, dapil Ketapang 4 meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Jelai Hulu, Pemahan dan Sungai Melayu Rayak. Ketapang 5 Kecamatan Marau, Manis Mata dan Air Upas.

Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan dan Singkup. Dan Ketapang 7 terdiri dari Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong.

Jika dicermati, perubahan komposisi wilayah dapil tersebut terjadi di dapil 5 dan 6 yang awalnya kecamatan Singkup masuk di dapil lima dan Kendawangan di dapil enam, kini bergabung menjadi dapil tersendiri atau menjadi dapil 6.

Sebagai tambahan, sebaran kursi di tiap dapil adalah untuk dapil Ketapang 1 tetap dengan 10 kursi, Ketapang 2 dengan 5 kursi, Ketapang 3 dengan 7 kursi, Ketapang 4 dengan 6 kursi, Ketapang 5 dengan 5 kursi, Ketapang 6 dengan 5 Kursi dan Ketapang 7 dengan 7 kursi. 

Oleh: Muzahidin

Panwaslu Capkala Lantik 6 Panwas Desa

Robiantinus Hermanto    Selasa, Februari 07, 2023    Comment   

Panwaslu Capkala Lantik 6 Panwas Desa

Pelantikan Panwas Desa Se Kecamatan Capkala, Bengkayang.

Bengkayang, Kalbar - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, secara resmi melantik 6 (enam) anggota panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) tingkat Desa terpilih untuk 6 Desa Di Bengkayang yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Camat Capkala, Senin (6/2/2023).

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan anggota Panwaslu Desa Se_Kecamatan Capkala dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslu kecamatan Capkala, Rapinus Rapiju. 

Rapinus menyampaikan pemahaman dalam sambutannya, agar 6 anggota yang dilantik pada hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menjaga nama baik serta Marwah lembaga Bawaslu. 

“Saya atas nama Panwascam Capkala Kabupaten Bengkayang mengucapkan selamat kepada Panwaslu Desa yang telah dilantik pada pagi hari ini. Sebagai anggota Panwaslu Desa, mulai saat ini kita jaga Integritas dan Netralitas sebagai Penyelenggara dan mulai berperan aktif melakukan Komunikasi dengan Kepala Desa dan Kepala wilayah yang ada di Desa,” Ujarnya.

“Perlu saya ingatkan kembali bahwa sumpah/janji yang telah bapak ibu ucapkan ini mengandung makna yang sangat luas baik kepada diri sendiri, orang lain maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, laksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan ini dengan kinerja yang baik,” ingatnya.

Rapinus Rapiju juga menyampaikan Panwaslu desa terpilih adalah orang pilihan, yang merupakan putra terbaik desa se-kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dengan proses yang melalui kompetisi sehat, terbuka dan akuntabel. 

“Saya berpesan kepada Sahabat semua untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga sahabat semua dapat menjalankan tugas sebaik mungkin,” Pesannya.

Sementara itu, Camat Capkala  Edward Haris menyampaikan bahwa tugas berat sudah menanti. Tahapan Pemilu sudah dimulai, sebagai Pengawas Pemilu, Teman-teman akan terlibat mengawal proses demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2024. 

“Saya ucapakan selamat kepada teman-teman terpilih. Dalam ucapan selamat ini juga tersirat bahwa ada tanggungjawab yang harus teman-teman emban dalam menjalankan tugas mengawasi pemilu 2024 mendatang dan melaksanakan Fakta Integritas yang sudah di ucapkan,” Ujar Edward. 

Edward juga mengingatkan bahwa ada tiga Strategi pengawasan yang harus diketahui diantaranya  Pengawasan secara Pasif yaitu Menerima Laporan Masyarakat, Pengawasan Secara Aktif merupakan bagian interaksi pihak pengawas yang melakukan pengawasan secara langsung dan Pengawasan Partisipatif yakni dengan melibatkan masyarakat dan komunikasi intens dengan Forkopimcam, para tokoh masyarakat dan Kepala Desa Se-Kecamatan Capkala.

"Kami membuka ruang komunikasi itu untuk teman-teman semua jajaran Panwaslu Kecamatan Capkala," Tukasnya. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kapolsek Capkala, perwakilan Koramil Sungai Raya, PPK Kecamatan Capkala, DAD Kecamatan Capkala, Kades Se_Kecamatan Capkala.

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

Penanaman Wawasan Kebangsaan Dalam Menatap Pemilu Serentak 2024

Redaksi    Kamis, Januari 26, 2023    Comment   

Penanaman Wawasan Kebangsaan Dalam Menatap Pemilu Serentak 2024

Penanaman Wawasan Kebangsaan Dalam Menatap Pemilu Serentak 2024.

Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr.Harisson M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalbar, di Aula Cendana Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/1/2023).

Dalam sambutannya, Harisson mengungkapkan bahwa Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki peran yang sangat strategis. Terlebih bangsa Indonesia akan memasuki fase demokrasi baru dimana demokrasi akan berlangsung secara serentak pada Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024.

“Hal ini menuntut persamaan persepsi, penyelarasan program kerja serta kesamaan gerak dalam memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan persatuan dan kesatuan keutuhan NKRI melalui kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional,” ungkapnya.

Penanaman Wawasan Kebangsaan Dalam Menatap Pemilu Serentak 2024.

Tak hanya itu saja, dirinya berharap Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar untuk terus meningkatkan sinergitas kemitraan organisasi politik dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik serta persatuan dan kesatuan serta merangkul para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menekan potensi konflik jelang pemilu serentak 2024 mendatang.

“Saya berharap kita semua memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Kalbar, dan saya meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas,” tegasnya.

Penanaman Wawasan Kebangsaan Dalam Menatap Pemilu Serentak 2024.

Dalam kegiatan tersebut, turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar Drs. Hermanus M.Si., dan Narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta para peserta pada rapat koordinasi tersebut.

(Ian/Awa)

Bupati Sekadau Minta Anggota PPS Saling Berkoordinasi dan Berkerja Dengan Profesional

Redaksi    Selasa, Januari 24, 2023    Comment   

Bupati Sekadau Minta Anggota PPS Saling Berkoordinasi dan Berkerja Dengan Profesional

Bupati Sekadau Minta Anggota PPS Saling Berkoordinasi dan Berkerja Dengan Profesional.

Sekadau - Bupati Sekadau, Aron menghadiri Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu tahun 2024,bertempat di Rumah Betang Youth Center Sekadau. Selasa (24/1/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban mengatakan ada

285 orang anggota PPS yang dilantik pada hari ini, yang akan bertugas di 94 Desa di Kabupaten Sekadau.

"Pelantikan ini serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia dan Apel ini merupakan bagian dari kesiapan siagan pelaksanaan Pemilu," kata Drianus Saban.

"Tentunya tugas PPS kedepannya akan lebih rumit dan sulit dalam tahapan Pemilu. Kedepannya akan ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan oleh anggota PPS yaitu Mencermati dan membentuk Data Pemilih setelah itu, membentuk Panterli kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa untuk membentuk sekretariat PPS," tambahnya.

Bupati Sekadau Minta Anggota PPS Saling Berkoordinasi dan Berkerja Dengan Profesional.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Sekadau, Aron mengucapkan selamat kepada anggota PPS yang baru saja dilantik.

"Saya ucapkan selamat bertugas kepada anggota PPS dan ingat harus tetap terus saling berkoordinasi dan berkerja dengan profesional," kata Aron. 

"Kepada Anggota PPS yang Dilantik, diharapkan agar dapat bekerjasma dengan baik antara satu dengan yang lain, agar setiap proses tahapan Pemilu yang dilalui dapat berjalan dengan baik dan lancar,"  pungkasnya.

(Yakop/Nv)

Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Ini Pesan Wabup Sanggau

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Ini Pesan Wabup Sanggau

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. (Ho-Diskominfo Sanggau)

SANGGAU, KALBAR - Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot sebagai keynote speaker pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Kegiatan di pusatkan di Aula Kantor Desa Bonti, Kecamatan Bonti. Selasa (18/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan bahwa hari ini kita hadir dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Desa Bonti, Kecamatan Bonti.

“Tentu harapan kita di sosialisasi ini masyarakat sebagai pemilih dapat memahami tentang yang pertama terkait aturan-aturan mainnya dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Yang mana tadi juga sudah dijelaskan dari KPU dan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pemilu,” ujarnya.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga berharap kepada masyarakat Desa Bonti ini lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya untuk memberikan hak untuk memilih calon kepala daerah atau pemimpin yang dia pilih.

“Artinya nanti mereka betul-betul menyesuaikan hati nuraninya dan tidak terpengaruh dengan provokasi, serta politik uang. Harapan kita jadilah masyarakat yang cerdas, rasional dan bijak,” harapnya.

Lanjut disampaikan Wakil Bupati Sanggau diharapkan untuk pemilu dan pemilihan serentak di Tahun 2024 mendatang agar keikutsertaan masyarakat Desa Bonti sebagai pemilih dapat lebih baik lagi.

