Berita Borneotribun.com: Pemprov Kalbar Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

Minggu, 10 Maret 2024

Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Bantu Siswa Desa Terpencil dengan Sepatu Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastaria memasang sepatu kepada salah satu siswi SDN 11 Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Disdikbud Kalbar. (Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan bantuan berupa sepatu sekolah kepada siswa di Desa Tanjung Lokal, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, sebuah daerah terpencil yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

"Siswa SDN 11 Tanjung Lokang memiliki semangat belajar yang luar biasa, mereka tinggal di Hulu Sungai Kapuas, yang merupakan lokasi terjauh dan terpencil dari pusat kota. Di sana, sangat diperlukan adanya SMP," kata Rita Hastarita di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Sabtu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastaria memasang sepatu kepada salah satu siswi SDN 11 Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Disdikbud Kalbar. (Teofilusianto Timotius)
Rita menyatakan bahwa sekitar 50 persen anak di Desa Tanjung Lokang putus sekolah karena tidak adanya SMP di desa tersebut.

"Walaupun ada beberapa anak yang ingin melanjutkan ke SMP, mereka harus pergi ke pusat Kecamatan Putussibau Selatan atau ke Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu," tambah Rita.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu perlu membangun gedung SMP di Tanjung Lokang.

"Desa tersebut terletak sangat jauh, akses ke Tanjung Lokang hanya bisa dilakukan melalui sungai dengan perahu motor melawan arus yang sangat deras di Hulu Sungai Kapuas, kondisi ini benar-benar ekstrem," ujar Rita.

Rita mengaku sengaja mengunjungi Desa Tanjung Lokang untuk mengantarkan bantuan 53 pasang sepatu sekolah kepada siswa dan siswi di daerah tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi siswa dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil tersebut.

Rita menjelaskan bahwa perjalanannya menghabiskan waktu 12 jam melalui jalur darat dari Kota Pontianak menuju Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan kemudian 6 jam lagi melalui jalur sungai untuk sampai ke Tanjung Lokang.

"Perjalanan kami penuh dengan rintangan, terutama di lokasi-lokasi seperti riam bakang yang memiliki arus sungai deras dan ekstrem, namun kami bersama tim berhasil melewatinya untuk sampai ke Tanjung Lokang," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastaria memasang sepatu kepada salah satu siswi SDN 11 Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Disdikbud Kalbar. (Teofilusianto Timotius)
Rita memberikan pesan kepada siswa dan siswi SDN Tanjung Lokang untuk tetap semangat dalam mengejar cita-cita mereka sebagai generasi penerus bangsa.

"Walaupun berada di daerah terpencil, saya yakin anak-anak di pedalaman ini memiliki semangat yang sama dengan anak-anak di perkotaan, dan saya yakin mereka mampu bersaing dan meraih prestasi di sekolah untuk mencapai cita-cita mereka," tambahnya.

Dalam kegiatan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Perwakilan Faji Kapuas Hulu beserta Tim Rumah Zakat Kalimantan Barat.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024

Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024
Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024.
JAKARTA - Putri Indonesia edisi ke-27 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), dihadiri secara langsung oleh Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., yang juga merupakan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Kalbar, Jum'at (8/3/2024). 

Dalam ajang bergengsi ini, Provinsi Kalimantan Barat terpilih 2 (dua) kontestan putri yang dipilih oleh juri setelah mengikuti serangkaian seleksi yang ketat. Adapun 2 kontestan putri asal Kalbar tersebut yakni Ferisa Dhea Nurramadhani Putri dan Shindy Valencia.

Pada nominasi _Best in Traditional Costume, Kalbar masuk dalam 3 besar nominasi tersebut. Kontestan Kalbar 2 (Shindy Valencia) berhasil masuk nominasi 3 besar dalam menampilkan kostum tradisional.

Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024
Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024.
Selanjutnya pada penghujung acara, Harashta Haifa Zahra asal Jawa Barat, dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2024. Ia menjadi pemenang gelar asal Jawa Barat kedua setelah pada tahun sebelumnya (2023), Farhana Nariswari asal Jawa Barat juga berhasil memenangkan gelar bergengsi bagi wanita indonesia tersebut.

Usai menyaksikan Pemilihan Putri Indonesia, Windy menjelaskan bahwa acara Pemilihan Putri Indonesia ini bertemakan "The Authentic Beauty Of Indonesia".

"Tema yang dibawa dalam acara ini berarti ingin mengangkat khas budaya dan seni pada masing-masing daerah yang tadi telah ditampilkan. kami sangat mensupport untuk pelaksanaan pemilihan Putri Indonesia ini," jelasnya.

Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024
Windy Support 2 Putri Asal Kalbar Di Pemilihan Putri Indonesia 2024.
Windy mengungkapkan kebanggaannya atas keikutsertaan dua putri Kalbar dalam ajang ini, dikarenakan kontestan asal Kalbar dipilih sebanyak 2 kontestan untuk mengikuti malam Pemilihan Putri Indonesia. Khususnya dengan prestasi Shindy yang masuk dalam 3 besar Best in Traditional Costumes, Top 3 Best Evening Gown dan 16 besar Pemilihan Putri Indonesia.

"Spesial pada tahun 2024 ini, dimana Kalbar terpilih 2 peserta yaitu Ferisa Dhea Nurramadhani Putri (Kalbar 1) dan Shindy Valencia (Kalbar 2) yang masuk nominasi 3 besar Best In Traditional Costumes, Top 3 Best Evening Gown dan masuk 16 besar pada ajang Pemilihan Putri Indonesia ini. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa yang sudah kita capai dan patut diapresiasi," ucapnya. 

Terakhir Windy berharap pada para kontestan asal Kalbar untuk terus berkarya dan memiliki segudang pengalaman serta berprestasi tentunya.

"Saya harap Dhea dan Shindy tidak hanya berhenti di ajang Pemilihan Putri Indonesia ini, teruslah meningkatkan kompetensi, pengetahuan-pengetahuan dalam mengikuti ajang-ajang pemilihan yang lainnya. Sehingga mencontohkan pemuda-pemuda di Kalbar untuk terus ikut membangun Provinsi Kalbar," tutupnya.

Keikutsertaan dua putri Kalbar dalam Pemilihan Putri Indonesia 2024 menunjukkan potensi besar yang dimiliki perempuan Kalbar. Dukungan dari Windy dan TP-PKK Kalbar diharapkan dapat memotivasi perempuan Kalbar lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi di berbagai bidang.(wnd)

Plh. Sekda Alfian Apresiasi Kedatangan FMM

Plh. Sekda Alfian Apresiasi Kedatangan FMM
Plh. Sekda Alfian Apresiasi Kedatangan FMM.
PONTIANAK - Plh Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.M., memberikan sambutan pada acara kunjungan misi Dagang Delegasi Federation Of Malaysian Manufacturers (FMM) di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (8/3/2024).

Alfian mengapresiasi kedatangan Federation Of Malaysian Manufacturers (FMM) yang berkunjung ke Prov Kalbar.

"Kami sangat berbangga hati menerima kedatangan sebuah organisasi ekonomi utama Malaysia yang konsisten mempelopori modernisasi dan menaungi perusahaan perusahaan manufaktur dan jasa industri Negara Malaysia. Selamat datang di Bumi Khatulistiwa," ucapnya.
 
Ia menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalbar Tahun 2023 sebesar 4,46 % (C to C) dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (C to C) dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2023 berdasarkan PDRB Lapangan Usaha di Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Pengadaan Listrik dan Gas serta Jasa Lainnya dan pertumbuhan terendah berada di Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan.
 
"Pertumbuhan ekonomi triwulan IV Tahun 2023 ini masih lebih rendah 0,61 poin dibandingkan periode yang sama di Tahun 2022 sebesar 5,07%. Dari sisi penerimaan, kontribusi lapangan usaha pada pertumbuhan ekonomi masih didominasi lapangan usaha pertanian, industri, perdagangan dan konstruksi sedangkan dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor," ujarnya.
 
Pertumbuhan ekonomi Kalbar yang lebih rendah dibanding Pertumbuhan Ekonomi Nasional lebih disebabkan oleh larangan ekspor bahan mentah pertambangan (bauksit dan nikel). Saat ini smelter sedang dibangun dan jika sudah beroperasi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalbar.
 
Saat ini secara global, hampir setiap negara dihantui dengan perlambatan ekonomi, bencana alam/cuaca ekstrem, kekurangan pasokan energi dan pengangguran, bahkan sejak 2010 sudah dimulai gejala Deindustrialisasi dan De-Investasi, walaupun Kalbar belum merasakan puncak kejayaan industrialisasi/manufaktur tersebut. 

"Pelabuhan Internasional Kijing saat ini telah beroperasi dan pertumbuhan transaksi terus menunjukkan tren positif menyesuaikan permintaan pasar, walaupun operasionalnya belum optimal karena belum menjadi terminal petikemas dan masih diperlukan tambahan dukungan untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan tersebut. Namun Pelabuhan Kijing membuka peluang bagi Kalbar untuk ambil bagian dalam rute perdagangan/ekspor impor Asia," ungkapnya. 
 
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Mempawah telah mengalokasikan lahan dengan harapan Kijing dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi di Kalbar dan menjadi peluang investasi.

"Bahkan Pemerintah Kabupaten Mempawah (yang menjadi lokasi Pelabuhan Kijing) juga telah mengalokasikan lahan untuk mendukung pembangunan Kijing tersebut dengan harapan Kijing dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi di Kalbar dan menjadi peluang investasi," imbuhnya.
 
Melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Barat memberi keuntungan sekaligus tantangan bagi pertumbuhan sektor manufaktur yang stagnan selama lebih dari 12 tahun terakhir. 

Dalam berbagai diskusi tentang manufaktur, pada kenyataannya tidak semua produk turunan sumber daya alam utama Kalbar, pabriknya berada di Kalbar/diproduksi di Kalbar.

"Isu ini sudah seringkali Kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan resmi di tingkat Nasional, yakni kebutuhan akan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat”, tutupnya.(ais)

Jumat, 08 Maret 2024

Pj Gubernur Kalbar Apresiasi Peran Satpol PP Dan Satlinmas Dalam Menyukseskan Pemilu 2024

Pj Gubernur Kalbar Apresiasi Peran Satpol PP Dan Satlinmas Dalam Menyukseskan Pemilu 2024
Pj Gubernur Kalbar Apresiasi Peran Satpol PP Dan Satlinmas Dalam Menyukseskan Pemilu 2024.
PONTIANAK -  Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, Mengikuti Upacara Gelar Pasukan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja  (SATPOL PP) Ke - 74  yang diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Jum'at pagi (8/3/2024).

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan bahwa melalui momentum rangkaian perayaan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindung Masyarakat ini, diharapkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi Negara, abdi Masyarakat dan abdi Pemerintah dapat terus ditingkatkan dengan semangat, kompetensi dan profesionalitas yang semakin mumpuni guna menunjang tugas pokok serta fungsi operasional di lapangan.

"Berdasarkan pada pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tanggal 30 September 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang besar dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah. Hal itu tentunya memberi makna bahwa Satpol PP sebagai perangkat di daerah mempunyai andil besar dalam menciptakan situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah." Jelas PJ. Gubernur Harisson.

Kemudian DIRINYA mengungkapkan bahwa menurut data yang telah dihimpun oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri, jumlah anggota Satpol PP di seluruh wilayah Indonesia mencapai 105.872 personil dengan status Kepegawaian sebanyak 29.895 Personel  merupakan ASN dan 75.977 diantaranya merupakan Non ASN. Disamping itu, total jumlah anggota Satlinmas di seluruh Indonesia sebanyak 1.224.990 Personil, hal itu tentunya merupakan tambahan kekuatan bagi seluruh jajaran penyelenggaraan keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Peran strategis Satpol PP dalam menciptakan situasi yang kondusif telah dibuktikan pada saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Satpol PP menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu melalui penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Distribusi Logistik dan hal teknis pendukung lainnya. 

Di sisi lainnya, terdapat pula peran penting Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017, petugas keamanan, ketentraman dan ketertiban di setiap TPS berasal dari Satlinmas sebanyak 2 (dua) personil.
“Tidak hanya berperan di TPS pada saat pemungutan suara, Satlinmas juga berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif di luar TPS dan di setiap tahapan pemilu sebagaimana amanat Permendagri No. 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2009”, tambahnya.

Berdasarkan data pemetaan TPS rawan yang dirilis oleh bawaslu pada 11 Februari 2024 (H-3 sebelum pemungutan suara), terdapat 6.904 TPS yang berpotensi terjadi gangguan Trantibum Linmas dengan perincian sebanyak 2.209 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu, 814 TPS terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu SARA, 2.299 TPS memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS, dan 1.582 TPS memiliki riwayat perusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara.

Namun berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 secara umum terlaksana dengan aman, lancar dan kondusif, meskipun terdapat 92 TPS di Kabupaten Paniai dan 456 TPS di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah dilaksanakan pemungutan suara susulan karena terjadi gangguan keamanan. 

“Berkenaan dengan hal tersebut, atas terselenggaranya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang lancar dan damai, Saya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas atas dedikasi serta kerja keras Saudara dalam mendukung ketentraman serta ketertiban masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan aman dan tertib”, turunnya. 

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri, jumlah anggota Satpol PP di seluruh wilayah Indonesia mencapai 105.872 personil, dengan status kepegawaian sebanyak 29.895 merupakan PNS dan 75.977 diantaranya merupakan Non ASN. Disamping itu, total jumlah anggota Satlinmas di seluruh Indonesia sebanyak 1.224.990 personil. Hal ini tentunya merupakan tambahan kekuatan bagi seluruh jajaran penyelenggara keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. 


“Saya berharap Satpol PP dan Satlinmas dapat bekerja sama dan bersinergi dengan TNI/Polri untuk turut serta menjaga stabilitas keamanan, khususnya pasca pemungutan suara yang berpotensi dapat menimbulkan konflik. Adapun ancaman faktual pada masa penghitungan suara adalah penolakan hasil pemilu, provokasi terhadap hasil-hasil pemilu, kerusuhan massa, serta teror dan sabotase”, tambahnya.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil penghitungan suara. Untuk itu, Saya menekankan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah agar selalu bersikap proaktif mencermati kondisi dan dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan dengan mengedepankan humanisme dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Disamping itu, Satpol PP dan Satlinmas juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah serta menjaga stabilitas dan distribusi bahan pokok masyarakat melalui pengawasan terhadap praktik-praktik penimbunan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1.445 Hijriah. 

“Oleh sebab itu, perkuat koordinasi dengan instansi terkait serta lakukan tugas-tugas aktual untuk turut mengawal distribusi bahan pokok dan bantuan sosial oleh pemerintah. Peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ini, Kita jadikan sebagai refleksi untuk bersikap semakin tegas namun tetap humanis, proaktif dalam mencermati kondisi dan dinamika di wilayah masing-masing dalam rangka menjaga stabilitas ketertiban umum, serta tetap konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja”, tegasnya.

Anggota satuan perlindungan masyarakat juga diharapkan senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

“Saya yakin dan percaya, pengalaman Pilkada sebelumnya serta Pemilihan Umum pada tahun ini akan menjadi landasan yang kuat bagi Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan profesional. Dengan memanfaatkan pengalaman tersebut, diharapkan Satpol PP dan Satlinmas dapat lebih siap dan tanggap menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama masa kampanye dan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirinya juga mengingatkan beberapa hal kepada seluruh anggota Satuan Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu pertama,  untuk tingkatkan kesiapsiagaan dalam menciptakan suasana aman dan tertib dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kedua, terus berkoordinasi serta berkolaborasi bersama dengan TNI/Polri dan Forkopimda melakukan pemantauan terhadap harga bahan  pokok untuk memastikan kecukupan stok dan Stabilitas harga serta ketersediaan BBM, ketiga, tingkatkan profesionalisme serta kapasitas aparatur dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar.

Kegiatan upacara Gelar Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindung Masyarakat turut dihadiri oleh  Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten / Kota se - Kalimantan Barat juga beserta jajaran Para Anggota Satpol PP dan Satlinmas se-Kalimantan Barat.(Sma)

Pusat Instruksikan Turunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Pengendalian Inflasi

Pusat Instruksikan Turunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Pengendalian Inflasi
Pusat Instruksikan Turunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Pengendalian Inflasi.
PONTIANAK - Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.M.,  mengikuti Rapat bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang di wakili oleh Plh. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,  Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev. Dalam rangka pemberian insentif fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai Program Prioritas Nasional  secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/3/2024).

Pada Rapat tersebut Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dalam menyikapi angka Inflasi yang berdampak pada perekonomian nasional, maka Pemerintah Pusat mengimbau seluruh Kepala Daerah yaitu Gubernur, untuk menurunkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Kemudian dirinya juga menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera mempersiapkan Peraturan Gubernur tentang Penurunan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) agar dapat mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Pengendalian Inflasi Daerah.

"Kemendagri RI akan membuat  Surat Edaran sebagai dasar untuk mempersiapkan Peraturan Gubernur Penurunan Insentif Fiskal  terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai  langkah dalam mendukung Program Prioritas  Pemerintah untuk Pengendalian Inflasi Nasional " . Jelas Horas Maurits Panjaitan.

Kemudian usai menghadiri Rapat tersebut Plh. Sekda Prov. Kalbar Alfian, menjelaskan bahwa Rapat tersebut terkait  dengan rencana kebijakan Pemberian Insentif Fiskal  dalam rangka pelaksanaan Program  Prioritas Nasional tentang Pengendalian Inflasi yang menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dipengaruhi oleh kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

"Bahwa memang ada beberapa daerah yang menaikan dari 5 persen, 7,5 persen dan ada yang dari 5 ke 10 persen, dan ada yang dari 7,5 ke 10 persen dan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Perda nomor  1 tahun 2024 kemarin kenaikan PBBKB itu sebesar 10 persen, sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022, dan ada beberapa daerah yang diarahkan agar dilakukan penurunan tarif dari 10 ke 5 persen, dalam rangka Pengendalian Inflasi, dan kita masih menunggu kebijakan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI terkait dengan arahan penurunan tersebut”, ungkapnya.

Lebih lanjut Ia juga menjelaskan bahwa sembari menunggu kebijakan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI tentunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mencermati kembali terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan akan mencermati kembali Perda nomor 1 tahun 2024 tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat.

"Sebagai Pemerintah Daerah tentunya dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat  tersebut tetap memberikan dukungan, walaupun ada hal-hal yang harus dikaji agar  tidak adanya kesalahan dalam legalitas", tutup Alfian.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plh. kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Hisamuddin, M.Si beserta jajarannya dan diikuti oleh Perwakilan Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah se Indonesia secara virtual Meeting. (Sma)

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Terakhir Muhammad Yusuf Sebagai Kajati Kalbar

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Terakhir Muhammad Yusuf Sebagai Kajati Kalbar
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Terakhir Muhammad Yusuf Sebagai Kajati Kalbar.
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan kerja terakhir dari Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar, Dr. Drs. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Kamis (7/3/2024).

Tujuan kunjungan Kajati Kalbar ini dalam rangka berpamitan kepada Pj. Gubernur dikarenakan akan mengemban amanah baru sebagai Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta.

Dalam hal ini, Pj. Gubernur mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Muhammad Yusuf dan mengapresiasi atas kinerja dan sinergitas yang telah dilaksanakan bersama Pemprov. Kalbar selama menjadi Kajati Kalbar.

"Terima kasih bapak, atas sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kejaksaan Tinggi Kalbar. Kami jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar meminta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati," ujar Harisson.

Dalam Audiensi ini, Pj. Gubernur turut didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar dan juga beberapa jajaran dari Kejaksaan Tinggi Kalbar.(wnd)

DWP Kalbar Sampaikan Tali Kasih Sambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H

DWP Kalbar Sampaikan Tali Kasih Sambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H.
DWP Kalbar Sampaikan Tali Kasih Sambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H.
PONTIANAK - Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat, Ny. D. Efy Masfiaty M Bari,  beserta jajaran melaksanakan Anjangsana ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfizh Qur'an Hisbah Al Mizan Jln. H.Yusuf Karim Gg.Anggunsari Kelurahan Banjar Serasan Pontianak Timur dan Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2 Jln. Desa Kapur Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya, Kamis (7/3/2024).

Anjangsana tersebut dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H dengan memberikan tanda perhatian dan tali kasih berupa Beras juga  beberapa Kebutuhan Pokok. 

Dalam kesempatan tersebut, Dayang Efy menjelaskan bahwa kegiatan Anjangsana ini selalu dilaksanakan setiap tahun pada saat akan menyambut Hari Besar Nasional maupun Keagamaan.

"Kami dari Anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan Anjangsana dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H, dimana kegiatan ini merupakan program Bidang Sosial dan Budaya,"  ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa, DWP Persatuan Provinsi Kalimantan Barat merupakan Organisasi Kewanitaan yang akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu masyarakat.

"Harapan kami, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan ini bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Pada hari ini sasaran kami pada Pondok Pesantren dan setiap tahun kami melaksanakan kegiatan Sosial secara bergantian, dimana tahun lalu kami ke Panti Asuhan. Tahun ini ke  Pondok Pesantren. Semoga barang-barang yang kami sampaikan dapat berguna untuk anak-anak disini dan harapan kami mereka (Santri) bisa menjadi anak yang Sholeh dan Sholeha yang bisa berguna bagi Orang tua, Negara Bangsa dan terutama untuk Kalimantan Barat," harapnya.

Sementara itu, Ustadz Sahrul selaku pengurus Pesantren Hidayatul Muslimun 2 mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari organisasi Dharma Wanita yang telah hadir sekaligus memberikan bantuan di Pondok Pesantren.

"Terima kasih banyak atas kunjungan dan perhatiannya kepada kami semua. Kami disini tidak mengucapkan apa-apa selain hanya bisa mengucapkan  terima kasih, selebihnya semoga Allah SWT dan juga Rasulullah yang membalasnya dengan sebaik-baiknya," ucap Ustadz Sahrul.(irf)

Kamis, 07 Maret 2024

Pj. Gubernur Harisson Kukuhkan Ayah Dan Bunda Genre Kabupaten Bengkayang

Pj. Gubernur Harisson Kukuhkan Ayah Dan Bunda Genre Kabupaten Bengkayang
Pj. Gubernur Harisson Kukuhkan Ayah Dan Bunda Genre Kabupaten Bengkayang.
BENGKAYANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., selaku Ayah Generasi Berencana (Genre) Provinsi Kalbar bersama Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., selaku Bunda Generasi Berencana (Genre) Provinsi Kalbar mengukuhkan Ayah dan Bunda Genre Kabupaten Bengkayang yaitu Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S.E., M.M., Ny. Anita Sebastinus Darwis di Hotel Lala Golden, Kamis (7/3/2024).

Penunjukan Bupati Bengkayang beserta Istri sebagai Ayah Genre dan Bunda Genre Kabupaten Bengkayang tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 04/PK.02/BKKBN Tahun 2024. 

Pengukuhan ini diharapkan dapat mendorong peran dan program kerja Ayah dan Bunda Genre di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Dalam sambutannya Pj. Gubernur Harisson menyampaikan akan pentingnya pembinaan terhadap remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah melalui program Genre.

"Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keluarga yang terencana dengan baik, termasuk pendidikan, kesehatan, peningkatan gizi, dari remaja, ibu hamil, dan anak-anak," jelas Harisson.

Harisson juga menekankan hal ini sejalan dengan cita - cita besar bangsa Indonesia yakni Indonesia Emas 2045 yang didukung dengan generasi emas yang sehat, cerdas, unggul, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kedepannya, kita akan seperti negara maju, di mana masyarakat tidak perlu disuruh untuk membatasi jumlah anak. Karena, walaupun jumlah penduduk meningkat, pertumbuhan penduduk di Kalimantan sudah mulai menurun," imbuhnya.

Di tempat tersebut Bupati Kabupaten Bengkayang Sebastianus Darwis mengapresiasi pelantikan tersebut dan menyambut baik kunjungan Pj. Gubernur Kalbar beserta rombongan dan menyatakan dukungannya terhadap program Genre.

"Kami akan membentuk Genre sampai ke tingkat kecamatan dan desa, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang. Tujuannya agar keluarga di Bengkayang benar-benar terencana hidupnya," kata Darwis.

Darwis juga menjelaskan beberapa program pembangunan daerah, seperti program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, program penurunan stunting, dan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).

Kegiatan pengukuhan ini dirangkai dengan penyerahan bantuan kepada remaja Genre dan penyampaian materi tentang program Genre.

Diharapkan dengan dikukuhkannya Ayah dan Bunda Genre Kabupaten Bengkayang, program Genre dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berencana sebagai landasan terciptanya negara Indonesia yang maju dan tangguh.

Acara ini turut disaksikan secara langsung oleh Kepala BKKBN Kalbar, Direktur Kepatuhan Bank Kalbar, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, Sekda Bengkayang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang.(adpim)

Pj Gubernur Harisson Tekankan Peran Umkm Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pj Gubernur Harisson Tekankan Peran Umkm Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah
Pj Gubernur Harisson Tekankan Peran Umkm Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah.
SINTANG - Di hadapan para peserta Musrenbang, Pj. Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menekankan peran penting sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan berbagai bantuan kepada UMKM, seperti pelatihan, bantuan mesin produksi, bantuan modal, dan akses ke pasar.

“Kita dorong UMKM untuk maju dan berkembang. Kita bantu mereka dengan pelatihan, bantuan mesin produksi, bantuan modal, dan mempertemukan mereka dengan pasar melalui pameran,” tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab. Sintang Tahun 2025 di Pendopo Bupati Sintang, Rabu(6/3/2024).

Pj Gubernur Harisson Tekankan Peran Umkm Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah
Pj Gubernur Harisson Tekankan Peran Umkm Dalam Pertumbuhan Perekonomian Daerah.
Harisson mengingatkan pentingnya menjaga inflasi, yang didefinisikan sebagai biaya hidup, karena inflasi yang tinggi dapat menghambat roda perekonomian.

“Inflasi harus dijaga karena inflasi ini ditentukan oleh tingkat konsumsi masyarakat. Kalau harga barang mahal, masyarakat tidak belanja, maka konsumsi turun dan roda perekonomian tidak bergerak,” paparnya.

Harisson juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menangani inflasi, seperti pelaksanaan operasi pasar, bantuan sosial, gerakan pangan murah, serta menjaga stok dan distribusi barang.

Sementara itu, Bupati Sintang Jarot Winarno memaparkan data capaian pembangunan Kabupaten Sintang pada tahun 2023 yang mencapai 4,68 persen.

“Indikator pembangunan utama Kabupaten Sintang tahun 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi 4,68 persen, jumlah penduduk 438.022 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,4 persen, PDRB per kapita Rp 42,43 juta, Indeks Gini Ratio 0,31 persen, IPM 68,67, tingkat pengangguran terbuka 2,92 persen, angka kemiskinan 8,18 persen, rasio desa mandiri 28,90 persen, Indeks Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai B, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,81. Saya menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mencapai 5,5 persen pada tahun 2025, PDRB Perkapita 50, 21, tingkat pengangguran terbuka 2, 80 persen, angka kemiskinan 7,55 persen,” kata Jarot.

Ia menjelaskan bahwa target tersebut nantinya akan dikerjakan oleh Bupati Sintang terpilih hasil Pilkada 2024.

“Target ini ambisius, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan sinergi semua pihak, target ini bisa dicapai,” ujar Jarot.

Pada akhir acara, Pj. Gubernur Kalbar juga menyerahkan 200 paket bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Sintang.(adpim)

Jumat, 01 Maret 2024

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Bertempat di ruang kerjanya, Pj Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan perdana dari organisasi perempuan minangkabau yang bernama “Bundo Kanduang", jumat (1/3/2024). Organisasi Bundo Kanduang merupakan organisasi perempuan Minang yang dibentuk untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Organisasi Bundo Kanduang sendiri kini ada di setiap daerah di Indonesia di tingkat Provinsi.

Umumnya, Bundo Kanduang sendiri memiliki arti ibu sejati atau ibu kandung. Namun, secara makna Bundo Kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari sejak zaman sejarah Minanga Tamwan hingga zaman adat Minangkabau. Bundo Kanduang juga disematkan kepada seorang wanita yang tak henti meluruskan yang salah, dan mengingatkan yang keliru baknya seorang ibu yang selalu mengingatkan akan kebaikan. 

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Walau di rantau, perempuan Minang tetap dapat berkarya dan menjadi penggerak. Menjadi ibu dan perempuan Minang. Saya kira punya tugas sangat berat karena menjadi ibu dari adat dan budaya Minang.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Harisson menyambut baik atas kunjungan Organisasi wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. Dengan adanya organisasi tersebut, diharapkan dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program - program pembangunan di Kalimantan Barat ke depannya.

“Terimakasih sudah menemui kami. Kami sangat mengapresiasi organisasi masyarakat yang ingin terlibat dan berkolaborasi dalam mensukseskan pembangunan di Kalimantan Barat. Kami berharap organisasi ini (Bundo Kanduang) dapat membawa manfaat yang baik bagi kita, juga mendukung program - program ekonomi, kesejahteraan dan budaya yang ada di Kalimantan Barat”, ucapnya.

Ia juga berharap, dengan adanya organisasi Bundo Kanduang ini dapat memberikan stimulasi yang nyata bagi masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah terkait pembukaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan ekstrim hingga stunting.

“Saya optimis organisasi ini akan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat. apalagi pada sektor perekonomian. Karena biasanya orang minang ini hebat - hebat kalau berbisnis/ berdagang.  Biasa orang minang ini kuat jiwa bisnisnya. Jadi kami harapkan kedepannya dapat mewarnai masyarakat, dengan membuka lapangan kerja baru, memberikan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok - kelompok sosial untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tak hanya itu, saat ini juga kita (Pemerintah) sedang giat dalam pencegahan dan penurunan stunting, kita berharap organisasi Bundo Kanduang juga turut mendukung program tersebut”, harap Harisson.

Di tempat yang sama, Ketua organisasi wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat Hj. Marpa Roza, S.Pd, mengapresiasi sambutan hangat dari Pj Gubernur Kalimantan Barat atas kunjungan mereka. 

“Kita tadi melapor sekaligus memperkenalkan organisasi Bundo Kanduang kepada bapak Gubernur. Alhamdulillah beliau (Pj Gubernur Kalbar) menyambut baik. Saat ini kami baru terbentuk di level Provinsi, yang dikukuhkan serentak di Batusangkar pada 8 Desember 2023 lalu. Kedepannya kami terus mensosialisasikan organisasi Bundo Kanduang ini pada tingkat kab/kota. Dan insyaAllah kami akan melakukan pengukuhan Ketua Bundo Kanduang se-Kalimantan Barat.  Semoga rencana ini dapat terealisasi secepatnya”, ucapnya.

Organisasi ini, tak hanya menaungi wanita keturunan minang, namun juga termasuk apabila wanita tersebut juga menikah dengan orang minang. Pada organisasi tersebut, Pj Gubernur Kalbar akan disematkan sebagai Payung Panji yang menaungi organisasi perempuan minang ini. Kemudian Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar akan diamanahkan sebagai Penasehat organisasi.(nzr)

Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak

Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak
Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Dalam upaya percepatan pengentasan stunting, Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., bersama Anggota KORPRI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar, turun tangan memberikan bantuan bahan pokok untuk gizi anak di Posyandu Kenanga Gang Purnama Indah II Pontianak, Jum'at (1/3/2024).

Bantuan yang diberikan oleh TP-PKK Kalbar, KORPRI, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk aksi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pengentasan stunting. 

Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Windy, dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan masalah serius yang harus dihadapi bersama saat ini. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar pada anak.

“Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi stunting. TP-PKK Kalbar bersama KORPRI berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam percepatan pengentasan stunting di Kalimantan Barat,” ujar Windy.

Dirinya juga menghimbau kepada para kader PKK dan masyarakat untuk selalu memperhatikan gizi anak sejak dini. 

“Pemberian makanan bergizi dan seimbang sangat penting untuk mencegah stunting sejak dini,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, Ari Sulistiani mengungkapkan bahwa kegiatan yang mereka selenggarakan ini merupakan bukti nyata komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung program penurunan angka stunting di Kalimantan Barat.

“Bersama dengan teman-teman di Posyandu Kenanga, Pontianak, kita berupaya untuk membantu balita yang mengalami gizi buruk. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan dan perkembangannya akan terus dipantau”, ucapnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa dari hasil penelitian yang telah lakukan, terdapat beberapa balita di posyandu Kenanga yang mengalami stunting.

“Oleh karena itu, kami bersepakat untuk memberikan bantuan untuk mempercepat perbaikan gizi balita tersebut. Bantuan yang diberikan berupa telur, beras 10 kg, ikan tuna kaleng dan minyak goreng. Bantuan ini akan diberikan kepada anak-anak stunting di Posyandu Kenanga selama 3 bulan, terhitung mulai bulan Maret hingga Mei 2024” terangnya.(wnd)

364 ASN Bersiap Hadapi Masa Purna Tugas 2025

364 ASN Bersiap Hadapi Masa Purna Tugas 2025
Sebanyak 364 peserta ASN mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas tahun 2025.
PONTIANAK - Sebanyak 364 peserta ASN mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 186 adalah tenaga pengajar seperti Guru atau TU sekolah, sementara 178 berasal dari ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Acara ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Provinsi Kalbar, Drs. Alexander Rombonang, MMA. 

Ajang ini diselenggarakan di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (29/2/2024).

Alexander Rombonang menjelaskan, "Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan ASN yang akan memasuki masa Purna Tugas agar mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan lingkungan." Dia menambahkan, "Diperlukan persiapan mental karena akan menghadapi situasi yang berbeda antara ketika masih bekerja, dengan ketika sudah Purna Tugas."

Menurutnya, saat menjalani Purna Tugas, seseorang akan mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga seperti aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan fisik. 

"Salah satu poin penting pada acara pembekalan ini adalah memberikan motivasi dan gambaran agar mereka selalu berpikir positif menjelang Purna Tugas," ujarnya.

Rombonang juga menjelaskan bahwa bagi sebagian orang, masa pensiun dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan seperti kekhawatiran kehilangan jabatan, rutinitas, dan status, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

Diharapkan, kegiatan ini dapat membuka wawasan ASN yang akan memasuki masa Purna Tugas untuk memanfaatkan waktu luang setelah lepas tugas kedinasan dengan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. 

"Purna Tugas merupakan masa yang pasti akan dilalui oleh setiap ASN. Meski nantinya sudah purna, diharapkan para ASN tetap menyumbangkan pemikiran dan karya nyata agar bermanfaat bagi masyarakat," pesannya.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Direktur Pemasaran & UUS Bank Kalbar, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024.
PONTIANAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., memulai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara resmi di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (29/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Linda menjelaskan detail tentang cara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 hingga saat ini.

“SIPD telah sepenuhnya diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar. Namun, untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan, baru 1 Pemerintah Daerah yang menerapkannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Linda.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dijadikan teladan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan tahap penatausahaan hingga akuntansi pelaporan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita semua harus mengamati dan memahami kebijakan ini agar APBD TA 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur sesuai jadwal dan tahapan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua Pemerintah Daerah di Kalbar," kata Linda.

Dia mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kalbar untuk bersatu dalam memahami dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan penatausahaan, pergeseran, dan perubahan anggaran untuk TA 2024.

"Mari kita bersatu dalam pemahaman ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berusaha keras untuk mengelola keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya, dengan melakukan peningkatan dalam tata kelola serta kebijakan di bidang keuangan daerah," ajaknya.

Dia berharap bahwa Implementasi SIPD pada APBD TA 2024 di Kalbar dapat dilakukan dengan baik dan teratur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah harus didiskusikan bersama agar proses yang harus dilaksanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik di masa mendatang," ujar Linda.

Linda berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi SIPD di Kalbar.

“Penerapan SIPD yang optimal akan membantu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. “Ini pada dasarnya akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” tandasnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, dan TAPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Kamis, 29 Februari 2024

Dekranasda Kalbar Optimis Promosikan UMKM di Inacraft 2024

Dekranasda Kalbar Optimis Promosikan UMKM di Inacraft 2024
Dekranasda Kalbar Optimis Promosikan UMKM di Inacraft 2024.
PONTIANAK - Pj. Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP, M.Si., yang juga menjabat sebagai Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, telah hadir dalam acara prestisius, yaitu Inacraft 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (28/2/2024). 

Acara ini menampilkan pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, dengan partisipasi sekitar 1.500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Inacraft diakui sebagai salah satu platform terkemuka bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka, baik di pasar domestik maupun internasional. 

Acara ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperluas jaringan dan pangsa pasar. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya Indonesia menjadi pemimpin dalam ekspor kerajinan tangan di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Teten mengapresiasi upaya Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) dalam mempromosikan Inacraft di tingkat regional. 

Dia juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam industri kerajinan, yang saat ini memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen secara global, dengan prospek peningkatan yang signifikan.

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memeriksa booth UMKM bersama Ibu Negara Iriana, termasuk booth dari Dekranasda Provinsi Kalbar. 

Mereka disambut hangat oleh Ny. Windy Prihastari Harisson, yang menjelaskan konsep stand mereka yang mengusung tema rumah betang, serta berbagai produk dan budaya khas Kalimantan Barat yang ditampilkan.

“Ibu Iriana berharap Kalbar terus mempromosikan kebudayaannya agar makin dikenal masyarakat luas,” ujar Windy, menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan mempromosikan UMKM serta ekraf Kalbar di tingkat nasional maupun internasional.

Inacraft 2024 juga menjadi sorotan internasional dengan kehadiran peserta dari berbagai negara, termasuk Uzbekistan, Nepal, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, Polandia, Vietnam, dan China. 

Selain itu, acara ini juga menarik minat 70 pembeli khusus internasional serta 133 peserta kategori eksportir yang siap untuk melakukan ekspor.

Diperkirakan sebanyak 100.000 pengunjung akan menghadiri acara ini, dengan target transaksi retail mencapai Rp 100 miliar dan nilai kontrak dagang mencapai 12 juta dolar AS. 

Melalui Inacraft 2024, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri kerajinan tangan di tingkat regional dan global.

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024
Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024.
PONTIANAK - Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., mengawali Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel Orchardz Perdana, Rabu (28/2/2024), dengan menekankan pentingnya peran strategis Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Tahun ini (2024) kita telah memasuki fase demokrasi baru, dimana baru saja kita melaksanakan Pemilu dan selanjutnya Pilkada. Maka dari itu kita harus menyamakan persepsi, penyelarasan program kerja untuk memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional," jelas Plh. Sekda.

Dia juga menyoroti potensi konflik dalam masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas pembangunan, "Sehingga hal ini perlu dikendalikan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan serta memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah."

Dalam konteks Kalimantan Barat, beberapa daerah telah mengalami pergantian kepala daerah dan penunjukan penjabat baru. Linda mengingatkan Perangkat Daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah.

"Perencanaan kegiatan harus memberikan dukungan penuh dalam menghadapi masa transisi, dimana semua pemerintah daerah akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026," tambahnya.

Linda juga berharap agar para peserta rapat ini dapat menyinkronkan program dan kegiatan serta menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi.

"Perencanaan Program Kerja harus terukur dan fokus pada satu tujuan untuk menciptakan dan merajut kerukunan, persatuan dan kesatuan guna mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju, bermartabat dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan," tandasnya.

Selain itu, Linda mengapresiasi kehadiran Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber dalam acara tersebut. "Semoga apa yang disampaikan oleh Narasumber dapat memberikan pencerahan dan kita semua dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Barat, Drs. Manto, M.Si., menjelaskan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.

"Agenda ini untuk menyamakan persepsi serta membangun komunikasi timbal balik di Bidang Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam rangka penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan supaya lebih terpadu, terarah, dan terukur," katanya.

Manto juga berharap rapat ini dapat meningkatkan sinergitas antara Perangkat Daerah, khususnya di Bidang Kesbangpol. "Saya harap kita dapat menciptakan kesepakatan/kesepahaman dan terjalinnya hubungan kerja yang harmonis pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat," tutup Manto.

Selasa, 27 Februari 2024

Pj. Gubernur Harisson Pastikan Ketersediaan Stok Beras Bagi Masyarakat Kalbar

Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya
Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar)
KUBU RAYA - Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya, untuk memastikan dan mengupayakan agar ketersediaan dan harga beras terjangkau di masyarakat, menatap beberapa bulan ke depan, khususnya dalam menyambut datangnya Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Selasa (27/2/2024).

Dalam peninjauan tersebut Pj. Gubernur turut didampingi Pj. Bupati Kubu Raya, Kepala Bulog Kalbar, dan beberapa Kepala instansi terkait lainnya.

Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar)
"Jadi saya dan Pak Pj. Bupati Kubu Raya bersama Kepala Bulog meninjau ke Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berada di Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan salah satu gudang  beras milik pihak swasta, untuk  mengecek dan memastikan secara langsung langsung bahwa ketersedian beras kita itu, stoknya benar - benar ada," ungkap Pj. Gubernur Harisson.

Dari hasil peninjauannya, dirinya memastikan bahwa ketersediaan beras cadangan Pemerintah yang ada di Kabupaten/ Kota, cukup.

"Kita ketahui bersama, bahwa Bulog ini juga menyediakan beras cadangan Pemerintah dan ada juga untuk SPHP. Dan saya memastikan juga bahwa SPHP ini ada dan akan disalurkan juga ke pasar-pasar," terang Harisson.

Di tengah isu harga beras yang sedang mengalami kenaikan di sejumlah daerah termasuk di Kalbar, Harisson meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik,  Pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin agar ketersediaan beras tetap ada dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi untuk saat ini, kita (Pemprov) terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat menjaga ketersediaan beras, stoknya ada dan harganya lebih terjangkau. Dan di bulan Maret nanti di beberapa wilayah Kalbar sudah memasuki musim panen dan kita harapkan masyarakat tidak perlu panik," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Kalbar Dedi Aprilyadi menyampaikan bahwa benar adanya untuk ketersedian beras di Kalbar terbilang aman hingga 3 bulan ke depan.

"Untuk total jumlah stok beras di Kalbar yang ada di gudang-gudang Bulog kita, itu sebanyak 7.010 Ton, dan yang akan masuk dari DKI ada 2.400 Ton kemudian ada penambahan dari Vietnam sejumlah 9.200 Ton," ungkap Dedi Aprilyadi.

Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., mengecek langsung keberadaan beras di Gudang Bulog dan Gudang Milik Pihak Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar)
Ditengarai dengan naiknya harga beras di sejumlah daerah, Dedi Aprilyadi akan menyiasati hal tersebut dengan mengkombinasikan beberapa jenis beras yang ada di Gudang Bulog sehingga dapat menekan harga penjualan di pasar.

"Jadi ada beberapa jenis beras yang harus kita kombinasikan seperti beras Luar Negeri (LN) yang berasal dari Thailand, dimana beras tersebut jenis Premium kemudian kita jadikan beras Medium dengan nilai harga jual per kilonya berkisar 11.500 Rupiah," paparnya.(rfa)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno