Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK, KALBAR - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Milik Redistribusi Tanah dan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Khatulistiwa Kantor Wilayah ATR/BPN Perwakilan Kalbar, Rabu (1/3/2023).

Penyerahan Sertifikat ini turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., Plt. Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn., Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Cornelis, M.H., dan para Forkopimda Kalbar.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/BPN mengungkapkan,  pembagian Sertifikat hari ini merupakan pembagian kepada masyarakat yang sudah menetap di wilayah kawasan hutan itu selama puluhan tahun.

"Sehingga hari ini kita serahkan Sertifikat itu dan kami juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan Sertifikat itu untuk meningkatkan ekonomi mereka," ungkap Hadi Tjahjanto.

Selain menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah, Menteri ATR/BPN menyerahkan Sertifikat PTSL yang mana kondisi PTSL saat ini sudah mencapai 65%.

"Jadi kurang lebih 35% ini akan kita kejar sampai akhir tahun 2024 atau  tahun 2025 dan ini harus selesai," ujar Menteri ATR/BPN RI.

Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan Sertifikat Aset Pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk membangun sekolah maupun jalan.

"Program Agraria yang ada di Kalbar ini harus terus dilaksanakan, khususnya yang merambah ke masyarakat yang saat ini hidup di kawasan hutan, agar masyarakat benar-benar mendapatkan hak atas tanah dan hak ekonomi masyarakat," tutup Hadi Tjahjanto. (wnd)

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini.

PONTIANAK, KALBAR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang tercepat diantara Provinsi kawasan Timur Indonesia, saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2022 tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Rabu (1/3/2023).

Penyerahan LKPD ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Padahal, Pemerintah Daerah diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulillah Kalbar bisa menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih cepat satu bulan dari waktu yang telah ditentukan, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tercepat seperti sebelum-sebelumnya,” ungkap Sutarmidji dengan bangga.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kalbar pada tahun ini bisa dibilang lebih cepat, jika dibanding dengan Provinsi di kawasan timur Indonesia. Hal ini dilakukan agar memudahkan pekerjaan di tahun berjalan.

Dirinya menilai, hal itu perlu agar pekerjaan di 2023 sudah tidak lagi terbebani terkait pelaporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Apalagi dirinya juga menerangkan bahwa ada banyak pekerjaan yang sudah menanti. Gubernur Kalbar berharap dengan cepatnya pelaporan tersebut, apa yang menjadi kekurangan juga segera diketahui untuk diperbaiki.

 ”Memang saya instruksikan untuk segera dibuat, dan laporannya segera disampaikan. Karena cepat dilaporkan, juga bisa segera diaudit dan segera ditindaklanjuti juga. Harapannya, kekurangan tidak terulang. LKPD Pemprov Kalbar memang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih terdapat sejumlah catatan dari BPK. Kita berharap, Pemprov Kalbar kembali meraih opini WTP untuk pelaporan tahun anggaran  2022", pungkasnya.(rfa)

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

TANGERANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Selasa (28/2/2023).

Rakornas ini mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni" dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan turut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Seusai mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Kalbar Ria Norsan menjelaskan akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena agama memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan ini.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

“Kerukunan harus kita bangun sebagai modal utama menjaga integritas NKRI,” katanya.

Ia juga menyampaikan menjelang pilkada Tahun 2024, kepedulian masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Kalbar sangat penting dalam menciptakan suasana Pemilu yang aman dan kondusif. Hal ini karena apabila tidak melihat hal tersebut secara arif dan bijaksana, akan mudah memercikkan konflik yang sulit untuk hindari sebagai akibat dari berbagai perbedaan yang ada.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas peran seluruh Forkopimda serta instansi terkait yang telah berperan menjaga kerukunan dan kekompakan antar umat beragama di Provinsi Kalbar.

“Kekompakan antar umat beragama sangat diperlukan mengingat Kalbar masyarakatnya tergolong heterogen dan merupakan miniatur Indonesia. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, FKUB, semua elemen dan masyarakat Kalbar yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Hal baik ini harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga pembangunan Kalbar terus terjaga dan tanpa ada gangguan yang terkait SARA, terutama menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menyampaikan suhu politik menjelang Pemilu kian meningkat. Potensi terjadinya konflik, terutama konflik horizontal, bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ia meminta peran FKUB untuk dapat mewujudkan Pemilu damai, aman dan sejuk dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi Pemilu yang sebentar lagi akan digelar.

“Jagalah persatuan dan kerukunan bersama untuk mewujudkan Kalbar aman dan kondusif guna menyukseskan Pemilu 2024, serta selalu menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama,” tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan, bahwa Rapat Koordinasi ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka untuk semakin memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, terlebih menjelang diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024 mendatang.

"Acara ini sangat penting karena kita menitipkan pesan khusus kepada rekan-rekan sekalian untuk menjaga kerukunan beragama di tempat kita semua berada," ungkap Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri RI membuka rakornas tersebut.

Sekjen Kemendagri pun memberikan apresiasi atas kinerja FKUB dan menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri RI agar menjaga situasi tetap kondusif. 

"Apalagi tugas kita semakin berat menyambut pesta demokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, FKUB memiliki peran sangat strategis dalam merawat kerukunan dan keberagaman di Indonesia, terutama dengan terus mensosialisasi nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menambahkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) soal syarat pendirian rumah ibadah.

Sebab, dia mengatakan, SKB 2 Menteri itu kerap ditafsirkan sebagai dasar untuk pelarangan penggunaan atau ibadah agama minoritas di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan para Kepala Daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah.

"Jadi nanti kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi, harus berbasis penciptaan ketertiban. Hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Ya (pertahankan), itu yang kita tetap laksanakan," ujarnya.

Suhajar memastikan bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap warga dalam beribadah. Menurutnya, negara terus berupaya menciptakan situasi yang nyaman untuk semua umat beragama dalam beribadah.

"Siapapun orangnya, dilindungi dia, termasuk dilindungi pelaksanaan ibadahnya. Konflik-konflik yang ada di lapangan inilah yang harus dikelola dan diselesaikan oleh kita bersama secara arif dan bijaksana," pungkasnya.(aws)

Buka Rakerprov Koni Kalbar Tahun 2023, Sekda Harapkan Totalitas Dalam Mengukir Prestasi

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Buka Rakerprov Koni Kalbar Tahun 2023, Sekda Harapkan Totalitas Dalam Mengukir Prestasi

Buka Rakerprov Koni Kalbar Tahun 2023, Sekda Harapkan Totalitas Dalam Mengukir Prestasi. 

PONTIANAK - Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson M.kes, menghadiri Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Grand Mahkota Hotel Pontianak, pada hari Selasa (28/2/2023)

Dalam kesempatan ini Harisson menyampaikan bahwa RAKERPROV KONI Kalimantan Barat 2023 ini menjadi media untuk memproses penyatuan dan penguatan ide serta gagasan terkait rencana masa depan Olahraga dan evaluasi dari hasil kerja yang telah dilaksanakan.

"Kegiatan ini sebagai wadah pemufakatan dan penguatan dalam perumusan dalam perancangan program-program kerja organisasi terkait persiapan Provinsi Kalimantan Barat pada persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang yang akan dihelat di Aceh dan Sumatera Utara", ungkapnya.

Buka Rakerprov Koni Kalbar Tahun 2023, Sekda Harapkan Totalitas Dalam Mengukir Prestasi. 

Terkait pembinaan dan pendanaan, Pemerintah Provinsi juga tidak menutup mata pada persoalan tersebut. Perubahan dan penyesuaian berbagai regulasi terjadi di cabang dan isu - isu terkini sedapat mungkin tidak menimbulkan permasalahan dalam pembinaan Olahraga KONI Kalbar dari hal teknis hingga sumber daya atlet.

"Hendaknya hal ini dapat disikapi dengan baik, karena pembinaan Olahraga juga tidak terlepas dari hubungan antar personal. Kita patut  bersyukur dan bangga apabila mampu memberdayakan potensi atlet lokal, karena akan meningkatkan rasa percaya diri daerah khususnya di kancah kejuaraan Olahraga Nasional” tuturnya.

Dirinya juga meyakini bahwasanya para pengurus KONI telah berkomitmen untuk memajukan berbagai cabang olahraga yang ada, karena membina olahraga seyogyanya dengan memberikan dedikasi waktu, pemikiran bahkan pengorbanan materi.

Buka Rakerprov Koni Kalbar Tahun 2023, Sekda Harapkan Totalitas Dalam Mengukir Prestasi. 

"Tahun ini Gubernur Kalimantan Barat meminta untuk dibangunkan Gedung Olahraga (GOR) Terpadu, tepatnya di jalan M.T Haryono, dan sudah menyiapkan lelang pembangunannya, di samping hibah rutin untuk KONI.

Kami berharap, rapat kerja ini sebaiknya tidak hanya memikirkan pengelolaan manajemen organisasi saja,  namun bagaimana melakukan inovasi yang mampu menggugah dan membangun kemitraan yang luas. Jika kondisi ini terbangun maka KONI Kalbar serta KONI Kabupaten/Kota akan memiliki daya saing yang diperhitungkan oleh kompetitor dari daerah lainnya", terangnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Harisson berharap KONI Kalbar untuk juga bersinergi dengan berbagai pihak, yakni dukungan stakeholder hingga masyarakat.

Buka Rakerprov Koni Kalbar Tahun 2023, Sekda Harapkan Totalitas Dalam Mengukir Prestasi. 

“Kita semua memiliki kesempatan untuk mengharumkan nama baik Provinsi Kalimantan Barat, energi tersebut ada pada saudara-saudara melalui integritas sebagai pengurus KONI Kalbar. Sarana dan prasarana pembinaan sudah tersedia, rapat kerja harus dapat mewujudkan tujuan dari visi dan misi yang ditargetkan.” tutupnya.

Rapat kerja ini turut dihadiri Forkopimda Kalbar/yang mewakili, Ketua Umum KONI Provinsi Kalbar, H. Fachrudin D.Siregar, Ketua Umum KONI Se-Kalbar, Perwakilan dari direktur POLNEP, Perwakilan Rektor UNTAN, perwakilan Rektor IAIN, perwakilan Rektor Univ. Panca Bhakti, Rektor IKIP PGRI.(adpim)

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022.

PONTIANAK -  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., sekaligus memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Aula Garuda Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Pemprov Kalbar, Selasa (28/2/2023).

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022.

RUPS tersebut, turut dihadiri Komisaris Utama Bank Kalbar Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H., Komisaris Bank Kalbar, Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A., Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., beserta jajarannya dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.(wnd)

Gubernur Sutarmidji Sebut Indikator IDM Solusi Peningkatan IPM

Redaksi    Senin, Februari 27, 2023    Comment   

Gubernur Sutarmidji Sebut Indikator IDM Solusi Peningkatan IPM

Gubernur Sutarmidji Sebut Indikator IDM Solusi Peningkatan IPM. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan serta mengevaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah strategis untuk menyusun Rencana Aksi Peningkatan IPM Provinsi Kalbar Tahun 2023-2025.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan sambutan dalam kegiatan yang turut dihadiri Deputy Activity Director USAID ERAT, Luce Bulosan, dan Bupati/Walikota se-Kalbar serta Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Senin (27/2/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur mengatakan untuk kedepannya target IPM Provinsi Kalbar bisa mencapai angka 69,5%. Untuk diketahui IPM Provinsi Kalbar pada Tahun 2022 di angka 68,63%. Guna mendorong kenaikan IPM diperlukan langkah dengan menggunakan 54 Indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Gubernur Sutarmidji Sebut Indikator IDM Solusi Peningkatan IPM. (Adpim Pemprov Kalbar)

"Kalau desa sudah baik semua, sehingga tidak ada Desa Tertinggal dan Berkembang itu semuanya bakal bagus.  Karena hampir semua indikator IPM itu ada irisan dari indikator IDM. Dalam indikator IDM, Pemerintah Kabupaten /Kota maupun Perangkat Desa setempat akan mengetahui sektor apa yang menjadi kelemahan di desa mereka," terang Sutarmidji.

Dirinya mengungkapkan misalnya pada sektor ekonomi atau perbankan seperti KUR, akses kredit, ini lebih banyak dimasyarakatkan ke UMKM, bukan untuk pemodal besar.

"Jika di sektor pendidikan,  tugas provinsi  menghitung harapan lamanya belajar. Ini hampir semuanya sudah diatas 9 tahun. Bahkan sudah ada yang diatas 13 tahun, artinya tugas Provinsi berjalan dengan baik,  karena SMA/SMK sudah sampai ke situ. Jangan sampai ada yang masih dibawah itu," jelas Gubernur.

Selanjutnya orang nomor satu di Kalbar ini juga meminta kepada Bupati/Walikota untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, serta menyusun program yang sejalan dengan indikator - indikator IDM.

Gubernur Sutarmidji Sebut Indikator IDM Solusi Peningkatan IPM.

"Saya minta seluruh Pemda berkoordinasi semua hal dengan BPS, karena Pemerintah Pusat segala bantuan dalam bentuk apapun tetap berpedoman pada Data Statistik. Biarpun kita bilang data kita begini begitu, itu tetap Data Statistik yang dilihat. Untuk Program harus menyangkut indikator, kalau capaiannya tidak ada di indikator IDM tersebut, programnya tidak akan nyambung," pintanya.

Pada kesempatan ini Gubernur Sutarmidji juga menyerahkan buku Percepatan dalam Pencapaian IPM.

"Buku ini untuk rencana dan capaian yang disusun oleh tim Bappeda, tim percepatan penanganan IPM. Dalam buku ini ada petunjuk program untuk apa dan apa yang akan dikerjakan," tutupnya. (wnd)

Optimalisasi Program PSR Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Redaksi    Senin, Februari 27, 2023    Comment   

Optimalisasi Program PSR Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park. (Adpim Pemprov Kalbar)

JAKARTA - Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Senin (27/2/2023).

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengambil tema 'Optimisme Pembangunan Perkebunan 2023, Akselerasi Pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat'.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya, memastikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunya. Demikian disampaikannya saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

“Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujar Syahrul Yasin Limpo.

Lanjutnya, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

“Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat,” katanya.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Diantaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

“Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua,” terangnya.

Namun demikian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi Pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

“Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalbar mengutarakan bahwa di Provinsi Kalbar sendiri saat ini sudah ada PSR yaitu di Kabupaten Landak, meskipun demikian untuk target PSR tersebut masih belum maksimal dikarenakan berbagai kendala administrasi.

"Jadi penekanan dirjen perkebunan tadi pertama regulasi administrasi yang masih berbelit-belit supaya disederhanakan, sehingga para petani masih susah dalam PSR," ungkap Wagub Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Lanjutnya, untuk pelaksanaan PSR Provinsi Kalbar pada tahun 2022 yang lalu berdasarkan data yang diterimanya bahwa jumlah penanaman PSR yaitu sekitar 12.885,73 Hektar di delapan kabupaten yang ada di Provinsi Kalbar.

"Untuk kelembagaan kelompok tani sekitar 112 lembaga kop/koptan dengan jumlah pekebun sekitar 7.265 orang dan chipping sekitar 14.330,51 hektar serta yang belum tanam kita perkirakan sekitar 3,813 hektar lebih. Kita usahakan untuk semuanya dilakukan PSR," katanya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero S.P., M.Si., menambahkan bahwa ada beberapa kendala dalam program PSR diantara kurangnya tenaga pemetaan (GIS) di kabupaten baik di tingkat kelembagaan maupun dinas kabupaten dan usulan wajib dilengkapi telaahan kawasan hutan dan kawasan gambut lindung dari unit Kemenlhk serta telaahan HGU dari ATR/BPN.

"Tak hanya itu saja, masih kurang pelaporan realisasi dari kelembagaan dan kabupaten secara berjenjang baik secara tertulis maupun online dan kurangnya benih kelapa sawit bersertifikat untuk penanaman PSR dan pengawasan benih di lapangan. Serta diperlukan bantuan pendamping dan bimtek dari perusahaan mitra terkait pembinaan kelembagaan," pungkasnya. (aws)

Hadiri Milad Ke 6 POM Kalbar, Ini Harapan Sekda Harisson

Redaksi    Senin, Februari 27, 2023    Comment   

Hadiri Milad Ke 6 POM Kalbar, Ini Harapan Sekda Harisson

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar)

Pontianak, Kalbar - Acara Malam Syukuran Milad Ke-6 Persatuan Orang Melayu (POM) Kalimantan Barat Tahun 2023 dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.

Acara tersebut berlangsung di Taman Speeda Kawasan Universitas Tanjungpura Jalan Ahmad Yani Pontianak, Minggu malam (26/2/2023).

Hal itu merupakan inisiasi dari organisasi POM Kalbar untuk mewadahi, semangat persatuan dan kesatuan orang melayu, dalam menjaga marwah adat budaya melayu serta tetap menjaga kerukunan dan kemajemukan antar etnis yang ada di Kalbar.

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan selaku pribadi, saya mengucapkan selamat Milad yang ke-6 kepada Keluarga Besar Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat. POM Kalimantan Barat diharapkan peka dengan keadaan sekitar, turut serta menjaga kerukunan, dan berkontribusi dalam pembangunan Kalbar yang lebih maju dan sejahtera", tutur Harisson.

Acara Malam Syukuran Milad Ke-6 Persatuan Orang Melayu (POM) Kalimantan Barat Tahun 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)

Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat, merupakan organisasi bentukan Persatuan Mahasiswa Melayu Kalbar (PMM) awal tahun 2017, yang beranggotakan sebagian para alumni dari berbagai perguruan tinggi. 

Organisasi ini menghimpun Orang Melayu dari semua kalangan, usia, gender dan strata. Misi dan tujuannya adalah mengangkat dan melestarikan Budaya Melayu di Kalbar serta memperjuangkan Marwah Melayu sekaligus sebagai Benteng Islam di Kalbar.

"Pemerintah berharap agar POM Kalimantan Barat menjadi penggerak terdepan bersama Pemerintah dan unsur masyarakat lainnya, dalam upaya menciptakan dan memelihara kerukunan dan keharmonisan antar suku. Sebab hal ini adalah modal utama dalam membangun kalbar. 

Bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang jika antar anggota masyarakat tidak rukun", terangnya.

Untuk itu dirinya mengingatkan perlu andil semua pihak termasuk POM Kalimantan Barat dalam menciptakan dan memelihara kerukunan serta keharmonisan antar suku dan kehidupan sosial di Kalimantan Barat, sebagai bentuk komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk untuk mewujudkan pembangunan daerah. 

"Saya berharap POM Kalbar tetap eksis dan mampu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk kemajuan pembangunan daerah, serta dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi organisasi dan lembaga lainnya dalam mewujudkan visi dan misi untuk pembangunan masyarakat dan Negara", ungkap Harisson sembari menutup pidatonya di hadapan para puak melayu yang meramaikan acara tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri Kadisporapar Kota Pontianak Sy. Rizal, S.Sos., Ketua DPP POM Kalbar Agus Setiadi, S.E., beserta panitia dan pengurus DPP POM Kalimantan Barat.

Oleh: Adpim Pemprov Kalbar

Editor: Yakop

Semarak Perayaan Tahun Pertama IWAPI Kabupaten Kubu Raya

Redaksi    Senin, Februari 27, 2023    Comment   

Semarak Perayaan Tahun Pertama IWAPI Kabupaten Kubu Raya

Semarak Perayaan Tahun Pertama IWAPI Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar)

Kubu Raya, Kalbar - Acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Kubu Raya dengan diawali Perlombaan Peragaan Busana duet Ibu dan Anak.

Acara HUT IWAPI dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK, M.Si yang berlangsung di pelataran Gaia Mall Kubu raya, Sabtu (25/02/2023). 

IWAPI ini merupakan wadah bagi pengusaha perempuan di Indonesia dengan misi menjadikan perempuan Indonesia mandiri secara ekonomi dan visi menjadikan IWAPI sebagai Organisasi Perempuan terbaik dan terbesar di tingkat Nasional dan Internasional. 

Pada tanggal 10 Februari 2023, IWAPI genap berusia 48 tahun, dimana untuk DPD IWAPI Kalimantan Barat sudah memiliki 10 DPC IWAPI Kabupaten/Kota dan sudah memiliki Dewan Pengurus Ranting sebanyak 13,  dari  Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah dengan anggota 800 perempuan yang 98% adalah UMKM.

Dalam laporannya, Ketua DPC IWAPI Kubu Raya, Fenty Noverita menjelaskan bahwa telah satu tahun menjadi Pengurus IWAPI Kubu Raya, dan hari ini dilaksanakan Ulang Tahun yang Pertama.

"Dalam rangkaian ulang tahun ini Kami sudah melaksanakan beberapa lomba yaitu, Lomba Fashion Show, lomba mewarnai, lomba menghias bekal, dan lomba tari pesan mendunia ciptaan Bupati Kubu Raya, Pelaksanaan Acara Workshop Entrepreneurship Muda  yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari lalu di Aula Garuda Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kalbar, dan pada hari ini Puncak Acara Ulang Tahun yang dirangkai dengan UMKM Award IWAPI Kubu Raya, dan terakhir akan melakukan Kunjungan Stunting di lima Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya," terangnya.

Pada kesempatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada organisasi DPC IWAPI Kabupaten Kubu Raya yang telah berinisiatif menggairahkan dunia usaha pasca Pemberhentian, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tanggal,  30 Desember 2022. 

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung prakarsa penyelenggaraan Workshop Entrepreneurship Muda yang bertajuk Kubu Raya Menanjak, dan UMKM serta kegiatan IWAPI semacam ini, agar mengurangi kekhawatiran Rakyat Kalimantan Barat terhadap kesulitan ekonomi yang sedang melanda dunia", ungkap Asisten II Sekda Prov. Kalbar. 

Dirinya juga mengapresiasi DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Barat dan DPC IWAPI Kabupaten Kubu Raya yang fokus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM di Kalimantan Barat agar para pelaku usaha bertumbuh kembang, maju dan berkembang kinerjanya di Provinsi Kalimantan Barat. 

"Pemerintah Daerah akan terus mendorong dalam rangka terciptanya lapangan kerja dan ketahanan ekonomi di daerah khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM di Provinsi Kalimantan Barat guna membentuk sumbangsih dan signifikan bagi peningkatan produk domestik bruto. Selamat kepada seluruh penyelenggara kegiatan dan para peserta lomba dan Workshop Entrepreneurship Muda yang diprakarsai DPC IWAPI Kabupaten Kubu Raya,  teruslah berkarya dan berinovasi bagi pertumbuhan ekonomi dan gairah berusaha di Kalimantan Barat, Semoga Perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat semakin maju dan bertumbuh kembang", tutup Ignasius.. 

Sementara itu Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, R.S.M. Al Amin, B.A., S.E.,M.E,, mengungkapkan bahwa Kami dari Bank Kalbar ikut berpartisipasi mendukung kegiatan IWAPI Kubu Raya.

"Kami berharap tidak hanya sampai disini saja, baik IWAPI Kubu Raya dan Lainnya kita bisa berkolaborasi dan bersinergi, baik pengurus, anggota maupun binaannya", harapnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Kubu Raya, H.Muda Mahendrawan, S.H, M.Kn mengungkapkan bahwa sangat terkesan dan apresiasi atas transformasi yang dilakukan oleh IWAPI, menghadirkan dan melahirkan dari Perempuan yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, dan yang kurang bahagia menjadi bahagia karena semuanya itu yang paling utama karena semua ukurannya adalah kebahagiaan.

"Sehingga kami berterima kasih kepada seluruh pengurus IWAPI yang terus memberikan ide-ide dan gagasan kepada semua elemen dan stakeholder yang lain."

"Saya juga berharap dengan organisasi IWAPI yang sudah puluhan tahun hadir di Republik Indonesia ini dan mudah-mudahan dari Kubu Raya ini akan melahirkan pengusaha - pengusaha perempuan yang mendunia yang membawa dampak langsung pada pengurangan pengangguran dan itu semua akan membahagiakan bagi generasi anak-anak kita termasuk industri pariwisata, industri ekonomi kreatif yang dihadirkan dalam HUT IWAPI ini banyak sekali memberi peluang pada anak-anak muda kita", tuturnya.

Tak lupa Wakil Ketua I DPD IWAPI Kalimantan Barat, Nanik Sawitri H, S.E, M.H, juga mengapresiasi kinerja DPC IWAPI Kubu Raya, walaupun masih berusia sangat muda, namun kinerjanya sudah berlari, telah banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya berkat bimbingan dan binaan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

"Terima kasih  kami sampaikan kepada  Bapak Bupati maupun Ketua GOW yang terus mensupport kegiatan-kegiatan IWAPI Kubu Raya," katanya.

Acara Puncak HUT IWAPI Kabupaten Kubu Raya yang Pertama tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya, Norasati A. Rani, Perwakilan dari DPC IWAPI Kabupaten / Kota se- Kalimantan Barat beserta Pengurus dan Jajarannya, Perwakilan Organisasi Wanita Seperti Ketua GOW Kabupaten Kubu Raya, Atzeby Yatu Lensi, Perwakilan dari Wanita Bhayangkari Kabupaten Kubu Raya, Perwakilan Ketua Persit Kabupaten Kubu Raya, Direksi GAIA Mall, hingga para peserta Lomba dan Para Undangan yang hadir. (Sma)

Sekda Harisson Buka Festival Budaya Bugis Mempawah Tahun 2023

Redaksi    Minggu, Februari 26, 2023    Comment   

Sekda Harisson Buka Festival Budaya Bugis Mempawah Tahun 2023

Sekda Harisson Buka Festival Budaya Bugis Mempawah Tahun 2023.

JUNGKAT, MEMPAWAH - Kebudayaan memiliki nilai yang paling  mendasar dan penting serta strategis dalam konteks membangun manusia seutuhnya sebagai pembinaan karakter, pembinaan hasil ideasional, hasil kreativitas dan menumbuhkan secara berterusan ide-ide cemerlang berangkat dari kebudayaan, milik bangsa. 

