Berita Borneotribun.com: Ketapang Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Februari 2023

Wakil Bupati Ketapang Paparkan Angka Kemiskinan dan Stunting di Ketapang

Wakil Bupati Ketapang Paparkan Angka Kemiskinan dan Stunting di Ketapang
Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si. (Prokopim Setda Kab. Ketapang)
KETAPANG, KALBAR - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si memaparkan bahwa Situasi dan kondisi di Ketapang terkait angka kemiskinan ekstrim pada 2021 sebesar 10,13 persen dan pada 2022 turun menjadi 9,39 persen, demikian juga dengan stunting di Ketapang pada 2021 sebesar 23,6 persen dan tahun 2022 menjadi 22,3 persen, mengalami penurunan. 

Pemaparan ini disampaikan Beliau saat mengikuti rapat virtual dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), pada Selasa  di kantor bupati Ketapang, Selasa (14/2/2023) bertempat di Ruang Rapat Bupati Ketapang.

Dalam kesempatan tersebut Beliau juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang terus berupaya untuk melakukan penurunan kemiskinan ekstrem dan kasus stunting.

Lebih lanjut Wabup mengakui, penurunan dua kasus tersebut tidaklah begitu besar, itu disebabkan oleh kondisi wilayah Kabupaten Ketapang yang begitu luas, yakni 31.558 km². Luas tersebut setara dengan wilayah Jawa Tengah.

Selanjutnya Beliau juga menjelaskan masih terdapat 76 desa dari 253 desa di Ketapang yang blank spot dalam hal komunikasi meskipun saat sekarang sudah memiliki tower tapi kondisinya belum maksimal dan terdapat juga 58 desa dari 253 yang belum memiliki akses listrik aliran PLN.

"Kondisi infrastruktur belum baik, sehingga banyak desa yang sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala tersendiri," pungkasnya.

(Muzahidin/Darul)

Selasa, 14 Februari 2023

Ada Apa KPU dan Bawaslu Datangi Rumah Sekda Ketapang?

Ada Apa KPU dan Bawaslu Datangi Rumah Sekda Ketapang? 
Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M. (Prokopim Setda Kab. Ketapang)
KETAPANG, KALBAR - Dalam menjaga dan mengawal hak pilih masyarakat dengan melakukan pemuktahiran data pemilih dan mengawasi jalannya pemuktahiran data.

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si, Selasa (14/2/2023). 

"Tadi sudah di Coklit dan semua data sudah benar," ucap Sekda Ketapang saat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) mendatangi kediamannya untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih untuk Pemilu 2024, pada Selasa (14/2/2023).

Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.
Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.
Lebih lanjut kata Alexander Wilyo, bahwa melalui Coklit bisa dilakukan verifikasi data yang dipegang oleh pihak KPU, misalkan terhadap masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat masuk sebagai pemilih seperti meninggal dunia, pindah ke daerah lain atau ganda tentu harus dimuktahirkan datanya.

"Melalui Coklit ini juga masyarakat yang belum terdata namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih maka bisa didata dan dimasukkan menjadi daftar pemilih potensial sehingga ke depan bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT-red)," terangnya. 

Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.
Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.
Selanjutnya Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar mendukung aktivitas pencoklitan yang dilakukan Pantarlih dan mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu dalam hal ini PKD.

Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.
Petugas KPU Kabupaten Ketapang dan Bawaslu Ketapang mendatangi rumah Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.
"Peran pengawas ini penting guna memastikan petugas coklit menjalankan prosedur dalam tugasnya agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, untuk itu kedua pihak ini harus bersinergi, dengan demikian masyarakat dapat terjaga hak pilihnya untuk Pemilu mendatang," pungkasnya.

(Muzahidin/Vn)

Asisten I Setda Buka Pelatihan Dan Uji Kompetensi SKK Yang Diadakan BPC GAPENSI

Asisten I Setda Buka Pelatihan Dan Uji Kompetensi SKK Yang Diadakan BPC GAPENSI
Asisten I Setda Buka Pelatihan Dan Uji Kompetensi SKK Yang Diadakan BPC GAPENSI.
KETAPANG, KALBAR - Bupati Ketapang melalui Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Edi Radiansyah, SH.,MH membuka Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Kerja Konstruksi (SKK) yang diadakan oleh BPC GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Ketapang, pada Senin (13/02/2023) bertempat di Gedung Pancasila Ketapang.

"Pelatihan yang diadakan ini tidak hanya menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi melainkan juga dapat menurunkan kecelakaan kerja di lapangan serta menghindari kegagalan pekerjaan konstruksi," ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Ketapang.

Lebih lanjut disampaikan Beliau bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam menciptakan konstruksi berkualitas di Kabupaten Ketapang melalui sumber daya manusia berkualitas yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja konstruksi.

"Manfaat utama dari kegiatan ini yaitu kembali lagi kepada para pekerja konstruksi sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan meningkatkan kesejahteraan, terciptanya tenaga kerja konstruksi yang kompeten, produktif dan kreatif serta sikap kerja para pekerja konstruksi agar dapat berdaya saing dalam industri konstruksi nasional maupun internasional," jelasnya.

Selain itu, Beliau berharap kepada pelaku usaha di bidang jasa konstruksi untuk dapat lebih mengetahui dan menambah wawasan dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi yang baik dari awal pekerjaan sampai dengan diserah terimakannya hasil pekerjaan tersebut. 

"Sehingga dari hasil dari setiap pekerjaan nantinya benar-benar memenuhi standar dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang," pungkasnya.

(Mz/Yg)

Tim SAR Gabungan Berhasil Menemukan Satu Orang Korban Tugboat Sinar Pawan 1 yang Tenggelam di Sungai Kendawang Ketapang

Tim SAR Gabungan Berhasil Menemukan Satu Orang Korban Tugboat Sinar Pawan 1 yang Tenggelam di Sungai Kendawang Ketapang
Tim SAR Gabungan Berhasil Menemukan Satu Orang Korban Tugboat Sinar Pawan 1 yang Tenggelam di Sungai Kendawang Ketapang.

KETAPANG - Tim Search And Rescue (SAR) gabungan berhasil menemukan satu orang korban Tugboat Sinar Pawan 1 yang tenggelam di Sungai Kendawangan, Ketapang, yakni nakhoda kapal tunda tersebut dan dalam kondisi meninggal dunia, pada Senin (13/2/2023).

Tugboat Sinar Pawan 1 pada Minggu (12/2) tenggelam di muara Sungai Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat karena dihantam cuaca buruk. Dua dari sembilan korban kapal tersebut dinyatakan hilang.

"Hari ini Senin (13/2) satu kru kapal telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban merupakan nakhoda kapal naas tersebut," kata Kepala Kantor SAR Pontianak I Made Junetra di Pontianak.

Made mengatakan, korban yang ditemukan itu atas nama Wardi. Korban ditemukan masih dalam radius pencarian.

"Korban itu kami temukan sekitar 6,7 Nautical Mile dari tenggelamnya kapal atau masih dalam radius pencarian kami dari tim SAR gabungan," ujar Made.

Hingga kini, kata Made kembali menjelaskan pencarian akan terus dilanjutkan. Setelah korban ditemukan tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban berikutnya atas nama Rio.

"Korban Rio ini merupakan Jurumudi 2, untuk memudahkan pencarian hari kedua dibagi menjadi dua sektor, pertama dengan luas 58 Nautical mile berada di utara lokasi tenggelamnya kapal sedangkan sektor kedua dengan luas 54 Nautical Mile berada di sebelah selatan," tutur Made.

Berikut data korban (ABK) :

Kondisi selamat 7 orang yaitu :

1. Fauzan (Juru Mudi)

2. Triaji Mega (Masinis 3)

3. Teguh (Masinis 2)

4. Mardin( Mualim 1)

5. Rudi (KKM)

6. Siri (Oiler)

7. Erlindo (Koki)


Sementara dua orang korban dalam pencarian yaitu :

1. Wardi (Kapten) ditemukan di hari kedua pencarian dalam kondisi meninggal dunia.

2. Rio (Jurumudi 2) masih dalam pencarian.


Pewarta : Nurul Hayat/Antara

Editor : Yakop

Senin, 13 Februari 2023

Pimpin Apel Pagi, Sekda Ketapang Wacanakan UMKM CORNER

Sekda Ketapang Wacanakan UMKM CORNER
Sekda Ketapang Alexander Wilyo S.STP., M.Si.
KETAPANG, KALBAR - Sekda Ketapang Alexander Wilyo S.STP., M.Si, Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Ketapang, Senin (13/02/2023).

Sekda mengarahkan kepada seluruh OPD  supaya di wajibkan membuat UMKM (Usaha mikro kecil menengah) CORNER sebagai wujud kepedulian sekaligus perhatian dan tanggung jawab kita untuk pembinaan UMKM.

Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang 
Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
Menurut Sekda, Kabupaten Ketapang memiliki potensi potensi kerajinan atau produk lokal yang luar biasa, 
Produk yang dimaksud bukan hanya sekedar anyaman dan aksesoris, namun ada batu kecubung.

"Kecubung nanti kita pajang  di stand UMKM CORNER dan di wajibkan semua Bagian untuk mengisinya " ujar Sekda.

Selanjutnya laporan tentang Index SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrik) menurut Sekda hasilnya cukup, namun dibawah target.

"Saya mau cek OPD mana yang tidak responsif/ yang tidak peduli sehingga menyebabkan index SPBE kita rendah, nah bisa terjadi ini data data tidak disampaikan kemudian apa yang diwajibkan kita bisa menyusun SK atau PERBUP tentang aplikasi aplikasi yang tidak dilaksanan" tegas Sekda.

Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang 
Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
Selanjutnya pada tanggal 20/2/2023 Sekda mengagendakan pelaksanaan turnamen futsal seluruh instansi dan OPD.

"Nanti silakan dari Sekretariat Daerah, dari BKPSDM, BPKAD, POL PP silakan support timnya masing masing " kata Sekda mengarahkan.

Terakhir Sekda mengingatkan kepada seluruh ASN untuk bekerja tetap profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas tugas dan amanah yang di emban.

Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang 
Pimpin Apel Senin Rutin Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
"Dalam bekerja tidak harus selalu marah, tetapi tanamkan dalam diri kita untuk bekerja yang terbaik. Jadikan itu sebagai kepuasan batin,  kalau kita bekerja baik dan profesional, di pastikan kita akan melayani semua orang dengan baik dan profesional juga karena itulah hakikat sumpah jabatan kita " terang Sekda.

Sekda menambahkan untuk publikasi akan di perlombakan, untuk seluruh OPD yang terinformatif kemudian publikasi publikasi kinerjanya/ kegiatannya baik.

(Muzahidin/Heri)

Jumat, 10 Februari 2023

Wakil Bupati Ketapang Buka FGD Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka 2023

Wakil Bupati Ketapang Buka FGD Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka 2023
Wakil Bupati Ketapang Buka FGD Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka 2023.
KETAPANG, KALBAR - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka 2023, pada Kamis (09/02/2023) bertempat di Hotel Grand Zuri Ketapang.

Kegiatan ini diadakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Proses bisnis dalam kegiatan FGD ini adalah melakukan verifikasi dan validasi data-data sektoral yang dihasilkan para stakeholder terkait.

Dalam melakukan pengumpulan data BPS selalu memperhatikan relevansi Pemerintah Daerah untuk fokus 2023 yaitu menguatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Wabup dalam sambutannya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang rutin diadakan BPS Ketapang setiap tahunnya.

"Kendatipun kegiatan ini sudah tidak asing lagi dan sudah biasa dilakukan karena dipastikan tiap tahun BPS selalu melakukan FGD Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka," ujar Beliau.

Lebih lanjut Wabup berharap ada beberapa point yang bisa menjadi perhatian dalam kegiatan ini, pertama sebuah data harus berkualitas, kedua ketepatan dalam penyampaian data dan ketiga data yang berkualitas penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

"Saya bicara seperti ingin dari waktu ke waktu sebuah data ini semakin baik, serta data ini dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, untuk kita mengintervensi pembangunan di Kabupaten Ketapang," tegas Beliau. 

"Jadi kesimpulan nya itu adalah arti penting sebuah data, kedua arti penting ketepatan data dan ketiga arti penting mengeluarkan kebijakan yang tepat dengan didukung data yang akurat," pungkas Beliau.

Selanjut dalam kegiatan ini juga diberikan piagam penghargaan pengumpulan data terbaik kepada OPD, Instansi Vertikal dan BUMD dan lainnya.

Adapun OPD, Instansi Vertikal dan BUMD dan lainnya yang mendapat piagam penghargaan yaitu dari OPD : 1. Dinas Kesehatan Ketapang, 2. Dinas Pendidikan Ketapang dan 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang, dari Instansi Vertikal 1.Pengadilan Agama Ketapang, 2. Lembaga Kemasyarakat Kelas II B Ketapang, dan 3. Badan Pertanahan Ketapang, dari BUMD lainnya : 1. PDAM, 2. Rumah Sakit Fatimah Ketapang, dan 3. Politeknik Negeri Ketapang.

(Muzahidin/Naen)

Rabu, 08 Februari 2023

Dapil Pileg 2024 Berubah, Gerindra Ketapang Optimis Raup Kursi Seluruh Dapil

Dapil Pileg 2024 Berubah, Gerindra Ketapang Optimis Raup Kursi Seluruh Dapil
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPC Gerindra Ketapang, Riyan Heryanto. (Ho-Muzahidin)
Ketapang, Kalbar - Penambahan Daerah Pemilihan atau Dapil disambut optimisme oleh Partai Gerindra Ketapang.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPC Gerindra Ketapang, Riyan Heryanto menyatakan, partainya menyambut baik adanya penambahan Dapil Pileg 2024. Gerindra katanya, sudah menyiapkan calon legislatif (caleg) yang mumpuni dan diyakini mampu raih kursi DPRD Ketapang.

"Semua dapil, Insyaallah kita dapat (kursi), karena kita ukur berdasarkan susunan caleg yang ada di Gerindra," ujar Riyan saat ditanya Borneotribun pada Selasa malam (7/2/23) di Ketapang.

Ia mengomentari penambahan dapil Pileg 2024 adalah langkah yang tepat dilakukan oleh KPU Ketapang dan KPU pusat lantaran sebaran pemilih dan luas wilayah yang ada di kabupaten Ketapang.

"Keputusan KPU pusat itu sudah tepat untuk Pileg di Ketapang," ujarnya. 

Politisi muda itu juga mengungkapkan, selain soal menang Pileg, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra juga telah menginstruksikan agar memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra untuk menang dalam kontes Pemilihan Presiden nanti.

"Perintah DPP itu akan terus kita amankan. Intinya Gerindra Ketapang sukses pileg dan pak Prabowo jadi presiden," tegas Riyan.

Sebelumnya, KPU melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 6 tahun 2023 tentang alokasi kursi, Pemilihan Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2024.

KPU memutuskan bahwa Dapil kabupaten Ketapang bertambah dari awalnya 6 menjadi 7 Daerah Pemilihan. 

Sedangkan jumlah anggota DPRD masih tetap sebanyak 45 orang.  

"Bahwa di Ketapang semulanya 6 Dapil menjadi 7 Dapil. Karena ini keputusan KPU RI. Sebagai penerima kebijakan, kita akan laksanakan sampai tuntas," kata Tedi Wahyudin, ketua KPU Ketapang kepada sejumlah wartawan di Ketapang, Selasa (7/2/2023).

Oleh: Muzahidin

Resmi Sudah Dapil Pileg 2024 Ketapang Bertambah

Resmi Sudah Dapil Pileg 2024 Ketapang Bertambah
Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin. (Foto Istimewa)
KETAPANG, KALBAR - Komisi Pemilihan Umum Ketapang sampaikan penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) pemilu legislatif 2024.

Kata KPU Ketapang, dapil itu sebelumnya 6, berubah menjadi 7 dapil. Sedangkan alokasi kursi DPRD masih tetap sama yakni 45 orang kendati ada pengurangan kursi di dapil tertentu.

"Bahwa di Ketapang semulanya 6 Dapil menjadi 7 Dapil. Karena ini keputusan KPU RI. Sebagai penerima kebijakan, kita akan laksanakan sampai tuntas," kata Tedi Wahyudin, ketua KPU Ketapang kepada sejumlah wartawan di Ketapang, Selasa (7/2/2023).

Menurut Tedi, perubahan dapil tersebut tertuang dalam Peraturan KPU-RI (PKPU) nomor 6 tahun 2023.

Dimana kata dia, sebelum diputuskan, KPU Ketapang telah mengusulkan 3 rancangan dapil yang disampaikan ke KPU pusat melalui KPU Propinsi Kalbar yakni rancangan pertama tetap 6 dapil, kedua 7 dapil dan ketiga 8 dapil. 

Dan dipilih bahwa rancangan kedua menjadi keputusan KPU pusat yang selanjutnya akan disampaikan kepada publik. 

"Kita akan sosialisasi terkait PKPU ini agar dapat diketahui secara luas," ujar Tedi.

Diketahui berdasarkan salinan PKPU itu, ketujuh Dapil tersebut terdiri dari Ketapang 1 terbagi atas kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan dan kecamatan Delta Pawan. 

Ketapang 2, meliputi Kecamatan Sungai Laur, Simpang Hulu dan Simpang Dua. Ketapang 3 yakni kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Hulu Sungai. 

Selanjutnya, dapil Ketapang 4 meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Jelai Hulu, Pemahan dan Sungai Melayu Rayak. Ketapang 5 Kecamatan Marau, Manis Mata dan Air Upas.

Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan dan Singkup. Dan Ketapang 7 terdiri dari Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong.

Jika dicermati, perubahan komposisi wilayah dapil tersebut terjadi di dapil 5 dan 6 yang awalnya kecamatan Singkup masuk di dapil lima dan Kendawangan di dapil enam, kini bergabung menjadi dapil tersendiri atau menjadi dapil 6.

Sebagai tambahan, sebaran kursi di tiap dapil adalah untuk dapil Ketapang 1 tetap dengan 10 kursi, Ketapang 2 dengan 5 kursi, Ketapang 3 dengan 7 kursi, Ketapang 4 dengan 6 kursi, Ketapang 5 dengan 5 kursi, Ketapang 6 dengan 5 Kursi dan Ketapang 7 dengan 7 kursi. 

Oleh: Muzahidin

Senin, 06 Februari 2023

Oknum PNS Digerebek Dikontrakan, Akui Nikah Siri Istri Orang, Berujung Laporan Polisi

Oknum PNS Digrebek Dikontrakan, Akui Nikah Siri Istri Orang, Berujung Laporan Polisi
Foto: SN bersama pasanganya saat di grebek istrinya di sebuah kontrakan di Ketapang. (Ho-Muzahidin)
KETAPANG - Seorang oknum PNS di Ketapang berinisial SN digrebek istrinya bernama RB disebuah rumah kontrakan di desa Payak Kumang kecamatan Delta Pawan saat sedang berduaan dengan seorang wanita pada Selasa malam 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wiba

Belakangan diketahui wanita yang sedang bersama SN dikamar kontrakan itu adalah istri keduanya berinisial AN yang menikah secara siri.

Pernikahan siri keduanya terjadi pada 11 Januari 2023 lalu di Ketapang.

AN dikenal RB masih berstatus istri sah lelaki lain, teman seorganisasi PKK sekaligus tetangga sekampung RB.

Keberatan atas pernikahan itu, RB melaporkan suaminya ke Mapolres Ketapang pada Kamis 19 Januari 2023 atas dugaan pernikahan tanpa izin istri sah meski berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

RB lantas menunjuk Agus Hendri sebagai kuasa hukumnya untuk mendampingi dirinya guna menyelesaikan perkara pernikahan siri oknum PNS tersebut.

"PNS itu digrebek oleh klien saya saat sedang berduaan dengan wanita yang berstatus istri orang. Ada saksinya saat kejadian itu yakni abang kandung klien saya, temanya dan perangkat desa serta mantan kepala desa Payak Kumang," kata Agus Hendri, Senin (06/02/23).

Agus menjelaskan, SN adalah PNS yang memiliki jabatan sebagai pelaksana tugas Camat di Ketapang.

SN yang menikahi istri orang tersebut diketahui istri sahnya RB berdasarkan pengakuan yang dibuat dalam sebuah surat pernyataan bahwa SN dan AN adalah sepasang suami istri yang menikah secara siri.

"Pernikahan siri itu terjadi pada 11 Januari 2023 yang disaksikan oleh 2 orang saksi," kata Agus.  

Kata Agus, kasus ini sedang didalami polisi dengan memanggil saksi-saksi atas peristiwa itu. 

"Tetap berlanjut, polisi sedang panggil saksi-saksi," tandas Agus Hendri. 

Oleh: Muzahidin

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574
Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574.
KETAPANG - Pagelaran Pawai Cap Go Meh di Kabupaten Ketapang berlangsung meriah hal ini terlihat dari antusias masyarakat memadati jalanan di Kota Ketapang yang ingin menyaksikan pawai tersebut. 

Cap Go Meh merupakan perayaan yang dilakukan pada malam ke-15 setelah Tahun Baru Imlek menurut penanggalan China. 

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574
Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574.
Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si hadir langsung melepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574 tersebut, Minggu (05/02/2023) di Klenteng Tua Pek Kong Ketapang.

Wabup dalam kesempatan tersebut menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Yayasan Tri Dharma dan Panitia Ca Go Meh tahun 2023.

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574
Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574.
"Malam hari ini tentu malam yang  berbahagia bagi umat konghucu yang telah melaksanakan perayaan imlek dan malam ini capgomeh. Ini tentu merupakan kegiatan keagamaan dan tradisi yang turun temurun," ujar Beliau.

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa  masyarakat Ketapang menyambut baik dan memberikan toleransi kehidupan beragama dalam mengembangkan tradisi yang merupakan khasanah dari budaya Kabupaten Ketapang.

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574
Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574.
"Budaya seperti ini tentu dapat dikembangkan terus dari waktu-kewaktu dan kita harus akui dua tahun lalu karena ada covid-19 tidak dapat kita laksanakan. Oleh karena itu pada tahun ini kita melaksanakan kegiatan ini dan disambut meriah oleh masyarakat," tutur Beliau.

Selain itu menurut Wabup kegiatan ini dapat terkalender menjadi kegiatan pariwisata, jadi para wisatawan dapat menyaksikan acara Cap Go Meh.

"Kegiatan menjadi sebuah kebangkitan secara terus menerus Kabupaten Ketapang, hingga ini juga dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat," ucapnya

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574
Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574.
Selanjutnya Beliau berharap agar masyarakat menjaga ketertiban, keamanan terutama berlalu lintas dan memberikan toleransi serta kesempatan kepada umat konghucu dalam memperingati Cap Go Meh. 

Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574
Wabup Ketapang Lepas Pawai Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574.
"Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rejeki dan umur yang yang panjang sehingga kita dapat bertemu kembali acara Cap Go Meh pada tahun yang akan datang," pungkasnya. 

(Muzahidin/Naen)

Kamis, 02 Februari 2023

Pengusaha di Ketapang Berinisial MYA Ditangkap Polisi, Diduga Tipu Bisnis Tambang

Pengusaha di Ketapang Bernisial MYA Ditangkap Polisi, Diduga Tipu Bisnis Tambang
Gambar Ilustrasi. Pengusaha di Ketapang Bernisial MYA Ditangkap Polisi, Diduga Tipu Bisnis Tambang.
Ketapang (BT) - Pengusaha sekaligus mantan calon bupati Ketapang berinisial MYA kabarnya diamankan jajaran Polda Kalbar pada Rabu 01 Februari di Pontianak.

MYA ditangkap karena dilaporkan oleh pengusaha muda Dwi Gatra Sakti (DGS) Bin Sulianto Harun karena diduga melakukan penipuan bisnis tambang bauksit di kecamatan Marau pada tahun 2021 sebesar Rp 5 miliar.  

Informasi penangkapan pengusaha MYA itu dibenarkan kuasa hukum DGS, Yesaya Marcelino Tampubolon, SH saat dikonfirmasi pada Kamis (02/02/23).
Kuasa Hukum DGS, Yesaya Marcelino Tampubolon, SH
Kuasa Hukum DGS, Yesaya Marcelino Tampubolon, SH. (Ho-Muzahidin)
"Saya membenarkan peristiwa yang terjadi kepada klien saya (DGS) ,dimana klien saya sebagai pelapor, dan terlapor adalah MYA diduga melakukan penipuan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan kita di 378 -372.," kata Yesaya Marcelino, Kamis (02/02/23) lewat seluler.  

Kata Yesaya, kasus ini bermula pada sekitar bulan Juli tahun 2021, dimana saat itu MYA menemui korban di sebuah kafe di Ketapang.

MYA menawarkan kerjasama penambangan bauksit terletak di kecamatan Marau. 

"MYA menawarkan investasi sebesar 5 miliar kepada klien saya, dengan profit sharing (atau bagi hasil) sebesar $1 per ton.," katanya. 

"Lalu disepakati oleh klien saya dengan memberikan dana investasi sebesar 5 miliar kepada MYA yang dibagi-bagi secara parsial atau terpisah," sambung Yesaya.  

Lalu dimana letak kelirunya atau modusnya *MYA*, ucap Yesaya, yakni MYA tidak pernah memberikan laporan terkait RKAB, tidak pernah menunjukan IUP dan tidak pernah menunjukan atau *memberikan berkas legalitas terkait aktivitas penambangan yang dikatakannya pada saat bertemu Klien saya kala itu*. 

"Klien saya sudah meminta itu semua, tetapi tidak pernah diberikan oleh MYA sampai detik ini *dan MYA tidak pernah kooperatif dalam perkara ini* *Siapapun itu (subyek hukum) dalam dunia pertambangan perlu menerima hal itu untuk menjadikan dasar kesungguhan melakukan penambangan*," ucap Yesaya. 

Advokat ini berharap agar polisi bertindak profesional dalam menangani perkara ini. 

*Ia mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran polisi pada Polda Kalbar terutama Kapolres dan jajaran nya di Polres Ketapang.* 

"Apabila MYA sudah ditetapkan tersangka, baiknya dijalani dulu sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara ini, semoga perkara ini dapat berjalan secara objektif," pungkas Yesaya.

Penulis: Muzahidin

Jumat, 27 Januari 2023

IUP-nya Sempat Dicabut, Ini Jawaban Direktur KQP

Direktur CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP) Mclen D Meray.
Direktur CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP) Mclen D Meray.
Ketapang (BT) - Direktur CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP) Mclen D Meray menjelaskan perusahaan dia masih eksis menjalankan usaha galian C di desa Pagar Mentimun kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang.

"Izin kita masih aktif, hanya kemarin kementerian investasi dan BKPM secara nasional menginventarisir seluruh perusahaan pertambangan, tujuannya untuk mengetahui perusahaan mana saja yang masih jalan atau tidak. Dan perusahaan kita salah satu perusahaan yang aktif, " kata Mclean, Jumat, (27/01/23) petang di Ketapang.  
IUP-nya Sempat Dicabut, Ini Jawaban Direktur KQP
IUP-nya Sempat Dicabut, Ini Jawaban Direktur KQP.
Menurut Mclean, perusahaanya sudah mendapat surat undangan klarifikasi dan verifikasi dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2 September 2022 di Jakarta  

"Undangan itu membahas aktivitas dan perizinan perusahaan kami. Kami pastikan seluruh dokumen perizinan kami masih aktif dan diakui oleh pemerintah," tegas Mclean. 

Kata Mclean, dengan demikian, jika ada kontrak kerja antara perusahaan kami dengan perusahaan lain, maka itu sah dan legal secara hukum. 

Apalagi, kami masih tercatat sebagai wajib pajak dan tetap membayar kewajiban pajak. 

"Kewajiban kami sebagai wajib pajak tetap kami bayar. Dengan begitu saya pastikan, jika ada kontrak antara perusahaan kami dengan perusahaan lain antinya sah secara hukum," kata Mclean. 
IUP-nya Sempat Dicabut, Ini Jawaban Direktur KQP
IUP-nya Sempat Dicabut, Ini Jawaban Direktur KQP.
Sebelumnya, CV KQP sebagai pemegang izin galian C jenis tanah latrit (urug) sempat termasuk salah satu perusahaan yang izinya dicabut oleh Kementerian Investasi dan BKPM. 

Pencabutan tersebut dilakukan karena pemerintah sedang menginventarisir perusahaan galian C yang dianggap tidak menjalankan kewajiban. 

Totalnya, 2.078 perusahaan atau pemegang IUP yang di bekukan sementara oleh Pemerintah. 

Dari angka itu, sekitar 700 perusahaan mengajukan keberatan, termasuk diantaranya CV KQP.  

Oleh: Muzahidin

Rabu, 25 Januari 2023

Anak Juragan Minyak di Ketapang Masuk Penjara

Anak Juragan Minyak di Ketapang Masuk Penjara
Terpidana Eko Rimba (baju kuning) saat berada di Lapas Ketapang, Rabu (25/01/23). (Ho-Muzahidin)
Ketapang - Eko Hartanto Rimba alias Eko Rimba anak Lim Kok Ayong alias Ayong Oli pengusaha BBM di Ketapang akhirnya dijebloskan ke rutan klas 2B Ketapang, Rabu 25 Januari 2023.

"Ia menyerahkan diri didampingi pengacaranya datang ke kantor Kejaksaan Ketapang. Dan selanjutnya kita eksekusi ke lapas," ujar Fajar Yulianto, Kepala Seksi Intelijen Kajari Ketapang, Rabu (25/01/23) pada Wartawan di Ketapang.

Kata Fajar, sapaan jaksa itu, Eko dimasukan penjara karena tersangkut perkara penipuan sebesar 1 M yang dilaporkan oleh seorang anggota DPRD Ketapang bernama Hendri Wijaya. 

Kasus ini kemudian bersidang pertama kalinya di PN Ketapang pada 30 Agustus 2021.

Kemudian Eko dinyatakan tidak bersalah alias bebas oleh PN Ketapang pada 1 November 2021.

"Kita banding atas vonis tersebut. Dan hasil bandingnya menyatakan Eko terbukti bersalah," Kata Fajar. 

"Vonis bersalah itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 6363/K/Pid.Sus/2022," sambung dia. 

Ia menjelaskan kalau pihaknya menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada 11 Januari 2023.

"Kita memberitahukan terkait putusan tersebut kepada yang bersangkutan melalui keluarganya tanggal 19 Januari 2023 dan melakukan eksekusi pada tanggal 24 Januari 2023," kata Fajar. 

Eko Hartanto Rimba yang merupakan anak pengusaha minyak Oli tersebut di jerat dengan pasal dakwaan kesatu yakni Pasal 49 ayat (1a) Jo Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi atau dakwaan kedua Pasal 378 KHUP atau dakwaan ketiga Pasal 372 KHUP.

Oleh: Muzahidin

Rabu, 18 Januari 2023

Sekda Serahkan Mobil Ambulance Dan Piagam Hasil Penilaian Kebersihan Saat Pimpin Apel Gabungan ASN

Sekda Serahkan Mobil Ambulance Dan Piagam Hasil Penilaian Kebersihan Saat Pimpin Apel Gabungan ASN
Sekda Serahkan Mobil Ambulance Dan Piagam Hasil Penilaian Kebersihan Saat Pimpin Apel Gabungan ASN.
KETAPANG - Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menyerahkan secara simbolis 6 unit Mobil Ambulance dan Sertifikat Akreditasi Hasil Penilaian Kebersihan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.

Hal ini dilakukan Sekda saat memimpin Apel Gabungan yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah se-Kabupaten Ketapang, pada Selasa (17/01/2023) bertempat di Halaman Kantor Bupati Ketapang.

Sekda dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan agar seluruh OPD wajib mengikuti apel gabungan dan membuat video yel yel ASN berakhlak.

"Saya ingatkan agar para OPD wajib mengikuti apel gabungan ini dan juga yang belum membuat yel-yel ASN berakhlak agar dalam waktu satu minggu kedepan dapat diselesaikan," tegas Beliau.

Selain itu, Beliau juga menyampaikan akan mengadakan pertandingan futsal antar OPD dan Instansi serta mengingatkan persiapan dalam menyambut HUT Ketapang dan HUT Korpri.

"Terkait futsal ini, saya wajibkan semuanya ikut gabung dengan TNI Polri dan BUMD semua supaya kita kompak,"ujar Beliau.

Selanjutnya mantan Kepala BPKAD ini juga mengingatkan bahwa target Mall Pelayanan Publik di lapangan sepakat tahun ini sudah mulai operasional dan sudah diresmikan.

"Semoga dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini bisa melayani masyarakat dengan baik, dan saya juga berharap kepada para ASN untuk lebih meningkatkan disipilin dalam bekerja dari tahun lalu," pungkasnya.

Peliput/ R : Heri/Muzahidin
Editor : Yakop

Kamis, 12 Januari 2023

IUP Tambang CV KQP Masih Dibekukan, Aktivitas Tetap Ilegal

IUP Tambang CV KQP Masih Dibekukan, Aktivitas Tetap Ilegal. 
IUP Tambang CV KQP Masih Dibekukan, Aktivitas Tetap Ilegal. (Ho-Muzahidin)
Ketapang (BT) - Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Provinsi Kalbar mengatakan belum menerima data terbaru terkait status pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanah urug CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP).

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa aktivitas pertambangan tanah urug perusahaan KQP di desa Pagar Mentimun kecamatan Matan Hilir Selatan adalah ilegal.

"Tidak ada data terbaru. (Soal) pemulihan itu kewenangannya pemerintah pusat," ujar Syamsuri, petugas perizinan dinas PTSP provinsi Kalbar, Kamis (12/01/23) lewat pesan tertulis ketika dikonfirmasi.  

Sebelumnya, melansir media online Japos. Co yang rilis tanggal 11 Januari, manajemen KQP mengklaim IUP mereka berakhir hingga tahun 2025.

Direktur KQP mengatakan jika mereka sudah melayangkan keberatan kepada Kementrian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan saat ini sedang dalam proses verifikasi.  

Atas pernyataan tersebut, Syamsuri mengatakan jika claim manajemen KQP mengatakan sudah dipulihkan IUP-nya,  maka sepatutnya informasi tersebut juga diterima pihaknya ataupun dapat memperlihatkan kepada media mengenai Surat Keputusan (SK) pemulihan izin mereka.  

"Terkait info yg bapak minta, jika dari perusahaan ada info bahwa izinnya sudah diaktifkan kembali atau ada SK (Surat Keputusan) pembatalannya, bapak bisa minta kepada pihak perusahaan tersebut. Soalnya itu kewenangannya di pusat, sementara di kami tidak ada data terbaru," kata Syamsuri. 

Diketahui, Pemerintah mencabut IUP CV KQP karena dinilai masih memiliki masalah diantaranya dalam soal tenaga kerja, piutang perusahaan ataupun beberapa kewajiban yang belum dilakukan oleh perusahaan.  

Hal itu tertuang dalam salah satu dasar pertimbangan keputusan pencabutan izin. 

Pencabutan IUP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan nomor 20220602-01-66212 tanggal 02 Juni 2022 yang diteken menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

"Surat Keputusan nomor 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditi tanah urug kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," demikian isi surat keputusan menteri Bahlil tersebut dalam paragraf putusanya. 

Oleh: Muzahidin

Selasa, 10 Januari 2023

Eh, Perusahaan Tambang Ini Masih Operasi Padahal Izinya Udah Dicabut

Eh, Perusahaan Tambang Ini Masih Operasi Padahal Izinya Udah Dicabut
Aktivitas ilegal produksi tanah urug PT KQP di desa Pagar Mentimun Ketapang. (Ho-Muzahidin)
Ketapang (BT) - Salah satu perusahaan tambang komoditi tanah urug di Ketapang Kalbar yang dicabut izin usahanya oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP) di desa Pagar Mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Perihal pencabutan itu dilakukan oleh menteri Investasi Ka BKPM Bahlil Lahadalia lewat surat elektronik dengan nomor 20220602-01-66212 tanggal 02 Juni 2022.

"Surat Keputusan nomor 503/01/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditi tanah urug kepada CV Kendawangan Quarindo Perkasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," demikian isi surat keputusan menteri Bahlil tersebut dalam paragraf putusanya.

Namun anehnya, berdasarkan video yang didapatkan dan pantauan lapangan, perusahaan tersebut hingga bulan Januari 2023 ini, masih tetap beraktivitas dengan menggali tanah kuning menggunakan alat berat jenis exavator dan buldoser. 

Dalam video itu, lalu lintas truck berukuran jumbo berkapasitas 8 ton lebih hilir mudik mengangkut hasil tambang menuju kesebuah tempat yang belakangan diketahui tanah itu digunakan sebagai tanah timbunan dermaga dan jalan milik sebuah perusahaan tambang juga. 

Dari dokumen yang diperoleh Borneotribun, kegiatan perusahaan itu diduga untuk memenuhi komitmen perjanjian jual beli tanah urug antara KQP dengan PT Ketapang Bangun Sarana (KBS). 

Komitmen tersebut dibuat dalam kontrak yang ditandatangani oleh direktur CV KQP Mclean D Meray dengan direktur PT KBS bernama Shan Hai pada tanggal 28 September 2022 yang berisikan pasal per pasal antara keduanya. 

Salah satu pasal tersebut berbunyi bahwa CV KQP sebagai pemasok tanah urug kepada PT KBS dengan volume sebanyak 20 ribu meter kubik.

Dengan harga permeter kubik sebesar Rp 110.000.- atau berjumlah Rp 2.2 miliar.

Diketahui PT KBS membeli tanah urug tersebut digunakan sebagai tanah timbunan badan jalan pembangunan Terminal Khusus (Tersus) mereka 

Dari dokumen pencabutan izin usaha pertambangan dengan fakta lapangan diperkirakan CV KQP telah melakukan pelanggaran aturan.  

Yaitu dengan sengaja melakukan usaha pertambangan sementara IUP mereka sudah dibatalkan alias dicabut oleh pemerintah.  

Pun terkait pajak, perusahaan itu diduga tidak membayar pajak kepada negara karena perusahaan tersebut dianggap tidak beraktivitas kendati faktana berbeda. 

Diketahui CV KQP pernah tersangkut perkara hukum di Polres Ketapang pada tahun 2019 lalu karena melakukan penambangan diluar IUP, saat itu direktur KQP adalah Taurus Budi Santoso. 

Borneotribun sempat mendapatkan nomor kontak dari seseorang yang diduga sebagai bagian manajemen PT KBS. 

Sehingga upaya meminta informasi dilakukan, namun hingga saat ini, tak satupun permintaan jawaban konformasi itu diperoleh.

Oleh: Muzahidin

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno