Pemuda asal Hawaii Daur Ulang Untuk Bantu Mahasiswa Membayar SPP

Redaksi    Minggu, Agustus 22, 2021    Comment   

Pemuda asal Hawaii Daur Ulang Untuk Bantu Mahasiswa Membayar SPP

Pemuda asal Hawaii Daur Ulang Untuk Bantu Mahasiswa Membayar SPP. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Seorang pemuda asal Hawaii melakukan daur ulang untuk membantu para mahasiswa yang kesulitan membayar SPP mereka.

Pada awalnya, Genshu Price, melakukan daur ulang untuk kepentingannya sendiri. Ayah Price pernah mengatakan itu merupakan cara yang baik dalam menabung untuk membayar uang kuliahnya kelak.

"Ini gagasan ayah saya untuk mengumpulkan kaleng-kaleng dan botol minuman guna membayar uang kuliah saya nantinya. Lalu saya pikir, saya dapat membuatnya menjadi sesuatu yang lebih besar dan bahkan dapat membantu para pelajar Hawaii lainnya," kata Genshu Price, pelajar SMP asal Hau’ula, Hawaii.

Maka remaja ini pun memutuskan untuk meluncurkan prakarsa yang disebut Bottles4College.

"Kami ingin menciptakan suatu sistem di mana setidaknya, setiap tahun, kami dapat mengirim satu atau dua anak-anak dengan bea siswa penuh ke perguruan tinggi. Jadi itu akan memerlukan dua hingga empat juta kaleng dan botol minuman," katanya.

Dengan bantuan orang tuanya, dan kadang-kadang bantuan beberapa sukarelawan, Price mengumpulkan ratusan materi untuk didaur ulang setiap pekan.

Mereka kemudian memisah-misah dan memilih-milah sebelum mengantarkan hasilnya ke pusat daur ulang setempat. Di sana ia menerima uang dari hasil penukaran barang-barang yang didaur ulang itu.

"Ini benar-benar mengenai harapan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, biaya hidup di Hawaii sangat tinggi, COVID bahkan menambah kesulitan itu. Dan sebagai seorang anak Hawaii, saya memahami, maksud saya sebagai anak-anak yang juga tinggal di Hawaii, saya memahami bahwa perlu banyak uang untuk hidup dan tinggal di rumah juga makan setiap hari," papar Price.

"Saya ingin memberi jalan bagi para siswa yang mungkin tidak mampu, atau tidak dapat kuliah di perguruan tinggi dengan biaya sendiri," tambahnya.

Sementara itu, sang ibu, Maria Price mengatakan, "Ada begitu banyak hal yang ia pelajari dari pengalaman ini dan karena itu kami percaya bahwa ini adalah bagian dari pendidikannya.”

Melalui banyak tantangan dan kemunduran karena COVID, keluarganya melanjutkan pekerjaan ini dengan harapan baru untuk meluaskan kegiatan tersebut.

"Salah satu target kami adalah menyediakan tempat-tempat pengumpulan materi daur ulang publik di setiap sekolah negeri di Hawaii. Sekarang ini kami telah memiliki tempat di dua sekolah negeri di Hawaii, dan kami berharap untuk meluaskannya," kata Price.

"Dengan cara itu, kita akan memiliki tempat pengumpulan di setiap komunitas, di mana dengan cara itu, setiap komunitas dapat dan datang dan memberikan dukungan," paparnya.

Salah satu tempat tersebut adalah S.W. King Intermediate School, SMP tempat Price bersekolah, di mana mereka juga telah mengadakan acara-acara pengumpulan materi daur ulang secara besar-besaran.

"Kami belum cukup banyak mengumpulkannya. Seperti saya katakan, perlu 2 hingga 4 juta, banyak sekali, kaleng dan botol minuman. Jadi perlu banyak sekali untuk dapat mengirim seorang anak untuk kuliah di perguruan tinggi. Sekarang ini kami telah mengumpulkan lebih dari 100 ribu kaleng dan botol minuman, yang berat totalnya lebih dari 2,27 ton," ujar Price.

Ia menegaskan bahwa setiap botol, setiap kaleng minuman sangat berharga.

"Ini benar-benar menantang. Setiap kaleng, setiap botol, berarti. Satu demi satu kaleng, satu demi satu botol.” [uh/ab]

VOA

Potensi Cuan Dari Bisnis Digital Bagi Pelaku UMKM Kala Pandemi

Redaksi    Sabtu, Agustus 14, 2021    Comment   

Potensi Cuan Dari Bisnis Digital Bagi Pelaku UMKM Kala Pandemi

Perajin Anyaman di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Siap Mengirimkan Pesanan.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Jumat, 13 Agustus 2021, Pandemi menjadi pukulan telak bagi banyak pelaku usaha yang kehilangan omzet pendapatan akibat adanya pembatasan mobilitas para konsumen demi memutus penyebaran COVID-19. 

Pukulan sama juga pernah dirasakan oleh Emiliana, perempuan berusia 38 tahun, perajin anyaman bambu dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau adalah salah satu garda terdepan perlindungan hutan yang membantu memastikan ekosistem tetap terjaga supaya bambu bahan baku kerajinannya bisa selalu tersedia. 

Perajin Anyaman di Kabupaten Sitang, Kalimantan Barat.

Selama hampir satu tahun di awal pandemi, ibu dua orang anak yang sudah 10 tahun menjalani usaha kriya ini harus kehilangan pemasukan karena usahanya sangat bergantung pada wisatawan yang datang ke Sintang. 

Akan tetapi, pepatah ‘dari buntung jadi untung’ dirasakan langsung saat Emi dan ratusan perajin lain yang tergabung dalam Koperasi Jasa Menenun Mandiri (JMM) di kabupaten itu mulai berkenalan dengan dunia digital yang difasilitasi melalui kolaborasi asosiasi pemerintah daerah 

kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) bersama Krealogi oleh Du’anyam. 

Peralihan menuju pasar digital itu berbuah manis. Saat Lebaran tahun lalu, Koperasi JMM berhasil menerima pesanan 80 produk anyaman dengan omzet mencapai sekitar Rp15 juta. 

Pesanan itu masih mengalir hingga kini. Emi mengaku saat ini rata-rata pendapatannya dari menganyam mencapai Rp1 juta per bulannya. Lewat pelatihan ini, JMM juga belajar menggunakan sistem tata niaga digital untuk dapat mengelola pesanan koperasi secara berkelompok dengan lebih efisien dan mampu memastikan semua produk punya kualitas yang sama baiknya. 

“Sebelum pandemi, produk kami dibeli oleh wisatawan yang datang ke toko. Sejak pandemi, kondisinya berubah total, toko sangat sepi. Setelah memanfaatkan promosi lewat platform digital, pesanan bisa datang dan kami kerjakan secara berkelompok,” kata Emi. 

Sugiman, Direktur Koperasi JMM Sintang mengatakan, para perajin kini memasarkan produknya ke ragam platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 

“Akses internet memungkinkan masyarakat desa untuk menggunakan WhatsApp, Facebook dan Instagram. Dengan begitu, para perajin bisa mempromosikan produk buatannya sendiri ke masyarakat yang lebih luas. Hingga saat ini, pesanan terhadap produk buatan kami juga terus berdatangan,” kata Sugiman.

Kendati demikian, buah manis dari bisnis digital belum dirasakan secara luas oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pelosok negeri. 

Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital (e-commerce) sampai akhir tahun ini mencapai Rp395 triliun atau tumbuh 48,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Sayangnya, dari peningkatan transaksi yang signifikan itu, partisipasi produk UMKM sangat minim, hanya berkisar di angka 6-7 persen. Selebihnya, barang yang dijual di beragam marketplace dalam negeri berasal dari produk impor. 

Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), menaksir setidaknya ada empat tantangan bagi pelaku UMKM untuk bisa ikut memanfaatkan ceruk bisnis digital. 

Produk Anyaman dari Sintang, Kalimantan Barat.

Pertama, tingkat literasi digital yang masih rendah. Kedua, dukungan infrastruktur termasuk akses internet dan jalur logistik yang belum merata. Ketiga, minimnya edukasi kepada konsumen perihal produk-produk UMKM, khususnya yang ramah lingkungan. 

Terkait literasi digital, pengembangan ‘rumah promosi’ seperti JMM dapat menjadi sentra pemasaran di masing-masing kabupaten lestari dapat menjadi jawaban. 

Kaum muda lokal bisa diberdayakan untuk mendukung bisnis produk lestari. Mulai dari pemasaran, pengelolaan pesanan, penyimpanan, dan tata niaga lain dapat dikelola lebih sistematis. Dengan begitu, perajin bisa benar-benar fokus pada kualitas karya. 

“Hal lain juga dari sisi logistik. Bagaimana caranya produk UMKM bisa bersaing harga dengan yang shipping dari luar negeri misalnya. 

Solusi yang mulai dilakukan adalah mengelola pesanan secara berkelompok atau skema reseller serta gotong royong bersama mitra yang fokus di jaga logistikdan pergudangan supaya ongkos transportasi bisa ditekan,” kata Gita. 

Pihaknya menambahkan, pengembangan pasar bagi produk UMKM tidak melulu harus difokuskan pada ekspor. “Kami yakin bahwa produk UMKM Indonesia yang berkualitas, yang ramah lingkungan dan ramah sosial sebaiknya jangan hanya ditujukan untuk kepentingan ekspor. Ceruk pasar dalam negeri masih terbuka luas asal kita kombinasikan dengan edukasi konsumen. Apalagi platform ecommerce terus berkembang, sehingga terbuka untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM 

daerah,“ tutur Gita.

 

Potensi Produk Lestari Sebagai asosiasi kabupaten, LTKL saat ini tengah fokus untuk mengembangkan dan memasarkan produk lestari bernilai tambah tinggi hasil karya para pelaku UMKM di berbagai kabupaten di Indonesia termasuk lewat marketplace, metode business matching serta berbagai kegiatan kampanye belanja online.

Bagi LTKL, produk yang lestari adalah produk yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan, mampu memastikan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok dan mengelola energi serta limbahnya dengan bertanggungjawab. 

Tentunya transisi ini butuh gotong royong dengan pemerintah nasional. Salah satunya, LTKL bekerjasama dengan SMESCO Indonesia, APKASI dan gerakan Hutan Itu Indonesia akan menggelar pekan ‘UMKM Fair: Gerai Kabupaten Lestari’ untuk mendukung kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’ dan memperingati kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. 

LTKL juga mendorong pemerintah nasional untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa untuk barang lokal yang lestari. Saat ini, BUMN sudah mengalokasikan 20% pengadaan barang dan jasanya untuk produk lokal. Sedangkan menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serapan produk lokal dipatok sebesar 40% untuk mendukung kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’. 

Gita menambahkan, “Kami ingin mendorong kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’ melangkah lebih jauh menjadi ‘Bangga Buatan Indonesia yang Lestari’. Kami juga percaya bahwa pemulihan ekonomi paska pandemi berarti peningkatan produk lokal yang ramah lingkungan dan ramah 

sosial.” 

Menangani berbagai klien skala UMKM, Benedikta Atika, Impact Investment Lead ANGIN menyatakan bahwa ada banyak sekali faktor yang membuat sebuah bisnis berhasil. 

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan menilai elemen-elemen pendukung lainnya yang ada di rantai pasok dari hulu hingga hilir. Misalnya, visi dan misi pendiri, sumber supply produk, kesiapan tim, keunikan dan potensi produk, serta tempat pemasaran produk tersebut,” tutur 

Atika. 

ANGIN melihat bahwa ke depannya potensi pasar untuk produk lestari cukup besar karena kesadaran konsumen yang semakin tinggi untuk membeli produk yang berkualitas dan berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat.

 

Wakil Bupati Sintang, Yoseph Sudianto, menyambut baik kolaborasi tersebut untuk membantu pengembangan potensi alam dan sumber daya di daerahnya. 

“Kami menetapkan visi Sintang Lestari pada tahun 2030. Untuk mencapainya, kami harap mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam membuka peluang pengadaan barang dan jasa bagi daerah, di luar kota-kota besar. Selain itu, kami juga membuka diri bagi investor bagi produk lestari di daerah kami,” kata Yoseph. 

Atika menambahkan, pemerintah diharapkan memberikan prioritas bagi kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan izin usaha dan administrasi lainnya bagi sektor ini. Selain itu, perlu juga didorong untuk segera membuat definisi yang lebih jelas terhadap wirausaha lokal dan produk lestari. 

“Dalam konteks investasi hijau, perlu ada insentif khusus bagi investor lestari atau investor yang fokus pada pelaku usaha yang mengedepankan keberlanjutan,” kata Atika.(RLS)

Ancaman Masa Depan Lebah Resahkan Masyarakat dan Pertanian Indonesia

Redaksi    Rabu, Juli 14, 2021    Comment   

Ancaman Masa Depan Lebah Resahkan Masyarakat dan Pertanian Indonesia

Tiris madu Sumbawa untuk panen lestari lebah hutan (foto: courtesy).

BORNEO TRIBUN JAKARTA -- Cuaca yang berubah di Kalimantan Barat dan intensifikasi pertanian di Sumbawa dinilai mengancam keberlangsungan polinator termasuk lebah hutan Indonesia.

Bagaimana menjaga hubungan baik antara kesejahteraan manusia dan keselamatan lebah hutan di Indonesia?

Perubahan lansekap dan iklim berdampak pada penurunan populasi polinator termasuk lebah hutan di Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat mencatat lahan kritis di luar kawasan hutan bertambah menjadi sekitar 578 ribu hektar pada tahun 2018. Ekspansi tanaman jagung itu meresahkan masyarakat di Pulau Sumbawa, ungkap Julmansyah, ketua Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) kepada VOA. JMHS termasuk organisasi yang berfokus pada pengembangan madu hutan di Indonesia.

“Akibat perubahan lanskap hutan menjadi jagung, bukan hanya merugikan si lebah kehilangan habitat pakan lebahnya tetapi mengakibatkan ketersediaan air itu berkurang karena hutannya sudah habis,” kata Julmansyah.

Julmansyah berpandangan kebijakan ekonomi jagung di NTB sejak lima tahun terakhir yang dibanggakan pemerintah Indonesia mampu menghasilkan satu juta ton jagung, harus dievaluasi kembali.

Petani madu dorsata harus memanjat pohon tinggi di Sumbawa (foto: courtesy).

Ia menjelaskan itu tidak sebanding dengan dampak pada produksi madu hutan karena kehilangan koloni lebah hutan, apis dorsata dan kurangnya ketersediaan air akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian.

Keprihatinan yang berbeda terjadi di Kalimantan Barat, Hermanto ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) di Kalimantan menyatakan kendala yang sama juga dialami sejak kemarau panjang dan kabut asap tahun 2019.

Di Danau Sentarum, masyarakat yang tinggal di kawasan taman nasional umumnya bekerja sebagai nelayan juga memanen madu hutan ketika musim lebah dorsata datang.

Danau Sentarum di Kalimantan mengalami kekeringan ketika kemarau panjang (foto courtesy: Hermanto).

“Tahun 2019 itu kan kemarau panjang di Kalbar. Jadi, banyak lahan, hampir semua kita kena kabut asap di bulan September. Itu lebah kan dia tidak suka dengan asap. Jadi lebah lari, dan juga tidak ada bunga. Kalau di Danau Sentarum, kemarau panjang sudah kering semua dan tidak ada air. Jadi itu sudah seperti padang gurun,” ujar Hermanto.

Pakar ekologi dan evolusi serangga dari LIPI, Sih Kahono menjelaskan kebakaran dan alih fungsi hutan berakibat pada kematian lebah yang memaksa koloni menempati habitat yang baru yang tidak sesuai.

“Yang jadi masalah sebenarnya bagaimana aplikasi pestisidanya. Kalau intensitas pestisidanya cukup berbahaya, itu bahkan si lebah langsung akan melayang seperti pusing begitu. Saat menyemprot pestisida itu, ada baiknya pada saat lebah sedang tidak ada di situ,” tukasnya.

Petani madu hutan gunakan perahu di sekitar Danau Sentarum (foto: courtesy).

Sejak tahun 2007, Julmansyah bersama JMHS mengedukasi para petani madu hutan agar menerapkan panen lestari. Itu dilakukan untuk memastikan terciptanya pasar madu hasil tirisan, bukan peras tangan sehingga para petani madu hutan memperoleh harga jual yang premium.

Kepada VOA, Julmansyah memaparkan bahwa sebelumnya mereka hanya dapat satu kali panen madu hutan dengan mengambil semua sarang lebah apis dorsata yang disebut aning oleh masyarakat setempat, termasuk larva dan anakannya sehingga populasi lebah aning pun berkurang.

“Yang tadinya bisa menjadi lebah pekerja, lebah itu hilang karena diambil semuanya. Kita mengedukasi agar satu sarang bisa panen sampai 3 kali dengan cara yang lestari. Generasi lebah itu bisa terus berlanjut, berkesinambungan,” terangnya.

Panen madu hutan pada dahan tikung di sekitar Danau Sentarum (foto: courtesy).

Tahun 2010 Julmansyah menyampaikan terjadinya kemarau basah di mana hujan sepanjang tahun. Data JMHS tahun 2010 menunjukkan produksi madu sangat anjlok, maksimal 3 ton yang biasanya produksi mencapai 10-13 ton madu yang dikirim ke pembeli.

Keprihatinan yang sama terjadi di Kalimantan Barat. Pada awal tahun ini para petani madu hutan di daerah Kapuas mengalami paceklik karena curah hujan terlalu tinggi tahun 2020. Panen tahun 2018 menghasilkan 20-30 ton madu hutan, papar Hermanto, ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) di Kalimantan.

Jaringan madu hutan yang sudah berdiri sejak 16 tahun lalu itu juga mengkampanyekan panen tiris ketika para petani mengumpulkan madu baik dari tikung, dahan buatan di sekitar Danau Sentarum maupun pohon-pohon tinggi besar di sepanjang Sungai Kapuas dengan koloni antara 40-100 sarang.

“Pohon lalau itu biasanya sudah ada pemilik turun-temurun. Jadi generasi ke generasinya saja yang bisa panen di pohon itu, orang lain tidak boleh panen. Kalau ada yang panen, nanti bisa terkena sanksi adat.”

Walau tinggal di pulau berbeda, Julmansyah dan Hermanto mengamati kemarau basah di Sumbawa dan curah hujan tinggi di Kalimantan Barat tidak memberikan tanaman kesempatan untuk berbunga dan terus berkembang. Efek dari perubahan suhu, cuaca dan kerusakan lingkungan itu sangat nyata, tegas Sih Kahono.

Hasil studi Program Bantuan PBB (UNDP) dan JMHS menunjukkan perubahan lansekap yang sangat drastis berakibat pada anjloknya produksi madu hutan, Julmansyah menjelaskan, “Sekarang itu ancaman (bagi) si lebah adalah pertanian monokultur jagung yang digalakkan oleh pemerintah, dengan membabat hutan menjadi lahan jagung.”

Perubahan lansekap, menurut Julmansyah memaksa masyarakat NTB harus memilih antara panen madu hutan dan berladang jagung monokultur yang berbiaya tinggi. “Tetapi dia (lahan pertanian) hanya menghasilkan jagung sekali. Setelah itu harus kembali dari nol lagi. Menanam, cari bibit, pinjam uang di bank, beli pestisida, beli pupuk dan lainnya. Itu semua padat biaya, high cost,” ungkapnya.

Tujuan sistem pertanian Indonesia bagi peningkatan produksi, menurut Sih Kahono dapat dilakukan secara gratis melalui peningkatkan polinasi dan penyerbukan pada bunga termasuk lebah hutan yang mampu bermigrasi sejauh 80 kilometer.

Petani madu dorsata harus memanjat pohon tinggi di Sumbawa (foto: courtesy).

Hubungan yang harmonis antara kesejahteraan manusia dan kelestarian hutan termasuk keselamatan apis dorsata perlu dijaga sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan keduanya. Peneliti senior LIPI itu menilai walau intensifikasi pertanian sudah terpenuhi, peningkatan produksi tidak akan tercapai jika bunga dan penyerbuknya tidak ada atau berkurang

“Karena kita ketahui sekarang terjadi defisit polinasi. Jumlah penyerbuk sudah tidak seimbang dengan jumlah bunga yang harus diserbukkan,” pungkasnya.

VOA

Platform dagang elektronik Bukalapak pantau harga jual Tabung Oksigen

Redaksi    Kamis, Juli 08, 2021    Comment   

Platform dagang elektronik Bukalapak pantau harga jual Tabung Oksigen

Platform dagang elektronik Bukalapak pantau harga jual Tabung Oksigen.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Platform perdagangan elektronik Bukalapak memantau perkembangan harga alat kesehatan, termasuk tabung oksigen dan oksimeter, yang dijual di lokapasar.

AVP Marketplace Quality Bukalapak, Baskara Aditama, mengatakan transaksi kedua alat tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pekan lalu.

"Untuk mengantisipasi hal ini, kami secara rutin memantau harga pasaran untuk barang-barang ini agar bisa menjaga harga yang ditetapkan oleh para penjual di Bukalapak selalu dalam batas wajar, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau," kata Baskara, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis.

Bukalapak merupakan lokapasar atau marketplace, setiap penjual bisa menetapkan harga dan strategi berdagang. Tapi, platform dagang tersebut juga meminta pelapak mematuhi regulasi yang berlaku, baik kebijakan Bukalapak maupun aturan hukum dan pemerintah.

"Menjual barang dengan harga yang tidak sesuai juga termasuk di dalam pelanggaran yang kami tetapkan, sehingga tentunya akan kami tindak," kata Baskara.

Pengguna bisa melaporkan penjual yang memasang harga tidak normal melalui fitur BukaBantuan.

Beberapa hari lalu, platform juga mendukung Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19).(*)

Penerapan PPKM Darurat andalkan "delivery", mampukah restoran bertahan?

Redaksi    Minggu, Juli 04, 2021    Comment   

Penerapan PPKM Darurat andalkan "delivery", mampukah restoran bertahan?

Penerapan PPKM Darurat andalkan "delivery", mampukah restoran bertahan?

BORNEOTRIBUN.COM - Salah satu poin utama dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali yang dimulai pada 3-20 Juli, adalah restoran termasuk yang berada di mal, hanya boleh menerima pesan antar (delivery) atau makanan dibawa pulang (take away), tidak diizinkan untuk makan di dalam restoran (dine in).

Sekretaris Jendral PHRI Pusat Maulana Yusran mengatakan akan menantang bagi restoran dan rumah makan untuk bertahan di tengah kebijakan PPKM Darurat ini, yang harus mengandalkan layanan take away dan pesan antar secara daring.

"Tidak bisa (mengandalkan pesan-antar saja), karena tubuh dari restoran bukan cuma kebutuhan makan dan minum, tapi adalah adanya aktivitas di lingkaran tempat restoran itu berada," kata Yusran, Sabtu.

Lebih lanjut, ia memberikan contoh restoran yang terletak di sekitar perkantoran. 

Jika perkantorannya aktif, maka restoran itu akan ada pergerakan dan bisa bertumbuh.

"Kalau tidak ada yang bekerja (di lingkungan perkantoran tersebut), tentu aktivitas makan-minum di sana tidak laku buat mereka (restoran/rumah makan/kafe)" jelasnya

Pun dengan restoran yang berada di mal. Yusran mengatakan, keberadaan restoran di mal adalah untuk melengkapi aktivitas pengunjung yang mampir dan berbelanja di toko-toko retail yang berada di mal tersebut.

"Jadi, tubuh restoran bukan cuma untuk makan dan minum. Jika mereka (restoran) yang dulu sangat mengandalkan dine in diubah ke delivery atau take away, tidak serta-merta bisa langsung mengganti, menerima online tersebut," kata dia.

Saat disinggung mengenai aktivitas di sektor perhotelan, Yusran mengatakan dampak yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan sektor restoran yang mengandalkan pergerakan manusia.

"Dampak itu kita bisa bercermin di 2020, mulai pertengahan bulan Maret hingga Mei. Hotel juga mengandalkan mobilitas pergerakan orang, terutama antar-destinasi. Mobilitas itu ada pergerakan misalnya lintas provinsi, lintas kabupaten/kota. Sekarang, kondisinya lintas provinsi dan kabupaten/kota ini dibatasi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur teknis perjalanan darat hingga udara di Jawa dan Bali selama PPKM Darurat.

Beberapa di antaranya adalah masyarakat yang melakukan perjalanan darat harus menyertakan surat atau sertifikat vaksin. Minimal, sertifikat vaksin dosis pertama.

Lalu, masyarakat juga wajib membawa surat keterangan negatif COVID-19 lewat pemeriksaan PCR (2x24 jam) atau tes cepat antigen (1x24 jam) sebelum keberangkatan.

"Semua untuk melakukan pergerakan ini sudah dibatasi, dan tentu akan berimbas ke hotel. Terutama di DKI Jakarta, yang merupakan sumber aktivitas pergerakan orang yang utama," kata Yusran.

Meski demikian, ia berharap pemberlakuan kebijakan ini akan berjalan efektif, ditambah dengan vaksinasi yang kian masif dilakukan, demi menekan angka penyebaran COVID-19 yang belakangan ini sangat cepat di Indonesia.(*)

Modal Dikit Omset Sebukit, Tetap Hasilkan Cuan di Masa Pandemi, Masyarakat Indonesia Tak Perlu Risau Masalah Ekonomi Meski PPKM Darurat Diberlakukan, Berikut Beberapa Peluang Bisnis yang Bisa Dicoba

Redaksi    Sabtu, Juli 03, 2021    Comment   

Modal Dikit Omset Sebukit, Tetap Hasilkan Cuan di Masa Pandemi, Masyarakat Indonesia Tak Perlu Risau Masalah Ekonomi Meski PPKM Darurat Diberlakukan, Berikut Beberapa Peluang Bisnis yang Bisa Dicoba

Foto: iStock

BORNEOTRIBUN.COM - PPKM Darurat akan diberlakukan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

PPKM Darurat ini nantinya akan membatasi lagi mobilitas umum seperti yang telah dilakukan di awal pandemi.

Bagi sebagian orang, PPKM Darurat ini disambut baik demi menekan laju penyebaran COVID-19.

Foto: iStock

Namun bagi sebagian lagi, pembatasan mobilitas masyarakat bisa membuat pihak-pihak tertentu kesulitan dalam mencari penghasilan.

Hal ini tentu akan berpengaruh pada roda ekonomi yang berputar setiap harinya.

Agar kita bisa belajar dari masa lalu, berikut ada beberapa tips peluang bisnis rumahan yang bisa dilakukan selama masa PPKM.

Kesulitan awal dalam merintis bisnis biasanya adalah minimnya modal untuk memulai.

Dilansir parapuan.co, bisnis yang sejauh ini lebih sering menjanjikan adalah bisnis makanan atau kuliner.

Terlebih jika para perintis bisnis ini bisa mempelajari perilaku calon konsumen sehingga kelak produknya bisa laris sesuai target.

Yang perlu diingat, bisnis makanan ini perlu adanya layanan pesan antar agar konsumen tidak perlu keluar rumah demi membatasi mobilitas.

Foto: iStock

Dikutip dari kompas.com, bisnis makanan buatan rumah (homemade) sejauh ini selalu menarik perhatian masyarakat yang sedang menjalani masa WFH.

Untuk eksekusi lebih lanjut, perlu dipelajari pula makanan seperti apa yang bisa dilakukan dengan modal sedikit tapi bisa menghasilkan omset selangit.

Bisnis makanan yang prospektif di masa pandemi dan PPKM Darurat di antaranya adalah:

Jenis makanan siap santap ini sangat prospektif bagi masyarakat kelas menengah yang sedang menjalani WFH. 

Dengan menu rumahan yang sederhana, juga dengan harga yang tidak terlalu mahal, bisnis makanan siap santap masih memiliki banyak peminat.

Jenis makanan beku juga kini semakin diminati karena banyak ibu rumah tangga yang enggan bolak-balik keluar rumah untuk berbelanja. 

Sehingga, makanan beku bisa menjadi solusi untuk stok makanan di rumah di masa PPKM agar masyarakat tidak perlu sibuk berbelanja setiap hari.

Produk makanan ringan berbahan dasar sederhana juga masih memiliki banyak peminat. 

Kegiatan bekerja dan belajar dari rumah sering membuat masyarakat memerlukan cemilan untuk membunuh kebosanan. 

Sehingga tidak ada salahnya peluang bisnis ini dicoba sebagai ladang penghasilan tambahan.(*)

Usaha Ternak yang Menjanjikan Keuntungan

Redaksi    Kamis, Juli 01, 2021    Comment   

Usaha Ternak yang Menjanjikan Keuntungan

Usaha Ternak yang Menjanjikan Keuntungan.

BORNEOTRIBUN.COM - Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus di masa pandemi Covid-19. Untuk itu beberapa orang memilih menjalankan usaha di bidang peternakan.

Bidang ini mungkin terdengar kuno. Tapi, omzet yang dijanjikan akan membuatmu tergoda.

Berikut beberapa usaha ternak yang memiliki untung omzet.

Lele

Bisnis ternak lele menjadi salah satu usaha yang paling menguntungkan karena permintaan ikan lele selalu ada. Budi daya ikan lele dimungkinkan dengan bagian yang sangat kecil dari badan air.

Burung Puyuh

Hewan ternak yang juga tak kalah menguntungkan lainnya adalah burung puyuh. Burung puyuh menghasilkan telur bisa 6-7 telur di setiap minggunya tergantung nutrisi dan kondisinya.

Apalagi, burung puyuh mudah dibudidayakan karena termasuk hewan yang tenang. Burung ini biasa ditemukan di daerah sawah, hutan, atau semak belukar.

Ayam

Salah satu hewan ternak yang bisa menjadi bisnis paling menguntungkan tentunya adalah ayam. Usaha ayam menjadi satu dari sekian banyak bisnis ternak yang populer dan juga mendatangkan keuntungan.

Sapi

Ternak sapi menjadi pilihan para pebisnis besar, selain keuntungan yang besar, pangsa pasarnya juga besar. Terutama ketika kamu jual di musim Lebaran, hari besar, dan juga ketika Hari Kurban.

Tak jarang pebisnis mendulang kesuksesan dan keuntungan besar. Namun di balik keuntungan tersebut, banyak masyarakat yang ingin sapi yang sehat, terawat dan juga segar ketika dibeli. Maka sudah menjadi pekerjaan penjual atau pebisnis untuk merawat dengan baik.

Bebek

Ada sejumlah ras bebek produktif daging dan telur tersedia di seluruh dunia. Jika ingin memulai usaha peternakan murah, maka dia bisa mempertimbangkan peternakan itik.

Bisnis ternak yang lebih murah yang paling menguntungkan karena mereka membutuhkan lebih sedikit perawatan dan pengelolaan. Hewan ini dimanfaatkan dengan diambilnya daging dan telurnya.

Kambing

Ternak kambing sering dijadikan investasi tersendiri, karena penjualan kambing yang tinggi. Kamu juga bisa memilih untuk ternak kambing jika ingin mendulang usaha besar. Pemeliharaan kambing dengan sistem intensif dan semi intensif untuk produksi komersial mendapatkan momentum selama beberapa tahun terakhir.

Ikan Hias

Ikan hias memiliki harga yang selangit baik dalam bisnis maupun modal usahanya. Namun ketika usaha kamu mulai besar, ikan hias bisa menjadi usaha yang sangat menjanjikan.

Sb: LINKUMKM

YK/RZ/QQ

Taman-Taman Hiburan di Amerika Serikat Kesulitan Cari Pegawai

Redaksi    Kamis, Juli 01, 2021    Comment   

Taman-Taman Hiburan di Amerika Serikat Kesulitan Cari Pegawai

Foto: Presiden Santa Cruz Beach Boardwalk Karl Rice (depan) dan saudara ipar Tom Canfield, wakil presiden eksekutif, bekerja di rollercoaster Giant Dipper, di tengah pandemi COVID-19 di California, AS, 19 Juni 2021. (REUTERS)

BORNEOTRIBUN AMERIKA - Banyak pengelola taman hiburan di Amerika Serikat menyambut musim panas dengan perasaan campur aduk. 

Mereka senang bahwa bisnis mereka kembali beroperasi, namun mereka juga khawatir karena jumlah pegawai mereka tidak memadai sehingga tidak bisa beroperasi secara optimal.

Sejak dibuka April lalu setelah penutupan karena pandemi selama setahun, Santa Cruz Beach Boardwalk yang berlokasi sekitar beberapa jam dari San Francisco, sibuk menyambut pengunjung. 

Pada musim panas ini, kesibukan para pegawainya bahkan makin menjadi-jadi.

Bagaimana tidak? Taman hiburan berusia 114 tahun ini terpaksa beroperasi hanya dengan sekitar 1.000 pegawai, setengah dari jumlah pegawai pada musim panas yang normal. 

Walhasil semua pegawai, termasuk direktur utamanya, Karl Rice, ikut turun ke lapangan sebagai pekerja operasional.

"Saya harus mengatakan, di akhir shift: satu, saya merasa telah berkontribusi dan saya merasa bangga dengan kerja keras yang saya lakukan hari itu. Dan dua, saya sangat ingin segera duduk karena punggung dan kaki saya lelah. Jadi tidak ada salahnya untuk mengangkat kaki setelah seharian bekerja keras,” jelasnya.

Rice, yang keluarganya memiliki taman hiburan itu, bekerja dua hari seminggu sebagai petugas operasional. 

Setiap harinya, sebagai pekerja operasional, ia harus memenuhi shift selama delapan jam. 

Tugasnya mengatur pengunjung keluar masuk wahana permainan rollercoaster yang dijuluki The Giant Dipper. 

Para eksekutif di perusahaannya itu juga terpaksa bekerja sedikitnya sekali seminggu untuk menjadi operator wahana permainan atau pelayan kedai makanan.

Meski demikian, beberapa strategi yang digelarnya tidak memadai. Ia pun mengurangi jam operasi taman hiburan itu, dan bahkan berencana menutup sejumlah wahana permainan.

“Seperti yang saya katakan, kami kesulitan mencari pekerja pada musim panas ini. Kita kemungkinan sulit mengoperasikan semua wahana permainan dan kedai makanan. Kami mengutamakan mengoperasikan wahana permainan ketimbang kedai makanan. Mudahan-mudah kami bisa mengoperasikan semua wahana permainan, paling tidak pada setiap akhir pekan saja,” jelasnya.

Foto: Para pengunjung berjalan melewati wahana rollercoaster Giant Dipper di Santa Cruz Beach Boardwalk, di tengah pandemi COVID-19, di Santa Cruz, California, AS 28 Juni 2021. (REUTERS/Nathan Frandino)

William Spriggs, dosen di Howard University, mengatakan, ada banyak alasan mengapa banyak bisnis, seperti taman hiburan dan restoran, kesulitan mencari pegawai. 

Namun, menurutnya, yang paling utama adalah banyak orang yang kini lebih mengandalkan tunjangan yang diberikan pemerintah ketimbang upah yang mereka terima jika bekerja.

Apalagi, saat ini juga ada banyak bantuan pemerintah federal atau negara bagian yang membuat banyak rumah tangga bisa beroperasi pada masa sulit, seperti kredit pajak untuk orangtua yang memiliki anak, tunjangan kesehatan, dan bantuan sewa apartemen.

Foto: Presiden Santa Cruz Beach Boardwalk Karl Rice duduk di mobil depan rollercoaster Giant Dipper di tengah pandemi COVID-19 di California, AS, 19 Juni 2021. (REUTERS/ Ann Saphir)

Dalam usaha merekrut pegawai Santa Cruz Beach Boardwalk menawarkan iming-iming berupa bonus 300 dolar setiap dua pekan bagi mereka yang bekerja sedikitnya 30 jam per minggu. 

Banyak orang ternyata tertarik dengan tawaran itu. Namun, menurut Sabra Reyes, direktur sumber daya manusia taman hiburan itu, perlu waktu panjang untuk melatih mereka sementara musim panas bergerak dengan cepat. 

Ia mengatakan, bukan tidak mungkin para pegawai yang baru direkrut itu tidak dibutuhkan pada saat mereka siap pakai.

Taman-taman hiburan lain di berbagai penjuru Amerika juga mengalami kesulitan serupa. 

Tak sedikit di antara mereka yang memotong jam operasi atau menonaktifkan sejumlah wahana permainan mereka meski jumlah pengunjung membludak. [ab/uh]

Oleh: VOA

Angola berutang sekitar $1miliar ke Perusahaan Energi

Redaksi    Kamis, Juli 01, 2021    Comment   

Angola berutang sekitar $1miliar ke Perusahaan Energi

Ilustrasi.

BORNEOTRIBUN.COM - Angola berutang ladang minyak sekitar $1 miliar ke beberapa perusahaan minyak barat yang mengoperasikan ladang minyaknya.

Ketika RUU mendorong penjualan saham yang baru-baru ini diluncurkan di blok lepas pantai andalan negara Afrika itu, sebagaimana tiga sumber industri itu menyampaikan kepada wartawan. 

Besaran utang yang menumpuk selama beberapa tahun pertanda semakin dalam keterpurukan finansial di raksasa minyak negara Sonangol, salah satu perusahaan terbesar di Afrika, karena kurangnya investasi di ladang lepas pantai yang menurun dan memburuk selama pandemi COVID-19.

Ilustrasi.

Itu terjadi ketika beberapa perusahaan global mempertimbangkan kembali kehadiran mereka dalam industri berbiaya tinggi di seluruh dunia agar dapat mempercepat pencapaian target iklim mereka.

Dengan demikian, ladang lepas pantai Angola yang menua dan kompleks menjadi prospek yang kurang menarik.

Lelang aset yang diumumkan Angola pada 14 Juni 2021, sumber itu menambahkan, terkait dengan kegagalan yang sebelumnya tidak dilaporkan, dalam kewajiban pembayaran tunai sesuai kontrak untuk pengelolaan ladang-ladang minyak tersebut.

Ilustrasi.

"Sonangol tidak dapat memenuhi persyaratan finansial di beberapa blok yang paling membutuhkan investasi," papar seorang sumber perbankan kepada Wartawan, sekaligus menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan internasional dalam beberapa kasus telah mengambil alih produksi Angola. 

Sonangol dan Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Angola tidak menanggapi permintaan berkomentar dari Wartawan. 

Sonangol menawarkan saham di delapan ladang, termasuk 10 persen dari 45 persen kepemilikannya di ladang raksasa Blok 31 yang dioperasikan BP dan 10 persen saham di blok 15/06 yang dioperasikan Eni, kata menteri perminyakan negara Afrika itu.

Aset yang ditawarkan itu dapat menambah sedikitnya $2 miliar, kata dua sumber industri.

Berdasarkan perjanjian bagi hasil (PSA) ladang minyak, pemegang saham diharuskan membayar operator lapangan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan perluasan produksi.

Perusahaan minyak nasional tuan rumah dapat memilih untuk membayar kewajiban pembayaran itu secara tunai atau barel minyak.

Ilustrasi.

Di antara perusahaan migas yang mengoperasikan ladang minyak di Angola sekaligus bermitra dengan Sonangol yang mencakup Eni, BP, ExxonMobil dan TotalEnergies, menolak berkomentar sementara Chevron tidak segera memberi tanggapan.

Gagal bayar utang itu juga muncul beberapa kali sejak tahun 2014 tetapi secara dramatis memburuk pada 2019 dengan lonjakan saat pandemi COVID-19 tahun lalu, kata sumber tersebut. 

Sumber itu juga mencatat kenaikan harga minyak dapat memperbaiki prospek keuangan perusahaan tersebut. [mg/jm]

Oleh: VOA

Wakili Kalbar, Borneotribun.com Ikuti Pelatihan Penguatan Bisnis Media Online Bersama AMSI

Robiantinus Hermanto    Selasa, Juni 29, 2021    Comment   

Wakili Kalbar, Borneotribun.com Ikuti Pelatihan Penguatan Bisnis Media Online Bersama AMSI

Pelatihan penguatan management, bisnis dan keberlanjutan media online

BorneoTribun Jakarta Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar pelatihan untuk penguatan manajemen, bisnis dan keberlanjutan media online (Digital Media Management, Business Development and Sustainability). Sebanyak 75 peserta dari 30 media lokal dan nasional hasil seleksi mengikuti pelatihan yang berlangsung sejak Senin, 22 Juni lalu dan akan berakhir 29 Juni 2021.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, program ini dibuat agar media digital tidak hanya survive, tapi juga berkembang di tengah badai digital. Untuk itu, materi pelatihan membahas hulu hingga hilir, dari peta media hingga ekosistem digital. “Kita harus tahu DNA masing-masing media, dan bagaimana operasional hingga monetisasinya,” kata Wens, Senin (28/6/2021).

Pelatihan Manajemen, Pengembangan Bisnis, dan Keberlanjutan Media Digital ini mendapat dukungan dari Internews dan USAID MEDIA. Sebelum training, AMSI telah menggelar ToT (Training of Trainers) untuk menyusun materi, kurikulum hingga modul dengan mendatangkan banyak kalangan. Agency nasional, asosiasi publisher, dosen, peneliti hingga para praktisi yang berpengalaman mengelola media digital.

 “Goal pelatihan ini adalah membangun media yang sehat kontennya, dan kuat bisnisnya ke depan,” kata Wakil Ketua I AMSI, Suwarjono, sekaligus penanggung jawab program menambahkan. 

Terdapat 7 materi utama yang diberikan kepada peserta pelatihan yang berlangsung secara daring ini yaitu: Business Environment, Brand Development, Business Management, Content Development, Distribution Development, Audience Development dan Revenue Development. 

“Jadi kita membedah dari A-Z media digital. Dari visi awal membangun media, manajemen, konten, distribusi hingga bisnis model,” kata Jono.

Sekretariat AMSI menerima 49 pendaftar dari 18 wilayah di Indonesia, seperti Papua, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulwasi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta.  Setelah melalui proses seleksi 30 tim media dinyatakan lolos mengikuti pelatihan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. 

Pelatihan pertama dengan tema Business Environment telah berlangsung pada 21 Juni 2021. Ini dimoderatori oleh Suwarjono (Editor in Chief Suara.com) dan pembicara tamu Wahyu Dhyatmika (Editor in Chief Majalah Tempo). Dwi Eko Lokononto (Editor in Chief Berita Jatim) telah mengisi tema Brand Development pada 22 Juni 2021. Sedangkan Suwarmin (Direktur Bisnis dan Konten Solopos.com) mengisi tema Business Management pada 23 Juni 2021.

Pada hari keempat kegiatan, tema Content Development dibawakan oleh I Nengah Muliarta (Dewan Redaksi Beritabali.com) dan Machroni Kusuma (Editor in Chief Berita Indonesia Link). Tema Distribution Development dibawakan oleh Irna Gustiawati (Editor in Chief Liputan6.com) dan Yuli Sulistyawan (GM Content Tribunnews) dibawakan pada 25 Juni 2021. 

Sejumlah pimpinan media seperti, Iin Yumiyati (Editor in Chief News Haibunda.com dan Deputy Director Detik.com), Citra Dyah Prastuti (Editor in Chief KBR.id) dan Maryadi (VP Business & Digital Katadata) akan mengisi materi workshop sesi Senin (28 Juni) dan Selasa (29 Juni).

Setelah pelatihan ini, AMSI akan memilih 10 tim media untuk mendapatkan pendampingan (mentorship) oleh praktisi media online Jakarta. Kegiatan intensif ini akan diberikan selama tiga bulan untuk pendalaman materi dan praktik pengembangan media sesuai kebutuhan media lokal. 

Disisi lain, Robiantinus Hermanto selaku Wakil Pimpinan Redaksi BorneoTribun.com mengaku sangat termotivasi dengan adanya pelatihan penguatan Bisnis Media Online yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini.

"Luar biasa, sebuah kebanggaan tersendiri bagi BorneoTribun.com bisa mengikuti pelatihan ini. Apalagi kami hanya sebuah media lokal yang terbilang masih seumur jagung," Pungkasnya.

Borneotribun.com asal kabupaten Sekadau Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 30 media yang lolos dari 49 media yang mendaftar dari 18 wilayah di Indonesia. (*)

Bupati Sebastianus Darwis Berharap Bengkayang Jadi Sentra Produksi Porang di Kalbar

Redaksi    Rabu, Juni 23, 2021    Comment   

Bupati Sebastianus Darwis Berharap Bengkayang Jadi Sentra Produksi Porang di Kalbar

Bupati Sebastianus Darwis Berharap Bengkayang Jadi Sentra Produksi Porang di Kalbar.

BORNEOTRIBUN BENGKAYANG - Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, SE.,MM melakukan panen perdana Porang di Dusun Raharja, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Selasa (22/6/2021).

Bupati berharap agar tanaman porang di desa Mayak ini menjadi cikal bakal dari pengembangan tanaman porang di Kabupaten Bengkayang sehingga kedepan mampu menjadi sentra produksi porang di Kalbar. Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat tekstur tanah di Bengkayang yang cukup subur.

Hanya yang perlu dilakukan adalah pembinaan petani serta dukungan sarana dan prasarana pendukung.

Pertanian dan Peternakan di Desa Mayak memiliki prospek yang cukup potensial. Pemerintah ingin berperan dalam mendukung masyarakat dalam menciptakan sebuah kawasan agro wisata didaerah tersebut. Tentunya diawali dengan motivasi masyarakat setempat.

Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi para petani porang yang tergabung dalam kelompok tani Sumber Rejeki yang telah berani berinovasi mengembangkan komoditi porang. Berikut koperasi Porang Bengkayang Makmur yang menjadi wadah pemasarannya.

Sumber : Forkopim Bengkayang/Kris

Editor : Rinto Andreas

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar

Redaksi    Jumat, Juni 18, 2021    Comment   

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar.

BORNEOTRIBUN MAKASAAR - Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bung LLDIKTI Wilayah IX melakukan  kerjasama dengan perusahaan pengembang PT Bumi Daya Mandiri untuk memasarkan perumahan Ranggoon Residence yang berlokasi di Jl Tamangapa Raya 4 Manggala Makassar. 

Penandatanganan naskah kerjasama kedua lembaga itu dilaksanakan Jumat pagi (18/6/2021) di Kantor KPRI Bung LLDIKTI IX Sulawesi. 

KPRI Bung LLDIKTI IX Kerjasama Pengembang Pasarkan Perumahan di Tamangapa Raya Makassar.

Pihak KPRI Bung diwakili oleh Ketua, Prof Dr.Hj.A.Niniek F. Lantara, M.Si dan dari pihak pengembang PT Bumi Daya Mandiri diwakili  oleh, H. Muh Abdillah La Tunreng. 

Saat penandatanganan dari pihak KPRI Bung yang hadir, Sekretaris, Prof Dr Elisa Meiyani, M.Si. Wakil Sekretaris; Bendahara : Muhammad Amir, SH, MH.

Ketua Pengawas KPRI Bung, Prof. Dr H.Syamsu Ridjal, SE, MS. Anggota : Prof Dr HA Muin Fahmal,SH,MH dan Dr.Muh Rum SE,M.Si. 

Usai penandatanganan kerjasama Ketua KPRI Bung, Prof Niniek F. Lantara, mengatakan kegiatan yang baru dilaksanakan merupakan upaya pengembangan unit usaha dengan membuka jalan bagi anggota terdiri para dosen  pegawai dan keluarganya,  untuk memiliki rumah tinggal dengan sistem KPR. 

Selama ini unit usaha KPRI Bung yang dikelola termasuk simpan pinjam, pertokoaan dan perdagangan lainnya. 

Salah satu unit usaha yang juga banyak  diminati anggota KPRI Bung adalah kredit dosen yayasan. Unit usaha ini menyediakan platfon kredit bagi dosen tetap yayasan yang telah mendapat sertifikasi dosen. 

Usaha kredit dosen yayasan yang dimulai sejak 2019 telah diminati para dosen tetap yayasan dengan alokasi dana kredit maksimal Rp. 150 juta

Pihak pengembang Ranggoon Residence,  H. Muh Abdillah La Tunrung, pada kesempatan itu mengatakan lokasi perumahan terletak di Jl Tamangapa Raya 4 Manggala Makassar dengan rumah sebanyak 82 unit.

Lokasi perumahan ini strategis di Kota Makassar dekat Komp Unhas Antang/Makkio Baji. Harga per unit Rp.385 juta, free PPN , BPHTB, AJB/BBN, air PDAM, listrik PLN, ready stock siap huni dengan DP minimal 5 persen.

Oleh: Yahya

Editor: Yakop

Keberadaan GPLI Di Sekotong Akan Mampu Mengatasi Pengangguran Di Lombok Barat

Yakop    Selasa, Juni 15, 2021    Comment   

Keberadaan GPLI Di Sekotong Akan Mampu Mengatasi Pengangguran Di Lombok Barat

Keberadaan GPLI Di Sekotong Akan Mampu Mengatasi Pengangguran Di Lombok Barat.

BorneoTribun Lombok Barat, NTB - Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu lokasi yang dipilih oleh Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) dalam rangka pembudidayaan lobster, tepatnya di kecamatan sekotong kabupaten Lombok barat, yang saat ini telah mulai melakukan usaha budidaya lobster.

Menurut Kadis Kelautan dan perikanan lombok barat Lalu Sukawadi dalam wawancara dengan media kami menjelaskan bahwa kehadiran dari pada Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) di NTB khususnya Lombok barat tentu sangat bagus.

"kehadiran investor diwilayah lombok barat ini nantinya akan bisa membantu program pemerintah Lombok barat dalam hal mengatasi pengangguran, dimana menurut data yang kami terima perusahaan budidaya lobster di sekotong ini nantinya akan bisa menyerap tenaga kerja lokal sampai dengan 5000 pekerja," ungkapnya.

"Pemerintah lombok barat akan siap mendukung serta mengawal secara penuh terhadap investor GPLI ini dalam melaksanakan seluruh kegiatan usaha nya terutama masalah tehnis yang berkaitan dengan pemerintah kabupaten kami akan suport, kami akan memberikan yang terbaik karna kami sudah konsultasi baik dengan bupati maupun wakil bupati yang juga salah satu pengusaha dari daerah sekotong," ungkapnya.

Untuk saat in menurut Kadis ada dua lokasi yang akan dijadikan titik sebagai tempat usaha budidaya ini yaitu diwilayah desa sekotong barat dan desa Buin mas. Lokasi ini menyebar di dua tempat yaitu utara dan selatan. 

Dua wilayah ini menurut Kadis adalah wilayah yang bagus untuk dijadikan tempat usaha Lobster dikarenakan keberadaan usaha tersebut di dua tempat ini tidak mengganggu tata ruang alur transportasi laut. "Ucapnya"

 Sebagai harapan kami selaku kepala dinas, semoga keberadaan GPLI dengan membangun usaha baru di wilayah ini akan mampu mengatasi masalah utama yang hampir semua daerah mengalami nya yaitu atasi pengangguran dikarenakan saat ini banyak  karyawan atau pegawai yang di PHK akibat Pandemi Covid-19. 

Untuk itu dengan kehadiran perusahaan besar ini dapat mengatasi masalah yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, tutupnya".(Adbravo)

Presiden Jokowi Tutup Keran Investasi Industri Miras

Redaksi    Selasa, Juni 08, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Tutup Keran Investasi Industri Miras

Petugas memusnahkan botol miras yang disita dari toko-toko pinggir jalan di Jakarta 29 Agustus 2008. (Foto: REUTERS/Supri)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah sempat menuai kritik dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang melarang investasi baru untuk industri minuman keras.

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan industri minuman alkohol menjadi bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 yang telah ditandatanganinya dan berlaku sejak diundangkan pada 25 Mei 2021.

Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja.

“Bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2O21 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” demikian bunyi salah satu pertimbangan yang dikutip VOA, di Jakarta, Selasa (8/6).

Dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 disebutkan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanaman modal pada ketiga sektor ini masih diperbolehkan apabila investasi dilakukan di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Namun, peraturan ini menuai ktirik dari berbagai pihak terutama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Jokowi pun pada Maret lalu mengatakan akan mencabut aturan tersebut karena mempertimbangkan sejumlah usulan dari berbagai pihak.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi lewat tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Selasa (2/3).

Kepercayaan Investor

Dihubungi oleh VOA, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI), Ipung Nimpun, mengatakan revisi Perpres terkait investasi untuk industri minuman beralkohol tersebut bisa menimbulkan preseden yang kurang baik di mata investor. Menurutnya, perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan peraturan yang dibuat.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masukan dari para pakar, sebelum mengeluarkan sebuah peraturan.

“Itu menurut saya bisa jadi preseden yang kurang bagus dimata investor domestik dan internasional karena kalau ada investor yang mau investasi, itu berpikir jangan-jangan nanti setelah saya investasi besar, tahu-tahu peraturannya dicabut,” ujar Ipung.

Ipung menilai Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini sebenarnya bisa mengembangkan industri minuman beralkohol tradisional seperti arak Bali dan Cap Tikus yang merupakan minuman beralkohol tradisionaldari Minahasa. Dengan aturan itu, industry minumam beralkohol tradisional bisa mendapatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum.

Lanjutnya, dengan membuka keran investasi di industri tersebut justru akan menguntungkan bagi Indonesia seperti misalnya membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Misalnya, dari Eropa yang biasa mengekspor minuman beralkohol masuk ke Indonesia, karena di sini kan belum ada produk sekelas itu, sehingga perlu ada impor," kata Ipung.

Menurutnya, jika investor melihat adanya peluang ekonomi dalam hal ini, maka mereka dapat berinvestasi dengan membuat pabrik alkohol, misalnya untuk diproduksi dan dipasarkan di Tanah Air, atau bahkan di kawasan Asia.

"Itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi investasi, seperti rekrutmen tenaga kerja, misalnya. Sekarang memang repotnya itu kalau ditarik ke ranah di luar bisnis, misalnya, ranah agama tertentu, ya memang susah kalau suatu industri itu dikait-kaitkan dengan yang diluar ranahnya,” pungkasnya. [gi/ft]

Oleh: VOA

Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Cipasung, Wapres: Dorong Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Redaksi    Selasa, Juni 08, 2021    Comment   

Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Cipasung, Wapres: Dorong Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Wapres Ma’ruf Amin

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (08/06/2021). BWM ini merupakan upaya bersama pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

“[Semoga] Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pesantren Cipasung ini dapat segera beroperasi mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi Pesantren Cipasung bagi masyarakat sekitarnya,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Wapres menyampaikan, tak hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah, pesantren yang jumlahnya mencapai hampir 29 ribu dan tersebar di berbagai tempat di Tanah Air memiliki potensi besar dan mempunyai fungsi strategis di dalam pendampingan untuk mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitarnya.

“Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, BWM didirikan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan,” ujarnya.

Dengan konsep tersebut, tutur Wapres, BWM diharapkan dapat secara nyata mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Target nasabah pembiayaan BWM adalah masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. BWM hadir sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah agar nantinya naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu mengakses lembaga keuangan formal dengan persyaratan pembiayaan yang lebih komplek, jadi sebagai anak tangga,” terangnya.

Lebih lanjut, Wapres mendorong pengembangan BWM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. “Upaya pengembangan digitalisasi mulai dari proses layanan, pemasaran produk, sampai pengawasan diharapkan dapat mengakselerasi terwujudnya kelembagaan BWM yang profesional, akuntabel, serta mampu menghasilkan wirausahawan yang sukses dan mandiri dalam mengakses pasar berbagai produknya,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya akselerasi pengembangan BWM. Diungkap Wapres, ia telah meminta Kementerian/Lembaga untuk menyusun skema optimalisasi penggunaan APBN untuk dana bergulir, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi pondok pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.

Sinergi antara BWM dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Pondok Pesantren Cipasung ini, imbuhnya, akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.

“Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Wimboh.

Wimboh mengatakan, pendirian BWM ini merupakan bentuk kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan dari pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti  UMi, Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Nelayan, dan lainnya.

Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar.

Peresmian BWM ini dilakukan bersamaan dengan acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLK Komunitas Tahun 2020. Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

(HUMAS OJK/UN)

Perusahaan Minyak Raksasa Ditekan untuk Tangani Perubahan Iklim

Redaksi    Kamis, Mei 27, 2021    Comment   

Perusahaan Minyak Raksasa Ditekan untuk Tangani Perubahan Iklim

Kilang Perusahaan Shanghai Gaoqiao di Shanghai, 22 Maret 2018. (Foto: dok)

BorneoTribun Internasional - Beberapa di antara perusahaan minyak terbesar dunia ditekan untuk bertindak lebih banyak dalam mengatasi perubahan iklim.

Para pemegang saham ExxonMobil, Rabu (26/5) memilih setidaknya dua anggota yang diusulkan oleh pengelola investasi global Engine No.1 untuk masuk di antara 12 anggota dewan direktur perusahaan itu.

Rig pengeboran minyak Royal Dutch Shell, Polar Pioneer, saat ditarik ke dermaga di Elliott Bay, Seattle. (Foto: dok).

Perusahaan pengelola itu mengemukakan dalam sebuah pernyataan awal pekan ini bahwa dewan membutuhkan “para direktur berpengalaman dalam transformasi industri energi yang sukses dan menguntungkan yang dapat membantu mengubah aspirasi untuk menangani risiko perubahan iklim menjadi rencana bisnis jangka panjang, bukan bahan pembicaraan.”

Para pemegang saham ExxonMobil juga mendukung proposal yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan aktivitasnya melobi terkait perubahan iklim.

“Kami telah mendengar dari para pemegang saham mengenai keinginan mereka untuk mempercepat kemajuan lebih lanjut di ExxonMobil dan kami sangat siap untuk mewujudkannya,” kata CEO perusahaan itu, Darren Woods, hari Rabu.

Juga Rabu (26/5), para pemegang saham Chevron menyetujui proposal untuk memangkas emisi Scope 3, yakni emisi yang dihasilkan dari penggunaan produk-produk suatu perusahaan.

Proposal itu tidak menetapkan target khusus mengenai seberapa besar pemangkasan emisi itu atau suatu tenggat.

Pada hari Rabu (26/5), sebuah pengadilan Belanda mengeluarkan putusan yang memerintahkan perusahaan Royal Dutch Shell untuk memangkas emisi karbon bersihnya hingga 45 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan level pada tahun 2019.

Kilang ExxonMobil di Baytown, Texas, 15 September 2008. (REUTERS / Jessica Rinaldi)

Tujuh organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan hukum terhadap Royal Dutch Shell dengan alasan perusahaan itu melanggar kewajibannya untuk mengurangi emisi karbon dioksida.

Dalam putusannya, Hakim Larissa Alwin menyatakan bahwa karena Royal Dutch Shell sekarang ini memiliki rencana untuk mengurangi emisi dan masih mengembangkan rencana itu, perusahaan tersebut tidak melanggar kewajibannya seperti yang dikemukakan para penggugat.

Tetapi hakim menyatakan pelanggaran terhadap kewajiban itu membayang, karena kebijakan perusahaan itu “tidak konkret, memiliki banyak kekurangan dan didasarkan pada pemantauan pembangunan sosial bukannya tanggung jawab perusahaan itu sendiri dalam mencapai pengurangan karbon dioksida.” [uh/ab]

Oleh: VOA

Menkeu Prediksi Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,1 - 8,3 Persen

Redaksi    Rabu, Mei 26, 2021    Comment   

Menkeu Prediksi Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,1 - 8,3 Persen

Seorang pekerja berjalan di atas tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 22 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 bisa tumbuh pada kisaran 7,1 persen hingga 8,3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah indikator menunjukkan kinerja ekonomi pada triwulan II 2021 tumbuh positif. Antara lain konsumsi rumah tangga saat Lebaran, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor yang terus tumbuh.

Dengan indikator tersebut, pemerintah memperkirakan ekonomi pada triwulan II 2021 akan tumbuh pada kisaran 7,1 persen hingga 8,3 persen secara tahunan. Namun Sri Mulyani menjelaskan prediksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak akan sama dengan triwulan tiga dan empat.

"Kalau kita lihat untuk 2021 proyeksi keseluruhan tahun adalah di 4,5 persen hingga 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga di 3,7 persen hingga 4,3 persen," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Selasa (25/5/2021).

Sri Mulyani menjelaskan ekonomi dan perdagangan global juga menunjukkan perkembangan positif. Beberapa negara yang mengalami pertumbuhan positif pada kuartal I 2021 antara lain Amerika Serikat, China, Singapura, dan Korea Selatan. Namun, Sri Mulyani mengingatkan beberapa faktor risiko masih perlu diwaspadai seperti munculnya gelombang dan varian baru COVID-19, belum meratanya vaksinasi, dan proteksionisme perdagangan global.

Menurutnya, pemerintah terus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya belanja negara untuk mendorong pemulihan ekonomi. Realisasi belanja negara sampai dengan April 2021 mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen APBN 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp489,8 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp233,2 triliun.

"Belanja kementerian dan lembaga yang melonjak sangat tinggi, sampai April mencapai Rp 98,7 triliun melonjak dari Rp52,8 triliun tahun lalu. Jadi ada kenaikan 87,1 persen," tambah Sri Mulyani.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, meragukan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II akan mencapai kisaran 7,1 persen hingga 8,3 persen. Menurutnya, ekonomi hanya akan tumbuh di kisaran 3 hingga 4 persen. Ia beralasan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang ekonomi hanya terjadi di wilayah sekitar Jakarta, tidak merata di semua daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah melarang mudik Lebaran pada tahun dengan alasan mencegah COVID-19.

"Tentunya pertumbuhan ekonomi tergantung juga dari mobilitas masyarakat. Nah, mobilitas masyarakat sudah baik, tetapi ada tantangan juga setelah Lebaran misalnya kenaikan kasus positif COVID-19," jelas Bhima kepada VOA, Selasa (25/5/2021).

Bhima juga menyoroti serapan belanja pemerintah daerah yang kurang karena perencanaan anggaran yang tidak maksimal. Akibatnya transfer anggaran dari pemerintah pusat hanya tertumpuk di daerah.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan pemotongan gaji 13.

"Bantuan sosial masih dibutuhkan jangan terburu-buru untuk memangkas perlindungan sosialnya karena konsumsi menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih." [sm/ft]

Oleh: VOA