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Misi Pembangunan Daerah, yaitu menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan keragaman budaya serta memanfaatkan kreativitas budaya sebagai jati diri, dan daya tarik untuk kepentingan seni budaya, wisata dan potensi strategis yang menarik lainnya.

Sekda Harisson Buka Festival Budaya Bugis Mempawah Tahun 2023.

"Diharapkan  kegiatan ini  bukan sekedar seremonial tetapi menggambarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang wajib dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi", ucap Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka acara Festival Wisata Budaya Bugis 2023 yang digelar di Halaman Kantor Camat Jungkat, Jumat malam (24/2/2023).

Festival Wisata Budaya Bugis 2023 di gelar Forum Komunikasi Orang Bugis Kabupaten mempawah ini merupakan upaya untuk mempertahankan tradisi budaya agar tetap terjaga pada generasi penerus bangsa.

Sekda Harisson Buka Festival Budaya Bugis Mempawah Tahun 2023.

Melalui momentum festival budaya ini diharapkan menjadi salah satu cara yang baik untuk mempromosikan budaya yang merupakan  media untuk mengangkat tradisi dan membangkitkan kembali para pelaku ekonomi kreatif yang dipusatkan di Kantor Camat Jungkat.

"Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada masyarakat, Panitia pelaksana, para donatur dan aparatur pemerintah dengan segala ketulusannya telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini", tutur Harisson mengakhiri sambutannya.

Sekda Harisson Buka Festival Budaya Bugis Mempawah Tahun 2023.

Pada kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar Windy Prihastari, S.STP., M.Si., para pengurus Forum Komunikasi Orang Bugis Kabupaten Mempawah dan masyarakat yang antusias menyaksikan Festival tersebut.(adpim)

Pemprov Kalbar Dorong Percepatan Pembangunan Segala Aspek Wilayah Singbebas Mewah

Redaksi    Minggu, Februari 26, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar Dorong Percepatan Pembangunan Segala Aspek Wilayah Singbebas Mewah

Pemprov Kalbar Dorong Percepatan Pembangunan Segala Aspek Wilayah Singbebas Mewah. (Adpim Pemprov Kalbar)

SINGKAWANG KALBAR - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr. Harisson M.Kes., mewakili Gubernur Kalbar menghadiri Seminar Regional Pembangunan Perekonomian Berbasis Kawasan Strategis, di Grand Ballroom Swiss-Belhotel, Kota Singkawang, Sabtu (25/2/2023).

Dalam sambutannya, Sekda Prov Kalbar mengapresiasi atas terselenggaranya Seminar Regional tersebut, dimana Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung segala bentuk kerja sama daerah, khususnya terkait percepatan pembangunan regional sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

Pemprov Kalbar Dorong Percepatan Pembangunan Segala Aspek Wilayah Singbebas Mewah. 

Lanjutnya, berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar pada Tahun 2022 mencapai 68,63. Secara regional, capaian IPM Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang lebih baik dari capaian IPM Provinsi Kalbar.

Sebaliknya, IPM Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah berada di bawah capaian.

"Dari aspek pertumbuhan IPM Tahun 2020 sampai 2022 Kabupaten Mempawah 1,2 point, lebih baik dari pertumbuhan IPM Provinsi Kalbar sebesar 0,97 point. Kota Singkawang sebesar 0,95 point, Kabupaten Sambas 0,92 point dan Kabupaten Bengkayang sebesar 0,87 point," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, dirinya memaparkan bahwa berdasarkan komponen pembentuk IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bengkayang lebih baik daripada AHH Provinsi Kalbar. 

Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata lama sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Pertahun (PPP) Kota Singkawang lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalbar dan 3 daerah lainnya.

Sekda Provinsi Kalbar, Harisson. Pemprov Kalbar Dorong Percepatan Pembangunan Segala Aspek Wilayah Singbebas Mewah. 

"Berdasarkan Identifikasi Daya Saing Kawasan SINGBEBAS MEWAH, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai pendorong pembangunan regional," tambahnya.

Selain itu pintu ekspor yang telah siap seperti pelabuhan Kijing atau Tanjungpura, Pelabuhan Sintete, PLBN Aruk dan PLBN Jagoi Babang. Ia berharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

"Selain itu layanan pendidikan berupa Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta yang terdapat pada masing-masing daerah seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM setempat serta menjadi mitra Pemerintah baik Kabupaten atau Kota," tegasnya.

Dirinya juga menyampaikan beberapa arahan dari Gubernur Kalbar,  dalam sambutannya untuk perlu ditingkatkan lebih baik yaitu Kabupaten Sambas untuk segera meningkatkan produktivitas pertanian dan akselerasi kawasan industri Semparuk melalui peningkatan kualitas SDM.

Sedangkan untuk Kabupaten Bengkayang untuk segera melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan komoditi/produk bernilai tambah tinggi seperti tengkawang, kriya bidai dan jasa lingkungan seperti ekowisata dan air bersih, serta peningkatan IDM dan meningkatkan pelaksanaan kejar paket A,B dan C.

Untuk Kabupaten Mempawah, Sekda Harisson berpesan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah meningkatkan Pembangunan ekonomi inklusif, percepatan pembangunan layanan air bersih dan jalan bebas hambatan, percepatan revisi RT/ RW Kabupaten, percepatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kijing dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sungai Kunyit.

"Untuk Kota Singkawang percepatan bandara Singkawang, penanganan banjir perkotaan, Penataan destinasi dan atraksi wisata seperti Kota Pusaka Singkawang dan Wisata Bahari hingga pengembangan creative city," tambahnya.

Pemprov Kalbar Dorong Percepatan Pembangunan Segala Aspek Wilayah Singbebas Mewah. 

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Singkawang Dalam Kerjasama Pembangunan Ekonomi Singkawang, Bengkayang, Sambas dan Mempawah, yang dilakukan para perwakilan Kepala Daerah empat Kabupaten sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi utara Kalbar dapat terwujud dengan ketersediaan potensi sumber daya, keunggulan daerah dan geostrategis melalui keterpaduan perencanaan dan program pembangunan berbasis kawasan. (aws)

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution

Redaksi    Sabtu, Februari 25, 2023    Comment   

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution. (Adpim Pemprov Kalbar)

BALIKPAPAN, KALTIM - Mewakili Gubernur Kalbar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten I Sekda Kalbar), Dra. Linda Purnama, M.Si., menghadiri Rakernas APPSI pada sidang lanjutan dengan bertemakan  "Pengesahan Program Kerja APPSI Tahun 2023 dan Pendayagunaan Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" di Novotel Hotel Balikpapan, Jum'at (24/2/2023),

Salah satu narasumber dalam sidang ini yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas membahas seputar permasalahan tenaga non-ASN atau karyawan honorer.

"Sesuai arahan Presiden kepada kami, untuk menginstruksikan atau memikirkan sejumlah opsi terbaik bagi tenaga honorer oleh Pemerintah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Bahas Honorer, Menpan RB Siapkan Rumus Win Win Solution.

Pemerintah saat ini sedang menyusun skenario terbaik dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga non-ASN yang rencananya akan dihapus pada tanggal 28 November 2023 ini.

"Dulu (tahun 2018) sisa tenaga honorer sekitar 444.687 orang makanya kami melakukan pendataan, ternyata setelah didata melebihi jumlah tersebut dikarenakan kebutuhan dan perkembangan lain-lain muncullah 2,3 juta non-ASN tapi yang menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) hanya 1,8 juta. Insya Allah sudah kita rumuskan jalan tengah untuk mengatasi ini dan nanti akan kami laporkan ke Bapak Presiden," jelasnya di depan para peserta Rakernas APPSI.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekda Kalbar menanggapi tema sidang terkait tenaga honorer yang mana dikatakan kembali bahwa Pemerintah akan berusaha keras memikirkan sejumlah opsi terbaik kedepannya.

"Tadi saya sempat tanyakan kepada Bapak Menpan RB tadi untuk tenaga honorer non-guru dan non-tenaga kesehatan akan tetap dipikirkan oleh pihak Kemenpan RB sehingga tidak ada yang diputuskan hubungan kerja," terang Linda Purnama.

Selain itu, Asisten I Sekda Kalbar juga menyampaikan bahwa di Bulan November 2023 ini, Pemerintah Provinsi Kalbar akan menjadi tuan rumah dalam pagelaran Rakernas APPSI.

"Jadi nanti di bulan November tahun ini, kita (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan menjadi tuan rumah dalam Pra Rakernas APPSI, nanti akan kita bahas perencanaannya agar semuanya berjalan dengan lancar," tutupnya.(wnd)