“Kalau kita lihat dari hasil persentase pemilih pada pemilu yang lalu, baik itu pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif berada pada titik yang cukup baik yakni 84 persen partisipasi masyarakat. Nah, harapan kita ke depan agar dapat mencapai 90 persen terkait partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,” harapnya.

(Libertus/Alfian)

Masuki Masa Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, KPU Sekadau adakan Sosialisasi Verifikasi Faktual

Redaksi    Minggu, Oktober 16, 2022    Comment   

Masuki Masa Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, KPU Sekadau adakan Sosialisasi Verifikasi Faktual

Masuki Masa Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, KPU Sekadau adakan Sosialisasi Verifikasi Faktual. (foto madah sekadau)

Sekadau, Kalbar - KPU Kabupaten Sekadau mengadakan sosialisasi tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sekadau di Gedung Kateketik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Sabtu (15/10/2022).

Sebelumnya, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan beberapa tahapan dalam mempersiapkan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. 

KPU Kabupaten Sekadau telah melasanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Triwulan 3 pada hari Jum’at tanggal 30 September 2022. 

Saat ini, KPU Kabupaten Sekadau akan memasuki masa verifikasi faktual yang dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober 2022 hingga 04 November 2022.

Verifikasi faktual merupakan kegiatan pencocokan dan meneliti secara langsung nama-nama pendukung untuk setiap calon peserta partai politik yang mendaftar pada Pemilu 2024. 

Verifikasi faktual dapat dilakukan dengan mengumpulkan pendukung pada waktu dan tanggal yang sama atau secara langsung datang ke lokasi untuk membuktikan kebenaran terhadap dukungan partai politik tersebut.

Drianus Saban selaku Ketua KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Sekadau akan mengunjungi dan mendata lokasi parpol yang tersebar di 94 Desa yang ada di Kabupaten Sekadau. 

Dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, petugas verifikator KPU akan langsung melakukan penelitian dan pencocokan nama di lapangan.

“KPU akan mengunjungi dan mendata lokasi parpol yang tersebar di 7 Kecamatan yang terdiri dari 94 desa,” Ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sekadau, berikut jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual dari tingkat Pusat hingga daerah:

1. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual oleh KPU Pusat pada tanggal 14 Oktober 2022
2. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat oleh KPU pada tanggal 15 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2022
3. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi oleh KPU pada tanggal 15 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2022
4. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten / Kota oleh KPU Kabupaten / Kota pada tanggal 15 Oktober 2022 s.d. 04 November 2022
5. Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten / Kota kepada KPU Provinsi pada tanggal 5 November 2022.

Dengan adanya verifikasi faktual tersebut, diharapkan KPU Kabupaten Sekadau dapat membuktikan sah atau tidaknya dukungan terhadap partai politik yang akan mengikuti pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 nanti.

(madah sekadau)

Bawaslu Bengkayang Beri Perhatian Peran Perempuan Dalam Pemilu

Redaksi    Sabtu, Oktober 15, 2022    Comment   

Bawaslu Bengkayang Beri Perhatian Peran Perempuan Dalam Pemilu

Ketua Bawaslu Bengkayang Yosef Harry Suyadi.

Bengkayang, Kalbar - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Yosef Harry Suyadi mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terkait peran perempuan dalam Pemilu 2024, karena saat ini kiprahnya dari berbagai aspek perlu ditingkatkan.

"Keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pemilu 2024 perlu ditingkatkan. Hal itu dilihat dari masih rendahkan keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu tampak dari tidak terpenuhi perwakilan perempuan dalam mendaftar sebagai panwaslu kecamatan di 15 kecamatan," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya kuota perempuan di panwaslu kecamatan ini dipengaruhi banyak faktor di antaranya karena tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat. Fenomena tersebut menurutnya karena perempuan belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari lingkungan, keluarga dan juga faktor yang lahir dari diri sendiri.

"Saya melihat mungkin ya karena tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat suami, pendidikan dan juga ketidakpercayaan diri," jelas dia.

Ia mengatakan bahwa hingga sampai saat ini proses penjaringan calon panwaslu kecamatan sedang berlangsung dan sudah masuk tahap seleksi administrasi dan juga akan tes tertulis. Untuk peserta yang lolos berkas administrasi pendaftaran telah diumumkan 12 Oktober 2022 dan selanjutnya mengikuti tes online CAT socrative pada 14-15 Oktober 2022.

"Tapi memang untuk kuota perwakilan perempuan masih belum terpenuhi 30 persen. Padahal Bawaslu sendiri sudah membuka dan perpanjangan masa pendaftaran. Walaupun belum terpenuhi perwakilan perempuan 30 persen, sesuai aturan proses seleksi akan terus dilakukan atau lanjutkan. Hari ini kita masuk pada tahap tes tertulis calon panwaslu kecamatan," jelas dia.

Ia menyebutkan sejak awal pendaftaran panwaslu kecamatan ada sebanyak 328 pendaftar lolos administrasi. Dan dari hasil penelitian berkas tersebut sebanyak 18 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran dikarenakan usia pendaftar belum mencukupi 25 tahun sebagaimana diisyaratkan dalam pendaftaran.

“Total pendaftar sejak masa pendaftaran dan masa perpanjangan pendaftaran untuk 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang sebanyak 328 pendaftar yang terdiri 235 laki-laki dan sebanyak 93 perempuan,” papar dia.

Data Bawaslu Bengkayang ada 15 kecamatan yang perwakilan perempuan tidak terpenuhi tersebut di antaranya Kecamatan Siding, Jagoi Babang, Seluas, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Ledo, Suti Semarang, Teriak, Sungai Betung, Lembah Bawang, Samalantan, Monterado, Capkala, Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. (yk/ant)

KPU Sambas gencarkan sosialisasi Lindungi Hakmu pastikan jadi pemilih

Redaksi    Sabtu, Oktober 08, 2022    Comment   

KPU Sambas gencarkan sosialisasi Lindungi Hakmu pastikan jadi pemilih

Komisioner KPU Sambas, Martono (BorneoTribune/ANTARA/Dedi)

Sambas, Kalbar - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Martono mengatakan pihaknya saat ini gencar mensosialisasikan aplikasi Lindungi Hakmu untuk memastikan masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar atau tidak dalam data pemilih.

"Aplikasi ini sangat penting sebagai bentuk transparansi KPU Kabupaten Sambas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang ada di kabupaten dan masyarakat juga bisa secara aktif berpartisipasi mengetahui apakah terdaftar atau tidak dalam data pemilih," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa dalam setiap kesempatan menjadi narasumber di berbagai kegiatan, baik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sambas maupun oleh pihak lain seperti Bawaslu dan Kesbangpol, selalu menyampaikan untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

"Selain disampaikan secara tatap muka, KPU Kabupaten Sambas Sambas juga aktif menyampaikan informasi terkait aplikasi tersebut melalui media sosial yang dimiliki KPU Kabupaten Sambas untuk bisa menjangkau semua kalangan pemilih. Jika ada pemilih belum terdaftar, akan kami tindak lanjuti dengan memasukkannya ke dalam TPS sesuai dengan domisili," kata dia.

Menurutnya, mulai 14 Oktober 2022, sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai PKPU 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2024.

"Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama kita menyukseskan tahapan pemilu dari awal hingga akhir. Dengan partisipasi semua menentukan masa depan bersama," ucap dia.

Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan KPU Sambas periode September 2022, terdapat 425.174 daftar pemilih berkelanjutan, dimana ada 50.310 jumlah pemilih baru dan 5.481 pemilih tidak memenuhi syarat.

Pewarta : Dedi/Antara

Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kapuas Hulu Butuh 351 Petugas

Redaksi    Sabtu, Oktober 08, 2022    Comment   

Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kapuas Hulu Butuh 351 Petugas

Foto ilustrasi. (Beritatagar/BorneoTribune)

Kapuas Hulu, Kalbar -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat membutuhkan 351 petugas pengawas pemilu di tingkat kecamatan (panwascam), desa dan kelurahan guna mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

"Saat ini sedang proses rekrut 69 petugas pengawas kecamatan dan selanjutnya akan direkrut juga 282 petugas di tingkat desa dan kelurahan," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kapuas Hulu Theodorus Lanting kepada ANTARA, di Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu.

Disampaikan Theodorus, Kapuas Hulu memiliki 23 kecamatan, masing-masing kecamatan akan ada tiga orang petugas pengawas.

Sedangkan jumlah desa di Kapuas Hulu sebanyak 278 desa di tambah empat kelurahan dan total 282 petugas desa kelurahan.

Dijelaskan dia, setelah proses pelantikan maka semua petugas pengawas baik kecamatan maupun desa kelurahan siap bergerak mengawal setiap tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Meskipun demikian, dalam mengawasi pemilu bukanlah semata-mata tugas Bawaslu dan jajarannya, melainkan tugas semua pihak hingga lapisan masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipatif pengawas pemilu, Bawaslu Kapuas Hulu telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga dalam berbagai kegiatan Pemkab Kapuas Hulu hingga jajaran Bawaslu akan hadir untuk mensosialisasikan tahapan dan penyelenggaraan pemilu terutama yang berkaitan dengan pengawasan.

Dia berharap partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawasi dan mengawal Pemilu 2024.

Pewarta : Teofilusianto Timotius/Antara

Bawaslu Gunung Mas bentuk sentra Gakkumdu Pemilu 2024

Yakop    Jumat, Oktober 07, 2022    Comment   

Bawaslu Gunung Mas bentuk sentra Gakkumdu Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Gunung Mas, Walman Tristianto (kiri kedua) didampingi anggota Bawaslu Agus P Cahyo (kanan) menyerahkan SK Sentra Gakkumdu kepada pihak Kejari dan Polres di Kuala Kurun, Kamis, (6/10/2022). (BorneoTribune/ANTARA/Chandra)

Palangka Raya, Kalteng - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kepolisian Resor dan Kejaksaan Negeri setempat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024..

 

“Sentra Gakkumdu Gunung Mas dibentuk untuk menghadapi pemilihan umum 2024 serta sebagai upaya pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran pelaksanaan pada pesta demokrasi," kata Ketua Bawaslu Gunung Mas Walman Tristianto di Kuala Kurun, Kamis.

 

Adapun struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Gunung Mas terdiri dari penasihat, pembina, ketua koordinator, koordinator, dan anggota. Secara keseluruhan keanggotaan Sentra Gakkumdu di kabupaten setempat berjumlah 25 orang.

 

Walman menerangkan, penasihat memiliki tugas memberi arahan umum kepada pembina, terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu. Kemudian memberi arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu.

 

Pembina memiliki tugas memberi arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu, dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian melaporkan hasil pelaksanaan Sentra Gakkumdu kepada penasihat.

 

Ketua koordinator memiliki tugas memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu. Kemudian memberi arahan teknis kepada anggota, untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

 

“Tugas lainnya adalah memberi arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu, dan melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Gakkumdu kepada pembina,” jelasnya.

 

Untuk koordinator bertugas melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu, memberi arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, serta memberi arahan sesuai tugas yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

 

Sedangkan anggota bertugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, serta melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

"Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2020 lalu, situasi dan kondisi di Gunung Mas terbilang aman dan tertib, di mana Sentra Gakkumdu Gunung Mas tidak ada menangani kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan," katanya.

 

Pihaknya pun berharap proses pelaksanaan pemilu 2024 yang tahapannya telah dimulai juga berjalan dengan baik. Untuk itu, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu juga menjadi salah satu fokus Sentra Gakkumdu Kabupaten Gunung Mas.

"Bagi masyarakat yang melihat, atau mengetahui potensi atau tindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat melaporkan ke Sentra Gakkumdu. Kerahasiaan pelapor tetap akan terjaga. Mari sukseskan seluruh tahapan sampai penetapan pemenang Pemilu dengan aktif melakukan pengawasan partisipatif," katanya.

Pewarta : Rendhik Andika/Antara

Editor: Yakop

Bawaslu Kalteng Ajak Masyarakat Kapuas Berpartisipasi Dalam Pengawasan Pemilu

Yakop    Jumat, Oktober 07, 2022    Comment   

Bawaslu Kalteng Ajak Masyarakat Kapuas Berpartisipasi Dalam Pengawasan Pemilu

Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tahun 2022 di Kuala Kapuas, Kamis, (6/10/2022). (BorneoTribune/ANTARA/All Ikhwan)

Kuala Kapuas, Kalteng - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, mengajak tokoh masyarakat, instansi terkait serta peserta pemilu atau partai politik di Kabupaten Kapuas untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

"Kami melaksanakan ini untuk mengajak seluruh komponen masyarakat menyosialisasikan pencegahan-pencegahan yang akan kami lakukan di tahapan pemilu," kata Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kalteng Siti Wahidah di Kuala Kapuas, Kamis.

Menurut dia, sebagaimana tugas Bawaslu Kalteng beserta jajaran, pihaknya lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.

Hingga pada akhirnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan tidak begitu banyak dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, yakni melalui edukasi masyarakat sadar politik.

Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat berpartisipasi mengawasi jalannya tahapan pemilu secara mandiri menjadi pengawas partisipatif di seluruh lini.

"Sehingga apa pun yang terjadi di masyarakat, pelanggaran terstruktur maupun tidak, itu segera dilaporkan ke kami apabila mereka menemukan," jelasnya.

Sementara itu, Tommy Saputra, salah satu peserta sosialisasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kapuas, menyambut baik adanya sosialisasi dengan mengusung tema 'Kampanye Cerdas, Bijak dan Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024' di kabupaten setempat.

"Ini tentu menjadi wawasan pembelajaran buat kita partai politik untuk lebih baik lagi ke depannya dalam pencegahan-pencegahan pada pemilu 2024," demikian Tommy Saputra.

Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif 2022 ini, panitia menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kalteng, Polres Kapuas dan Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas.

Pewarta : Kasriadi/Antara

Editor: Yakop

KPU Kalteng Ajak Masyarakat Mengawasi Daftar Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Redaksi    Minggu, Oktober 02, 2022    Comment   

KPU Kalteng Ajak Masyarakat Mengawasi Daftar Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Anggota KPU Provinsi Kalteng Eko Wahyu Sulistyobudi. BorneoTribune/ANTARA/Rendhik Andika

BorneoTribune, Palangka Raya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengajak masyarakat setempat turut mengawasi daftar keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 dengan memanfaatkan layanan infopemilu.

"Layanan itu dapat diakses di laman infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Caranya cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia," kata anggota KPU Provinsi Kalteng Eko Wahyu Sulistyobudi di Palangka Raya, Minggu.

Setelah NIK dimasukkan pada kolom yang tersedia, lanjut dia, kemudian klik tanda cari. Jika NIK yang dimasukkan masuk sebagai anggota parpol, sistem akan beri keterangan.

Sebaliknya, jika NIK yang dimasukkan tidak termasuk dalam keanggotaan partai politik, sistem akan tampilkan keterangan NIK tidak terdaftar dalam Sipol.

"Jika seperti itu, artinya tidak terdaftar sebagai anggota parpol. Layanan ini untuk meminimalkan pencatutan nama dan identitas seseorang sebagai anggota parpol," kata anggota KPU Kalteng Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM ini.

Menurut dia, kejadian pencatutan nama dan identitas dalam keanggotaan salah satu partai politik pernah terjadi. Padahal, yang bersangkutan merasa bukan anggota parpol.

"Maka, layanan infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ini juga penting untuk dimanfaatkan. Jika nantinya ada yang merasa ada pencatutan nama terkait dengan keanggotaan parpol, masyarakat dapat melapor ke KPU atau Bawaslu agar dapat segera ditindak lanjut," kata Eko.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan umum sangat penting untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar serta aman sesuai dengan kaidah dan tujuan pelaksanaan pesta demokrasi.

"Selain mengecek data anggota parpol di info pemilu, kami juga mengajak masyarakat mengecek namanya di aplikasi Lindungihakmu guna memastikan telah masuk daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang diperbarui sampai penetapan DPT nanti," katanya.

Sementara itu, sampai akhir Agustus 2022, KPU Provinsi Kalteng menetapkan jumlah DPB sebanyak 1.712.689 pemilih. Jumlah itu terdiri atas 878.482 laki-laki dan 834.207 perempuan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng.

DPB pada Agustus lalu, kata dia, terdapat pemilih baru sebanyak 8.301 orang, terdiri atas 1.986 pemilih pemula, 19 pemilih perubahan status TNI, dan 6.296 pemilih pindah masuk.

Pada bulan yang sama, juga tercatat ada 8.595 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang terdiri atas 4.051 pemilih pindah keluar, 3.197 meninggal dunia, 1.340 pemilih ganda, dan tujuh tidak dikenal. Selain itu, juga ada 4.906 pemilih yang melakukan perubahan data.

Pewarta : Rendhik Andika/Antara

Editor : Yakop

KPU Kayong Utara sosialisasikan PKPU 2022 tentang Pendaftaran verifikasi dan Penetapan

Redaksi    Sabtu, Agustus 13, 2022    Comment   

KPU Kayong Utara sosialisasikan PKPU 2022 tentang Pendaftaran verifikasi dan Penetapan

Ketua KPU Kayong Utara, Rudi Handoko di Sukadana.

BorneoTribun Kayongutara, Kalbar- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kayong Utara, Kalimantan Barat terus melakukan sosialisasi PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD tahun 2022.

Ketua KPU Kayong Utara, Rudi Handoko di Sukadana, Sabtu mengatakan, sosialisasi PKPU Nomor 4 tahun 2022 terus dilakukan KPU dan sudah berjalan baik di Kayong Utara maupun secara nasional di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami telah mensosialisasikan atau mendesiminasikan terkait PKPU No 4 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik dan sekarang sudah berjalan, dan kami juga terus memantau perkembangannya,” kata Rudi.

Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Kayong Utara, Abdul Khoir Triwibowo menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait PKPU No. 4 kepada partai politik yang ada, baik yang lolos dan berbadan hukum telah dilakukan sosialisasi pada 29 Juli kemarin.

“Kemudian ada beberapa parpol yang tidak hadir pada waktu itu, kemudian mereka ingin mendapatkan informasinya yang sama, sehingga akan kami agendakan kembali untuk sosialisasinya,” kata Abdul.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut kata Abdul, selain dilakukan dengan tatap muka kepada partai politik, pihaknya juga melakukan sosialisasi melalui media sosial resmi milik KPU, sehingga aturan-aturan yang ada dapat diunduh dan dipelajari secara bersama.

“Informasi ini kami sebarluaskan baik tatap muka dan juga ke media sosial yang KPUD miliki, dan aturan PKPU Nomor 4 tahun 2022 informasi itu diharapkan semua mendapatkan," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyampaikan informasi atau sosialisasi melalui teman-teman media dan diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat. "Bagi masyarakat yang ingin mengecek NIK-nya di Sipol, dan anggota partai politik dipersilahkan di situ ada aturannya, panduannya dan responnya,” jelasnya.

(AD/ANT)

KPU OKU Sumsel Minta Warga Laporkan Pencatutan Biodata Oleh Parpol

Redaksi    Sabtu, Agustus 13, 2022    Comment   

KPU OKU Sumsel Minta Warga Laporkan Pencatutan Biodata Oleh Parpol

KPU OKU Sumsel Minta Warga Laporkan Pencatutan Biodata Oleh Parpol.

BorneoTribun Baturaja, Sumsel - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), meminta warga melaporkan pencatutan biodata oleh partai politik (parpol) pada Pemilihan Legislatif 2024.

"Pencatutan nama atau identitas seorang warga menjadi anggota parpol saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti mungkin saja terjadi," kata Ketua KPU OKU, Naning Wijaya di Baturaja, Sabtu.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang merasa tidak atau bukan bagian dari anggota parpol peserta pemilu, namun namanya ada di parpol diimbau untuk segera melapor ke KPU OKU.

Pihaknya akan menanggapi dan memroses hal tersebut secara tegas dan jika terbukti benar ada pencatutan nama atau identitas warga, maka akan dilakukan pencoretan atau perbaikan data.

Sebagai bentuk antisipasi hal itu terjadi, kata dia, maka KPU RI akan menyiapkan link aplikasi khusus untuk masyarakat yang bisa diakses setiap orang agar bisa mengecek apakah namanya di catut parpol atau tidak.

"Pencatutan nama bisa diketahui dengan cara mengecek langsung link aplikasi khusus yang sudah dibuat KPU RI tersebut," tegas Naning.

Menurut Naning, link aplikasi khusus itu adalah bernama Info Pemilu yang dapat diakses melalui internet, lalu warga akan diarahkan masuk ke halaman pengecekan.

Di sana warga tinggal masukan NIK KTP masing-masing dan akan keluar penjelasan apakah warga itu terdaftar menjadi anggota parpol atau tidak.

Naning juga mengajak peran aktif masyarakat untuk memantau hal ini sehingga dapat membantu pihak KPU dalam melakukan verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2024.

"Ayo silakan dicek ke link aplikasi untuk memastikan agar nama warga tidak ada yang di catut parpol peserta pemilu 2024," ujarnya.

(EP/ANT)

Bawaslu Landak Rakor Pengawasan Verifikasi Faktual Bersama Parpol

Yakop    Kamis, Juli 28, 2022    Comment   

Bawaslu Landak Rakor Pengawasan Verifikasi Faktual Bersama Parpol

Bawaslu Rakor pengawasan verifikasi faktual bersama Parpol

LANDAK, suaraborneo.id - Bawaslu kabupaten Landak Rapat koordinasi (Rakor) pengawasan verifikasi faktual bersama partai politik, di aula Grand Hotel Landak, Kamis (28/7/2022). 

Rakor dibuka oleh ketua Bawaslu kabupaten Landak Petrus Kanisius, didampingi oleh komisioner Bawaslu, dan dihadiri oleh pengurus partai politik dan sebagai narasumber dari KPU Kabupaten Landak dan Kesbangpol kabupaten Landak. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Landak, Petrus Kanisius, mengatakan Rakor ini dengan tujuan untuk memberikan informasi awal kepada Parpol terkait tupoksi Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, secara teknis dilakukan oleh KPU. 

" Kita akan menyampaikan kepada Parpol, apa-apa yang mereka akan siapkan. Tentu kami sudah berkoordinasi dengan KPU, " ujar Petrus. 

Menurut Petrus, jika dalam pengawasan ada ditemukan tidak ada keabsahan dan ketidakcocokan, maka mereka akan diberikan waktu untuk perbaikannya. 

Sesuai data yang masuk di kabupaten Landak, ada 20 Parpol, termasuk parpol yang lama dan yang baru. 

"Dalam waktu dekat, akan mendatangi  keberadaan parpol yang ada di kabupaten Landak, datangi sekretariat Parpol, kita akan cek terkait data verifikasi mereka, kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen itu, " ungkapnya. 

Selain itu juga rakor ini, untuk menyatukan satu persepsi dalam pengawasan dan memberikan informasi kepada Parpol. 

"Kami akan mengawasi apa saja dalam pelaksanaan Pemilu bersama partai politik, " kata Petrus. (Anton) 

Macron Tingkatkan Kampanye Melawan Le Pen Pada Pemilu Prancis

Redaksi    Selasa, April 12, 2022    Comment   

Macron Tingkatkan Kampanye Melawan Le Pen Pada Pemilu Prancis

Poster kampanye calon presiden Prancis: Presiden Emmanuel Macron (kiri) dan Marine Le Pen di Denain, 11 April 2022. (Foto: Ludovic MARIN/AFP)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden petahana Emmanuel Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen akan saling berhadapan dalam pemilihan presiden Prancis putaran kedua 24 April mendatang, setelah bersaing dalam putaran pertama pada Minggu (10/4). 

Macron memenangkan sekitar 27 persen suara dibandingkan 24 persen perolehan Le Pen, dengan lebih dari 90 persen suara telah dihitung.

Hasil kemenangan itu menunjukkan Macron tidak lagi unggul jauh. Kenyamanan posisinya yang sempat jauh di depan para pesaingnya, telah menguap. Jajak pendapat sebelum pemilihan menunjukkan Le Pen menikmati lonjakan pada menit terakhir, setelah ia menekankan keprihatinan akan biaya hidup dalam kampanyenya.

Le Pen juga telah berusaha memperlunak citranya yang anti-imigrasi dan skeptis terhadap euro. “Dalam kampanye ini, saya memutuskan untuk bebas dari keterikatan secara partisan agar dapat melayani semua orang dan berkomunikasi secara langsung dengan kalian. Saya akan terus melakukannya, jika kalian memutuskan demikian setelah putaran kedua, tanpa eksklusivitas, untuk menjadi presiden bagi semua rakyat Prancis,” jelasnya.

Macron terlambat berkampanye. Alasannya, ia terlalu sibuk melakukan tugasnya, terutama dengan perang di Ukraina. Presiden Prancis itu hanya menggelar satu rapat umum besar terkait pemilu sebelum putaran pertama dan tidak berpartisipasi dalam debat langsung melawan para kandidat lainnya.

“Untuk semua warga Prancis yang memilih untuk abstain atau mencoblos secara ekstrem, baik karena marah menghadapi ketidaksetaraan yang berlanjut, planet bumi yang rusak, ketidakamanan setiap hari, kesulitan dalam mencari nafkah yang layak meskipun telah bekerja keras, atau karena merasa tidak didengar, atau tidak dipedulikan, saya ingin meyakinkan mereka dalam beberapa hari mendatang bahwa kami merencanakan respons yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan respons sayap kanan terkait ketakutan mereka dan tantangan yang kita hadapi. Kalian dapat mengandalkan saya,” komentarnya.

Analis khawatir tidak banyak pemilih yang datang untuk memberikan suara. Hasil jajak pendapat sebelum pemilihan memperkirakan kemungkinan Macron dan Le Pen akan berhadapan dalam putaran kedua. Namun pada akhirnya jumlah pemilih lebih baik daripada yang dikhawatirkan, berkisar 75 persen.

Macron menghadapi Le Pen dalam putaran kedua pemilihan lima tahun lalu. Ia memenangkan putaran kedua itu dengan sekitar dua pertiga suara. Sejumlah analis mengatakan hasilnya kali ini jauh dari pasti. [mg/ka]

Oleh: VOA Indonesia