Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Ratusan massa menggelar aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya yang tergabung dalam kelompok Cipayung untuk menolak kenaikan harga BBM.

Aksi damai ini digelar di Halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar, Kamis (8/9/2022).

Terik matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi.  Masa mulai memasuki kawasan halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 12 siang. 

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

Adapun tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan BBM, mendesak pemprov untuk mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran, mendesak untuk memberantas mafia BBM, menaikkan Upah Minimum Provinsi Kalbar, pemangkasan / efisiensi anggaran diperuntukkan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga bahan pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., berkenan menerima orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. 

Harisson berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan bijak dan aman untuk berdialog berkenaan dengan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada 3 September 2022 lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

Dikatakan Harisson, Pemerintah Provinsi tetap akan terus melaporkan dan menyampaikan aspirasi saudara- saudara dari mahasiswa ke Pemerintah Pusat terhadap penolakan kenaikan BBM ini. Namun, kata Harisson, keputusan tetap di Pemerintah Pusat. 

"Kita (Pemprov Kalbar) akan menganggarkan 2% dari dana DAU. Selanjutnya untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga bahan pangan serta kebutuhan lainnya dengan menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat yang terdampak", jelas Harisson di hadapan para mahasiswa.

(Pian/Adpim)

Sekitar 300 Sopir Truk di Sampit Menuntut Pemerintah Mencabut Subsidi Solar

Redaksi    Rabu, Agustus 24, 2022    Comment   

Sekitar 300 Sopir Truk di Sampit Menuntut Pemerintah Mencabut Subsidi Solar

Ratusan sopir melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kotawaringin Timur mendesak pemerintah mencabut subsidi solar karena dinilai tidak dirasakan manfaatnya di Sampit, Selasa (23/8/2022).

BorneoTribun Sampit, Kalteng - Sekitar 300 sopir truk di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Selasa, berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut subsidi solar karena distribusinya tidak tepat dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, termasuk para sopir.

"Cabut saja subsidi solar karena tidak ada kami rasakan manfaatnya. Lebih baik solar satu harga supaya distribusinya jelas dan tidak ada penyimpangan sehingga distribusi angkutan lancar dan perekonomian juga semakin lancar," kata Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah Budi Hariono.

Ratusan sopir yang merupakan anggota ALFI Kalimantan Tengah itu memulai aksi di Jalan Samekto. Mereka berkumpul membawa truk mereka, kemudian berkonvoi menuju kantor DPRD Kotawaringin Timur di Jalan Jenderal Sudirman.

Iring-iringan ratusan truk menjadi perhatian masyarakat sehingga polisi harus menutup sementara arus lalu lintas di persimpangan selama iring-iringan truk selesai melintas menuju kantor DPRD.

Sejumlah perwakilan sopir truk kemudian berorasi di atas truk yang diparkir di depan kantor DPRD. Mereka menumpahkan kegelisahan selama ini karena kesulitan mendapatkan solar.

Pemerintah menyediakan solar subsidi dengan harga Rp5.150 per liter, namun untuk mendapatkan BBM itu sopir harus antre hingga lebih dari satu hari. Bahkan tidak sedikit sopir yang mengaku dipungut ratusan ribu oleh oknum tertentu agar bisa masuk antrean di SPBU.

Kondisi ini membuat sopir kehilangan waktu untuk mengangkut barang, selain biaya pengeluaran juga membengkak. Para sopir akhirnya memilih membeli solar nonsubsidi jenis dexlite dengan harga Rp18.150 per liter.

Dari kondisi itu, para sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam ALFI Kalimantan Tengah mendesak subsidi solar dicabut. Kebijakan itu diharapkan membuat distribusi solar menjadi lancar, serta uang pemerintah bisa dihemat dengan berkurangnya subsidi sehingga dialihkan untuk biaya pembangunan.

Para sopir juga menduga terjadi penyelewengan BBM subsidi yang memperparah kondisi saat ini. Mereka meminta pemerintah dan aparat kepolisian turun tangan menertibkan penyelewengan BBM subsidi tersebut.

"Negara harus hadir untuk menertibkan dan membenahi. Gunakan wewenang untuk menertibkan. Ditertibkan jangan hanya saat ada aksi. Kota Sampit Kota Mentaya. Supaya tidak sakit, BBM satu harga," ujar Budi.

Siwon, perwakilan sopir, juga mendesak pemerintah memperhatikan derita sopir dan pengusaha angkutan akibat sengkarut distribusi solar subsidi tersebut.

"Lebih baik subsidi solar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur karena pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Timur, masih tertinggal dibanding kota-kota di Jawa. Ini jangan dibiarkan karena bisa menyebabkan inflasi tinggi, bahkan bisa memicu resesi," ujar.

(KS/ANT)

Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019

Redaksi    Senin, April 18, 2022    Comment   

Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019

Warga Sri Lanka berdemonstrasi di Kolombo untuk menuntut keadilan bagi pelaku serangan Paskah tahun 2019, pada tahun ketiga peringatan serangan itu Minggu (17/4).

Borneo Tribun, Sri Lanka - Warga Sri Lanka berdemonstrasi selama berhari-hari di dekat kantor presiden untuk mengecam tidak adanya kemajuan dalam proses penyelidikan untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 260 orang dalam pemboman yang diilhami ISIS pada Hari Paskah tahun 2019, menambah tekanan pada pemerintah yang sedang dililit krisis ekonomi.

Para demonstran pada hari Minggu (17/4) menuntut pemerintah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai konspirator sesungguhnya di balik serangan terhadap tiga gereja dan tiga hotel itu. Di antara korban tewas terdapat 42 warga asing dari 14 negara.

Selama delapan hari ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa atas krisis utang terburuk yang telah menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan dan BBM di negara kepulauan di Samudera Hindia itu.

Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dibebani utang luar negeri selama lima tahun ke depan sebesar 25 miliar dolar, yang hampir tujuh miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo tahun ini saja. Sementara cadangan devisanya semakin menipis.

Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) diharapkan akan tercapai akhir bulan ini. Pemerintah juga telah beralih ke China dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan BBM.

Sebagian besar kemarahan diarahkan pada Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang mengepalai klan berpengaruh yang telah berkuasa selama hampir dua dekade terakhir. [em/jm]

(YK/ER)

Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando

Redaksi    Sabtu, April 16, 2022    Comment   

Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando

Polisi Tangkap Terduga Provokator Pengeroyokan Ade Armando

BorneoTribun, Jakarta -- Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali meringkus satu tersangka pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando di luar dari enam tersangka. Dia bernama AP.

"Di samping enam pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ada juga satu pelaku lain yang di luar dari enam ini telah ditangkap atas nama AP, kita tangkap di Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan, S.I.K, M.Si., kepada wartawan, pada Rabu (13/04) Kemarin.

Sabtu (16/4), Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ap ini diduga ikut berperan dalam memprovokasi massa dengan kata-kata kasar untuk mengeroyok Ade Armando. Hal tersebut diketahui dari video pengeroyokan yang viral di media sosial.

"Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di media sosial, yang bersangkutan ini melakukan provokasi diantaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati dan turun semua yang ada di Jakarta," sambungnya.

Tersangka AP saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif bersama penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya berharap, dengan ditangkap AP, ketiga tersangka lainnya yang berstatus buron bisa segera menyerahkan diri.

"Saat ini masih ada tiga orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran," pungkas Kabid Humas Polda Metro Jaya.

(YK/HRM)

Polisi Tangkap Dua Tersangka Baru Pengeroyokan Ade Armando Diluar DPO

Redaksi    Jumat, April 15, 2022    Comment   

Polisi Tangkap Dua Tersangka Baru Pengeroyokan Ade Armando Diluar DPO

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan.

Borneo Tribun, Jakarta -- Polisi kembali menangkap dua tersangka baru dalam kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando dan dua orang ini diluar dari enam pelaku yang telah teridentifikasi sebelumnya.

"Di samping orang-orang yang dilakukan penangkapan, penyidik mengembangkan dan menemukan orang lain yang ikut melakukan aksi pengeroyokan. Ada dua orang yang kami sudah tangkap," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Endra Zulpan, Kamis (14/4/22).

Kabidhumas menjelaskan bahwa kedua tersangka baru yang ditangkap atas nama Markos Iswan yang diringkus di Sawangan, Depok pukul 01.25 WIB serta Alfikri Hidayatullah yang diamankan satu jam setelahnya sekitar pukul 02.55 WIB di Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Untuk keduanya mereka berperan dalam pemukulan (terhadap Ade Armando)," jelasnya.

Total terdapat tujuh orang tersangka yang telah ditangkap. Enam diantaranya merupakan pelaku pengeroyok yakni Mohammad Bagja, Abdul Latip, Dhia Ul Haq, Komarudin, Markos Iswan, dan Alfikri Hidayatullah.

Sementara satu tersangka lain bernama Arif Pardiani, ia berperan sebagai provokator untuk mengajak orang lain mengeroyok Ade Armando. Dua tersangka lain yakni Ade Purnama dan sosok bertopi (yang sebelumnya diduga bernama Abdul Manaf) masih dilakukan pengejaran oleh polisi.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

(YK/HRM)

DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM

Redaksi    Kamis, April 14, 2022    Comment   

DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM

DPC GMNI Desak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM. 

Reporter Borneo Tribun Bengkayang, Rinto Andreas melaporkan: DPC GMNI Bengkayang Mendesak Pemda Bengkayang atasi Kenaikan Kebutuhan Pokok dan Kelangkaan BBM. 

Borneo Tribun, Bengkayang – Akhir-akhir ini sedang ramai di perbincangkan oleh sejumlah masyarakat mulai dari nasional hingga tingkat lokal terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kelangkaan pasokan BBM. Dan tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Bengkayang juga mengalami yang serupa. 

Diwaktu yang sama juga muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sehingga semakin memperparah suasana. 

Gelombang masa aksi penolakan pun dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi beberapa hari yang lalu menjadi sebuah teguran keras terhadap pemerintah Jokowi untuk berfokus dalam penanganan masalah kenaikan beberapa kebutuhan pokok.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Rabu kemarin (13/4), DPC GMNI turut mendesak Pemda Bengkayang untuk fokus pada permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat Bengkayang melalui beberapa tuntutan.

Berikut tuntutan DPC GMNI Bengkayang.

1. Menuntut langkah nyata Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.

2. Menolak kenaikan harga BBM.

3. Menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penambahan PPN yang awalnya 10% 

walaupun hanya naik menjadi 11% akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. 

4. Menolak PETI ilegal. Marak nya petambang emas ilegal menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup parah. Pencemaran tersebut juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang bermunculan akibat tidak sehat nya lingkungan sekitar PETI.

5. Menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

DPC GMNI Bengkayang mendesak agar Pemerintah Daerah bersama TNI, Polri dan Kejaksaan harus mengusut dan menindak tegas para Mafia yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. 

Pemerintah Daerah harus mengawasi distribusi minyak goreng agar dapat memantau ketersediaannya di pasar sehingga harga bisa kembali normal. 

Kenaikan harga bahan baku dan minyak goreng sangat merugikan masyarakat kelas menengah kebawah di seluruh daerah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Bengkayang. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19 sudah sangat membuat rakyat menderita.

Pemerintah harus mengatur stabilitas peredaran minyak goreng agar harga kembali normal. Jangan sampai pemerintah melakukan pembiaran yang membuat masyarakat menjeritkan deritanya semakin keras dan semakin lama tanpa adanya kepastian.

Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut maka bisa dipastikan akan muncul gelombang masa aksi penolakan yang semakin besar dan masif di seluruh daerah.

Oleh: DPC GMNI Bengkayang

Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU

Redaksi    Kamis, April 14, 2022    Comment   

Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU

Poster sindiran pada Pemprov Kalbar yang dibawa Mahasiswa saat demo di DPRD Ketapang.

Reporter Borneo Tribun Kayong Utara, Jahidin melaporkan: Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU.

Borneo Tribun, Sukadana - Lebih dari seratus mahasiswa melakukan aksi ujuk rasa di halaman gedung DPRD kabupaten Ketapang pada Rabu petang 13 April 2022 semalam. Demo itu berisikan 7 point tuntutan terdiri dari 3 point tuntutan terkait isu nasional dan 4 point isu soal daerah.

Dibalik aksi gabungan mahasiswa sore itu, ada penampakan menarik yaitu satu baliho yang berisikan sindiran kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyangkut soal jalan di Kabupaten Kayong Utara yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.

"Cukup Jalan Kayong Utara Saja Yang Hancur. Jangan Negaraku," demikian tulisan yang dibawa seorang mahasiswa pada saat demo tersebut. 

Poster berukuran sekitar setengah meter itu lantas menjadi viral di laman media sosial facebook dan status pesan pribadi sejumlah orang. 

Sindiran lewat poster saat demo mahasiswa itu serasa mengena dengan kondisi jalan di Kabupaten Kayong Utara terutama ruas jalan Siduk - Sukadana dan Teluk Melano - Teluk Batang. 

Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat ada di Kayong Utara dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan mengatakan, ruas jalan yang rusak tersebut sudah dianggarkan oleh Pemprov tahun 2022.

"Sudah kita anggarkan ditahun ini sebesar Rp 20 milyar. Rp 15 untuk ruas jalan Simpang tiga Siduk sampai ke Sukadana dan dari Sukadana sampai Teluk Batang Rp 5 milyar," kata Wagub, Senin (11/4/22). 

Wagub Ria Norsan berjanji, jika kurang, Pemprov akan menambah di tahun berikutnya. "Kalaupun kurang tahun depan (2023) kita anggarkan lagi," kata dia. 

Persoalan jalan di ruas-ruas itu ucap Wagub adalah tanggung jawab Pemprov karena akses utama ke kota. "Merupakan kewajiban kita jalan provinsi, itu juga jalan vital menuju ke kota kabupaten Kayong Utara," katanya.

Editor: Yokop

Polri Jaga Kesucian Bulan Ramadan saat Mengamankan Aksi Unjuk Rasa 11 April

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Polri Jaga Kesucian Bulan Ramadan saat Mengamankan Aksi Unjuk Rasa 11 April

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

BorneoTribun Jakarta -- Kepada seluruh jajaran polri untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis. 

Hal itu diinstruksikan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran. 

"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," jelas Kapolri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/4).

Kapolri memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Kapolri, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.

Disisi lain, Kapolri juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sebab itu, Kapolri berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan. 

"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ungkap Kapolri. 

Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Kapolri mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut. 

Menurut Kapolri, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi. 

Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Kapolri meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Sebagai kaum intelektual, Kapolri juga meyakini bahwa, mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. 

"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Kapolri. 

Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Kapolri menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok. 

"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tegas Kapolri.

"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," imbau Kapolri.

(YK/HRT)

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur

Redaksi    Senin, April 11, 2022    Comment   

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur.

BorneoTribun Jakarta -- Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di Ibu Kota, Colombo pada Sabtu (9/4). Mereka menyerukan presiden di negara yang terjerat utang itu agar mengundurkan diri.

Para demonstran, sambil membawa bendera dan poster, menyebut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahannya tidak becus menangani krisis utang.

Rajapaksa tetap menolak mengundurkan diri, meski sebagian besar anggota kabinetnya telah berhenti dan sebagian anggota parlemen yang setia, memberontak.

Perkembangan itu telah mempersempit upayanya untuk berunding dengan para institusi pemberi pinjaman internasional.

Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin, gas, makanan dan obat-obatan. Negara itu sedang menghadapi kebangkrutan, terjerat utang asing sebesar $25 miliar atau lebih dari Rp359 triliun dalam lima tahun ke depan. [vm/ft]

Oleh: VOA Indonesia 

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai

Redaksi    Rabu, Februari 23, 2022    Comment   

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai.

BorneoTribun Jateng - Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., memberikan apresiasi ratusan sopir truk yang menggelar aksi damai terkait dimensi truk yang diperbolehkan beroperasi di jalan raya.

Aksi damai yang digelar di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi itu berjalan damai. Sekitar 350 peserta aksi nampak kooperatif dan terkoordinir sehingga aksi tidak menimbulkan kemacetan jalan.

Melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes. Pol. Muhammad Iqbal Alqudusy, S.H., S.I.K., Kapolda Jateng menyatakan aksi damai ratusan sopir yang menolak aturan terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah melakukan koordinasi dengan Polri jauh beberapa hari sebelum melakukan aksi.

"Jumlah spanduk, jumlah massa, siapa koordinator aksinya sudah disampaikan ke Polri. Aksi juga berlangsung tertib dan massa peserta aksi amat kooperatif," jelas Kabid Humas Polda Jateng, Selasa (22/2/22).

Selanjutnya Kabidhumas menegaskan Polda Jateng berharap akan ada solusi terbaik bagi para awak truk tersebut. Aksi damai yang dilakukan aliasi pengemudi independen (API) itu meminta agar pemerintah dan DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Para pengemudi tersebut juga mengajukan sejumlah usulan tentang dimensi yang diperbolehkan untuk beberapa jenis truk seperti truk engkel, truk tronton dan truk box.

"Mereka juga minta dibuatkan standard upah angkut barang dan perlindungan kepada pengemudi dalam perjalanan," ucapnya.

Adapun sejumlah pejabat yang menerima dan beraudiensi aksi damai tersebut diantaranya Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Drs Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., dan Kepala Dishub Provinsi Jateng HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

"Terkait tuntutan dalam aksi damai tersebut sudah ada jalan tengah antara lain tuntutan mereka akan kami sampaikan pada pejabat berwenang. Kemudian, sambil menunggu kebijakan dari Tingkat Pusat, Dishub Provinsi Jateng tidak ada penindakan ODOL serta Operasi tetap dilaksanakan tetapi tidak ada penindakan ODOL dan sifatnya hanya sosialisasi," tutupnya.

Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh

Redaksi    Jumat, Februari 18, 2022    Comment   

Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh

Ditlantas Polda Metro Jaya Kerahkan Puluhan Personel Untuk Mengamankan Demo Buruh. 

BorneoTribun Jakarta – Ribuan buruh rencananya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BPJS, hari ini Kamis (17/2/222).

Demo yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu, menyuarakan dua tuntuatan yaitu cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), dan copot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Upaya pengamanan lalu lintas, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema situasional.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., menjelaskan, pengamanan lalin di sekitar lokasi aksi masih menunggu perkembangan di lapangan.

"Pengalihan lalin bersifat situasional," jelasnya.

Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., mengucapkan bahwa, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi aksi demo buruh. Untuk pengalihan lalu lintas di sekitar Kantor Kemnaker yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, pihaknya akan memantau perkembangan di lapangan.

"Kami lihat perkembangan di lapangan," ucapnya.

Untuk pengamanan arus lalu lintas, Dirlantas bakal menerjunkan puluhan Personel Polantas di lokasi aksi yang diprediksi dihadiri ribuan buruh.

"Anggota yang dikerahkan sekitar 50 personel polantas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemnaker dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat.

"Rabu tanggal 16 Februari 2022 mulai dari jam 10 hingga selesai," ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Selasa kemarin.

Tidak hanya berpusat di Jakarta, Presiden KSPI menjelaskan, Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa.

"Secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia aksi ini juga digelar, yaitu di Kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat baik kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing dan juga kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.(*)

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi

Redaksi    Selasa, Januari 25, 2022    Comment   

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi.

BorneoTribun Bengkayang, Kalbar -- Sebanyak 12 ormas yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (AGMKB) melakukan aksi damai untuk menyampaikan rasa marah dan tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi dan kawan-kawan yang dianggap menghina warga Kalimantan. 

Kegiatan aksi damai diawali dari taman kota bumi sebalo Bengkayang menuju kantor DPRD Kabupaten Bengkayang dan terakhir menyerahkan laporan ke POLRES Bengkayang.

Pernyataan sikap ini langsung disampaikan oleh Albert Pandur Sae Pudaba,S.Sos,.M.Sos yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkayang dihalaman depan kantor DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Selasa (25/1/2022).

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi.

Adapun,menyikapi beredarnya video dimedia sosial yang berisi penghinaan dan pelecehan terhadap penduduk kalimantan yang dilakukan saudara Edi Mulyadi,Azam Ham dan kawan-kawan.

Dalam pernyataan sikap Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang kepada Edy Mulyadi sebagai berikut.

Poin pertama: Mengutuk keras pernyataan Edi Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan dalam video yang beredar di media sosial baik Facebook, WhatsApp yang telah menghina dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat penduduk kalimantan dengan kata-kata yang tidak pantas seperti hanya monyet, kuntilanak, genderuwo yang mendiami pulau Kalimantan dan juga menyatakan pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan anak Jin.

Poin kedua: Bahwa kami penduduk Kalimantan bukan monyet, bukan Jin, bukan juga kuntilanak, bukan genderuwo, dan pulau Kalimantan juga bukanlah tempat pembuangan anak Jin.

Poin ketiga : Kami meminta kepada Edi Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan untuk segera minta maaf kepada masyarakat penduduk Kalimantan secara langsung datang ke pulau Kalimantan.

Poin keempat: Kami meminta kepada pihak kepolisian negara republik Indonesia segera menangkap dan memproses secara hukum Edi Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan secara hukum pidana maupun hukum adat yang berlaku di Kalimantan.

"Demikian pernyataan sikap kami sampaikan oleh Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang di depan kantor DPRD Bengkayang," pungkas Pandur.

Selanjutnya surat Tuntutan dari Aliansi Masyarakat kabupaten Bengkayang langsung diserahkan kepada ketua DPRD kabupaten Bengkayang untuk segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan barat, Kapolda Kalimantan barat serta Pangdam Kalimantan Barat.

Sementara, Ketua DPRD kabupaten bengkayang Fransiskus M.Pd menyambut baik atas adanya tuntutan aliansi masyarakat kabupaten Bengkayang atas pernyataan ujaran kebencian terhadap warga Kalimantan yang dilakukan oleh Edy Mulyadi.

"Terkait dengan kondisi dan situasi bangsa kita yang Viral di sampaikan oleh saudara Edy Mulyadi, Azam Ham dan Kawan-kawan tentu kami dari wakil rakyat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat yang hari ini boleh menyampaikan tuntutan soliditas terhadap penghinaan kepada seluruh masyarakat kalimantan," kata Fransiskus

Lebih lanjut, Fransiskus mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan tadi, pihaknya akan meneruskan kepada Gubernur Kalimantan barat selaku perwakilan pemerintah pusat yang ada di provinsi kalimantan barat agar selanjutnya diteruskan ke Kapolda Kalimantan barat, Pangdam kalimantan barat serta kepala kejaksaan tinggi kalimantan barat.

"Apa yang menjadi tuntutan hari ini, Kami tetap secara bersama-sama untuk tetap mengawal aspirasi masyarakat kabupaten bengkayang,Secara khusus untuk disampaikan kepada pemerintah pusat terkait untuk penindakan untuk saudara Edy Mulyadi," pungkas Fransiskus.

Sebanyak 12 Ormas datangi kantor DPRD Bengkayang Menyampaikan Rasa Marah dan Tersinggung atas pernyataan Edy Mulyadi.

Selebihnya, dalam hal ini Fransiskus sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi serta soliditas sesama anak Kalimantan.

Kegiatan aksi damai dihadiri dari berbagai Aliansi Gabungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang di antaranya: BAMERA diwakili Syukur Kurniawan, BPC GMKI/Kristen Ret, Pemuda Dayak diwakili Lipus, Komunitas Jaga Bengkayang diwakili Tomo, DPD KNPI diwakili Albert Pandur Sae Pudaba, POMdiwakili Suherman, 7 TALINO PNK diwakili Andi, KPSBD diwakili Beni, BANSER diwakili Turasno, DAD diwakili Yulius, TBB diwakili Iyul dan BALA PALAYO

Reporter: Rinto Andreas

Kecewa !!! 1 Pelaku Bebas, Puluhan Orang Minta Proses Hukum Diteruskan Ke Ma

Redaksi    Jumat, Januari 14, 2022    Comment   

Kecewa !!! 1 Pelaku Bebas, Puluhan Orang Minta Proses Hukum Diteruskan Ke Ma

Puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga besar Sutek P Mulih mendatangi dan mengelar aksi demontrasi di depan kantor Pengadilan Negri kelas ll Sanggau. 

BorneoTribun Sanggau, Kalbar – Unjuk rasa di Pengadilan Negri Sanggau Minta Proses Hukum Korban Pencemaran Nama Baik Sutek P Mulih Di Teruskan Ke Mahkamah Agung. 

Puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga besar Sutek P Mulih mendatangi dan mengelar aksi demontrasi di depan kantor Pengadilan Negri kelas ll Sanggau, Kalbar, Kamis (13/01/22) kemarin.

Dalam orasinya yang di pimpin langsung oleh Sutek P Mulih sebagai bentuk rasa kecewa atas putusan hakim yang telah memutus bebas Jan Purdy Rajagukguk pada persidangan 2 Desember 2021 lalu. 

Puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga besar Sutek P Mulih mendatangi dan mengelar aksi demontrasi di depan kantor Pengadilan Negri kelas ll Sanggau. 

Diketahui ada dua terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik atas korban Sutek P Mulih, kedua terdakwa itu antara lain Petrus Sujono yang saat ini statusnya masih dalam proses persidangan, dan terdakwa kedua adalah Jan Purdy Rajaguguk yang telah di putus Bebas pada persidangan 2 Desember 2021 lalu. 

Dalam orasi nya Keluarga Besar Sutek P Mulih meminta ketua pengadilan negri Kelas ll sanggau meninjau dan membantu proses hukum kasasi yang di ajukan korban pencemaran nama baik Sutek P Mulih dapat berjalan dengan waktu yang di tetapkan, dan meminta Pengadilan Negri kelas ll sanggau dapat menelusuri sebenar benarnya kasus pencemaran nama baik Sutek P Mulih, karena dianggap putusan hakim saat Sidang terakhir dengan terdakwa Jan Purdy Rajaguguk yang diputus bebas dianggap sangat merugikan korban Sutek P Mulih. 

 

Sutek P Mulih Selaku Korban pencemaran nama baik yang sekaligus Kordinator lapangan dalam orasi aksi damai tersebut menyampaikan rasa kecewa atas putusan hakim pengadilan negri sanggau atas putusan bebas Jan Purdy Rajagukguk.

"Saya tidak akan mundur dan berhenti sampai dengan keadilan ditegakkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Jan purdy Rajagukguk kepada diri saya, dan saya meminta ke adilan yang seadil adil karena putusan hakim yang memutus bebas Jan Purdy Rajagukguk sangat melukai saya dan keluarga", ungkapnya. 

Menurut Sutek Pengadilan Negri Kelas ll Sanggau dapat membantu proses hukum kasasi yang saat ini sadang berjalan. tandasnya. 

Dalam waktu yang sama Ketua Pengadilan Negri Kelas ll Sanggau Diana Anggraini S. H., M. H menjelaskan, akan menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan dalam orasi tersebut. 

"Ini akan menjadi acuan untuk kami menindaklanjuti dan akan di sampaikan ke pada pimpinan kami yang lebih tinggi Mahkamah Agung", ungkapnya. 

Menurut Diana Anggraini pihaknya sejak tanggal 7 kemarin sudah mengirimkan berkas perkara dengan No 210 ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses selama 30 hari setelah berkas di layangkan. 

Puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga besar Sutek P Mulih mendatangi dan mengelar aksi demontrasi di depan kantor Pengadilan Negri kelas ll Sanggau. 

"Kami tetap berusaha agar proses ini dapat berjalan seperti mana yang kita semua harapkan", tandasnya. 

Setelah menyampaikan rasa keberatan dan tuntutan Orasi damai yang melibatkan Ahli waris Sutek P Mulih di Depan Kantor Pengadilan Negri Sanggau, dan mendengarkan penjelasan dari ketua pengadilan Negri Sanggau Diana Anggraini, Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, dalam kawalan anggota Polres Sanggau yang sejak awal berada di sana masa membubarkan diri dengan tertib dan damai.

(YK/LB) 

Ratusan Orang Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Melawi Kalbar, TNI-Polri Dan Satpol PP Telibat Pengamanan

Redaksi    Kamis, Januari 13, 2022    Comment   

Ratusan Orang Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Melawi Kalbar, TNI-Polri Dan Satpol PP Telibat Pengamanan

Ratusan Orang Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Melawi Kalbar, TNI-Polri Dan Satpol PP Telibat Pengamanan. 

BorneoTribun Melawi, Kalbar - Sebagai unsur pelaksana Koramil yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) di wilayahnya, Babinsa juga kerap terlibat kegiatan pengamanan dan penyelesaian permasalahan terkait sosial kemasyarakatan.

Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 1205-01/Nanga Pinoh, dipimpin Perwira Penghubung Kodim 1205/Sintang, Mayor Arh Edy Winarno bersama 15 orang Babinsa membantu pengamanan kegiatan Aksi Unjuk Rasa Damai oleh kurang lebih 100 orang masyarakat yang berada di area wilayah kerja Perusahaan PT. Rafi Kamajaya Abadi (PT. RKA).

Kegiatan aksi yang diketuai oleh Sdr. Jakir Setiawan ini di gelar di halaman Kantor Bupati Melawi, Jl. Provinsi Nanga Pinoh, Kota Baru, KM 7, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Rabu (12/01/2022).  

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yusra, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yusra, S. IP yang selanjutanya melakukan dialog bersama 16 orang perwakilan rombongan.

Sertu Sutiyono, salah satu Babinsa Koramil Nanga Pinoh yang terlibat pengamanan tersebut menuturkan, keberadaan kami di sini selain membantu dalam pelaksanaan pengamanan juga untuk memantau jalannya kegiatan aksi ini.

"Sudah kewajiban kami selaku aparat teritorial untuk berada dan turut mengamankan kegiatan unjuk rasa ini, agar harapannya kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar, tanpa ada kejadian anarkis sekecil apapun," ucap Sertu Sutiyono. 

Kegiatan aksi unjuk rasa damai tersebut berakhir pukul 14.00 Wib, dengan tertib, aman, dan lancar yang melibatkan pengamanan dari unsur TNI-Polri, Satpol PP Kabupaten Melawi.

#Pendim1205/ Erik.P

Proyek Tak Kunjung Rampung, Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Bantaeng

Redaksi    Jumat, Desember 03, 2021    Comment   

Proyek Tak Kunjung Rampung, Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Bantaeng

Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Bantaeng. 

BorneoTribun Makassar - Puluhan mahasiswa dari beberapa Komisariat yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) melakukan aksi unjuk rasa (Demonstrasi) depan kantor Bupati Bantaeng, di jalan Andi Mannappiang Kelurahan Lembang, Bantaeng, Makassar, Kamis (02/12/2021).

Aksi tersebut Menyoal proyek rehabilitasi asrama HPMB, yakni Asrama Putra HPMB di Jalan Talasalapang 1 No 10 A, Makassar, dan Asrama Putri HPMB di Jalan Kancil Utara no 47 Makassar yang bersumber dari APBD 2021, tak kunjung rampung sampai saat ini dan telah melewati batas kontrak kerja.  

Tuntutan massa aksi Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng yakni mendesak Dinas PU Kab. Bantaeng dan Bidang pengadaan barang dan jasa untuk memblack list CV. Muliawan Mahzus Mandiri dan CV. Ahsan Putra Mandiri sebagai penyedia jasa yang dinilai tidak mampu memberikan kinerja yang baik terhadap rehabilitasi proyek kedua asrama HPMB yang terletak di Makassar tersebut.

Mabrur, S.ip selaku ketua umum (Ketum) PP HPMB mengatakan, untuk memblack list dan  kontraktor nakal tersebut apabila main main dalam mengerjakan proyek, terutama dalam pengerjaan Asrama HPMB yang tak kunjung rampung. 

Sementara itu Uppi tailer dari HPMB Komisariat Unismuh Makassar selaku Jenderal lapangan Aksi, ini sangat merugikan mahasiswa Bantaeng yang merupakan penghuni asrama tersebut, karena penghuni asrama tersebut harus bayar kost-kost diluar selama berbulan-bulan akibat pekerjaan tersebut belum selesai, padahal sudah melewati batas kontrak kerja.

Setelah aksi unjuk rasa tersebut berlangsung beberapa jam, akhirnya Pihak Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Kadis PU, Kabid Pengadaan barang dan jasa, Kepala badan Kesbangpol dan Kabag Hukum meminta massa HPMB untuk hering dii ruang Setda Bantaeng.

Kadis PU Bantaeng Andi Syafruddin mengatakan depan massa HPMB bahwa akan mengevaluasi kedua perusahaan tersebut secara serius, terima kasih kepada HPMB yang ikut serta mengawasi kinerja kontraktor di lapangan.

Sementara itu ditempat yang sama Armawansyah selaku kepala bidang (Kabid) Pengadaan barang dan Jasa DPKAD Pemda Bantaeng mengatakan secara singkat bahwa ini pelajaran kepada kontraktor sebagai penyedia barang dan jasa untuk tidak main-main dalam bekerja dilapangan dan harus bekerja sesuai kontrak kerja agar tidak ada pelanggaran didalamnya.

Massa aksi HPMB ini merupakan gabungan dari beberapa Komisariat kampus diantaranya Komisariat Unismuh, UNM, UIN, Bulukumba, Aspura dan Aspuri di warnai pembakaran Ban mobil bekas dan menggunakan mobil tronton sebagai panggung orasi.

Massa HPMB tersebut sempat memacetkan jalan poros Bantaeng-Bulukumba sepanjang satu kilometer dan dalam pengawalan pihak kepolisian dari Polres Bantaeng.

Laporan : Yudha Jaya

Tuntut Bebaskan BPP, Mahasiswa Ekonomi Unismuh Makassar Unjuk Rasa

Robiantinus Hermanto    Kamis, September 23, 2021    Comment   

Tuntut Bebaskan BPP, Mahasiswa Ekonomi Unismuh Makassar Unjuk Rasa

Mahasiswa Unjuk Rasa

BorneoTribun Makassar, Sulsel Ratusan mahasiswa Unismuh Makassar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ekonomi Unismuh Makassar, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampus Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Kamis (23/9/2021) siang. 

Dalam tuntutannya mereka meminta pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk mahasiswa semester akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar yang tidak lagi memiliki mata kuliah dan tinggal memprogram skripsi. 

Pasalnya keterlambatan mahasiswa dalam proses penyelesaian tidak serta merta merupakan kesalahan dari mahasiswa, justru sistem yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membuat mahasiswa terlambat menyelesaikan akademiknya. 

Muh Agung Paturungi selaku jenderal lapangan mengatakan keterlambatan studi mahasiswa karena ulah pimpinan yang ada di fakultas. 

"Kami Mahasiswa semester akhir meminta untuk di gratiskan BPP kami karena keterlambatan studi kami itu di sebabkan oleh pimpinan yang ada di Fakuktas Ekonomi dan Bisnis, dimana batas pengurusan penyelesaian studi untuk mahasiswa semester akhir agar tidak lagi membayar BPP hanya sampai pada bulan agustus 2021, namun SK pembimbing saja diterbitkan pada akhir bulan Juni, artinya proses pengurusan seluruh penyelesaian studi mulai dari proposal hingga skripsi hanya tinggal 1 bulan, ini yang kami anggap tidak lagi rasional," Ujarnya.

Selain dari itu, mereka juga meminta memberikan pemotongan BPP di semester ganjil tahun ini sebesar 30% karena masih dalam kondisi pandemi covid-19. 

"Yang dulunya ada kebijakan pemotongan BPP, tapi sekarang sudah tidak lagi di berlakukan, entah kenapa tidak adalagi pemotongan BPP padahal kondisi sekarang masih dilanda covid-19 dan kondisi perekonomian wali mahasiswa masih dalam sitausi rendah sebab pandemi ini. Hal ini tentunya sangat memberikan harapan besar bagi para mahasiswa mendapatkan pemotongan BPP," Ungkap Muh Agung Paturungi.

Tak hanya itu, mereka juga menganggap beasiswa kemendikbudristek yang tidak transparan dan pengalokasian yang tak merata serta tidak optimal. Sebab mestinya beasiswa itu di salurkan pada semester genap akan tetapi hingga penghujung semester genap masih ada mahasiswa yang belum menerima beasiswa tersebut.

Reporter : Irwan

Editor      : Hermanto