Berita Borneotribun.com: NTB Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NTB. Tampilkan semua postingan

Jumat, 26 Maret 2021

Perkuat Kampung Sehat NTB, Otoritas Pelabuhan Lembar Perketat Standar Protokol Kesehatan di Pelabuhan

Perkuat Kampung Sehat NTB, Otoritas Pelabuhan Lembar Perketat Standar Protokol Kesehatan di Pelabuhan
Perkuat Kampung Sehat NTB, Otoritas Pelabuhan Lembar Perketat Standar Protokol Kesehatan di Pelabuhan.

BorneoTribun Lombok Barat, NTB – Dalam berkontribusi dan mendukung program-program pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19, khususnya di NTB, Pelabuhan Lembar tidak menurunkan pengawasan di Area Pelabuhan, Kamis (25/3/2021).

Seperti yang diungkapkan oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, Polres Lobar, Polda NTB Iptu I Made Dharma Y.P, S.T.K,S.I.K., bahwa Pelabuhan Lembar memiliki peranan penting dalam program-program ini. 

“Menindaklanjuti program PPKM Skala Mikro, yang dikemas dalam Lomba Kampung Sehat II, dimana Pelabuhan Lembar merupakan salah satu akses pintu masuk dan keluar di NTB,” ungkapnya.
Walaupun wilayahnya terbatas di Area Pelabuhan, namun bisa menjadi factor yang dapat mempengaruhi perkembangan Covid-19 di NTB.

“Protocol Kesehatan Kesehatan sudah pasti, dimana salah satu syarat untuk dapat menggunakan jasa penyeberangan yaitu dengan mentaati protocol kesehatan, dan ini dipastikan dengan rutin melakukan pemeriksaan,” katanya.

Pemeriksaan dilakukan, baik terhadap pengguna jasa penyeberangan yang akan keluar maupun masuk di Pelabuhan Penyeberangan Lembar.

“Ini tidak kami lakukan sendiri, namun melalui Sinergitas Otoritas Pelabuhan Lembar termasuk dari unsur TNI-polri, untuk bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan,” pungkasnya.

Langkah-langkah ini untuk memperkuat Prosedur secara administrasi, seperti persyararatan tentang kelengkapan Surat Keterangan Hasil Rapid Test.

“Terkait administrasi diperketat, dan ini sudah baku disaat pandemic saat ini, namun ini dipermudah dengan pelayanan Rapid test di Area Pelabuhan, sehingga yang tidak sempat melakukan rapid test, bisa langsung melakukannya di Pelabuhan,” ujarnya.

Bila tidak melengkapi ini, maka dipastikan pengguna jasa penyeberangan didak di perbolehkan memnggunakan jasa penyeberangan.

“Sedangkan bila telah melakukan rapid test, namun menunjukan hasil positif terkonformasi covid-19, maka dilakukan Tindakan sesuai dengan prosedur yang ada,” pungkasnya.

Dikatakan pula bahwa, sinergitas dan soliditas di Pelabuhan Lembat ini sebagai langkah untuk saling mengisi, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

“Untuk mempersempit penyeberan covid-19, sehingga tidak ada celah untuk Pelabuhan Lembar sebagai Cluster penyebaran Covid-19 di NTB,” tutupnya.

Oleh: Adbravo

"Desa Sanyaman Tode" Salah Satu Visi Pemdes Jorok Gelorakan Kampung Sehat

"Desa Sanyaman Tode" Salah Satu Visi Pemdes Jorok Gelorakan Kampung Sehat
Belajar tatap muka yang dilaksanakan satu kali seminggu secara bergiliran tiap kelas dari kelas 1-6.

BorneoTribun Sumbawa, NTB - "Desa Sanyaman Tode" artinya memberikan kenyamanan kepada anak-anak atau Desa Ramah Anak.

Salah satu bentuk implementasi dari visi pemerintah desa jorok kecamatan unter iwes dalam mewujudkan keramahan terhadap anak yakni belajar tatap muka yang dilaksanakan satu kali seminggu secara bergiliran tiap kelas dari kelas 1-6.

Kades Jorok, Rusman Akang yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/3/2021) mengatakan, pemerintah desa jorok selalu mensupport kegiatan belajar anak-anak dengan memberikan susu, Snack, pembagian masker anak, mengukir suhu tubuh, serta motivasi agar anak-anak lebih semangat selama masa pandemi covid-19 dengan tetap melaksanakan 5 M.

"Desa Sanyaman Tode ini merupakan implementasi dari salah satu visi pemerintah desa, dampaknya mengurangi pengeluaran orang tua terutama dengan paket internet", ujarnya.

selain itu, sambung Kades Roman sapaan akrab Rusman Akang, keberadaan TPQ Nurul Iman juga sangat membantu anak-anak di Desa Jorok. TPQ tersebut atas inisiatif pemerintah desa dalam komitmen terhadap Desa Sanyaman Tode. kegiatannya rutin dilaksanakan setiap malam secara tatap muka, terangnya. 

menurut Kades Roman, biaya belajar di TPQ Nurul Iman ditanggung oleh desa, artinya insentif guru ngaji ditanggulangi oleh pemerintah desa. selama aktifitas belajar Alquran, pemdes jorok selalu membagikan masker anak dan Snack bagi puluhan murid TPQ.

"meskipun berbagai upaya telah kami laksanakan, pemerintah desa berharap agar desa jorok ini tetap berada dalam zona merah, semoga pandemi ini segera berakhir",

secara terpisah, Bhabinkamtibmas Bripka dody Rawandy mengatakan dimasa pendemi seperti saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau belajar dari rumah secara online tersebut memberikan efek jenuh kepada para murid, selain itu tidak semua murid dapat belajar dengan lancar diakibatkan berbagai kendala seperti akses internet hingga sarana belajar seperti handphone tidak dimilki semua murid. 

"Kegiatan belajar ini guna memberikan suasana yang berbeda dan mengurangi rasa jenuh dan bosan bagi murid sekolah sehingga dibuatlah kegiatan belajar  bersama yang dilakukan diluar rumah namun tetap mematuhi protokol kesehatan." Ujar Bhabinkamtibmas.

Oleh: Adbravo

Warga pergoki aksi mesum di kamar mandi Pantai Pasir Putih Poto Tano

Warga pergoki aksi mesum di kamar mandi Pantai Pasir Putih Poto Tano
Warga pergoki aksi mesum di kamar mandi Pantai Pasir Putih Poto Tano.

BorneoTribun Mataram, NTB - Sepasang kekasih, AAK (14)  dan DA (16), dipergoki warga tengah mesum  di kamar mandi Pantai Pasir Putih, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (24/3) sekitar pukul 10.00 WITA.

Sebelum kejadian, AAK menjemput korban ke rumahnya yang berada di Kecamatan Alas, setelah itu mengantar ke rumah temannya untuk mengantar tugas. 

Bukannya langsung pulang, pelaku mengajak korban ke pantai pasir putih Kecamatan Poto Tano dan duduk-duduk di lokasi pantai tersebut. 

Selang beberapa saat, pelaku mengajak korban untuk masuk ke kamar mandi dan mengajaknya bersetubuhan layaknya suami istri.

"Saat melakukan aksi persetubuhan itu keduanya dipergoki warga setempat," ungkap Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono SIK melalui Paur Humas Ipda Eddy Soebandi SSos di Taliwang, Kamis (25/3/21).

Setelah dipergoki oleh warga yaitu J alias Oyon (51), AAK langsung mengenakan pakaian dan melarikan diri meninggalkan TKP, sementara DA ditinggalkan di TKP dengan posisi terlentang dan tidak memakai celana.

"Saat dipergoki AAK sempat melarikan diri sementara korban langsung buru-buru mengenakan celananya," jelasnya. 

Saat disidik, pelaku yang masih duduk di bangku SMP ini mengaku bahwa ia  menyetubuhi korban di dalam kamar mandi tersebut. 

Mirisnya, J memanfaatkan situasi. J malah meminta imbalan kepada korban untuk bersetubuhan dengannya agar perbuatan korban dan pacarnya tidak dilaporkan ke warga setempat. 

Saat itu, J menyuruh korban melayaninya layaknya suami istri di atas sebuah berugak yang ada di sekitar pantai. 

"Korban sempat menolak, namun pelaku J mengancamnya menggunakan senjata tajam dan menyuruh korban naik di atas berugak dan ia menyetubuhi korban," ungkap Eddy. 

Korban yang merasa kesakitan usai disetubuhi korban akhirnya menelepon temannya dan dijemput di TKP. 

Aksi bejat J pun tercium warga setempat dan akhirnya melaporkannya ke pihak yang berwajib. 

Pelaku dan korban akhirnya dibawa ke Mapolres Sumbawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh: Adbravo

Polres Lombok Utara tangkap lima terduga pelaku curanmor, tiga masih SMP

Polres Lombok Utara tangkap lima terduga pelaku curanmor, tiga masih SMP
Polres Lombok Utara tangkap lima terduga pelaku curanmor, tiga masih SMP.

BorneoTribun Lombok Utara, NTB - Tim Puma Sat Reskrim dan Unit Reskrim Polsek Kayangan Kepolisian Resor Lombok Utara (Polres Lotara) Polda NTB berhasil menangkap lima orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di di Dusun Mur Sinjong, Desa Salut, Kamis.

Kepala Polres (Kapolres) Lombok Utara, Polda NTB, AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH, melalui Kasat Reskrim AKP Anton Rama Putra, S.H, S.I.K, mengatakan para terduga pelaku sudah diamankan di sel tahanan Polsek Kayangan.

"Setelah berhasil ditangkap, para diduga pelaku dibawa ke Unit Reskrim Polsek Kayangan untuk proses hukum lebih lanjut," kata Anton.

Dari lima orang terduga pelaku tersebut, tiga orang masih berstatus sebagai pelajar SMP, yakni WS (16), DP (16), dan RU (16). Sedangkan dua terduga pelaku lainnya berinisial HM (18), dan ZA (21). Semua terduga pelaku berasal dari Kecamatan Kayangan.

Mereka diduga mencuri sepeda motor milik salah seorang warga Desa Dangiang, Lombok Utara, yang terparkir di depan rumah dengan cara memotong kabel mesin menggunakan pisau karter. Pencurian tersebut dilakukan pada 24 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 Wita.

Tim Puma Polres Lotara dan Unit Reskrim Polsek Kayangan melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana curanmor tersebut.

Selanjutnya, kata Anton, dua orang terduga pelaku (di bawah umur) berhasil diamankan terlebih dahulu bersama barang bukti sepeda motor milik korban. Dari keterangan keduanya diperoleh informasi bahwa ada tiga orang terduga pelaku lainnya.

Tim kemudian melakukan pengejaran terhadap tiga terduga pelaku lainnya yang diduga lari ke wilayah Obel-Obel Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

Pada pukul 19.00 Wita, tim memancing tiga orang diduga pelaku dan berhasil mengamankan semuanya di Dusun Mur Sinjong, Desa Salut, Kayangan.

Selain mengamankan para terduga pelaku, Tim Puma Sat Reskrim dan Unit Reskrim Polsek Kayangan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih, satu unit sepeda motor Honda Revo.

Ada juga barang bukti berupa tiga ekor burung kecial beserta sangkar yang diduga hasil pencurian di rumah salah satu warga Dusun Pangsor, Desa Pangsor, Kecamatan Kayangan.                                                                                                                                                         
"Atas perbuatannya, para terduga pelaku disangkakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun," kata Anton.

Oleh: Adbravo

Kamis, 25 Maret 2021

Batalyon Vaksinator TNI Polri dan pemda Lobar, Lakukan Vaksinasi Dosis ke dua di Polres Lobar

Batalyon Vaksinator TNI Polri dan pemda Lobar, Lakukan Vaksinasi Dosis ke dua di Polres Lobar.

BorneoTribun Lombok Barat, NTB - Dalam Kegiatan Batalyon Vaksinator TNI Polri dan pemda Lobar di Lombok Barat, saat ini telah memasuki dosis tahap II, terhadap Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Anggota Polri, Rabu (24/3/2021).

Ini dikatakan oleh Kepala Dikes Lobar, drg. Hj. Ni Made Ambaryati menyebut untuk vaksinasi terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes) di Lombok barat telah melebihi target.

“Vaksinasi untuk Nakes di Lombok barat, telah lebih dari 100% karena kami juga mengajak Nakes klinik swasta, sedangkan vaksinasi untuk tempat wisata, sudah dilakukan pada empat titik di wilayah Senggigi,” ungkapnya.

Untuk kedepannya akan dilakukan terhadap warga terutama Lansia, bagi mereka yang memiliki NIK yang terverifikasi. 

“Sebentar lagi akan datang sebanyak 5000 vaksin astrazeneca, yang saat ini masih dalam perjalanan, yang telah digunakan di 7 Negara, termasuk Arab Saudi, mesir dan lainnya, jadi vaksin ini aman,” jelasnya.

Karena pendaftaran vaksinasi itu dilakukan by name by NIK dan nomor HP. Pihaknya pun saat ini masih menunggu data untuk segera bisa melaksanakan vaksinasi untuk para Lansia tersebut. 

“Sedangkan di Lombok Barat sendiri, banyak Lansia yang NIKnya masih bermasalah, sehingga sudah meminta kepada pihak desa melalui Puskesmas setempat, untuk segera mengusulkan data terkait hal itu,” pungkasnya.

Menurutnya, semua penduduk di Lobar ini harus segera mengurus data kependudukannya, karena target vaksinasi untuk bisa mencapai hear immunity.

Menyikapi ini Kapolres Lombok Barat melalui Kasubbag Humas AKP Agus Pujianto S.Pd mengatakan terkait kendala data lansia, pihak Puskesmas di masing-masing Desa akan dibantu oleh Tiga Pilar di Desa.

“Akan kami tindak lanjuti, melalui Tim Lomba Kampung Sehat II dan PPKM Skala Mikro, akan bersama-sama turun membantu, yang diharapkan dapat mempercepat dalam Program vaksinasi ini,” ungkapnya.

Dikatakan pula, mensukseskan vaksinasi merupakan salah satu indicator dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat, sehingga dibutuhkan Kerjasama dan dukungan semua pihak.

“Dukungan penuh dari Polres Lombok barat Polda NTB, akan membantu semaksimal mungkin Batalyon Vaksinator TNI Polri dan pemda Lobar, dan ini akan terus kita dorong,” pungkasnya.

Menurutnya, Program Pemerintah dalam 5M, 3T dan 1V, memiliki keterkaitan dan relevansi dengan Lomba Kampung II.
“Salah satunya ya itu, untuk mensukseskan program Vaksinasi yang juga merupakan bagian dari Lomba Kampung Sehat jilid II,” tandasnya.

Oleh: Adbravo

Rabu, 24 Maret 2021

Wagub NTB Minta Kab/Kota Pedomani Pelaksanaan PPKM Mikro Berbasis RT

Wagub NTB Minta Kab/Kota Pedomani Pelaksanaan PPKM Mikro Berbasis RT.

BorneoTribun Mataram, NTB - Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. 

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 180/02/KUM Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Pandemi Corona Virus Disease-2019 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi NTB, dimana sejak 23 Maret sampai dengan 5 April, seluruh  Kabupaten Kota di NTB masuk dalam program PPKM Mikro, maka dilaksanakan sosialisasi penerapannya kepada seluruh kabupaten/kota.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., yang memimpin langsung rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/3/2021), menyampaikan beberapa penekanan penting tentang apa saja yang harus diatasi dan dipersiapkan agar PPKM Mikro berbasis RT ini dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari kedepan.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk dapat menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.

"Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang mis understanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur," jelasnya.

Terkait teknis kegiatan, Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.

"Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat," ungkapnya.

Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Diantaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan.

Oleh: Adbravo

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19

Wagub NTB Minta Tagana Pelopor Memutus Matarantai Covid-19.

BorneoTribun Mataram, NTB - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr.Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd meminta kepada seluruh anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB untuk mengambil peran strategis dengan terus memberikan sosialisasi dan pemahaman serta contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Tagana harus menjadi pelopor untuk memutus matarantai dan penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,"kata Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB saat menjadi Inspektur Upacara Dalam Apel HUT TAGANA ke-17 tingkat Provinsi NTB, di Rangkaikan Dengan Pengukuhan Forum Koordinasi TAGANA NTB dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian NTB, Rabu (24/3/2021) Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Untuk itu, masih merebaknya covid-19 Tagana diminta untuk menjadi contoh penerapan 5 M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dalam upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat.

Diakuinya, kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran covid-19 di NTB patut diacungi jempol. Tagana telah memberikan pelayanan dapur umum dan distribusi nasi bungkus untuk masyarakat yang Lockdown, isolasi mandiri,  baru datang dari luar daerah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Tagana juga melakukan kegiatan penyemprotan desain disinfektan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Ikut patroli mencegah kerumunan orang di tempat-tempat umum. 

Termasuk melakukan penyisiran dengan cara berkeliling membawa bantuan paket sembako menggunakan mobil truk untuk memastikan semua penduduk NTB yang terdata sudah menerima paket bantuan covid 19.

"Begitu pentingnya peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting," ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Ummi Rohmi meminta Tagana untuk bersinergi dengan multipihak dan menjaga alam. Karna menurutnya, masalah penanggulangan bencana tidak mungkin diselesaikan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat.

"Momentum Hut Tagana ke-17, agar tetap menjaga jiwa kepahlawanannya mulai membangun Sinergi dengan berbagai pihak dan menjaga alam demi mencegah terjadinya bencana alam,"tutupnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Halik, bahwa menurutnya seiring perkembangan zaman kondisi lingkungan dan bertambah kompleksnya masalah penanggulangan bencana di daerah.

"Disinilah peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,"kata Kadisos.

Menurutnya, Tagana terus berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam. Termasuk keaktifannya terjun langsung kelapangan untuk membantu memutus mata rantai Covid.

Saat ini, jelas mantan Kalak BPBD bahwa jumlah Tagana yang tersebar di seluruh kabupaten kota se NTB saat ini sebanyak 820 orang. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.

"Untuk itu, Tagana akan sigap dalam segala hal terkait kebencanaan dan persoalan sosial lain,"tutupnya.

Usai kegiatan tersebut Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan 200 paket sembako untuk desa bilelando Kab.Lombok Tengah dan melepas iringan armada transportasi yang menangani bencana,  didepan Kadis Sosial Kabupaten/Kota se-NTB.

Oleh: Adbravo

Selasa, 23 Maret 2021

Ground Breaking Pembangunan 8 Gudang Logistik PMI Se Indonesia Dipusatkan di NTB

Ground Breaking Pembangunan 8 Gudang Logistik PMI Se Indonesia Dipusatkan di NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB - Ground Breaking dimulainya pembangunan Gudang Logistik milik PMI di delapan provinsi se Indonesia yang terbagi untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur dilakukan serempak dipusatkan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/3/2021). 

Peletakan batu pertama pembangunan gudang Logistik khususnya milik PMI NTB ini dihadiri juga Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimandsyah, Danrem 162/WB Brigjen TNI Rizal Ramdhani, Wakapolda NTB, Asisten III Setdaprov NTB dr.Hj. Nuhandini Eka Dewidan jajaran Pengurus daerah PMI NTB.

Ketua Umum PMI H. Jusuf Kalla mengaku gembira bisa berkunjung lagi ke NTB untuk yang kelima kalinya. Kedatangannya ke NTB sebagai wujud perhatian yang begitu besar atas kiprah PMI membangun sinergi dengan semua pihak termasuk Pemprov dan Pemkab/Kota se NTB dalam menangani setiap dampak kebencanaan yang sewaktu-waktu terjadi.

Menurut mantan Wakil Presiden yang pernah berpasangan dengan H Susilo Bambang Yudoyono dan Joko Widodo ini, PMI memiliki misi dan visi untuk selalu hadir sebagai garda terdepan dan tercepat dalam memberikan pelayanan penanganan kebencanaan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di NTB. “Apalagi sejak musibah gempa bumi berkekuatan besar mengguncang NTB Agustus 2018 lalu, PMI hadir di NTB untuk membantu meringankan kesusahan yang menimpa warga yang tengah mengalami kesusahan,”” kata mantan Wapres dua periode ini.

Menyebut kembali soal sinergitas PMI dengan pemprov dan Pemda, Jusuf Kalla berharap agar sinergitas tersebut tetap dilanjutkan dan ditingkat dengan semakin baik agar kepedulian kemanusiaan untuk mengatasi dan atau mengurangi beban kebencanaan yang menimpa masyarakat selalu terpatri dalam diri setiap orang, lembaga, tokoh masyarakat, pimpinan daerah dan masyarakat yang selalu peduli atas setiap bencana yang terjadi.

Jusuf Kala juga menyampaikan terima kasihnya atas perhatian dari Pemprov NTB yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang logistic PMI NTB ini, Pemerintah New Zeland yang menyiapkan pendanaannya dan PMI yang menyiapkannya dari sisi kebutuhan logistic yang diperlukan. 

“Mudah-mudahan ini akan terus menjadi ladang amal bersama dan bekerja lebih maksimal lagi pada masa-masa yanh akan datang,” demikian Mantan Menko Kesra di era Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengemukakan rasa salut dan terima kasihnya kepada PMI yang selama ini selalu mengambil bagian terdepan dalam mengatasi berbagai bencana dan musibah yang menimpa NTB, utamanya saat terjadinya gempa bumi besar di Lombok dua tahun yang lalu.

“Kami berharap agar kebersamaan dan kekompakan bersama serta soliditas PMI yang selalu bekerjasama dengan Pemrov NTB dan Pemda di 10 kabupaten/Kota se NTB akan terus menjadi semangat dan motivasi perjuangan kemanusiaan ditengah masyarakat kami ditimpa musibah,” ujar Bang Zul sapaan akrab orang nomor satu di NTB ini.

Ketua Pengurus Daerah PMI NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat  juga menyatakan hal senada, bahwa selama PMI dipimpin H. Jusuf Kalla sudah tidak terhitung bantuan yang diberikan ke NTB di saat terjadinya berbagai musibah yang pernah melanda daerah ini.

Dikatakan, lahan untuk pembangunan gudang logistik PMI NTB ini seluas 10 are yang diperuntukkan untuk pembangunan gudang logistic PMI saja. 

“Lahan ini merupakan hibah dari Pemprov NTB dan ke depan luasnya bisa ditambah untuk menyiapkan bangunan kantor ataupun untuk bangunan penjaganya. Namun demikian, kami berterima kasih juga atas bantuan PMI Pusat atas kontribusinya dlam pembangunan gudang logistik ini,” demikian Ridwan Hidayat yang juga anggota DPRD NTB ini.

Oleh: Adbravo

Senin, 22 Maret 2021

Polisi Bongkar Warung Sabu Karang Bagu, Pemiliknya Emak-emak

Polisi Bongkar Warung Sabu Karang Bagu, Pemiliknya Emak-emak
Polisi Bongkar Warung Sabu Karang Bagu, Pemiliknya Emak-emak.

BorneoTribun Mataram, NTB - Satresnarkoba Polresta Mataram meringkus tiga emak-emak yang diduga bandar dan pengedar narkotika jenis sabu. Satu diantaranya, SM (39) adalah bandar kakap kasus sabu di Karang Bagu. SM ditangkap dengan barang bukti 86,86 gram Narkotika jenis sabu. Dia ditangkap beserta dua pelaku lainnya. Yaitu NH dan HA, keduanya berusia 38 tahun yang juga warga Karang Bagu. 

"Ini ada tiga orang pengedar Narkotika jenis sabu di Karang Bagu kembali kami amankan. Barang buktinya cukup besar. Ada 86,86 gram sabu yang kami amankan dari ketiganya," ungkap Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi, Senin (22/03/2021).
 
Kepolisian melakukan penyergapan Jumat malam (19/03/2021) sekitar pukul 20.30 wita. Petugas menerima informasi tentang rumah milik SM yang kerap dijadikan sebagai tempat jual beli Narkotika jenis sabu. Rumah SM ini cukup lama diawasi petugas. Karena kerap disebut sebagai pasar atau warung tempat berkumpulnya para bandar sabu Karang Bagu. 

"Tempat SM ini juga sering disebut warung sabu. Karena bandar sabu sering berkumpul. Di sana menyediakan sabu makanya disebut warung,’’ tuturnya. 

Petugas mendapati ketiganya sedang berkumpul di rumah SM. Disaksikan ketua RT dan warga setempat. Ketiganya didapati memiliki sabu dengan berat keseluruhan 86,86 gram. Petugas juga menemukan puluhan klip plastik bening dari ketiganya. Dari ketiganya juga didapati uang tunai dengan jumlah total Rp 50.030.000. 

"Uang ini kita indikasikan hasil dari jual beli Narkotika jenis sabu. Kami juga mendapatkan sejumlah alat komunikasi yang dijadikan barang bukti," katanya. 

Petugas mengungkap, ketiganya memiliki peran yang berbeda. SM disebut sebagai bandaranya. Lalu NH dan HA sebagai kurir yang mengantar barang haram milik SM. ‘’ Itu peran ketiganya. Ada bandarnya dan kurir. Ketiganya ini kita duga pengedar,’’ jelas Heri. 

Terungkap juga oleh petugas. SM adalah anak buah dari pengedar Narkotika jenis sabu berinisial AL yang juga asal Karang Bagu. AL adalah bandar Besar Narkotika jenis sabu yang masih diburu. ‘’ SM ini anak buah AL yang masih buron. Bisa dibilang sabu ini sebenarnya milik AL. Tapi oleh SM dipecah-lecah untuk diecer. Misalnya sabunya seharga Rp 6 juta. Dia ecer jadi seharga Rp  100 ribuan. Yang Rp 6 juta bisa jadi Rp 8 juta karena keuntungannya,’’ kata Heri. 

Dengan perbuatannya itu, ketiga pelaku terancam dijerat pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Oleh: Adbravo

Pemkot Mataram Bekerja Kreatif dan Inovatif

Pemkot Mataram Bekerja Kreatif dan Inovatif
Pemkot Mataram Bekerja Kreatif dan Inovatif.

BorneoTribun Mataram, NTB - Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyapa ASN se-Kota Mataram melalui teleconfrence via zoom meeting bertempat di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, Senin (22/03/2021). Mendampingi pada acara tersebut Wakil Wali Kota Mataram Tgh. Mujiburrahman, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito, para Asisten Setda Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Mataram mengatakan  "Sapa ASN" dilaksanakan dalam rangka memberikan motivasi dan arahan kepada ASN untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Mataram. Salah satu penekan dalam pertemuan tersebut bahwasannya yang berkaitan dengan birokrasi politik yang terjadi dalam pilkada kemarin telah selesai. 

"Kita harus memiliki stamina yang lebih dalam membangun Kota Mataram dan bersama-sama dengan ASN se-Kota mataram untuk semaksimal mugkin  memenuhi harapan masyarakat Kota Mataram agar menjadi Kota yang nyaman, kota yang senantiasa layak untuk dihuni dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik," ujarnya

Lebih lanjut, Wali Kota memandang menjadi kepala daerah ditengah situasi pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang tidak mudah, namun harus tetap optimis dengan sumber daya yang  dimiliki.

"Kita juga dituntut untuk melaksanakan penanganan Covid-19, terutama untuk ASN agar memacu diri bekerja lebih kreatif dan inovatif untuk memajukan Kota Mataram sehingga perekonomian masyarakat lebih maju dan terus berakselerasi dengan baik.

Diakhir penyampaiannya Wali Kota berharap kepada semua ASN Lingkup Pemkot Mataram  tetap optimis menghadapi situasi saat pandem Covid-19, serta tidak menurunkan semangat kreatifitas, tidak melonggarkan kedisiplinan selama bertugas.

"Oleh karena itu, saya berharap untuk mencintai pekerjaan bapak dan ibu semua, ini amanah yang besar maka bekerjalah dengan baik," tutupnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Mataram Tgh. Mujiburrahman mengatakan untuk menjadi pemimpin yang baik akan ditentukan oleh kinerja seluruh ASN di birokrasi.

"Pemimpin yang baik harus didukung oleh pejabat yang baik," ungkapnya.

Lebih lanjut Wakil Wali Kota mengibaratkan Walikota dan Wakil Walikota sebagai nahkoda dan ASN Kota Mataram yang bekerja di Kapal tersebut, dengan satu visi dan semangat untuk menuju pulau harapan.

Oleh karena itu, sinergi semua ASN sangat dibutuhkan terutama dalam melaksanakan program-program yang sudah ditentukan.

Diakhir penyampaiannya Wakil Wali Kota Mataram berpesan agar ASN Kota Mataram senantiasa menyeimbangkan rutinitas bekerja dengan beribadah sesuai dengan keimanan dan keyakinan masing-masing.

"khusus ASN yang beragama muslim agar 10 menit menjelang adzan berkumandang agar bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat dan yang beragama non muslim agar menyesuaikan denga ibadahnya masing-masing," tutupnya.

Oleh: Adbravo

Minggu, 21 Maret 2021

Sat Binmas Polres Loteng Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba Dan Berikan Alat Olahraga

Sat Binmas Polres Loteng Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba Dan Berikan Alat Olahraga
Sat Binmas Polres Loteng Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba Dan Berikan Alat Olahraga.

BorneoTribun Lombok Tengah, NTB - Satuan Binmas Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, melakukan pembinaan dan penyuluhan masyarakat tentang bahaya narkoba dan serahkan bantuan alat olah raga kepada organisasi pemuda. 

Kasat Binmas Polres Lombok Tengah AKP Evi Nukemaya Damayanti melalui KBO Binmas IPDA Jalalludin mengatakan kegiatan penyuluhan merupakan tugas pokok Polri khususnya satuan fungsi Binmas untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. 

"Sebagai bentuk tanggung jawab, kegiatan ini rutin kita laksanakan," katanya. 

Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (20/3) yang diikuti sekitar 25 orang bersama kepala Desa beserta stafnya. 

Jalaluddin menambahkan, melalui kegiatan tersebut masyarakat diharapkan bisa berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dan menghindari penyalahgunaan narkoba maupun minuman beralkohol yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kejahatan. 

"Kami berharap, masyarakat turut aktif membantu pihak kepolisian untuk menjaga lingkungan dari aksi tindak pidana kejahatan," harapnya. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan himbauan kepada warga yang hadir tentang disiplin protokol kesehatan Covid-19, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

"Kepada warga, kita juga minta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat," pintanya.

Oleh: Adbravo

Polres Lombok Timur Jadikan Program Jum'at Berkah Sebagai Momen Vaksinasi Tokoh Agama

Polres Lombok Timur Jadikan Program Jum'at Berkah Sebagai Momen Vaksinasi Tokoh Agama.

BorneoTribun Lombok Timur, NTB – Berbagai cara dan strategi ditempuh dalam mensukseskan program vaksinasi nasional, tak terkecuali momen-momen adat, budaya, dan kearifan lokal lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Gumi Patuh Karya, Jumat (19/3/2021), Kapolres Lombok Timur bersama puluhan tuan guru (tokoh agama), melaksanakan vaksinasi khusus lansia sebagai rangkaian Program Jum’at Berkah.

Kapolres Lombok Timur AKBP Tunggul Sinatrio, S.I.K, M.H., saat acara Jum’at Berkah di Dusun Repok Katok Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak mengungkapkan, Jum'at Berkah kali ini dirangkai dengan vaksinasi bagi para tuan guru, sebagai ikhtiar untuk memutus rantai penularan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ).

“Sebagai berkah Jumat kali ini, kita rangkai acaranya dengan vaksinasi bagi almukarramun tuan guru, khususnya tuan guru yang tergolong lanjut usia atau lansia. Ini sebagai bentuk atau wujud kepedulian dan perhatian serta penghormatan kami kepada para tuan guru,” kata Kapolres Lombok Timur.

“Kami sayang kepada para tokoh agama, para tuan guru. Itulah mengapa para tuan guru menjadi prioritas utama untuk divaksin, agar beliau-beliau ini memiliki kekebalan dan antibody untuk menolak Virus Corona,” lanjut Kapolres.

Di hadapan para tuan guru dan masyarakat, AKBP Tunggul menjelaskan bahwa pelaksanaan program vaksinasi sebagai bagian dari Program Kampung Sehat 2 NTB, berbeda dengan program-program vaksinasi sebelumnya.

"Untuk registrasi sasaran tidak perlu menunggu SMS. Silahkan saja datang ke fasilitas Yankes (Pelayanan Kesehatan, red), nanti sesuai dengan tahapan-tahapan tentunya, tinggal bawa KTP, sebutkan NIK (Nomor Induk Kependudukan, red), maka sudah bisa melakukan registrasi,” tuturnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang diproduksi Biofarma, telah melalui uji klinis dan dinyatakan aman untuk disuntikkan pada manusia. Dimana orang yang telah disuntik dengan Vaksin Sinovac, telah terbukti tidak menunjukkan gejala atau efek samping yang tidak baik.

“Alhamdulillah, saya juga sudah disuntik dengan Vaksin Sinovac dan sekarang saya masih tegar berdiri di depan Bapak/Ibu semua. Ini juga sebagai bukti bahwa Vaksin Sinovac aman. Jadi, jangan cepat percaya dengan berita atau informasi yang tidak bertanggungjawab alias hoaks tentang Vaksin Sinovac,” tegasnya.

“Tapi ingat, walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan dengan menerapkan 5M harus tetap dipatuhi,” tandas Kapolres.

Oleh: Adbravo

Menjaga Keseimbangan Lingkungan, Salah Satu RSUP di NTB terapkan Biopori

Menjaga Keseimbangan Lingkungan, Salah Satu RSUP di NTB terapkan Biopori
Menjaga Keseimbangan Lingkungan, Salah Satu RSUP di NTB terapkan Biopori.

BorneoTribun Mataram, NTB - Launching Implementasi Biopori di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung pada Sabtu (20/03/2021).

Plt Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB beserta Jajaran PJU dan staf RSUP hadir dalam acara ini begitu pula dengan Kadis LHK Provinsi NTB, Kadis LH Kota Mataram, serta asisten Satu Bidang Pemerintahan Provinsi NTB.

Nama Biopori sudah tak asing lagi di telinga kita. Fungsi Biopori adalah sebagai penyerapan air ke tanah sekaligus dapat membuat kompos alami. Biopori merupakan metode alternatif untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah, selain sumur resapan.

dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp. A. MPH. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB mengatakan, episode pertama Biopori di lahan lingkungan RSUP ini adalah untuk mengurangi genangan air dan sekaligus untuk serapan air.

“Aktifitas Biopori ini mengedukasi masyarakat terutama di lingkungan RSUP dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” terangnya.

Tak ketinggalan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram M. Nazaruddin Fikri yang hadir dalam acara ini menyampaikan, “Kita di Kota Mataram ini menggerakkan kembali Biopori atau sumur resapan. Terkait Biopori yang ada di RSUP sekarang ini bisa menjadi contoh untuk OPD lain dalam menjaga lingkungan.”

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Madani Mukarom saat jumpa wartawan di RSUP menerangkan, Biopori adalah bentuk kegiatan dalam mengurangi banyaknya volume sampah yang ada di NTB.

“Program ini sebagian dari mendukung program unggulan Provinsi NTB tentang Zerowaste. Tugas provinsi adalah membangun sistem dan membuat Iptek.

Sehingga sampah di NTB Khususnya di Kota Mataram bisa di minimalisir. Biopori ini juga sebagian dari program nol sampah,” Terang Kadis.

Sesuatu yang menjanjikan dari program Biopori bahwa sampah rumah tangga yang mudah diurai atau sampah non plastik. Melalui Biopori ini setelah tiga bulan di tanah akan menjadi kompos atau pupuk organik. Sehingga bisa di ambil dan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. 

“Jika Biopori ini di buat di lingkungan rumah-rumah warga maka dapat mengurangi volume sampah di masyarakat,” Tambah Kadis.

Melihat fungsi Biopori yang kaya manfaat dalam menjaga lingkungan hendaknya masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Barat melaksanakan secara masif tentang Biopori ini.

Di sisi lain Asisten satu bidang pemerintahan Provinsi NTB Dra Baiq Eva Nurcahyaningsih MSI sebagai Ketua pengawas Dewan Rumah Sakit mengatakan, kehadirannya disini sebagai Dewan Pengawas untuk itu dirinya mewakili Pemerintah Provinsi memberikan dukungan atas terselenggaranya program Biopori di RSUP ini.

“Apalagi program ini merupakan bagian dari program unggulan provinsi NTB yaitu program NTB Hijau dan Zero waste,” Ungkapnya.

Manfaat dari Biopori secara ekologi dan lingkungan adalah memperluas bidang penyerapan air, sebagai penanganan limbah organik dan meningkatkan kesehatan tanah. Selain itu Biopori juga bermanfaat secara arsitektur Lanskap dan telah digunakan sebagai pelengkap pertamanan di berbagai rumah mewah dan rumah minimalis yang menerapkan konsep rumah hijau. Untuk itu mari kita semua “Cintai Lingkungan Kita dengan Biopori.”

Oleh: Adbravo

Sukseskan Program Vaksinasi Pelaku Wisata, Polres Lombok Barat Polda NTB Lakukan pendampingan dan Pemantauan

Sukseskan Program Vaksinasi Pelaku Wisata, Polres Lombok Barat Polda NTB Lakukan pendampingan dan Pemantauan.

BorneoTribun Lombok Barat, NTB - Polres Lombok Barat, Polda NTB memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam upaya membangkitkan kembali gairah sector pariwisata di Lombok Barat, Sabtu (20/3/2021).

Dukungan ini disampaikan oleh Kapolres Lombok Barat Polda NTB, AKBP Bagus S. Wibowo, SIK dalam melakukan pendampingan dan pemantauan kegiatan Vaksinasi terhadap Para Pelaku Wisata di Senggigi.

“Dukungan itu sudah diperlihatkan, dimana sampai saat ini kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Kabupaten Lombok Barat, yang dikemas melalui Lomba Kampung Sehat jilid II, sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya Program PPKM Skala Mikro yang dikemas dalam Lomba Kampung Sehat Jilid II ini, berjalan sesuai dengan rencana, program, dan tahapan-tahapan yang telah disiapkan.

“Salah satunya adalah kegiatan vaksinasi, melakukan pemantauan dan pendampingan dalam kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok wisata yang ada di Senggigi, memastikan kelancaran kegiatan vaksinasi ini, ” ucapnya.

Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan Lombok Barat, untuk target vaksinasi untuk minggu ini, sebanyak 2000 pelaku wisata di Lombok Barat ini.

“Alhamdullilah, Kegiatan vaksinasi dari tahapan dosis pertama, hingga saat ini yang telah memasuki dosis kedua berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang direncanakan,” pungkasnya.

Diharapkan, target ini segera bisa tercapai, sehingga membuktikan bahwa Kabupaten Lombok Barat siap menyambut kegiatan wisata dimasa pandemi ini. 

Selain itu, Kapolres menekankan bahwa Jajaran Polres Lombok Barat Polda NTB, secara konsisten melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan Masyarakat, agar protokol covid-19 tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Sesuai dengan Program Pemerintah, melakukan pembatasan Masyarakat di Wilayah tertentu yang ada di Lombok Barat, terutama di Wilayah yang dinilai yang masih banyak terjadinya penyebaran atau terpapar covid-19.

“Sehingga untuk meminimalisir terhadap Masyarakat yang terpapar ini, untuk bisa diberikan perhatian khusus dalam upaya penyembuhan mereka,” tandasnya.

Mendapat dukungan penuh dari Kepolisian, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Saepul Ahkam mengatakan target vaksinasi terhadap 1000 pelaku wisata akan dikebut.
“Saat ini dikonsentrasikan dulu kepada pelaku wisata yang paling berisiko bersentuhan dan terpapar covid-19, diantaranya Hotel, Restauran dan tranportasi,” ungkapnya.

Menurutnya Langkah ini diambil kerena Lombok Barat merupakan salah satu penunjang Pariwisata di NTB, sehingga Lombok Barat bisa memberikan nilai tambah Nasional.

“Informasinya Bali akan dibuka kembali, sehingga kesiapan Lombok Barat juga perlu diperhatikan, bukan hanya terkait protocol Kesehatan, namun vaksinasi ini menujukkan kepada Masyarakat tentang kesiapan kita,” pungkasnya.

Oleh: Adbravo

Jumat, 19 Maret 2021

TP-PKK Kota Mataram Terima Vaksin Covid-19

TP-PKK Kota Mataram Terima Covid-19.

BorneoTribun Mataram, NTB - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Mataram melakukan Vaksinisasi Covid-19 di Aula Pendopo Walikota Mataram, Jumat (19/03/2021). Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I TP PKK Kota Mataram Hj. Wardiah Mujiburrahman, Wakil Ketua II TP PKK Kota Mataram  Baiq Herlina Udayani Effendy Eko Saswito.

Dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri  Mohan Roliskana  memastikan bahwa vaksin yang digunakan pemerintah sudah aman dan halal, karena keamanan vaksin sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang pelaksanaannya dipertegas melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

 "Vaksin ini sah dan halal," terangnya.

Lebih lanjut, Hj. Kinnastri menjelaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir dan takut selama proses vaksin. Karena petugas memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang divaksin dengan prosedur vaksin yang telah ditetapkan, mulai dari pengecekan tensi darah, pendataan riwayat penyakit dan memastikan penggunan obat-obatan yang dikonsumsi saat divaksin.

Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri Mohan Roliskana juga menekankan bahwa kegiatan vaksin sebagai langkah yang tepat untuk menjaga diri dan keluarga dari Covid-19. “vaksin merupakan ikhtiar kita untuk saling menjaga dalam menghadapi virus Covid-19,” ungkapnya.

Dengan upaya vaksin yang dilakukan, Hj. Kinnastri berharap seluruh lapisan pengurus TP PKK Kota Mataram terus mengampanyekan keamaman vaksin secara masif, sekaligus berperan aktif sebagai kader yang bisa mengajak masyarakat.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Mataram H. Carnoto, S.KM, MPK mengatakan TP PKK Kota Mataram bisa mengedukasi kepada masyarakat dan tidak mendeskriminasi pasien yang terpapar Covid-19.

Lebih lanjut Carnoto menjelaskan melalui vaksin TP PKK bisa menjadi contoh kepada masyarakat bahwa vaksin yang dilakukan halal dan aman.

"Mudah-mudahan dengan vaksinasi di Kota Mataram kita bisa mencapai target 295.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat bisa divaksin," ujarnya.

Carnoto juga berharap melalui vaksin ini, ikhtiar pemerintah dalam mencegah peyebaran Covid-19 bisa maksimal dan masyarakat bisa hidup normal kembali.

Oleh: Adbravo

Kamis, 18 Maret 2021

Cek Kartu Prakerja dan BSU, Komisi IX DPR RI Serap Aspirasi NTB

Cek Kartu Prakerja dan BSU, Komisi IX DPR RI Serap Aspirasi NTB
Cek Kartu Prakerja dan BSU, Komisi IX DPR RI Serap Aspirasi NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB - Dalam rangka monitoring dan evaluasi program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu prakerja, Kamis (18/3/2021) Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja  spesifik untuk mendengar langsung permasalahan dan hambatan dari program yang digulirkan pemerintah pusat tersebut di Provinsi NTB.

Ansory Siregar, selaku Ketua Tim kunjungan kerja ini mengungkapkan, bahwa terdapat 3 provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam kunjungan kerja ini, yaitu Jawa Barat, Bengkulu dan NTB. Secara spesifik ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan  ekonomi akibat Covid-19.

"Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB," kata Wakil ketua Komisi IX DPR RI ini.

Ia menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah, kemudian ditambah lagi sebesar 10 Triliun Rupiah, sehingga menjadi 20 Triliun Rupiah. Sedangkan untuk BSU sebesar 30 Triliun Rupiah.

"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya ditengah wabah Covid-19" terangnya.

Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia melanjutkan, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain. Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kemententerian tenaga kerja memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.

"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegas Ansory.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang menerima kunjungan ini di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, menyampaikan kondisi Pekerja Migran Indonesia  (PMI) di NTB. Akibat pandemi selama setahun belakangan ini, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.

Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Mengenai kartu prakerja dan BSU ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses secara online. Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

"Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada pemerintah," harap Sekda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih, menyampaikan, tentang kesulitan pendataan secara online. Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT," ungkapnya.

Kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Oleh: Adbravo

Jelang Putusan MK, Polres Sumbawa Siagakan Ratusan Personel Gabungan

Jelang Putusan MK, Polres Sumbawa Siagakan Ratusan Personel Gabungan.

BorneoTribun Sumbawa, NTB - Kepolisian Resor Sumbawa Polda NTB melaksanakan apel kesiapan menjelang putusan sidang sengketa Pilkada Sumbawa Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi, di lapangan apel Mapolres Sumbawa, Kamis (18/03/21) pagi.

Apel siaga diikuti oleh personel gabungan dari Personel Polres Sumbawa dan Personel Brimob Kompi 1 Yon B Pelopor Sumbawa.

Kapolres Sumbawa Polda NTB AKBP Widy Saputra S.IK, MH., melalui Kasubbag Humas Polres Sumbawa Akp Sumardi S.Sos. mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah menyiagakan sebanyak 178 personel yang ditempatkan dibeberapa titik.

"Personel yang telah tersprin kami bagi menjadi 4 titik pengamanan, dan sisanya stand by di Mako" ujar Kasubbag Humas.

Beberapa lokasi yang menjadi titik pengamanan diantaranya Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Kantor Bawaslu Sumbawa, Kantor Gudang Logistik Kabupaten Sumbawa dan juga pengamanan di Hotel Grand Sumbawa yang menjadi lokasi nonton bareng putusan hasil sidang.

Sambungnya, selain personel yang telah tersprin tersebut, Polres Sumbawa melalui Polsek Jajaran juga melaksanakan patroli dan memberikan himbauan diwilayah masing-masing untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan.

"Kami juga melakukan patroli dan himbauan khususnya kepada para pendukung pasangan calon agar tetap menjaga kondusifitas wilayah dan tidak terpancing oleh berita hoax" terang Kasubbag Humas.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk tetap menjaga kondusifitas kamtibmas baik sebelum dan sesudah putusan sidang oleh Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Oleh: Adbravo

Antisipasi Penyalahgunaan, Senpi Personil Polres Loteng Diperiksa

Antisipasi Penyalahgunaan, Senpi Personil Polres Loteng Diperiksa
Antisipasi Penyalahgunaan, Senpi Personil Polres Loteng Diperiksa.

BorneoTribun Lombok Tengah, NTB - Tak ingin kecolongan penyalahgunaan senjata api (senpi) oleh anggotanya, Polres Lombok Tengah Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa pemegang senpi. Secara bergantian senpi para personel diperiksa unit propam di halaman apel mapolres Loteng, Kamis (18/3) usai apel pagi.

"Ini merupakan kegiatan berkala untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan senpi terhadap anggota," kata Waka Polres Loteng, Kompol I Ketut Tamiana saat pimpin pengecekan tersebut. 

Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi kelengkapan surat izin pinjam pakai senpi bagi personel Polri, kelengkapan amunisi serta kelayakan dan kebersihan senpi pun juga tak luput dari pemeriksaan.

"Kita periksa kebersihan dan kelayakan senjata api serta kelengkapan surat izin pinjam pakainya," jelasnya. 

Tamiana menambahkan, dengan pemeriksaan berkala ini, pihaknya berharap anggota polri di Polres Lombok Tengah bisa lebih bertanggung jawab. Baik itu keamanan serta penyimpanannya. Dan tak kalah penting pelanggaran penyalahgunaan senpi bisa dihindari.

"Untuk kali ini dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran oleh personel cuma ada satu yang kita cabut karena surat izin pinjamnya sudah mati," pungkasnya.

Oleh: Adbravo

Sukseskan Kampung Sehat II, Tim Ops Yustisi Lotara Tindak Tegas Pelanggar Prokes

Sukseskan Kampung Sehat II, Tim Ops Yustisi Lotara Tindak Tegas Pelanggar Prokes.

BorneoTribun Lombok Utara, NTB  - Kepolisian Resor ( Polres ) Lombok Utara ( Lotara ) Polda Nusa Tenggara Barat bersama koramil dan Pemda Lombok Utara kembali melaksanakan giat operasi yustisi dalam rangka Penegakan Hukum Perda No 7 Tahun 2020 Serta Perbup Lombok Utara no 15 tahun 2020 tentang penerapan pendisiplinan masyarakat  terhadap kepatuhan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Lombok Utara, Kamis ( 18/03/2021 )

Dalam Ops Yustisi yang melibatkan gabungan petugas sebanyak 36 dari unsur Kepolisian, TNI, BPBD, Bapenda, Dinkes, Dishub dan sat Pol PP kali ini Sebanyak 6 orang terjaring dalam Razia Protokol kesehatan di depan RSUD KLU desa Tanjung  kecamatan tanjun KLU. 2 orang di denda administrasi dan 4 diantaranya di berikan sanksi sosial.

Kepala Kepolisian Resor ( Kapolres ) Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH melalui PAUR Humas Polres Lotara BRIPKA Wiswakarma menyampaikan Ops Yustisi di fokuskan pada Masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum dan keramaian serta pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara roda dua dan roda empat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“ Kami tidak ingin Kasus Covid menjadi bertambah di Lombok utara, Hal ini kami gencarkan agar masyarakat benar benar Peduli dan mematuhi Protokol kesehatan. Terlebih program Kampung Sehat 2 NTB yang di inisiasi Kapolda NTB kami optimalkan untuk memberikan edukasi ke masyarakat tujuan dari program ini sangat efektip dalam menekan kasus Covid 19 di NTB pungkasnya. Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas di harapkan masyarakat lebih mematuhi penerapan protokol kesehatan agar penyebaran Virus Corona yang masih saat ini ada bisa kita tekan bersama di Wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Oleh: Adbravo

Wali Kota Mataram Kukuhkan Pengurus TP PKK dan LK2S Kota Mataram

Wali Kota Mataram Kukuhkan Pengurus TP PKK dan LK2S Kota Mataram
Wali Kota Mataram Kukuhkan Pengurus TP PKK dan LK2S Kota Mataram

BorneoTribun Mataram, NTB - Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) bertempat di Aula Pendopo Wali Kota Mataram. 

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana dalam sambutannya mengatakan akan mengakomodir program-program PKK sesuai dengan visi Kota Mataram yang baru, yaitu "HARUM"


"Harmoni itu artinya Kita hidup berdampingan besama-sama, aman kotanya, ramah penduduknya, unggul dalam berdaya saing, dan mandiri" ujar Wali Kota. 

Lebih lanjut Wali kota mengatakan PKK dengan kekuatan yang ada sekarang harus tetap semangat ditengah pandemi covid-19 untuk bisa bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Di akhir sambutannya Wali Kota berharap semoga TP PKK Kota Mataram dapat memberikan kemanfaatan untuk Masyarakat Kota Mataram.

"Kita ingin semuanya kongkrit, kerja bapak ibu semua bisa terukur dan bisa terukir di hati masyarakat" tutupnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kota Mataram Hj.Kinnastri Mohan Roliskana dalam sambutannya mengatakan PKK merupakan partner yang selalu bekerja bersinergi dengan program-program Pemerintah Kota Mataram. 

Dijelaskannya selama ini gerak TP PKK Kota Mataram sangat terbatasi karena kebijakan anggaran yang terbatas kepada TP PKK Kota Mataram. 

Oleh karena itu, selama periode 5 tahun terakhir ini sangat banyak prestasi yang terlewatkan oleh TP PKK karena keterbatasan anggaran. 

"Bukan karena pengurus yang lama tidak bekerja dan tidak bergerak, akan tetapi kebijakan anggaran yang terbatas dan ketidak berpihakan anggaran terhadap PKK Kota Mataram" terangnya. 

Lebih lanjut Kinnastri mengatakan salah satu indikator penilaian di dalam setiap kinerja program TP PKK Kota Mataram adalah tercantumnya anggaran TP PKK dalam DPA.

"Oleh karena itu besar harapan kami agar lebih di perhatikan oleh Pemerintah, jika kebijakan anggaran diterapkan secara konsisten ke TP PKK saya yakin semua program Pemerintah yang ada di Kota Mataran bisa bersama-sama kita laksanakan dengan baik" sambungnya.

Di akhir sambutannya Kinnastri mengatakan salah satu program TP PKK akan bersinergi dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) untuk membantu mensejahterakan masyarakat dengan mensosialisasikan yayasan peduli umat, yaitu yayasan yang berdiri dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat.

"Dalam yayasan tersebut kita menumbuhkan semangat gotong royong untuk membantu sesama dengan di koordinir dengan baik oleh lingkungan masing-masing, target kami diseluruh kelurahan memiliki yayasan peduli umat" tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut  Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman, Ketua DPRD Kota Mataram H.Didi Sumardi, beserta Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H. Effendy Eko Saswito, beserta jajaran Asisten Setda Kota Mataram, Ketua TP PKK Provinsi NTB yang diwakili Ketua II Tim Penggerak PKK Provinsi, Ketua TP PKK Kota Mataram Hj.  Kinnastri Mohan Roliskana, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat se-Kota Mataram.

Oleh: Adbravo

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno