Pj Gubernur Kalbar Resmikan Jembatan Sungai Marsedan Semitau Kapuas Hulu

Redaksi    Jumat, Januari 12, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Resmikan Jembatan Sungai Marsedan Semitau Kapuas Hulu

Pj Gubernur Kalbar, Harisson meresmikan Jembatan Sungai Marsedan di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

KAPUAS HULU – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson meresmikan Jembatan Sungai Marsedan di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (12/1/2024). 

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur Harisson dan Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan di hadapan Pj Ketua TP PKK Prov Kalbar, Windy Prihastari, sejumlah pejabat Pemprov Kalbar, Pemkab Kapuas Hulu, dan tokoh masyarakat setempat.

Jembatan yang dimulai pengerjaannya sejak bulan Maret 2023 lalu tersebut kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Semitau dan sekitarnya.

Jembatan Marsedan ini merupakan infrastruktur penting bagi warga Semitau. Dimana akses tersebut menghubungkan Semitau dengan 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Suhaid dan Sejiram.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson meresmikan Jembatan Sungai Marsedan di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson mengatakan bahwa pembangunan Jembatan yang menelan anggaran sebesar  hampir 20 miliar ini, merupakan bentuk komitmen nyata dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan menggeliatkan perekonomian masyarakat.

"Jembatan ini menjadi akses penting bagi masyarakat di Kecamatan Semitau dan sekitarnya. Dengan adanya jembatan ini, masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari," kata Pj Gubernur Harisson.

Pj Gubernur Harisson juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar Periode 2018 - 2023, H. Sutarmidji yang telah menginstruksikan pembangunan jembatan ini. Menurutnya, jembatan ini merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Sutarmidji yang telah dituntaskan.

"Pak Sutarmidji yang meminta jembatan ini dibangun, sudah selesai (dibangun), dan diresmikan. Selain itu, sebelumnya Pak Sutarmidji juga meminta empat jembatan di daerah ini diperhatikan," kata Pj Gubernur Harisson.

Sebelumnya, Pj Gubernur Harisson juga menyempatkan diri untuk meninjau Jembatan Kecapah di Kecamatan Semitau. Jembatan Kecapah merupakan akses masyarakat setempat menuju pusat kecamatan Semitau yang saat ini kondisinya dibawah jalan raya juga sering banjir dan menghambat masyarakat setempat untuk melaluinya.

Pj Gubernur Harisson mengungkapkan akan segera membangun jembatan baru di lokasi tersebut. Ia berharap pembangunan jembatan itu dapat segera dimulai agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengakses pusat kecamatan Semitau.

"Jembatan Kecapah ini akan segera kita bangun. Kita akan cari solusi terbaik agar masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengakses pusat kecamatan Semitau," imbuhnya.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson meresmikan Jembatan Sungai Marsedan di Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Di tempat yang sama Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengapresiasi kepada Pj Gubernur dan rombongan atas perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. Ia mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Sungai Marsedan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kapuas Hulu.

"Ini adalah momentum yang luar biasa bagi kita masyarakat di Kapuas hulu. Karena salah satu infrastruktur yang berada di wilayah kabupaten Kapuas hulu salah satu nya yang ada di ruas jalan Provinsi Kalimantan Barat sedikit demi sedikit dan bertahap mulai diperbaiki dan dibenahi, Pembangunan jembatan ini akan memperlancar arus transportasi dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat”, pungkasnya.

Tak hanya meresmikan jembatan, Pj Gubernur juga menyerahkan bantuan dari Presiden Joko Widodo bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kapuas Hulu serta 1 unit Mobil Ambulance. Pj Ketua PKK Provinsi Kalbar turut menyerahkan sembako kepada masyarakat di wilayah tersebut.(adpim)

Kementrian Pekerjaan Umum Monitoring Hasil Pekerjaan Rumah Susun Yayasan Institut Shanti Buana Bengkayang

Redaksi    Kamis, Januari 11, 2024    Comment   

Kementrian Pekerjaan Umum Monitoring Hasil Pekerjaan Rumah Susun Yayasan Institut Shanti Buana Bengkayang

Kementrian Pekerjaan Umum Monitoring Hasil Pekerjaan Rumah Susun Yayasan Institut Shanti Buana Bengkayang. (Borneotribun/Tino)

BENGKAYANG – Kementrian Pekerjaan Umum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rusun dan Rusus Kalimantan Barat, Michael Robert melakukan monitoring hasil pekerjaan atau PHO Rumah Susun di Yayasan Institut Shanti Buana Bengkayang. Kamis 11 Januari 2024.

Dalam kunjungan nya Michael Robert mengatakan bahwa proyek rumah susun yang menggunakan APBN tersebut sudah selesai di kerjakan, sehingga pihaknya melakukan pengecekan untuk memastikan kegiatan tersebut telah selesai dan sesuai aturan.

"Saya lihat bangunan sudah bagus dan sudah jadi, menara air sudah berfungsi, instalasi listrik sudah berfungsi semuanya sudah baik, tetapi untuk PHO ini tidak serta merta pekerjaannya 100 %, karena kita lihat lagi pasti ada kekurangannya misalnya dari segi kerapian, kebersihan dan lainnya, karena saya sebagai PPK tidak mau menerima pekerjaan yang asal jadi," ungkap Michael Robert.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah membantu untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek tersebut dan kepada pihak Yayasan Institut Shanti Buana yang membantu mengontrol perkejaan, serta Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

"Karena dari kita tidak bisa untuk mengontrol setiap saat pembangunan yang di laksanakan mengingat kegiatan yang sama di setiap daerah, yang standby di sini hanya menejem konsultan saja," ujarnya.

Di tempat yang sama, Frater Stepanus mewakili Yayasan Institut Shanti Buana mengucapkan terima kasih terhadap bangunan yang di berikan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum, menurut nya kualitas pekerjaan bangunan melebihi pekerjaan yang yayasan lakukan.

" Dari kualitas cor beton nya, kemudian instalasi listrik nya sebelumnya kami tidak pernah pake ekstery karena keterbatasan dana tapi ini sudah sangat lengkap sekali dan kami merasa puas," kata Frater Stepanus.

Kemudian Frater Stepanus menuturkan pihaknya juga terbuka untuk siapapun yang ingin melakukan kunjungan ataupun peliputan di Yayasan Institut Shanti Buana, dengan mematuhi alur prosedur yang ada.

"Jika ada sesuatu yang ingin di bicarakan, ibarat kita bertamu ke rumah orang izin dan ketuk lah maka akan di bukakan tidak usah menyelonong, karena di tempat ini tidak semua bisa masuk langsung ke lokasi biasanya hanya terbatas sampai patung," tutur Frater Stepanus.

Ia juga berharap semoga kedepannya pihak Yayasan Institut Shanti Buana mendapatkan lagi bantuan bangunan, mengingat akan ada penambahan Fakultas yang akan di lakukan oleh pihaknya.

"Mengingat banyak anak-anak yang perlu kita bantu di daerah perbatasan, karena itulah kita hadir dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan tenaga-tenaga yang handal mempunyai intelektual serta mempunyai integritas dan iman yang kuat," tutup Frater Stepanus.

Penulis: Tino

Sekda Ketapang Pastikan Pembangunan Gor Mulai Tahun ini

Redaksi    Selasa, Januari 09, 2024    Comment   

Sekda Ketapang Pastikan Pembangunan Gor Mulai Tahun ini

Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si. (Prokopim Setda Kab Ketapang/Borneotribun/Muz)

KETAPANG – Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dalam mendukung keolahragaan di Ketapang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menegaskan bahwa pembangunan Gedung Olahraga (GOR) akan dimulai pada tahun 2024 ini.

Menurut sekda, pembangunan GOR merupakan sebuah kebutuhan dan bentuk komitmen Pemkab  dalam mendukung kemajuan olahraga di Ketapang.

"Sesuai dengan statemen saya di banyak kesempatan, bahwa Pemda ingin membangun GOR. Di tahun ini keinginan tersebut mulai direalisasikan," kata sekda kepada awak media, pada Senin, (8/01/2024).

Sekda  menyebutkan, bahwa Pemkab. Ketapang telah mengalokasikan  anggaran pembangunan awal GOR di APBD 2024 ini. Adapun lokasi yang akan dibangun, kata sekda adalah  eks Terminal Giri Kusuma di Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan.

"Tahun ini alokasi anggaran Rp 5 Miliar untuk pembangunan pondasi awal GOR," ungkapnya.

Beliau menilai, GOR tersebut didesain sedemikian rupa agar dapat dipergunakan untuk berbagai cabang olahraga dan kepentingan positif bagi daerah.

"Luas lahan kurang lebih 2 hektar. Biaya pembangunan full desain sekitar Rp 18,7 miliar," jelasnya.

Kendati demikian, lanjut sekda, tahap pembangunan GOR ini merupakan stimulan agar pemerintah pusat dapat memberi dukungan dana untuk pembangunan full desain.

Sekda mengaku, Beliau juga sudah mengusulkan proposal pembangunan tersebut ke pemerintah pusat melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke Ketapang beberapa waktu lalu.

"Masyarakat Kabupaten Ketapang sudah lama mengidamkan adanya GOR. Hasrat itu juga sama dengan yang diinginkan Pemkab Ketapang dan keinginan tersebut sudah dibarengi dengan ikhtiar berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementrian pemuda dan olahraga," pungkas sekda. (*/imtp/sh)

Pembangunan Gedung Ruang Kelas SMKN Simpang Hilir Kayong Utara Alami Keterlambatan 30 Hari dari Kontrak

Redaksi    Jumat, Januari 05, 2024    Comment   

Pembangunan Gedung Ruang Kelas SMKN Simpang Hilir Kayong Utara Alami Keterlambatan 30 Hari dari Kontrak

Para pekerja proyek SMKN I Teluk Melano sedang bekerja, dipantau pada Jumat (05/01/24).

KAYONG UTARA – Kontraktor proyek pekerjaan pembangunan ruang kelas baru SMKN Satu Simpang Hilir Kayong Utara tahap satu alami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai target kontrak tanggal 27 Desember 2023 sehingga harus di perpanjang 30 hari lagi. 

Poyek tersebut sejatinya berupa gedung dua lantai bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD provinsi Kalbar Tahun 2023 milik Dinas Pendidikan (Diknas) provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). 

Diketahui, Diknas Kalbar akan menuntaskan gedung belajar itu dalam dua kali mata anggaran yakni anggaran tahun 2023 dan tahun 2024.

Tahap satu yang saat ini masih dikerjakan yakni membangun pondasi rangka dasar gedung dengan hitungan persentase sekitar 80 persen. 

Tahap dua, adalah jenis pekerjaan finishing alias lanjutan pekerjaan dasar tahap satu. 

Kepala Sekolah SMK Negeri I Simpang Hilir Kayong Utara, Isjuandi berujar, kontraktor pelaksana dari CV Adi Jaya Konstruksi alami keterlambatan capai pekerjaan. 

"Kalau tak salah mereka (kontraktor-red) sudah addendum sampai tanggal 27 Januari 2024. Dan mereka cuma buat rangka, bang," ujarnya, Jumat (05/01/24).

Alokasi anggaran tahap satu proyek pembangunan gedung ruang kelas SMKN I Simpang Hilir adalah sebesar Rp 927 juta lebih. 

Amatan di lokasi, proses pekerjaan masih berlangsung seperti pekerjaan pengecoran lantai dasar, pemasangan tulang besi beton dan pekerjaan rangka tiang beton. 

Tim tekhnis CV Adi Jaya Konstruksi, Robby, menyebut, jika sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), progres pekerjaan saat ini sudah diangka 80 persen. 

"Kalau sesuai RAB ini 80%,. Lanjutan nya lelang lagi d tahun 2024. Kerjaan dalam RAB gak sampai finishing, hanya struktur lantai 1, kata, Robby, Jumat (05/01/24).

Terkait keterlambatan, menurut Robby karena ada jenis pekerjaan berubah dan cuaca di kecamatan Simpang Hilir yang tak menentu sehingga mengganggu proses pekerjaan.

"Ada teknis item pekerjaan yang berubah. Kendala faktor cuaca (juga)," ujarnya.

Menurut Robby, demi memperlancar pekerjaan dasar tersebut, pihaknya memberdayakan warga lokal sebagai pemasok bahan kayu berupa papan dan kayu cerucok. "Kayu kita dari Melano, via Jojon," tandasnya. 

Penulis: Muzahidin

Bangunan 21 Miliar Yang Mangkrak 2 Tahun Ternyata Ada Dugaan Penyimpangan

Redaksi    Sabtu, Desember 30, 2023    Comment   

Bangunan 21 Miliar Yang Mangkrak 2 Tahun Ternyata Ada Dugaan Penyimpangan

Foto: Keadaan gedung hasil proyek mangkrak di dalam kawasan RSUD dr Agoesdjam Ketapang. (Borneotribun/Muz)

KETAPANG – Proses pembangunan gedung ruang bersalin dan ruang isolasi yang mangkrak di areal RSUD dr Agoesdjam Ketapang diduga ada penyimpangan anggaran. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Kalimantan Barat. Sehingga, sejumlah pihak diketahui pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar. 

Kepala dinas kesehatan Ketapang yang sebelumnya menjabat sebagai direktur RSUD, dr Feria Kowira, selaku penanggung jawab anggaran proyek mangkrak tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu siang (30/12/23), irit kata-kata.

Jawaban Feria hanya copy paste dengan jawaban direktur RSUD saat ini yakni dr Juhendro. Walaupun Feria mengkonfirmasi perihal dirinya pernah di periksa Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran di RSUD Ketapang. 

Menurut Feria, dua unit gedung yang gagal fungsi tersebut akan di lanjutkan pada tahun anggaran 2024.

Sementara didesak persentase pembayaran proyek tersebut, Dia menjawab "Mau dilihat lagi pembayarannya," ujarnya singkat. 

"Setelah selesai, abang tolong promosikan ye," sambungnya. 

Bersumber data dari website LPSE kabupaten Ketapang, gedung ini dibangun bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 senilai 21 miliar 900 juta.

Foto: Keadaan gedung hasil proyek mangkrak di dalam kawasan RSUD dr Agoesdjam Ketapang. (Borneotribun/Muz)

Lelang proyek ini mengacu sistim tender harga terendah, gabungan lundsum dan harga satuan yang dimenangkan oleh kontraktor pelaksana yakni PT Tri Karya Utama Cendana yang beralamat di Makasar, Sulawesi Selatan.

Pantau di lokasi gedung, sejatinya bangunan ini terdiri dari 2 unit yakni gedung sebelah barat berhadapan dengan kamar jenazah dan bersebelahan dengan ruang IGD dan halaman parkir mobil dinas. 

Sedangkan gedung sebelah timur diapit ruangan rawat inap penyakit dalam dan ruang isolasi. 

Seluruh bangunan proyek mangkrak tersebut saat ini dipagari kelilingi atap seng. 

Diamati dari dalam bangunan, sampah bekas proyek berserakan, seluruh kelengkapan bangunan semisal lantai, pintu, jendela, dek plafon serta instalasi penunjang lainya belum satupun terpasang. Kesan kumuh terlihat jelas dari bagian dalam bangunan gedung ini. 

"InsyaAllah tahun 2024 ini pembangunan akan dilanjutkan dan bangunan akan difungsikan, Bang," kata Juhendro, Sabtu pagi (30/12/23) lewat aplikasi pesan instan. 

Penulis: Muzahidin

Bangunan 21 Miliar Dalam Kawasan RSUD Agoesdjam Ketapang Tak Terawat Karena Mangkrak

Redaksi    Sabtu, Desember 30, 2023    Comment   

Bangunan 21 Miliar Dalam Kawasan RSUD Agoesdjam Ketapang Tak Terawat Karena Mangkrak

Keadaan gedung hasil proyek mangkrak di dalam kawasan RSUD dr Agoesdjam Ketapang. (Borneotribun/Muz)

KETAPANG – Satu gedung dalam areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agoesdjam Ketapang dalam kondisi mengenaskan tak terawat karena mangkrak proses pembangunanya.

Bersumber data dari website LPSE kabupaten Ketapang, gedung ini dibangun bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 senilai 21 miliar 900 juta.

Lelang proyek ini mengacu sistim render harga terendah, gabungan lundsum dan harga satuan yang dimenangkan oleh kontraktor pelaksana yakni PT Tri Karya Utama Cendana yang beralamat di Makasar, Sulawesi Selatan.

Menurut info dari Ordal (Orang Dalam) lingkup RSUD, katanya proyek ini ada temuan penyimpangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Kata Ordal itu, kontraktornya kabur tidak sanggup selesaikan proyek, bekerja mengandalkan termyn alias uang muka pekerjaan. Hingga direktur RSUD saat itu adalah dr Feria Kowira sempat bolak balik diperiksa Kejaksaan Ketapang tetapi tidak diketahui kejelasan perkaranya.

Amatan BorneoTribun di lokasi pada Jumat 29 Desember 2023, letak gedung itu terletak dibelakang ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Disusuri dari dalam, gedung ini sepertinya akan dibangun dua lantai karena ada tangga naik. Konstruksi atasnya memakai baja ringan menggunakan atap seng warna merah kecoklatan. 

Dek lantai atas, pintu, jendela, dan ubin lantai belum ada yang terpasang. Pun senasib keadanya dengan lantai dasar, semuanya belum banyak selesai.

Kesan jorok dan kumuh terlihat jelas dari bagian dalam gedung karena banyak sampah bekas pekerjaan seperti kayu, kantong sak semen, ataupun sampah kantong plastik bekas. 

Dibagian luar, terlihat dinding separo dicat warna putih, sedangkan di sekelilingnya banyak sampah dan tiang kayu bekas pekerjaan proyek nempel dinding sampai ditumbuhi dedaunan liar. 

Direktur RSUD Agoedjam Ketapang, dr Juhendro saat ditanyakan pada Sabtu pagi (30/12/23) menyebut kalau bangunan ini jika sudah selesai akan difungsikan sebagai ruang bersalin dan ruang isolasi. 

"InsyaAllah tahun 2024 ini pembangunan akan dilanjutkan dan bangunan akan difungsikan, Bang," kata Juhendro, Sabtu pagi (30/12/23) lewat aplikasi pesan instan. 

Lebih jauh, Dia tidak menjelaskan duduk perkara gedung ini mangkrak sampai keadaanya kumuh dan mengganggu kenyamanan pengunjung serta pasien RSUD. 

Kesan kumuh dan mangkrak ini diutarakan warga Ketapang yang berada di RSUD kepada Borneo Tribun. Warga lantas berharap Pemda Ketapang selesaikan gedung tersebut agar rumah sakit menjadi lebih baik layananya dan duit negara tidak sia-sia. 

"Apalagi katanya fungsi untuk ibu bersalin, kan bagus bagi kami kaum perempuan ini. Harapanya sebagai masyarakat Ketapang, gedung itu segera dibangun lagi, sayang kalau tidak selesai dibiarkan apalagi sampai mangkrak," kata dia. 

Penulis: Muzahidin

Konsultasi Publik II untuk Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Sekadau 2025-2045

Robiantinus Hermanto    Rabu, November 22, 2023    Comment   

Konsultasi Publik II untuk Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Sekadau 2025-2045

Foto : Konsultasi Publik II untuk Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Sekadau 2025-2045.

SEKADAU – Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik II untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau tahun 2025-2045.

Acara ini digelar di Aula Serbaguna lantai 2 Kantor Bupati Sekadau pada hari Selasa (21/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Isa menjelaskan pentingnya KLHS sebagai upaya awal dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program untuk pembangunan berkelanjutan. 

"Makna strategis dari KLHS adalah mengenai proses pengambilan keputusan yang berdampak signifikan pada hasil akhir yang ingin dicapai," ujarnya.

"KLHS melibatkan proses kajian yang memastikan prioritas dalam pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan sejak dini dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, rencana, atau program," tambah Mohammad Isa.

Lebih lanjut, Isa menegaskan bahwa dalam pendekatan strategis ini, rencana atau program tidak hanya untuk memprediksi masa depan, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah yang memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan.

"Pada tahapan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Sekadau 2025-2045, konsultasi publik menjadi salah satu langkah penting untuk mengumpulkan informasi dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan, sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam penyusunan KLHS," terangnya.

"Dengan memperhatikan prinsip ini, diharapkan proses dan hasil kebijakan, rencana, atau program akan lebih mendapat dukungan dan kepercayaan dari publik," tutupnya.

Tiga Paket Proyek SPAM Terancam Putus Kontrak, PPK Bilang Salah Dari Awal

Robiantinus Hermanto    Selasa, November 21, 2023    Comment   

Tiga Paket Proyek SPAM Terancam Putus Kontrak, PPK Bilang Salah Dari Awal

Foto: Pipa proyek SPAM yang di kerjakan CV Zahra Utama Konstruksi. (Borneotribun/Muz).

KETAPANG – Proyek penyedian fasilitas Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dinas Pekerjaan Umum Ketapang diakui terkesan dipaksakan tender dan sudah salah dari awal. Dampaknya, tiga paket bakal berhenti dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Haris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lima paket proyek tersebut di ruang kerjanya Selasa pagi ini (21/11/23). Ucapan itu merespon pertanyaan yang mengatakan proyek ini diprediksi tak berfungsi, menimbulkan kerugian daerah dan pertanyaan tahapan lelang oleh kelompok kerja (pokja) di bidang Layanan Pengadaan Secara Eleltronik (LPSE) setda Ketapang. 

"Sejak mula, yang sudah pernah saya ceritakan itu, sudah saya curigai ada tahapan lelang yang di lewati oleh pokja. Tapi harus dipaksakan saya setujui karena perintah pimpinani," katanya, Selasa (21/11/23) pagi.

Harris mengganggap Pokja terkesan tidak cermat dan teliti memilih calon pelaksana proyek karena ada tahapan lelang yang seperti di lewati. 

Misalkan ucap dia, soal verifikasi alat kerja yang dimiliki oleh kontraktor ataupun soal kewajaran.

"Kalau misalnya peserta lelang mempunyai alat kerja sendiri apakah itu sewa atau milik sendiri tentu harus di verifikasi faktual bukan hanya dokumen tetapi misal kalau sewa harus ditanya ke tempat mereka sewa. Demikian juga soal kewajaran harga, pokja sepertinya lalai lakukan itu," tudingnya. 

Menurut dia, hal tersebut sudah dipertanyakan sejak awal mula dan telah dapat jawaban bahwa pokja mengakui apa yang Ia utarakan tidak dilakukan oleh pokja. "Ngaku mereka," ujarnya. 

Seiring mepetnya waktu penyelesaian kontrak, dan hasil pekerjaan Kontraktor masih rendah. Haris menegaskan sudah menyiapkan administrasi pemutusan kontrak.

"Sudah siap surat itu. Rencananya tiga paket akan saya putus kontraknya," kata Haris. 

Untuk informasi, proyek ini dimenangkan oleh dua perusahaan yaitu CV Amigos untuk paket di desa Legong kecamatan Simpang Hulu dan desa Muara Gerunggang kecamatan Pemahan dan desa Pembedilan kecamatan Kendawangan dengan total kontrak tiga paket pekerjaan sebesar 3.2 miliar. 

CV Zahra Utama Konstruksi mengerjakan tiga paket proyek yakni masing-masing di desa Petai Patah kecamatan Sandai, desa Air Hitam Besar kecamatan Kendawangan dengan total nilai kontrak sebesar 2.2 miliar. 

Penulis: Muzahidin

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Robiantinus Hermanto    Senin, September 04, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar.

KAPUAS HULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat akan menerima suntikan dana sebesar Rp650 miliar dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini terhambat akibat keterbatasan anggaran di daerah tersebut.

"Kebijakan Presiden bertujuan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang seringkali kekurangan dana," ungkap Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya di Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada Minggu (3/9).

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Inpres sebagai upaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp14,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Basuki juga menegaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Kementerian PUPR guna memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkualitas di daerah-daerah tersebut.

Selain dana Inpres, Kementerian PUPR juga telah menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat pada tahun 2023, termasuk proyek-proyek peningkatan jalan paralel perbatasan dan jalan paralel Kalimantan.

Beberapa proyek yang saat ini sedang dikerjakan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi peningkatan akses jalan Nanga Erak Kapuas Hulu Kalbar-Batas Kaltim dan pembangunan jalan paralel perbatasan yang akan menghubungkan berbagai wilayah Kalimantan Barat seperti Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat.

"Presiden telah memerintahkan agar semua proyek ini selesai pada tahun 2024," tambah Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa program Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada proyek infrastruktur besar, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas berbasis masyarakat, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan gedung sekolah, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta renovasi rumah betang dan perkuatan tebing-tebing sungai.

"Kabupaten Kapuas Hulu menerima alokasi anggaran APBN yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, dan dengan adanya dukungan Inpres, ini juga merupakan hasil dari usulan Anggaran DPR RI, khususnya dari Komisi V," pungkas Basuki.

(Tim Liputan)

Proyek Konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir Siap Dimulai Setelah Kajian Teknis oleh DPUPR

Robiantinus Hermanto    Senin, Agustus 21, 2023    Comment   

Proyek Konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir Siap Dimulai Setelah Kajian Teknis oleh DPUPR

Proyek Konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir Siap Dimulai Setelah Kajian Teknis oleh DPUPR.

KAPUAS HULU - Staf Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan serangkaian langkah persiapan yang penting untuk pelaksanaan proyek konstruksi di beberapa lokasi di Kecamatan Bunut Hilir.

Pada Sabtu, 19 Agustus 2023, mereka melaksanakan Kajian Teknis dan Kunjungan Lapangan, dalam rangka memastikan kesiapan sebelum dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang akan bertindak sebagai pelaksana utama dalam proyek ini.

Kegiatan Kajian Teknis dan Kunjungan Lapangan ini merupakan kolaborasi antara staf dari Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan DPUPR Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak Penyedia Jasa Konstruksi yang telah ditunjuk. 

Ketiga staf yang ditugaskan oleh DPUPR turut berperan aktif dalam kegiatan ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan persyaratan kontrak dipenuhi dengan tepat.

Dalam pelaksanaan proyek ini, ada harapan kuat bahwa Penyedia Jasa Konstruksi akan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah diatur dalam kontrak. 

Dalam hal terjadi kendala atau hambatan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, diharapkan bahwa pihak penyedia jasa akan segera berkomunikasi dan berdiskusi dengan para pengawas lapangan, penanggung jawab lapangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam skala yang berjenjang.

Tindakan berjenjang ini memastikan bahwa jika ada masalah yang muncul di lapangan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. 

Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara semua pihak terlibat diharapkan akan mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan proyek ini.

Dengan Kajian Teknis dan Kunjungan Lapangan sebagai langkah awal yang dilakukan dengan seksama, diharapkan proyek konstruksi di Kecamatan Bunut Hilir ini akan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

(Tim/Yk/Hr)

Bahan Material Tanah dan Batu Untuk Proyek Jalan Provinsi Siduk Masih Tahap Penerbitan Perizinan Galian C

Redaksi    Sabtu, Maret 25, 2023    Comment   

Bahan Material Tanah dan Batu Untuk Proyek Jalan Provinsi Siduk Masih Tahap Penerbitan Perizinan Galian C

Pengerjaan jalan Siduk Sukadana. (Sumber foto: Muzahidin)

KAYONG UTARA - Pelaksana proyek jalan Provinsi Siduk Sukadana memberi penjelasan bahwa material tanah dan batu yang berada di dusun Melinsum dan dusun Sei Belit desa Sejahtera kecamatan Sukadana berstatus dalam proses pengurusan perizinan. 

Perwakilan pelaksana lapangan dengan posisi sebagai supervisi, Saiful mengatakan, tahapan penerbitan perizinan galian C di lokasi tersebut sedang diupayakan untuk dipenuhi, salah satunya dengan melakukan sosialisasi pada warga setempat. 

"Ia proses perizinan kita masih berproses sampai sekarang. Segala tahapan sudah kita lakukan. Kemarin tahap sosialisasi kepada masyarakat sudah kita lakukan juga," katanya, Jumat malam (24/03/22) lewat sambungan telepon.  

Katanya, lambanya waktu pengurusan perizinan lokasi pengambilan tanah yang digunakan untuk kegiatan jalan provinsi ini harus disiasati pihaknya.

Jika terus menunggu perizinan keluar, terang Dia, maka pekerjaan perbaikan jalan provinsi ini tidak akan dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kontrak. 

"Kita sambil jalan, karena kalau nunggu izin itu keluar kita tidak bisa selesai tepat waktu. Belum lagi harus terkendala cuaca dan alam saat ini," tuturnya.

Selaku pengawas lapangan, Ia mengaku ditugaskan mengawasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait terutama dinas PU kabupaten Kayong Utara dan masyarakat agar proyek jalan ini rampung sesuai dengan kontrak kerja. 

"Ia kita tetap koordinasi, menanyakan sampai mana proses perizinan ini,"ujarnya. 

Sebelumnya, saat diwawancara wartawan di Sukadana, Kepala Bidang Tata Ruang dinas PUTR Kayong Utara, Nugroho Dwi Jatmiko mengatakan lokasi asal material jalan itu diduga berasal dari dusun Melinsum dan dusun Sungai Belit desa Sejahtera kecamatan Sukadana tidak memiliki izin dan sangat dekat dengan kawasan TNGP.

"Kalau sudah ada izin, tentunya kita bisa melihat sesuai aplikasi. Namun ketika melakukan pengecekan kemarin sore belum ada juga. Padahal ketika kami melakukan rapat konsultasi publik di, Kepala Desa setempat menyampaikan galian C sudah ada izinnya, namun begitu kami cek, ternyata belum ada juga,"kata Nugroho, Rabu (22/03/23) di Sukadana.

Untuk itu, lanjut Nugroho, kewenangan untuk melakukan tindakan berada di Aparat Penegak Hukum (APH) yang nanti akan didampingi oleh Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

"Hanya saja kami tidak bisa memberikan sanksi karena tidak memiliki wewenang. Namun kami sudah melaporkan ke pihak provinsi, tetapi yang berwenang melakukan tindakan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Nugroho. 

(Muzahidin)

Pembangunan IKN Nusantara Selesai dalam 15 Tahun

Redaksi    Minggu, Februari 26, 2023    Comment   

Pembangunan IKN Nusantara Selesai dalam 15 Tahun

Jokowi yakin IKN Nusantara akan diminati investor dalam dan luar negeri karena menawarkan suasana yang cukup berbeda daripada kota-kota lain di dunia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan rampung dalam kurun waktu 15 tahun. Berdasarkan kondisi di lapangan, saat ini pembangunan IKN masih berada pada kisaran 14 persen.

“Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa (pembangunan) Ibu Kota telah dimulai pembangunannya baik berupa infrastruktur, maupun kantor dan rumah menteri. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu, ya di lapangannya sudah seperti ini. Karena ini memang bukan proyek dua tahun atau lima tahun bisa 10-15 tahun. Sama seperti kota lain yang pindah, butuh waktu yang sama seperti yang tadi saya sampaikan,” ungkap Jokowi saat meninjau mega proyek itu.

Salah satu infrastruktur yang telah dimulai pembangunannya, kata Jokowi, adalah perumahan untuk para menteri. Presiden memberikan target bahwa pembangunan 36 rumah menteri tersebut harus selesai pada Juni 2024.

"Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala atau hambatan dalam pembangunan IKN Nusantara, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala atau hambatan dalam pembangunan IKN, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja.

"Sudah tidak ada masalah. Jadi bismillah ini sudah dimulai dan sekali lagi kita harapkan Juni (2024) (pembangunan rumah menteri) selesai," tandasnya.

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga yakin IKN akan memberikan daya tarik bagi para investor, baik investor dalam maupun luar negeri. Presiden menilai IKN memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara sempat bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

"Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. Experience, ambience, semua yang kita jual itu," katanya.

Butuh Waktu Dua Dekade

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan pembangunan infrastruktur kota-kota baru di negara lain memang dibutuhkan waktu 20-25 tahun untuk selesai, seperti halnya Kota Putra Jaya di Malaysia. Namun, ia menggarisbawahi bahwa jangka waktu tersebut belum bisa membuat sebuah kota bisa menjadi “hidup”.

Presiden Jokowi saat meninjau proyek pembangunan IKN Nusantara.

“Jadi beda ya, kota dalam arti fisik dengan kota yang hidup itu beda, itu yang perlu digarisbawahi. Karena untuk kota secara fisik itu yang dikejar infrastrukturnya,” ujar Nirwono kepada VOA.

Namun, katanya, yang perlu digarisbawahi terkait hal itu adalah apakah sebuah kota itu "hidup".

Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah kota bisa dikatakan “hidup”? Nirwono menjawab setidaknya dibutuhkan waktu 50 tahun-100 tahun. Ia mengibaratkan sebuah kota layaknya seperti organisme hidup, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar timbul sebuah budaya baru.

“Kalau bicara sebuah kota itu hidup, pasti akan di angka 50 tahun bahkan 100 tahun sebuah kota itu baru bisa menimbulkan atau muncul sebuah budaya baru di kota itu,” katanya.

Warga yang datang ke kota itu, lanjut Nirwono, bukan disebut sebagai warga pendatang, melainkan sudah menjadi warga kota Nusantara. Namun hal tersebut baru dapat muncurl setelah generasi kedua ataupun ketiga.

“Karena dia akan beradaptasi, akan terjadi kulturalisasi budaya dengan para pendatang lainnya, akan muncul budaya Nusantara yang berbeda dengan kota-kota lain. Baru kita bisa lihat sebuah kota tadi bisa menjadi hidup,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan yang disampaikan oleh Jokowi bahwa pembangunan IKN akan tuntas dalam kurun 15 tahun adalah masih terbatas pada wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Wilayah tersebut baru mewakili satu dari sembilan kategori wilayah perkotaan (WP) yang ada di IKN Nusantara.

Nirwono mempertanyakan bagaimana nasib perkembangan delapan WP lainnya, mengingat sampai saat ini belum ada investor yang benar-benar menyatakan akan berinvestasi dalam pembangunan mega proyek tersebut.

“Artinya itu juga menjadi tantangan, karena sampai dengan sekarang yang baru ada bisa dikatakan baru RDTR (Rencana Detil Tata Ruang -red). Belum sebuah masterplan kota,” katanya.

Ia berpendapat masterplan yang siap di IKN baru KIPP, meski hanya mencakup 900 hektare dari 6.700 hektare yang ada.

Presiden Jokowi saat meninjau proyek pembangunan IKN Nusantara.

Nirwono melihat bahwa tahapan pembangunan IKN pada 2023-2024 masih akan didanai penuh dari anggaran negara. Menurutnya hal tersebut menggambarkan bahwa sampai detik ini baik para investor dalam maupun luar negeri masih dalam status “wait and see”.

“Bicara investor 2023-2024 faktanya pembangunan masih menggunakan dana APBN. kemudian kontraktornya semuanya BUMN milik pemerintah. Pertanyaannya kalau itu sebuah proyek yang menarik, harusnya investor mulai dari sekarang. Logikanya justru kalau menarik, (investor) harus duluan menanam modal di situ, sebelum yang lain,” pungkasnya. [gi/ah]

Oleh: VOA Indonesia

Editor: Yakop

Presiden menekankan, pengembangan IKN harus selalu memperhatikan lingkungan

Redaksi    Kamis, Februari 23, 2023    Comment   

Presiden menekankan, pengembangan IKN harus selalu memperhatikan lingkungan

Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Jalan Tol Ibukota Nusantara (IKN), Ruas 3B Ruas KKT Kariangau - Sp. Tempadung, Kota Balikpapan, Rabu (22/02/2022). (Foto: Setpres BPMI/Laily Rachev)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek Jalan Tol Ibukota Nusantara (IKN), Ruas 3B Ruas KKT Kariangau - Sp. Tempadung, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/02/2023).

Dalam keterangan pers usai peninjauan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus selalu memperhatikan lingkungan saat melaksanakan pembangunan di IKN ini.

“Hal terpenting yang selalu saya ingatkan, bagi yang di lapangan terkait dengan lingkungan, karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara ini adalah konsep lingkungan, sehingga sekalipun Hal sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan harus diperhatikan," jelasnya.

Presiden Jokowi juga tidak segan-segan memberikan peringatan jika ada pihak yang tidak memperhatikan aspek lingkungan saat membangun IKN.

“Kalau ada hal-hal terkait lingkungan yang tidak diperhatikan, saya pastikan akan ditegur, karena konsepnya sekali lagi konsep lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa jalan tol dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN dapat ditempuh hanya dalam waktu setengah jam dari Kota Balikpapan.

“Ya, ini jalan tol dari Balikpapan ke area utama yang jaraknya sekitar 40 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari Balikpapan. Kita sudah jalan ke lapangan, kita bisa lihat. Kita berharap ini infrastruktur pertama yang akan dibangun. dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.

Soal pembebasan lahan di kawasan IKN, Presiden menjelaskan, pemerintah telah menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tidak ada. Kemarin ya, tapi hari ini Menteri Pekerjaan Umum sudah menginformasikan ke saya tidak ada masalah. Baru bayar bulan Maret minggu depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan pengembangan IKN ini tidak boleh merugikan masyarakat.

“Yang kemarin saya sampaikan kepada kepala dinas, Pak Bambang, jangan ada masyarakat yang dirugikan dengan pembangunan Ibukota Nusantara ini,” pungkasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Badan Kewenangan IKN Bambang Susantono.

(RSF/AIT/SND)

Pembangunan Jembatan Garuda Pontianak Tunggu Persetujuan Kementerian PUPR

Redaksi    Kamis, Februari 09, 2023    Comment   

Pembangunan Jembatan Garuda Pontianak Tunggu Persetujuan Kementerian PUPR

Pembangunan Jembatan Garuda Pontianak Tunggu Persetujuan Kementerian PUPR.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan pelaksanaan pembangunan Jembatan Garuda di kota itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Rencana pembangunan Jembatan Garuda sebagai jembatan penghubung Jalan Bardan Nadi hingga Terminal Siantan oleh investor masih dalam penggodokan di Kementerian PUPR," ujar Edi Rusdi Kamtono usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Kota di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kamis (9/2/2023). 

Ia menjelaskan bahwa sesudah mendapat lampu hijau, kemudian akan dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draf, kaitan kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya.

"Kami harapkan keberadaan jembatan ini  memberikan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD," jelas dia.

Menurutnya, Jembatan Garuda mencerminkan kemajuan Kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler.

Ia berharap kehadiran jembatan tersebut dapat mengatasi persoalan transportasi dan lalu lintas di kedua wilayah, apalagi duplikasi Jembatan Kapuas I juga sedang dibangun sehingga kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai.

"Tujuannya untuk akses mobilitas masyarakat dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara atau Siantan dan sebaliknya," ujar Edi.

Untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara dana APBD terbatas. Oleh sebab itu pihaknya menggandeng investor lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dampak ekonominya besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas lebih lancar dan cepat. Selain itu kan menjadi landmark dan objek wisata," kata dia.

Pewarta : Dedi/Antara

Editor : Yakop

10 Pencapaian Keberhasilan oleh Pemda Sekadau

Redaksi    Kamis, Februari 02, 2023    Comment   

10 Pencapaian Keberhasilan oleh Pemda Sekadau

Foto simpan tugu PKK Sekadau. (Sumber Borneo)

SEKADAU - Pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sekadau, Aron, SH dihadapan Kepala Desa saat Musrenbang tingkat Kecamatan Sekadau Hilir Rabu kemarin (1/2/2023)

Sekitar ada sepuluh pencapaian pemerintah daerah kabupaten Sekadau, yakin sebagai berikut:

1. Penghargaan atas keberhasilan pemerintah kabupaten Sekadau mempeetahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut - turut dari Kemenkeu.

2. Penghargaan Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ) award 2022 dalam penilaian kompetensi pemerintah kabupaten type kecil.

3. Penghargaan dari Dirjend Perbendaharaan Kemenkeu melalui gubernur sebagai peringkat pertama penyaluran Dana Desa tercepat 100% TA 2022.

4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kabupaten terbaik II provinsi Kalimantan Barat.

5. Pertumbuhan ekonomi Sekadau tahun 2021 pasca pandemi Meningkat sebesar 4,31% dari th 2020 terkontraksi 0,98%.

6. Usia harapan hidup di Sekadau mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2021 meningkat menjadi 72.05 tahun, tahun sebelumnya 71,84 tahun.

7. Penurunan persentase angka kemiskinan dari 6,26% tahun 2021 menjadi 5,85% tahun 2022.

8. Nilai tukar petani tahun 2022 meningkat 111,6 poin dari tahun 2021 sebesar 102,87 poin.

9. Persentase pertumbuhan koperasi dan UMKM meningkat mencapai target setiap tahun, tahun 2021 sebesar 3,50% tahun 2022 5,19%

10. Jumlah desa mandiri tahun 2022 melebihi target yakni 28 desa mandiri, dimana sebelumnya target ini dipatok tahun 2024.

"Semua keberhasilan yang telah kita peroleh buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh aparatur pemkab Sekadau pada semua tingkatan serta didukung seluruh elemen masyarakat" ujar Aron saat memverifikasi kata samvuran. (jr)

Total 161 Usulan Prioritas Pembangunan dari 20 Desa di Sekadau Hilir

Redaksi    Kamis, Februari 02, 2023    Comment   

Total 161 Usulan Prioritas Pembangunan dari 20 Desa di Sekadau Hilir

Gambar ilustrasi. Total 161 Usulan Prioritas Pembangunan dari 20 Desa di Sekadau Hilir.

SEKADAU - Camat Sekadau Hilir pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2024 Rabu kemarin (1/2/2023) mengusulkan sebanyak 161 usulan prioritas pembangunan berasal dari seluruh desa berjumlah 20 desa.

Rincian usulan masing - masing diantaranya: 

Desa Sungai Ringin 20 usulan, desa Mungguk: 12 usulan, desa Ensalang : 11 usulan, desa Seraras: 6 usulan, desa Landau Kodah: 9 usulan, desa Sungai Kunyit: 12 usulan, desa Bokak Sebumbun: 7 usulan, desa Tapang Semadak : 7 usulan, desa Peniti: 11 usulan, desa Gonis Tekam: 11 usulan, desa Engkersik: 11 usulan, desa Tanjung: 4 usulan, desa Seberang Kapuas: 9 usulan, desa Timpuk: 21 usulan (termasuk usulan dari 3 desa baru)  desa Semabi: 0 usulan, desa Merapi: 0 usulan.

Dari usulan tersebut Camat Sekadau Hilir  Djoko Dwi  Maryono mengemukakan, paling banyak prioritas usulan merupakan pembangunan dan rehabilitasi jalan maupun jembatan.

Camat Sekadau Hilir, Djoko Dwi  Maryono. (Ho-JR)

Jalan dimaksud merupakan jalan poros atau jembatan penghubung antar desa maupun jalan lingkungan penunjang prasarana dan pasilitas umum.

"Ratusan usulan pembangunan dari desa diatas tersebar di beberapa SKPD terkait di pemerintah kabupaten Sekadau usulan kita harap bisa di validasi dan di terima" ujarnya.

Camat menambahkan usulan dari desa - desa ke pemerintah daerah berharap bisa diterima  serta dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja pemkab Sekadau tahun 2024.(jr)