Berita Borneotribun.com: Pelantikan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pelantikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pelantikan. Tampilkan semua postingan

Senin, 06 Desember 2021

Bupati Bengkayang Lantik Enam Pejabat Eselon II, Berikut Daftar Nama-namanya?

Bupati Bengkayang Lantik Enam Pejabat Eselon II, Berikut Daftar Nama-namanya?
Bupati Bengkayang Lantik Enam Pejabat Eselon II. 
BorneoTribun Bengkayang, Kalbar - Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis resmi melantik dan mengambil Sumpah Enam orang Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama (JTP) Ruang Lingkup Pemkab Bengkayang. Upacara pelantikan dilaksanakan di Aula lantai V Kantor Bupati Bengkayang, Senen (6/12/2021) Pukul 09:00 WIB. 

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis juga menjelaskan, bahwa giat pelantikan tersebut mengacu pada Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan surat nomor : B-3047/KASN/09/2021 tentang rekomendasi rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Bengkayang tahun anggaran 2021.

Bupati Bengkayang Lantik Enam Pejabat Eselon II. 

Keenam Pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati tersebut di Antaranya:

1. Paulus,SH,.M.Kn menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bengkayang.
2. Rosalina Nungkat,S.K.M,.M.K.N Kepala Dinas Kesehatan Keluarga Berencana, Kabupaten Bengkayang.
3. DR.Yulianus,S.Hut,.M.Si Kepala Dinas Pangan,Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
4. Yustianus,SE.MM Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Kabupaten Bengkayang.
5. Heru Pujiono,S.K.M,.M.K.N Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
6. Dody Waluyo,S.STP,.M.Si.Kepala Asisten 2 Sekda Kabupaten Bengkayang.


Selanjutnya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis juga percaya bahwa pejabat yang dilantik saat ini dimana untuk kedepan agar mampu membawa Kabupaten Bengkayang ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, teruntuk pejabat yang memimpin OPD pelayanan publik untuk meningkatkan sistem dan pola pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis juga meminta agar pejabat pembina bisa memberikan saran dan laporan yang baik sesuai dengan realita di lapangan. Ia minta dengan tegas agar tidak ada laporan hanya "asal bapak senang (ABS)". Pasalnya, hal tersebut akan berdampak buruk nantinya kemajuan dan roda pemerintah.

"Artinya jangan lapor yang baik-baik saja ke Bupati, yang jelek-jelek juga kalau memberikan kritikan,"Tutupnya

Penulis : Rinto Andreas

Senin, 04 Oktober 2021

Yodi: Penetapan Sekda Definitif Disetujui Kemendagri

politisi Partai Gerindra, Yodi Setiawan
Politisi Partai Gerindra, Yodi Setiawan

BorneoTribun Sekadau, Kalbar -- Baru-baru ini ada muncul upaya-upaya untuk menghambat terciptanya pemerintahan yang kondusif dan sejuk di Kabupaten Sekadau.

Dan adanya terindikasi upaya untuk membuat situasi kurang kondusif di Kabupaten Sekadau, sehingga politisi Partai Gerindra, Yodi Setiawan angkat bicara.

Salah satunya yaitu upaya aksi damai yang direncanakan pada Jumat (1/10) untuk memprotes penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Sekadau. 

Namun, rencana aksi tersebut sepertinya batal karena hujan deras turun hampir sehari penuh.

Selebihnya, kata Yodi, penetapan Sekda definitif itu sudah melalui persetujuan dari Kemendagri, dan sudah melewati berbagai tahapan. 

"Bupati memiliki hak istimewa (preogratif) untuk memilih satu dari tiga besar peserta seleksi ranking teratas,” ungkap Yodi. 

Yodi menambahkan, dalam memilih kandidat terbaik pun, Bupati dan Wakil Bupati memiliki berbagai pertimbangan.

“Sekda merupakan tangan kanan Bupati dan Wakil Bupati di pemerintahan. Dia harus memiliki integritas, kapabilitas, dan mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan serta tidak terkontaminasi kepentingan lain diluar urusan kepemerintahan,” tutur Yodi.

Upaya menghambat pengukuhan Sekda, lanjut Ketua Komisi 2 DPRD Sekadau, merupakan bentuk sikap ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.

“Ini merupakan sinyal bahwa selalu ada upaya mencari celah untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Kita harus berpikir bagaimana caranya bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Sekadau agar lebih baik, sesuai visi misi pemerintah daerah,” ucap Yodi.

Ia meminta, semua pihak mendukung jalannya roda pemerintahan. “Menyampaikan pendapat sah-sah saja. Namun jangan sampai menghambat pembangunan. Kita harus memberi contoh yang baik. Jangan mengatasnamakan masyarakat untuk memuaskan ego politik,” tegas Yodi.

Ia juga berpesan agar semua pihak menahan diri, tidak memperkeruh suasana.

“Kepada kalangan pro pemerintahan agar menahan diri, jangan mudah mengambil tindakan yang tidak perlu,” pungkas Yodi.

(Yk/An) 

Kamis, 01 Juli 2021

193 Personel Polri Dan PNS Polda Kalbar Naik Pangkat Periode 1 Juli 2021

193 Personel Polri Dan PNS Polda Kalbar Naik Pangkat Periode 1 Juli 2021
193 Personel Polri Dan PNS Polda Kalbar Naik Pangkat Periode 1 Juli 2021.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK, KALBAR – Polda Kalimantan Barat menggelar prosesi kenaikan pangkat bagi 193 Personel Polri Dan PNS Polda Kalbar Naik Pangkat Periode 1 Juli 2021.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, bertempat di Hanggar Heli Polda Kalbar, Kamis (1/7).

Foto: 193 Personel Polri Dan PNS Polda Kalbar Naik Pangkat Periode 1 Juli 2021.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto mengatakan, Kenaikan pangkat personel Polri dan PNS Polda Kalbar periode 1 Juli 2021 kali ini, seluruhnya berjumlah 193 personel.

“Terdiri dari Perwira Menengah 3 personel, Perwira Pertama 4 personel, Bintara 151 personel dan Tamtama 16 personel, serta kenaikan pangkat PNS Polri Jajaran Polda Kalbar periode 1 Juli 2021 berjumlah 19 personel,” ungkap Sigid.

Ia menyampaikan, kenaikan pangkat merupakan manifesti kepercayaan dan reward dari pimpinan Polri, atas pengabdian dan dedikasi saudara dalam pelaksanaan tugas, pencapaian yang di raih hari ini bukanlah sebuah proses yang mudah tetapi merupakan proses yang amat panjang dan penuh pengorbanan.

Jenderal bintang dua tersebut berharap kedepan Polri khususnya anggota Polda Kalbar, semakin menjadi Polisi Presisi. Konsep Polisi Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, merupakan rancang bangun sebuah sistem untuk mewujudkan Polri yang transformatif, reformis dan semakin dicintai rakyat.

Foto: 193 Personel Polri Dan PNS Polda Kalbar Naik Pangkat Periode 1 Juli 2021.

Selanjutnya, Sigid menambahkan ditengah situasi pandemi Covid-19, anggota Polri harus bekerja ekstra untuk selalu mendisiplinkan masyarakat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dan harus membantu mengendalikan pandemi Covid-19, tetapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan.

“Kepada personel yang dianugerahi kenaikan pangkat pengabdian, saya berharap saudara dapat terus hadir menjadi suri tauladan dan motivator bagi seluruh personel Polda Kalbar,” jelasnya.

Ditengah situasi Pandemi Covid-19, pelaksanaan upacara tetap menerapkan physical distancing dan protokol Kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Oleh: Jn/Humas Polda Kalbar
Editor: Yakop

Rabu, 30 Juni 2021

Bupati Paolus Hadi Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkungan Pemkab Sanggau

Bupati Paolus Hadi Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkungan Pemkab Sanggau
Bupati Paolus Hadi Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkungan Pemkab Sanggau.

BORNEOTRIBUN SANGGAU, KALBAR - Kepada para pejabat dan pengawas yang dilantik agar senantiasa meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan terus berinovasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sanggau, Paolus Hadi saat pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau, Rabu (30/6/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Paolus Hadi mengatakan, penyetaraan jabatan administrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai konsekuensi yuridis dari perubahan jabatan yang akan terjadi maka perlu dilaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di perangkat daerah dalam rangka mutasi dan promosi maupun mengisi jabatan yang lowong demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

 Reporter: Libertus

Senin, 28 Juni 2021

Sekda Kalbar Lantik 329 Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemprov Kalbar

Sekda Kalbar Lantik 329 Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemprov Kalbar
Foto: Sekda Kalbar Lantik 329 Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemprov Kalbar.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Setelah melantik Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Kembali Seketaris Daerah A.L. Leysandri S.H., melantik 329 orang Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (28/6/2021) Pagi.

"Pada pelantikan ini, saya harap para Pejabat Pengawas harus memahami administrasi pemerintahan terkait dengan tata naskah dinas, sehingga ini bisa menguatkan dari aspek hukum dalam pemerintahan," ujar Seketaris Daerah A.L. Leysandri S.H.

Foto: Sekda Kalbar Lantik 329 Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemprov Kalbar.

Dirinya pun berharap kepada Pejabat Pengawas bisa melakukan kinerja secara profesional dan memahami serta mengetahui tugas pokok yang diberikan.

Foto: Sekda Kalbar Lantik 329 Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemprov Kalbar.

Tugas dan tanggung jawab para pejabat adalah memahami tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing pejabat serta profesionalitas. 

Foto: Sekda Kalbar Lantik 329 Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemprov Kalbar.

"Bantulah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan visi-misi, karena masyarakat Kalbar bisa tercapai kesejahteraannya dan pembangunan, salah satunya peran fungsi aparatur yang duduk dalam jabatan-jabatannya," ungkapnya.

"Tingkatkan inovasi guna mewujudkan kalbar yang maju dan inovatif," tutupnya.

Oleh: Adpim Kalbar
Editor: Yakop

Minggu, 20 Juni 2021

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Periode 2021-2026, Gubernur Sutarmidji Minta Fukus Tangani COVID-19

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Periode 2021-2026, Gubernur Sutarmidji Minta Fukus Tangani COVID-19
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Periode 2021-2026.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK
- Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, SH, M.Hum melantik dan mengambil sumpah/Janji Jabatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sekadau Terpilih Periode 2021-2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (26/4/2020).

Aron, S.H. dan Subandrio, S.H., M.H., terpilih sebagai Bupati Sekadau, usai mendapatkan perolehan suara tertinggi di atas petahana pasangan Rupinus dan Aloysius. Kemenangan pasangan Aron-Subandrio Sempat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilkada 2020 kemarin.

Namun dari hasil putusan MK dilakukan penghitungan ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hilir. Dari penghitungan ulang, terpilihlah Aron dan Subandrio yang unggul atas lawannya Rupinus dan Aloysius. 

Pelantikan ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan Pasangan Aron S.H., dan Subandrio S.H., M.H., meraih suara sebanyak 57.948 suara unggul dari pasangan petahana yaitu Rupinus S.H., M.Si., dan Aloysius S.H., M.Si., dengan meraih suara sebanyak 56.428 suara.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., meminta kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau untuk fokus tangani covid-19 di Kabupaten Sekadau, di mana Sekadau saat ini juga mengalami peningkatan sehingga perlu ketegasan Bupati kepada jajarannya untuk mencegah dan mengantisipasi laju penyebaran Covid-19.

"Bupati boleh perintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan testing, tracking, dan treatment untuk memastikan penanganan Covid-19 baik. Jika kepala dinasnya tidak bisa mengatasi, Bupati punya hak untuk menggantinya," pinta H Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat memberikan beberapa catatan untuk Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, usai pengucapan sumpah dan janji jabatan.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini juga menambahkan, jika Pemkab Sekadau tidak melakukan praktik Tracing, Testing, Treatment (3T) tersebut, Pemprov Kalbar tidak akan melakukan bagi hasil kepada Kabupaten yang tidak mau melakukan 3T dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Kita tidak akan lakukan bagi hasil dari Provinsi kepada Kabupaten bila Pemerintah Kabupaten tidak melakukan tracking terhadap pasien positif. Biarkan saja dia bekalot dan kalau perlu akhir tahun dibagikan," tegasnya.

Tidak hanya menyoroti penanganan Covid-19, Gubernur Kalbar juga menyoroti terkait transparansi anggaran, sehingga laporan keuangan dan transaksi dilakukan secara nontunai. 

"Memanfaatkan kemajuan teknologi dan meminimalisir penyimpangan terkait penggunaan anggaran," ujarnya. 

Selain transparansi anggaran, dia juga meminta untuk pengangkatan Eselon II dan mutasi jabatan dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi di bidangnya.

Orang Nomor satu Pemprov Kalbar juga mengimbau kepada pasangan Aron dan Subandrio bisa kompak dan solid, agar pembangunan di Sekadau dapat berjalan dengan baik. Dengan harmonisnya Bupati dan Wakil Bupati, akan menjadikan kerja Bupati dan Wakil Bupati bisa menjadi lebih baik dan optimal.

"Bapak Aron dan Subadrio ini kan kelihatannya merupakan pasangan yang cocok, sehingga saya yakin mereka berdua bisa bersama- sama membangun Kabupaten Sekadau bisa maju dan lebih baik lagi," imbuhnya.(*)

Sabtu, 19 Juni 2021

Gubernur Kalbar Lantik Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih Aron-Subandrio

Gubernur Kalbar Lantik Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih Aron-Subandrio
Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih Aron-Subandrio pada pilkada 2020.

BorneoTribun Sekadau, Kalbar -- Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terpilih Aron-Subandrio pada pilkada Sekadau tahun 2020, di Balai Petitih Kantor Gubernur, Sabtu (19/6/3021) pukul 16.00 WIB.

"Saya Gubernur Kalbar atas nama Presiden melantik saudara Aron SH dan Subandrio SH.MH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau," ucap Gubernur.

Midji menyampaikan beberapa pesan kepada Aron-Subandrio.

"Konsolidasi. Segera tetapkan Sekda definitif karena akan bahas APBD 2022.  Saya berharap saudara berdua dapat mengatasi Covid di Kabupaten Sekadau," pesan Gubernur.

Pelantikan berlangsung singkat dan terbatas dengan protokol kesehatan ketat.(*)

Editor: Yakop

Senin, 07 Juni 2021

Wabup Farhan Lantik Pejabat Perpanjangan Jabatan Tinggi Pratama

Wabup Farhan Lantik Pejabat Perpanjangan Jabatan Tinggi Pratama
Wabup Farhan Lantik Pejabat Perpanjangan Jabatan Tinggi Pratama.

BorneoTribun Ketapang - Bupati Ketapang, melalui wakil Bupati  H. Farhan, SE.,M.Si melantik pejabat perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Senin (07/06/2021) bertempat diruang rapat utama kantor Bupati Ketapang.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang kembali dilantik menduduki jabatannya. 

Dikatakan beliau bahwa jabatan adalah sebuah amanah dan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebab akan dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat terlebih oleh Tuhan YME kelak.  

"Jabatan yang saudara emban ini merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya.  Jabatan ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat semata, akan tetapi dipertanggungjawabkan juga kepada tuhan yang maha esa. " Ucap beliau saat menyampaikan sambutan Bupati Ketapang.

Lebih lanjut dikatakan beliau bahwa jabatan yang diberikan ini harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan serta prestasi dalam bekerja.

"Untuk itu dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ketapang." ujar beliau.

Dikatakan oleh beliau lagi bahwa  pelantikan perpanjangan jabatan pimpinan tinggi ini sama halnya dengan pelantikan perpanjangan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan telah melalui proses sesuai ketentuan sebagaimana telah disebutkan tadi.

"Artinya, saudara dilantik telah melalui proses evaluasi kinerja, kompetensi dan kebutuhan pemerintah kabupaten ketapang serta telah mendapat rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara dan izin mendagri". Ujar beliau.

Selanjutnya beliau meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar memahami isi dari peraturan pemerintah tentang disiplin PNS yang di sampaikan tadi.

"Hal ini perlu saya ingatkan karena masih banyak ditemukan PNS melanggar ketentuan yang ada" tegas beliau.

Selanjutnya beliau berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana fungsi dan peran ASN.

"Hal ini dapat saudara lakukan diantaranya dengan senantiasa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, menjaga kerukunan antar umat beragama, selalu menjalin komunikasi, kebersamaan, kekompakan, dan toleransi." harap beliau.

"Saya yakin bahwa saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai bekal pengalaman saudara selama ini, dan semoga tuhan membimbing dan melindungi kita dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara." Pungkasnya. 

Adapun pejabat yang dilantik perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu Drs.Yulianus, M.A.P., jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.

Reporter: Jok
Editor: Yakop

Rabu, 26 Mei 2021

Presiden Jokowi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

Presiden Jokowi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB
Ganip Warsito saat melakukan sumpah jabatan sebagai Kepala BNPB, Selasa (25/05/2021), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Usai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (25/05/2021) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Mei 2021.


Berdasarkan Keppres tersebut, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito diangkat menjadi Kepala BNPB, menggantikan Doni Monardo yang akan memasuki masa pensiun dari dinas TNI pada 1 Juni 2021 mendatang.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, lalu dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Kepala Negara mendiktekan sumpah jabatannya.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(FID/AIT/UN)

Selasa, 18 Mei 2021

Wabup Ketapang Lantik 6 Pejabat Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Ketapang

Wabup Ketapang Lantik 6 Pejabat Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Ketapang
Enam pejabat perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang Saat Diambil Sumpah Jabatan , Selasa (18/05/2021) pagi.

BorneoTribun Ketapang - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Ketapang, Farhan melantik 6 pejabat perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, Kalbar, Selasa (18/05/2021) pagi.

Dalam kegiatan yang berlangsung diruang rapat utama Kantor Bupati Ketapang itu, Wabup Farhan menyampaikan sambutan Bupati Ketapang Martin Rantan serta ucapan selamat kepada para pejabat yang kembali dilantik menduduki jabatannya.

Farhan mengatakan kalau jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab menurutnya, jabatan itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat terlebih oleh tuhan.  

" Jabatan yang saudara emban ini merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya.  Jabatan ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat semata, akan tetapi dipertanggungjawabkan juga kepada tuhan yang maha esa. Oleh sebab itu, laksanakanlah tugas dengan penuh syukur, jujur, ikhlas dan berprestasi," kata Farhan saat menyampaikan sambutan Bupati Ketapang.

Farhan juga mengatakan kalau pelantikan jabatan pimpinan tinggi ini dilaksanakan telah melalui proses dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Artinya, saudara-saudara dilantik telah melalui proses evaluasi kinerja, kompetensi dan kebutuhan pemerintah kabupaten ketapang serta telah mendapat rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara dan izin mendagri," ucapnya.

Ia juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan giat, jujur, kreatif dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan Pemerintahan.

"Saya yakin bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai bekal pengalaman saudara-saudara selama ini, dan semoga tuhan membimbing dan melindungi kita dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara," tandasnya.

Berita ini telah ditayangkan BorneoTribun Ketapang dengan Judul "Farhan Lantik Enam Pejabat Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Ketapang".

Reporter: JK

Jumat, 30 April 2021

Bupati Dadi Sunarya Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator di Lingkungan Pemkab Melawi

Bupati Dadi Sunarya Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator di Lingkungan Pemkab Melawi.

BorneoTribun Melawi, Kalbar - Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi dilaksanakan di Gedung Kantor Bupati kabupaten Melawi, Jum’at (30/04/2020).

Dihadiri oleh Bupati Melawi H.Dadi Sunarya,Wakil Bupati Melawi Drs.Kluisen, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto ,LO Kodim 1205/STG Mayor Arh. Eddy Winarno, Kepala OPD Kabupaten Melawi, Ketua TP-PKK Kabupaten Melawi Raisya Sabrina,Ketua DPRD kabupaten Melawi Widya Hastuti beserta Anggota.

Bupati Melawi H.Dadi Sunarya secara resmi melantik ke Empat pejabat pimpinan tinggi pratama, Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Adapun nama ke Empat pejabat pimpinan tinggi pratama, Administrator tersebut mengangkat saudara Silvani Umran,S.STP.MM, sebagai Staff ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia, A.Deraup,SH.M.Si Sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Gatot Subroto,S.Sos Sebagai Kepala bidang Perencanaan pembangunan Sektoral pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rio Rosandi Nurian,S.IP.ME, sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat,Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bupati Melawi H.Dadi Sunarya sangat berharap kepada ke Empat pejabat pimpinan tinggi pratama, Administrator ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan bisa memajukan Kabupaten Melawi untuk kedepan yang lebih baik.

Reporter: Erik.P
Editor: Yakop

Bupati Paolus Hadi Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan Pemkab Sanggau

Bupati Paolus Hadi Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan Pemkab Sanggau
Bupati Paolus Hadi Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan Pemkab Sanggau.

BorneoTribun Sanggau, Kalbar -- Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.I.P., M.Si., Melantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional  Auditor Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau pada jum'at (30/04/2021).

4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan Pemkab Sanggau
Bupati Paolus Hadi Lantik 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan Pemkab Sanggau.

Adapun beberapa orang yang dilantik adalah:

1. H.Roni Fauzan, S.E.,M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, menggantikan Drs. Paulus Usrin, M.Si.

2. Drs. Paulus Usrin, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, menggantikan H.Roni Fauzan, S.E.,M.Si. 

3. Eka Pria Saputra, S.E.,M.Si., yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menjadi Inspektur Kabupaten Sanggau, yang sebelumnya di jabat oleh Edi Sumantri yang sudah habis jabatannya tahun lalu.

4. Ir. Didit Richardi, M.T., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menjadi Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang sebelumnya di jabat oleh almarhum Rodie Sanen. 

5. Lubar, S.H.,M.H., yang sebelumnya menjabat Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Kabupaten Sanggau menjadi Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Sanggau

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala OPD dan Instansi lainnya secara virtual.
Dalam sambutannya Bupati Sanggau menyucapkan selamat kepada para peserta yang dilantik dan menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan dan tentunya bertujuan demi mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau juga menilai semua yang dilantik akan mampu melaksanakan tugasnya.

"Saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian, selamat bertugas tentunya saya yakin saudara sekalian mampu melaksanakannya. Saya ingin agar kalian tetap fokus dan saling berkoordinasi dengan baik antar OPD, dengan Kecamatan bahkan dengan desa", tuturnya.

Selanjutnya Paolus Hadi juga mengingatkan pentingnya mengetahui tugas dan fungsi jabatan agar dapat maksimal melaksanakannya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi ini.

"Ingat sumpah/janji yang tadi diucapkan, ayo memberikan pelayanan yang maksimal apalagi di masa pandemi ini kita harus menjaga konsistensi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" ucapnya.

Diakhiri sambutannya Bupati Sanggau kembali mengingatkan terkait situasi pandemi yang dinilai memiliki dampak terhadap pelayanan dan diterapkannya pola hidup baru agar tetap disiplin prokes.

"Kita tau saat ini di beberapa OPD ada yang terpapar virus ini, memang bingung juga bagaimana mereka bisa terpapar dan orangnya juga kita kenal. Ayo kita bersama patuhi protokol kesehatan, kalau ada yang merasa tidak sehat, jangan memaksakan diri karena ini bukan penyakit aib tapi ini kita perangi bersama. Saya doakan kita semua sehat agar tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab kita", imbuh Paolus Hadi menutup sambutannya.

Reporter: Liber
Editor: Yakop

Rabu, 28 April 2021

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN
Pelantikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/04/2021). (Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.

Pada pelantikan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. 

(FID/AIT/SM)

Selasa, 03 November 2020

Sekda Kalbar Lantik 52 Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA / SMK

Pelantikan 52 Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA / SMK di lungkungan Pemerintah Kalbar.

BorneoTribun | Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat), A.L Leysandri, S.H., Lantik 52 Pejabat Pengawas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selasa (3/11/2020) di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah Kalbar A.L Leysandri, S.H., mengatakan, sebenarnya ada 400 pejabat yang harus dilantik, karena harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

"Harapan saya mereka yang dilantik ini harus membantu Kepala Sekolah dalam mengelola administrasi sekolah yang dijabat oleh mereka," ungkapnya

Ia mengatakan banyak kelemahan saat diaudit secara internal dan eksternal, terutama dalam penanganan aset, karena aset tersebut penting terutama tanah, bangunan dan jika tidak ada alas hak untuk segera diurus.

Kemudian data di sekolah harus diperbaiki, jadi kalau bisa sekolah menerapkan manajemen modern, harus dikelola dari awal karena tidak menutup kemungkinan akan ada penelitian dari cucu kita kelak, seperti tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) berupa jumlah lulusan dari produk sekolah ini, semua harus terdokumentasi secara administrasi dan inilah yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan manajemen modern.

"Jadi para pejabat ini jangan hanya diam, tapi harus berfikir terus bagaimana mengelola persekolahan," pintanya

Jadi inilah bagian terpenting dari fungsi pendidikan nasional. Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data lengkap mengenai jumlah siswa, sekolah dan pertumbuhannya, dan ini harus dievaluasi.


"Perlu ditelaah atau dikaji untuk 20 atau 25 Tahun kedepan sekolah ini masih eksis apa tidak dengan pertumbuhan penduduk dengan akses jalan harus dikaji," ungkap Sekda Kalbar A.L Leysandri, S.H

Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur itu merupakan SMK unggulan. SMK unggulan ini adalah suatu tangkapan dari pada kebijakan Pemerintah Pusat melalui program Presiden.

"Misalnya Sanggau daerah kebun tentu SMK nya di arahkan kesana,Ketapang misalnya memiliki potensi tambang, sehingga
dibutuhkan SDM yang siap oleh karena itu kita siapkan SMK nya, sehingga sekolah yang dibangun memang ada gunanya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi
diwilayahnya," tuturnya. (Yk/Hms)

Selasa, 27 Oktober 2020

Presiden Jokowi Lantik 12 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat

Presiden Jokowi Lantik 12 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat
Presiden Jokowi melantik 12 dubes LBBP RI untuk sejumlah negara sahabat, Senin (26/10) pagi, di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)


BorneoTribun | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar tersebut digelar Senin (26/10) pagi, di Istana Negara, Jakarta.


Pengangkatan para dubes RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.


Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah bagi seluruh dubes LBBP yang dilantik.


“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.


Keduabelas Dubes LBBP RI tersebut ialah:


  1. Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar;
  2. Drs. H. Roem Kono, M.IPOL. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo;
  3. Dewi Savitri Wahab, S.S., M.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen;
  4. Dra. Nana Yuliana, M.A., Ph.D. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, berkedudukan di Havana;
  5. Heri Akhmadi sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo;
  6. Elmar Iwan Lubis, S.H. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad;
  7. Iwan Bogananta sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, berkedudukan di Sofia;
  8. Drs. Jose Antonio Morato Tavares, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, berkedudukan di Moskow;
  9. Dr. Desra Percaya sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London;
  10. Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger;
  11. Drs. Lutfi Rauf, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo;
  12. Rachmat Budiman, S.H sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UN-ESCAP, berkedudukan di Bangkok.


Untuk diketahui, prosesi pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para dubes terlihat memakai masker, faceshield, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya.


Setelah pengambilan sumpah dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas. Turut mendampingi Presiden dalam acara ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (YK/ER)

Kamis, 01 Oktober 2020

Yohanes Budiman Dilantik Sebagai Pj Bupati Bengkayang, ini pesan Gubernur Kalbar

Yohanes Budiman Dilantik Sebagai Pj Bupati Bengkayang
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji Melantik Penjabat (Pj) Bupati di Kalbar yaitu Yohanes Budiman di Lantik menjadi Pj. Bupati Bengkayang. (Foto: Humpro Kalbar)


BorneoTribun | Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji Melantik Penjabat (Pj) Bupati di Kalbar yaitu Yohanes Budiman di Lantik menjadi Pj. Bupati Bengkayang, Pelantikan dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/9/2020)


Sebelum di lantik oleh Gubernur Kalbar, Yohanes Budiman merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.


Adapun tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Pj Bupati Bengkayang di atur dalam SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni melaksanakan urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada dan menjaga netralitas ASN, melakukan pembahasan RAPERDA dan dapat menandatangani Perda yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri, melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.


Dalam sambutannya Gubernur Kalbar berharap kepada Pj Bupati Bengkayang yang dilantik untuk membenahi tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Bengkayang.


"Saya berharap kepada Yohanes Budiman karena lama bertugas di Biro Pemerintahan, Benahi semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya


Dikatakannya, tata kelola Pemerintahan harus dengan aturan, bukan dengan hal-hal lain.


"Saya yakin beliau bisa karena beliau tiga tahun lebih di Biro Pemerintahan dan sekarang di Capil dan saya kemarin ajukan dengan pertimbangan untuk menjaga seminim mungkin orang yang ada interaksi dengan para calon kemudian orang yang paham tata kelola Pemerintahan dan intinya saya berharap bisa netral, senetral netralnya," Tegasnya


Kemudian sebagai ketua gugus tugas Covid-19 Gubernur Kalbar meminta kepada Pj Bupati Bengkayang untuk segera melakukan tes swab kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkayang.


"Saya minta kepada Penjabat Bupati Bengkayang, ini tugas khusus segera lakukan swab kepada seluruh jajaran Pemda Bengkayang karena tiga minggu ini data kita tidak ada swab disana, kepedulian terhadap staf itu penting"ujarnya

Selasa, 30 Juni 2020

Bupati Sekadau Lantik PNS Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemkab Sekadau

Dok.foto Tim Liputan

BorneoTribun | Sekadau --  Upacara pelantikan PNS dan  jabatan fungsional Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sekadau dilaksanakan di Halaman kantor Bupati Sekadau, Selasa, (30/06/2020). Upacara dipimpin langsung Bupati Sekadau Rupinus, SH.M.Si.

Upacara pelantikan tersebut merupakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11, tahun 2017 pasal 39. 

"Setiap calon pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil wajib mengucapkan sumpah atau janji". Terang Rupinus.

Lanjut Rupinus, sedangkan untuk kelompok jabatan fungsional merupakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11, tahun 2017 pasal 87. 

"Setiap PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa". Ujarnya.

Sebelumnya Bupati Rupinus mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai yang dilantik yang sudah mematuhi aturan protokol kesehatan.

Rupinus berharap kepada PNS yang telah dilantik agar tidak mudah untuk segera melakukan pindah tempat.

"Kan ada surat pernyataan tidak boleh pindah. Paling tidak 15 tahun untuk mengabdi di Sekadau. Setelah itu baru boleh pindah,"harap Rupinus.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jika ada PNS yang mau pindah sebelum waktunya, maka ia dianggap mengundurkan diri.

"Jadi kita minta kepada PNS yang telah dilantik, dari awal sudah komitmen dan sudah mendaftarkan diri di Sekadau, dan diterima di Sekadau, supaya betah. Jangan nanti baru 2-3 tahun bertugas lalu minta pindah,"pintanya.


Tidak lupa Rupinus mengucapkan selamat kepada ASN dan pejabat fungsional yang telah dilantik.

"Saya mengucapkan selamat kepada PNS  bagi CPNS angkatan 2019, dan pejabat yang diambil sumpah jabatan dan dilantik sebagai pejabat fungsional," ucapnya.

"Apa yang ada kita harus tetap bersyukur karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa seperti kita," sambungnya.

Untuk diketahui jumlah PNS dan jabatan fungsional terdiri dari 4 kelompok jabatan fungsional yaitu: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Guru sebanyak 44 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Kesehatan sebanyak 113 orang, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pertanian sebanyak 10 orang, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Auditor sebanyak 5 orang.(yk/ail)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno