Berita Borneotribun.com: Pilkada 2024 Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2024. Tampilkan semua postingan

Kamis, 22 September 2022

Coffee Morning Bersama KPU Sekadau

Coffee Morning Bersama KPU Sekadau
Coffee morning bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau dilaksanakan di Lupung coffee jalan rawak Sekadau. (BorneoTribun/Yakop) 
BorneoTribun Sekadau, Kalbar - Coffee morning bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau dilaksanakan di Lupung coffee jalan rawak Sekadau, Kalbar, Kamis (22/9/2022) pukul 07.00 Wib. 

Hadir coffee morning, BAWASLU Sekadau, Dandim 1204 Sanggau, Kapolres Sekadau, Kejari Sekadau, Diskominfo Sekadau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekadau, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sekadau, Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa Sekadau, MABM Sekadau, DAD Sekadau, AMSI Kalbar, IWAS, IWO Sekadau dan PWI. 
Coffee morning bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau dilaksanakan di Lupung coffee jalan rawak Sekadau
Coffee morning bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau dilaksanakan di Lupung coffee jalan rawak Sekadau. (BorneoTribun/Yakop)
Acara coffee morning bersama KPU Sekadau membahas tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal itu Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022.

Selain itu, Coffee morning juga membahas tentang Sistem informasi dan Aplikasi Kepemiluan.

Sampai berita ini ditayangkan, coffee morning bersama KPU Kabupaten Sekadau masing berlangsung. 

Reporter: Yakop

Selasa, 20 September 2022

Nama Tokoh Asal Simpang Hilir ini Isyaratkan Maju Pilkada KKU 2024

Nama Tokoh Asal Simpang Hilir ini Isyaratkan Maju Pilkada KKU 2024
Rinto Arifarmuji (kiri), Muhammad Elma Kurniawan (Kanan). BorneoTribun/Muzahidin
BorneoTribun, Kayong Utara - Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kayong Utara bakal dilaksanakan serentak 2024. 

Meski gawai politik tersebut baru diselenggarakan kurang lebih 2 tahun lagi, nama-nama tokoh terutama asal kecamatan Simpang Hilir ini sudah mulai kirim sinyal ikut bertarung dan jadi buah bibir masyarakat Simpang Hilir

Alasannya, karena potensi menang terbuka luas lantaran nama incumbent, bupati Citra Duani dan wakil bupati Efendi Ahmad belum memastikan maju atau tidak. 

Meskipun diyakini diantara mereka akan saling berhadap-hadapan pada Pilkada 2024 karena sinyal pecah kongsi keduanya sudah nampak. 

Ditambah lagi Citra - Effendi akan kehilangan "panggung" karena sekitar bulan September tahun depan, mereka resmi tidak menjabat sebagai bupati dan wakil bupati lagi.

Dirangkum dari berbagai keterangan publik, berikut nama -nama asal Simpang Hilir yang berpotensi maju Pilkada Kayong Utara 2024. 

Berasal dari kalangan politisi, yakni:
1.  Abdul Samad ketua DPD partai Golkar Kayong Utara. 
2. Rinto Arifarmuji anggota DPRD fraksi Demokrat.
3. Asnawi ketua DPD partai Nasdem.
4. Muhammad Abas wakil ketua DPRD partai Hanura.
5. Haripin anggota DPRD partai PKB.
6. Muhammad Sani anggota DPRD partai PPP. 

Mewakili Masyarakat Sipil diantaranya:
1. Buyung seorang pengusaha.
2. Amru Chanwari mantan anggota DPRD 2014-2019, pengusaha.
3. Bahrun, pengusaha, ketua Kadin KKU. 
4. Elma Kurniawan alias Wawan tokoh muda dan pengusaha sekaligus politisi.
5. Yang Mulia Gusti Hukma raja kerajaan Simpang. 

Menurut tokoh pemekaran wilayah KKU asal Simpang Hilir, Abdul Rani mengatakan, stok publik figur asal Simpang Hilir yang berkompeten maju Pilkada 2024 cukup banyak dan pantas untuk di usung. 

"Tinggal mereka lagi dan publik yang menilai apakah mereka pantas atau tidak untuk dipilih. Baik dari kalangan politisi ataupun pengusaha kita punya," ujarnya, Senin (19/09/22). 

Pak Long Derani nama panggilan tokoh tersebut melanjutkan, nama-nama tersebut punya pengalaman dan kompetensi di bidangnya. 

Mereka bukan hanya asal maju, tetapi diyakini mampu membawa perubahan bagi daerah dan terlebih mereka putra daerah asli Kayong Utara

"Saya rasa kita jenuh dengan keadaan daerah kita ini yang kemajuanya lambat. Maka kita mencoba tawarkan dengan calon pemimpin berasal dari orang yang betul-betul mengenal daerah sendiri dan dikenal masyarakat," katanya. 

Demokrat Gadang-gadang Nama Rinto Arifarmuji dan Elma Kurniawan dari Simpang Hilir. 

Ketua DPC partai Demokrat Sarnawi menyebutkan, partainya tidak kekurangan kader jika dipercaya masyarakat menjadi pemenang pada Pileg 2024 terutama asal wilayah Simpang Hilir.

Meski Rinto Arifarmuji memproklamirkan diri tidak bersedia maju menjadi Caleg 2024, Dia bersedia jika partainya merekomendasikan dirinya maju Pilkada KKU

"Saya mungkin tidak nyalon Pileg lagi. Tapi jika ada perintah partai dan potensi menang ada, maka saya bersedia saja," ujar Rinto saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Juga demikian dengan Elma Kurniawan, sebagai kader dan pemegang KTA Demokrat, Ia juga menyatakan kesediaannya. "Siap jika partai mengamanahkan ke saya," kata Wawan nama panggilan akrab lelaki necis ini. 

Jika dilihat catatan hasil pemilu 2019, partai Demokrat menjadi pemimpin di DPRD setempat kemudian diikuti Golkar dan Hanura.

Tokoh partai Golkar dan partai Hanura yakni Abdul Samad dan Muhammad Abas berasal dari kecamatan Simpang Hilir. Jadi potensi mereka maju Pilkada sangat terbuka lebar. 

Sementara, PKS juga menjadi kuda hitam lantaran perolehan suara partainya di kecamatan Simpang Hilir cukup bagus dengan tokohnya Yulisman. 

Reporter: Muzahidin

Jumat, 17 September 2021

Demi Stabilitas Keamanan, Mendagri: Proses Pemilu & Pilkada 2024 Perlu Dipersingkat

Demi Stabilitas Keamanan, Mendagri: Proses Pemilu & Pilkada 2024 Perlu Dipersingkat
Demi Stabilitas Keamanan, Mendagri: Proses Pemilu & Pilkada 2024 Perlu Dipersingkat. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengusulkan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 dilaksanakan pada 21 Februari. Sedangkan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024.

Pemerintah, diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengusulkan agar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan April atau Mei 2024. Pemerintah setuju dengan jadwal pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh KPU.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan proses pemilihan umum presiden dan legisltif serta pemilihan kepala daerah serentak harus dilaksanakan dalam waktu singkat dan efisien.

Efisiensi ini, lanjut Tito, dibutuhkan karena prioritas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Karena itu, usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah waktu persiapan lima bulan menjadi 25 bulan, sehingga tahapan Pemilu sudah dimulai Januari 2022 akan berdampak kurang positif terhadap stabilitas politik dan keamanan.

"Akan terjadi polarisasi masyarakat di tingkat elite dan akar rumput yang dapat menghambat kelancaran program pembangunan pusat dan daerah, di tengah pandemi COVID-19 yang masih kita alami," kata Tito.

Durasi kampanye yang semula enam bulan juga akan dipersingkat menjadi 120 hari atau empat bulan. Sedangkan jadwal kampanye untuk Pilkada dipersingkat menjadi 60 hari dari 71 hari saat Pilkada 2020.

Pemerintah Setujui Usul KPU, Pilkada Serentak 27 November 2024

Tito mengatakan pemerintah setuju dengan jadwal yang diusulkan KPU bahwa pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilaksanakan pada 27 November. 

Namun pemerintah mengsulkan pemilihan presiden dan legislatif dilakukan pada April atau Mei 2024, bukan 21 Februari 2024.

Menurut Tito, pemerintah menolak usulan kenaikan anggaran yang terlalu besar untuk Pemilu 2024, yakni sebesar Rp 86 triliun dari Rp 27 triliun dana untuk Pemilu 2019 serta Rp 26 triliun anggaran untuk Pilkada 2024. 

Sebab negara sedang memusatkan perhatian pada penanganan pandemi COVID-19.

DPR Soroti Anggaran Pemilu

Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang menyoroti masalah anggaran. 

Dia menekankan semakin lama proses Pemilu 2024 maka semakin besar kebutuhan anggarannya.

Junimart mengusulkan kampanye dipersingkat menjadi tiga bulan saja.

Sebelumnya KPU mengusulkan enam bulan, sementara pemerintah mengajukan empat bulan.

"Karena kampanye ini kan, apalagi dalam masa pandemi (COVID-19) kan tidak bleh ada kerumunan, tidak boleh ke sana kemari. Cukup bagi-bagi saja. 

Seperti model kita sekarang, bagi sembako (sembilan kebutuhan bahan pokok). 

Itu model kita sekarang Pak menteri (Tito Karnavian)," ujar Junimart.

Untuk lama kampanye Pilkada serentak 2024, Junimart meminta 45 hari saja. Sedangkan KPU mengajukan 71 hari dan pemerintah mengusulkan 60 hari.

Menurut Luqman Hakim, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah harus menyediakan berapa pun kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 agar rakyat bisa menggunakan haknya dengan baik. 

Sebab pemilihan umum yang menjadi sarana untuk rakyat menggunakan kedaulatannya.

"Dari cara pandang seperti ini, maka pengaturan terhadap pemilu menurut saya tidak boleh diletakkan seolah-olah hanya sebagai subagenda dari perjalanan pemerintahan ini. Pemilu lah yang kemudian membentuk kekuasaan," tutur Luqman.

Luqman meminta penyelenggara Pemilu 2024 harus memikirkan betul jeda waktu antara penetapan hasil pemilu yang final dengan tahapan pilkada.

Luqman menekankan jeda waktu yang pendek akan memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PIlkada 2024 mengambil keputusan-keputusan yang instan dan transaksional. Pemenangnya cenderung akan bertindak korup.

Luqman juga meminta penyelenggara memberi kesempatan kepada calon independen dalam Pilkada 2024 untuk mempersiapkan diri secara baik.

Sebelum menutup rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat membacakan kesimpulan, yakni menyimpulkan keputusan akhir mengenai proses Pemilu 2024 akan dihasilkan awal Bulan depan. 

Dia menambahkan DPR, penyelenggara, dan pemerintah serius dalam mempersiapkan Pemilu 2024 karena itu merupakan perintah undang-undang. [fw/em]

VOA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno