Wakil Bupati Ketapang Kukuh Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode 2022-2027

Redaksi    Minggu, Mei 14, 2023    Comment   

Wakil Bupati Ketapang Kukuh Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode 2022-2027

Wakil Bupati Ketapang Kukuh Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode 2022-2027.

KETAPANG - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si kukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2022-2027, pada Jum'at (12/05/2023) bertempat di Pendopo Bupati Ketapang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang nomor 766/BKBP tentang Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), ditetapkan sebagai Ketua FKUB Ketapang Drs. Heronimus Tanam, ME yang saat ini menjabat sebagai Asisten Sekda bidang Administrasi Umum dan Ketua DAD Ketapang.

Pengukuhan pengurus FKUB dengan tema membangun harmoni dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Ketapang ini, merupakan bentuk kesiapan dalam menjaga serta meningkatkan persatuan dan kesatuan umat beragama, khususnya di Kabupaten Ketapang. 

"Di Kabupaten Ketapang kerukunan yang telah lama terbentuk merupakan hasil ikhtiar bersama, kesadaran masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak memberi ruang bagi tumbuhnya rasa intoleran dan berkembangnya benih-benih permusuhan merupakan hal positif yang harus dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Wabup saat membacakan sambutan Bupati Ketapang.

"Namun kita jangan terlena karena ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan akan tetap ada," lanjutnya.

Wabup berharap keberadaan FKUB di Kabupaten Ketapang hendaknya dapat menjadi wadah dialog para pemuka agama, tokoh masyarakat dan menjadi media dalam menampung aspirasi masyarakat.

"Forum umat beragama merupakan miniatur kebhinekaan Indonesia. Saya berharap tidak ada satupun yang ditinggalkan atau dipinggirkan," ucapnya.

Selain itu, dikatakan Wabup bahwa dalam upaya terpeliharanya kerukunan antar umat beragama, pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus memberikan dukungan penuh agar peran-peran FKUB dapat semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama.

"Kami mengharapkan FKUB Kabupaten Ketapang dapat melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama," pungkasnya.

Oleh: Muzahidin

Wabup Ketapang Buka Rapat Koordinasi LPTQ se-Kabupaten Ketapang

Redaksi    Minggu, Mei 14, 2023    Comment   

Wabup Ketapang Buka Rapat Koordinasi LPTQ se-Kabupaten Ketapang

Wabup Ketapang Buka Rapat Koordinasi LPTQ se-Kabupaten Ketapang.

KETAPANG - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si yang juga Ketua LPTQ Ketapang membuka Rapat Koordinasi LPTQ se-Kabupaten Ketapang, pada Jum'at (12/05/2023) bertempat di Aula Dinas Pertanian Ketapang.

Rapat ini sebagai sarana membangun sinergitas antara LPTQ Kabupaten dan LPTQ Kecamatan juga persiapan pelaksanaan MTQ XXXI tingkat Kabupaten Ketapang.

Kegiatan yang diselenggarakan LPTQ Kabupaten Ketapang ini diikuti 19 perwakilan kecamatan selama 2 (Dua) hari dari tanggal 12 sampai 13 Mei 2023.

Wabup dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada LPTQ Ketapang dan organisasi yang bergerak pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam di Kabupaten Ketapang.

"Pemda Ketapang tetap konsisten untuk memberikan dukungan kepada LTPQ karena dinegara kita secara pengakuan bahwa kegiatan keagamaan seperti MTQ dan lainnya, pemerintah sudah memberikan dukungan dan dikeluarkan aturan sehingga seluruh tingkatan pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten wajib melaksanakannya," jelas Wabup.

Selain itu, ketua umum LTPQ ini berharap dalam rapat koordinasi dapat menghasilkan strategi-strategi yang nanti dirumuskan dengan program dan kegiatan.

"Saya mempersilakan kepada LTPQ baik Kabupaten maupun Kecamatan bersama dengan kepala kantor agama Kecamatan untuk bagaimana memetakan potensi kaderisasi kafilah diwilayahnya masing-masing," ucap Wabup.

Beliau juga minta dalam rapat koordinasi MTQ Kabupaten ini agar para pengurus tidak hanya tentang pelaksanaan MTQ tetapi juga bagaimana menyusun strategi kaderisasi kafilah agar bisa menghasilkan qori dan qoriah yang berprestasi.

"Saya mohon kerjasama yang baik dan sinergitas antar pengurus tidak hanya cukup sebatas kata-kata atau program tetapi pelaksanaannya yang kita diperlukan," pungkasnya. 

Turut hadir Kepala Kementerian Agama Ketapang, Ketua MUI Ketapang, Ketua NU Ketapang, Para Pengurus LPTQ Kecamatan, Para Pengurus TPQ dan lainnya.

Oleh; Muzahidin

Hantarkan 16 Orang Wanita Daftar Caleg, Partai Gerindra Ketapang Tindak Tegas Kader Nakal

Redaksi    Sabtu, Mei 13, 2023    Comment   

Hantarkan 16 Orang Wanita Daftar Caleg, Partai Gerindra Ketapang Tindak Tegas Kader Nakal

Hantarkan 16 Orang Wanita Daftar Caleg, Partai Gerindra Ketapang Tindak Tegas Kader Nakal. 

Ketapang (BT) - Sebanyak 16 orang tokoh perempuan potensial dan 5 tokoh muda mengisi barisan Bakal Calon Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra kabupaten Ketapang.

"16 orang caleg perempuan kita sudah melebihi ketentuan (KPU). Ada juga sekitar 4-5 orang kalo ndak salah berasal dari kalangan muda," ujar H Mathoji, SE ketua DPC Gerindra Ketapang saat diwawancarai di kantor KPU Ketapang, Sabtu (13/05/23).

Menurut dia, seluruh dokumen persyaratan 45 bakal calon dewan Ketapang asal partai Gerindra untuk sementara diterima oleh KPU Ketapang.

Wakil ketua DPRD Ketapang ini menjelaskan, dari 6 kursi yang didapat hasil pileg 2019, Gerindra Ketapang menargetkan tambahan 3 kursi dari daerah pemilihan (Dapil) basis suara partai Gerindra.

"Sah-sah saja tiap partai target menang dan semakin besar. Menjadi penguasa, itu hal yang biasa. Dari 6 kursi pileg 2019 maka di tahun 2024 kita pasang target 9 kursi," ucapnya. 

Untuk mencapai itu, tokoh terkemuka masyarakat madura di Ketapang ini mengingatkan tiap caleg partai Gerindra harus dan wajib bekerjasama, menjaga kekompakan dan solidaritas sesama kader partai.

"Karena pertarungan itu adalah pertarungan bersama. Artinya, di tiap dapil itu adalah pertarungan tim. Kemenangan satu kursi adalah kemenangan tim," kata Mathoji.

Mathoji menyebut, 5 nama dari 6 orang anggota dewan asal Gerindra hasil pemilu 2019 dipastikan masih bertarung di Pileg 2024. 

Satu orang anggota dewan disebut Mathoji berdasarkan AD/ART partai serta aturan di lembaga DPRD sudah melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi proses pemberhentian. 

Dan secara otomatis tidak dicalonkan kembali pada Pileg 2024.

"Kami di Gerindra itu tegas, ketika kader yang tidak loyal dengan partai kami berhentikan. Jadi dari 6 orang 5 incumbent dan 1 di berhentikan dan tidak dicalonkan," tegasnya.  

"Serta hasil dari sidang badan kehormatan DPRD menyatakan direkomendasikan partai harus menindak tegas. Kita tidak mau gara-gara satu orang nama partai tercoreng," pungkasnya.

Oleh: Muzahidin

Heboh!!! Kader Partai Demokrat Ketapang Saat Serahkan Daftar Bacaleg ke KPU Ketapang

Redaksi    Sabtu, Mei 13, 2023    Comment   

Heboh!!! Kader Partai Demokrat Ketapang Saat Serahkan Daftar Bacaleg ke KPU Ketapang

Foto kader Demokrat Ketapang memakai atribut topi atau ikat kepala budaya suku dayak.

Ketapang (BT) - Menarik, itulah kata yang tergambar dari kehadiran ratusan orang kader, simpatisan dan pengurus DPC Partai Demokrat Ketapang saat menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) ke kantor KPU Ketapang.

Menarik, karena Demokrat Ketapang saat datang ke KPU Ketapang itu dengan memakai atribut atau kelengkapan pakaian adat suku masyarakat yang berdiam di bumi ale-ale (julukan kabupaten Ketapang).

Atribut pakaian tersebut seperti topi jemulo yang menjadi ikon suku dayak, baju telok belanga warna kuning dipadu dengan kain songket sebagai simbol pakaian suku melayu serta kopiah motif ukiran suku dayak berwarna kuning keemasan.

"Karena di Demokrat ini partai nasionalis religius. Bukan partai agama. Bahkan ada calegnya dari etnis dayak, tionghoa, melayu, madura, mewakili suku-suku yang berdiam di Ketapang. Lengkap, semua etnis ada disini. Tapi, tetap hatinya di Demokrat," kata H Rasmidi, ketua DPC Demokrat Ketapang.

Pantauan Borneo Tribun di kantor KPU Ketapang, sekitar 500 orang rombongan partai berlogo bintang segitiga warna merah putih atau dikenal bintang mercy tersebut tiba di kantor KPU Ketapang sekitar pukul 14.50 wiba pada sabtu petang (13/05/23).

Pengurus inti seperti ketua DPC Demokrat Ketapang H Rasmidi, sekretaris Dodi Kurniawan dan bendahara H Rion Sardi menaiki kendaraan hias mirip perahu atau sampan warna biru dihiasi bendera partai Demokrat.

Sedangkan, kader, pengurus dan bacaleg kompak menaiki kendaraan roda empat dan sepeda motor.

Sehingga kehadiran rombongan partai dengan nomor urut 14 itu membuat jalan raya depan kantor KPU sedikit macet.

Kendaraan para serdadu Demokrat tersebut diarahkan parkir oleh petugas menumpang toko swalayan yang letaknya bersebelahan dengan kantor KPU Ketapang.

Seusai proses pemeriksaan berkas, ketua DPC partai Demokrat Ketapang, H Rasmidi menjawab pertanyaan terkait target kursi dan komposisi Bacaleg yang dicalonkan sebagai Caleg DPRD Ketapang.

"Semua Bacaleg yang kami daftarkan saat ini merupakan caleg berpotensi suara. Ada pengusaha, mantan birokrat bahkan ada Kades aktif mundur dan masuk nyalon ke kita," kata Rasmidi.

Oleh: Muzahidin

Naik Odong-Odong, PAN Ketapang Antar Berkas Bacaleg ke KPU

Redaksi    Jumat, Mei 12, 2023    Comment   

Naik Odong-Odong, PAN Ketapang Antar Berkas Bacaleg ke KPU

pengurus DPD PAN Ketapang saat mengabadikan moment pendaftaran Bacaleg ke KPU pada Jumat (12/05/23).

Ketapang - Menaiki kendaraan odong-odong dan berbusana adat melayu khas Ketapang, rombongan pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ketapang resmi mengajukan nama bacaleg DPRD kabupaten pada pemilu 2024 .

Kedatangan pengurus partai berlambang matahari terbit dengan nomor urut 12 itu ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang pada Jumat petang (12/05/2023) yang dikomandani Ketua PAN Ketapang, Sulianto Harun.

Dari data KPU Ketapang, persyaratan Bacaleg DPD PAN sudah terpenuhi. Bahkan PAN Ketapang juga menyiapkan 45 orang Bacalegnya, 30 persen perempuan dan beberapa nama kaum muda alias kelompok milenial.

Sekretaris DPD PAN Ketapang, Effendi MT mengatakan, kalau dipilihnya pengajuan nama bacaleg ke KPU pada tanggal 12 Mei menyesuaikan nomor urut partai yang ditetapkan KPU, yaitu nomor 12.

“Sesuai dengan instruksi dari DPP untuk seluruh DPW dan DPD se Indonesia untuk mendaftarkan para bacalegnya ke Kantor KPU di wilayah masing masing pada hari ini,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (12/05/2023) di Ketapang. 

Effendi menyebut, bahwa pihaknya telah mengajukan bacaleg dengan persentase seratus persen sesuai dengan jumlah daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Ketapang dan keterwakilan kaum perempuan.

“Kami mendaftarkan bacaleg itu dengan jumlah 100 persen di 7 Dapil sesuai juga dengan persentase keterwakilan kaum perempuan sebanyak 30 persen,” ungkapnya.

Pihaknya juga telah memasang target pada pemilihan legislatif (pileg) yang akan berlangsung di Februari 2024 mendatang, dengan jumlah kursi cukup untuk menduduki unsur pimpinan di DPRD Ketapang.

“Insya Allah target kita 9 kursi atau masuk dalam unsur pimpinan di DPRD Ketapang dan by pass-nya untuk Pilkada Ketapang 2024,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada para caleg fokus untuk bersungguh-sungguh bekerja di tiap dapil dalam meraup suara.

“Jadi tidak ada berseteru dengan kawan kawan dalam satu dapil, tapi mesti harus bekerja sama untuk mengutamakan pencapaian kursi,” imbuhnya. 

Terkait kedatangan PAN ke kantor KPU Ketapang dengan menggunakan busana adat,  Effendi menyebutkan kalau itu adalah bentuk harmonisasi di partainya yang mencerminkan keanekaragaman komunitas adat di Ketapang.

“Kita pergi ke KPU dengan menggunakan odong-odong itu karena kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita peduli terhadap pelaku-pelaku usaha kecil. Mereka itu kita manfaatkan, kita gunakan, kan lumayan pemasukan buat mereka. Kemudian kita gunakan busana adat saat ke KPU itu menunjukan ada harmonisasi di partai kita,”pungkasnya. 

Oleh: Muzahidin

Dua Rumah Sakit Tangani 45 Orang Warga Ketapang Diduga Keracunan Massal

Redaksi    Kamis, Mei 11, 2023    Comment   

Dua Rumah Sakit Tangani 45 Orang Warga Ketapang Diduga Keracunan Massal

Dua Rumah Sakit Tangani 45 Orang Warga Ketapang Diduga Keracunan Massal.

KETAPANG - Sebanyak 45 orang warga kebanyakan dari kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) Ketapang mengalami sakit perut dan muntah-muntah diduga keracunan makanan selepas menyantap makanan di acara resepsi perkawinan.

Kepada wartawan, Kapolres Ketapang, AKBP Laba Meliala mengatakan karena jumlah warga terduga korban keracunan terlalu banyak, maka penanganan medis pasien tersebut dibagi pada dua rumah sakit.

"Sementara ini jumlah warga keracunan sebanyak 45 orang. Perawatanya dibagi dua yakni di Rumah sakit Fatimah dan Agoesdjam," katanya saat meninjau langsung di IGD RSUD dr Agoesdjam Ketapang, Rabu (10/05/23) malam.

Laba menjelaskan, mereka mengalami gejala keracunan selepas memakan hidangan hajatan perkawinan di kecamatan Delta Pawan pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar pukul setengah sembilan malam.

Kata Kapolres, kondisi korban saat ini sudah ada yang berangsur pulih dan telah ada yang pulang ke rumah setelah mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit.

"Alhamdulillah sebagian tadi susah ada juga yang berangsur sembuh dan kembali ke rumah karena merasa susah fit. Ini sekarang kita di Agoesdjam antisipasi kita drooping untuk tempat tidur dari polres ke Agoesdjam,"katanya. 

Untuk mengetahui penyebab keracunan massal ini, pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi acara resepsi dan mengambil sampel makanan. 

"Rata - rata yang kita minta keterangannya, korban ini mereka ada makan dari beberapa hidangan lauk pauk di acara resepsi pernikahan. Kita sudah ambil sampel di TKP

tinggal menunggu hasilnya," jelasnya.

Sementara itu, direktur RSUD dr Agoesdjam Ketapang, dr Feria Kowira saat dikonfirmasi mengatakan kalau pasien dengan keluhan sakit perut dan muntah - muntah mulai datang pada sekitar pukul 20.30 wib.

"Pasien (dengan keluhan seperti keracunan) mulai datang pukul setengah sembilan malam ini. Kita langsung lakukan tindakan medis darurat. Saat ini jumlahnya ada 31 pasien, kata Feria. 

Guna menangani kasus massal ini, Feria mengatakan, kalau pihaknya menggerakkan semua elemen dirumah sakit untuk penanganan darurat terhadap para pasien yang diduga mengalami keracunan tersebut.

"Saat ini kita kerahkan semua elemen, manajemen, dokter spesialis, perawat dan bidan semua turun lapangan mulai awal kejadian di ketahui kita kerahkan semua tenang medis," pungkasnya. 

Oleh : Muzahidin

Pemerintah Kabupaten Ketapang Berturut-Turut Kembali Raih Wtp Ke-9 Dari Bpk Ri Provinsi Kalbar

Robiantinus Hermanto    Rabu, Mei 10, 2023    Comment   

Pemerintah Kabupaten Ketapang Berturut-Turut Kembali Raih Wtp Ke-9 Dari Bpk Ri Provinsi Kalbar

Pemerintah Kabupaten Ketapang Berturut-Turut Kembali Raih Wtp Ke-9 Dari Bpk Ri Provinsi Kalbar.

Ketapang, Kalbar - Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk sekian kalinya berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

Penghargaan WTP yang ke-9 ini diterima langsung Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si dan Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si yang diserahkan Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Wahyu Priyono,S.E.,MM.,AK.,CA.,CSFA., pada Selasa (9/5/2023) di Kantor BPK RI Provinsi Kalbar, Pontianak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Provinsi Kalbar bahwa penyusunan LKPD Ketapang, Sambas, Sanggau, Melawi dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak dapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK Kalbar dalam kesempatan tersebut berharap agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

"Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah," ujarnya.

(Tim/Muzahidin/RH)

Petani Lokal Mengaku Dirugikan Akibat Transaksi Kebun Plasma di Koperasi ASM Kendawangan

Redaksi    Senin, Mei 08, 2023    Comment   

Petani Lokal Mengaku Dirugikan Akibat Transaksi Kebun Plasma di Koperasi ASM Kendawangan

Petani sawit Antonius Ujid.

KENDAWANGAN - Kebun kelapa sawit pola kemitraan di desa Seriam kecamatan Kendawangan kabupaten Ketapang dikelola koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) banyak diperjual belikan oleh oknum secara bebas.

Calon pembelinya ada warga yang bukan dari desa Seriam ataupun Kendawangan tetapi beralamat di luar wilayah Kalimantan Barat.

Hal itu diketahui dari proses pendataan Calon Petani Plasma (CPP) tambahan yang saat ini sedang diusulkan koperasi kepada Pemda Ketapang.

Soal tersebut diutarakan tokoh masyarakat setempat bernama Antonius Ujid pada jumat 5 April 2023 di Kendawangan.

"Padahal baru sekedar usulan penambahan CPP sudah ada transaksi. Berarti hanya bermodal selembar kertas serta diiming imingi janji sudah laris manis dibeli, kasihan para pembelinya,"ungkap Ujid.

Diterangkan Ujid, areal yang jadi objek transaksi itu adalah Hak Guna Usaha (HGU) PT Agro Sejahtera Mandiri anak usaha PT BGA grup.

Rencananya, ada 300 hektar lahan baru yang akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Ketapang. 

Lahan tersebut diperkirakan untuk 144 Kepala Keluarga (KK), tambahan 660 KK yang telah di SK-kan Bupati. 

Tetapi berkas CPP yang telah terdata baru sudah sebanyak1.646 KK. 

"300 hektare kira-kira hanya cukup 144 KK saja. Jadi lahan mana lagi yang mau di SK-kan kalau CPP nya sudah sebanyak 1.646 KK," tandasnya. 

Salah seorang pengurus koperasi ASM bernama Athil, membenarkan keterangan yang di uraikan Antonius Ujud tersebut. 

Menurut Athil, hal ini terjadi karena tergiur dengan cerita dari penghasilan kebun sawit pola kemitraan dibawah naungan koperasi. 

Menurut dia, pada dasarnya, praktek ini melanggar aturan karena sesungguhnya lahan tersebut hanya boleh dikuasai oleh warga setempat. 

"Kita kembali pada tujuan semula bahwa perusahaan perkebunan sawit dibangun disuatu daerah untuk mensejahterakan kehidupan warga sekitar kebun," kata Athil.

Terkait dengan tambahan CPP yang dikelola koperasi ASM, dia menjelaskan selama ini ada sistem bagi hasil atau gaji.

Bagi hasil itu diberikan pada petani yang dikelompokkan dalam dua data yakni data A dan data B. 

Maksudnya kata Athil, data A adalah petani yang telah mendapat SK Bupati.

Data B adalah data baru yang saat ini sedang diusulkan untuk di SK-kan.

"Keduanya, baik data A dan B sama dapat pembagian hasil tapi jumlahnya beda. Data A lebih besar karena sudah SK Bupati, data B kecil karena belum SK," kata Athil. 

Athil mengingatkan, agar tidak menimbulkan kerugian materi, calon pembeli kaplingan sawit hendaknya teliti dan waspada. 

"Jangan hanya ada selembar kertas bukti penerimaan gaji atau hasil panen langsung dibeli, dikhawatirkan nanti akan rugi dan menyesal," kata Athil. 

Oleh: Muzahidin

Pengeluaran Mamin RSUD Capai 2,4M Dibelanjakan Langsung Pakai Nota Tagihan Toko

Redaksi    Minggu, Mei 07, 2023    Comment   

Pengeluaran Mamin RSUD Capai 2,4M Dibelanjakan Langsung Pakai Nota Tagihan Toko

Gedung IGD RSUD dr Agoesdjam Ketapang.

KETAPANG - Layanan makan minum (mamin) khusus untuk pasien inap di rumah sakit agoesdjam Ketapang tembus sebesar 170 juta dalam sebulan. 

Jika dihitung dengan 12 bulan, bearti asumsinya rumah sakit akan belanja sebesar 2.4 miliar. 

Belanja itu dilakukan rumah sakit secara mandiri alias swakelola tanpa kontrak dengan pihak tertentu dengan pola belanja langsung istilahnya belanja Ganti Uang (GU). 

Anggaran itu dikelola langsung oleh rumah sakit karena berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLUD).

Sehingga tidak tergambar dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Direktur RS Agoesdjam, Feria Kowira tidak memberikan informasi ditanya kebenaran angka anggaran tersebut, kendati sudah berulang kali ditanyakan lewat pesan dan telepon. 

Tetapi keterangan diperoleh dari bagian gizi rumah sakit Arief Purwanto dan kepala seksi (Kasi) keuangan Tarsiana saat "ditodong" pertanyaan seputar pengelolaan anggaran dan jenis makan minum yang diterima pasien pada Rabu 4 Mei 2023 di RSUD. 

Menurut Tarsiana, anggaran pasokan gizi pasien tersebut tidak bersumber dari APBD Ketapang tetapi berasal dari pendapatan rumah sakit.

Pendapatan itu tak hanya dibelanjakan buat makan minum, tetapi dibayarkan juga seperti untuk keperluan lain di rumah sakit antara lain contohnya listrik, obat-obatan, jasa tenaga kesehatan dan jasa obat. 

Namun, Tarsiana menegaskan belanja makan minum pasien rumah sakit dalam sebulan sebesar 170 juta bahkan lebih. 

"Rata-rata satu bulan anggaran itu 170 juta sebulan, bisa lebih" ucap Tarsiana. 

"Ndak ade dari APBD, listrik jak nunggak dua bulan dah ni," lanjut dia. 

Soal tekhnis asupan gizi dan pengadaan makan minumnya dijelaskan Arief Purwanto. 

Menurut Arief, pengadaanya dilakukan secara swakelola berbentuk belanja ganti uang atau GU pola kerjasama rumah sakit dengan pedagang atau toko pemasok sembako. 

Angka 170 juta sebulan itu tidak dirincikan secara detail peruntukanya misalkan jenis makanan atau lauk pauk ataupun gizi lainya yang diterima pasien.

Karena pemberian makan minum pasien diberikan secara berbeda-beda, tergantung penangan medis atau penyakit.

"Beda penyakit, beda makanan, misalkan orang di ICU kan dak kasi makan tapi pakai suntik, misalkan begitulah," terang Arief Purwanto. 

Arief menjelaskan tekhnis pengadaanya, yakni kepala intalasi gizi akan membuat daftar pasokan makan minum dan obat yang harus diadakan, kemudian diajukan ke bagian keuangan 

Angka dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pasien dan jumlah kebutuhan gizi. 

"Misalkan kepala rungan dan intalasi gizi, buat tagihan dari toko. Endak pakai kontrak. Beli langsung jak, kalo misalkan dak ade di toko itu, bebas cari dimane," jelasnya. 

Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa atas perubahan peraturan nomor 8 tahun 2015.

Pihak RSUD seharusnya melakukan lelang jika anggarannya di atas 200 juta, tujuanya tercipta transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa terutama pengeolaan keuangan negara. 

Oleh: Muzahidin

Dikelilingi Perusahaan Tambang Dan Kebun, 2.230 Rumah Tangga Masih Pakai Genset

Redaksi    Rabu, Mei 03, 2023    Comment   

Dikelilingi Perusahaan Tambang Dan Kebun, 2.230 Rumah Tangga Masih Pakai Genset

Gambar ilustrasi kilometer listrik, foto web.pln.co.id.

KETAPANG - Ketiadaan aliran listrik PLN menjadi keluh kesah warga dari 4 desa di kecamatan Kendawangan Ketapang, Kalbar. Meski, disekitar mereka dikelilingi sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan.

Kata warga, jangankan menyala, jaringan berupa tiang listrik pun tak pernah sampai di kampung mereka. Mengatasinya, warga memakai peneragan dari tenaga mesin diesel alias mesin genset. 

Sekitar 2.230 Rumah Tangga (RT) di 4 desa itu seperti desa Pangkalan Batu 700 Rt, desa Mekar Utama, 500 Rt, desa Kedondong 600 Rt dan desa Jelayan 430 Rt merasakan kondisi tersebut.  

"Mana ada pak, kami ni pak gak ada pak  bnar2 (benar-bemar) nol besar pak. Gak ad program yang Indonesia terang masuk PLN ni kami baru paham cuma berharap dengan hal ini lah kerna selama ini menunggu trus gak ada cara kayak gini pak sya baru terpikir cuma dgn media lah yang bisa nyampaikan keluh kesah kami pak," kata Yohanis, warga desa Pangkalan Batu saat berkirim pesan, Selasa malam (02/05/23). 

Padahal kata Yohanis, perkampunganya dikelilingi beberapa perusahaan tambang dan kebun. Namun, upaya mereka minta pertolongan listrik seakan diabaikan perusahaan dan belum jadi pertimbangan PLN. 

"Kalau desa Pangkalan Batu di kelilingi PT Hutan Ketapang Industri (HKI), PT PSL, PT Sinar Mas, PT Cargil, PT BGA, PT RIM, PT HPMU, PT CMI dan PT Whell Harvest Winning Alumina (WHW)," kata Yohanis. 

Menurut dia lagi, selain masalah listrik, jaringan telepon juga masih sulit dijangkau. Warga terpaksa mencari titik sinyal (hots spoot) untuk melakukan panggilan telepon ataupun berkirim pesan. 

"Kami di kecamatan kendawangan yang banyak hasil bumi, tapi dari jalan smpai PLN kami ni masih seperti dulu. Anak2 kami perlu pendidikan tentu PLN sangat mendukung. Inipun kami kalau mau nelpon harus cari daerah gunung yang tinggi pak biar dapat sinyal," tutur Yohanis. 

Warga itupun lantas menagih janji pemimpin yang sudah mereka dukung seperti gubernur Kalbar, bupati Ketapang, dan anggota DPR/DPRD. 

Karena tak pantas sebagai wilayah salah satu penyumbang sumber pendapatan daerah alias PAD, namun listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi masih tidak tersedia dengan layak. 

"Harpan kami bapak dapat menyampaikan ke pimpinan kami cuma berharap media lah penyampai yang sangat canggih," pungkas Yohanis. 

Oleh: Muzahidin

Asisten III Setda Buka Kegiatan Pesta Budaya Adat Karo "Gendang Guro-Guro Aron" Tahun 2023

Redaksi    Senin, Mei 01, 2023    Comment   

Asisten III Setda Buka Kegiatan Pesta Budaya Adat Karo "Gendang Guro-Guro Aron" Tahun 2023

Asisten III Setda Buka Kegiatan Pesta Budaya Adat Karo "Gendang Guro-Guro Aron" Tahun 2023.

KETAPANG - Bupati Ketapang yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Drs. Heronimus Tanam, ME membuka kegiatan Pesta Budaya Adat Karo "Gendang Guro-Guro Aron" tahun 2023, pada Minggu (30/04/2023) bertempat di Ballroom Hotel Borneo Emerald Ketapang.

Kegiatan ini dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan dan melestarikan budaya Karo di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara dengan pemerintah dan masyarakat setempat serta mempererat persaudaraan orang Karo yang ada di perantauan.

Asisten III Setda dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Ketapang selalu memberikan dukungan kepada setiap perkumpulan etnis, adat dan budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang. 

"Hal ini sebagai bentuk manifestasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas adat dan budaya sehingga dapat memperkokoh dan memperkaya khazanah budaya bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut menurut Beliau, Pesta Budaya Adat Karo Gendang Guro-Guro Aren ini patut mendapat dukungan, karena merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga kerukunan antar etnis dan pelestarian adat budaya yang ada di Kabupaten Ketapang.

Selain itu, Asisten III Setda juga meminta kepada warga masyarakat Karo yang ada di Ketapang agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan partisipasi dalam memajukan daerah, serta bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan dan melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. 

"Saya berharap pula kepada warga masyarakat Karo untuk dapat terlibat aktif dalam membangun dan mengembangkan adat budaya dengan seluruh komunitas adat budaya di Kabupaten Ketapang, agar tercipta keberadaban dan kerukunan masyarakat yang harmonis antar etnis, bersatu dalam keberagaman, dan maju dalam kebudayaan," pungkasnya.

(Yakop/Muz)

Wakil Bupati Ketapang Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVII Tahun 2023

Redaksi    Senin, Mei 01, 2023    Comment   

Wakil Bupati Ketapang Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVII Tahun 2023

Wakil Bupati Ketapang Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVII Tahun 2023.

Ketapang - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVII tahun 2023, dengan mengusung tema "Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul". 

Upacara tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Ketapang, H. Farhan, SE.,M.Si, pada Sabtu (29/4/2023) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.

Membacakan pidato Gubernur Kalimantan Barat, Wabup mengatakan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan diri dalam memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah.

"Perjalanan 27 tahun dan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan, selama itu pada satu sisi menunjukkan dampak positif untuk daerah, namun di sisi lain otonomi daerah juga turut menyebabkan sejumlah dampak negatif" terangnya.

Menurut Wabup dampak positif yang dirasakan, daerah memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, selain itu bertumbuhnya demokrasi pada tingkat lokal melalui pelaksanaan Pilkada dan Pilkades secara langsung, dan memperpendek rentang kendali, baik dalam pembangunan maupun pelayanan publik.

"Disisi lain adanya dampak negatif dari otonomi daerah salah satunya, eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dengan tidak memperhatikan dampak dan keseimbangan lingkungan, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang," ucapnya.

"Idealnya otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk berkreasi, berinisiatif, berprakarsa, berenovasi untuk mengoptimalkan potensi daerah, membangun dan mengembangkan daerah sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam koordinasi peraturan perundangan-undangan yang berlaku," terang Wabup.

(Yakop/Muz)

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang

Redaksi    Senin, Mei 01, 2023    Comment   

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.

Ketapang - Puluhan orang buruh di Ketapang orasi di pagar depan kantor Bupati. Orasi tersebut dimulai sekitar pukul 10 wiba dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia atau may day yang jatuh tepat hari ini, Senin 1 Mei 2023.

Demo tersebut dikawal puluhan personil polisi, TNI dan satpol-PP Ketapang. Demo itu diterima sejumlah pejabat daerah seperti Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Asisten Bupati bidang Kesra.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nugroho Widyo Sistanto mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang dalam menyampaikan aspirasinya.

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.

"Pemkab mengucapkan selamat hari buruh hari ini ya. Serikat buruh sedang sampaikan aspirasi mereka. Itu hak semua orang menyampaikan spirasi," katanya, Senin 1 Mei 2023 di halaman depan Kantor Bupati Ketapang. 

Tuntutan buruh Ketapang menurut Nugroho salah satunya adalah pencabutan Undang-undang cipta kerja atau omnibus law.  

"Ya, yang saya dengar hanya itu (tuntutan buruh)," ujar Nugroho.

Ditanya soal sengketa buruh berawal dari hal seperti pembayaran upah dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) ataupun soal Pemutusan Kerja Sepihak, Kadis Nakertran itu menjawab perusahaan harusnya taat pada regulasi yang ada. 

"Ada mekanismenya yang harus (wajib) di ikuti oleh seluruh pihak, baik perusahaan dan buruh. Posisi pemerintah dalam hal ini berada ditengah jika ada persoalan antara buruh dan perusahaan," kata Nugroho Widyo Sistanto. 

Oleh: Muzahidin

Catatan Dewan Atas Kasus Pasien Asal KKU Ditolak Inap oleh RSUD Agoesdjam Ketapang

Redaksi    Jumat, April 28, 2023    Comment   

Catatan Dewan Atas Kasus Pasien Asal KKU Ditolak Inap oleh RSUD Agoesdjam Ketapang

Uti Royden Top saat menjenguk pasien kasus sangkaan ditolak oleh pihak rumah sakit, Jumat 28 April 2023.

KETAPANG - Kasus pasien rujukan asal Kabupaten Kayong Utara Dewi Safitri yang dikatakan keluarganya ditolak rumah sakit Agoesdjam Ketapang saat hendak minta rawat inap jadi atensi beberapa pihak.

Anggota DPRD Ketapang hingga Sidak (inspeksi mendadak) mengorek duduk persoalan kasus ini. Intinya, tidak ada peristiwa penolakan pelayanan medis oleh rumah sakit Agoesdjam Ketapang.

Sidak ini juga untuk mengetahui pelayanan di sejumlah fasilitas medis rumkit plat merah milik Pemda Ketapang itu, terutama fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruangan polli medik sampai ruangan pasien berkasus tersebut.

Ketua komisi II DPRD yang membidangi Kesehatan, Uti Royden Top mengatakan sudah menjeguk pasien Dewi Safitri. Intinya, menurut dewan, tidak ada penolakan soal kejadian ini dan pasien itu sudah mendapat pelayanan sesuai permintaanya dan kondisi sakitnya. 

"Sebenarnya tidak ada penolakan pasien oleh IGD karena besoknya pasien tersebut dibawa ke poli rawat jalan dan disarankan supaya rawat inap tetapi pasien menolak. Sekarang, pasien itu sudah rawat inap dengan nempati sementara diruangan IGD karena ruangan poli dalam full," katanya saat dihubungi, Jumat 28 April 2023 di Ketapang. 

Menyangkut kasus ini kata dia, informasi yang dapat disimpulkan penyebabnya karena dokter jaga di IGD mungkin tidak mengerti tentang keadaan pasien. Meskipun, secara prosedural dokter jaga itu tidak salah, sudah tepat melaksanakan tindakan medis. Namun  mungkin tidak tahu, pasien ini berasal dari mana.

"Mereka (dokter jaga) pikir, jarak KKU tu dekat, bisa pulang ke rumah cepat, 10-15 menit. Kebanyakan karena tidak ngerti daerah kita. Dimaklumilah, mereka masih muda dan baru diangkat, tak ngerti geografi Ketapang," jelas dia. 

Atas kejadian ini, politisi dengan nama panggilan Otop tersebut pun lantas memberikan beberapa catatan kepada pihak rumkit sebagai evaluasi agar kasus sejenis kemudian hari tak terulang. Apalagi jika pasien tersebut berasal dari daerah pedalaman dan jauh dari Ketapang. 

Catatan pertama khusus kepada dokter jaga agar memperlakukan pasien dengan baik. Jangan ada kesan perlakuan berbeda antara pasien BPJS dengan umum, rujukan atau tidak. 

"Jangan pasang wajah suram saat tahu status pelayanan seorang pasien. Tetap berkomunikasi dengan baik, sampaikan tindakan medik yang dilakukan dan upayakan jelaskan apabila ada permintaan pasien atau keluarganya yang belum dapat dipenuhi, tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti," tuturnya.

Berikutnya tambah Otop, dokter terutama dokter yang baru bertugas di Ketapang, haruslah mengetahui kewilyahan Ketapang. Karena, tidak semua warga yang berobat berasal dari kota Ketapang.

"Karena warga yang datang ke rumah sakit ini belum tentu tempat tinggal mereka dekat dengan rumah sakit, kan banyak warga kita yang dari pedalaman berobat kesini," imbuh dia. 

Dan berikutnya, sambung politisi muda tersebut, agar tidak gaduh, apabila terjadi kasus-kasus yang berpotensi memicu kesalahnpahaman, maka bisa saja staf medis di IGD menghubungi rekan sejawat atau atasan langsung untuk menentukan tindakan. 

"Kan ada SOP-nya soal hal-hal seperti itu, tujuannya biar tidak gaduh dan berpolemik," ujar dia. 

Untuk itu dia menyarankan agar belajar dengan pelayanan dari rumah sakit swasta atau rumah sakit lainya yang ada di Kalbar bagaimana pelayanan diberikan agar kegaduhan tidak terjadi dan pasien maupun keluarga pasien merasa terpuaskan. 

"Jarang kali mendengar layanan rumah sakit swasta itu dikeluhkan pasien ataupun keluarga pasien. Padahal dari segi biaya ada pembeda. Nah hal-hal begitu bisa dicontoh," kata Uti Royden Top. 

Oleh: Muzahidin

Wabup Sebut Pemkab Ketapang Sangat Mendukung Dan Menyambut Baik Kegiatan Kirab Pemilu 2024

Robiantinus Hermanto    Kamis, April 27, 2023    Comment   

Wabup Sebut Pemkab Ketapang Sangat Mendukung Dan Menyambut Baik Kegiatan Kirab Pemilu 2024

Kirab Pemilu 2024.

Ketapang, Kalbar - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si hadiri Acara Kirab Pemilu 2024 yang diadakan KPU Kabupaten Ketapang, pada Rabu (26/4/2023) bertempat di Halaman KPU Ketapang.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati satu tahun menuju hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 dengan tema 'Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa'.

Ketua KPU Ketapang Tedi Wahyudin, S.Sos. I dalam sambutannya mengatakan bendera yang dibawa kirab pemilu merupakan bendera 18 Partai Politik peserta Pemilu 2024.

"Bendera kirab ini pertama dimulai dari KPU Provinsi Kalbar kemudian dibawa ke semua Kabupaten di Kalbar, hanya kapuas hulu, melawi dan sintang yang tidak menerima bendera kirab ini," ujarnya.

"KPU Kabupaten Ketapang merupakan yang terakhir di Kalbar menerima bendera kirab ini dari KPU KKU dan nanti akan diserahkan ke Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan yang diadakan KPU Ketapang.

"Kegiatan ini merupakan salah satu untuk sarana mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Ketapang bahwa proses Pemilu itu sudah dimulai," ucap Wabup saat diwawancarai media.

Wabup berharap agar masyarakat berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024.

"Saya katakan lagi bahwa Pemilu 2024 tidak diragukan lagi dan akan tetap dilaksanakan," tegasnya.

Selanjutnya pada acara Penyerahan bendera Kirab Pemilu ini juga dilakukan Deklarasi 'Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa'. Deklarasi dipimpin dan dibacakan oleh Ketua KPU dan diikuti oleh tamu undangan.

Turut hadir Plh Sekretaris KPU Kalbar, Forkompimda Ketapang, Ketua dan Anggota KPU Ketapang, Ketua dan Anggota KPU KKU, Bawaslu Ketapang, Perwakilan Partai Politik di Ketapang, para Tokoh Agama, Masyarakat dan lainnya.

(Tim/Hermanto)

Hari Pertama Kerja Pasca Libur Hari Raya, Sekda Sidak Ruang Kerja OPD

Robiantinus Hermanto    Rabu, April 26, 2023    Comment   

Hari Pertama Kerja Pasca Libur Hari Raya, Sekda Sidak Ruang Kerja OPD

Sekda Ketapang sambangi ruang kerja OPD pastikan kesiapan pelayanan pasca libur idul fitri.

Ketapang, Kalbar - Dalam rangka pengecekan kesiapan pelayanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pasca libur hari raya Idul Fitri sembari mempererat tali silaturahmi dengan jajaran dan ASN di Lingkungan pemkab. Ketapang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si dihari pertama masuk kerja menyambangi ruang-ruang kerja OPD, Rabu (26/4/2023) pagi.

“Kunjungan ini merupakan bagian cara kita untuk terus menjalin silaturahmi dengan jajaran, apalagi sempat libur lebaran. Melalui silaturahmi ini, saya mengajak seluruh jajaran kembali melaksanakan rutinitas pelayanan dan pengabdian dengan sebaik mungkin,” kata Sekda.

Kunjungan silaturahmi dilakukan dengan mendatangi tiap ruang kerja OPD, utamanya di Lingkup Kantor Bupati. Menurut Sekda, sengaja dilakukan agar dapat bertemu langsung dengan jajaran dan memastikan mereka sudah masuk kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan guna memberikan pelayanan kembali kepada masyarakat.

“Kita datangi mereka, biar bisa bertatap muka secara langsung. Yang tidak kalah penting, lewat silaturahmi kita memastikan jajaran sudah masuk sesuai jadwal yang telah ditentukan,” Terang Sekda.

Sekda juga mengucapkan selamat merayakan idul fitri bagi jajaran yang merayakan dan berharap momentum lebaran ini membawa semangat dan dampak positif bagi semua pihak.

“Mari memulai aktivitas dengan senyum, melayani dengan ikhlas dan bersama-sama menciptakan birokrasi yang tidak sulit dan tidak berbelit,” Ajak Sekda.

Beliau menambahkan, adapun kunjungannya bersama jajaran ke Dinas PMD (Pemberdayaan dan Pemerintah Desa) dalam rangka pengecekan persiapan Pilkades serentak tahun 2023 yang akan digelar pada bulan Juni mendatang.

“Monitoring persiapan akan rutin kita lakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak berjalan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu, semua panitia yang telah dibentuk, kita minta membangun koordinasi yang solid dan bekerja profesional agar Pilkades berjalan sukses dan berkualitas,” Pungkas Sekda. 

Selain mengunjungi Dinas PMD, Beliau bersama jajaran juga lakukan kunjungan silaturahmi ke Dinas Perkim LH dan Kantor Camat Delta Pawan. 

Dalam silaturahmi tersebut, Sekda didampingi Asisten Sekda Bidang Ekbang, Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang dan Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

 (Prokopim/RH)