Berita Borneotribun.com: Jakarta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 April 2021

Kapolri dan Panglima TNI Apresiasi Vaksinasi Drive Thru di Medan


Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Vaksinasi Drive Thru di Medan

BorneoTribun Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thru di Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/4/2021) kemarin.

Dalam peninjauannya, Kapolri dan Panglima ditemani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan sistem drive thru. Kedua jenderal ini pun menyampaikan inovasi ini bisa menjadi role model di wilayah lain.

"Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi dengan sistem drive thru dan bisa dijadikan role model di tempat lain," kata Argo dalam keterangannya.

Argo menambahkan, vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat membentuk imunitas tubuh. Meskipun sudah divaksin, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kapolri dan Panglima berharap program vaksinasi nasional dapat membentuk herd imunity. Meskipun sudah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan," ungkapnya. (Eric)

Jelang Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Perkuat Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

Jelang Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Perkuat Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (07/04/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, pemerintah terus memperkuat kebijakan pengendalian COVID-19 sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (07/04/2021) sore.

“Bapak Presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan,” ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Airlangga mengungkapkan, sejumlah aturan juga telah dan sedang disiapkan dalam rangka pengendalian, seperti edaran Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan hingga edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 terkait  pengetatan atau pengaturan mobilitas dan kekarantinaan perjalanan di masa pandemi.

Di sisi pemulihan ekonomi, papar Airlangga, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi. “Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus menjaga momentum pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19 ini harus berjalan seiring, oleh karena itu [kebijakan] yang terkait dengan demand side itu perlu dilanjutkan,” terangnya.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satunya, dengan mendorong pemberi kerja untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Estimasi konsumsi rumah tangga yang dapat dipicu dengan pemberian THR ini adalah sekitar Rp215 triliun.

“Tadi di dalam rapat disampaikan bahwa salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) kepada karyawan. Sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan,” ujarnya.

Disampaikan Airlangga, pemerintah telah memberikan berbagai dukungan maupun insentif agar dunia usaha memiliki kemampuan untuk membayarkan THR, di antaranya relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) untuk industri otomotif yang memicu kenaikan penjualan, penjaminan kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021, serta subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram yang diberikan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Bansos beras itu menyalurkan beras dari Bulog, sehingga Bulog bisa memperoleh dana sekitar Rp2 triliun dan dana itu bisa untuk membeli gabah rakyat sebesar 440 ribu [ton],” ujar Airlangga.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran target output Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai yang belum terpenuhi, serta memajukan pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei.  Estimasi potensi realisasi dari percepatan perlindungan sosial ini adalah sebesar Rp14,12 triliun.

“Kemudian pemerintah juga mendorong Hari Belanja Nasional [Harbolnas] yang hari belanja nasionalnya adalah di H-10 dan H-5 [Idulfitri]. Hari Belanja Nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional,” terang Menko Perekonomian.

Ditambahkannya, pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk subsidi ongkos kirim pada penyelenggaraan Harbolnas tersebut. 


(FID/UN)

Tegas Larang Mudik, Menhub Siapkan Kebijakan Pengendalian Transportasi

Tegas Larang Mudik, Menhub Siapkan Kebijakan Pengendalian Transportasi
Menhub Budi Karya Sumadi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (07/04/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Menindaklanjuti kebijakan tersebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan aturan untuk pengendalian transportasi pada periode itu.

Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna membahas Penanganan COVID-19 Menghadapi Bulan Puasa dan Libur Idulfitri 1422 H/2021.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita tegas untuk melarang mudik dan kami juga mengimbau agar Bapak-Ibu yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja,” ujarnya.

Untuk pengendalian transportasi darat, ungkap Menhub, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri untuk melakukan penyekatan di sejumlah titik.

“Kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi, sehingga kami menyarankan agar Bapak-Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah,” ujarnya.

Sementara untuk pengendalian transportasi laut, kata Budi, pihaknya hanya akan memberi fasilitas bagi mereka yang dikecualikan dalam kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, layanan transportasi melalui jalur laut hanya diberikan secara terbatas.

Begitu juga dengan pengendalian transportasi perkeretaapian, Menhub menegaskan akan mengurangi layanan dan hanya akan menyediakan layanan Kereta Api Luar Biasa serta beberapa rute kereta api di kawasan aglomerasi.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada layanan kereta api di mana Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengurangan layanan dan hanya akan mengoperasikan kereta api luar biasa.

Dalam keterangan persnya, Menhub memaparkan sejumlah hal yang mendasari kebijakan larangan mudik yang diambil pemerintah. Saat ini tengah terjadi lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Juga, berdasarkan yang terjadi pada waktu sebelumnya, lonjakan kasus aktif terjadi setelah adanya libur panjang dan mudik. Bahkan, di bulan Januari 2021, selepas libur Natal dan Tahun Baru, terjadi lonjakan kasus kematian tenaga kesehatan hingga lebih dari 100 orang. 


(TGH/UN)

Rabu, 07 April 2021

AMSI Terima 2.725 Suplemen dari Pyridam Farma

AMSI Terima 2.725 Suplemen dari Pyridam Farma
Penyerahan suplemen yang berlangsung secara virtual.

BorneoTribun Jakarta -- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menerima 2.725 paket suplemen dari Pyridam Farma untuk didistribusikan ke media anggota AMSI di 21 provinsi. Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menyampaikan media dituntut tetap melakukan tugas memberikan informasi. 

“Agar publik dapat bertindak tepat saat pandemi,” katanya saat sambutan penyerahan suplemen yang berlangsung secara virtual, Rabu (7/4). 

Ia menambahkan pada saat bencana pandemi ini, media diminta bekerja lebih keras, karena kebutuhan informasi meningkat lebih cepat. 

“Sebagai organisasi AMSI, memikirkan agar awak media anggota tetap aman selama di lapangan, menjaga kesehatan, dan menerapkan protokol kesehatan,” kata Wenseslaus Manggut

Ia menyampaikan bantuan suplemen kesehatan sangat berharga untuk jurnalis. “Terlebih situasi saat ini, situasi di masyarakat sudah seperti normal. Treatment perlindungan untuk jurnalis perlu dilakukan lebih tinggi. Selain meminta jurnalis berhati-hati saat liputan, bantuan suplemen salah satu upaya menjaga kesehatan untuk meminimalisasi risiko yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, dr. Widjanarko Brotosaputro, Direktur Pyridam Farma menyampaikan bantuan suplemen diberikan sebagai bentuk dukungan pada media dari industri farmasi. “Industri farmasi sangat terbantu oleh media. 

Media memberikan support dengan memberikan penjelasan, pencerahan ke masyarakat, dan meluruskan informasi yang keliru selama pandemi,” ujarnya. 

Seremonial penyerahan bantuan ini dirangkai dengan diskusi kesehatan “Hidup Sehat di Era New Normal Menuju Herd Immunity”. 

Narasumber utama diskusi ini adalah dr. Widjanarko Brotosaputro atau yang biasa disebut dr. Paulus. Dalam paparannya, ia menjelaskan kekebalan kelompok atau herd immunity untuk memutuskan rantai dari penularan. 

Kekebalan kelompok bisa terwujud jika sebagian besar populasi telah terlindungi, diantaranya melalui imunisasi. 

Selain itu, ia menekankan “Herd immunity diperlukan agar kelompok rentan yang tidak bisa mendapatkan vaksin tetap aman dan terjaga kesehatannya. Contohnya lanjut usia yang tidak bisa keluar rumah, orang dengan gangguan jiwa, atau kelompok rentan lainnya, termasuk anak-anak.” 

Ia pun juga menyarankan agar selama pandemi perlu menjaga kesehatan tubuh makan-makanan sehat (eat well), lebih banyak bergerak (move more), mengurangi stress (stress less), dan berbagi kasih dengan yang lain (love more). 

“Aktivitas fisik yang mudah dengan jalan kaki dan mengurangi makan-makanan dari karbohidrat olahan serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah,” katanya.

Diskusi yang diikuti oleh sekitar 30 pemimpin redaksi dan perwakilan media anggota AMSI dilanjutkan dengan tanya jawab. 

Pertanyaan yang muncul diantaranya tentang efektivitas vaksin untuk mencegah penularan dan vaksinasi pada anak-anak. Menanggapi pertanyaan tersebut, dr. Paulus menjelaskan vaksinasi bukan jaminan seratus persen tidak terpapar virus COVID-19

“Tapi vaksinasi bisa mengurangi gejala dan mengurangi tingkat kefatalan saat terpapar penyakit tersebut,” ujarnya. 

Paulus menegaskan masyarakat yang telah mendapatkan vaksin tetap perlu memproteksi kesehatan.Selain itu bagi para penyintas COVID-19 tetap perlu menjalankan protokol kesehatan agar tidak menularkan atau tertular kembali.  

“Hingga saat ini belum ada jawaban pasti penyintas tidak bisa menularkan ke orang lain, karena masih ada masa inkubasi. Penting bagi penyintas dan masyarakat yang sudah menerima vaksin tetap menggunakan masker, dan menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi diri dan yang lain.”

Ia mengatakan pada kasus penyintas yang kemudian kembali terpapar COVID-19 bisa terjadi karena memiliki penyakit bawaan atau penyerta selain COVID-19 (komorbid). 

Sayangnya saat ini, pasien COVID-19 yang meninggal tidak bisa dilakukan otopsi, sehingga tidak bisa terjawab dengan pasti penyebab kematian sebenarnya. 

“Dan perlu diingat tidak semua penyintas memiliki antibody yang cukup atau antibody langsung muncul pasca dinyatakan sembuh. Perlu tes lanjutan antibody yang sayangnya masih cukup mahal,” ujarnya. 

Selain itu, ia menjelaskan, uji klinis fase tiga belum dilakukan pada anak-anak. Pada anak-anak dalam kondisi-kondisi tingkat gizi rendah atau bencana, berpotensi tertular dari orang dewasa di sekitarnya. “Sehingga yang perlu divaksin adalah orang dewasa,” ujarnya.

PT Pyridam Farma Tbk adalah perusahaan farmasi dengan bisnis utama berupa produksi dan/atau distribusi obat-obatan moderen dan tradisional serta distribusi alat kesehatan seperti alat laboratorium dan juga PCR test kits. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dan sudah menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2001.

PT Pyridam Farma Tbk. memproduksi berbagai macam produk farmasi seperti Antibiotik, Vitamin, Suplemen, dan Perawatan Herbal Tradisional. Perusahaan ini memiliki lebih dari 200 produk dalam bentuk tablet, kaplet, kapsul, sirup krim, dan salep. 

Selain itu, PT Pyridam Farma Tbk. juga memproduksi produk resep seperti penisilin dan non-penisilin antibiotik, dan obat penghilang rasa sakit, serta produk non-resep produk vitamin, pencegah flu dan batuk, dan antipiretik.

Tentang AMSI.
AMSI adalah asosiasi media siber yang didirikan pada tahun 2017 oleh 26 media online terkemuka di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkuat posisi media online dan mendorong jurnalisme yang berkualitas. AMSI saat ini memiliki 338 anggota di 21 provinsi di seluruh Indonesia. AMSI juga merupakan konstituen Dewan Pers.

AMSI telah melatih 300+ jurnalis dari banyak redaksi di 21 provinsi sebagai pemeriksa fakta. AMSI telah aktif terlibat dalam pemberantasan hoax dan misinformasi, terutama untuk momentum krusial seperti Pilpres (2019). Untuk Pilkada (2020) AMSI menggelar Cek Fakta secara kolaboratif untuk debat pilkada dan pencoblosan pilkada yang melibatkan 72 media di tanah air. Beberapa pendiri AMSI juga sudah diverifikasi oleh pemeriksa fakta dari IFCN (Tirto.id, Tempo.co, Suara.com, Liputan6.com, Kompas.com).

Oleh: Rilis

4 Pesan Jokowi untuk Tingkatkan Moderasi Beragama

4 Pesan Jokowi untuk Tingkatkan Moderasi Beragama
Presiden Jokowi saat membuka Munas IX LDII secara virtual, dari Istana Negara Jakarta, Rabu (07/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong moderasi beragama di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021, secara virtual, Rabu, (07/04/2021), dari Istana Negara, Jakarta.

“Pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini,” ujarnya.

Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif. Untuk itu, pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap tertutup dan intoleran.

“Beberapa kali sudah saya sampaikan di setiap sambutan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut, imbuhnya, dalam dilakukan melalui empat hal.

“Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Kepala Negara, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama; menghormati perbedaan; memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat; menghargai kesetaraan dan perbedaan; dan bersedia bekerja sama.

“Ketiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip, ini penting, prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal,” tegasnya.

Terakhir, ujar Presiden, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

“Organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya. (TGH/UN)

Presiden Jokowi Ajak LDII Terus Tingkatkan Toleransi dan Sikap Terbuka

Presiden Jokowi Ajak LDII Terus Tingkatkan Toleransi dan Sikap Terbuka
Presiden Jokowi pada pembukaan Munas IX LDII secara virtual, dari Istana Negara Jakarta, Rabu (07/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengajak keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021 untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dan sikap terbuka dalam kehidupan sosial keagamaan. 

Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII, secara virtual dari Istana Negara, Rabu (07/04/2021) pagi. 

“Saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan kita, untuk selalu menyuarakan dan melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, untuk bergaul, untuk bergotong-royong bersama-sama dalam perbedaan, termasuk perbedaan pandangan keagamaan,” ujarnya. 

Presiden menambahkan, komitmen LDII untuk menganut paradigma baru yang terbuka, toleran, ber-Bhinneka Tunggal Ika harus terus diteruskan dan ditingkatkan. 

“Yang sangat menghormati agama lain, yang sangat menghormati umat Islam yang mempunyai pandangan keagamaan yang berbeda, yang bersedia bekerjasama dengan ormas-ormas Islam lainnya, dan tentu saja jangan ada sedikitpun pandangan untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya,” imbuhnya. 

Pada pembukaan Munas, Presiden juga menyampaikan bangsa Indonesia sangat bersyukur karena para pendiri bangsa telah mewarisi Bhinneka Tunggal Ika untuk bangsa yang majemuk ini. 

“Alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi Bhinneka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, juga berbeda pandangan dalam keagamaan tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong-royong,” tuturnya. 

Presiden menegaskan, sikap toleran adalah sebuah keharusan. Diperlukan sikap saling menghargai segala perbedaan termasuk perbedaan keyakinan serta saling menghormati dan belajar dari orang lain sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan tersebut. 

Praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari karena dapat memicu penolakan dan menimbulkan pertentangan. 

“Kita harus berpedoman pada ajaran keagamaan yang sejuk, ajaran keagamaan yang ramah, mengedepankan toleransi, serta menjauhi sikap yang tertutup, sikap yang ekslusif." 

"Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi, akan merusak sendi-sendi kebangsaan kita,” pungkasnya. 

Munas IX LDII Tahun 2021 yang mengusung tema ‘Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju’ dipusatkan di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur. 

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri sekitar 3.750 peserta yang hadir secara tatap muka maupun melalui konferensi video. 

Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara dalam pembukaan adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (TGH/UN)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Terbitkan Aturan untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Terbitkan Aturan untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Menteri Keuangan Sri Mulyani Terbitkan Aturan untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BorneoTribun Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021.

PMK yang merupakan pengganti peraturan sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017 diterbitkan dengan tujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN.

Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa perubahan pengaturan dalam PMK 30/PMK.08/2021 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 60/PMK.08/2017, antara lain, pertama adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

Keterlibatan BUPI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditujukan agar proses dukungan pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara pertama, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri; kedua, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI; dan ketiga pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri. Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

Penerbitan PMK ini diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN. Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerja sama yang saling menguntungkan. (HUMAS KEMENKEU/UN)

Kementerian Luar Negeri Serah Terimakan Empat ABK Korban Penyanderaan Abu Sayyaf ke Keluarga

Kementerian Luar Negeri Serah Terimakan Empat ABK Korban Penyanderaan Abu Sayyaf ke Keluarga
Kemlu mengembalikan 4 ABK korban penyanderaan Abu Sayyaf ke keluarga, Senin (05/04/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Kemlu)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyerahterimakan empat anak buah kapal (ABK) korban penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf kepada pihak keluarga. Keempat sandera tersebut berhasil dibebaskan setelah disandera 1 tahun 3 bulan.​ Dengan terbebasnya keempat sandera tersebut, maka tidak ada lagi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyanderaan.

Menlu Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembebasan tersebut. Hal tersebut disampaikannya saat acara serah terima di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin (05/04/2021).

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembebasan, khususnya teman-teman dari TNI dan juga dari BIN [Badan Intelijen Negara]. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Filipina, yaitu melalui Western Mindanao Command (Westmincom) yang telah membantu bekerja sama dalam pembebasan sandera ini,” ujarnya.

Sejak tahun 2016, tercatat 44 WNI telah menjadi korban penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf. Menlu menekankan bahwa ke depan aspek pencegahan harus diperkuat, antara lain dengan meningkatkan pengamanan di Perairan Sabah oleh Otoritas Malaysia bekerja sama dengan otoritas Indonesia dan Filipina.

“Selain itu, kehati-hatian nelayan kita yang bekerja di kapal ikan Malaysia juga penting untuk terus ditingkatkan. Kita juga akan melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada pemilik kapal di Malaysia. Dan tentunya pengembangan ekonomi di daerah asal juga penting untuk terus dikembangkan,” tegasnya.

Sementara itu, Zulimin Syma selaku wakil dari pihak keluarga para sandera menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas upayanya membebaskan keluarga mereka.

Keempat WNI ABK tersebut diculik oleh kelompok bersenjata di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 16 Januari 2020. Keempatnya kemudian dibawa ke wilayah Sulu di Filipina Selatan dan disandera oleh kelompok bersenjata yang mengklaim diri sebagai Kelompok Abu Sayyaf.

Tiga ABK WNI berhasil dibebaskan pada 18 Maret 2021 sedangkan satu WNI lainnya dibebaskan pada 21 Maret 2021 setelah disandera selama lebih dari 427 hari. Keempatnya kemudian diterbangkan ke Zamboanga, Filipina, untuk selanjutnya kembali diterbangkan ke Manila dengan penerbangan khusus pada tanggal 21 Maret 2021 ke Phillipines Air Force Base, Manila, Filipina.

Mereka tiba di Tanah Air pada tanggal 30 Maret 2021 kemudian menjalani karantina wajib dan tes PCR sebelum bertemu dengan keluarga sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dengan diselamatkannya keempat WNI tersebut, maka seluruh WNI korban sandera Kelompok Bersenjata Abu Sayyaf yang tersisa telah berhasil diselamatkan. 

(HUMAS KEMLU/UN)

Kemenparekraf Dukung Creativepreneur Conference 2021 untuk Kembangkan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf Dukung Creativepreneur Conference 2021 untuk Kembangkan Ekonomi Kreatif
Konferensi Pers Creativepreneur Conference 2021, Senin (05/04/2021). (Foto: Humas Kemenparekraf)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kepala Barekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pelaksanaan Creativepreneur Conference 2021 sebagai upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia, sebagai penunjang dari sektor pariwisata yang kini tengah terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Acara ini dapat membangkitkan semangat kita di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi ini. Saya melihat bahwa pariwisata [saat ini] kan dalam keadaan sangat prihatin, mungkin yang bisa menopang itu justru dari ekonomi kreatif,” ujarnya dalam konferensi pers Creativepreneur Conference 2021 yang digelar secara daring, Senin (05/04/2021).

Sandiaga mengungkapkan negara hadir dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam acara yang akan digelar pada 9-11 April 2021 ini, Kemenparekraf akan datang dan mendengarkan saran dan keluh kesah dari para pelaku ekonomi kreatif.

“Kami akan menerjunkan tim khusus untuk menangani bagaimana event yang menerapkan protokol kesehatan CHSE [Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability]. Intinya negara hadir, itu kata kuncinya,” pungkasnya.

Dalam keterangan pers tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Putri Tanjung yang merupakan inisiator Creativepreneur mengungkapkan bahwa ajang kali ini mengusung tema ‘Developing Sustainable Indonesia Through Creativity’. Melalui konferensi yang akan ditayangkan secara langsung ini para pelaku industri kreatif dan UMKM akan berbagi perspektif dan tips sukses pada generasi muda agar turut terjun ke dunia industri kreatif.“This is the biggest ever Creativepreneur Conference, karena kita walaupun virtual tapi akan tetap engaging, akan tetap dekat dan bisa ditonton sama semua orang karena ini bakal livestream,” papar Putri Tanjung.
Pembicara yang akan hadir di acara ini antara lain Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Stafsus Presiden Putri Tanjung,

penulis generasi 90-an dan NKTCHI Marchella FP, Happy Salma, sutradara Angga Sasongko, dan sejumlah pelaku UMKM di Indonesia.”Ini acaranya hari Jumat ini, Jumat-Sabtu-Minggu dari pagi sampai malam, ada 40 pembicara, ada 19 topik yang akan ngebahas setiap subsektor di industri kreatif,” ujarnya.

Putri Tanjung berharap kegiatan yang telah digelar sejak tahun 2014 silam ini mampu menginspirasi para generasi muda untuk terlibat dalam industri kreatif di Indonesia.”Alhamdulillah kita sudah tujuh tahun, sudah ke lebih dari 10 kota, sudah menginspirasi lebih dari 60.000 anak-anak muda untuk jadi pelaku industri kreatif. Insyaallah bisa menginspirasi lebih banyak lagi pelaku industri kreatif untuk semakin inovatif dan juga semoga menginspirasi anak-anak muda untuk ikutan terjun di industri kreatif kita,” tandasnya. 

(TGH/HUMAS KEMENPAREKRAF/UN)

Senin, 05 April 2021

Teken Inpres, Jokowi Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintah Dukung BPJS Ketenagakerjaan


Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo

BorneoTribun Jakarta Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya. 

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia 

“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan  pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. Senin, (5/4/21). 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya. 

“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkas Anggoro. 

Eko Nugriyanto Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten menambahkan untuk mensukseskan Inpres tersebut internal BPJAMSOSTEK membuat gerakan yang diberi nama I-Project.

"Kami ikut mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan gerakan yang kami beri nama I-Project", tambah Eko. ( Rh/Yk/Tim )

Dimasa Pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berikan Stimulus Ketenagalistrikan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dimasa Pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berikan Stimulus Ketenagalistrikan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha
sumber: pln.co.id

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha akibat pandemi COVID-19. 

Stimulus keringanan berupa diskon tarif tenaga listrik, dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang pada periode triwulan II tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut, PT PLN (Persero) telah menyampaikan kesiapannya sehingga stimulus periode Bulan April hingga Juni 2021 sudah tersedia dan bisa dinikmati oleh pelanggan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa Pemerintah terus berkomitmen memberikan stimulus untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, serta kelompok industri dan komersial dalam menghadapi masa pendemi. PLN disebutnya telah siap dengan mekanisme penyalurannya.

“Pemerintah memperpanjang pemberian stimulus COVID-19 dari sektor ketenagalistrikan sampai dengan bulan Juni 2021 dengan harapan dampak dari pandemi COVID-19 akan membaik,” ujar Rida, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (04/04/2021).

Rida menekankan, stimulus tarif tenaga listrik yang diberikan oleh pemerintah ini bersifat sementara, dan bukan merupakan bantuan yang permanen. Mulai triwulan II tahun 2021, stimulus yang diberikan adalah sebesar 50 persen dari stimulus yang diterima sebelumnya.

“Terdapat beberapa perbedaan mekanisme pemberian stimulus yang harus dipahami oleh masyarakat. Terima kasih PLN yang sudah memiliki pengalaman untuk menyalurkan stimulus sebagai bentuk kehadiran negara,” lanjutnya.

Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi mengatakan bahwa stimulus periode bulan April hingga Juni 2021 sudah tersedia dan bisa dinikmati oleh pelanggan.

Seperti program sebelumnya, penerima stimulus listrik dengan skema perpanjangan diskon bagi pelanggan subsidi yakni pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Selain itu juga ada pelanggan bisnis kecil dengan daya listrik 450 VA dan industri kecil daya listrik 450 VA.

Untuk pelanggan prabayar akan mendapatkan diskon tarif listrik pada saat melakukan transaksi pembelian token listrik, sementara untuk pelanggan pascabayar diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik.

Terdapat tiga mekanisme stimulus tarif tenaga listrik periode April hingga Juni 2021. Pertama, pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

Kedua, pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. 

Ketiga, pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan reguler dan layanan khusus untuk keperluan industri, bisnis, dan sosial.

“Kami kembali mengingatkan, khususnya bagi pelanggan daya 450 VA pascabayar, karena adanya perubahan besaran diskon stimulus maka mulai rekening bulan April 2021, pelanggan harus kembali melakukan pembayaran,” tutur Agung.

Agung menambahkan, untuk pelanggan 450 VA prabayar, karena adanya perubahan besaran diskon stimulus, pelanggan tidak perlu lagi mengakses token baik melalui web, layanan whatsapp, maupun PLN Mobile, diskon stimulus didapatkan pada saat melakukan transaksi pembelian token.

PLN berharap hadirnya stimulus listrik dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha serta daya beli masyarakat guna memulihkan perekonomian nasional. 

Untuk memberikan layanan kepada pelanggan terkait stimulus, PLN membuka saluran pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau AppStore. (HUMAS KEMENTERIAN ESDM/UN)

Vaksinasi COVID-19 di Bulan Ramadhan tetap Berajalan

Vaksinasi COVID-19 di Bulan Ramadhan tetap Berajalan
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara drive thru. (Foto: Dok. Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 pada Saat Berpuasa yang  menyatakan bahwa vaksinasi tersebut tidak membatalkan puasa dan boleh dilakukan bagi umat Islam yang sedang berpuasa. 

Untuk itu, pada bulan Ramadan mendatang, pemerintah tetap akan terus menggelar vaksinasi bagi semua sasaran yang telah ditetapkan untuk tahapan vaksinasi saat ini.

“[Berdasarkan] fatwa tersebut direkomendasikan MUI agar pemerintah dapat melakukan vaksinasi di bulan Ramadan demi mencegah penularan COVID-19." 

"Vaksinasi yang akan dilakukan di bulan Ramadan ini nantinya akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang menjalankan puasa,” ujar Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, pada keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Minggu (04/04/2021).

Nadia menegaskan, proses vaksinasi bagi umat muslim dapat dilakukan di siang hari pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, artinya pemberian vaksinasi itu tidak membatalkan puasa.

“Sebenarnya fungsi dari puasa ini sendiri kan adalah seperti detoksifikasi, jadi sebenarnya puasa sendiri memberikan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita."

"Artinya, walaupun dalam kondisi berpuasa, kondisi tubuh kita itu tidak berpengaruh terhadap pemberian vaksinasi,” ucapnya.

Nadia menyampaikan, tidak ada persiapan khusus dari pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi di bulan Ramadan. 

Kepada peserta vaksinasi, ia berpesan agar istirahat cukup dan sahur dengan makan makanan bergizi seimbang.

“Untuk proses vaksinasinya sendiri kita akan tetap melakukan vaksinasi pada pagi hari sampai sore, dan mungkin dapat juga dilakukan malam hari atau bisa juga dilakukan di masjid pada malam hari, asal tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan,”  pungkasnya.

(HUMAS KEMENKES/UN)

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital
Menkop UKM Teten Masduki (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kemenkop UKM)

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

BorneoTribun Jakarta -- Pandemi COVID-19 yang melanda memberikan pukulan telak bagi semua pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, beradaptasi dan bertransformasi bagi UMKM menjadi keniscayaan.

“Atas dasar itulah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia [Gernas BBI] yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada kebangkitan UMKM melalui akselerasi transformasi digital,” ujarnya saat melakukan kick off Gerakan Indonesia Bersama UMKM, Sabtu (03/04/2021), di Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Seiring dengan itu, dilakukan juga pembukaan Gernas BBI periode April yang mengusung tema “UKM Jabar Paten”.

Teten memaparkan, melalui sinergi yang dihadirkan oleh seluruh pemangku kepentingan, hari ini angka UMKM yang hadir dalam ekosistem digital telah tumbuh pesat, mencapai lebih dari 19 persen populasi pelaku usaha atau setidaknya 12 juta UMKM.

“Transformasi digitalisasi UMKM akan terus kita dorong. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan akan terus berkolaborasi demi target 30 juta UMKM pada tahun 2023. Diharapkan terdapat 500 ribu UMKM produk artisan onboarding digital setiap bulannya,” ujarnya.

Meskipun demikian, Menkop UKM menekankan, digitalisasi tidak cukup hanya hadir semata, isu literasi digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan kapasitas produksi dan kualitas turut pula harus terus dikawal. 

Oleh karena itu, rangkaian kegiatan BBI pada bulan April tidak hanya akan fokus di aspek hilir pemasaran, namun juga akan mengulas total hingga ke hulu, aspek SDM, dan proses bisnis.

Teten mengatakan Gernas BBI adalah sebuah pengejawantahan, terlahir dari semangat “sauyunan” atau gotong royong, bersinergi dalam upaya bersama mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, melalui penguatan UMKM dalam negeri.

“UMKM memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor nonmigas, 60 persen total investasi, 97 persen total tenaga Kerja, dan 61 persen total PDB [Produk Domestik Bruto] nasional."

"Angka-angka ini menjadi bukti bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Teten juga menyampaikan bahwa pandemi dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan UMKM masa depan.

“Dalam kacamata saya, UMKM masa depan Indonesia adalah pewirausaha yang terus mengeksplorasi khasanah tradisi dan nilai budaya dalam produknya namun dibalut dengan eksplorasi teknologi serta relevan pula dengan isu-isu kekinian."

"Wirausaha berbasis teknologi dan wirausaha sosial menjadi salah satu representasi,” ujarnya

Teten yakin dan percaya, UMKM tetap layak menyandang peran sebagai pahlawan ekonomi bangsa. 

Resiliensi, kualitas, serta kekhasan yang ditawarkan terus bertumbuh setiap harinya. 

Meskipun demikian, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak tetap krusial dalam mendampingi dan memastikan UMKM hadir sebagai juara dan kebanggaan bangsa Indonesia.

“Saatnya kita bersama bergerak. Bersama-sama untuk UMKM, bersama-sama untuk Indonesia. Indonesia Bersama UMKM,” ujarnya.

Tak lupa, Menkop UKM mengundang seluruh masyarakat di Tanah Air untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan berbelanja produk UMKM terbaik Jabar di seluruh rangkaian kegiatan Gernas BBI April 2021.

Teten juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait pendampingan UMKM dapat bersama bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersama UMKM sehingga seluruh upaya penguatan UMKM akan dapat terintegrasi dan diperkuat. 

(HUMAS KEMENKOP UKM/UN)

Minggu, 04 April 2021

Buka Keterisolasian dan Atasi Kesenjangan, Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara

Jalan di Kaltara (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). 

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah perbatasan.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Minggu (04/04/2021).

Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 992,35 kilometer terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer dan akses perbatasan 377,8 kilometer.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp247 miliar untuk pembangunan ruas jalan perbatasan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan ruas Jalan Long Boh – Metulang – Long Nawang sepanjang 6,5 kilometer, dan Jalan Long Boh – Metulang – Long Nawang 2 dengan total panjang 21,5 kilometer.

Selanjutnya adalah untuk pembukaan hutan ruas Long Boh – Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 kilometer, Jalan Long Kemuat – Langap 3,7 kilometer, dan pemeliharaan rutin perbatasan 312,3 kilometer.

Selain jalan perbatasan, pada tahun ini Kementerian PUPR juga menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan di wilayah Kaltara sebesar Rp468 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Jalan Malinau-Semamu dengan target 2 kilometer, Jalan Malinau-Semamu 1 sepanjang 3,2 kilometer, Jalan Long Semamu – Long Bawan 13,66 kilometer, dan Jalan Long Nawang 3,9 kilometer.

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta  terdapat fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. 

(HMS/UN)

Pemerintah Alokasikan Anggaran Program PEN sebesar Rp699,43 Triliun atasi Dampak Pandemi Covid-19

Pemerintah Alokasikan Anggaran Program PEN sebesar Rp699,43 Triliun atasi Dampak Pandemi Covid-19
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


BorneoTribun Jakarta -- Dalam upaya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp699,43 triliun, meningkatkan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp579,78 triliun.

Salah satu prioritas pemerintah adalah memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan alokasi anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.

“Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja (116,9 juta tenaga kerja),” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (04/04/2021).

Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit.

Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kepada 195.099 UMKM, dampak dari pandemi 23,10 persen UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50 persen terhambat distribusi, dan 19,45 persen mengalami kendala permodalan.

Begitu juga dengan hasil survei Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menunjukkan kondisi sama, yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6 persen UMKM tutup sementara.

“Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat] dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,” ujar Airlangga.

Tahun lalu, nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen, sehingga pada April-Desember 2020, suku bunganya menjadi nol persen. Selain itu, juga sudah dibentuk skema KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro.

Sementara, di 2021, pemerintah menetapkan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar tiga persen, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi sebesar Rp253 triliun

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menko Perekonomian.

Dalam mengatasi dampak dari pandemi, pemerintah terus menyeimbangkan antara penanganan di sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) yang terus diintensifkan dan diperluas hingga 15 provinsi, pemerintah juga terus melakukan upaya 3T (tracing, treatment, dan treatment), serta vaksinasi yang dilakukan di seluruh Tanah Air.

“Hal ini didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus didorong untuk memperkuat sisi daya beli (demand) dan produksi (supply). Selain terus menggulirkan program pendorong daya beli, program membantu sisi produksi juga terus diberikan. Tak lupa, pemerintah juga akan mempercepat program vaksinasi massal, menguatkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan memperluas implementasi PPKM Mikro,” pungkas Airlangga. 

(HMS/UN)

Kapolri Kunjungi Katedral Jakarta, Pastikan Ibadah Misa Aman

Kapolri Kunjungi Katedral Jakarta, Pastikan Ibadah Misa Aman.

BorneoTribun Jakarta - Kapolri Jendral Listyo Sigit meninjau pelaksanaan kegiatan ibadah rangkaian Paskah di Gereja Katedral,  Jakarta. Sigit didampingi oleh pejabat Mabes dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

"Baru saja kami bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Metro Jaya melakukan peninjauan terhadap beberapa kegiatan misa yang dilaksanakan," kata dia di Gereja Katedral, Sabtu (3/4) malam.

Listyo menerangkan, Kunjungan ke Gereja Katedral bagian dari pemantauan secara langsung kegiatan Misa di beberapa wilayah. Selain di Jakarta, Listyo juga menyambangi gereja-gereja di Sulawesi Utara dan NTT.

"Kami sendiri mulai hari Kamis kemarin memantau secara langsung kegiatan Misa di beberapa wilayah di Sulawesi Utara karena memang penduduk nonmuslim yang besar salah satunya Sulawesi Utara. Kami juga meninjau ke NTT untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Misa mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah, seluruhnya berjalan," ujar dia.

Listyo menerangkan, TNI-Polri siap mengamankan sampai seluruh kegiatan rangkaian ibadah selesai. Sejauh ini, menurut dia seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, dan aman.

"Kita semua berdoa seluruh rangkaian ini sampai dengan besok bisa berjalan sesuai rencana, dan seluruh umat Katolik dan Kristiani melaksanakan ibadah dengan baik. Kami dari TNI-Polri betul-betul bisa menjaga kekhusyukan tersebut," tandas dia.

Oleh: Adbravo

Polisi Tes Urine Penodong Pistol yang viral di media sosial

Polisi Tes Urine Penodong Pistol yang viral di media sosial
Foto screenshot video youtube.

BorneoTribun Jakarta -- Polisi telah mengambil tes urine Muhammad Farid Andika, Penodong Pistol atau pengemudi Fortuner 'koboi' di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tes urine dilakukan untuk mengetahui apakah Muhammad Farid Andika terpengaruh miras atau narkotika saat melakukan penodongan pistol kepada warga.

"Kita sudah tes urine yang bersangkutan ke RS Kramat Jati, hasilnya masih belum kita dapat. Nanti kalau sudah kita dapat disampaikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Sabtu (3/4/2021).

Yusri mengatakan, pihaknya telah menetapkan Penodong Pistol bernama lengkap Muhammad Farid Andika sebagai tersangka di kasus penodongan tersebut. Tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan airsoft gun ilegal.

"Kami persangkakan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan yang bersangkutan kita lakukan penahanan mulai hari ini sejak siang tadi," terang Yusri.

Di sisi lain, polisi juga menyelidiki kasus tabrak lari Muhammad Farid Andika. Diketahui, sebelum melakukan penodongan tersebut, Muhammad Farid Andika menabrak perempuan pengendara motor.

"Untuk kasus laka memang berawal dari adanya kecelakaan lalin, kemudian viral ke medsos yang bersangkutan sopir MFA ini mengeluarkan senpi pada saat itu. Kita sudah memeriksa tersangka sendiri, kemudian kita sudah memeriksa korban," kata Yusri.

Ia menambahkan, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi saat ini mencari bukti-bukti untuk melengkapi pemeriksaan Penodong Pistol atau CEO Restock tersebut.

"Ada beberapa saksi-saksi lain yang sudah kita periksa, sekarang ini kita masih kumpulkan beberapa alat bukti lagi dan keterangan saksi lain termasuk CCTV, kemungkinan video-video di sana ini masih kita kumpulkan semuannya," tutur Yusri.

Setelah bukti-bukti terkumpul, polisi akan melakukan gelar perkara terkait kasus kecelakaan tersebut.

"Nantinya kalau sudah terkumpul baru kita akan gelar perkara untuk kasus kecelakaan terhadap MFA dengan sepeda motor seorang wanita yang tertabrak," tutup Yusri.

Insiden ini terjadi di Jalan Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat (1/4) dini hari. Kejadian penodongan ini viral di media sosial setelah warga merekam dengan video amatir.

Editor: Yakop
Sumber: Detik.com

Kepala BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2021 untuk Pemerataan Pembangunan

Kepala BKKBN Sebut Pendataan Keluarga 2021 untuk Pemerataan Pembangunan


BORNEOTRIBUN JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021  pada 1 April – 31 Mei. Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

“Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga Tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dikutip dari laman resmi BKKBN, Sabtu (03/04/2021).

Hasto menjelaskan, Pendataan Keluarga Tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya.

Pendataan keluarga ini dilakukan serentak setiap lima tahun sekali, dan pendataan tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keluarga yang didatangi ke rumah harus memastikan kader pendata mengenakan masker serta menjaga jarak aman.

Adapun BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

“Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga,” ujar Kepala BKKBN.

Lebih lanjut Hasto menegaskan, Pendataan Keluarga Tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.

Pendataan tahun ini, lanjutnya, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.

“Semua potensi dan tantangan keluarga merupakan potensi dan tantangan bagi bangsa. Maka kita lakukan pendataan untuk mengukur kualitas kemandirian dan kebahagiaan keluarga di Indonesia,” ujar Hasto.

Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga. Petugas pendataan terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7.230 Manajer Data,83.441 Supervisor Tk Desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata. 

(HUMAS BKKBN/UN)

Sabtu, 03 April 2021

Pengemudi 'Koboi' Usai Ditangkap Polisi, Ini Penampakan Muhammad Farid Andika

Pengemudi 'Koboi' Usai Ditangkap Polisi, Ini Penampakan Muhammad Farid Andika
Muhammad Farid Andika sesaat setelah ditangkap polisi usai aksi 'koboi' di Duren Sawit, Jakarta Timur. (dok.istimewa)

BorneoTribun.com - Polisi bergerak cepat menindaklanjuti informasi viral di media sosial terkait pengemudi Fortuner yang menodongkan senjata airsoft gun di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang diketahui bernama Muhammad Farid Andika alias MFA (36) ditangkap di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan.

Dari foto yang diperoleh detikom, Muhammad Farid Andika tampak mengenakan kacamata dan bermasker. Muhammad Farid Andika mengenakan kaus jersey, tengah ditanya-tanya oleh polisi, salah satunya Iptu Zakaria alias Jacklyn Chopper alias Jack.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan pihaknya membentuk tim untuk menyelidiki kejadian viral ini.

Foto: Muhammad Farid Andika, pengemudi Fortuner 'koboi' adalah CEO Restock. (dok.istimewa)

"Adanya kejadian yang diawali oleh tabrakan. Tetapi yang terjadi adalah, sopir kendaraan roda empat ini semat mengeluarkan satu buah senjata api yang ramai di media sosial. Kemudian Polda Metro Jaya membentuk tim dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang tangani kecelakaan dan tim dari Ditkrimum Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Jatanras yang melakukan profiling pelacakan terhadap kendaraan yang viral di media sosial dengan nopol B-1673-SJV," kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (2/4/2021).

Dari penelusuran pelat mobil tersebut, diketahui alamat kendaraan di Patal Senayan, Jakarta Selatan. Polisi kemudian datang ke kediamannya, tetapi pelaku tidak ada di tempat.

"Yang bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan." ujar Yusri.

Yusri menyebut pelaku berinisial MFA. Hasil pemeriksaan diketahui, kejadian bermula di Jl Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jaktim, Jumat (2/4) dini hari, ketika pelaku mengendarai mobil Fortuner bernopol B-1673-SJV melintas di perempatan dengan kondisi sedang lampu merah.

"Kemudian sempat menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang wanita. Yang terjadi setelah itu yang bersangkutan dari dalam mobil marah-marah dan keluarkan senjata api," katanya.

Pelaku sempat dihadang sejumlah pengemudi ojol dan masyarakat. Namun pelaku kemudian kabur.

Polisi kemudian mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, senjata yang ditodongkan saat itu ternyata airsoft gun.

Muhammad Farid Andika diketahui merupakan CEO Restock. detikcom telah mencoba menghubungi pihak Restock melalui sambungan telepon yang tertera pada laman website restock.id, tetapi tidak ada jawaban.

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem dalam Sepekan Mendatang

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem dalam Sepekan Mendatang

BorneoTribun Jakarta -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan terdapat potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat-sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dalam periode sepekan ke depan di sebagian wilayah Indonesia.

“Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (hujan lebat-sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, gelombang tinggi, dll) dan dampak terhadap bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, dll,” ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (03/04/2021).

Potensi hujan sedang-lebat diprediksi terjadi di wilayah Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Sumatra Selatan. Kemudian di Pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim). Juga di  Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sementara potensi hujan sangat lebat diprediksi terjadi di empat wilayah yaitu Sulawesi Selatan (Sulse), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Guswanto juga menyampaikan, BMKG memprediksi potensi angin kencang terjadi di sembilan wilayah, yaitu Lampung, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, dan Sulsel.

“Potensi gelombang tinggi lebih dari empat meter, diprediksi terjadi di wilayah berikut Perairan barat Kep. Mentawai, Perairan Bengkulu, Perairan P. Enggano, Perairan Barat Lampung, Selat Sunda Bag. Barat dan Selatan, Perairan Selatan Banten, dan Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai hingga Selatan Jawa Barat,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak untuk potensi banjir/bandang dalam periode hingga tiga hari ke depan dengan kategori siaga berpotensi terjadi di dua wilayah, yaitu Sulsel dan NTT.

Menutup pernyataan persnya, Guswanto mengatakan, bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui laman resmi bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, aplikasi “Info BMKG”, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat. 

(HUMAS BMKG/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno