Berita Borneotribun.com: UMKM Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label UMKM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UMKM. Tampilkan semua postingan

Minggu, 02 Oktober 2022

Tampil Cantik Padu-Padan Gaya Favorit Dengan Batik Hingga Produksi Yang "Zero-Waste" Kian Jadi Andalan UMKM Batik

Kiat tampil cantik padu-padan gaya favorit dengan batik
Perajin menjemur kain batik tulis Sukapura di Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (1/10/2022).
BorneoTribune, Jakarta - Pegiat batik sekaligus Founder Rasa Wastra Nusantara Monique Hardjoko membagikan sejumlah kiat untuk berani dan percaya diri mengenakan batik di kegiatan sehari-hari.

Kiat tampil cantik padu-padan gaya favorit dengan batik

Menurut Monique, hal terpenting adalah nyaman dengan gaya (style) sendiri. Misalnya, jika Anda nyaman dengan gaya kasual, padukan kain atau aksesoris berornamen batik dengan gaya tersebut.

“Kita tentu tahu bagaimana style kita memakai baju, kita punya style kita sendiri, style favorit kita. Sehingga, kita tidak perlu harus mengikuti tren. Batik, selain untuk pakaian, dijadikan aksen saja pun bisa,” kata Monique di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, selain membuat semakin nyaman dan percaya diri dengan tampilan, pemilihan busana sesuai gaya sendiri akan membuat batik tersebut menjadi lebih lama dan berkelanjutan atau sustainable untuk dikenakan.

Lebih lanjut, Monique memberikan kiat untuk mengkreasikan kain batik menjadi beberapa jenis pilihan busana, seperti luaran (outer), gaun (dress), bandana, atau ornamen kecil lainnya sesuai dengan selera.

“Untuk itu, diperlukan bahan yang mudah untuk diikat, dipeniti, dan diputar, sehingga padu-padannya sesuai gaya kesukaan,” kata dia.

“Sehingga kita bisa membiasakan berkain batik sesuai diri sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Bawakan itu dengan nyaman dan tahu apa yang kita pakai karena kita mengenakan Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, Monique mengatakan bahwa edukasi soal batik juga perlu diberikan kepada masyarakat, mengingat batik bicara mengenai identitas, tradisi, dan kreativitas di tiap daerah.

“Elemen itu yang harus dihargai dan diapresiasi. Jadi kita tetap harus berikan informasi, edukasi bahwa ada batik yang tidak bisa dipakai oleh semua orang dan di semua acara,” ujarnya menambahkan.

Produksi yang "zero-waste" kian jadi andalan UMKM batik

Produksi yang "zero-waste" kian jadi andalan UMKM batik
Ilustrasi - Seorang pengunjung berlatih membatik di Museum Tekstile Jakarta pada Jumat (30/9/2022).
Pemilik jenama fesyen Shiroshima Indonesia Dian Nutri Justisia Shirokadt mengatakan produksi busana dan kreasi yang zero-waste atau minim limbah kian menjadi andalan dan pilihan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) batik.

“Bukan cuma motif kontemporer, sekarang trennya lebih ke bahan yang reusable, dan potongan atau cut design-nya zero-waste, sehingga tidak menyisakan limbah kain,” kata Dian saat dijumpai di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, zero-waste bukan sekadar konsep produksi yang mengikuti tren terkini, namun juga untuk mengurangi limbah fesyen, yang merupakan salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia saat ini.

Untuk itu, pemilihan kain batik pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dian memilih kain yang menggunakan serat alam yang penyerapannya kuat sehingga warnanya tidak gampang pudar, serta adem dan nyaman untuk dikenakan sehari-hari.

“Ini lebih sustainable. Selain itu, desain dan ukurannya pun sangat akurat demi tidak menyisakan sisa kain. Jika ada sisa (produksi) bisa digunakan untuk patchwork, topi, tas, dan lainnya,” ujar wanita asal Yogyakarta tersebut.

Pegiat batik sekaligus Founder Rasa Wastra Nusantara Monique Hardjoko menambahkan, UMKM memiliki peran yang penting dalam melestarikan batik melalui inovasi dan kreativitas seperti yang dilakukan Dian.

Bagi Monique, UMKM mampu mengingatkan banyak orang bahwa batik merupakan sebuah karya seni yang bermanfaat, penuh arti, dan melalui proses produksi yang dikerjakan dengan sepenuh hati oleh para pengrajinnya.

“Adanya UMKM ini adalah cara penting untuk menjaga keberlangsungan batik Indonesia,” kata Monique.

“Selain berusaha menjadikan batik mendunia dan bisa dikenakan siapa saja, kehadiran UMKM batik juga mengingatkan akan prosesnya, dan menciptakan motif berlandasan kreativitas. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi keberlangsungan batik yang sebenarnya, yaitu proses yang harus dijaga dan dilestarikan,” imbuhnya.

(yk/ant)

Jumat, 16 September 2022

Kick Off Gernas BBI Kalbar Berdayakan UMKM Demi Kemandirian

Kick Off Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia Kalimantan Barat Berdayakan UMKM Demi Kemandirian.
Kick Off Gernas BBI Kalbar Berdayakan UMKM Demi Kemandirian
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., membuka Kick Off Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia Kalimantan Barat, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Kalbar, Jalan A.Yani, Kamis (15/9/2022). 

Gernas BBI Kalbar yang mengambil tema "Membangun UMKM Kalbar Go Global" ini, merupakan gerakan bersama pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk dalam negeri. 

“Gernas BBI ini baik pemerintah daerah akan terus mengkampanyekan semangat cinta, beli dan pakai produk dalam negeri agar industri UMKM Indonesia khususnya daerah Kalbar dapat tumbuh dan berkembang di negeri sendiri,” ungkap Sutarmidji.
Kick Off Gerakan Nasional
Kick Off Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)
Untuk saat ini para pelaku UMKM di Provinsi Kalbar hingga bulan Juli 2022 mencapai 195.397 pelaku usaha yang terdiri dari Usaha Mikro sekitar 167.839 pelaku usaha, Usaha Kecil sekitar 25.853 pelaku usaha dan Usaha Menengah sekitar 1.705 pelaku usaha.

“Saya mengajak kepada segenap pihak untuk bekerja sama dan bersinergi untuk menciptakan dan memperbaiki ekosistem usaha bagi para pelaku industri."

"Kita harus ciptakan lebih banyak peluang bagi industri dalam negeri agar makin berkembang, dengan cara meningkatkan pemberdayaan para pelaku UMKM."

"Perkembangan UMKM sangat pesat terutama dari sisi kualitas produk dan aneka macam produk sehingga kita mendapatkan apresiasi baik dari dalam maupun luar negeri,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Midji ini..

Dirinyapun memberi contoh produk-produk UMKM yang diapresiasi oleh internasional seperti kain tenun ikat yang berasal dari Kabupaten Sintang berhasil menjuarai yang digelar oleh UNESCO beberapa waktu yang lalu.

Produk-produk hasil Kalbar ini sangat potensial, selain itu kita ada Kopi Liberika yang banyak diminati oleh warga negara asing, dikarenakan kandungan kafeinnya sangat rendah antara 0,03 - 0,2 persen, sedangkan Kopi Robusta dan Kopi Arabika kafeinnya sekitar antara 2 - 4 persen.Sehingga produk-produk ini harus dikembangkan pasarannya.

Pemerintah Provinsi Kalbar, juga melaksanakan pembentukan Tim P3DN dalam meningkatkan percepatan dan penggunaan produk dalam negeri, serta dalam pelaksanaan penyediaan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-Katalog lokal/toko daring dengan melibatkan UMKM dan Koperasi Lokal Kalbar.

“Pemda Kalbar juga mewajibkan seluruh Perangkat Daerah belanja melalui e-Katalog lokal dan mendorong pelaku UMKM masuk dalam e-Katalog LKPP yang dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan UKM, masuk ke dalam e-Katalog lokal serta mendorong pelaku UMKM mengikuti Event Indonesian Festival Frankfurt di Jerman yang dibina oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam waktu dekat,” jelas Sutarmidji.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengutarakan Gernas BBI ini pertama kali digelar pada tahun 2020 dimana saat itu Indonesia mengalami pandemi Covid-19.

Sehingga suplai bahan pokok terganggu dan berdampak pada UMKM juga terganggu, oleh sebab itu BUMN mendorong untuk memberikan solusi yaitu melalui kita Cinta Produk Indonesia dengan menjual dan membeli produk dalam negeri secara online.

“kita patut prihatin, mereka yang biasanya berjualan secara Offline, namun karena masa Pandemi Covid-19 jadi terganggu, namun para pelaku usaha harus tetap eksis dengan kita berjualan secara Online."

"Selain itu dikarenakan produk impor yang biasa digunakan sulit untuk masuk ke dalam negeri, maka ini menjadi kesempatan bagi kita bisa produksi maupun konsumsi produk-produk kita sendiri (dalam negeri) supaya meningkatkan kemandirian kita,” ungkap Loto Srinaita Ginting.

Seiring tren penggunaan produk dalam negeri meningkat, maka dilaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digelar di setiap provinsi di seluruh Indonesia.

“Dengan banyaknya produk-produk UMKM di Kalbar untuk dipasarkan, kita harapkan Gernas BBI ini bisa berdampak meningkatkan perekonomian di Kalbar secara khususnya dan peningkatan ekonomi di Indonesia secara umumnya,” ungkap Staf Ahli Kemen BUMN tersebut.

Kegiatan ini seyogyanya merupakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dan PT. Bank Negara Indonesia untuk menjadi Campaign Manager selaku koordinator pelaksanaan kegiatan ini di Kalbar. 

Kegiatan Kick Off Gernas BBI Kalbar ini tak lain untuk memfasilitasi,memperkenalkan dan mensosialisasikan hingga memasarkan produk-produk UMKM para pelaku usaha hingga tiga bulan kedepan ke 14 Kabupaten yang ada di Kalbar. (pian/aws)

Minggu, 04 September 2022

Malam UMKM Bersama Wakil Bupati Sekadau

Malam UMKM Bersama Wakil Bupati Sekadau
Fhoto : Malam hiburan UMKM Terminal Lawang Kuari Sekadau (Mus/Borneotribun)
Borneotribun Sekadau, Kalbar - Ditengah keterpurukan perekonomian masyarakat pasca dilanda Pandemi Covid19 yang berkepanjangan, kegiatan UMKM hadir dengan inovasi fantastis di Terminal Lawang Kuari Sekadau, Sabtu (03/09/2022) malam.

Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan adanya hiburan rakyat yang menambah daya tarik pengunjung.

Seperti tampak dilokasi, Wakil Bupati Sekadau Subandrio, Camat belitang Hermansyah dan sejumlah pejabat eselon pemerintah kabupaten Sekadau. 

Subandrio dalam kesempatan tersebut berharap para pelaku UMKM khususnya yang berada di terminal Lawang Kuari bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid 19 yang melanda selama 2 tahun ini, dengan adanya hiburan rakyat setiap sabtu malam akan menambah daya tarik dengan sungguhan menarik dari penyanyi lokal maupun luar kabupaten Sekadau.

Wakil Bupati Sekadau juga turut memeriahkan dan larut dalam suasana bermalam minggu bersama masyarakat di kota Sekadau. 

"Sesuai dengan visi misi, kita mendukung sepenuhnya kegiatan. Kehadiran UMKM di bumi lawangkuari sebagai pertanda kemajuan Sekadau ke depan.
Kami berharap rangkaian kegiatan yang dihadirkan oleh musik Organ Tunggal ini menjadi wadah bagi konsumen untuk terus bertumbuh seraya bergembira bersama, sebagaimana  mengapresiasi konsumen sebagai penonton," Harap Subandrio.

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Pak De mengatakan akan tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik.

"Dengan adanya hiburan ini, pengunjung lapak kami terus meningkat," Ujarnya.

Reporter : Mus

Kamis, 18 Agustus 2022

Kominfo mengatakan 9.000 UMKM sedang mempelajari tata kelola keuangan digital DEA

Ilustrasi - Seorang pembeli bertransaksi nontunai melalui digitalisasi QR saat membeli produk UMKM di Lampung.
Ilustrasi - Seorang pembeli bertransaksi nontunai melalui digitalisasi QR saat membeli produk UMKM di Lampung.
BorneoTribun Jakarta - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan 9.000 pengusaha kecil dan menengah (UMKM) mengambil materi pengelolaan keuangan digital yang menjadi mata kuliah favorit di Digital Entrepreneurship Academy (DEA). ) program untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan bisnis.

“Dari seluruh tema pelatihan yang diadakan dalam program DEA, tema pelatihan yang menjadi favorit peserta adalah pelatihan Pengelolaan Keuangan Digital yang telah diikuti oleh lebih dari 9.000 peserta,” kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi kepada ANTARA di Jakarta. , Selasa.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR RI dan DPD RI tahun 2022 menyatakan bahwa UMKM perlu didukung agar dapat maju ke depan. kelas dan mempercepat pertumbuhan berkelanjutan Indonesia.

Sejalan dengan itu, DEA merupakan salah satu program Kominfo yang menyasar UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan mengoptimalkan teknologi digital. Banyak materi yang bisa diikuti oleh UMKM dalam program DEA, mulai dari kelas dasar kewirausahaan, cyber security untuk UMKM, bahkan kelas tentang cara mendaftarkan merek untuk UMKM.

Hingga pertengahan Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 41.349 pelaku UMKM yang telah mengikuti program Digital Entrepreneurship Academy (DEA).

Diharapkan pada akhir tahun 2022, 60.000 talenta digital telah direkrut dan menerima kelas pengembangan kapasitas dari DEA.

Sebenarnya tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, banyak juga kerjasama dari pihak swasta seperti e-commerce atau lembaga pendidikan yang menyediakan kelas kreatif untuk UMKM agar bisa maju ke kelas.

Beberapa kelas yang sering ditemui antara lain kelas membuat konten digital marketing, kelas mengambil visual yang menarik untuk pemasaran, hingga kelas menyiapkan alur logistik produk.

Tentunya melalui kerjasama, tidak hanya pemerintah dan swasta tetapi juga peran aktif masyarakat, potensi UMKM dari Indonesia dapat meningkat dan mengangkat kelasnya di skala nasional bahkan dapat menembus pasar internasional.

Selain itu, bukan tidak mungkin Indonesia mencapai targetnya pada 2023 untuk mencetak 30 juta UMKM go digital.

(YK/LK/ANT)

Selasa, 16 Agustus 2022

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Majunya UMKM

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Majunya UMKM
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary dalam talkshow #PejuangLokal oleh Blibli di Grand Indonesia, Senin (15/8/2022). 
BorneoTribun Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary menegaskan, pemerintah akan selalu mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi dengan berbagai program.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” kata Septriana dalam talkshow UMKM di Jakarta, Senin.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM, kata Septriana, adalah dengan memberikan jaminan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga e-commerce.

Upaya lain, lanjut Septriana, adalah melalui program Kredit UMKM Digital (digiKU) yang diberikan oleh pemerintah melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Lalu, ada Pasar Digital UMKM (PaDi) yang mendorong BUMN berbelanja produk lokal dan UMKM.

Selanjutnya, ada pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang merupakan program insentif pajak bagi UMKM dengan pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Ada juga Procurement Defense dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan platform untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk menjual produknya ke pasar pemerintah. Selain itu, juga ada Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM.

Tidak hanya itu, lanjut Septriana, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Program tersebut bertujuan untuk mendukung UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.

“Dan mulai Juni hingga Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bertindak sebagai pemimpin kampanye Gernas BBI di Provinsi Papua,” tambah Septriana.

Menurut Septriana, kemajuan UMKM harus terus didukung karena UMKM merupakan salah satu pilar terkuat perekonomian Indonesia.

“UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia yang terkuat. UMKM Indonesia sudah 65,4 juta dan telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573,9 triliun atau 61,07 persen,” kata Septriana.

Tingginya jumlah UMKM, menurut Septriana, berpengaruh positif terhadap penyerapan investasi. Selain itu, UMKM juga berhasil menciptakan 97 persen kesempatan kerja, dengan menyerap 117 juta tenaga kerja.

(SN/ANT)

Selasa, 07 Desember 2021

Dukung UMKM Naik Kelas,Pemuda Tani HKTI Kendal Siap Berkolaborasi

Dukung UMKM Naik Kelas,Pemuda Tani HKTI Kendal Siap Berkolaborasi
Dukung UMKM Naik Kelas,Pemuda Tani HKTI Kendal Siap Berkolaborasi. 

BORNEOTRIBUN KENDAL, JATENG - Membangun ekonomi merupakan hal penting, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal bersama Kadin Kendal mengadakan diskusi bersama para pelaku UMKM dan beberapa Ketua Ormas.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Karangsari, yang lokasinya dekat dengan Kantor Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal, Seni (6/12/2021).

Hadir dalam acara tersebut,Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Kendal,Ahmad Nasirin ,Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal,Ketua Kadin Kendal,HIPMI,dan para pelaku UMKM.

Ahmad Nasirin mengungkapkan bahwa Pemuda Tani HKTI Kendal siap berkolaborasi dengan Pemkab Kendal,dalam hal ini bersama Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal,untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat dan para petani yang memiliki usaha.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal,untuk membantu pendataan warga masyarakat dan para petani yang mempunyai usaha,untuk membantu mereka agar lebih produktif dan bermanfaat", tutur Ahmad Nasirin.

Hal yang disampaikan Ahmad Nasirin tersebut senada dengan yang disampaikan Kadis Perindustrian dan UMKM Kendal,Cici Sulastri.Bahwa program Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal Tahun 2022 diantaranya akan dilakukan pendataan UMKM, dengan harapan akan diketahui potensi UMKM disetiap kecamatan.

"Program Dinas Perindustrian dan UMKM Tahun 2022,agar UMKM naik kelas,antara lain : 1.Transformasi digitalisasi koperasi dan UMKM,pemasaran secara online yang meliputi program dan pelayanan.
2.Pelatihan Market Place di 20 Kecamatan yang akan dihadiri 40 UMKM.
3.Program inkubasi untuk 50 UMKM yang akan didampingi desainer dari Jakarta.
4.Pameran di New York
5.Mengupdate data base UMKM,sehingga akan mengetahui potensi UMKM disetiap Kecamatan", jelas Cici Sulastri.

Sementara itu Ketua Kadin Kendal, Cahyanto sangat menyarankan agar semua pelaku UMKM mampu menangkap peluang yang ada,sehingga UMKM akan lebih maju.

Cahyanto juga menekankan pentingnya legalitas dari produk UMKM sehingga akan memudahkan pemasaran baik didalam negeri maupun ekspor.

Senada dengan Cahyanto,Kabid PUM( Pemberdayaan Usaha Mikro ), Ari Wibowo mengatakan UMKM di Kendal tidak akan naik kelas, jika tanpa peran para pelaku UMKM sendiri.Untuk itu kita harus bisa menangkap peluang yang ada, dan Dinas Perindustrian dan UMKM Kendal siap menjadi fasilitator.(AN)

Sabtu, 30 Oktober 2021

Pelatihan Cooking Demo Untuk Pelaku UMKM


Bupati Sekadau menerima Cinderamata

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau melaksanakan pelatihan cooking demo tahun 2021 bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sekadau di Gedung UMKM Centre Sekadau, Sabtu (30/10/2021).

Kegiatan pelatihan cooking demo tahun 2021 bagi pelaku UMKM dibuka oleh Bupati Sekadau Aron SH.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sekadau, Aron, S.H mengatakan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Cooking Demo merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaku UMKM yang berinovasi dan kreatif terhadap produk lokal sehingga semakin meningkatkan tambahan penghasilan dan pendapatan bagi keluarga dan masyarakat. 

"Dengan pelatihan ini diharapkan pelaku usaha terutama ibu-ibu dan remaja putri dapat mengetahui beraneka jenis macam kuliner yang dapat ditampilkan serta dijadikan produk olahan dan dapat dijadikan konsumsi bagi rumah tangga dan masyarakat bahkan dapat dijual kepada konsumen," Ujarnya.

Fhoto bersama Icon produk


"Saya harap para pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan peluang dan potensi yang telah diciptakan dan dengan betul-betul dapat menciptakan berbagai peluang usaha baru sampingan sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi sektor unggulan di Daerah kita Kabupaten Sekadau," Harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, ketua panitia kegiatan pelatihan cooking demo yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, Sarno mengatakan pelatihan cooking demo merupakan upaya untuk memberikan keterampilan, motivasi dan skill kepada pelaku usah mikro kecil menengah. 

Dengan adanya pelatihan cooking demo bagi pelaku UMKM ini diharapkan dapat menciptakan bahan makanan beranekaragam dengan cita rasa yang beragam pula.

Pada kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian cinderamata dari  CV sinar Agus dan UMKM Sekadau kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada Bupati, TP. PKK, Ketua GOW Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas Usaha Kecil Menengah Perdagangan, pejabat berserta Staf DKUKMP kabupaten Sekadau, Para peserta kegiatan dan para undangan.


Reporter : Mus

Senin, 20 September 2021

Sabtu, 14 Agustus 2021

Potensi Cuan Dari Bisnis Digital Bagi Pelaku UMKM Kala Pandemi

Perajin Anyaman di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Siap Mengirimkan Pesanan
Perajin Anyaman di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Siap Mengirimkan Pesanan.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Jumat, 13 Agustus 2021, Pandemi menjadi pukulan telak bagi banyak pelaku usaha yang kehilangan omzet pendapatan akibat adanya pembatasan mobilitas para konsumen demi memutus penyebaran COVID-19. 

Pukulan sama juga pernah dirasakan oleh Emiliana, perempuan berusia 38 tahun, perajin anyaman bambu dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau adalah salah satu garda terdepan perlindungan hutan yang membantu memastikan ekosistem tetap terjaga supaya bambu bahan baku kerajinannya bisa selalu tersedia. 

Perajin Anyaman di Kabupaten Sitang, Kalimantan Barat
Perajin Anyaman di Kabupaten Sitang, Kalimantan Barat.

Selama hampir satu tahun di awal pandemi, ibu dua orang anak yang sudah 10 tahun menjalani usaha kriya ini harus kehilangan pemasukan karena usahanya sangat bergantung pada wisatawan yang datang ke Sintang. 

Akan tetapi, pepatah ‘dari buntung jadi untung’ dirasakan langsung saat Emi dan ratusan perajin lain yang tergabung dalam Koperasi Jasa Menenun Mandiri (JMM) di kabupaten itu mulai berkenalan dengan dunia digital yang difasilitasi melalui kolaborasi asosiasi pemerintah daerah 
kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) bersama Krealogi oleh Du’anyam. 

Peralihan menuju pasar digital itu berbuah manis. Saat Lebaran tahun lalu, Koperasi JMM berhasil menerima pesanan 80 produk anyaman dengan omzet mencapai sekitar Rp15 juta. 

Pesanan itu masih mengalir hingga kini. Emi mengaku saat ini rata-rata pendapatannya dari menganyam mencapai Rp1 juta per bulannya. Lewat pelatihan ini, JMM juga belajar menggunakan sistem tata niaga digital untuk dapat mengelola pesanan koperasi secara berkelompok dengan lebih efisien dan mampu memastikan semua produk punya kualitas yang sama baiknya. 

“Sebelum pandemi, produk kami dibeli oleh wisatawan yang datang ke toko. Sejak pandemi, kondisinya berubah total, toko sangat sepi. Setelah memanfaatkan promosi lewat platform digital, pesanan bisa datang dan kami kerjakan secara berkelompok,” kata Emi. 

Sugiman, Direktur Koperasi JMM Sintang mengatakan, para perajin kini memasarkan produknya ke ragam platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 

“Akses internet memungkinkan masyarakat desa untuk menggunakan WhatsApp, Facebook dan Instagram. Dengan begitu, para perajin bisa mempromosikan produk buatannya sendiri ke masyarakat yang lebih luas. Hingga saat ini, pesanan terhadap produk buatan kami juga terus berdatangan,” kata Sugiman.

Kendati demikian, buah manis dari bisnis digital belum dirasakan secara luas oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pelosok negeri. 

Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital (e-commerce) sampai akhir tahun ini mencapai Rp395 triliun atau tumbuh 48,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Sayangnya, dari peningkatan transaksi yang signifikan itu, partisipasi produk UMKM sangat minim, hanya berkisar di angka 6-7 persen. Selebihnya, barang yang dijual di beragam marketplace dalam negeri berasal dari produk impor. 

Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), menaksir setidaknya ada empat tantangan bagi pelaku UMKM untuk bisa ikut memanfaatkan ceruk bisnis digital. 

Produk Anyaman dari Sintang, Kalimantan Barat
Produk Anyaman dari Sintang, Kalimantan Barat.

Pertama, tingkat literasi digital yang masih rendah. Kedua, dukungan infrastruktur termasuk akses internet dan jalur logistik yang belum merata. Ketiga, minimnya edukasi kepada konsumen perihal produk-produk UMKM, khususnya yang ramah lingkungan. 

Terkait literasi digital, pengembangan ‘rumah promosi’ seperti JMM dapat menjadi sentra pemasaran di masing-masing kabupaten lestari dapat menjadi jawaban. 

Kaum muda lokal bisa diberdayakan untuk mendukung bisnis produk lestari. Mulai dari pemasaran, pengelolaan pesanan, penyimpanan, dan tata niaga lain dapat dikelola lebih sistematis. Dengan begitu, perajin bisa benar-benar fokus pada kualitas karya. 

“Hal lain juga dari sisi logistik. Bagaimana caranya produk UMKM bisa bersaing harga dengan yang shipping dari luar negeri misalnya. 

Solusi yang mulai dilakukan adalah mengelola pesanan secara berkelompok atau skema reseller serta gotong royong bersama mitra yang fokus di jaga logistikdan pergudangan supaya ongkos transportasi bisa ditekan,” kata Gita. 


Pihaknya menambahkan, pengembangan pasar bagi produk UMKM tidak melulu harus difokuskan pada ekspor. “Kami yakin bahwa produk UMKM Indonesia yang berkualitas, yang ramah lingkungan dan ramah sosial sebaiknya jangan hanya ditujukan untuk kepentingan ekspor. Ceruk pasar dalam negeri masih terbuka luas asal kita kombinasikan dengan edukasi konsumen. Apalagi platform ecommerce terus berkembang, sehingga terbuka untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM 
daerah,“ tutur Gita.
 
Potensi Produk Lestari Sebagai asosiasi kabupaten, LTKL saat ini tengah fokus untuk mengembangkan dan memasarkan produk lestari bernilai tambah tinggi hasil karya para pelaku UMKM di berbagai kabupaten di Indonesia termasuk lewat marketplace, metode business matching serta berbagai kegiatan kampanye belanja online.

Bagi LTKL, produk yang lestari adalah produk yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan, mampu memastikan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok dan mengelola energi serta limbahnya dengan bertanggungjawab. 

Tentunya transisi ini butuh gotong royong dengan pemerintah nasional. Salah satunya, LTKL bekerjasama dengan SMESCO Indonesia, APKASI dan gerakan Hutan Itu Indonesia akan menggelar pekan ‘UMKM Fair: Gerai Kabupaten Lestari’ untuk mendukung kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’ dan memperingati kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. 

LTKL juga mendorong pemerintah nasional untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa untuk barang lokal yang lestari. Saat ini, BUMN sudah mengalokasikan 20% pengadaan barang dan jasanya untuk produk lokal. Sedangkan menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serapan produk lokal dipatok sebesar 40% untuk mendukung kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’. 

Gita menambahkan, “Kami ingin mendorong kampanye ‘Bangga Buatan Indonesia’ melangkah lebih jauh menjadi ‘Bangga Buatan Indonesia yang Lestari’. Kami juga percaya bahwa pemulihan ekonomi paska pandemi berarti peningkatan produk lokal yang ramah lingkungan dan ramah 
sosial.” 

Menangani berbagai klien skala UMKM, Benedikta Atika, Impact Investment Lead ANGIN menyatakan bahwa ada banyak sekali faktor yang membuat sebuah bisnis berhasil. 

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan menilai elemen-elemen pendukung lainnya yang ada di rantai pasok dari hulu hingga hilir. Misalnya, visi dan misi pendiri, sumber supply produk, kesiapan tim, keunikan dan potensi produk, serta tempat pemasaran produk tersebut,” tutur 
Atika. 

ANGIN melihat bahwa ke depannya potensi pasar untuk produk lestari cukup besar karena kesadaran konsumen yang semakin tinggi untuk membeli produk yang berkualitas dan berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat.
 
Wakil Bupati Sintang, Yoseph Sudianto, menyambut baik kolaborasi tersebut untuk membantu pengembangan potensi alam dan sumber daya di daerahnya. 

“Kami menetapkan visi Sintang Lestari pada tahun 2030. Untuk mencapainya, kami harap mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam membuka peluang pengadaan barang dan jasa bagi daerah, di luar kota-kota besar. Selain itu, kami juga membuka diri bagi investor bagi produk lestari di daerah kami,” kata Yoseph. 

Atika menambahkan, pemerintah diharapkan memberikan prioritas bagi kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan izin usaha dan administrasi lainnya bagi sektor ini. Selain itu, perlu juga didorong untuk segera membuat definisi yang lebih jelas terhadap wirausaha lokal dan produk lestari. 

“Dalam konteks investasi hijau, perlu ada insentif khusus bagi investor lestari atau investor yang fokus pada pelaku usaha yang mengedepankan keberlanjutan,” kata Atika.(RLS)

Sabtu, 19 Juni 2021

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM

Wapres Ma’ruf Amin (Foto: Dokumentasi BPMI Setwapres)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/06/2021). Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” ini sendiri berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujarnya.

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

“Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah,” tuturnya.

Wapres pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan.

“Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” ujarnya.

Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Menutup sambutannya, Wapres berharap Gernas BBI dapat mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Puncak Gernas BBI kali ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan tempat gelaran berlangsung.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia “Kilau Digital Permata Flobamora” saya nyatakan dibuka. Saya berharap, kegiatan ini dapat memberikan hasil yang nyata guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Viktor Bungtilu Laiskodat. (UN)

Jumat, 11 Juni 2021

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi
Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi.

BorneoTribun Jatim - Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, karena untuk memberdayakan UMKM.

"Bicara smart city tak hanya bicara aplikasi, tapi ada enam faktor utama yang mendukung. Aplikasi itu bagian kecil dari tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo​) Kota Surabaya, M Fikser, dalam acara seminar 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Jawa Timur', yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur secara daring dan luring, Jumat (11/6/2021).

Saat ini, menurut Fikser, Pemkot Surabaya berkonsentrasi menggunakan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM). "Saat ini kami sedang membangun aplikasi dari distributor ke koperasi, dari koperasi kita akseskan ke toko kelontong-toko kelontong yang menjadi binaan Dinas Perindustrian Perdagangan. Dari toko kelontong ini, bisa dibeli para ASN (Aparatur Sipil Negara)," katanya.

Pemkot Surabaya memiliki 15 ribu ASN. Sebanyak 10 ribu di antaranya tinggal di Surabaya. "Ini semua akan jadi konsumen tetap toko-toko kelontong yang jadi binaan Pemerintah Kota Surabaya," kata Fikser.

Wali Kota Surabaya menargetkan pengerjaan aplikasi ini sudah harus selesai pada 15 Juni 2021. "Jadi mulai dari kebutuhan bulanan, semua ASN wajib beli di toko kelontong. Kita sudah bagui ASN per wilayah tempat tinggal yang dekat dengan toko kelontongnya. Untuk rasa keadilan toko kelontong, kami akan batasi transaksi," kata Fikser.

Aplikasi digital juga digunakan untuk tracing Covid-19. "Real time data yang kami terima dari rumah sakit-rumah sakit, masuk ke aplikasi tersebar di semua kecamatan. Pak Camat jadi komando. Data tersebut terdistribusikan ke tiga pilar lalu tracing. Untuk bisa mendapatkan 25 kontak erat, menggunakan aplikasi ini bisa sampai ke-40. Dengan kecepatan menemukan kontak erat, diharapkan bisa memutuskan mata rantai. Termasuk aplikasi kondisi riil pasien di setiap rumah sakit, kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis pemangku kebijakan," kata Fikser.

Nantinya semua layanan di kantor kecamatan dan kelurahan berbasis teknologi. "Jadi warga tidak perlu datang ke kelurahan. Dia bisa mengupload surat-surat persyaratan, setelah itu lalu diapproval lurah dan camat, dia bisa mencetak sendiri surat-surat keterangan itu," kata Fikser.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menandatangani nota kesepahaman dengan rumah sakit-rumah sakit agar bayi yang lahir bisa langsung membawa akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga. "Jadi ketika bayi dan ibu keluar rumah sakit, administrasi kependudukannya sudah clear," kata Fikser. (AMSI Jatim)

Gerakan Nasional Sukses, 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Gerakan Nasional Sukses, 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun
Seminar Nasional 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

BorneoTribun Surabaya, Jatim - Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Edhi Kusdiyarwoko D., mengatakan usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

"Smart Economy dalam konteks Smartcity merupakan konsep di mana suatu aktivitas ekonomi dilakukan secara terpadu dan inovatif dalam upaya mewujudkan tujuan kota cerdas," kata Edhi, membacakan sambutan Menteri Koperasi dan UKM, dalam acara 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Jawa Timur', yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur secara daring dan luring, Jumat (11/6/2021).

Peta jalan pengembangan digitalisasi koperasi dan UKM, baik di sektor mikro, UKM dan koperasi sendiri dilandasi pada literasi digital UMKM, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar. Kementerian menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital, 500 koperasi digital dan kontribusi ekspor UMKM 20 persen. "Artinya ditargetkan minimal 6,1 juta UMKM on boarding per tahun," kata Edhi.

Tentu saja peningkatan literasi digital KUMKM dari aspek kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar akan terus didorong bertransformasi melalui ekositem digital. 

"Ekosistem digital dan teknologi pada era pandemi mampu berperan sebagai enabler yang membuat segala sesuatunya lebih mudah dan tetap produktif bagi pelaku UMKM," kata Edhi. 

Menurut Edhi, pelaku UMKM didorong untuk dapat optimalisasi melalui E-catalogue dan onboarding media sosial, optimalisasi e-commerce lokal dan homogen, optimalisasi e-commerce global dan ekspor. 

"Digitalisasi perluasan akses pasar produk UMKM melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pasar digital UMKM, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," katanya.

Pemerintah mengglorifikasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sejak Mei 2020. "Selama periode tersebut hingga April 2021 telah mencapai peningkatan 6 juta unit UMKM on boarding pada ekosistem digital. Gernas BBI tidak hanya on boarding tetapi juga meliputi penguasaan teknik dan pengetahuan digital oleh pelaku UKM," kata Edhi. (Tim AMSI)

AMSI Diharapkan Jadi Bagian Momentum Kebangkitan Koperasi dan UMKM di Dunia Digital

AMSI Diharapkan Jadi Bagian Momentum Kebangkitan Koperasi dan UMKM di Dunia Digital
Logo AMSI.

BorneoTribun - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) diharapkan menjadi bagian dari momentum kebangkitan koperasi usaha mikro kecil menengah dan start up atau wirausaha pemula berbasis teknologi di Indonesia. Selain itu kegiatan ini bisa jadi momen akselerasi ekonomi secara nasional di tengah pandemi Covid-19.

Harapan ini dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM yang dibacakan oleh Plt Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Edhi Kusdiyarwoko D., dalam Seminar Nasional 'Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur', yang digelar secara daring  dan luring oleh AMSI Jatim di Prigen Pasuruan, Jumat (11/6/2021).

Edhi berharap Asosiasi Media Siber Indonesia terus konsisten mengambil peran dalam memperkuat dan mengembangkan digitalisasi Indonesia. "Kegiatan ini mengambil peran aktif mempersiapkan sumber daya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pelaku masyarakat yang terbuka, melek digital, inovatif, dan kolaboratif serta dapat eksis di dunia digital lebih jauh lagi dapat masuk ke pasar global," katanya.

Menurut Edhi, saat ini UMKM mendominasi postur pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). "Namun rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,2 juta unit UMKM di Indonesia, kontribusinya 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 61 persen PDB nasional. Rasio kewirausahaan di Indonesia 3,47 persen, relatif rendah dibandingkan Thailand 4,26 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Singapura 8,76 persen.

"Melalui Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi," kata Edhi.

Menurut Edhi, pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS untuk mendapatkan NIB dan mendaftarkan izin Usaha secara online. "Seyogyanya di masa pandemi dengan peraturan PPKM di daerah-daerah, pelaku usaha khususnya UMKM dapat memanfaatkan layanan dengan ini sebaik-baiknya. Berbagai daerah dipacu untuk beradaptasi kebiasaan baru melalui berbagai layanan yang diberikan agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19," katanya. (Tim AMSI)

Kamis, 06 Mei 2021

TikTok berencana mengadakan Program terbaru untuk UMKM

TikTok berencana mengadakan Program terbaru untuk UMKM
Tampilan awal aplikasi TikTok.

BorneoTribun.com -- Platform video singkat TikTok berencana mengadakan program terbaru untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia dalam waktu dekat.

"Akan ada program yang lebih besar, akhir Mei nanti dengan beberapa kementerian program untuk mendukung UMKM Indonesia," kata Kepala Pemasaran Bisnis TikTok Indonesia, Sitaresti Astarini, dalam jumpa pers virtual, Rabu.

TikTok belum bisa menjelaskan lebih banyak mengenai program tersebut.

Secara garis besar, TikTok melihat isu pelaku UMKM yang bergabung dengan platform mereka pada umumnya berkaitan dengan cara menaikkan penjualan dan cara mengembangkan bisnis.

Untuk itu, platform tersebut memberikan edukasi seperti tips membuat kampanye yang efektif sampai mengundang kreator konten untuk memberikan pandangan soal konten di TikTok.

Sementara untuk mendukung penjualan produk, mereka menyediakan sejumlah perangkat, tools, untuk akun bisnis berupa pengaturan iklan target hingga menyesuaikan dana untuk iklan.
 
Ketika disinggung mengenai Hari Bangga Buatan Indonesia 5 Mei, TikTok menyatakan sudah beberapa waktu belakangan ini terlibat kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia antara lain dengan tantangan atau hashtag challenge Bangga Buatan Indonesia.

Oleh: Antaranews

Kamis, 22 April 2021

Pemerintah Terus Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas

Pemerintah Terus Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas
Presiden Jokowi singgah di sebuah toko kerajinan, di Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021) (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini tercatat mampu menghasilkan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.

“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04/2021)

Dalam rangka mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negosiasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.

“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan pengembangan,” ujar Menkeu.

Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.

“Dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan  daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik,” pungkas Menkeu. 

(HUMAS KEMENKEU/UN)

Rabu, 21 April 2021

UMKM masih jadi Target Serangan Ransomware

UMKM masih jadi target serangan ransomware
Ilustrasi serangan di dunia siber (cyber attack). (msn.com)

BorneoTribun Jakarta -- Kaspersky melihat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menjadi sasaran serangan ransomware tahun ini meski jumlahnya menurun.

"Menurunnya deteksi ransomware di kawasan ini seharusnya tidak membuat kita terlena. Sejak tahun lalu, kami telah menggarisbawahi evolusi ancaman tersebut. Grup ransomware sekarang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas," General Manager Kaspersky Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong, dalam siaran pers, dikutip Selasa.

Laporan Kaspersky Security Network menemukan upaya ransomware di kawasan Asia Tenggara pada 2020 menurun dibandingkan 2019, termasuk untuk Indonesia.

Kaspersky mendeteksi ada 439.743 upaya serangan ransomware di Indonesia pada 2020, jumlah turun signifikan dibandingkan 2019 yang sebanyak 1.158.837.

Tren penurunan serangan ransomware juga terjadi di Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kaspersky melihat tren ini akibat penurunan jumlah deteksi ransomware Wannacry, yang cukup mendominasi dari ransomware yang terdeteksi.

Ransomware merupakan malware yang menginfeksi komputer, kemudian ia akan mengenkripsi data dan memblokir akses pengguna. Penyerang akan meminta tebusan agar korban bisa kembali mengakses data dan sistem.

Serangan ini menjadi salah satu ancaman yang paling sering mengintai sektor UMKM di Asia Tenggara.

Meski pun tren menurun, Kaspersky melihat ancaman ransomware sekarang ini berbahaya karena melakukan eksfiltrasi data yang dilengkapi pemerasan. Penjahat siber mengancam akan mempublikasikan data sehingga urgensi korban untuk memberikan uang tebusan juga meningkat.

Untuk melindungi komputer dari serangan ransomware, Kaspersky menyarankan pelaku UMKM tidak memaparkan layanan desktop jarak jauh, misalnya RDP, ke jaringan publik. Jika harus disambungkan ke jaringan publik, gunakan kata sandi yang kuat.

Pasang tambalan atau patch untuk VPN komersial yang menyediakan akses jarak jauh untuk karyawan dan VPN yang berperan sebagai gateway di jaringan.

Beri perhatian khusus pada lalu lintas keluar untuk mendeteksi koneksi pelaku kejahatan dan buat cadangan data (backup) secara teratur.

Tidak kalah penting, beri pelatihan tentang keamanan siber kepada karyawan.

Sumber: Antaranews

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno