Berita Borneotribun.com: Pemilu 2024 Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Februari 2024

Pertemuan Henry Yosodiningrat dan Kabaharkam Polri Bahas Netralitas Polri di Pemilu 2024

Pertemuan Henry Yosodiningrat dan Kabaharkam Polri Bahas Netralitas Polri di Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Pertemuan Henry Yosodiningrat dan Kabaharkam Polri Bahas Netralitas Polri di Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
JAKARTA - Advokat Henry Yosodiningrat telah mengadakan pertemuan dengan Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran, guna memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pemilu 2024. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Baharkam Polri, Jakarta, pada hari Senin (12/2/2024), Henry memastikan bahwa apa yang ia ucapkan terkait Kapolri yang memberikan arahan kepada Dirbinmas Polda jajaran untuk mendukung salah satu pasangan calon tidaklah benar.

Menurut Henry, Kabaharkam Polri menghubunginya melalui telepon dan menyampaikan bahwa sudah ada konfirmasi dari Kapolri yang menyatakan bahwa informasi yang diucapkannya tidaklah benar. 

Henry menyampaikan, "Beliau (Kabaharkam Polri) telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak benul, memberikan arahan kepada Dirbinmas."

Henry menjelaskan bahwa informasi tersebut awalnya ia peroleh ketika menghadiri sebuah acara, di mana ia mendengar tentang adanya perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di semua Polda. 

Namun, setelah mendapat konfirmasi langsung dari beberapa Kapolda, ia menyadari bahwa apa yang diucapkannya tidak benar. 

"Saya bilang kenapa? Saya (Kapolda) sudah cek ke Dirbinmas saya tidak pernah ada Dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu," ungkapnya.

Baru setelah Kabaharkam Polri menghubunginya untuk memberikan konfirmasi, Henry percaya bahwa apa yang disampaikannya sebelumnya tidaklah akurat. 

Dalam pertemuan hari itu, Henry menyatakan harapannya agar Polri tetap netral dalam proses demokrasi. 

"Saya pun menyampaikan harapan kepada institusi Polri agar netral dalam perhelatan demokrasi ini," tandasnya.

Dengan demikian, pertemuan tersebut menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Henry sebelumnya sudah terkonfirmasi tidak benar, serta menegaskan komitmen Henry terhadap netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Doa Bersama untuk Pemilu Damai 2024 di Kalimantan Barat

Doa Bersama lintas agama guna Mewujudkan Pemilu Damai 2024 di Provinsi Kalimantan Barat. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Doa Bersama lintas agama guna Mewujudkan Pemilu Damai 2024 di Provinsi Kalimantan Barat. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., bersama dengan Dirbinmas Polda Kalbar Kombes Pol. Andi Harsito, S.I.K., turut menghadiri serta memberikan pidato pada Doa Bersama lintas agama guna Mewujudkan Pemilu Damai 2024 di Provinsi Kalimantan Barat. Perhelatan ini dilangsungkan di Hotel Ibis Pontianak pada hari Senin, 12 Februari 2024.

Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya S.IK., M.M., dalam tanggapannya kepada media, menyampaikan bahwa Acara Doa Bersama Lintas Agama ini diikuti oleh perwakilan dari beragam kepercayaan di Kalimantan Barat, termasuk umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Turut serta dalam acara ini Forkopimda Kalimantan Barat, para tokoh agama, serta undangan penting lainnya.

"Melalui doa bersama ini kita harapkan terwujudnya pemilu damai 2024, dan mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat dapat mengawal pemilu tahun 2024 dan membangun semangat toleransi," ujar Kabidhumas.

Dalam orasinya, Kapolda Kalbar menyampaikan bahwa doa bersama ini adalah langkah konkret untuk menciptakan situasi yang kondusif dan damai menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami berharap doa bersama ini dapat memperkokoh tali persaudaraan dan toleransi di antara umat beragama di Kalimantan Barat," kata Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung.

"Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kalimantan Barat agar tetap kondusif, sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan dengan aman dan damai," ujarnya.

Acara Doa Bersama Lintas Agama ini ditutup dengan pembacaan doa bersama oleh para tokoh agama dari masing-masing kepercayaan.

TPN Ganjar-Mahfud Siap Tempatkan Relawan di Tiap TPS

TPN Ganjar-Mahfud Siap Tempatkan Relawan di Tiap TPS
Ilustrasi TPS Pemilu 2024. Cara cek TPS Pemilu 2024 di situs cekdptonline.kpu.go.id.(SHUTTERSTOCK/E. UTAMA)
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Chico Hakim, menegaskan komitmen pasangan tersebut untuk memastikan bahwa proses pencoblosan Pilpres 2024 berjalan tanpa adanya kecurangan. 

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Chico menegaskan bahwa saksi dan relawan dari tim Ganjar-Mahfud akan diposisikan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan tidak ada celah bagi "akal-akalan".

"Selain menempatkan saksi, kami juga menempatkan relawan di tiap TPS. Bukan hanya saksi resmi, tetapi juga ada pendampingan karena kecurangan bisa terjadi di luar TPS," ungkap Chico.

Selain mengandalkan kekuatan relawan, Chico juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses pemungutan suara. Dia menekankan pentingnya untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kecurangan seperti intimidasi dan politik uang di luar TPS.

"Kami mengajak masyarakat untuk proaktif bersuara ketika ada kecurangan," tambah Chico.

Belum lama ini, TPN Ganjar-Mahfud telah meluncurkan aplikasi bernama "Oke Mas Ganjar-Mahfud" atau OMG, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

Chico menjelaskan bahwa tim Ganjar-Mahfud telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan terjadi kecurangan pemilu. "Semua daerah saat ini rawan kecurangan. Di daerah yang padat seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta beberapa kota di Sumatera, pengawasan akan diperketat. Kami memiliki cukup banyak sumber daya manusia untuk mengawasi," ujarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Themis Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengawasan Pemilu 2024 mengidentifikasi lima provinsi yang paling rentan terhadap kecurangan, antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Chico menambahkan bahwa kecurangan pemilu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga bisa muncul di daerah pelosok yang sulit dijangkau. Dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap manipulasi surat suara di TPS dan perjalanan kotak suara di daerah-daerah terpencil.

Dalam kampanye akbar bertajuk "Hajatan Rakyat" di Banyuwangi, Jawa Timur, Ganjar Pranowo menyerukan kepada para relawan dan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu. Ganjar menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh tinggal diam ketika terjadi kecurangan.

"Kita harus bersama-sama memenangkan pemilu lagi," tutur politikus dari PDI-Perjuangan tersebut.

Bawaslu dan Satpol PP di Bengkayang Bersinergi Amankan Masa Tenang Pemilu 2024

Bawaslu dan Satpol PP di Bengkayang Bersinergi Amankan Masa Tenang Pemilu 2024
Pengawasan distribusi logistik pemilu di Bengkayang. ANTARA/Wati.
BENGKAYANG - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Santi, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan selama masa tenang menjelang Pemilu 2024. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saat ini, selama masa tenang untuk menyambut pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024, kami terus melakukan pengawasan dan memperkuatnya," ujar Santi pada Senin, saat dihubungi di Bengkayang.

Sebelumnya, Bawaslu telah mengeluarkan imbauan kepada partai politik sebelum masa tenang, serta menertibkan alat peraga kampanye (APK) calon legislatif. Saat ini, mereka juga gencar melakukan penertiban APK bersama Satpol PP, kepolisian, TNI, dan panwas kecamatan di wilayah Bengkayang.

"Kami telah melaksanakan penertiban APK di setiap kecamatan bersama para pihak terkait di kecamatan masing-masing. Selain itu, Bawaslu juga melakukan piket dalam pengawasan logistik serta piket internal di kantor," tambahnya.

Bawaslu juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu seperti politik uang dan pelanggaran lainnya. Menurut Santi, hingga hari terakhir kampanye, belum ditemukan adanya pelanggaran pemilu dalam pengawasan terhadap caleg.

"Meskipun demikian, ada beberapa hal yang terlambat dalam pengurusan surat tanda terima pemberitahuan (STTP)," ungkapnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Yosef Harry Suyadi, mengingatkan bahwa setiap Bawaslu harus memperketat pengawasan selama masa tenang, mengingat potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

"Penguatan pengawasan juga sangat penting di hari pemilihan, karena merupakan tahapan krusial dan riskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tegas Harry.

Meskipun proses demokrasi di Bengkayang terbilang berjalan lancar, tetap diperlukan pemetaan dan pengantisipasi terhadap potensi pelanggaran seperti politik uang dan ujaran kebencian yang bisa terjadi selama masa tenang, tambahnya.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Kecamatan Bunut Hulu Terima Logistik Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024

Kecamatan Bunut Hulu Terima Logistik Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024
Kecamatan Bunut Hulu Terima Logistik Pemilu untuk Pemilu Serentak 2024.
KAPUAS HULU - Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu telah sukses mendistribusikan logistik penting, termasuk untuk pemilihan Capres/Cawapres, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD, dari kantor mereka ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bunut Hulu. Proses distribusi tersebut dilakukan pada hari Minggu (11/2/2024) siang dengan lancar.

Kedatangan logistik ini disambut dengan baik oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan Bunut Hulu. Diantaranya adalah Camat Bunut Hulu, Joko Kusmanto, S.H., Kapolsek Bunut Hulu, Iptu Jaspian beserta anggota, Danramil 1206-13/Bunut Hulu, Serka Syarif Beni beserta anggota, Ketua PPK Kecamatan Allathif Ma’sum, S.Pd.I., beserta staf, serta Ketua Panwaslu Kecamatan Bunut Hulu, Mahjuddin, beserta anggota.

Menurut keterangan Ketua PPK Kecamatan Bunut Hulu, Allathif Ma’sum, S.Pd.I., logistik yang diterima terdiri dari 265 kotak suara yang sudah dilengkapi dengan berbagai logistik pemilu lainnya. 

Allathif menjelaskan bahwa semua logistik disimpan dengan baik di sekretariat PKK Kecamatan Bunut Hulu yang terkunci dengan ketat.

Proses pengiriman logistik dilakukan menggunakan tiga unit kendaraan truck roda 6. 

Allathif menjelaskan lebih lanjut, "Truck KB 8669 FA berwarna Merah Kuning, dikemudikan oleh Budi, Truck KB 8896 FV berwarna Hijau Stabilo, dikemudikan oleh Pepen, dan Truck KB 8947 FB berwarna Merah Kuning, dikemudikan oleh Alfandi, semuanya dikawal oleh personel Polres Kapuas Hulu."

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan, melalui Kapolsek Bunut Hulu, Iptu Jaspian, menyatakan bahwa proses pendistribusian logistik hari ini berjalan lancar, aman, dan kondusif. 

Ini menunjukkan kelancaran persiapan menuju Pemilu serentak tahun 2024 di wilayah tersebut.

TPS di Lapas Kubu Raya: Memastikan WBH Mendapat Hak Pilih

TPS di Lapas Kubu Raya: Memastikan WBH Mendapat Hak Pilih
Pelepasan distribusi logistik pemilu Kubu Raya. ANTARA/Rizki Fadriani.
KUBU RAYA - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kubu Raya, Kalimantan Barat, Heri Darmawan, mengungkapkan bahwa persiapan untuk memfasilitasi partisipasi warga binaan pemasyarakatan (WBH) dalam Pemilu 2024 telah dilakukan dengan matang. 

Menurutnya, telah disiapkan lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat.

"TPS tersebut berada di lapas kelas II A laki-laki Sungai Raya dengan total empat TPS, sedangkan satu TPS berada di lapas kelas II A perempuan, Parit Keladi, Sungai Kakap, Kubu Raya," jelas Heri dalam pernyataannya di Sungai Raya pada hari Senin.

Penjelasan lebih lanjut dari Heri mengungkapkan bahwa di lapas kelas II A laki-laki, Sungai Raya, terdapat empat TPS, sementara di lapas kelas II A perempuan, Parit Keladi, terdapat satu TPS.

Heri juga menjelaskan bahwa setiap TPS di dalam lapas akan ditangani oleh tujuh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta akan didampingi oleh dua petugas linmas untuk setiap TPS.

"Di lapas kelas II A laki-laki terdapat empat TPS dengan jumlah anggota KPPS tujuh orang untuk satu TPS, sedangkan di lapas kelas II A perempuan terdapat satu TPS dengan jumlah anggota KPPS yang sama, yaitu tujuh orang, serta akan ada pengamanan dari petugas linmas," tambahnya.

Dalam proses pemungutan suara nantinya, WBH akan mendapatkan surat suara sesuai dengan daerah pilihannya yang disesuaikan dengan alamat masing-masing.

Data menunjukkan bahwa lapas kelas II A laki-laki, Sungai Raya, memiliki jumlah pemilih sebanyak 965, sementara di lapas kelas II A perempuan jumlah pemilihnya adalah 181.

"Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait pemilu umum, hak pilih, daerah pilihan, serta surat suara pemilu di lapas kelas II A laki-laki maupun perempuan," tutup Heri.

Oleh: Antara/Rizki Fadriani
Editor: Yakop

Doa Bersama Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan Forkopimda untuk Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024

Doa Bersama Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan Forkopimda untuk Suksesnya Pemilu Pilkada 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Doa Bersama Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan Forkopimda untuk Suksesnya Pemilu Pilkada 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, dan umat beragama menggelar doa bersama untuk mendoakan kelancaran Pemilu Pilkada 2024. 

Acara yang bertajuk "Doa Bersama untuk Negeri Dalam Rangka Terwujudnya Pemilu Damai 2024" diinisiasi oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pj. Gubernur Harisson memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan tersebut, menekankan bahwa upaya konkret untuk menjaga kedamaian dalam pelaksanaan Pemilu harus didukung oleh upaya spiritual. 

"Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat tentunya menginginkan dan menghendaki jalannya Pemilu serentak dapat berjalan lancar, aman, dan damai," ujar Pj. Gubernur Kalbar.
Doa Bersama Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan Forkopimda untuk Suksesnya Pemilu Pilkada 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Doa Bersama Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan Forkopimda untuk Suksesnya Pemilu Pilkada 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Selain itu, Pj. Gubernur Harisson juga menegaskan bahwa Pemilihan Umum merupakan momen penting dalam pembelajaran dan pendewasaan bangsa. 

Pemilu tidak hanya sekadar proses politik, tetapi juga ujian bagi kesatuan dan nilai-nilai demokrasi dalam identitas bangsa Indonesia.

Harisson berharap bahwa melalui doa bersama ini, akan tercipta semangat bersama untuk menjaga kedamaian dan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. 

"Saya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan acara ini. Dan diharapkan dengan adanya acara ini, tidak hanya seremonial semata, namun memiliki makna, mempertegas sikap dan komitmen seluruh pemangku kepentingan Untuk konsisten dalam menciptakan iklim kondusif demi Kalimantan Barat yang kita cintai," tambahnya.

Gara-gara Bagi Beras dan Stiker Foto Dirinya, Calon Legislatif Puspita Harus Dihukum 5 Bulan

Gara-gara Bagi Beras dan Stiker Foto Dirinya, Calon Legislatif Puspita Harus Dihukum 5 Bulan
Ni Komang Puspita beranjak dari kursi pesakitan usai mengikuti sidang dengan agenda tuntutan dalam perkara tindak pidana pemilu dengan dakwaan membagikan beras dan stiker foto yang mencalonkan dirinya dalam kontestasi Pemilu 2024 di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (12/2/2024). (ANTARA/Dhimas B.P.)
MATARAM - Jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana 5 bulan penjara terhadap calon legislatif (Caleg) dari Dapil Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ni Komang Puspita. 

Hal ini disebabkan karena terbukti bahwa Puspita membagikan beras dan stiker foto dirinya dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Ni Komang Puspita dengan pidana penjara selama 5 bulan," kata Mutmainnah membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin.

Jaksa juga meminta agar majelis hakim menetapkan pidana denda sebesar Rp5 juta yang dapat diganti dengan 4 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh jaksa karena perbuatan Ni Komang Puspita telah terbukti melanggar Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dakwaan tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung diancam pidana penjara paling berat 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp24 juta.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Lalu Mohammad Sandi Iramaya memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk melakukan pembelaan. 

Agenda pembelaan ini akan dilakukan pada sidang selanjutnya, yang dijadwalkan pada hari Selasa, 13 Februari.

Oleh: Antara/Dhimas Budi Pratama
Editor: Yakop

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024
Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Senin, 12 Februari 2024

Pengamat: Keunggulan di exit poll bisa kerek elektabilitas Ganjar-Mahfud

Pengamat: Keunggulan di exit poll bisa kerek elektabilitas Ganjar-Mahfud
Foto: Emrus Sihombing
JAKARTA – Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai hasil exit poll pencoblosan Pilpres 2024 di luar negeri bisa mempengaruhi perilaku pemilih domestik. Asalkan dirilis lembaga kredibel, hasil exit poll bisa merepresentasikan realita preferensi pemilih secara umum. 

"Kredibel itu bukan berarti lembaga terkenal, tapi dia bisa dipercaya secara metode. Nah, saya melihat exit poll bisa saja dilakukan pihak- pihak lembaga luar negeri atau para mahasiswa Indonesia yang kuliah di kampus luar negeri. Artinya, hasil exit poll yang keluar sekarang pun belum bisa kita anggap tidak valid. Bisa saja itu valid," ucap Emrus kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/1).

Exit poll merupakan survei yang dilakukan segera setelah para pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS). Berbeda dengan di Indonesia yang akan menyelenggarakan pencoblosan secara serentak pada 14 Februari mendatang, pencoblosan Pemilu 2024 untuk kaum diaspora digelar lebih awal di beberapa negara. 

Hasil exit poll Pilpres 2024 di luar negeri viral di media sosial, Sabtu (10/2) lalu. Hasil exit poll yang beredar itu salah satunya juga dirilis www.pemilumelbourne.com. Di situs itu, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) terlihat unggul sementara di beberapa negara. 

Di Australia, misalnya, Ganjar-Mahfud dominan dengan raihan 56,7% suara, diekor pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan perolehan 32,9% suara dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraup 10,4% suara. 

Di Hongkong, Ganjar-Mahfud mendapatkan 54.2%, dipepet Prabowo-Gibran dengan raupan 31,6% suara, dan AMIN dengan raihan 14.2% suara. Pasangan Ganjar-Mahfud juga unggul di negara-negar Eropa selain Inggris, kawasan Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan Timor Leste. 

Di Arab Saudi dan Timur Tengah, pasangan AMIN dominan dengan raupan 43.4% suara, diikuti pasangan Prabowo-Gibran yang memperoleh 28.9% suara. Di kawasan ini, Ganjar-Mahfud jadi yang paling bontot dengan raupan 27,7% suara. 

Emrus menerka hasil Pilpres 2024 yang sejauh ini memperlihatkan keunggulan Ganjar-Mahfud bukan tidak mungkin selaras dengan hasil pencoblosan 14 Februari 2024. Apalagi, jika para pemilih di luar negeri turut menyuarakan dukungan mereka di ruang-ruang publik dan di media sosial. 

"Para pemilih di luar negeri memang lebih terbebas dari politik uang dan bansos. Mereka lebih kritis dan tanpa tekanan dalam menentukan pilihan. Biarpun berada di luar negeri, aspirasi mereka terhadap politik di dalam negeri luar biasa," ujar Emrus.

Emrus menyebut komposisi pemilih luar negeri juga bisa dijadikan sampel pemilih di dalam negeri. Kaum diaspora, kata dia, terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pekerja profesional. 

"Secara segmen, pemilih itu hampir serupa dengan yang ada di dalam negeri. Ada pekerja yang banyak, kalangan mahasiswa atau kalangan kritis. Selain itu, (kaum diaspora) juga terdiri beragam secara suku. Ada Jawa, banyak juga Makasar, Papua. Jadi, memang pemilih di luar itu representasi di dalam," kata Emrus.

Lebih jauh, Emrus menilai keunggulan Ganjar-Mahfud bisa turut mengerek elektabilitas pasangan itu jelang pencoblosan di dalam negeri. Meski begitu, Emrus menyarankan agar publik tetap memantau hasil akhir pemungutan suara di luar negeri secara berkala melalui lembaga yang kredibel. 

"Apalagi, kalau pemilih luar negeri yang sudah menggunakan hak suara pemilihnya turut bersuara mengirim pesan kepada pemilih di Indonesia terkait kondisi di sana dan alasan mereka mengapa memilih Ganjar- Mahfud melalui teknologi informasi yang cepat," ucap Emrus.

Opsi Pemungutan Suara Susulan di Demak: Wacana atau Kenyataan?

Opsi Pemungutan Suara Susulan di Demak: Wacana atau Kenyataan?
Tampak sebuah rumah di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, masih tergenang banjir dan belum bisa ditempati, Sabtu (10/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah mengidentifikasi opsi pemungutan suara susulan bagi pemilih yang terdampak banjir di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Demak, Jawa Tengah. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan bahwa skenario tersebut telah dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya.

"Dalam perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Tetapi memang situasi sulit, maka dilakukan pemilu susulan menjadi salah satu opsi selain relokasi," kata Lolly kepada wartawan pada Minggu (11/2).

Meskipun demikian, belum ada keputusan konkret terkait langkah tersebut. "Nanti kita lihat perkembangannya, pendataan terus kita lakukan," tambahnya.

Menurut laporan KPU Kabupaten Demak per 7 Februari 2024, terdapat 106 lokasi yang direncanakan sebagai tempat pemungutan suara yang terendam banjir. 

Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati, menyatakan perlunya pemutakhiran data dan rencana untuk berdiskusi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) serta melaporkan kepada pemerintah daerah untuk mitigasi bersama guna memastikan kelancaran pemilu.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, juga menegaskan perlunya pemindahan TPS yang terdampak banjir ke daerah sekitar pengungsian. 

"Kami bersyukur logistik pemilu masih aman, tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi," ujarnya.

Bawaslu RI telah memetakan 10.794 TPS yang berada di lokasi rawan bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. 

Dalam mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu telah menyiapkan sejumlah strategi termasuk patroli di TPS-TPS rawan, konsolidasi dengan lembaga terkait, sosialisasi politik untuk masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan pembentukan posko pengaduan masyarakat.

KPU telah menetapkan bahwa pemungutan suara untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Antusiasme Warga Indonesia di Jepang dalam Pemilu 2024

Antusiasme Warga Indonesia di Jepang dalam Pemilu 2024
WNI mengantre untuk mencoblos di TPS, Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Minggu (11/2). (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)
JEPANG - Warga negara Indonesia di Jepang yang memiliki hak pilih turut serta dalam pemilihan umum di Balai Indonesia, Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), pada Minggu (11/2). Tempat pemungutan suara (TPS) dibuka sejak pukul 08.00 waktu setempat, dan calon pemilih telah mulai mengantre di tiga lokasi TPS yang tersedia.

Salah satu pemilih dari Kanagawa, Hidayat Polim (33), menyatakan bahwa ia memilih menggunakan hak suaranya di TPS untuk merasakan atmosfir demokrasi yang membahagiakan. "Bisa langsung merasakan euforianya untuk Pemilu karena lima tahun sekali," ungkapnya. Hidayat juga mengungkapkan bahwa untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, dia mencari informasi melalui berita dan debat capres dan cawapres.

Hidayat memberikan pesan kepada WNI di dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan hak suaranya demi menentukan masa depan bangsa. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Risky Revily (27), yang pertama kali menggunakan hak suaranya di luar negeri. "Meriah banget ya, ramai banget orang-orang juga pada antusias," katanya.

Terkait pemilihan calon presiden, Risky mengungkapkan keyakinannya karena pernah bertemu dengan salah satu kandidat yang dipilihnya. "Kalau aku sempat ketemu sama salah satu capres di Bata. Jadi, orangnya gimana. Visi sama misinya juga sesuai sih sesuai sama yang dimauin sama diri aku sendiri," ujarnya.

Risky juga mengajak para calon pemilih untuk tidak golput. "Hak pilih itu penting ya. Jangan golput karena menentukan Indonesia ke depannya," tambahnya.

Keduanya mengaku tidak mengalami kesulitan saat mendaftar maupun menggunakan hak suaranya. Pemilihan di TPS berlangsung pada Minggu, 11 Februari 2024, dengan penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Calon pemilih diwajibkan membawa surat undangan yang telah dikirim oleh PPLN Tokyo melalui pos serta kartu identitas berupa KTP atau paspor. Menurut data PPLN Tokyo, terdapat total 29.434 pemilih, dengan 18.334 perempuan dan 11.100 laki-laki. Jumlah pemilih yang menggunakan TPS adalah sebanyak 2.847 orang, sementara 26.587 lainnya menggunakan hak suara lewat pos.

Oleh: Antara/Juwita Trisna Rahayu
Editor: Yakop

Polres Bengkayang: 916 TPS Disiapkan untuk Pemilu 2024

Polres Bengkayang: 916 TPS Disiapkan untuk Pemilu 2024
Polres Bengkayang saat apel siaga Pemilu 2024. ANTARA/Wati.
BENGKAYANG - Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat telah menyiapkan sebanyak 212 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilu 2024. 

Kapolres Bengkayang, AKBP Teguh Nugroho menjelaskan bahwa personel tersebut akan disebar ke wilayah polsek jajaran untuk menjalankan tugas pengamanan TPS.

"Personel Polres Bengkayang yang kita libatkan dalam pengamanan TPS ini sebanyak 212 orang yang ditempatkan ke wilayah polsek jajaran dan langsung menuju lokasi TPS yang menjadi tanggung jawabnya," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Minggu.

Teguh menekankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh personel pengamanan TPS, termasuk pemahaman terhadap ketentuan hukum dalam pemungutan dan perhitungan suara. 

Mereka juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak RT/RW serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam persiapan dan pelaksanaan pengamanan di TPS masing-masing.

Selain itu, langkah-langkah pengamanan juga akan dilakukan saat persiapan pemungutan suara bersama petugas ketertiban atau linmas dan Panitia Pengawas TPS. 

Petugas Polri juga memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan wilayah TPS dalam keadaan aman dan tertib.

Terkait dengan penekanan, Kapolres Bengkayang menegaskan larangan bagi petugas pengamanan TPS untuk melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. 

Mereka tidak diperkenankan untuk berfoto bersama peserta pemilu atau mempublikasikan pasangan capres dan cawapres tertentu serta calon legislatif (caleg) selama pelaksanaan pengamanan TPS.

"Sebagai petugas Polri, kita dilarang untuk membantu saksi-saksi dalam area TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan yang terakhir, dilarang untuk memberikan informasi hasil perhitungan suara kepada siapapun," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa di Kabupaten Bengkayang terdapat 916 TPS yang tersebar di 17 Kecamatan. 

Dari jumlah tersebut, Polres Bengkayang telah mengelompokkan menjadi tiga kriteria, yaitu 883 TPS kurang rawan, 24 TPS rawan, dan 9 TPS sangat rawan.

"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentu masa depan bangsa," paparnya.

Teguh menambahkan bahwa Polri bersama TNI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta mitra Kamtibmas lainnya, akan berpartisipasi penuh dalam menyukseskan Pemilu 2024 dengan mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu.

"Polri didukung TNI, Kementerian dan Lembaga, Instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya bersama-sama turut serta menjaga keberlangsungan pemilu yang aman, lancar dan bermartabat," tandasnya.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Prabowo Berkomitmen Total untuk Mengakhiri Kemiskinan

Prabowo Berkomitmen Total untuk Mengakhiri Kemiskinan
Calon presiden Prabowo Subianto berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. (Foto: Adek Berry/AFP)
JAKARTA - Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggelar kampanye terbuka terakhir pada hari Sabtu (10/2) sebelum memasuki masa tenang selama tiga hari hingga pemungutan suara pada 14 Februari.

Selang beberapa jam setelah pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memilih Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara untuk kampanye akbar terakhir, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berkampanye di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.
Prabowo Berkomitmen Total untuk Mengakhiri Kemiskinan
Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdoa bersama dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. (Foto: TPN Prabowo Gibran)
Ibu kota Jakarta serasa menyelenggarakan hajatan besar-besaran dengan begitu banyak orang yang hilir mudik untuk datang ke dua lokasi itu sejak matahari belum lagi terbit. Sementara pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih kampanye akhir mereka di Solo dan Semarang, Jawa Tengah.

Gelora Bung Karno benar-benar bergelora dengan kehadiran lebih dari setengah juta warga yang ingin menyaksikan langsung kampanye terakhir Prabowo-Gibran. Sebagian warga mengenakan kaos bergambar Prabowo-Gibran dan bertuliskan kata “Gemoy,” salah satu ikon yang digaungkan pasangan nomor urut dua ini untuk meraih suara pemilih. Ada yang datang menggunakan mobil dan sepeda motor, tetapi tidak sedikit yang datang bergelombang dengan bus-bus besar, dan bahkan berjalan kaki.

Di hadapan para pendukungnya, Prabowo Subianto menegaskan kembali tekadnya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Prabowo, yang bertarung untuk ketiga kalinya dalam pemilihan presiden (pilpres), menggarisbawahi bahwa ia dan wakilnya, Gibran, bersama Koalisi Indonesia Maju akan berjuang untuk kemakmuran Indonesia dan meneruskan apa yang telah “dibangun” oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo.

Dia juga menegaskan kembali program unggulannya yaitu memberi makan siang dan susu secara cuma-cuma buat anak-anak Indonesia.

“Yang tidak setuju anak-anak indonesia dikasih makan siang kebangetan. Yang penting rakyat, setuju atau tidak? (Setuju!) Penting atau tidak penting anak-anak kita dapat makan dan minum susu? (Penting!) Mau gak anak-anakmu kuat, pinter, cerdas, mau tidak? (Mau!) Demikian tanya Prabowo yang langsung dijawab ratusan ribu pendukungnya.

Prabowo “Joget Gemoy”

Dalam kampanye akbar terakhir bertajuk “Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju” itu, Prabowo juga mengklaim bahwa Indonesia saat ini merupakan negara ke-16 terkaya dan terkuat di dunia. Dia menyampaikan rasa optimisnya bahwa Indonesia akan dapat meningkatkan posisinya di dunia, dengan syarat tetap harus rukun, bersatu, damai dan tidak berpecah belah
Seorang pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang pingsan digotong oleh petugas keamanan saat Prabowo sedang berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 Februari 2024. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)
Seorang pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang pingsan digotong oleh petugas keamanan saat Prabowo sedang berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 Februari 2024. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)
“Saya menyatakan apabila nanti Prabowo-Gibran menerima mandat dari rakyat, apabila nanti pada tanggal 14 Februari kita dipilih rakyat, maka kami akan memimpin Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan jadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang memilih 01, termasuk yang memilih 03. Kami akan membela seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan.

Banyaknya warga yang ingin maju ke depan untuk melihat lebih dekat Prabowo, tampak saling dorong dan terus merangsek maju ke arah panggung. Walhasil, panitia penyelenggara terpaksa mengangkat beberapa warga yang mulai lemas dan hampir pingsan ke atas panggung, saat Prabowo masih berpidato.

Prabowo sempat menanyakan kepada pendukungnya apakah ia harus melanjutkan pidatonya atau mau berjoget, yang dijawab dengan “joget.” Memenuhi seruan itu, Prabowo pun berjoget “gemoy” yang diikuti sorak sorai setengah juta warga yang memadati stadion.

Beragam Alasan Memilih Prabowo

Warga yang ditemui VOA di tempat kampanye akbar ini memberikan beragam alasan mengapa mereka memilih Prabowo-Gibran. Narto, warga Tangerang Selatan, mengatakan selalu memilih Prabowo dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

“Karena saya dari tahun 2014, 2019 saya milih beliau, pak Prabowo. Kalau programnya ada hilirisasi dan segala macam, membuka banyak lapangan pekerjaan kemudian adanya makan siang gratis bagi siswa siswi sekolah,” ujarnya.

Lain lagi dengan Rusdi, warga Jakarta Timur, yang mengatakan suka dengan beberapa program yang digagas pasangan nomor urut 2 ini.

“Makan gratis sama susu juga buat anak-anak kita. Semoga kepemimpinan Prabowo, negara ini aman-aman aja,” ujarnya.

Sementara Nina Damayanti yang khusus datang dari Bogor datang ke acara kampanye Prabowo mengaku tak terlalu paham program paslon nomor dua itu.

“Seru aja pengen lihat gemoy, lucu. Gak tahu programnya, tahunya susu gratis biar gemoy," ujar Nina.

Tak Beberkan Program Kerja

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pidato Prabowo di kampanye akbar bersifat normatif.

Lili menilai kampanye terakhir ini sedianya menjadi ajang bagi Prabowo-Gibran untuk memerinci program-program yang akan dijalankan. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo soal “mengentaskan kemiskinan” yang tidak diberi penjabaran : bagaimana caranya.

Sementara soal program makan siang gratis, Lili menyitir ucapan Prabowo yang menurutnya terkesan otoriter.
Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) tiba di lokasi kampanye akbar Stadion Gelora Bung Karno bersama istrinya dengan mengendarai motor listrik, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)
“Ia (Prabowo) mengatakan kita harus memberikan makan siang gratis untuk anak-anak, menteri-menteri yang gak setuju jangan bergabung dengan saya! Dia (Prabowo) sudah galak juga. Jadi dia nanti menggambarkan semua harus satu komando dengan dia. Nampaknya tidak boleh ada yang beda pendapat ketika dia memimpin menjadi presiden. Menteri-menterinya harus sependapat dengan dia, kalau tidak silahkan keluar. Dia kan sudah mengancam seperti itu, kayaknya tidak ada dialog nanti,” ujar Lili.

Lebih jauh pakar politik ini menyayangkan sikap masyarakat yang lebih senang “joget” ketimbang mendengar program-program konkret, padahal kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik. Keberhasilan tim Prabowo-Gibran menghipnotis warga dengan “joget Gemoy,” dinilai menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran politik warga Indonesia. [fw/em]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Anies Ajak Warga Rayakan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Nasional

Anies Ajak Warga Rayakan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Nasional
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (tengah) dan Muhaimin Iskandar (belakang tengah), menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay ismoyo)
JAKARTA - Calon presiden Anies Baswedan berharap 14 Februari menjadi hari perubahan untuk Indonesia apabila kelak ia dan Muhaimin Iskandar terpilih menjadi orang nomor satu dan dua di Republik ini. Gagasan perubahan yang selama ini diusung pasangan calon nomor urut 01 tersebut terus berkumandang selama kampanye akbar yang sekaligus menjadi pamungkas di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (10/2).

“Perubahan ini tidak akan datang begitu saja, perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. In syaa Allah empat hari ke depan adalah empat hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri, dan kita bisa menyebut sebagai Hari Perubahan Indonesia. Amin, allahumma. Ingat kodenya saatnya perubahan,” ungkap Anies.
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Anies yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, langsung disambut riuh oleh para relawan yang dilaporkan sudah berada di JIS sejak Sabtu (10/2) dini hari.

Dalam pidatonya, Anies menegaskan perubahan sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat ini, mengingat banyaknya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Rakyat, kata Anies, tidak bisa diam begitu saja melihat banyaknya ketidakadilan yang melanda negeri ini.

“Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia, sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara,” seru Anies.

Dalam pidatonya kali ini Anies pun menyoroti kondisi demokrasi dan pelanggaran etika. Menurutnya, rakyat menginginkan praktik demokrasi yang mengandalkan keadilan, keterbukaan dan penghormatan kepada sebuah etika.

“Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomorduakan, kami semua hadir membawa pesan, kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini. Ini semua kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan ini tidak bisa dikerjakan sendirian,” tuturnya.
Pendukung mengibarkan bendera Palestina saat puluhan ribu pendukung calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menghadiri kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay ismoyo)
Pendukung mengibarkan bendera Palestina saat puluhan ribu pendukung calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menghadiri kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay ismoyo)
Secara khusus, Anies pun memberikan penghormatan kepada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh yang senantiasa memberikan jalan bagi dirinya untuk menjadi seorang calon presiden di saat sebagian besar partai tidak menoleh kepada dirinya.

“Beliau yang membukakan pintu jalan perubahan lewat jalur politik, Bang Surya Paloh membukakan jalan untuk rute perubahan mengatakan gerakan perubahan di saat yang lain tak berani mengungkapkan dan sesudah itu didera dengan ujian yang tak henti-henti hingga sekarang. Tapi Bang Surya tak gentar, tak mundur, tak bergeming,” tuturnya.

Secara khusus Anies juga berterimakasih kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mengusung dirinya, dan konsisten menjadi partai politik oposisi selama sepuluh tahun,

“Keluarga besar PKS yang memberikan keteladanan, siap berada dalam pemerintahan dan tabah menjadi oposisi. Tabah menjadi oposisi menjaga kewarasan publik dalam demokrasi di saat sebagian tak tahan untuk berada di oposisi. Inilah keteladanan demokrasi, siap di dalam, siap di luar untuk demokrasi Indonesia,” katanya.

Anies berharap para relawan dapat mengawal jalannya pemilihan presiden dan wakil presiden nanti agar dapat berlangsung jujur, adil, bebas, umum dan rahasia.
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengawali kampanye akbar tersebut dengan membacakan shalawat. Namun, di sela-sela membacakan shalawat tersebut, pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini melontarkan sebuah sindiran kepada pihak-pihak tertentu. Sontak hal ini pun disambut riuh oleh para pendukung yang memenuhi JIS.

“Rakyat sepakat untuk perubahan, pemilu bukan laper gantian, dari bapak-anak, terlibatlah paman, konstitusi hancur berantakan…,” ungkap Cak Imin dengan menggunakan nada sholawat.

Ia pun juga menyinggung soal politik dinasti dan oligarki dalam lanjutannya menggunakan nada sholawat.

“Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oligarki, marilah kita tegakkan demokrasi, Indonesia bukan milik dinasti,” tambah Cak Imin.

Muhaimin pun yakin dirinya bersama Anies bisa mewujudkan harapan rakyat untuk terciptanya perubahan. Ia pun merasa sangat beruntung bisa berpasangan dengan Anies yang ia anggap sebagai putra terbaik bangsa untuk kelak bersama-sama memimpin Indonesia.

Kampanye akbar Anies-Muhaimin juga dihadiri oleh Ketua Partai Politik koalisi seperti Amien Rais, Salim Segaf Al Jufri, serta tokoh-tokoh lainnya seperti wakil presiden republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Selain itu kampanye ini juga dihadiri oleh aktris, aktor dan musisi seperti D’Masiv, Elvy Sukaesih, Bebi Romeo, Iyeth Bustami, Feni Rose, Olla Ramlan dan lain-lain.

Menurut Airlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga, kritik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tentang kemunduran demokrasi, pelanggaran etika, dan konstitusi mencerminkan kritik masyarakat saat ini.

Dengan berbagai kecaman, dan kritik yang mencuat menjelang 14 Februari ini dimanfaatkan oleh kubu 01 dan 03 untuk mendulang simpati dan suara dari masyarakat.

“Bahwa memang kita semua menyaksikan bagaimana secara vulgar dan telanjang berbagai macam pelanggaran etika, kemudian sikap berpihak dari negara kepada salah satu paslon , itu demikian kuat. Artinya dalam kampanye terakhir ini, kemudian yang dilakukan oleh Anies-Muhaimin menegaskan persoalan itu sebagai bagian dari strategi politik electoral mereka. dan saya pikir itu cukup berdampak,” ungkap Airlangga.

Pasangan Anies-Muhaimin, kata Airlangga, menempatkan diri sebagai penyambung suara dari berbagai kemarahan dari kalangan masyarakat. Keluhan tersebut, lanjutnya, kemudian dianggap sebagai kesempatan politik yang diambil keduanya di detik-detik terakhir kampanye dalam Pemilu 2024.

Di sisi lain Airlangga menyatakan bahwa Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut dua, merespons kritik dari masyarakat dengan menyalahkan pihak lain yang telah melakukan pelanggaran etika sebelumnya. Hal ini membuat Airlangga berpendapat bahwa pasangan nomor urut 02 tersebut seakan-akan menganggap wajar pelanggaran etik dalam konteks politik.

“Jadi pelanggaran etik dianggap sebagai satu hal yang normal. Politik dianggap sebagai suatu hal yang kotor sehingga buat mereka kemudian apa salah kami kalau kemudian kami melakukan pelanggaran. Dan itu merupakan suatu kampanye yang kontraproduktif karena semangat kita sebetulnya ingin membersihkan persoalan dan penyakit dalam era reformasi, tapi ada kalangan yang nyampah pada saat kita bersih-bersih,” pungkasnya. [gi/ah]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Migrant Care Ungkap Praktik Makelar Surat Suara Pemilu di Malaysia

Petugas memeriksa surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Gudang KPU Kotamadya Jakarta Timur pada Kamis (11/1) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
JAKARTA - Organisasi Masyarakat Sipil Migrant Care telah mengungkapkan praktik makelar dalam jual beli surat suara pemilu Indonesia di Malaysia. 

Menurut mereka, surat suara tersebut dijual dengan harga 25-50 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp81 ribu hingga Rp163 ribu. 

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, menyebut praktik tersebut sebagai fenomena yang kerap terjadi selama pemilu Indonesia di Malaysia. 

Dia menyatakan, "Mereka itu makelar suara. Motif utama dari makelar ini adalah uang karena per surat suara itu harganya 25-50 RM."

Wahyu juga menjelaskan bahwa para oknum yang menjadi makelar memanfaatkan surat suara pemilu dari kotak-kotak pos di apartemen tempat warga Indonesia menetap di Malaysia. 

Dia mengatakan, "Ini tindakan tidak sah memanfaatkan surat suara yang menganggur di kotak pos di apartemen-apartemen. Ini yang terjadi seperti itu, mereka (makelar) ambil dan kemudian terkumpul banyak."

Menurut Wahyu, praktik jual beli surat suara tersebut merupakan pelanggaran pemilu karena surat suara pemilu yang dijual berpotensi dicoblos tanpa diketahui oleh pemilik surat suara. 

Dia menambahkan bahwa masalah ini berada dalam yurisdiksi Malaysia.


Muhammad Santosa, staf pengolahan data dan publikasi Migrant Care, menyatakan bahwa pengiriman surat suara pemilu seharusnya langsung sampai ke penerimanya melalui kurir pos untuk memastikan keamanan. 

Namun, dia mengungkapkan bahwa kurir seringkali menyampaikan surat suara itu di kotak-kotak pos di depan apartemen orang Indonesia, yang menjadi peluang bagi makelar untuk mencari surat suara dari berbagai kotak pos tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyebutkan bahwa ada 1.972 surat suara pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dicoblos secara ilegal. 

Hal ini menjadi fakta yang sedang ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, seperti yang dijelaskan oleh anggota Bawaslu, Loly Suhenty.

Migrant Care akan terus memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa negara dan wilayah perbatasan untuk memastikan proses pemilu berjalan secara demokratis dan transparan, serta untuk mencegah kecurangan.

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Politisi di Pontianak Diduga Langgar Aturan Pemasangan APK

Politisi di Pontianak Diduga Langgar Aturan Pemasangan APK
Salah satu baliho Caleg di daerah Siantan Hilir Kota Pontianak menyalahi aturan pemasangan APK dengan memaku baliho tersebut di pohon. ANTARA/Rendra Oxtora.
PONTIANAK - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa sebanyak 104 peserta Pemilu 2024 telah melanggar ketentuan pemasangan atribut kampanye (APK) dengan memaku baliho di sejumlah pohon di Kota Pontianak.

Menurut Direktur Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, "Hingga Sabtu (10/2) kemarin, APK pemilu masih terpajang di sejumlah pohon di area Kota Pontianak. 

Sejumlah foto yang menampilkan para calon anggota legislatif, termasuk calon legislatif (Caleg) Kota Pontianak, Caleg Kalimantan Barat, Caleg DPR RI, dan bahkan APK calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, merusak pemandangan sekitar pepohonan di Kota Pontianak."

Dari data yang didapatkan, sebanyak 50 caleg DPRD Kota Pontianak, 25 Caleg DPRD Provinsi Kalbar, 25 Caleg DPR RI, dan 4 Caleg DPD terlibat dalam pelanggaran ini. 

Bahkan, beberapa Caleg DPR RI petahana seperti Daniel Johan, Maman Abdurahman, dan Boyman Harun turut memaku pohon dalam memasang peraga kampanyenya.

Adam menyatakan, "Dari data tersebut maka jelaslah bahwa sebagian besar partai melalui politisinya yang mencalonkan diri sebagai legislatif melanggar aturan pemasangan peraga kampanye yang nihil tindakan hukum tegas maupun penertiban selama ini namun tetap enjoy saja."

Walhi Kalimantan Barat telah mengumpulkan foto-foto politisi yang memaku pohon tersebut dan merilisnya. 

Mereka menegaskan bahwa pemasangan APK pemilu sembarangan merusak keindahan dan mengganggu kenyamanan, serta melanggar regulasi yang ada.

Adam menambahkan bahwa aturan pemasangan APK sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, namun masih banyak peserta pemilu yang melanggarnya. 

Situasi ini mencerminkan kurangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap lingkungan serta ekosistem pepohonan.

"Dari 104 peserta pemilu yang terdata, mayoritas dari mereka melanggar aturan pemasangan APK. Pihak panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) dan pemerintah daerah harus menegakkan aturan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu," tegas Adam.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang baik dari partai politik kepada warga, karena pemasangan APK oleh peserta pemilu pada pohon-pohon menunjukkan bahwa hal ini telah terabaikan. 

"Jika partai politik tidak dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga, maka siapa lagi yang diharapkan memberikan edukasi yang benar tentang demokrasi?," katanya.

Oleh: Antara/Rendra Oxtora
Editor: Yakop

Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet

Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet
Ilustrasi pelajar yang harus terpaksa belajar di rumah tanpa lampu, karena listrik belum masuk di daerah itu.
KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Muhammad Yusuf, menyoroti tantangan yang dihadapi lebih dari 100 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut yang berlokasi di daerah yang belum tersentuh jaringan listrik dan internet.

"Ada sekitar 100 lebih TPS di daerah tidak ada listrik dan jaringan telekomunikasi internet," ungkap Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf dalam pernyataannya di Putussibau Kapuas Hulu, Minggu.
Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet
Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)
Dijelaskan oleh Yusuf, total jumlah TPS di Kapuas Hulu mencapai 984 TPS yang tersebar di 282 desa dan kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk mengatasi tantangan ini, pihak penyelenggara pemilu di TPS berkoordinasi dengan pihak desa untuk menyediakan mesin disel (genset). "Kami koordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPS) akan bersama pihak desa akan menyiapkan genset," tambahnya.

Selain itu, Yusuf juga menyampaikan bahwa meskipun banyak TPS yang tidak memiliki akses internet, penggunaan aplikasi Sirekap masih bisa dilakukan baik secara online maupun offline.

Salah satu cerita menarik yang dibagikan oleh Yusuf adalah tentang sebuah TPS yang lokasinya terpencil, yaitu di Dusun Belatung Hulu Sungai Kapuas, yang memerlukan perjalanan sungai dan berjalan kaki selama dua hari untuk mencapainya.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terutama pihak PPS siap melaksanakan Pemilu dengan harapan semua bisa berjalan aman dan lancar," kata Yusuf, seraya mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dengan menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan berlaku.

Artikel ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan logistik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah terpencil seperti Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
JAKARTA - Beredar di media sosial pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Februari 2024.

Berikut isi pesan berantainya:

"Just Info..pemilu 2024 (pil-leg dan pil-pres)Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/Masukkan NIK. akan keluar dan TPS yang haruss didatangi ditampilkan 

Sekarang *tidak dikeluarkan Undangan coblos*, tapi langsung Cek secara online saja!!!!!"

Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024?

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com dengan meminta penjelasan pada Komisioner KPU RI, Idham Holik. Ia menjelaskan pesan berantai itu tidak benar.

"Dalam pasal 6 peraturan KPU No.25 Tahun 2023 ayat (2), KPPS melakukan kegiatan antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU," ujar Idham saat dihubungi Minggu (11/2/2024).

Ia juga menambahkan dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2 dan 3 dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, pada halaman 10 terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Berikut isinya:

2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."

"Jadi pesan berantai yang beredar yang menyebut KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos adalah disinformasi, siapapun yang melakukan disinformasi bisa terjerat UU ITE. Peraturan KPU ini teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI" kata Idham.

Di sisi lain website untuk memeriksa DPT secara online memang benar dan bisa diakses melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/.

KESIMPULAN
Pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024 adalah tidak benar. Faktanya undangan tetap diberikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

RUJUKAN



Minggu, 11 Februari 2024

KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024

KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024
Pendistribusian logistik pemilu untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menggunakan kapal motor di pesisir sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/02/2024). ANTARA/Rini Sipayung (Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, telah menetapkan strategi prioritas dalam pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024 ke wilayah hilir Sungai Kapuas Hulu, mengingat jarak yang harus ditempuh dan keterbatasan sarana transportasi darat.

Menurut Ketua KPU Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Sabtu, "Untuk dua kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir itu belum bisa ditempuh transportasi darat sehingga untuk pendistribusian logistik pemilu kami menggunakan kapal motor bandong."
KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024
Pendistribusian logistik pemilu untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menggunakan kapal motor di pesisir sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/02/2024). ANTARA/Rini Sipayung (Teofilusianto Timotius)
Yusuf menegaskan bahwa beberapa daerah, terutama yang berada di sekitar pesisir Sungai Kapuas seperti Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir, serta pemukiman di sekitar danau, sulit dijangkau menggunakan jalur darat.

Selain itu, ada permukiman di ujung hulu Sungai Kapuas yang hanya dapat dicapai melalui jalur sungai, diikuti dengan perjalanan berjalan kaki selama dua hari menuju Dusun Belatung.

Meskipun demikian, Yusuf menjamin bahwa logistik pemilu akan sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu, satu hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pendistribusian logistik pemilu dilakukan mulai tanggal 8 hingga 11 Februari 2024. Pada hari pertama, fokus pendistribusian adalah untuk tiga kecamatan, yaitu Putussibau Selatan, Silat Hulu, dan Silat Hilir.

Pada hari kedua, Jumat (9/02), pendistribusian dilakukan untuk enam kecamatan, termasuk Kalis, Semitau, Suhaid, Seberuang, Jongkong, dan Selimbau.

Sedangkan pada hari ketiga, Sabtu (10/02), pendistribusian dilakukan untuk kecamatan lainnya seperti Puring Kencang, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir.

"Untuk Embaloh Hilir dan Bunut Hilir pendistribusian menggunakan kapal motor karena jalur air, termasuk sejumlah desa nantinya ke danau dan pesisir sungai Kapuas," ujar Yusuf.

Pada hari keempat, Minggu (11/02), pendistribusian dilanjutkan ke Kecamatan Putussibau Utara, Bika, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, dan Hulu Gurung.

Yusuf berharap tidak akan ada kendala dalam pendistribusian logistik hingga ke TPS yang berjumlah 984 di 278 desa dan 4 kelurahan, tersebar di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Petugas KPU akan mendampingi pendistribusian logistik, didukung oleh pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan," tambahnya.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno