Bea Cukai Badau Siap Fasilitasi Ekspor Ikan Arwana Melalui PLBN Badau

Redaksi    Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

Bea Cukai Badau Siap Fasilitasi Ekspor Ikan Arwana Melalui PLBN Badau

Ikan Arwana super red selain untuk di budidayakan untuk di jual, juga dipajang di akuarium sebagai ikan hias oleh warga Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Nanga Badau telah menyiapkan layanan untuk memfasilitasi ekspor ikan arwana melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang terletak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Nanga Badau, Heri Purwanto, menyatakan komitmennya dalam mendukung ekspor ikan arwana melalui PLBN Badau dengan mengatakan, "Kami mendorong ekspor ikan arwana bisa lewat PLBN Badau, karena dapat meningkatkan ekonomi warga perbatasan dan pendapatan daerah."

Heri menekankan pentingnya ekspor melalui PLBN Badau dengan alasan bahwa hal ini akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, seperti peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah Kapuas Hulu.

Sebelumnya, ekspor ikan arwana hanya dapat dilakukan melalui Pelabuhan Pontianak karena kode pelabuhan (port code) di Badau dan Sarawak-Malaysia belum tersedia dalam pembuatan dokumen surat angkut jenis ikan luar negeri (SAJI-LN). Hal ini mengakibatkan terhambatnya realisasi ekspor ikan arwana yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu, sebuah daerah yang dikenal karena budidaya ikan arwana.

Kabupaten Kapuas Hulu dikenal sebagai salah satu produsen bibit ikan arwana terbesar di Indonesia, terutama varietas seperti ikan arwana merah (super red), yang memiliki harga jual tinggi dengan kisaran mulai dari Rp1,2 juta hingga ratusan juta rupiah per ekor.

Heri menjelaskan, "Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penghasil bibit ikan arwana terbesar di Indonesia. Komoditas ini memiliki nilai ekonomis tinggi untuk diekspor."

Untuk mendukung upaya ini, Kantor Bea Cukai Badau telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC, sehingga kode port Badau (ID NBD) telah aktif dan dapat digunakan dalam dokumen ekspor.

Heri berharap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyampaikan, "Harapan kami para UMKM dapat membaca peluang itu, melakukan ekspor ikan Arwana melalui PLBN Badau."

Dia menambahkan bahwa ekspor melalui PLBN Badau memiliki keunggulan, seperti jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat, potongan biaya pengangkutan yang lebih rendah, risiko kematian ikan yang lebih kecil, dan permintaan yang tinggi dari konsumen di Sarawak-Malaysia.

"Selama ini kegiatan ekspor hanya untuk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ikan konsumsi, nah kami minta UMKM juga bisa ekspor ikan Arwana lewat PLBN Badau," katanya.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Kapolsek dan Forkopincam Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024 di Bunut Hulu

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Kapolsek dan Forkopincam Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024 di Bunut Hulu

Kapolsek dan Forkopincam Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024 di Bunut Hulu.

KAPUAS HULU - Kapolsek Bunut Hulu Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar, Iptu Jaspian, bersama Forkopincam Bunut Hulu melakukan pengecekan kesiapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Bunut Hulu pada Selasa (13/2/2024).

Menurut Iptu Jaspian, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 serta meminimalisir potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu. Dia menjelaskan, "Pengecekan ini langkah upaya meminimalisir potensi kerawanan yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dan juga untuk memastikan kesiapan fasilitas pemilihan serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan."

Dalam kegiatan tersebut, Forkopincam Bunut Hulu juga berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu seperti PPK dan Panwaslu. Mereka diterima oleh Ketua PPS dan Kepala Desa Sungai Besar serta Ketua KPPS beserta anggotanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Camat Bunut Hulu, Joko Kusmanto, S.H., Pamatwil zona IV Polsek jajaran Polres Kapuas Hulu, Kasat Pol Air, Iptu Hariono, Babinsa Koramil 1206-13/Bunut Hulu, Ketua PPK, serta Ketua Panwaslu Kecamatan Bunut Hulu. Mereka bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses demokrasi yang merupakan tanggung jawab bersama.

Joko Kusmanto, Camat Bunut Hulu, juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam hal kelengkapan fasilitas di lokasi TPS yang terbuka. "Jaringan listrik dan tenda yang memadai menjadi fokus utama untuk mengantisipasi gangguan pada saat pelaksanaan Pemilu," katanya.

Iptu Jaspian juga mengingatkan kepada KPPS agar selalu menjaga netralitas dan tidak memihak atau mendukung salah satu paslon serta berkoordinasi dengan pihak PPK, Panwaslu, dan Forkopincam Bunut Hulu.

Menurut Camat Bunut Hulu, sinergitas antara pihak TNI-Polri, Pemerintah Kecamatan, dan unsur penyelenggara pemilu menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah Kecamatan Bunut Hulu.

Kecamatan Bunut Hulu Terima Logistik Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Kecamatan Bunut Hulu Terima Logistik Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024

Kecamatan Bunut Hulu Terima Logistik Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024.

KAPUAS HULU - Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu telah sukses mendistribusikan logistik penting, termasuk untuk pemilihan Capres/Cawapres, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD, dari kantor mereka ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bunut Hulu. Proses distribusi tersebut dilakukan pada hari Minggu (11/2/2024) siang dengan lancar.

Kedatangan logistik ini disambut dengan baik oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan Bunut Hulu. Diantaranya adalah Camat Bunut Hulu, Joko Kusmanto, S.H., Kapolsek Bunut Hulu, Iptu Jaspian beserta anggota, Danramil 1206-13/Bunut Hulu, Serka Syarif Beni beserta anggota, Ketua PPK Kecamatan Allathif Ma’sum, S.Pd.I., beserta staf, serta Ketua Panwaslu Kecamatan Bunut Hulu, Mahjuddin, beserta anggota.

Menurut keterangan Ketua PPK Kecamatan Bunut Hulu, Allathif Ma’sum, S.Pd.I., logistik yang diterima terdiri dari 265 kotak suara yang sudah dilengkapi dengan berbagai logistik pemilu lainnya. 

Allathif menjelaskan bahwa semua logistik disimpan dengan baik di sekretariat PKK Kecamatan Bunut Hulu yang terkunci dengan ketat.

Proses pengiriman logistik dilakukan menggunakan tiga unit kendaraan truck roda 6. 

Allathif menjelaskan lebih lanjut, "Truck KB 8669 FA berwarna Merah Kuning, dikemudikan oleh Budi, Truck KB 8896 FV berwarna Hijau Stabilo, dikemudikan oleh Pepen, dan Truck KB 8947 FB berwarna Merah Kuning, dikemudikan oleh Alfandi, semuanya dikawal oleh personel Polres Kapuas Hulu."

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan, melalui Kapolsek Bunut Hulu, Iptu Jaspian, menyatakan bahwa proses pendistribusian logistik hari ini berjalan lancar, aman, dan kondusif. 

Ini menunjukkan kelancaran persiapan menuju Pemilu serentak tahun 2024 di wilayah tersebut.

Sekda Kapuas Hulu Hadiri FGD Statistik Sektoral, Dorong Standar Data Indonesia

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Sekda Kapuas Hulu Hadiri FGD Statistik Sektoral, Dorong Standar Data Indonesia

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd. Zaini, menghadiri acara Fokus Group Discussion (FGD) Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd. Zaini, menghadiri acara Fokus Group Discussion (FGD) Kapuas Hulu dalam Angka yang diselenggarakan di gedung Aula Bank Kalbar Putussibau pada hari Senin (12/2/2024).

Dalam pidatonya, Sekda menyampaikan, "Melalui kegiatan ini, saya berharap penyelenggaraan statistik sektoral dapat menghasilkan satu data yang representatif bagi Kabupaten ini. Semua perangkat daerah diharapkan dapat menerapkan prinsip satu data Indonesia, yang mengacu pada standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang jelas."

FGD ini diadakan untuk mempersiapkan Kabupaten Kapuas Hulu menghadapi penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan setiap dua tahun sekali.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memberikan paparan materi kepada peserta FGD. Kadis Diskomunfotik menyatakan, "Dalam penyelenggaraan satu data Kabupaten, diperlukan sinergi yang kuat antara Sekretariat Data (BAPPEDA), Pembina Data (BPS), Wali Data (DISKOMINFOTIK), dan produsen data (Perangkat Daerah). Data ini sangat penting karena mencerminkan kinerja masing-masing perangkat daerah dan menjadi landasan perencanaan serta pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat sasaran untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang HEBAT."

Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet

Redaksi    Senin, Februari 12, 2024    Comment   

Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet

Ilustrasi pelajar yang harus terpaksa belajar di rumah tanpa lampu, karena listrik belum masuk di daerah itu.

KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Muhammad Yusuf, menyoroti tantangan yang dihadapi lebih dari 100 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut yang berlokasi di daerah yang belum tersentuh jaringan listrik dan internet.

"Ada sekitar 100 lebih TPS di daerah tidak ada listrik dan jaringan telekomunikasi internet," ungkap Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf dalam pernyataannya di Putussibau Kapuas Hulu, Minggu.

Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)

Dijelaskan oleh Yusuf, total jumlah TPS di Kapuas Hulu mencapai 984 TPS yang tersebar di 282 desa dan kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk mengatasi tantangan ini, pihak penyelenggara pemilu di TPS berkoordinasi dengan pihak desa untuk menyediakan mesin disel (genset). "Kami koordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPS) akan bersama pihak desa akan menyiapkan genset," tambahnya.

Selain itu, Yusuf juga menyampaikan bahwa meskipun banyak TPS yang tidak memiliki akses internet, penggunaan aplikasi Sirekap masih bisa dilakukan baik secara online maupun offline.

Salah satu cerita menarik yang dibagikan oleh Yusuf adalah tentang sebuah TPS yang lokasinya terpencil, yaitu di Dusun Belatung Hulu Sungai Kapuas, yang memerlukan perjalanan sungai dan berjalan kaki selama dua hari untuk mencapainya.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terutama pihak PPS siap melaksanakan Pemilu dengan harapan semua bisa berjalan aman dan lancar," kata Yusuf, seraya mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dengan menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan berlaku.

Artikel ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan logistik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah terpencil seperti Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024

Redaksi    Minggu, Februari 11, 2024    Comment   

KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024

Pendistribusian logistik pemilu untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menggunakan kapal motor di pesisir sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/02/2024). ANTARA/Rini Sipayung (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, telah menetapkan strategi prioritas dalam pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024 ke wilayah hilir Sungai Kapuas Hulu, mengingat jarak yang harus ditempuh dan keterbatasan sarana transportasi darat.

Menurut Ketua KPU Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Sabtu, "Untuk dua kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir itu belum bisa ditempuh transportasi darat sehingga untuk pendistribusian logistik pemilu kami menggunakan kapal motor bandong."

Pendistribusian logistik pemilu untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menggunakan kapal motor di pesisir sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/02/2024). ANTARA/Rini Sipayung (Teofilusianto Timotius)

Yusuf menegaskan bahwa beberapa daerah, terutama yang berada di sekitar pesisir Sungai Kapuas seperti Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir, serta pemukiman di sekitar danau, sulit dijangkau menggunakan jalur darat.

Selain itu, ada permukiman di ujung hulu Sungai Kapuas yang hanya dapat dicapai melalui jalur sungai, diikuti dengan perjalanan berjalan kaki selama dua hari menuju Dusun Belatung.

Meskipun demikian, Yusuf menjamin bahwa logistik pemilu akan sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu, satu hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pendistribusian logistik pemilu dilakukan mulai tanggal 8 hingga 11 Februari 2024. Pada hari pertama, fokus pendistribusian adalah untuk tiga kecamatan, yaitu Putussibau Selatan, Silat Hulu, dan Silat Hilir.

Pada hari kedua, Jumat (9/02), pendistribusian dilakukan untuk enam kecamatan, termasuk Kalis, Semitau, Suhaid, Seberuang, Jongkong, dan Selimbau.

Sedangkan pada hari ketiga, Sabtu (10/02), pendistribusian dilakukan untuk kecamatan lainnya seperti Puring Kencang, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir.

"Untuk Embaloh Hilir dan Bunut Hilir pendistribusian menggunakan kapal motor karena jalur air, termasuk sejumlah desa nantinya ke danau dan pesisir sungai Kapuas," ujar Yusuf.

Pada hari keempat, Minggu (11/02), pendistribusian dilanjutkan ke Kecamatan Putussibau Utara, Bika, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, dan Hulu Gurung.

Yusuf berharap tidak akan ada kendala dalam pendistribusian logistik hingga ke TPS yang berjumlah 984 di 278 desa dan 4 kelurahan, tersebar di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Petugas KPU akan mendampingi pendistribusian logistik, didukung oleh pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan," tambahnya.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Masyarakat Suku Dayak Taman Kapuas di Rumah Betang Siap Berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024

Redaksi    Minggu, Februari 11, 2024    Comment   

Masyarakat Suku Dayak Taman Kapuas di Rumah Betang Siap Berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024

Sejumlah warga rumah betang Soo Limung Malapi Pabiring di Desa Malapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sedang berbincang persiapan menghadapi Pemilu serentak 14 Februari 2024 di daerah tersebut. ANTARA/Jessica Wuisang

KAPUAS HULU - Masyarakat Suku Dayak Taman Kapuas yang tinggal di rumah betang (Soo Limung) di Desa Malapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, siap menyambut Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dengan libur berladang sehari untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).

"Warga di rumah betang kami ini rata-rata bertani, tapi pada hari pemilu nanti seperti biasanya kami tidak akan pergi ke ladang, kami mencoblos ke TPS," kata Ketua RT 02 Pabiring Desa Malapi, Teresia Pisa, dalam wawancara dengan ANTARA, di rumah betang di Desa Malapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pada siang hari, rumah betang menjadi sepi karena warga pergi ke ladang untuk memanen padi dan beberapa di antaranya bekerja ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, menghadapi pemilu, sebagian besar warga akan memprioritaskan mencoblos di TPS.

"Sore hari warga kembali ke rumah Betang untuk beristirahat, makanya kalau siang terlihat sepi karena memang rata-rata pergi bekerja," tambahnya.

Tidak hanya warga yang saat ini berada di rumah betang yang akan ikut serta dalam Pemilu, namun juga beberapa warga yang bekerja di luar daerah akan pulang kampung untuk memberikan suaranya.

"Banyak warga yang pulang kampung nanti, kecuali beberapa di antara remaja yang masih melanjutkan sekolah di luar Kapuas Hulu, baik di Pontianak maupun di Pulau Jawa, ada yang tidak pulang karena keterbatasan ekonomi keluarga, tapi katanya di kampus ada juga mereka bisa mencoblos," ujar Pisa.

Untuk menentukan lokasi TPS, para petugas dan tokoh masyarakat akan bermusyawarah apakah nanti TPS akan dibuka di rumah betang RT 02 Malapi atau di rumah betang Malapi tiga.

Rumah betang Soo Limung Malapi Pabiring di Desa Malapi yang dibangun pada 1961 memiliki panjang 108,50 meter yang di huni sebanyak 36 kepala keluarga dengan 113 jiwa.

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 984 TPS yang tersebar di 278 desa dan empat kelurahan di 23 kecamatan, dengan total jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 193.984 jiwa pemilih. Dari jumlah TPS tersebut, 54 TPS berada di rumah betang serta beberapa menggunakan balai adat.

Ketua KPUD Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf, mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

"Mari kita sukseskan pemilu 2024, jangan ada rasa ketakutan untuk menggunakan hak pilih dan tetap jaga keamanan dan ketertiban," pesan Yusuf kepada masyarakat.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Bupati Kapuas Hulu dorong Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu 2024 Tepat Waktu

Redaksi    Sabtu, Februari 10, 2024    Comment   

Bupati Kapuas Hulu dorong Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu 2024 Tepat Waktu

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H, hadir dalam acara Pelepasan Distribusi Logistik Pemilu tahun 2024.

KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H, hadir dalam acara Pelepasan Distribusi Logistik Pemilu tahun 2024, yang diadakan di Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu KPU Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis (8/2/2024).

Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2024 merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang harus dilaksanakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab.

Sejalan dengan amanat Pasal 434 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan dukungan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati menekankan pentingnya pelaksanaan distribusi logistik dengan prinsip yang tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tetap sasaran, dan tepat biaya. "Seluruh petugas harus cermat, dan logistik harus sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling lambat H-1 sebelum pemungutan suara," katanya.

Beliau juga menyarankan prioritas pendistribusian bagi daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. "KPU diharapkan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa di sekitar wilayah yang dimaksud, untuk memastikan logistik tiba tepat waktu di tempat pemungutan suara," tambah Bupati.

Kegiatan pelepasan distribusi logistik ini berlangsung lancar, mendukung kesuksesan Pemilihan Umum 2024.

Pemkab Kapuas Hulu Minta Telkom Optimalkan Layanan Internet selama Pemilu 2024

Redaksi    Sabtu, Februari 10, 2024    Comment   

Pemkab Kapuas Hulu Minta Telkom Optimalkan Layanan Internet selama Pemilu 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Hadi Pranata. ANTARA (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, telah mengirimkan surat kepada pihak Telkom untuk memperbaiki dan memperkuat layanan jaringan telekomunikasi, terutama internet, menghadapi pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 14 Februari 2024.

"Kami sudah menyurati Telkom terkait permohonan peningkatan dan pengawasan terhadap layanan telekomunikasi dan akses internet, terutama menjelang pemilu di wilayah Kapuas Hulu," ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kapuas Hulu, Hadi Pranata, di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Jumat.

Hadi menjelaskan bahwa jaringan telekomunikasi dan akses internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan merupakan tuntutan dalam layanan publik, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saat ini hampir semua lini menggunakan akses internet berbasis digital. Oleh karena itu, kami berharap penyedia layanan telekomunikasi dan akses internet dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan," tambahnya.

"Ini adalah era digital di mana akses internet sudah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kami berharap agar Telkom dapat memaksimalkan layanan jaringan telekomunikasi dan akses internet, baik itu untuk Telkomsel maupun Indosat yang beroperasi di wilayah Kapuas Hulu," tambah Hadi.

Surat dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kapuas Hulu, tertanggal 29 Januari 2024, ditujukan kepada Pimpinan PT Telkom Indonesia, Tbk Witel Kalimantan Barat, Pimpinan PT Telkomsel, Tbk Witel Kalimantan Barat, dan Pimpinan PT Indosat, Tbk Witel Kalimantan Barat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf, mengharapkan agar penyedia layanan telekomunikasi khusus akses internet turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu, terutama pada hari pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil suara.

"Saat ini hampir semua aktivitas terkait pemilu menggunakan aplikasi yang membutuhkan akses internet, oleh karena itu, kami sangat berharap agar layanan internet ditingkatkan minimal menjadi stabil," ujarnya.

Yusuf juga mengapresiasi langkah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kapuas Hulu yang telah mengambil inisiatif untuk menyurati pihak Telkom.

"Kami sangat mengharapkan sinergi, kerja sama, dan dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, karena itu merupakan tanggung jawab bersama," pungkasnya.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Pemilu 2024: Kapuas Hulu Siapkan 984 TPS, Termasuk di Rumah Betang

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Pemilu 2024: Kapuas Hulu Siapkan 984 TPS, Termasuk di Rumah Betang

Dokumentasi-Warga rumah Betang di Kapuas Hulu. Foto Antara Kalbar/Nurul Hayat.

KAPUAS HULU - Sebanyak 54 Rumah Betang Suku Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi titik lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

"Kalangan masyarakat Dayak saat pemilu tentu ada perbedaan pilihan, yang mesti kita jadikan sebagai cermin bahwa Rumah Betang sebagai simbol kerukunan dan kedamaian dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai," ujar Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, dalam konferensi pers di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Fransiskus menekankan bahwa masyarakat Kapuas Hulu tetap memelihara rasa kekeluargaan, kerukunan, dan keharmonisan, walaupun terdapat perbedaan pilihan dalam pemilu. "Pilihan itu sesuai keyakinan masyarakat terhadap pilihannya tanpa ada paksaan, sehingga perbedaan pilihan itu harus dihargai satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi dan ikatan kekeluargaan, kerabat, serta tali persaudaraan, tanpa memandang perbedaan pilihan pada pemilu mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf, mengungkapkan bahwa jumlah TPS di Kapuas Hulu mencapai 984 TPS yang tersebar di 278 desa dan empat kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu.

"Lokasi TPS tergantung kawan-kawan PPS dan PPK ada yang di gedung sekolah, balai adat ada juga di Rumah Betang serta sejumlah lokasi yang menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah," jelas Yusuf.

Yusuf juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan pemilu yang aman dan damai.

"Mari kita bersama-sama sukseskan pemilu dan tentukan pilihan dengan rasa suka cita tanpa adanya paksaan dan rasa ketakutan ataupun intimidasi. Kita sambut pesta demokrasi dengan suka cita dengan tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban," tegasnya.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Fransiskus Diaan Tekankan Pentingnya Keamanan Logistik Pemilu di Kapuas Hulu

Redaksi    Jumat, Februari 09, 2024    Comment   

Fransiskus Diaan Tekankan Pentingnya Keamanan Logistik Pemilu di Kapuas Hulu

Truk pendistribusian logistik pemilu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (8/2/2024). (ANTARA/Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menegaskan pentingnya keamanan dalam pendistribusian logistik pemilu hingga mencapai tempat pemungutan suara (TPS), terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis sulit seperti Kapuas Hulu. 

Diaan menyampaikan hal ini saat melepas keberangkatan pendistribusian logistik pemilu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis.

Diaan mengatakan, "Harus benar-benar dipastikan logistik dalam keadaan aman sampai ke TPS terutama untuk daerah terpencil, kawasan danau, dan perbatasan." 

Dia menekankan bahwa Kapuas Hulu memiliki wilayah yang cukup luas, seperti yang disampaikan, "Yang sangat jauh itu Hulu Kapuas, kesana butuh waktu berhari-hari menggunakan jalur air, bahkan ada satu TPS di Dusun Belatung harus ditempuh dengan berjalan kaki selama dua hari."

Muhammad Yusuf, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, menjelaskan bahwa pendistribusian logistik pemilu dilakukan selama empat hari dengan memprioritaskan daerah yang sulit dijangkau. 

Pendistribusian logistik dimulai pada hari Kamis untuk tiga kecamatan, kemudian dilanjutkan pada hari Jumat untuk enam kecamatan, dan seterusnya hingga hari Minggu untuk kecamatan lainnya.

Selama proses pendistribusian, Polres Kapuas Hulu memberikan pengawalan ketat dan melekat hingga ke titik distribusi di TPS. 

Kabag Ops Polres Kapuas Hulu, AKP Edhi Tarigan, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan dan langkah-langkah antisipasi kerawanan dalam pendistribusian logistik pemilu. 

"Kami kawal dan berikan pengamanan secara ketat agar semua tahapan pemilu hingga pelaksanaan nanti berjalan aman dan lancar," ujar Edhi.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Upaya Bupati Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Upaya Bupati Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan meresmikan gedung SDN 06 Tekalong, Kecamatan Mentebah wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Prokopim Setda Kapuas Hulu (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Fransiskus Diaan, menyoroti pentingnya pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik di wilayah tersebut. 

Ia menyampaikan harapannya kepada tenaga pendidik atau guru untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal.

"Guru harus benar-benar mengutamakan peserta didik serta memperhatikan kebutuhan belajar mereka," ujarnya setelah meresmikan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kapuas Hulu, pada hari Selasa.

Diaan menekankan bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, guru perlu terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. 

Menurutnya, guru tidak hanya sebatas mengajar, melainkan juga harus terus mengembangkan kompetensi.

"Guru yang tidak kompeten tidak akan mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dampaknya, peserta didik pergi ke sekolah setiap hari, tetapi tidak belajar apa-apa," tambahnya.

Diaan juga mencatat bahwa penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah pada tahun 2023, padahal PMM dapat menjadi sarana bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi.

"Harus ada keseimbangan antara mengajar dan belajar," tegasnya.

Bupati berpendapat bahwa perubahan kurikulum bukan hanya tentang administrasi pembelajaran, melainkan juga perubahan paradigma dalam tugas guru, yang mencakup mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.

Karenanya, Diaan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu untuk memberikan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif kepada guru, sehingga peserta didik dapat menerima layanan pendidikan yang berkualitas.

Di samping itu, Diaan menekankan perlunya peraturan dan tata tertib yang efektif dalam membentuk karakter warga sekolah. 

Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, etis, dan adil.

"Saya juga minta masyarakat dan para orang tua untuk terus mendukung proses pembelajaran peserta didik, serta selalu menciptakan rasa aman dan nyaman," ungkap Fransiskus.

Warta: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Sekda Kapuas Hulu Ikuti Zoom Koordinasi Pencegahan Korupsi

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Sekda Kapuas Hulu Ikuti Zoom Koordinasi Pencegahan Korupsi

Sekda Kapuas Hulu Ikuti Zoom Koordinasi Pencegahan Korupsi.

KAPUAS HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd. Zaini, mengikuti pertemuan koordinasi melalui Zoom yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pengenalan satuan tugas. 

Pertemuan ini diselenggarakan di gedung Aula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Selasa (6/2/2024).

Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Wahyudi, menyampaikan harapannya, "Besar harapan kami terletak pada komitmen kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terutama dalam tim Anti Korupsi."

Setelah terciptanya komitmen yang baik, terdapat tiga rencana aksi dalam pelayanan dasar yang masih perlu diperhatikan karena masih terjadi korupsi dalam skala kecil. 

Pertama, masih ada praktik perantara atau calo yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan pelayanan publik sesuai prosedur, menciptakan paradigma bahwa pemerintah mempersulit dalam memberikan pelayanan. 

Kedua, dalam penggunaan pelayanan publik, masih ada masyarakat yang membayar lebih dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ketiga, dalam pelaksanaan pelayanan, kita harus memperkuat pegawai untuk tidak menerima gratifikasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berharap agar pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dapat bersama-sama menindaklanjuti arahan dari KPK dengan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan Kapuas Hulu yang HEBAT.

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU - Dalam sebuah kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 03 Februari 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu (DPUPR) melalui Bidang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan turut serta dalam Pendampingan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Sungai Empanang di Dusun Tikul Batu, Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. 

Kegiatan ini melibatkan Agus Salim S, Sumardi, S.T., Yusrianto, S.E., serta Perangkat Kepala Desa Nanga Kantuk.

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.

Tim Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, yang dipimpin oleh Koordinator lapangan, bekerja sama dengan Kepala UPTD dan staf UPTD, melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi proyek, tepatnya di Jembatan Gantung Sungai Empanang. 

Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2023.

Usai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, pihak tersebut juga melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. 

Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan, serta memberikan saran dan masukan kepada kepala desa terkait dengan pemeliharaan Jembatan Gantung Sungai Empanang tersebut.

Dana Rp 2,6 Miliar untuk Pembangunan SDN 6 Tekalong di Kapuas Hulu

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Dana Rp 2,6 Miliar untuk Pembangunan SDN 6 Tekalong di Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.

KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, pada hari Senin (5/2/2024), secara resmi meresmikan gedung SDN 6 Tekalong di Mentebah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dalam pengantarannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, menjelaskan bahwa pembangunan sekolah SDN 6 Tekalong merupakan hasil dari usulan masyarakat yang telah disetujui oleh Bupati Kapuas Hulu dan dialokasikan melalui APBD Kapuas Hulu tahun 2023 dengan dana sebesar Rp 2,6 miliar. 

"Bupati menetapkan pembangunan sekolah ini dengan pendanaan Rp 2,6 miliar," kata Kusnadi.

Kusnadi juga menekankan pentingnya manajemen sekolah yang baik untuk memastikan kepercayaan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka di SDN 6 Tekalong.

Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat kepada warga dan anak-anak pelajar di Tekalong atas pembangunan gedung sekolah yang permanen. 

"Semoga bangunan ini menambah semangat untuk pelajar agar giat belajar dan menambah semangat para guru dalam mendidik anak-anak di sini," katanya.

Diaan menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat gedung sekolah yang telah dibangun. 

Dia juga menyoroti fokus Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan sektor pendidikan, termasuk penganggaran untuk kebutuhan fisik bangunan dan kebutuhan guru. 

"Kita sudah usulkan juga untuk penerimaan formasi guru baik itu PPPK juga PNS di tahun 2024 ini," tambahnya.

Peresmian SDN 6 Tekalong dihadiri oleh para Kepala OPD Kapuas Hulu, Muspika Mentebah, para orang tua murid, pelajar, serta tokoh agama dan masyarakat Tekalong.

Pemusnahan Ijazah di Kabupaten Kapuas Hulu

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Pemusnahan Ijazah di Kabupaten Kapuas Hulu

Pemusnahan ijazah periode tahun ajaran 2022/2023 di halaman Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU - Pemusnahan ijazah periode tahun ajaran 2022/2023 di halaman Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan pada Kamis (1/2/2024) lalu.

Sekretaris Dinas, Joni Rojikin, S.Pd.SD, mengungkapkan bahwa proses pengelolaan blanko ijazah Pendidikan Kesetaraan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 004/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2022/2023.

Kabid Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Emerita Lalong, S.Pd, melaporkan bahwa terdapat 62 lembar ijazah yang tidak terpakai, terdiri dari paket A sebanyak 10 lembar, paket B sebanyak 31 lembar, dan paket C sebanyak 21 lembar.

"Adapun ijazah yang dimusnahkan adalah ijazah paket A, paket B, dan paket C Pendidikan Kesetaraan tahun pelajaran 2022/2023. Laporan pemusnahan ijazah ini telah dibuat dalam berita acara yang telah ditandatangani dan akan segera dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus," ungkap Kabid Emerita.

Acara pemusnahan ijazah dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Joni Rojikin, S.Pd.SD, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Emerita Lalong, S.Pd, Pamong Belajar Saparidah, A.Md. Kes, serta beberapa personil bidang PAUDM dan perwakilan dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Briptu Rizal Kurniawan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gelar Pembinaan PAUD di Desa Gurung

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gelar Pembinaan PAUD di Desa Gurung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang PAUDM menggelar kegiatan pembinaan bagi PAUD RA Kartini di Desa Gurung, Kecamatan Seberuang.

KAPUAS HULU - Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayahnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang PAUDM menggelar kegiatan pembinaan bagi PAUD RA Kartini di Desa Gurung, Kecamatan Seberuang.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang PAUDM, Emerita Lalong, S.Pd, mengangkat isu tentang pentingnya mematuhi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini, serta No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.

Selanjutnya, Kepala Desa Gurung, Jemi Oktavianus Teaneo, menjelaskan bahwa telah dilakukan penunjukan seorang guru yang telah berbakti selama 9 tahun sebagai kepala sekolah baru, yang dipilih melalui pertimbangan yang matang.

Hasil dari pertemuan tersebut menetapkan bahwa Akta Notaris pendirian RA Kartini pada tahun 2015, yang menggunakan anggaran desa tahun 2015, tetap akan mempertahankan nama lembaga RA Kartini. 

Namun, kepengurusan dan pengelolaan yang tercantum dalam akta notaris tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan dan monitoring menjadi bagian integral dari program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai wujud perhatian dan dukungan kepada satuan pendidikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. 

Hal ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat dasar, khususnya pada pendidikan anak usia dini.

Acara pembinaan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak penting, termasuk Kepala Bidang PAUDM, Emerita Lalong, S.Pd, serta Pamong belajar Saparidah, A.Md. Kes, staf PAUDM, perwakilan kecamatan Seberuang, anggota Kepolisian, Kepala Desa Gurung Theodurus Feka, S.Pd, beserta perangkat Desa, Kepala Satuan PAUD RA Kartini, dan dewan guru.

Pemilu Serentak 2024 di Kapuas Hulu: 121 TPS Rawan Terendam Banjir

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Pemilu Serentak 2024 di Kapuas Hulu: 121 TPS Rawan Terendam Banjir

Kantor KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mengungkapkan bahwa dari total 984 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan pada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 mendatang, sebanyak 121 TPS berada di lokasi yang rawan terkena bencana banjir.

"Yang ingin kami pastikan adalah agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak pilihannya dan kami meminta seluruh jajaran yang lokasinya rawan banjir, untuk mencari lokasi TPS sebagai alternatif agar proses pungut hitung suara tetap bisa berjalan aman dan lancar," kata Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Yusuf menjelaskan bahwa dari jumlah 121 TPS yang rawan banjir tersebut tersebar di 60 desa yang berada di 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurutnya, laporan yang diterima dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) menunjukkan bahwa TPS yang rawan banjir antara lain berada di Kecamatan Batang Lupar dengan tiga TPS di dua desa, Kecamatan Bunut Hulu dengan 10 TPS di lima desa, Kecamatan Empanang dengan satu TPS di satu desa, Kecamatan Semitau dengan lima TPS di tiga desa, dan Kecamatan Jongkong dengan enam TPS di empat desa.

Selain itu, di Kecamatan Badau terdapat tiga TPS di satu desa, Kecamatan Suhaid dengan 19 TPS di enam desa, Kecamatan Embaloh Hulu dengan satu TPS di satu desa, Kecamatan Embaloh Hilir dengan 15 TPS di delapan desa, dan Kecamatan Putussibau Selatan dengan 10 TPS di empat desa.

Adapun di Kecamatan Kalis terdapat 10 TPS di lima desa, Kecamatan Boyan Tanjung dengan dua TPS di dua desa, Kecamatan Selimbau dengan 15 TPS di tujuh desa, Kecamatan Bika dengan 15 TPS di tujuh desa, Kecamatan Putussibau Utara dengan 40 TPS di 10 desa dan kelurahan, serta Kecamatan Silat Hilir dengan enam TPS di empat desa.

"Tempat pemungutan suara yang rawan banjir perlu diantisipasi karena kondisi cuaca saat ini tidak menentu, terutama dengan masih adanya daerah di Kapuas Hulu yang tergenang banjir," ungkap Yusuf.

Yusuf juga mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi bencana alam jika terjadi banjir pada hari pencoblosan, dengan harapan tidak ada warga yang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Ia juga menegaskan kepada semua pihak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa untuk segera berkoordinasi dan berkomunikasi apabila terjadi bencana banjir, sehingga pemilu tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami akan terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak agar jika pun terjadi banjir, kita dapat mengatasi situasi tersebut dengan memastikan masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu," tambah Yusuf.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Realisasi Belanja APBN 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu Mencapai 99,48%

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Realisasi Belanja APBN 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu Mencapai 99,48%

Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno. ANTARA/Teofilusianto Timotius.

KAPUAS HULU - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mencapai 99,48 persen atau sekitar Rp1,82 triliun dari total pagu sebesar Rp1,83 triliun, demikian data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau.

"Besaran penyaluran APBN 2023 naik 219,83 persen yang ditopang penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang sejak Tahun 2023 mulai disalurkan di KPPN Putussibau," ujar Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno di Putussibau Kapuas Hulu, pada Rabu.

Winarno menjelaskan bahwa kinerja anggaran Tahun 2023 per triwulan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada triwulan empat, baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara.

"Dalam triwulan empat, terjadi peningkatan yang signifikan, khususnya pada belanja barang. Ini menunjukkan indikasi masih terjadi penumpukan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan satuan kerja di triwulan terakhir 2023," ungkap Winarno.

Dari realisasi belanja APBN 2023 sebesar 99,84 persen, belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) mencapai Rp273,44 miliar atau 98,17 persen dari pagu sebesar Rp278,52 miliar. 

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,55 triliun atau 99,71 persen dari pagu Rp1,56 triliun.

"Posisi sampai dengan akhir Tahun 2023, capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 101,4 persen, kemudian belanja modal sebesar 95,93 persen, dan belanja barang terserap 95,79 persen," jelas Winarno.

Winarno juga menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun 2023, berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu. 

Pendapatan daerah mencapai Rp1,72 triliun atau 99,05 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,71 miliar atau 96,59 persen.

"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 99,48 persen, maka realisasi belanja daerah APBD masih lebih rendah," tambahnya.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Fokus Peningkatan Pelayanan Publik dalam Acara Sosialisasi di Kapuas Hulu

Redaksi    Rabu, Januari 31, 2024    Comment   

Fokus Peningkatan Pelayanan Publik dalam Acara Sosialisasi di Kapuas Hulu

Sosialisasi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

KAPUAS HULU - Sosialisasi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi menjadi sorotan utama di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada Rabu (25/01/2024). 

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Miftahul Jannah, S.Pi., M.M, bersama Kasubbag Umum dan Aparatur, Mohammad Yamin, turut hadir dalam acara tersebut.

Turut serta dalam kegiatan ini adalah Kepala Bagian Organisasi, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan beberapa Sekretaris dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Daerah setempat. 

Tak hanya itu, perwakilan dari berbagai Pihak Kecamatan dan Kepala Desa juga ikut hadir dalam rangka sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Ir. Istiwa, M.Si, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik sebagai tujuan utama Pemerintah. 

Menurutnya, kualitas pelayanan publik yang baik akan mempercepat proses kerja masyarakat dan meningkatkan efisiensi.

“Penyederhanaan birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Bupati (Perbub) nomor 36 tahun 2023 mengharuskan kita untuk fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Tanpa pengelolaan SDM yang baik, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien,” ungkap Istiwa.

Sosialisasi ini lebih menekankan pada langkah-langkah implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, termasuk latar belakang kebijakan, perubahan dalam sistem, penerapan perubahan tersebut, serta dampak yang diharapkan dapat dihadapi oleh para pelaku birokrasi.