Berita Borneotribun.com: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Februari 2024

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Selasa, 13 Februari 2024

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024
Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Jumat, 09 Februari 2024

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo
Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)
JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Kamis, 08 Februari 2024

Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos

Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos
Foto: Rissalwan.
JAKARTA – Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyarankan agar beragam skema bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah tidak dicairkan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Menurut dia, pengucuran dana bansos jelang pemilu rawan politisasi. 

"Kalaupun bansos mau tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," ucap Rissalwan, Kamis (8/2/2024).

Sejak Januari, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Belum lama ini, Jokowi menginstruksikan agar bantuan itu diperpanjang masa penyalurannya hingga Juni 2024. 

Pemerintah juga merilis bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun itu rencananya bakal dirapel pada Februari 2024, menjelang pencoblosan pemilu. 

Sejumlah analis menilai beragam skema bansos itu didesain untuk mengerek elektabilitas pasangan capres-cawapre nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), pasangan yang di-endorse Jokowi. Apalagi, Jokowi turun langsung membagikan bansos tersebut. 

Rissalwan sepakat rangkaian penyaluran bansos oleh pemerintah bernuansa kepentingan politik. Menurut dia, politikus yang menjabat sebagai pejabat negara seringkali menunggangi bansos sebagai alat menjaring suara ketika pemilu. 

"Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," imbuh dia. 

Supaya tidak dipolitisasi, ia menyarankan agar penyaluran bansos dikelola oleh otoritas akar rumput, semisal ketua rukun tetangga (RT) atau ketua rukun warga (RW). Namun, perlu dipastikan agar otoritas pemerintahan terendah itu bebas dari afiliasi politik.

"Karena memang yang mendata di awal itu kan adalah ketua RT dan RW. Jadi, bansos tetap dibagikan, tapi oleh orang-orang yang memang berdekatan atau memang dapat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran," ucap Rissalwan.

Rissalwan berpandangan struktur birokrasi akar rumput lebih beretika dalam menyalurkan bansos ketimbang elite politik. Di tingkat RT dan RW, kata dia, terjalin ikatan solidaritas komunal dan sikap saling menghargai. 

"Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah,"ucap Rissalwan. 

Terlepas dari itu, Rissalwan berharap Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dan berhenti mempolitisasi bansos. Di lain sisi, media juga harus giat membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos. 

"Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan- pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," kata dia. 

Kaesang Pangarep: Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum PSI?

Kaesang Pangarep: Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum PSI?
Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah PSI di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/Tri Meilani Ameliya
JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan isyarat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menduduki posisi Ketua Umum PSI jika memutuskan untuk bergabung dengan partai tersebut. 

Kaesang menggambarkan posisi Ketua Umum sebagaimana jaket berwarna merah yang tengah dikenakannya, dengan jelas bertuliskan "Ketua Umum".

"Saya sebagai ketua umum berharap-nya seperti itu (Jokowi bergabung ke PSI). Insya Allah, kalau mau, nanti bisa pakai jaket ini (jaket PSI dengan identitas ketua umum), tapi tanpa nama saya," ujar Kaesang kepada wartawan usai makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah kader PSI di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu malam.

Komentar Kaesang ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke PSI apabila partai tersebut berhasil melewati ambang batas parlemen di Pemilu 2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 414 ayat (1) menetapkan bahwa partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara, yaitu minimal empat persen dari total suara sah secara nasional untuk dapat memperoleh kursi anggota DPR.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Jokowi memberikan tanggapan terkait dukungannya terhadap PSI menjelang Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. 

Ini merupakan pertemuan ketiga mereka yang diketahui oleh publik.

"Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI," ungkap Jokowi.

Jokowi dan Kaesang telah bertemu sebanyak tiga kali, pertama saat akhir pekan di Yogyakarta pada Sabtu (27/1), kedua di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2), dan kali ini di Medan, Sumatera Utara.

Oleh: Antara/Tri Meilani Ameliya
Editor: Yakop

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan

Jokowi Sambut Ajakan Santap Mi Goreng dari Kaesang di Kota Medan
Presiden Joko Widodo saat santap malam bersama Ketua umum PSI Kaesang Pangarep di Sun Plaza, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024) malam. ANTARA/HO-PSI
MEDAN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menikmati makan malam bersama di tengah suasana santai di Sun Plaza, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam.

"Ya, ketika bertemu saja. Tadi ada kampanye di Deli Serdang, kemudian malamnya saya kosong, diajak makan mi, ya saya makan mi," ujar Jokowi dalam kesempatan tersebut di Kota Medan.

Dalam gambar yang terpampang, Jokowi terlihat mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu, duduk bersebelahan dengan Kaesang yang memakai jaket bomber bertuliskan PSI. Keduanya ditemani oleh sejumlah pengurus PSI.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap PSI menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari, Jokowi menjawab dengan singkat, "Sudah saya sampaikan, saya sejak dulu sudah senang sama yang namanya PSI."

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kinerja putra bungsu-nya selama hampir lima bulan memimpin PSI, Jokowi menegaskan bahwa penilaian itu akan terlihat dari hasil dukungan suara terhadap PSI pada 14 Februari 2024. 

"Ya nanti dilihat pada 14 Februari semuanya," tambahnya.

Perjumpaan kali ini menandai ketiga kalinya Jokowi dan Kaesang terlihat bersama di hadapan publik. Sebelumnya, mereka bertemu di Yogyakarta pada Sabtu (27/1) dan di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2).

Sumber: Antara/Andi Firdaus
Editor: Yakop

Rabu, 07 Februari 2024

Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu

Gambar salinan keputusan Presiden RI. Jokowi Tetapkan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional untuk Pemilu.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 yang menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Rabu tanggal 14 Februari 2024, sebagai hari libur nasional. Keputusan ini diumumkan melalui salinan yang tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam Keppres tersebut, terdapat pernyataan yang menjelaskan, "Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024." Tujuan penetapan ini adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Pentingnya keputusan ini juga ditegaskan dengan pernyataan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan." Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut akan berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024.

Penetapan 14 Februari 2024 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jokowi Ajak Rakyat Ikut Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat pemilih untuk turut serta dalam proses demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. 

Dalam sebuah pernyataan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, Presiden Jokowi menyampaikan pesannya kepada publik.

"Ya, saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujar Jokowi dalam keterangan pers setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera.

Selain mengajak masyarakat, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya netralitas dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Diperlukan netralitas dan kedaulatan rakyat dari seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjalankan proses demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas pemilu. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," imbuhnya.

Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Di antara partai politik nasional tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 

Sementara itu, partai politik lokal yang ikut serta antara lain adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden beserta wakil presidennya pada tanggal 14 Februari 2024. 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3), sesuai penetapan yang telah dilakukan oleh KPU.

Oleh: Antara/Rangga Pandu A.J.
Editor: Yakop

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024

Jokowi Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya setelah meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, yang disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.

Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tambah Presiden Jokowi.

Menghadapi jeda sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Adapun KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Periode kampanye Pilpres 2024 telah berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yakop

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa masa kampanye Pemilu 2024. 

Dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, Jokowi menegaskan, "Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye."

Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. 

"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memberikan keterangan khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye, dengan menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rentetan pernyataan dan keterangan dari Jokowi tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.

Oleh: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yakop

Senin, 05 Februari 2024

Mahfud Md Resmi Mundur, Tito Karnavian Pegang Kendali Menko Polhukam

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. 

Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu (03/02/2024).

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi, menjelaskan alasan di balik penunjukan Tito Karnavian.

Presiden sebelumnya telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang mengesahkan pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. 

Keppres tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat (02/02).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengganti definitif untuk jabatan Menko Polhukam belum ditentukan. 

Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran organisasi.

"Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik," tambahnya.

Presiden juga menyatakan bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

"Secepatnya. Dari non-(parpol)," tutupnya.

Minggu, 04 Februari 2024

Debat Capres: Faktor Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Permainan

Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Indonesia, tiga calon presiden yang akan bersaing di pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang akan menghadapi satu sama lain dalam sesi debat terakhir yang akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi dan radio nasional. 

Isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi akan menjadi fokus utama dalam sesi debat pamungkas ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat (2/2) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU, August Mellaz, menjelaskan secara rinci mengenai format dan teknis debat kelima ini, yang tidak mengalami perubahan signifikan dari debat sebelumnya. 

Namun, terdapat penambahan durasi pada sesi pernyataan penutup, yang awalnya dua menit menjadi empat menit.

Penambahan durasi ini diusulkan oleh tim kampanye, yang berkeinginan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam upaya meyakinkan pemilih di saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara. 

Usulan ini kemudian disetujui oleh ketiga kandidat dan KPU.

Menurut analisis yang dilakukan oleh KPU setelah empat sesi debat sebelumnya yang disiarkan oleh sembilan stasiun televisi nasional, terdapat antusiasme publik yang sangat tinggi terhadap acara debat ini. 

August menyatakan bahwa lebih dari 94 juta penonton menyaksikan setiap sesi debat.

"Harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," ujarnya.

Meskipun demikian, seorang peneliti dari Saiful Mujani and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai bahwa debat capres/cawapres seharusnya memiliki dampak yang signifikan pada pemilih. 

Namun, kenyataannya, substansi debat tidak sepenuhnya sampai kepada publik. 

Saidiman mengungkapkan bahwa hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh capres/cawapres umumnya tidak dikenal oleh publik.

"Dalam survei yang dilakukan pada awal Desember terkait program-program apa saja yang diapresiasi atau dianggap baik oleh publik, menunjukkan bahwa 40 hingga 50 persen publik menyatakan program-program tertentu dinilai bagus dan dibutuhkan masyarakat. 

Namun, mereka tidak mengetahui program-program tersebut diusulkan oleh siapa," kata Saidiman.

Saidiman juga menyoroti bahwa ketika ditanya apakah publik mengetahui bahwa program-program tersebut berasal dari Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, hanya sebagian kecil yang menyadari asal-usulnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak memiliki dampak yang signifikan pada preferensi pemilih.

Lebih lanjut, Saidiman menjelaskan bahwa meskipun kinerja Prabowo Subianto dalam debat-debat sebelumnya dinilai lemah, dukungan publik terhadapnya tetap stabil, bahkan meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa debat tidak berdampak signifikan pada elektabilitas Prabowo.
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Debat Pertama Capres 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) menghadirkan ketiga calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Selasa (12/12) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
Salah satu faktor yang memengaruhi pilihan pemilih adalah kinerja pemerintah, khususnya kinerja Presiden Jokowi. 

Survei terbaru menunjukkan bahwa 83 persen warga merasa puas dengan kinerja Jokowi. 

Menurut teori ekonomi pemilihan, kepuasan terhadap pemerintah memiliki pengaruh besar dalam preferensi pemilih.

"Pertengahan tahun 2022, yang dianggap sebagai representasi pemerintah adalah Pak Ganjar Pranowo, yang pada saat itu memimpin dalam jajak pendapat. Namun, persepsi publik berubah karena melihat tindakan politik Pak Jokowi, terutama ketika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai calon wakilnya. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan nomor urut 02. Hal ini menyebabkan dukungan terhadap Pak Jokowi meningkat secara signifikan," ungkapnya.

Dalam perspektif pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, proses debat capres-cawapres hanya akan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan dan pemilih mengambang (swing voters), yang jumlahnya tidak terlalu besar. Debat ini akan menjadi penentu bagi langkah selanjutnya bagi mereka.

"Pengaruhnya besar bagi mereka. Pilihannya tergantung pada apakah mereka tertarik dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Jika tertarik, mereka akan memilih. Jika tidak, mereka mungkin memilih untuk golput," katanya, sambil menambahkan bahwa bagi pemilih yang sudah memiliki preferensi tertentu, debat hanya akan menjadi hiburan semata.

Meskipun begitu, Lili menilai bahwa debat capres terakhir ini akan menarik perhatian lebih luas karena tema-temanya berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menyikapi debat terakhir ini, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan diri agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. 

Namun, yang jelas, menurutnya, ketika seorang kandidat presiden atau wakil presiden memasuki ruang debat, apa yang mereka tawarkan kepada publik harus didasarkan pada pengalaman dan gagasan yang kuat.

Hal serupa diungkapkan oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut dua, yang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi debat tersebut. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut

 tiga, mengatakan bahwa aspirasi yang didengarkan saat berinteraksi dan berdialog dengan masyarakat akan menjadi materi dalam debat.

Kritik Terhadap Jokowi Meningkat, Ada yang Serukan Reformasi Politik

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kabinetnya terus beroperasi normal, meskipun berbagai spekulasi dan laporan tentang ketidakpuasan di antara pejabat tinggi telah beredar luas. 

Dalam menghadapi kritik publik yang semakin meningkat terkait dugaan campur tangan politik menjelang pemilu tanggal 14 Februari, Jokowi menegaskan bahwa kabinetnya tidak mengalami masalah.

"Dalam kabinet, tidak ada masalah," ungkap Jokowi kepada wartawan, menanggapi pertanyaan tentang ketidakpuasan di antara para menteri. 

Dia menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi.

Presiden Jokowi, yang mendekati akhir masa jabatan keduanya, telah menjaga netralitasnya terkait calon presiden, meskipun sering kali terlihat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan saingannya dalam dua pemilihan presiden sebelumnya.

Namun, ada kritik terhadap dukungan diam-diam Jokowi pada Prabowo dalam fungsi-fungsi pemerintahan, dengan tuduhan bahwa hal ini melanggar peraturan pemilu. 

Namun demikian, Jokowi menyangkal tuduhan tersebut.

Di tengah perdebatan ini, putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo, setelah perubahan peraturan yang memungkinkannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi.

Pada hari Kamis sebelumnya, calon wakil presiden lainnya, Mahfud MD, mengundurkan diri dari jabatan menteri keamanan dengan alasan "preferensi etis," yang beberapa pihak menafsirkan sebagai keberpihakan terhadap Jokowi.

Kekhawatiran investor meningkat terkait laporan kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menanggapi spekulasi tersebut, pejabat Istana Kepresidenan, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Sri Mulyani tetap bekerja seperti biasa. 

Dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi dan dihadiri oleh Sri Mulyani pada Jumat sore, tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri tersebut.

Ari menegaskan bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam acara kampanye dari kandidat manapun menjelang hari pemungutan suara.

Sementara itu, kritik terhadap Jokowi semakin meluas di kalangan intelektual, termasuk di almamaternya, Universitas Gajah Mada. 

Beberapa profesor di Universitas Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan menyerukan para pejabat negara untuk tidak tunduk pada tekanan untuk mendukung kandidat tertentu, menyebut bahwa demokrasi di Indonesia telah terancam.

"Dalam situasi ini, negara kita tampaknya telah kehilangan arah karena ambisi politik dan kecurangan dalam merebut kekuasaan," ungkap Profesor Hukum Harkristuti Harkrisnowo, yang menyoroti keprihatinan akan kestabilan demokrasi di Indonesia.

Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar: Upaya Jokowi untuk Mengurai Kemacetan

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
Presiden Jokowi meresmikan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar, di Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi meresmikan dua terminal tipe A yang terletak di Jawa Barat pada hari Sabtu (03/02/2024). 

Dua terminal yang diresmikan adalah Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar.

Dalam sambutannya di Terminal Leuwipanjang, Presiden Jokowi menyatakan, "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat."

Presiden juga mengekspresikan harapannya bahwa infrastruktur tersebut akan memotivasi masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi publik. 

Dia mengatakan, "Ini Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp70 miliar, keren banget. Ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan, kembali menggunakan transportasi umum, berbondong-bondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan mobil pribadi."

Lebih lanjut, kehadiran terminal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. 

Presiden mengutip, "Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum baik itu bus, baik itu kereta api, baik itu kayak di Jakarta ada MRT, LRT, KRL, kereta cepat dan itu akan sangat, sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki."

Selain mengurangi kemacetan, terminal ini diharapkan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat baik antarkota maupun dalam kota. 

"Semoga Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat ini nanti bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota yang lain atau di dalam kota," tambahnya.

Menurut laporan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, revitalisasi kedua terminal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Terminal Leuwipanjang ini sendiri kita lakukan [revitalisasi] dengan total luas 30 ribu meter. Dan, tadi Bapak saksikan ada contoh Samsat pertama di Indonesia dan ini akan merupakan contoh untuk di terminal di seluruh Indonesia dan juga ticketing sudah menggunakan digital," ungkap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif penggunaan transportasi publik berbasis listrik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. 

"Kami apresiasi daerah Jawa Barat dan Kotamadya Bandung menginisiasi bis listrik sebagai angkutan perkotaan. Nah, ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi ide Bapak bahwa angkutan massal menjadi awal penggunaan kendaraan listrik," ujar Menhub.

Presiden Jokowi dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Jokowi Ajak GP Ansor Dukung Pemilu 2024

Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk aktif mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. 

Pada saat meresmikan Pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (02/02/2024), Presiden menegaskan pentingnya dukungan dan partisipasi dari semua pihak.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan prinsip demokrasi, keamanan, keterbukaan, serta kegembiraan dalam pelaksanaan pemilu. 

Dia menyampaikan, "Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis, pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan."

Presiden juga menyerukan GP Ansor untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kondisi domestik yang kondusif. 

"Kalau tensinya naik harus aktif mendinginkan, untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoaks yang merugikan kita semuanya," ujarnya.

Selain itu, Presiden mengajak GP Ansor untuk mengawal kelangsungan pembangunan demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju. 

"Tugas kita bukan hanya mengawal pemilu, tugas kita juga mengawal pemerintahan ke depan, membantu pemerintahan ke depan agar mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memenangkan Indonesia dalam persaingan dunia yang semakin ketat dan semakin berat," kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya kampanye moderasi beragama dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

"Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia memperjuangkan two-state solution, bersama bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Kita kuat bukan hanya untuk bangsa kita sendiri tetapi untuk perdamaian dunia, untuk persaudaraan Islam, untuk persaudaraan kemanusiaan," tandasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Rabu, 31 Januari 2024

Anggaran Rp162 Miliar, Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan DIY

Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi meresmikan tujuh ruas jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023. 

Peresmian ini berlangsung pada Selasa (30/01/2024) di Kabupaten Gunungkidul, DIY.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan resmi diresmikannya 7 ruas jalan Inpres di Daerah Istimewa Yogyakarta," ucap Presiden dalam pidatonya.

Inpres tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi juga mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. 

"Melalui Inpres ini, kita akan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak," jelas Presiden.

Pemerintah telah menangani total 7 ruas jalan dan satu jembatan di DIY dengan anggaran sebesar Rp162 miliar. 

"Satu ruas di Kabupaten Kulonprogo, dua ruas di Kabupaten Gunungkidul, dua ruas di Kabupaten Bantul, dan dua ruas di Kabupaten Sleman," tambahnya.

Presiden berharap infrastruktur yang baru diresmikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut data dari Kementerian PUPR, ruas jalan dan jembatan yang diresmikan adalah sebagai berikut:
  1. Jalan Wonosari-Mulo di Kabupaten Gunungkidul;
  2. Jalan Semanu-Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul;
  3. Jalan Prambanan-Gayamharjo di Kabupaten Sleman;
  4. Jalan Gejayan-Manukan di Kabupaten Sleman;
  5. Jalan Patuk-Terong di Kabupaten Bantul;
  6. Jalan Imogiri-Dodogan di Kabupaten Bantul;
  7. Jembatan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
  8. Jalan Brosot-Toyan di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Program Mekaar Dinilai Mampu Tingkatkan Kemajuan Pengusaha UMKM

Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan para peserta program PNM Mekaar di Lapangan Keyongan Kidul Sabdodadi, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan para peserta program PNM Mekaar di Lapangan Keyongan Kidul Sabdodadi, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penghargaannya atas respon positif yang diterima dari para pengusaha UMKM terhadap program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dicanangkan sejak tahun 2015. 

Dalam acara silaturahmi dengan peserta program PNM Mekaar di Lapangan Keyongan Kidul Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (30/01/2024), Presiden menyatakan harapannya bahwa partisipasi dalam program yang digagas oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) tersebut akan meningkatkan kemajuan para pengusaha UMKM.

"Kalau yang mikro bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah bisa menjadi besar. Tapi memang harus setahap demi setahap," ujar Presiden.

Presiden juga mengapresiasi peningkatan signifikan dalam total pinjaman yang disalurkan oleh PNM Mekaar kepada nasabahnya. 

Dia juga menyoroti angka kredit bermasalah yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, menunjukkan komitmen dan disiplin para nasabah dalam mengelola pinjaman dan mengembangkan produk UMKM.

"Dalam bank ada yang kredit macet 2 persen, 3 persen. Ini kecil sekali artinya ibu-ibu disiplin karena semangat kerja keras untuk menghasilkan produk apapun. Ini yang saya senang," jelasnya.

Presiden terus memberikan dukungan kepada para pengusaha UMKM, mendorong mereka untuk tetap optimis menghadapi tantangan dalam usaha mereka. 

Dia menekankan bahwa perjalanan usaha adalah tentang bertahap, dan bahwa kesabaran dan kerja keras akan menghasilkan hasil yang memuaskan.

"Pakai kepercayaan itu dengan kerja keras untuk meningkatkan ekonomi keluarga, juga meningkatkan PDB ekonomi nasional. Ibu-ibu berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional kita," tambahnya.

Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Presiden Jokowi Terima Kunjungan GP Ansor di Istana Kepresidenan Yogyakarta

Presiden Joko Widodo saat menerima jajaran Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (31/1/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo saat menerima jajaran Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (31/1/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (30/1) malam. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menerima laporan serta undangan terkait Kongres XVI GP Ansor yang akan diadakan pada Jumat (2/2) mendatang.

"Kami membicarakan atau melaporkan lebih tepatnya bahwa GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor akan melakukan kongres nanti di hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024, besok lusa, dan tentu kami berharap kehadiran beliau untuk memberikan arahan, wejangan kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor," ujar Menteri Agama sekaligus Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya selepas pertemuan.

Menurut Yaqut, Kongres GP Ansor kali ini lebih istimewa karena akan digelar di laut, tepatnya di atas Kapal Pelni KM Kelud, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 

Setelah dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok, Kapal Pelni KM Kelud akan berlayar menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

"Kita melakukan kongres di dua lokasi, baik di darat maupun di laut, dan tentu ini menjadi momentum yang luar biasa sekaligus hal baru bagi ormas pemuda keagamaan melakukan kongresnya bukan di darat, tetapi di kapal," jelasnya.

Yaqut menyatakan bahwa Presiden Jokowi berharap kongres tersebut akan berjalan lancar dan mulus. 

Jika terdapat perbedaan pendapat, diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

"Insyaallah semua akan berjalan smooth karena sebelumnya kami Ansor itu sudah melakukan pra-kongres, jadi hal-hal krusial sudah kita selesaikan di pra-kongres dan kongres nanti tinggal penetapan saja," ungkap Yaqut.

"Insyaallah nanti Presiden akan hadir memberikan arahan kepada kami semua di hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024," tambahnya.

Sumber: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yakop

Presiden Jokowi Puji Produk Ibu Peserta Program Mekaar

Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan para nasabah PNM Mekaar di Lapangan Keyongan Kidul Sabdodadi, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan para nasabah PNM Mekaar di Lapangan Keyongan Kidul Sabdodadi, Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan apresiasi tinggi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para ibu peserta program Mekaar yang merupakan bagian dari program pembinaan ekonomi keluarga sejahtera yang dikelola oleh Permodalan Nasional Madani (PNM). 

Beliau menilai bahwa produk-produk tersebut memiliki kualitas yang luar biasa dan dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri karena harganya yang sangat kompetitif.

"Dulu tadi di depan saya membeli celana. Berapa harga celana itu? Saya membayar 15 ribu rupiah. Apa artinya? Harga tersebut sangat murah dan kompetitif, dan dapat bersaing dengan negara-negara lain jika dijual dengan harga 15 ribu," ungkapnya saat bertemu dengan para nasabah PNM Mekaar di Lapangan Keyongan Kidul Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (30/01/2024).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi yakin bahwa produk seperti celana batik tersebut akan diminati di pasar internasional seperti Afrika. Beliau mendorong agar produk tersebut diekspor dalam jumlah besar.

"Dengan harga 15 ribu, artinya 1 dolar pasti laku, saya memberikan jaminan ini. Biar orang-orang Afrika memakai celana batik semuanya," tambahnya.

Sumini Siti Aisyah, seorang penjual celana batik tersebut, merupakan salah satu peserta program PNM Mekaar sejak tahun 2017. 

Saat ditemui terpisah, ia menceritakan bagaimana ia berhasil mengembangkan usahanya dengan modal pinjaman sebesar Rp2 juta dari PNM Mekaar.

"Saya mulai bergabung pada tahun 2017 dengan pinjaman awal sebesar Rp2 juta, sekarang sudah menjadi Rp9 juta. Alhamdulillah, usaha saya berkembang," ujarnya.

"Dari awal saya pindah dari Jakarta ke desa untuk merawat orang tua. Saya bingung dengan usaha apa yang harus saya jalankan. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka konveksi, dan alhamdulillah, usaha saya berhasil," tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, usaha Sumini terus berkembang dan saat ini ia memiliki omzet sekitar Rp5 juta per minggu. 

Setelah dipotong cicilan kepada Mekaar, Sumini menyebutkan bahwa pendapatan bersihnya sekitar Rp1,5 juta.

"Pendapatan kotor sekitar Rp5 juta per minggu, tetapi setelah dipotong cicilan kepada Mekaar, pendapatan bersihnya sekitar Rp1,5 juta. Itu sudah membantu perekonomian keluarga saya, karena kami membutuhkan banyak," katanya.

Sumini juga berharap agar program Mekaar dapat terus berlanjut di masa mendatang, meskipun terjadi pergantian pemerintahan. 

Menurutnya, Mekaar telah memberikan bantuan yang besar bagi para ibu dalam meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

"Saya berharap program Mekaar akan terus berlanjut, bahkan setelah ada pergantian pemerintahan. Program ini sangat membantu kami, para ibu, dalam memperbaiki perekonomian keluarga. Sebelumnya, jika kami meminjam uang dari orang lain, tidak selalu mendapat persetujuan. Dengan program seperti ini, kami mendapatkan bantuan, pembayaran cicilan juga tidak terlalu memberatkan, dan bunganya juga tidak sebesar rentenir," tuturnya.

Selasa, 30 Januari 2024

Jokowi Keluarkan Keppres Ubah Nama Isa Al Masih jadi Yesus Kristus

Tangkapan layar - Surat Keputusan Presiden (Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur. (ANTARA/Asep Firmansyah).
Tangkapan layar - Surat Keputusan Presiden (Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur. (ANTARA/Asep Firmansyah).
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus dalam penamaan hari libur nasional.

Dilansir dari dokumen salinan Sekretariat Presiden yang diterbitkan di Jakarta pada Selasa, Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 Januari 2024, menyampaikan keputusan ini.

Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. 

Pertama, adalah penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur yang saat ini tersebar di beberapa Keppres. 

Kedua, adalah perlunya pengaturan tersebut mengakomodasi dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum. 

Dan ketiga, adalah perlunya menetapkan Keppres tentang Hari-Hari Libur berdasarkan pertimbangan sebelumnya.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, dalam bagian penegasan kesatu, angka 7, 8, 9, dan 10, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah), dan Kenaikan Yesus Kristus.

Perubahan nomenklatur ini disertakan dalam daftar 16 rangkaian hari libur nasional, yang meliputi tanggal-tanggal seperti 1 Januari (Tahun Baru Masehi), 1 Muharam (Tahun Baru Islam Hijriah), Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri (dua hari), Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka), Hari Raya Waisak, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Selanjutnya, Keppres juga mencabut status hari raya atau hari libur dari Keppres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-Masih, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku lagi.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyatakan bahwa perubahan nomenklatur Isa Al masih menjadi Yesus Kristus dalam penamaan hari libur nasional ini merupakan hasil dari usulan umat Kristen dan Katolik.

"Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus," ujarnya.

Sumber: Antara/Andi Firdaus
Editor: Yakop

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno