Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat

Redaksi    Senin, Maret 25, 2024    Comment   

Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat

Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat.

LANDAK - Bupati Petahana Karolin Margret Natasa resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon bupati landak periode 2025-2030 ke Partai Demokrat  yang bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Landak, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, senin (25/03/24).

Karolin datang ke Kantor DPC Partai Demokrat dengan didampingi jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Landak dan diterima langsung Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Landak Aris Ismail bersama jajaran pengurus Partai Demokrat Kabupaten Landak.

"Kami datang secara khusus menanggapi pengumuman dari teman-teman Partai Demokrat bahwa telah dibuka pendaftaran untuk calon kepala daerah di Kabupaten Landak. Besar harapan kami agar niat baik kami ini bisa tersambung dengan teman-teman Partai Demokrat," ucap Karolin saat memberikan sambutan pada saat pendaftaran ke Partai Demokrat.

Karolin Resmi Daftar Calon Bupati Landak Ke Partai Demokrat.

Karolin yang menjabat sebagai Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Barat menerangkan bahwa dirinya juga akan mengikuti mekanisme serta aturan yang ada terkait pencalonan Bupati Landak dari Partai Demokrat.

"Kami juga sangat memahami tentu ada aturan internal partai yang harus kita jalani bersama, dan nanti juga akan berproses di setiap tingkatan sampai nanti dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPP partai. Karena kita dengan teman-teman Demokrat sudah kenal lama dan sudah sering bersilaturahmi juga sehingga kita bisa bersama-sama sejalan untuk membangun Kabupaten Landak dimasa yang akan datang," terang Karolin.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aris Ismail mengatakan bahwa Partai Demokrat telah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati landak tahun 2024 periode masa Bhakti 2025-2030 sejak 21 Maret hingga 27 Maret 2024 untuk seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan, dan segenap putra putri terbaik Kabupaten Landak.

"Untuk yang mendaftar dan mengembalikan berkas sampai saat ini baru Ibu Karolin yang pertama, tetapi untuk yang mengambil berkas banyak dan kita akan tunggu sampai penutupan pendaftaran nanti, setelah itu berkas pendaftaran tersebut akan kita serahkan ke DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat," ungkap Aris.

Berikut Sosok Figur Digadang-gadang di Pilkada Sekadau Tahun 2024

Redaksi    Selasa, Maret 12, 2024    Comment   

Berikut Sosok Figur Digadang-gadang di Pilkada Sekadau Tahun 2024

Berikut Sosok Figur Digadang-gadang di Pilkada Sekadau Tahun 2024. (Gambar Ilustrasi)

SEKADAU - Suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2024. Untuk jadwal pemungutan suara pada 27 November 2024. Saat ini tahapan Pilkada baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah dimulai pihak penyelenggara pemilu.

Masyarakat di Kabupaten Sekadau sudah mulai menimang masing-masing figur atau kandidat dalam bursa pesta demokrasi lima tahunan itu. Meski endingnya perahu atau partai politik yang mengusung, namun rekam jejak figur menjadi penilaian dalam elektabilitas di masyarakat. Berikut ulasan singkat tentang sosok figur di Kabupaten Sekadau.

Politisi

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Aron, SH.

Aron, petahana saat ini menjabat Bupati Sekadau yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau. Sepak terjang Aron didunia politik sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau tiga periode dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar satu periode sebelum maju di Pilkada 2020 lalu.

Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sekadau, Subandrio.

Subandrio, petahana saat ini menjabat Wakil Bupati Sekadau yang juga Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sekadau. Sepak terjang Suban ini dalam pemetaan politik di Bumi Lawang Kuari tidak diragukan, ia pernah menjabat Ketua KPU Sekadau, dan sebelum maju di Pilkada 2020, ia sebagai anggota DPRD Sekadau dua periode.

Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, Handi.

Handi, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Sekadau dan saat pemilihan legislatif 2024 dari dapil Sekadau II peraih suara figur terbanyak 6.925.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau, Aloysius.

Aloysius, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau, Wakil Bupati Sekadau periode 2016 – 2021 dan saat Pilkada 2020 menjadi rival pasangan Aron-Suban. Aloysius politisi senior ini sudah malang melintang di dunia politik, beberapa periode menjabat anggota DPRD Sekadau dan pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Kalbar. Pada Pileg 2024, Aloysius kembali maju caleg DPRD Provinsi Kalbar dari PDIP dan hasil perolehan suara KPU Kalbar dipastikan kembali lolos menjadi wakil rakyat.

Politisi dari PDI Perjuangan, Musa.

Musa, politisi dari PDI Perjuangan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar. Sebelum menjadi anggota DPRD Kalbar, Musa merupakan anggota DPRD Sekadau dua periode. Pada Pileg 2024 juga kembali maju sebagai caleg dari Dapil Kalbar 6 (Sanggau-Sekadau).

Herman A Bakar, politisi dari PAN Kabupaten Sekadau.

Herman A Bakar, politisi dari PAN ini menjabat anggota DPRD Sekadau dua periode dan pada Pileg 2024 kembali lolos jika dilihat dari hasil rekapitulasi Pleno KPU Sekadau. Herman juga aktif di organisasi salah satunya sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Sekadau.

Ketua Umum Perkumpulan Ayoung Tao Ketungau dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno.

Paulus Subarno, beberapa periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau dan pada Pileg 2024 juga kembali lolos dari Partai Hanura. Politisi yang vokal ini juga aktif disejumlah organisasi diantaranya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ayoung Tao Ketungau dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sekadau.

Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Jefray Raja Tugam.

Jefray Raja Tugam, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau tiga periode yang juga menjabat Ketua DAD Kabupaten Sekadau. Karier dipolitik saat ini menjabat Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Sekadau.  Pada pileg 2024 kembali lolos terpilih DPRD Sekadau dari Dapil III.

Yuhilda Harahap.

Yuhilda Harahap, figur perempuan yang berkiprah di dunia politik di Kabupaten Sekadau. Tiga periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Sekadau, pada Pemilu 2024 maju di caleg DPRD Provinsi Kalbar dan berhasil meraih suara untuk menghantarkan kursi di parlemen dari Dapil Kalbar 6 (Sanggau-Sekadau).

Zainal atau yang dipanggil Ai Bong, legislator dari Partai Golkar Kabupaten Sekadau.

Zainal atau yang dipanggil Ai Bong, legislator dari Partai Golkar ini juga gencar juga digadang-gadang. Saat ini Ai Bong menjabat Wakil Ketua DPRD Sekadau periode 2019-2024. Pada Pileg 2024 ini kembali bertarung dan kembali lolos mewakil Partai berlambang pohon beringin dari Dapil Sekadau I.

Sekretaris DPC Partai Gerindara Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan.

Yodi Setiawan, politisi dari Dapil Sekadau III ini cukup vokal dalam membawa aspirasi masyarakat. Dua periode menjadi anggota DPRD Sekadau dan kembali lolos di periode ketiga pada Pileg 2024 ini. Yodi juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindara Kabupaten Sekadau.

Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau, Liri Muri.

Liri Muri, menjadi figur yang diperhitungan di Kabupaten Sekadau, saat ini menjabat anggota DPRD Sekadau dua periode. Liri juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau. Pria kelahiran 24 Juni 1981 itu juga aktif dibidang olahraga sepakbola, saat ini menjabat Manager PSSI Kabupaten Sekadau.

Ari Kurniawan Wiro.

Ari Kurniawan Wiro, politisi muda yang energik saat ini menjabat anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2019-2024 dan pada Pileg 2024 lalu kembali lolos diperiode kedua. Ari wakil rakyat yang cukup vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Abun Tono, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sekadau.

Abun Tono, Ketua DPC Partai Hanura sosok figur muda. Saat ini menjabat anggota DPRD Sekadau dua periode. Abun juga aktif di organisasi pergerakan, salah satunya menjabat Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Sekadau.

Ketua DPC Partai Perindo Kabupaten Sekadau, Hendro.

Hendro, siapa yang tidak kenal figur ini, dengan penampilan santai ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Perindo Kabupaten Sekadau. Bahkan partai besutan Hery Tanoe ini sebagai parpol baru untuk di parlemen DPRD Sekadau pada Pileg 2019 berhasil meraih dua kursi. Pada pileg 2024 ini masih bertahan peroleh dua kursi di DPRD Sekadau. Hendro juga pernah menjadi Ketua Bawaslu di kabupaten Sintang pada 2007 dan untuk organisasi ia Ketua Gapensi Sekadau dua periode hingga saat ini.

Birokrat

Kalangan birokrat juga banyak figur berpotensi misalnya Mohammad Isa saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau. Kemudian Heri Handoko saat ini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sekadau.

Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak (BPRP) Kabupaten Sekadau, Fasipikus Iwan Karantika.

Fasipikus Iwan Karantika sosok birokrat yang pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau dan saat ini sebagai Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak (BPRP) Kabupaten Sekadau.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Hermansyah.

Hermansyah, saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. Herman sebelumnya juga menjabat Camat Belitang. Sandae sosok birokrat senior saat ini aktif menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.

Ketua Pakomoa'an Binua Kanayatn Sekadau, Fransisco Wardianus alias Mejeng.

Fransisco Wardianus alias Mejeng, sosok muda ini cukup lincah, saat ini menjabat Sekretaris Kecamatan Sekadau Hulu. Mejeng juga aktif disejumlah organisasi berbasis massa diantaranya sebagai Ketua Pakomoa'an Binua Kanayatn Sekadau dua periode. Mejang juga sebagai Ketua Perbakin Sekadau dan Sekretaris KONI Kabupaten Sekadau.

Tokoh Masyarakat

Bupati Sekadau Periode 2016 – 2021, Rupinus.

Rupinus, salah satu tokoh masyarakat yang pernah menjabat Wakil Bupati Periode 2010 – 2015 mendampingi Bupati Simon Petrus. Kemudian Rupinus kembali menjabat Bupati Sekadau Periode 2016 – 2021 sebelum menjadi kepala daerah, Rupinus adalah sosok birokrat dengan jabatan terakhir sebagai Camat Nanga Mahap.

Mulyadi M Yamin.

Mulyadi M Yamin, politisi kawakan, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau dan pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Kalbar lima periode yang sebelumnya juga pernah beberapa kali periode di DPRD Kabupaten Sanggau.

Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau, Syafi’ih Yanto.

Syafi’i Yanto, pensiunan ASN dengan jabatan terakhir sebagai Camat Sekadau Hilir. Saat ini aktif di organisasi berbasis massa, dua periode menjabat Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau. Ia juga saat ini menjabat Ketua PSSI Kabupaten Sekadau.

Isbianto, pensiunan ASN Pemkab Sekadau dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. Saat juga aktif di organisasi berbasis massa, yaitu sebagai Sekretaris DAD Kabupaten Sekadau selama dua periode.

Tohidin, figur muda sehari-hari sebagai pimpinan Pondok Pesantren di Belitang. Tohidin saat ini menjabat Ketua PCNU Kabupaten Sekadau. Ia juga pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Ali Daud, salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Sekadau, saat ini menjabat Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar Periode 2029-2024 dan juga pengurus MABM Provinsi Kalbar.

H. Djafar A Rahman, mantan birokrat dan pernah menjabat Plt Sekda Sekadau. Setelah purna tugas dari ASN aktif disejumlah yayasan dan organisasi, pernah menjabat Ketua BAZNAS Kabupaten Sekadau.

Kepala Desa Sungai Ringin, Abdul Hamid.

Abdul Hamid, saat ini aktif menjabat Kepala Desa Sungai Ringin dua periode dan pernah menjabat Ketua MABM Sekadau.

Ketua KONI Kabupaten Sekadau Periode 2022-2026 dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Sekadau, Sunardi.

Sunardi, pensiunan ASN di Kantor Camat Sekadau Hilir saat ini menjabat Ketua KONI Kabupaten Sekadau Periode 2022-2026 dan aktif disejumlah organisasi, pernah menjabat Ketua MABM Sekadau dan saat ini juga Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Sekadau.

A Rusmin Nuryadin, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau, pernah menjabat anggota PAW DPRD Kabupaten Sanggau. Saat ini aktif menjabat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sekadau Periode 2023-2028. Rusmin juga aktif disejumlah organisasi, pernah menjabat Ketua KONI Sekadau, Ketua KADIN dan saat ini Wakil Ketua MABM Sekadau serta Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Sekadau.

Jonveri, sosok muda yang aktif disejumlah organisasi salah satunya sebagai Ketua KNPI Kabupaten Sekadau, tokoh dari Belitang ini cukup lincah membangun relasi.

Bernardus Riyadi, tokoh muda yang saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Sekadau yang barusan menyelesaikan S2 di Ekonomi Untan Pontianak.

Muhamdi, mantan Kepala Desa Nanga Kiungkang, ini aktif organisasi berbasis massa diantaranya Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Sekadau dan Ketua Muhammadiyah Kecamatan Nanga Taman.

Pengusaha

Kalangan pengusaha juga menjadi figur yang diperhitungkan di Kabupaten Sekadau, diantaranya adalah Pensong, seorang pengusaha sukses yang ada di Jakarta asal Kabupaten Sekadau, beberapa kali ikut terjun dalam Pilkada di kabupaten Sekadau.

Rudi, seorang pengusaha di Kabupaten Sekadau yang juga mulai aktif terjun di politik. Pada Pemilu 2024 juga ikut mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari PAN.

Rasyid Anwar Jamil, seorang pengusaha di Belitang sosok figur yang aktif dalam organisasi keagamaan, ia saat ini menjabat Ketua PHBI Kecamatan Belitang.

Asmuni, seorang tokoh muda dari Belitang dan saat ini pengusaha di bidang media. Sejumlah organisasi juga aktif diantaranya menjabat Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Sekadau, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sekadau dan Wakil Ketua RAPI Sekadau. Saat ini dia sebagai CEO Borneo Group.

Sementara itu, Praktisi Komunikasi dan Politik Kalbar, Kundori, S.Sos.I, M.Sos mengatakan, sejumlah figur tersebut mempunyai peluang dan potensi dalam kancah bursa pemilihan kepala daerah. Pasalnya, sepak terjang masing-masing figur tidak diragukan dan mempunyai basis atau kantong-kantong massa.

“Semua punya peluang, karena mereka sebagai warga negara Indonesia yang punya hak dalam berpolitik dan demokrasi,” ujar Kundori alumni Magister Ilmu Politik Fisip Untan Pontianak ini.

Sehingga, partai politik yang dalam hal ini sebagai perahu dalam Pilkada pastinya akan melakukan survei elektabilitas masing-masing figur sebelum mementukan calon yang diusung dalam Pilkada 2024 nanti.

“Nah, jika dilihat hasil pemilu 2024 kursi di parlemen DPRD Sekadau sudah kelihatan partai politik yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi minimal 6 kursi,” kata Kundori, Ketua AMSI Kalbar ini.

Menurutnya, dari hasil pleno rekapitulasi KPU Sekadau pada Pemilu 2024, sudah bisa diprediksi partai politik yang berpotensi bisa mengusung calon kepala daerah sendiri mereka yang meraih 6 kursi. Sedangkan partai politik yang meraih 5, 4 dan 3 kursi di parlemen, otomatis harus berkoalisi untuk bisa penuh syarat yang ditentukan.

“Secara teori, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik peserta Pilkada adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pilkada untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali Kota,” pungkas Kundori, dosen tidak tetap di Prodi Komunikasi IAIN Pontianak ini.

Pemkab Sekadau dan KPU Teken Addendum NPHD untuk Penyelenggaraan Pilkada

Robiantinus Hermanto    Selasa, November 21, 2023    Comment   

Pemkab Sekadau dan KPU Teken Addendum NPHD untuk Penyelenggaraan Pilkada

Foto : Pemkab Sekadau dan KPU Teken Addendum NPHD untuk Penyelenggaraan Pilkada.

SEKADAU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sekadau menggelar penandatanganan addendum Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau di ruang rapat Wakil Bupati Sekadau, Jalan Merdeka Timur Pal 9, kompleks perkantoran bupati, Selasa, (21/11/2023).

Bupati Aron menyampaikan alokasi dana hibah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah dari APBD Kabupaten Sekadau tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp. 16.881.230.000. Dana ini akan dicairkan dalam dua tahap, yakni tahap tahun 2023 dan 2024.

Nilai ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri, dimana pada 12 September telah ditandatanganinya NPHD sebesar Rp. 500.000.000 dari APBD murni tahun 2023.

Dalam APBD perubahan, akan dialokasikan sebesar Rp. 4.600.000.000, sehingga total mencapai Rp. 5.100.000.000, sekitar 30% dari total NPHD.

Bupati Aron menekankan bahwa penandatanganan NPHD ini sebagai komitmen pemkab dalam mendukung penyelenggaraan pilkada serentak dengan harapan penggunaannya sesuai peraturan yang berlaku.

Saat menyampaikan pidato, beliau menegaskan harapannya untuk penyelenggaraan pilkada yang bersih, berintegritas, dan berkualitas. 

Aron juga menyerukan untuk menjaga situasi dan kondisi di daerah menjelang proses kampanye pada 28 November sebagai upaya untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, sangat mengapresiasi penandatanganan NPHD ini sebagai bentuk kesiapan pemda dalam menghadapi proses pilkada. 

Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap KPU dan jajarannya sejak awal untuk menjamin integritas dalam proses pilkada yang akan melibatkan semua elemen bangsa pada 14 Februari 2024 mendatang.

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024

Redaksi    Rabu, Februari 15, 2023    Comment   

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK – Bertempat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mengikuti webinar yang mengusung tema "Kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Mendukung Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) Serentak Tahun 2024", Rabu (15/2/2023).

Diselenggarakan secara daring dan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev., kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. 

Webinar Dalam Kesiapan Pemda dalam Mendukung Pendanaan Pilkada Serentak 2024. (Adpim Pemprov Kalbar)

Demi lancarnya pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, penyelenggaraan Pemilu, maka pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Berpedoman kepada Permendagri No.54 Tahun 2019 dan perubahannya, yakni Permendagri No.41 Tahun 2020, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera menyiapkan alokasi anggaran dukungan pendanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan,” ujar Dr. Horas Panjaitan menutup sambutan.

Beberapa Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut hadir mengikuti webinar ini. (wnd)

Nama Tokoh Asal Simpang Hilir ini Isyaratkan Maju Pilkada KKU 2024

Redaksi    Selasa, September 20, 2022    Comment   

Nama Tokoh Asal Simpang Hilir ini Isyaratkan Maju Pilkada KKU 2024

Rinto Arifarmuji (kiri), Muhammad Elma Kurniawan (Kanan). BorneoTribun/Muzahidin

BorneoTribun, Kayong Utara - Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kayong Utara bakal dilaksanakan serentak 2024. 

Meski gawai politik tersebut baru diselenggarakan kurang lebih 2 tahun lagi, nama-nama tokoh terutama asal kecamatan Simpang Hilir ini sudah mulai kirim sinyal ikut bertarung dan jadi buah bibir masyarakat Simpang Hilir. 

Alasannya, karena potensi menang terbuka luas lantaran nama incumbent, bupati Citra Duani dan wakil bupati Efendi Ahmad belum memastikan maju atau tidak. 

Meskipun diyakini diantara mereka akan saling berhadap-hadapan pada Pilkada 2024 karena sinyal pecah kongsi keduanya sudah nampak. 

Ditambah lagi Citra - Effendi akan kehilangan "panggung" karena sekitar bulan September tahun depan, mereka resmi tidak menjabat sebagai bupati dan wakil bupati lagi.

Dirangkum dari berbagai keterangan publik, berikut nama -nama asal Simpang Hilir yang berpotensi maju Pilkada Kayong Utara 2024. 

Berasal dari kalangan politisi, yakni:

1.  Abdul Samad ketua DPD partai Golkar Kayong Utara. 

2. Rinto Arifarmuji anggota DPRD fraksi Demokrat.

3. Asnawi ketua DPD partai Nasdem.

4. Muhammad Abas wakil ketua DPRD partai Hanura.

5. Haripin anggota DPRD partai PKB.

6. Muhammad Sani anggota DPRD partai PPP. 

Mewakili Masyarakat Sipil diantaranya:

1. Buyung seorang pengusaha.

2. Amru Chanwari mantan anggota DPRD 2014-2019, pengusaha.

3. Bahrun, pengusaha, ketua Kadin KKU. 

4. Elma Kurniawan alias Wawan tokoh muda dan pengusaha sekaligus politisi.

5. Yang Mulia Gusti Hukma raja kerajaan Simpang. 

Menurut tokoh pemekaran wilayah KKU asal Simpang Hilir, Abdul Rani mengatakan, stok publik figur asal Simpang Hilir yang berkompeten maju Pilkada 2024 cukup banyak dan pantas untuk di usung. 

"Tinggal mereka lagi dan publik yang menilai apakah mereka pantas atau tidak untuk dipilih. Baik dari kalangan politisi ataupun pengusaha kita punya," ujarnya, Senin (19/09/22). 

Pak Long Derani nama panggilan tokoh tersebut melanjutkan, nama-nama tersebut punya pengalaman dan kompetensi di bidangnya. 

Mereka bukan hanya asal maju, tetapi diyakini mampu membawa perubahan bagi daerah dan terlebih mereka putra daerah asli Kayong Utara. 

"Saya rasa kita jenuh dengan keadaan daerah kita ini yang kemajuanya lambat. Maka kita mencoba tawarkan dengan calon pemimpin berasal dari orang yang betul-betul mengenal daerah sendiri dan dikenal masyarakat," katanya. 

Demokrat Gadang-gadang Nama Rinto Arifarmuji dan Elma Kurniawan dari Simpang Hilir. 

Ketua DPC partai Demokrat Sarnawi menyebutkan, partainya tidak kekurangan kader jika dipercaya masyarakat menjadi pemenang pada Pileg 2024 terutama asal wilayah Simpang Hilir.

Meski Rinto Arifarmuji memproklamirkan diri tidak bersedia maju menjadi Caleg 2024, Dia bersedia jika partainya merekomendasikan dirinya maju Pilkada KKU. 

"Saya mungkin tidak nyalon Pileg lagi. Tapi jika ada perintah partai dan potensi menang ada, maka saya bersedia saja," ujar Rinto saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Juga demikian dengan Elma Kurniawan, sebagai kader dan pemegang KTA Demokrat, Ia juga menyatakan kesediaannya. "Siap jika partai mengamanahkan ke saya," kata Wawan nama panggilan akrab lelaki necis ini. 

Jika dilihat catatan hasil pemilu 2019, partai Demokrat menjadi pemimpin di DPRD setempat kemudian diikuti Golkar dan Hanura.

Tokoh partai Golkar dan partai Hanura yakni Abdul Samad dan Muhammad Abas berasal dari kecamatan Simpang Hilir. Jadi potensi mereka maju Pilkada sangat terbuka lebar. 

Sementara, PKS juga menjadi kuda hitam lantaran perolehan suara partainya di kecamatan Simpang Hilir cukup bagus dengan tokohnya Yulisman. 

Reporter: Muzahidin

Isu Pemilu Ditunda, Jokowi Tetapkan Tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Isu Pemilu Ditunda, Jokowi Tetapkan Tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Ratas mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

BorneoTribun Jakarta -- Presiden meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.

Hal itu dikatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/4/2022). 

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden.

Presiden juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.

“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Presiden pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.

“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya.

Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

(YK/FID/UN)

Demi Stabilitas Keamanan, Mendagri: Proses Pemilu & Pilkada 2024 Perlu Dipersingkat

Redaksi    Jumat, September 17, 2021    Comment   

Demi Stabilitas Keamanan, Mendagri: Proses Pemilu & Pilkada 2024 Perlu Dipersingkat

Demi Stabilitas Keamanan, Mendagri: Proses Pemilu & Pilkada 2024 Perlu Dipersingkat. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengusulkan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 dilaksanakan pada 21 Februari. Sedangkan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024.

Pemerintah, diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengusulkan agar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan April atau Mei 2024. Pemerintah setuju dengan jadwal pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh KPU.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan proses pemilihan umum presiden dan legisltif serta pemilihan kepala daerah serentak harus dilaksanakan dalam waktu singkat dan efisien.

Efisiensi ini, lanjut Tito, dibutuhkan karena prioritas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Karena itu, usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah waktu persiapan lima bulan menjadi 25 bulan, sehingga tahapan Pemilu sudah dimulai Januari 2022 akan berdampak kurang positif terhadap stabilitas politik dan keamanan.

"Akan terjadi polarisasi masyarakat di tingkat elite dan akar rumput yang dapat menghambat kelancaran program pembangunan pusat dan daerah, di tengah pandemi COVID-19 yang masih kita alami," kata Tito.

Durasi kampanye yang semula enam bulan juga akan dipersingkat menjadi 120 hari atau empat bulan. Sedangkan jadwal kampanye untuk Pilkada dipersingkat menjadi 60 hari dari 71 hari saat Pilkada 2020.

Pemerintah Setujui Usul KPU, Pilkada Serentak 27 November 2024

Tito mengatakan pemerintah setuju dengan jadwal yang diusulkan KPU bahwa pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilaksanakan pada 27 November. 

Namun pemerintah mengsulkan pemilihan presiden dan legislatif dilakukan pada April atau Mei 2024, bukan 21 Februari 2024.

Menurut Tito, pemerintah menolak usulan kenaikan anggaran yang terlalu besar untuk Pemilu 2024, yakni sebesar Rp 86 triliun dari Rp 27 triliun dana untuk Pemilu 2019 serta Rp 26 triliun anggaran untuk Pilkada 2024. 

Sebab negara sedang memusatkan perhatian pada penanganan pandemi COVID-19.

DPR Soroti Anggaran Pemilu

Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang menyoroti masalah anggaran. 

Dia menekankan semakin lama proses Pemilu 2024 maka semakin besar kebutuhan anggarannya.

Junimart mengusulkan kampanye dipersingkat menjadi tiga bulan saja.

Sebelumnya KPU mengusulkan enam bulan, sementara pemerintah mengajukan empat bulan.

"Karena kampanye ini kan, apalagi dalam masa pandemi (COVID-19) kan tidak bleh ada kerumunan, tidak boleh ke sana kemari. Cukup bagi-bagi saja. 

Seperti model kita sekarang, bagi sembako (sembilan kebutuhan bahan pokok). 

Itu model kita sekarang Pak menteri (Tito Karnavian)," ujar Junimart.

Untuk lama kampanye Pilkada serentak 2024, Junimart meminta 45 hari saja. Sedangkan KPU mengajukan 71 hari dan pemerintah mengusulkan 60 hari.

Menurut Luqman Hakim, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah harus menyediakan berapa pun kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 agar rakyat bisa menggunakan haknya dengan baik. 

Sebab pemilihan umum yang menjadi sarana untuk rakyat menggunakan kedaulatannya.

"Dari cara pandang seperti ini, maka pengaturan terhadap pemilu menurut saya tidak boleh diletakkan seolah-olah hanya sebagai subagenda dari perjalanan pemerintahan ini. Pemilu lah yang kemudian membentuk kekuasaan," tutur Luqman.

Luqman meminta penyelenggara Pemilu 2024 harus memikirkan betul jeda waktu antara penetapan hasil pemilu yang final dengan tahapan pilkada.

Luqman menekankan jeda waktu yang pendek akan memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PIlkada 2024 mengambil keputusan-keputusan yang instan dan transaksional. Pemenangnya cenderung akan bertindak korup.

Luqman juga meminta penyelenggara memberi kesempatan kepada calon independen dalam Pilkada 2024 untuk mempersiapkan diri secara baik.

Sebelum menutup rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat membacakan kesimpulan, yakni menyimpulkan keputusan akhir mengenai proses Pemilu 2024 akan dihasilkan awal Bulan depan. 

Dia menambahkan DPR, penyelenggara, dan pemerintah serius dalam mempersiapkan Pemilu 2024 karena itu merupakan perintah undang-undang. [fw/em]

VOA