Berita Borneotribun.com: UMKM Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label UMKM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UMKM. Tampilkan semua postingan

Selasa, 16 Agustus 2022

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Majunya UMKM

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Majunya UMKM
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary dalam talkshow #PejuangLokal oleh Blibli di Grand Indonesia, Senin (15/8/2022). 
BorneoTribun Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary menegaskan, pemerintah akan selalu mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi dengan berbagai program.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” kata Septriana dalam talkshow UMKM di Jakarta, Senin.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM, kata Septriana, adalah dengan memberikan jaminan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga e-commerce.

Upaya lain, lanjut Septriana, adalah melalui program Kredit UMKM Digital (digiKU) yang diberikan oleh pemerintah melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Lalu, ada Pasar Digital UMKM (PaDi) yang mendorong BUMN berbelanja produk lokal dan UMKM.

Selanjutnya, ada pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang merupakan program insentif pajak bagi UMKM dengan pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Ada juga Procurement Defense dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan platform untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk menjual produknya ke pasar pemerintah. Selain itu, juga ada Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM.

Tidak hanya itu, lanjut Septriana, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Program tersebut bertujuan untuk mendukung UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.

“Dan mulai Juni hingga Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bertindak sebagai pemimpin kampanye Gernas BBI di Provinsi Papua,” tambah Septriana.

Menurut Septriana, kemajuan UMKM harus terus didukung karena UMKM merupakan salah satu pilar terkuat perekonomian Indonesia.

“UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia yang terkuat. UMKM Indonesia sudah 65,4 juta dan telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573,9 triliun atau 61,07 persen,” kata Septriana.

Tingginya jumlah UMKM, menurut Septriana, berpengaruh positif terhadap penyerapan investasi. Selain itu, UMKM juga berhasil menciptakan 97 persen kesempatan kerja, dengan menyerap 117 juta tenaga kerja.

(SN/ANT)

Selasa, 07 Desember 2021

Dukung UMKM Naik Kelas,Pemuda Tani HKTI Kendal Siap Berkolaborasi

Dukung UMKM Naik Kelas,Pemuda Tani HKTI Kendal Siap Berkolaborasi
Dukung UMKM Naik Kelas,Pemuda Tani HKTI Kendal Siap Berkolaborasi. 

BORNEOTRIBUN KENDAL, JATENG - Membangun ekonomi merupakan hal penting, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal bersama Kadin Kendal mengadakan diskusi bersama para pelaku UMKM dan beberapa Ketua Ormas.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Karangsari, yang lokasinya dekat dengan Kantor Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal, Seni (6/12/2021).

Hadir dalam acara tersebut,Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Kendal,Ahmad Nasirin ,Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal,Ketua Kadin Kendal,HIPMI,dan para pelaku UMKM.

Ahmad Nasirin mengungkapkan bahwa Pemuda Tani HKTI Kendal siap berkolaborasi dengan Pemkab Kendal,dalam hal ini bersama Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal,untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat dan para petani yang memiliki usaha.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal,untuk membantu pendataan warga masyarakat dan para petani yang mempunyai usaha,untuk membantu mereka agar lebih produktif dan bermanfaat", tutur Ahmad Nasirin.

Hal yang disampaikan Ahmad Nasirin tersebut senada dengan yang disampaikan Kadis Perindustrian dan UMKM Kendal,Cici Sulastri.Bahwa program Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal Tahun 2022 diantaranya akan dilakukan pendataan UMKM, dengan harapan akan diketahui potensi UMKM disetiap kecamatan.

"Program Dinas Perindustrian dan UMKM Tahun 2022,agar UMKM naik kelas,antara lain : 1.Transformasi digitalisasi koperasi dan UMKM,pemasaran secara online yang meliputi program dan pelayanan.
2.Pelatihan Market Place di 20 Kecamatan yang akan dihadiri 40 UMKM.
3.Program inkubasi untuk 50 UMKM yang akan didampingi desainer dari Jakarta.
4.Pameran di New York
5.Mengupdate data base UMKM,sehingga akan mengetahui potensi UMKM disetiap Kecamatan", jelas Cici Sulastri.

Sementara itu Ketua Kadin Kendal, Cahyanto sangat menyarankan agar semua pelaku UMKM mampu menangkap peluang yang ada,sehingga UMKM akan lebih maju.

Cahyanto juga menekankan pentingnya legalitas dari produk UMKM sehingga akan memudahkan pemasaran baik didalam negeri maupun ekspor.

Senada dengan Cahyanto,Kabid PUM( Pemberdayaan Usaha Mikro ), Ari Wibowo mengatakan UMKM di Kendal tidak akan naik kelas, jika tanpa peran para pelaku UMKM sendiri.Untuk itu kita harus bisa menangkap peluang yang ada, dan Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal siap menjadi fasilitator.(AN)

Sabtu, 30 Oktober 2021

Pelatihan Cooking Demo Untuk Pelaku UMKM


Bupati Sekadau menerima Cinderamata

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau melaksanakan pelatihan cooking demo tahun 2021 bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sekadau di Gedung UMKM Centre Sekadau, Sabtu (30/10/2021).

Kegiatan pelatihan cooking demo tahun 2021 bagi pelaku UMKM dibuka oleh Bupati Sekadau Aron SH.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sekadau, Aron, S.H mengatakan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Cooking Demo merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaku UMKM yang berinovasi dan kreatif terhadap produk lokal sehingga semakin meningkatkan tambahan penghasilan dan pendapatan bagi keluarga dan masyarakat. 

"Dengan pelatihan ini diharapkan pelaku usaha terutama ibu-ibu dan remaja putri dapat mengetahui beraneka jenis macam kuliner yang dapat ditampilkan serta dijadikan produk olahan dan dapat dijadikan konsumsi bagi rumah tangga dan masyarakat bahkan dapat dijual kepada konsumen," Ujarnya.

Fhoto bersama Icon produk


"Saya harap para pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan peluang dan potensi yang telah diciptakan dan dengan betul-betul dapat menciptakan berbagai peluang usaha baru sampingan sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi sektor unggulan di Daerah kita Kabupaten Sekadau," Harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, ketua panitia kegiatan pelatihan cooking demo yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, Sarno mengatakan pelatihan cooking demo merupakan upaya untuk memberikan keterampilan, motivasi dan skill kepada pelaku usah mikro kecil menengah. 

Dengan adanya pelatihan cooking demo bagi pelaku UMKM ini diharapkan dapat menciptakan bahan makanan beranekaragam dengan cita rasa yang beragam pula.

Pada kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian cinderamata dari  CV sinar Agus dan UMKM Sekadau kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada Bupati, TP. PKK, Ketua GOW Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas Usaha Kecil Menengah Perdagangan, pejabat berserta Staf DKUKMP kabupaten Sekadau, Para peserta kegiatan dan para undangan.


Reporter : Mus

Senin, 20 September 2021

Sabtu, 14 Agustus 2021

Potensi Cuan Dari Bisnis Digital Bagi Pelaku UMKM Kala Pandemi

Perajin Anyaman di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Siap Mengirimkan Pesanan
Perajin Anyaman di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Siap Mengirimkan Pesanan.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Jumat, 13 Agustus 2021, Pandemi menjadi pukulan telak bagi banyak pelaku usaha yang kehilangan omzet pendapatan akibat adanya pembatasan mobilitas para konsumen demi memutus penyebaran COVID-19. 

Pukulan sama juga pernah dirasakan oleh Emiliana, perempuan berusia 38 tahun, perajin anyaman bambu dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau adalah salah satu garda terdepan perlindungan hutan yang membantu memastikan ekosistem tetap terjaga supaya bambu bahan baku kerajinannya bisa selalu tersedia. 

Perajin Anyaman di Kabupaten Sitang, Kalimantan Barat
Perajin Anyaman di Kabupaten Sitang, Kalimantan Barat.

Selama hampir satu tahun di awal pandemi, ibu dua orang anak yang sudah 10 tahun menjalani usaha kriya ini harus kehilangan pemasukan karena usahanya sangat bergantung pada wisatawan yang datang ke Sintang. 

Akan tetapi, pepatah ‘dari buntung jadi untung’ dirasakan langsung saat Emi dan ratusan perajin lain yang tergabung dalam Koperasi Jasa Menenun Mandiri (JMM) di kabupaten itu mulai berkenalan dengan dunia digital yang difasilitasi melalui kolaborasi asosiasi pemerintah daerah 
kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) bersama Krealogi oleh Du’anyam. 

Peralihan menuju pasar digital itu berbuah manis. Saat Lebaran tahun lalu, Koperasi JMM berhasil menerima pesanan 80 produk anyaman dengan omzet mencapai sekitar Rp15 juta. 

Pesanan itu masih mengalir hingga kini. Emi mengaku saat ini rata-rata pendapatannya dari menganyam mencapai Rp1 juta per bulannya. Lewat pelatihan ini, JMM juga belajar menggunakan sistem tata niaga digital untuk dapat mengelola pesanan koperasi secara berkelompok dengan lebih efisien dan mampu memastikan semua produk punya kualitas yang sama baiknya. 

“Sebelum pandemi, produk kami dibeli oleh wisatawan yang datang ke toko. Sejak pandemi, kondisinya berubah total, toko sangat sepi. Setelah memanfaatkan promosi lewat platform digital, pesanan bisa datang dan kami kerjakan secara berkelompok,” kata Emi. 

Sugiman, Direktur Koperasi JMM Sintang mengatakan, para perajin kini memasarkan produknya ke ragam platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 

“Akses internet memungkinkan masyarakat desa untuk menggunakan WhatsApp, Facebook dan Instagram. Dengan begitu, para perajin bisa mempromosikan produk buatannya sendiri ke masyarakat yang lebih luas. Hingga saat ini, pesanan terhadap produk buatan kami juga terus berdatangan,” kata Sugiman.

Kendati demikian, buah manis dari bisnis digital belum dirasakan secara luas oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pelosok negeri. 

Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital (e-commerce) sampai akhir tahun ini mencapai Rp395 triliun atau tumbuh 48,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Sayangnya, dari peningkatan transaksi yang signifikan itu, partisipasi produk UMKM sangat minim, hanya berkisar di angka 6-7 persen. Selebihnya, barang yang dijual di beragam marketplace dalam negeri berasal dari produk impor. 

Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), menaksir setidaknya ada empat tantangan bagi pelaku UMKM untuk bisa ikut memanfaatkan ceruk bisnis digital. 

Produk Anyaman dari Sintang, Kalimantan Barat
Produk Anyaman dari Sintang, Kalimantan Barat.

Pertama, tingkat literasi digital yang masih rendah. Kedua, dukungan infrastruktur termasuk akses internet dan jalur logistik yang belum merata. Ketiga, minimnya edukasi kepada konsumen perihal produk-produk UMKM, khususnya yang ramah lingkungan. 

Terkait literasi digital, pengembangan ‘rumah promosi’ seperti JMM dapat menjadi sentra pemasaran di masing-masing kabupaten lestari dapat menjadi jawaban. 

Kaum muda lokal bisa diberdayakan untuk mendukung bisnis produk lestari. Mulai dari pemasaran, pengelolaan pesanan, penyimpanan, dan tata niaga lain dapat dikelola lebih sistematis. Dengan begitu, perajin bisa benar-benar fokus pada kualitas karya. 

“Hal lain juga dari sisi logistik. Bagaimana caranya produk UMKM bisa bersaing harga dengan yang shipping dari luar negeri misalnya. 

Solusi yang mulai dilakukan adalah mengelola pesanan secara berkelompok atau skema reseller serta gotong royong bersama mitra yang fokus di jaga logistikdan pergudangan supaya ongkos transportasi bisa ditekan,” kata Gita. 


Pihaknya menambahkan, pengembangan pasar bagi produk UMKM tidak melulu harus difokuskan pada ekspor. “Kami yakin bahwa produk UMKM Indonesia yang berkualitas, yang ramah lingkungan dan ramah sosial sebaiknya jangan hanya ditujukan untuk kepentingan ekspor. Ceruk pasar dalam negeri masih terbuka luas asal kita kombinasikan dengan edukasi konsumen. Apalagi platform ecommerce terus berkembang, sehingga terbuka untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM 
daerah,“ tutur Gita.
 
Potensi Produk Lestari Sebagai asosiasi kabupaten, LTKL saat ini tengah fokus untuk mengembangkan dan memasarkan produk lestari bernilai tambah tinggi hasil karya para pelaku UMKM di berbagai kabupaten di Indonesia termasuk lewat marketplace, metode business matching serta berbagai kegiatan kampanye belanja online.

Bagi LTKL, produk yang lestari adalah produk yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan, mampu memastikan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok dan mengelola energi serta limbahnya dengan bertanggungjawab. 

Tentunya transisi ini butuh gotong royong dengan pemerintah nasional. Salah satunya, LTKL bekerjasama dengan SMESCO Indonesia, APKASI dan gerakan Hutan Itu Indonesia akan menggelar pekan ‘UMKM Fair: Gerai Kabupaten Lestari’ untuk mendukung kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’ dan memperingati kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. 

LTKL juga mendorong pemerintah nasional untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa untuk barang lokal yang lestari. Saat ini, BUMN sudah mengalokasikan 20% pengadaan barang dan jasanya untuk produk lokal. Sedangkan menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serapan produk lokal dipatok sebesar 40% untuk mendukung kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’. 

Gita menambahkan, “Kami ingin mendorong kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’ melangkah lebih jauh menjadi ‘Bangga Buatan Indonesia yang Lestari’. Kami juga percaya bahwa pemulihan ekonomi paska pandemi berarti peningkatan produk lokal yang ramah lingkungan dan ramah 
sosial.” 

Menangani berbagai klien skala UMKM, Benedikta Atika, Impact Investment Lead ANGIN menyatakan bahwa ada banyak sekali faktor yang membuat sebuah bisnis berhasil. 

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan menilai elemen-elemen pendukung lainnya yang ada di rantai pasok dari hulu hingga hilir. Misalnya, visi dan misi pendiri, sumber supply produk, kesiapan tim, keunikan dan potensi produk, serta tempat pemasaran produk tersebut,” tutur 
Atika. 

ANGIN melihat bahwa ke depannya potensi pasar untuk produk lestari cukup besar karena kesadaran konsumen yang semakin tinggi untuk membeli produk yang berkualitas dan berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat.
 
Wakil Bupati Sintang, Yoseph Sudianto, menyambut baik kolaborasi tersebut untuk membantu pengembangan potensi alam dan sumber daya di daerahnya. 

“Kami menetapkan visi Sintang Lestari pada tahun 2030. Untuk mencapainya, kami harap mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam membuka peluang pengadaan barang dan jasa bagi daerah, di luar kota-kota besar. Selain itu, kami juga membuka diri bagi investor bagi produk lestari di daerah kami,” kata Yoseph. 

Atika menambahkan, pemerintah diharapkan memberikan prioritas bagi kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan izin usaha dan administrasi lainnya bagi sektor ini. Selain itu, perlu juga didorong untuk segera membuat definisi yang lebih jelas terhadap wirausaha lokal dan produk lestari. 

“Dalam konteks investasi hijau, perlu ada insentif khusus bagi investor lestari atau investor yang fokus pada pelaku usaha yang mengedepankan keberlanjutan,” kata Atika.(RLS)

Sabtu, 19 Juni 2021

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM

Wapres Ma’ruf Amin (Foto: Dokumentasi BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/06/2021). Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” ini sendiri berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujarnya.

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

“Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah,” tuturnya.

Wapres pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan.

“Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” ujarnya.

Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Menutup sambutannya, Wapres berharap Gernas BBI dapat mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Puncak Gernas BBI kali ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan tempat gelaran berlangsung.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia “Kilau Digital Permata Flobamora” saya nyatakan dibuka. Saya berharap, kegiatan ini dapat memberikan hasil yang nyata guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Viktor Bungtilu Laiskodat. (UN)

Jumat, 11 Juni 2021

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi
Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi.

BorneoTribun Jatim - Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, karena untuk memberdayakan UMKM.

"Bicara smart city tak hanya bicara aplikasi, tapi ada enam faktor utama yang mendukung. Aplikasi itu bagian kecil dari tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo​) Kota Surabaya, M Fikser, dalam acara seminar 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Jawa Timur', yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur secara daring dan luring, Jumat (11/6/2021).

Saat ini, menurut Fikser, Pemkot Surabaya berkonsentrasi menggunakan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM). "Saat ini kami sedang membangun aplikasi dari distributor ke koperasi, dari koperasi kita akseskan ke toko kelontong-toko kelontong yang menjadi binaan Dinas Perindustrian Perdagangan. Dari toko kelontong ini, bisa dibeli para ASN (Aparatur Sipil Negara)," katanya.

Pemkot Surabaya memiliki 15 ribu ASN. Sebanyak 10 ribu di antaranya tinggal di Surabaya. "Ini semua akan jadi konsumen tetap toko-toko kelontong yang jadi binaan Pemerintah Kota Surabaya," kata Fikser.

Wali Kota Surabaya menargetkan pengerjaan aplikasi ini sudah harus selesai pada 15 Juni 2021. "Jadi mulai dari kebutuhan bulanan, semua ASN wajib beli di toko kelontong. Kita sudah bagui ASN per wilayah tempat tinggal yang dekat dengan toko kelontongnya. Untuk rasa keadilan toko kelontong, kami akan batasi transaksi," kata Fikser.

Aplikasi digital juga digunakan untuk tracing Covid-19. "Real time data yang kami terima dari rumah sakit-rumah sakit, masuk ke aplikasi tersebar di semua kecamatan. Pak Camat jadi komando. Data tersebut terdistribusikan ke tiga pilar lalu tracing. Untuk bisa mendapatkan 25 kontak erat, menggunakan aplikasi ini bisa sampai ke-40. Dengan kecepatan menemukan kontak erat, diharapkan bisa memutuskan mata rantai. Termasuk aplikasi kondisi riil pasien di setiap rumah sakit, kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis pemangku kebijakan," kata Fikser.

Nantinya semua layanan di kantor kecamatan dan kelurahan berbasis teknologi. "Jadi warga tidak perlu datang ke kelurahan. Dia bisa mengupload surat-surat persyaratan, setelah itu lalu diapproval lurah dan camat, dia bisa mencetak sendiri surat-surat keterangan itu," kata Fikser.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menandatangani nota kesepahaman dengan rumah sakit-rumah sakit agar bayi yang lahir bisa langsung membawa akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga. "Jadi ketika bayi dan ibu keluar rumah sakit, administrasi kependudukannya sudah clear," kata Fikser. (AMSI Jatim)

Gerakan Nasional Sukses, 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Gerakan Nasional Sukses, 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun
Seminar Nasional 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

BorneoTribun Surabaya, Jatim - Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Edhi Kusdiyarwoko D., mengatakan usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

"Smart Economy dalam konteks Smartcity merupakan konsep di mana suatu aktivitas ekonomi dilakukan secara terpadu dan inovatif dalam upaya mewujudkan tujuan kota cerdas," kata Edhi, membacakan sambutan Menteri Koperasi dan UKM, dalam acara 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Jawa Timur', yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur secara daring dan luring, Jumat (11/6/2021).

Peta jalan pengembangan digitalisasi koperasi dan UKM, baik di sektor mikro, UKM dan koperasi sendiri dilandasi pada literasi digital UMKM, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar. Kementerian menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital, 500 koperasi digital dan kontribusi ekspor UMKM 20 persen. "Artinya ditargetkan minimal 6,1 juta UMKM on boarding per tahun," kata Edhi.

Tentu saja peningkatan literasi digital KUMKM dari aspek kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar akan terus didorong bertransformasi melalui ekositem digital. 

"Ekosistem digital dan teknologi pada era pandemi mampu berperan sebagai enabler yang membuat segala sesuatunya lebih mudah dan tetap produktif bagi pelaku UMKM," kata Edhi. 

Menurut Edhi, pelaku UMKM didorong untuk dapat optimalisasi melalui E-catalogue dan onboarding media sosial, optimalisasi e-commerce lokal dan homogen, optimalisasi e-commerce global dan ekspor. 

"Digitalisasi perluasan akses pasar produk UMKM melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pasar digital UMKM, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," katanya.

Pemerintah mengglorifikasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sejak Mei 2020. "Selama periode tersebut hingga April 2021 telah mencapai peningkatan 6 juta unit UMKM on boarding pada ekosistem digital. Gernas BBI tidak hanya on boarding tetapi juga meliputi penguasaan teknik dan pengetahuan digital oleh pelaku UKM," kata Edhi. (Tim AMSI)

AMSI Diharapkan Jadi Bagian Momentum Kebangkitan Koperasi dan UMKM di Dunia Digital

AMSI Diharapkan Jadi Bagian Momentum Kebangkitan Koperasi dan UMKM di Dunia Digital
Logo AMSI.

BorneoTribun - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) diharapkan menjadi bagian dari momentum kebangkitan koperasi usaha mikro kecil menengah dan start up atau wirausaha pemula berbasis teknologi di Indonesia. Selain itu kegiatan ini bisa jadi momen akselerasi ekonomi secara nasional di tengah pandemi Covid-19.

Harapan ini dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM yang dibacakan oleh Plt Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Edhi Kusdiyarwoko D., dalam Seminar Nasional 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur', yang digelar secara daring  dan luring oleh AMSI Jatim di Prigen Pasuruan, Jumat (11/6/2021).

Edhi berharap Asosiasi Media Siber Indonesia terus konsisten mengambil peran dalam memperkuat dan mengembangkan digitalisasi Indonesia. "Kegiatan ini mengambil peran aktif mempersiapkan sumber daya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pelaku masyarakat yang terbuka, melek digital, inovatif, dan kolaboratif serta dapat eksis di dunia digital lebih jauh lagi dapat masuk ke pasar global," katanya.

Menurut Edhi, saat ini UMKM mendominasi postur pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). "Namun rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,2 juta unit UMKM di Indonesia, kontribusinya 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 61 persen PDB nasional. Rasio kewirausahaan di Indonesia 3,47 persen, relatif rendah dibandingkan Thailand 4,26 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Singapura 8,76 persen.

"Melalui Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi," kata Edhi.

Menurut Edhi, pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS untuk mendapatkan NIB dan mendaftarkan izin Usaha secara online. "Seyogyanya di masa pandemi dengan peraturan PPKM di daerah-daerah, pelaku usaha khususnya UMKM dapat memanfaatkan layanan dengan ini sebaik-baiknya. Berbagai daerah dipacu untuk beradaptasi kebiasaan baru melalui berbagai layanan yang diberikan agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19," katanya. (Tim AMSI)

Kamis, 06 Mei 2021

TikTok berencana mengadakan Program terbaru untuk UMKM

TikTok berencana mengadakan Program terbaru untuk UMKM
Tampilan awal aplikasi TikTok.

BorneoTribun.com -- Platform video singkat TikTok berencana mengadakan program terbaru untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia dalam waktu dekat.

"Akan ada program yang lebih besar, akhir Mei nanti dengan beberapa kementerian program untuk mendukung UMKM Indonesia," kata Kepala Pemasaran Bisnis TikTok Indonesia, Sitaresti Astarini, dalam jumpa pers virtual, Rabu.

TikTok belum bisa menjelaskan lebih banyak mengenai program tersebut.

Secara garis besar, TikTok melihat isu pelaku UMKM yang bergabung dengan platform mereka pada umumnya berkaitan dengan cara menaikkan penjualan dan cara mengembangkan bisnis.

Untuk itu, platform tersebut memberikan edukasi seperti tips membuat kampanye yang efektif sampai mengundang kreator konten untuk memberikan pandangan soal konten di TikTok.

Sementara untuk mendukung penjualan produk, mereka menyediakan sejumlah perangkat, tools, untuk akun bisnis berupa pengaturan iklan target hingga menyesuaikan dana untuk iklan.
 
Ketika disinggung mengenai Hari Bangga Buatan Indonesia 5 Mei, TikTok menyatakan sudah beberapa waktu belakangan ini terlibat kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia antara lain dengan tantangan atau hashtag challenge Bangga Buatan Indonesia.

Oleh: Antaranews

Kamis, 22 April 2021

Pemerintah Terus Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas

Pemerintah Terus Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas
Presiden Jokowi singgah di sebuah toko kerajinan, di Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021) (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini tercatat mampu menghasilkan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.

“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04/2021)

Dalam rangka mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negosiasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.

“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan pengembangan,” ujar Menkeu.

Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.

“Dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan  daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik,” pungkas Menkeu. 

(HUMAS KEMENKEU/UN)

Rabu, 21 April 2021

UMKM masih jadi Target Serangan Ransomware

UMKM masih jadi target serangan ransomware
Ilustrasi serangan di dunia siber (cyber attack). (msn.com)

BorneoTribun Jakarta -- Kaspersky melihat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menjadi sasaran serangan ransomware tahun ini meski jumlahnya menurun.

"Menurunnya deteksi ransomware di kawasan ini seharusnya tidak membuat kita terlena. Sejak tahun lalu, kami telah menggarisbawahi evolusi ancaman tersebut. Grup ransomware sekarang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas," General Manager Kaspersky Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong, dalam siaran pers, dikutip Selasa.

Laporan Kaspersky Security Network menemukan upaya ransomware di kawasan Asia Tenggara pada 2020 menurun dibandingkan 2019, termasuk untuk Indonesia.

Kaspersky mendeteksi ada 439.743 upaya serangan ransomware di Indonesia pada 2020, jumlah turun signifikan dibandingkan 2019 yang sebanyak 1.158.837.

Tren penurunan serangan ransomware juga terjadi di Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kaspersky melihat tren ini akibat penurunan jumlah deteksi ransomware Wannacry, yang cukup mendominasi dari ransomware yang terdeteksi.

Ransomware merupakan malware yang menginfeksi komputer, kemudian ia akan mengenkripsi data dan memblokir akses pengguna. Penyerang akan meminta tebusan agar korban bisa kembali mengakses data dan sistem.

Serangan ini menjadi salah satu ancaman yang paling sering mengintai sektor UMKM di Asia Tenggara.

Meski pun tren menurun, Kaspersky melihat ancaman ransomware sekarang ini berbahaya karena melakukan eksfiltrasi data yang dilengkapi pemerasan. Penjahat siber mengancam akan mempublikasikan data sehingga urgensi korban untuk memberikan uang tebusan juga meningkat.

Untuk melindungi komputer dari serangan ransomware, Kaspersky menyarankan pelaku UMKM tidak memaparkan layanan desktop jarak jauh, misalnya RDP, ke jaringan publik. Jika harus disambungkan ke jaringan publik, gunakan kata sandi yang kuat.

Pasang tambalan atau patch untuk VPN komersial yang menyediakan akses jarak jauh untuk karyawan dan VPN yang berperan sebagai gateway di jaringan.

Beri perhatian khusus pada lalu lintas keluar untuk mendeteksi koneksi pelaku kejahatan dan buat cadangan data (backup) secara teratur.

Tidak kalah penting, beri pelatihan tentang keamanan siber kepada karyawan.

Sumber: Antaranews

Kamis, 08 April 2021

Wabup Kapuas Hulu Tegaskan Pemkab Kapuas Hulu Peduli Akan Hak Kekayaan Intelektual

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat.

BorneoTribun Kapuas Hulu, Kalbar -- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilangsungkan di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Kamis (8/4/2021)

Kepala Balitbang Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan bahwa, sosialisasi yang digelar ini merupakan salah satu upaya untuk menambah wawasan, pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurutnya, dengan HKI, suatu produk hasil kreativitas masyarakat akan memiliki kekuatan hukum. Terlebih bagi dunia usaha terutama UMKM, HKI menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi kreatif yang penuh dengan persaingan.

Sementara Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat mengatakan, bahwa masyarakat harus peka terhadap apa yang dilihat dan dimakan sehari-hari. Apakah sudah dipatenkan atau belum. Wabup mencontohkan, tempe yang telah dipatenkan Jepang.

“Padahal tempe adalah makan kita sehari-hari, demikian pula jenis makanan Kapuas Hulu yang lain seperti kerupuk basah atau kerupuk kering. Jika belum dipatenkan maka marilah kita patenkan agar nantinya tidak diambil oleh orang lain, dan dapat menjadi kekayaan kita khususnya Kabupaten Kapuas Hulu,” tegasnya.

Dikatakannya, kreativitas masyarakat Kapuas Hulu, saat ini telah menjadi salah satu keunggulan daerah yang harus terus dipupuk dan dikembangkan dan juga harus diikuti dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan Hak Kekayaan Intelektual.

“HKI menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan sekat-sekat teretorial suatu bangsa bahkan daerah menjadi semakin kabur. Kreativitas apa yang kita hasilkan, sangat mudah diakses bahkan ditiru oleh bangsa atau masyarakat lain. Oleh karena itu untuk melindungi karya kreatif kita khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, maka kita harus peduli dengan Hak Kekayaan Intelektual,” pungkasnya.(*)

Senin, 05 April 2021

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital
Menkop UKM Teten Masduki (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kemenkop UKM)

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

BorneoTribun Jakarta -- Pandemi COVID-19 yang melanda memberikan pukulan telak bagi semua pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, beradaptasi dan bertransformasi bagi UMKM menjadi keniscayaan.

“Atas dasar itulah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia [Gernas BBI] yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada kebangkitan UMKM melalui akselerasi transformasi digital,” ujarnya saat melakukan kick off Gerakan Indonesia Bersama UMKM, Sabtu (03/04/2021), di Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Seiring dengan itu, dilakukan juga pembukaan Gernas BBI periode April yang mengusung tema “UKM Jabar Paten”.

Teten memaparkan, melalui sinergi yang dihadirkan oleh seluruh pemangku kepentingan, hari ini angka UMKM yang hadir dalam ekosistem digital telah tumbuh pesat, mencapai lebih dari 19 persen populasi pelaku usaha atau setidaknya 12 juta UMKM.

“Transformasi digitalisasi UMKM akan terus kita dorong. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan akan terus berkolaborasi demi target 30 juta UMKM pada tahun 2023. Diharapkan terdapat 500 ribu UMKM produk artisan onboarding digital setiap bulannya,” ujarnya.

Meskipun demikian, Menkop UKM menekankan, digitalisasi tidak cukup hanya hadir semata, isu literasi digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan kapasitas produksi dan kualitas turut pula harus terus dikawal. 

Oleh karena itu, rangkaian kegiatan BBI pada bulan April tidak hanya akan fokus di aspek hilir pemasaran, namun juga akan mengulas total hingga ke hulu, aspek SDM, dan proses bisnis.

Teten mengatakan Gernas BBI adalah sebuah pengejawantahan, terlahir dari semangat “sauyunan” atau gotong royong, bersinergi dalam upaya bersama mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, melalui penguatan UMKM dalam negeri.

“UMKM memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor nonmigas, 60 persen total investasi, 97 persen total tenaga Kerja, dan 61 persen total PDB [Produk Domestik Bruto] nasional."

"Angka-angka ini menjadi bukti bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Teten juga menyampaikan bahwa pandemi dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan UMKM masa depan.

“Dalam kacamata saya, UMKM masa depan Indonesia adalah pewirausaha yang terus mengeksplorasi khasanah tradisi dan nilai budaya dalam produknya namun dibalut dengan eksplorasi teknologi serta relevan pula dengan isu-isu kekinian."

"Wirausaha berbasis teknologi dan wirausaha sosial menjadi salah satu representasi,” ujarnya

Teten yakin dan percaya, UMKM tetap layak menyandang peran sebagai pahlawan ekonomi bangsa. 

Resiliensi, kualitas, serta kekhasan yang ditawarkan terus bertumbuh setiap harinya. 

Meskipun demikian, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak tetap krusial dalam mendampingi dan memastikan UMKM hadir sebagai juara dan kebanggaan bangsa Indonesia.

“Saatnya kita bersama bergerak. Bersama-sama untuk UMKM, bersama-sama untuk Indonesia. Indonesia Bersama UMKM,” ujarnya.

Tak lupa, Menkop UKM mengundang seluruh masyarakat di Tanah Air untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan berbelanja produk UMKM terbaik Jabar di seluruh rangkaian kegiatan Gernas BBI April 2021.

Teten juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait pendampingan UMKM dapat bersama bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersama UMKM sehingga seluruh upaya penguatan UMKM akan dapat terintegrasi dan diperkuat. 

(HUMAS KEMENKOP UKM/UN)

Minggu, 04 April 2021

Pemerintah Alokasikan Anggaran Program PEN sebesar Rp699,43 Triliun atasi Dampak Pandemi Covid-19

Pemerintah Alokasikan Anggaran Program PEN sebesar Rp699,43 Triliun atasi Dampak Pandemi Covid-19
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


BorneoTribun Jakarta -- Dalam upaya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp699,43 triliun, meningkatkan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp579,78 triliun.

Salah satu prioritas pemerintah adalah memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan alokasi anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.

“Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja (116,9 juta tenaga kerja),” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (04/04/2021).

Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit.

Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kepada 195.099 UMKM, dampak dari pandemi 23,10 persen UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50 persen terhambat distribusi, dan 19,45 persen mengalami kendala permodalan.

Begitu juga dengan hasil survei Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menunjukkan kondisi sama, yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6 persen UMKM tutup sementara.

“Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat] dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,” ujar Airlangga.

Tahun lalu, nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen, sehingga pada April-Desember 2020, suku bunganya menjadi nol persen. Selain itu, juga sudah dibentuk skema KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro.

Sementara, di 2021, pemerintah menetapkan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar tiga persen, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi sebesar Rp253 triliun

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menko Perekonomian.

Dalam mengatasi dampak dari pandemi, pemerintah terus menyeimbangkan antara penanganan di sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) yang terus diintensifkan dan diperluas hingga 15 provinsi, pemerintah juga terus melakukan upaya 3T (tracing, treatment, dan treatment), serta vaksinasi yang dilakukan di seluruh Tanah Air.

“Hal ini didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus didorong untuk memperkuat sisi daya beli (demand) dan produksi (supply). Selain terus menggulirkan program pendorong daya beli, program membantu sisi produksi juga terus diberikan. Tak lupa, pemerintah juga akan mempercepat program vaksinasi massal, menguatkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan memperluas implementasi PPKM Mikro,” pungkas Airlangga. 

(HMS/UN)

Kamis, 01 April 2021

Menko Perekonomian ungkap KNKG Miliki Peran Strategis dalam Penanganan Pandemi & PEN

Menko Perekonomian ungkap KNKG Miliki Peran Strategis dalam Penanganan Pandemi & PEN
Rapat Koordinasi KNKG secara daring yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit. (Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi serta pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal tersebut disampaikannya selaku Ketua Dewan Pengarah KNKG, pada Rapat Koordinasi KNKG periode 2021-2024, Rabu (31/03/2021).

Dalam rapat itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa KNKG dibentuk untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. 

Adanya KNKG diharapkan dapat membantu tak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor BUMN dan swasta, terutama di sektor kesehatan yang dapat merevitalisasi perekonomian nasional.

KNKG juga diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi penerapan governance dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“KNKG periode ini berbeda karena harapan pemerintah lebih besar, tidak hanya dari segi governance tetapi juga sosialisasi. Kami percaya para profesional dan praktisi dengan melibatkan eselon 1 kementerian/lembaga maka akses ke semua kementerian terbuka,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa dalam masa pandemi sektor korporasi masih bisa bertahan. Begitu juga dengan sektor UMKM, ditunjang dengan stimulus yang diberikan pemerintah. 

Hal tersebut membuktikan bahwa aktivitas masyarakat sebagai penyangga perekonomian masih bisa terjaga selama masa pandemi.

“Kalau istilah Bapak Presiden adalah restart dan rebooting. Penting untuk dilakukan transformasi perekonomian nasional. Jadi kalau ada momentum, momentumnya adalah sekarang. 

Kita gunakan momentum pandemi Covid-19 ini untuk melanjutkan pertumbuhan dengan cara yang berbeda,” tandasnya.

Rapat yang diselenggarakan secara daring ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit selaku anggota pengurus KNKG. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/AIT/UN)

Senin, 29 Maret 2021

Gubernur Kalbar dampingi Menkop UKM kunjungi UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak

Gubernur Kalbar dampingi Menkop UKM kunjungi UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak
Gubernur Kalbar dampingi Menkop UKM kunjungi UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak.

BorneoTribun Pontianak, Kalbar -- Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mendampingi Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki mengunjungi UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak. Kunjungan Menkop UKM ini turut dihadiri Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono beserta Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie.

Dalam wawancaranya, Menkop UKM mengatakan kedatangan mereka telah ditugaskan oleh Presiden RI untuk memetakan koperasi atau UMKM yang bisa didorong agar dapat naik kelas.

“Kami melihat dari kunjungan beberapa hari ini, sebenarnya sudah banyak koperasi di sektor pembiayaannya yang bahkan lebih saat ini. Artinya, kalau ini dimanfaatkan untuk pembiayaan mikro dan ultra mikro sudah cukup memadai,” jelasnya di UMKM Center Kota Pontianak, Minggu (28/3/2021).

Teten menjelaskan Kemenkop UKM dalam hal ini memprioritaskan untuk mencari potensi-potensi dan mendorong koperasi masuk ke sektor produksi atau sektor riil.

“Misalnya di sektor agrikultur, di sini potensinya banyak sekali. Lalu ada sektor kelautan dan ini prioritas pemerintah. Misalnya untuk menambah tiga ratus ribu hektar tambak udang rakyat, ini jadi prioritas dan bisa digarap oleh koperasi,” ungkapnya.

Kemenkop UKM juga mendidik UMKM yang sudah ada maupun rintisan untuk dapat ditingkatkan kelasnya, baik melalui universitas maupun perbankan.

“Ini pendekatan lewat inkubasi, apakah universitas di sini bisa menjadi partnership atau Bank Indonesia. Kami akan mengikuti catatan-catatan ini, karena Kalbar mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa dan bisa juga berbasis koperasi dan UMKM. Tidak harus memiliki konglomerasi, karena itu juga menjadi kebijakan dari pemerintah pusat,” tutur Menkop UKM.

Di masa pandemi ini, UMKM diharapkan mampu membantu program pemulihan ekonomi. Walaupun dilihat pada kuartal 1 dan 2 ekonomi masih belum normal.

“Untuk UMKM bisa bertahan sekarang ini. Kita berharap dengan vaksinasi kegiatan ekonomi bisa pulih kembali, meskipun kita melihat kuartal 1 dan 2 ekonomi belum normal, jadi kuncinya memang pemulihan ekonomi sekarang di vaksinasi. Saat ini yang paling penting untuk UMKM adalah tahap survival (bertahan),” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar mengapresiasi koperasi yang beromset triuliunan dan akan mendukung koperasi yang sehat.

“Kita bersyukur di Kalbar ada Credit Union, Keling Kumang yang beromset triliunan rupiah. Ini harusnya menjadi motivasi bagi koperasi yang lain,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan koperasi yang sudah tidak aktif akan ditutup dan akan membina koperasi yang aktif, serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman koperasi dengan bunga yang rendah.

“Banyak koperasi yang sehat dengan sumber pembiayaan pinjamannya hanya bunga 3 persen itu luar biasa. Cuma kita tidak banyak memanfaatkan. Dari satu triliun yang ada di Kemenkop (UKM), di Kalbar sendiri hanya punya 89 miliar. Seharusnya masyarakat memanfaatkan modal-modal murah dengan kerja sama Jamkrida yang jadi penjamin,” tutup Gubernur Kalbar. (KO)

Senin, 15 Maret 2021

Berkat Kampung Sehat, UMKM Tenun di Sukarara Mulai Hidup

Berkat Kampung Sehat, UMKM Tenun di Sukarara Mulai Hidup
Berkat Kampung Sehat, UMKM Tenun di Sukarara Mulai Hidup.

BorneoTribun Lombok Tengah, NTB - Kehadiran kampung sehat nurut tatanan baru inisiasi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB, dirasakan kebangkitannya oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Provinsi NTB.

Walaupun belum maksimal namun dampaknya bagi perekonomian masyarakat sedikit lebih melegakan bagi sebagian warga, sebab melalui program kampung sehat tersebut warga belajar proaktif menerapkan protokol kesehatan dengan berbagai penekanan humanis yang dilakukan pemerintah, baik desa maupun pihak kepolisian setempat.

Seperti yang diakui pemilik galeri Darma Setia Hj Robiah di Desa Sukarara, Minggu (14/3/2021), awal masuknya Corona ke NTB usahanya sempat mati total, pengurangan karyawan terpaksa dilakukan.

Namun setelah beberapa program yang di gelar pemerintah, seperti mewajibkan prokes untuk semua orang, dan menggelar Lomba Kampung Sehat guna membiasakan masyarakat melaksanakan prokes, usahanya sedikit lebih hidup.

"saya ucapakan terimakasih kepada pemerintah atas segala upayanya menghidupkan perekonomian masyarakat, melalui berbagai program yang digelarnya," jelas Hj Robiah.

Dampak penerapan prokes 5M melalui Kampung Sehat ini, dianggap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, termasuk para pelaku usaha UMKM di desanya.

Sebab dapat membuat pelaku usaha tidak terlalu paranoid terhadap Corona seperti awal mewabahnya tahun 2020 lalu.

"sekarang kami rasa biasa-biasa saja sebab anjuran Prokes semua menjalankan baik pengunjung maupun warga setempat, jadi penyebaran virusnya tidak segesit awal masuknya ke NTB," terangnya.

Fakta tersebut juga dirasakan oleh Amin salah satu pelaku UMKM pemilik Art Shop Patuh di desa Sukarara, dia juga mengaku bahwa setelah berbagai program yang di gelar pemerintah bersama Tiga pilar TNI-Polri, usahanya sedikit lancar.

"Jika semua bisa menjaga diri dengan melakukan budaya 5M, maka pemulihan ekonomi kita tidak akan sulit," kata Amin.

Hal ini sudah terbukti, daya beli masyarakat atau pengunjung pada sektor UMKM di Sukarare mulai meningkat sejak prokes 5M dijalankan dengan disiplin. 

Kebiasaan baru ini sangat menolong pada dunia usaha, khususnya pelaku usaha atau pengerajin tenun di Desa Sukarara.

"Ya, walaupun putaran ekonomi masih jauh dibandingkan sebelum corona melanda," pungkasnya.

Oleh: Adbravo

Jumat, 12 Maret 2021

Sandiaga UnoTekankan Pentingnya Digitalisasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Desa Wisata

Sandiaga UnoTekankan Pentingnya Digitalisasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Desa Wisata
Menparekraf Sandiaga Uno dalam kunjungan kerja ke Desa Batu Layang, Puncak, Kabupaten Bogor, Jabar, Rabu (10/03/2021). (Foto: Humas Kemenparekraf)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya digitalisasi bagi pelaku ekonomi Kreatif yang ada di desa wisata. Hal ini disampaikannya dalam kunjungannya ke Desa Batu Layang, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (10/3/2021).

“Para pelaku UMKM di sini harus melek digital dan Kemenparekraf akan melakukan inisiasi agar lebih banyak UMKM di sini yang tergabung dalam ekosistem digital atau e-commerce,” ujarnya.

Sandiaga mengatakan, Desa Batu Layang memiliki koneksi internet yang cukup baik. Sehingga, perlu ada pengenalan dan pendampingan mengenai e-commerce bagi para pelaku ekonomi kreatif di desa yang baru saja memperoleh sertifikat “Desa Wisata Berkelanjutan” dari Kemenparekraf/Baparekraf pada 1 Maret 2021.

“Kita akan all out, mendampingi. Karena saya meyakini selain pelatihan, harus didampingi, di-onboarding. Setelah itu, kita harus pastikan mereka memiliki akses terhadap pasar, akses permodalan, dan juga akses untuk scale up,” jelasnya.

Untuk itu, Sandiaga mengatakan saat ini pihaknya tengah mencoba bersinergi dengan program pemulihan ekonomi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Borongdong.id.

“Ini akan kita sinergikan dengan pendampingan marketplace dan UMKM. Jadi nanti kita akan undang marketplace-marketplace besar termasuk yang sudah dibina oleh teman-teman Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.


Tak hanya itu, Menparekraf menyebutkan pengembangan desa wisata juga memiliki dampak ekonomi yang dapat langsung dirasakan masyarakat sekitar. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat Desa Batu Layang untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Mari kita bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita mulai onboarding digitalisasi dari Desa Wisata Batu Layang, Cisarua. Semua tentunya harus dilakukan  dengan menerapkan dan menjaga protokol kesehatan berjalan baik,” tandasnya. (HUMAS KEMENPAREKRAF/UN)

Oleh: Setkab

Rabu, 10 Maret 2021

Gernas BBI Salah Satu Upaya Peningkatan Karya UMKM di NTB

Gernas BBI Salah Satu Upaya Peningkatan Karya UMKM di NTB
Gernas BBI Salah Satu Upaya Peningkatan Karya UMKM di NTB.

BorneoTribun Mataram, NTB - Terpilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah penyelanggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) Seri I bertajuk "Eksotisme Lombok" telah memberi peluang emas bagi pengembangan, peningkatan kualitas dan peningkatkan kegiatan promosi produk-produk UMKM/IKM masyarakat NTB di pasar nasional bahkan diharapkan semakin meluas di pasar dunia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Bank Indonesia akan terus mendorong UMKM di Indonesia khususnya yang ada di NTB untuk terus berinovasi dan berkreasi meningkatkan kualitas produk-produknya dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, melalui gerakan bangga buatan Indonesia, menjadi sebuah terobosan yang besar sebagai tonggak semangat pemerintah mendukung produk lokal menguasai negeri. Ini juga kali pertamanya para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM-UMKM Indonesia. Karena UMKM adalah bagian dari pilar ekonomi bangsa, sehingga gerakan ini diharapakan menjadi kebiasaaan baru untuk mengutamakan belanja produk-produk lokal Indonesia.

"Mari kita dukung pelaku UMKM/IKM NTB dengan membeli dan mempromosikan produk-produk unggulannya. Saya berharap kegiatan ini dapat membantu perputaran roda ekonomi di daerah maupun Indonesia," harap Luhut, pada kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok melalui daring yang disaksikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21).

Senada dengan itu, Wakil Gubernur NTB juga mengungkapkan, gelaran Gernas BBI yang diinisiasi oleh Bank Indonesia yang didukung penuh oleh kementerian lembaga terkait, merupakan wujud nyata dari pemerintah untuk membantu dan membangkitkan produk-produk lokal UMKM NTB di tengah pandemi Covid-19. 

"Kami pemerintah dan masyarakat NTB sangat bersyukur kepada BI dan kementerian yang memfasilitasi untuk memperkenalkan produk-produk UMKM masyarakat dan destinasi pariwisata di NTB kepada dunia," ucap Wagub.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menegaskan, dalam rangka mendorong pengembangan dan meningkatkan pelaku UMKM maupun IKM, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan regulasi tentang aksi dukung bela dan beli produk lokal. Hal ini akan mengharuskan warga NTB mempunyai preferensi terhadap produk lokal. 

"Harapan kami, kebijakan pemberdayaan UMKM ini selanjutnya akan dapat terlaksana secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan," terang Ummi Rohmi.

Selain itu, dengan adanya kampanye bangga berwisata di Indonesia, Lanjut Ummi Rohmi, tentu diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mendorong rasa bangga atas wisata di dalam negeri, khususnya di Lombok NTB. Sehingga ketika pariwisata kembali pulih, wisatawan sudah dapat langsung memilih Lombok sebagai destinasi utama yang akan dikunjungi.

"Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kita yang dimotori oleh kebangkitan UMKM kita. Saya mengajak pak Luhut dan seluruh pejabat lainnya untuk belanja produk-produk kami sebanyak-banyaknya," harapnya.

Dikesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan, kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM "Eksotisme Lombok"
merupakan bagaian dari rangkai pameran KKI tahun 2021 di NTB yang dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah. 

Pihaknya juga sudah mendorong 15 kementerian lembaga untuk membeli produk-produk UMKM NTB, begitu juga dengan dorongan kepada seluruh kepala BI setiap daerah untuk membeli produk-produk dari para pelaku UMKM NTB.

Dijelaskannya, selama pameran KKI digelar di NTB sudah banyak produk-produk NTB yang masuk dalam daftar katalog BI yang siap untuk dipasarkan. Diantaranya produk kain tenun sebanyak 341 lembar yang diproduksi oleh tujuh UMKM NTB dengan berbagai motif dengan kualitas terbaik. Produk Kopi sebanyak 450 paket kopi, baik robusta maupun arabika dengan kualitas terbaik yang sudah diekspor ke negara Korea Selatan dan Kanada. Selanjutnya produk teh kelor yang sudah tersedia 530 paket teh produksi dari IKM Try Utami Jaya NTB.

"Belum lagi produk-produk unggulan lainnya. Ini membuktikan bahwa eksotisme Lombok benar-benar diwujudkan dalam produk-produknya yang luar biasa hebatnya," ungkapnya.

Dalam kegiatan belanja bersama UMKM NTB tersebut, terlihat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendampingi Menkomarves juga ikut membeli produk-produk UMKM NTB bersama dengan pejabat eselon I dan II dari masing-masing kementerian lembaga terkait. Begitu juga dengan para kepala BI serta dewan gubernur BI juga tak luput dari gerakan belanja produk-produk unggulan NTB.

Oleh: Adbravo

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno