Berita Borneotribun.com: Jakarta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 29 April 2023

Sinyal Politik, Akankah PKB Tandem Gerinda

Ketum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Jakarta - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin beserta jajaran partainya tiba di kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat (28/4) Sore.

Di depan awak media Keduanya terlihat saling melempar candaan dan terlihat kompak saat ditanya terkait calon wakil presiden (cawapres).

“Pokoknya mantap! Kita sepakat semuanya ini bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tegas Prabowo

Bahkan di akhir press konferensinya Prabowo sempat berjoget seolah siap bertempur di Pilpres 2024.

Cak Imin pun menyampaikan, yang terpenting adalah membangun komitmen semangat kerja sama kepentingan Indonesia ke depan.

“Dibangun untuk Indonesia Raya untuk Indonesia yang lebih baik. Menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, koalisi semakin baik. Kita optimis,” tutup Cak Imin.

(Tim/Hermanto)

Jumat, 21 April 2023

PDI Perjuangan Umumkan Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024

Ganjar Pranowo, Calon Presiden 2024 Dari PDI Perjuangan.
Jakarta - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dalam acara yang diselenggarakan di Istana Batutulis, Bogor pada Jumat, 21 April 2023. Pengumuman ini dilakukan tepat sehari menjelang Idul Fitri 2023 versi pemerintah yang jatuh pada Sabtu besok.

Megawati mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden setelah melalui proses menyendiri. Dia ingin memberikan "hadiah" kepada partainya dengan mengumumkan kandidat terbaik untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, mengatakan bahwa calon presiden yang akan diusung partainya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki pemahaman ideologi yang kuat, visioner, mumpuni, memiliki kemampuan profesional, dan memahami kehendak rakyat.

Hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merupakan kader PDIP dengan elektabilitas tertinggi. Ganjar dalam beberapa survei menempati peringkat pertama mengungguli Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Pengumuman Megawati ini menjadi sorotan banyak pihak karena diumumkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan hanya beberapa bulan jelang Pemilihan Presiden 2024. Namun, para pengamat politik menilai bahwa PDIP telah memilih kandidat yang tepat dan memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan presiden yang akan datang.

(Tim/R. Hermanto)

Rabu, 12 April 2023

Workshop Sesi Kedua, Pers Harus Jadi Medium Penghapusan Diskriminasi Gender

Workshop Trusted News Sesi Kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID MEDIA.
Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID MEDIA melanjutkan serial workshop Trusted News Indicator yang kedua. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada Rabu 12 April 2023 ini mengangkat isu new media dan perempuan.

Workshop Trusted News Indicator merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan indikator kepercayaan publik kepada media-media anggota AMSI, serta menyerap masukan dan tanggapan pemangku kepentingan, regulator, hingga aktivis perempuan terkait pedoman media terpercaya.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan bahwa Undang Undang Pers harus menjadi pedoman bagi jurnalis, utamanya media siber. Dalam kata sambutannya, ia menekankan pentingnya jurnalis mengabdi dan melakukan kerja pemberitaan untuk kepentingan publik, termasuk di dalamnya spesifik soal perempuan dan anak.

Wens menyebut, pada lanskap media saat ini, bertabur banyak media termasuk platform media sosial yang secara terbuka mengekspos kekerasan perempuan, serta kata kasar (hatespeech), perundungan (bullying), dan identitas atau eksploitasi terhadap anak-anak.

“Media harus menarik garis demarkasi yang terang antara media dengan platform yang tidak tersentuh literasi itu. Media harus lebih sensitif terutama menyangkut anak dan perempuan. Maka dari itu AMSI membuat indikator kepercayaan publik ini, salah satu dari 11 poin yang disusun AMSI adalah pedoman pemberitaan terpercaya fokus isu perempuan dan anak,” katanya.

Sependapat dengan konsep trustworthy news, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menyebut kompleksnya kondisi di ekosistem media Indonesia saat ini. Ia mengatakan bahwa masih banyak media yang belum menerapkan penyebarluasan edukasi dan literasi tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya penerapan kultur patriarki dimana editorial media maupun audiens umum masih gemar membaca tentang eksploitasi perempuan dan anak.

“Penerapan trusted news ibarat jalan terjal karena perubahan pandangan dan budaya (Patriarki) di Indonesia. Di atas kertas, AMSI sudah memulai dengan menjalankan pedoman trustworthy news dalam kegiatannya menghimpun indikator kepercayaan publik sebagai landasan operasional pemberitaan di redaksi," kata Eric.

CEO Kabar Group Indonesia (KGI) Network sekaligus Koordinator wilayah AMSI Indonesia Timur, Upi Asmaradhana yang menjadi pemapar Trusted News Indicator mengatakan, AMSI menampung aspirasi, gagasan, dan catatan kritis anggota AMSI, serta membuka masukan berbagai pihak mulai dari pemerintah, korporasi dan akademisi soal rumusan 11 indikator yang sudah dibuat melalui proses yang panjang.

"Tujuan 11 item Trust News Indicator adalah sebagai guideline teknis pedoman awak redaksi untuk membangun interaksi kepada audiens, memelihara kepercayaan publik, sekaligus brand safety," kata Upi yang juga pemapar Trusted News Indicator.

Pada sesi diskusi, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. mengatakan bahwa Dewan Pers menyambut baik dan mengapresiasi upaya AMSI dalam membangun Trusted News Indicator. Tidak hanya berfokus pada kepercayaan perusahaan pers secara luas, namun indikator yang disosialisasikan juga tetap memastikan penghapusan diskriminasi berbasis gender (perempuan dan anak).

"Pers berpengaruh pada pembentukan opini dan sikap individu maupun masyarakat, serta menjadi medium untuk penghapusan diskriminasi berbasis gender. Hubungan timbal balik antara pers dan norma sosial di masyarakat, membentuk interaksi sosial dan perubahan sosial. Tantangannya adalah pers harus bisa menyerap perspektif patriarki dan diskriminasi berbasis gender di masyarakat," katanya.

Founder of Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A., APU juga mendukung Trusted News Indicator yang digarap oleh AMSI. Ia juga memberikan masukan terkait pentingnya menjunjung tinggi nilai universal, hak asasi manusia, nilai luhur pancasila, dan menghargai identitas keberagaman/kebhinekaan di Indonesia.

Menurutnya, media sebagai produk budaya yang merupakan konstruksi sosial memiliki peran dalam perubahan. "Untuk merekonstruksi budaya (media) secara sistematis, bisa dilakukan dengan perubahan, yakni melalui pendidikan atau penguatan literasi. Upaya literasi penting menyadarkan semua orang, membuat kita menjadi bangsa berkeadaban," katanya.

Sementara itu staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P. memaparkan fungsi dan kedudukan pemerintahan sebagai fasilitator mengintegrasikan kebijakan program Kementerian dengan stakeholder. Dalam hal ini, pedoman media terkait perempuan dan anak di ranah tupoksi Kementerian PPPA.

"Pemberitaan kesetaraan gender dan rekonstruksi budaya bisa dilakukan sesering mungkin agar tidak mudah tenggelam, tergantikan dengan pesan lain yang justru bisa melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan trend terkini agar sosialisasi gender bisa dipahami. Upaya itu harus terus diperkuat, Kementerian PPPA terbuka untuk fasilitasi diskusi/pelatihan lanjutan," katanya.

Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta dan Makassar. Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.

Workshop Trusted News Indicator seri kedua ini dihadiri oleh 50 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Seri ketiga akan diselenggarakan bulan Mei 2023 dengan mengangkat kepercayaan publik dari perspektif pelaku ekonomi dan bisnis.

(Rilis AMSI)

Selasa, 04 April 2023

APTIKNAS Siap Bersinergi Dengan Kabaharkam Polri dan Polda Metro Jaya

Pisah sambut Kapolda Metro Jaya, di Grand Balroom Hotel Sultan, Jakarta.
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Soegiharto Santoso menyatakan siap bersinergi dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Irjen Pol. Fadil Imran, ataupun dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto yang baru saja dilantik.

Pernyataan Ketum APTIKNAS itu disampaikannya kepada awak media di acara pisah sambut Kapolda Metro Jaya, di Grand Balroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (3/4/2023) kemarin.

“APTIKNAS siap bekerjasama dengan Pak Kabaharkam Polri atau pun Pak Kapolda Metro Jaya terkait informasi teknologi digital dan komunikasi,” ujar Hoky sapaan akrab Ketum APTIKNAS. 

Hoky menambahkan, jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS yang saat ini telah tersebar di 29 DPD dari Aceh hingga Papua, memiliki jaringan pengusaha teknologi digital dan informasi yang sangat profesional dan siap membantu Kabaharkam Polri ataupun Kapolda Metro Jaya jika dibutuhkan.

Hoky yang juga sebagai pendiri Mustika Raja Law Office memuji keberhasilan Irjen Pol. Fadil Imran saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Salah satunya terkait peluncuran program polisi Rukun Warga atau RW yang hingga saat ini masih berjalan dengan sangat baik.

“Program polisi RW merupakan terobosan baru yang terbukti berhasil dalam menciptakan situasi kamtibmas yang lebih baik dengan melibatkan kerja sama pemerintah di tingkat RW," beber Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia sekaligus Ketua OKK DPP SPRI.

Pada acara pisah sambut Fadil Imran, yang sebentar lagi naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi ini mengatakan, dirinya bersyukur usai tuntas bertugas selalu Kapolda Metro Jaya sejak dilantik November 2020 silam. 

"Pertama tentu saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan sekaligus mengakhiri tugas dengan baik. Ini sesuatu yang patut saya syukuri," kata Fadil.

Kemudian disampaikan pula, dirinya ingin berterimakasih kepada seluruh anggota Polda Metro Jaya dan seluruh masyarakat Jakarta serta seluruh jajaran Forkopimda, TNI, dan Pemda, para mahasiswa, buruh, tokoh masyarakat, para kiai, ulama habaib, pendeta, romo yang telah banyak memberikan dukungan dalam hal kerja bersama dan bergerak bersama dalam menjaga Jakarta sebagai rumah bersama bangsa ini. 

Seperti telah diketahui terkait promosi jabatan Irjen Pol M. Fadil Imran sebagai Kabaharkam Polri dan Irjen Pol Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya berdasarkan surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023 dan ST/715/III/Kep./2023 tertanggal 27 Maret 2023 dan ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya ditugaskan sebagai Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 14 April 2020 silam mengatakan kepada wartawan, dirinya akan menjalankan amanah sebaik mungkin dari pejabat sebelumnya. 

”Polisi itu bertugas melihat beberapa pertimbangan dan rujukan. Salah satunya agenda masyarakat, kalender kamtibas. Itu selalu menjadi rujukan.” ungkap Karyoto. 

Irjen Pol Karyoto juga mengaku siap menjalankan segala tugas sebaik mungkin untuk masyarakat Jakarta. 

“Karena masyarakat Jakarta bukan hanya masyarakat biasa, isinya ada Ibu Kota. Itu yang harus betul-betul kita jaga sebagai rumah bersama,” ujarnya. (**)

Jumat, 31 Maret 2023

Gali Pandangan Publik, AMSI Gelar Serial Workshop Trusted News Indicator

Workshop perdana Trusted News Indicator bertajuk New Media dan Politics.
Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID MEDIA, menggelar workshop perdana Trusted News Indicator bertajuk New Media dan Politics. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan indikator kepercayaan publik terhadap media yang menjadi anggota AMSI, serta melihat pandangan "masyarakat" politik terkait pedoman media terpercaya, Jumat (31/3/2023).

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, media karena fungsi dan kedudukannya harus dapat dipercaya oleh publik sehingga apa yang kita siarkan layak untuk didengar dan dijadikan rujukan masyarakat luas. 

“Dalam Undang Undang Pers, media sebagai wakil publik makanya dilindungi UU Pers. Tentu ada harga yang harus kita bayar sebagai publisher yaitu disiplin verifikasi, cek fakta agar produknya terpercaya, trusted. Kita harus menunjukan bahwa media kita bukan abal-abal, tidak clickbait, isinya bukan disinformasi maupun misinformasi,” katanya saat membuka kegiatan secara daring.

Sejalan dengan hal tersebut, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menekankan tantangan berat namun juga peluang besar yang dihadapi media dari sudut komunikasi politik khususnya saat menghadapi pemilu mendatang. 

“Tantangannya nyata saat ini menghadapi pemilu, tantangan dan (sekaligus) peluang bagi media. Bisa jadi juga sebagai ujian trusted news bagi media khususnya anggota AMSI. Semoga media-media AMSI bisa menjawab tantangan-tantangan kedepannya," kata Eric.

Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), August Mellaz mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas apa yang sudah dilakukan AMSI dalam menentukan standar Indikator Trusted News.

“KPU RI sangat mengapresiasi dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut soal trust Indicator bidang politik ini. KPU memiliki beberapa catatan dalam konteks memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwalnya, tentunya terkait dengan peran media dalam pemegang arus informasi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepercayaan publik pada media menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penurunan kepercayaan publik pada media hingga angka 50 persen. Tingkat kepercayaan publiknya bahkan kalah dibanding LSM. Untuk itu, Ia berharap media AMSI dapat mengatasi polarisasi new media dan bias politik, khususnya di momentum tahun politik.

“Yang dapat dipelajari dari kepercayaan media di Amerika Serikat adalah pentingnya mengatasi polarisasi seperti hoaks dan bias politik khususnya agenda setting dari media dan politisi atau elit partai,” katanya.

Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di sejumlah kota.
Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain. 

"Kami di AMSI, telah merangkumnya menjadi sebelas poin. Mulai dari pesan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber, mengutamakan isu kepentingan umum, pemberitaan yang ramah anak dan perempuan, korban kekerasan hingga soal larangan glorifikasi terorisme, ujaran kebencian, serta kewajiban menjaga keamanan digital seperti perlindungan data pribadi pembaca," papar direktur eksekutif AMSI Adi Prasetya.

Sebelas elemen Trusted News Indicator yang disusun AMSI diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan publik atau pembaca, pengelola dan pemilik media, serta pengiklan, karena terjaminnya brand safety. Ini ikhtiar AMSI untuk menjaga kesinambungan ekosistem digital.

Workshop Trusted News Indicator sesi pertama ini dihadiri oleh 106 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Dua workshop lainnya akan diselenggarakan pada minggu kedua dan keempat bulan April 2023 mengangkat kepercayaan publik dari perspektif perempuan dan pelaku ekonomi.

(Rilis/R. Hermanto)

Rabu, 29 Maret 2023

Pemprov Kalbar Tercepat Se Indonesia Sampaikan LKPD Ke BPK RI

Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD Provinsi SE Indonesia oleh BPK RI.
Jakarta - Dalam rangka peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., beserta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., di Auditorium BPK RI Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Tak hanya dari Provinsi Kalbar, Beberapa Menteri dan Gubernur dari berbagai wilayah Indonesia turut hadir pada kegiatan ini.

Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFRA., CSFA., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyerahkan LKPD Tahun 2022 paling cepat se-Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Secara khusus saya berikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai Provinsi yang pertama dapat menyampaikan LKPD Tahun 2022 unaudited kepada BPK," ucap Pius sampaikan apresiasinya.

Pius berharap apa yang dilakukan oleh Pemprov. Kalbar seiring dengan peningkatan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

"Namun dengan demikian saya harapkan agar hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya penyajian atas laporan keuangan," harapnya.

Usai mengikuti kegiatan koordinasi LKKL dan LKPD, Wagub Ria Norsan mengungkapkan kebanggaannya atas apresiasi dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menyampaikan laporan keuangan.

"Kita (Pemprov. Kalbar) sudah WTP beberapa kali dan beberapa wilayah Kalbar juga sudah meningkat dalam penyampaian laporan keuangan. Ini yang akan dipertahankan dan akan lebih kita tingkatkan," ungkap Wagub.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekda Kalbar juga menyampaikan bahwa melalui arahan Gubernur Kalbar untuk setiap tahun menyampaikan LKPD dengan cepat dan memperhatikan penyajian atas laporan keuangan.

"Memang kita (Pemprov. Kalbar) diperintahkan Pak Gubernur untuk selalu cepat menyampaikan LKPD ini, disamping cepat kita juga memperhatikan kualitas penyajian laporan keuangan tersebut," ujar Sekda.

Sekda meminta kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi untuk dapat terus mempertahankan hal ini tetapi tetap menjaga kualitas penyajian laporan keuangan.

"Setiap Kepala Perangkat Daerah harus benar-benar memperhatikan laporan keuangannya, jangan asal cepat saja tetapi perhatikan mutu dari laporan keuangan tersebut, harus yang akurat," tutup Sekda.

(Wnd/R. Hermanto)

Kamis, 16 Maret 2023

Luar Biasa, Pemprov Kalbar Sabet 3 Penghargaan Dari Kemendagri

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menerima secara langsung 3 penghargaan dari Kemendagri.
Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan tinta emas setelah berhasil menyabet 3 (tiga) penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang penganugerahan APBD Award Tahun 2022 yang digelar di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). 

Dari tiga kategori yang ditetapkan Kemendagri, Pemprov Kalbar merupakan satu-satunya pemprov yang berhasil meraih penghargaan di semua kategori.

Ketiga penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yakni Peringkat 3 Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022, Peringkat 4 Kategori Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 serta Peringkat 4 Kategori Realisasi Belanja Daerah TA 2022 berdasarkan penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 
Hal ini tak lepas dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merealisasikan APBD TA 2022 dengan baik. Untuk capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 Pemprov Kalbar berhasil menembus angka Rp. 3,2 triliun naik 710 miliar dari tahun sebelumnya Rp. 2,5 triliun. Sehingga Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 per akhir Desember mencapai 107,86 %. Kemudian pada Realisasi Belanja Daerah Pemprov Kalbar pada tahun 2022 per akhir Desember mencapai 95,54 %.

Capaian luar biasa yang berhasil ditorehkan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan pada masa kepemimpinannya ini juga tak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus konsisten dalam merealisasikan target – target capaian APBD yang ditetapkan.

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menerima secara langsung penghargaan tersebut turut mengucap syukur atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Alhamdulillah 3 kategori itu, semua Pemprov Kalbar dapat, realisasi peningkatan PAD tertinggi, realisasi anggaran tertinggi dan realisasi pendapatan tertinggi", ujarnya.

Sejalan dengan apa yang biasanya ditekankan oleh Gubernur Sutarmidji, dirinya terus mendorong percepatan realisasi APBD pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.

‘’Seperti apa yang Pak Gubernur tegaskan, bahwa untuk realisasi anggaran di setiap OPD itu mulai kita genjot dari awal tahun termasuk yang harus di lelang. Kemudian untuk PAD, optimalisasi terus kita lakukan. Tahun ini juga PAD kita cukup tinggi menembus angka 3,2 triliun dimana pada masa awal kepemimpinan kami hanya 1,8 triliun,’’ ujarnya.

Wagub juga tak lupa memberikan apresiasi dan motivasi atas pencapaian ini kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar yang telah bekerja dengan lebih giat dan bersemangat.

‘’Untuk seluruh jajaran ASN, terima kasih atas kinerja yang telah diberikan, semoga menjadi amal baik bagi bapak ibu semua. Tak lupa saya berpesan tetap jaga konsistensi kinerja saudara dan bekerjalah sesuai peraturan yang berlaku,’’ tutupnya.

Di tempat yang sama dalam pidatonya, Wamendagri John Wempi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang sudah mengoptimalkan realisasi APBDnya pada Tahun anggaran 2022.

"Atas nama Pemerintah saya menghaturkan rasa bangga dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, semoga di tahun 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien, patut, wajar rasional dan akuntabel," ungkapnya.

Dirinya juga mendorong seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi APBD demi terciptanya percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Percepatan realisasi ini harus dilakukan sejak awal tahun, agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut, juga akan mendorong belanja pihak swasta dan masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik," pungkasnya.
 
Kegiatan Ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan diskusi yang mengambil tema Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Persiapan dalam Menatap Pilkada Serentak Tahun 2024.
 
Pertemuan ini juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif kemajuan, penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, menuju apbd yang proporsional  taat asas tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan , mendorong peningkatan kinerja daerah dalam menyerap APBD.

(Adpim/R. Hermanto)

Jumat, 28 Oktober 2022

Inilah Nama Tokoh-tokoh perempuan penting di balik Sumpah Pemuda

Inilah Nama Tokoh-tokoh perempuan penting di balik Sumpah Pemuda
Inilah Nama Tokoh-tokoh perempuan penting di balik Sumpah Pemuda.
Jakarta --  Tokoh-tokoh perempuan penting di balik Sumpah Pemuda


Setiap tahunnya, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

Di momen ini, 94 tahun yang lalu pemuda-pemuda Indonesia sedang berkumpul dan mengikrarkan sebuah sumpah yang lahir dari hasil Kongres Pemuda II.

Ikrar ini begitu penting karena telah mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang dan budaya.

Tokoh-tokoh perempuan penting di balik Sumpah Pemuda

Namun dari berbagai dokumentasi sejarah yang menceritakan ulang peristiwa bersejarah ini, jarang sekali yang menyorot keterlibatan beberapa tokoh perempuan di balik Sumpah Pemuda.

Siapa saja mereka dan apa perannya? Berikut daftarnya, dikutip dari siaran resmi Zenius, Jumat.

Siti Soendari

Pertama, Siti Soendari yang merupakan adik bungsu dr. Soetomo. Beliau berasal dari kalangan Jawa elit dan berhasil menempuh pendidikan tinggi dengan gelar Meester in de Ritchen (Sarjana Hukum) di Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1934.


Pada masa itu, tidak mudah bagi perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Bahkan, Siti adalah perempuan ke-2 yang berhasil mendapatkan gelar tersebut.

Selain berhasil dalam pendidikan, Siti juga pernah menjabat sebagai direktur bank.

Di Kongres Pemuda II, Siti berpidato soal rasa cinta Tanah Air. 

Beliau menekankan bahwa rasa cinta tanah air harus ditanamkan pada perempuan sejak kecil, tidak hanya pada laki-laki saja.

Saat itu Siti berpidato dalam bahasa Belanda sehingga Muhammad Yamin, selaku Sekretaris Kongres Pemuda II, menerjemahkan pidato Siti.

Emma Poeradiredja

Emma Poeradiredja adalah tokoh perempuan yang mengenyam pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Selama hidupnya, beliau aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kesetaraan perempuan.

Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan anggota DPR/MPR Indonesia. Di Kongres Pemuda II, Emma yang menjabat sebagai Ketua Cabang Bandung Jong Islamieten Bond berpidato mengenai peran para perempuan agar terlihat tidak hanya dalam pembicaraan pergerakan namun juga dengan perbuatan.

Poernomowoelan

Ketiga, ada Nona Poernomowoelan yang merupakan seorang guru dan salah satu perwakilan pemuda Taman Siswa.

Beliau menjadi pembicara pertama di mimbar Kongres Pemuda II. Sebagai tokoh yang aktif di bidang pendidikan, beliau berpidato soal mencerdaskan bangsa yang harus disertai dengan pendidikan yang tertib dan disiplin.

Selain itu, menurutnya anak haruslah mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah maupun di rumah.

Demikian beberapa tokoh perempuan hebat dan menginspirasi yang berperan penting saat momen Sumpah Pemuda.

Bagi Anda yang penasaran dan ingin mempelajari peristiwa Sumpah Pemuda lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Museum Sumpah Pemuda.

Di sana terdapat begitu banyak koleksi termasuk foto, patung, dan barang lainnya yang berhubungan dengan peristiwa Sumpah Pemuda.

Pewarta : Nanien Yuniar/Antara
Editor : Yakop

Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang
Tersangka RK (tengah) menuju Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, Kamis (27/10/2022). ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Pajak
BorneoJakarta - DJP serahkan tersangka penggelapan pajak dan pencucian uang ke JPU. Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan tersangka merupakan seorang pria berinisial RK yang merupakan seorang direktur perusahaan penyedia jasa keamanan bagi perusahaan-perusahaan.

"Tersangka RK diduga kuat melakukan dua tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan," kata Neilmaldrin dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT LMJ, tersangka RK diduga kuat dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ia juga dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya, serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp26,9 miliar.

Tidak hanya itu, Neilmaldrin mengungkapkan tersangka RK juga diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penggelapan pajak perusahaan, RK membelanjakan uang tersebut melalui pembayaran uang muka ke dealer dan pelunasan cicilan ke perusahaan pembiayaan atas pembelian armada bus pariwisata atas nama PT RMJ, yang juga merupakan perusahaan miliknya.

Selain itu, RK juga menggunakan uang hasil mengemplang pajak untuk pembayaran atas pembelian dua unit apartemen di Depok, Jawa Barat, serta untuk pembayaran bahan material dan biaya tukang atas pembangunan yang dilakukan di atas beberapa bidang tanah miliknya, yang tersebar di wilayah Bogor dan Cianjur, Jawa Barat.

Neilmaldrin menyampaikan penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset-aset milik tersangka RK yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara, antara lain mulai dari uang tunai Rp613,7 juta, delapan bus pariwisata, dua unit apartemen, hingga tanah dan bangunan.

Sebagai konsekuensi atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya, RK diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan hingga paling lama enam tahun, serta dikenakan pidana denda minimal dua hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ia juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas tindak pidana pencucian uang ini, RK dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 20 tahun dan denda senilai maksimal Rp10 miliar. Usai diserahkan ke Jaksa, tersangka RK ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta hingga proses persidangan.

"DJP akan terus konsisten menegakkan hukum pidana pajak demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat serta terpulihkan nya kerugian pada pendapatan negara. Tidak hanya itu, DJP juga akan terus mengungkap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang sebagai wujud komitmen Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF)," tegas Neilmaldrin.

Oleh : Agatha Olivia Victoria/Antara
Editor : Yakop

Senin, 17 Oktober 2022

Anies Baswedan: Mengenakan Pakaian Dinas Petugas Lapangan Sebagai Momen Kebersamaan

Anies Baswedan: Mengenakan Pakaian Dinas Petugas Lapangan Sebagai Momen Kebersamaan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa mengenakan pakaian dinas petugas lapangan sebagai momen kebersamaan dengan para pekerja di balik layar pelayanan Provinsi DKI Jakarta. 


Karena menurutnya, Damkar, Sapol PP, Dinas Perhubungan bahwa mereka adalah satu kesatuan saat di lapangan. Mereka masing-masing punya penanda, tapi kita semua satu badan untuk memberikan pelayanan kepada ibu kota Jakarta.


Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa dia bersyukur bisa tampil mengenakan pakaian petugas lapangan karena kebetulan dia terpilih selama lima tahun untuk memimpin DKI Jakarta. 


Dalam periode lima tahun, Anies Baswedan telah menyelesaikan periodenya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, ia mengatakan hubungan dengan petugas lapangan saat ini sangat kuat dan ia berharap hubungan itu dapat terus terjaga.


Rekaman tersebut diambil setelah Anies menghadiri kegiatan apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada petugas lapangan/pekerja teknis di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (5/10/2022).


Anies Baswedan terlihat dalam video tersebut mengenakan kemeja batik berwarna coklat yang identik dengan pakaian yang dikenakan pada kegiatan di Ecovention Hall Taman Impian Jaya Ancol pada Rabu kemarin.


Dalam perpisahan terakhirnya sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam masa jabatannya. 


Anies Baswedan berharap, seorang petugas lapangan/pejabat menyampaikan bahwa banyak kemajuan yang dicapai di Jakarta saat ini tidak lepas dari peran petugas lapangan/petugas teknis kedinasan di lingkup Pemprov DKI Jakarta.


Sebab, kata Anies, pekerja lapangan/pekerja teknis kedinasan di lingkup Pemprov DKI Jakarta bekerja tidak menjadi sorotan publik meski perannya selalu ada untuk membuat Jakarta lebih baik. 


Mereka membuat pelayanan di Jakarta berjalan dengan baik, ungkap Anies Baswedan. (yk/ant)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno