Berita Borneotribun.com: Sulsel Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Sulsel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sulsel. Tampilkan semua postingan

Jumat, 26 Agustus 2022

38 Siswa MTs Ponpes MQ Hasyim Asyari Terima Bantuan Seragam Sekolah

Fhoto : Para siswa MTs Ponpes MQ Hasyim Asyari menerima bantuan seragam sekolah bantuan dari Pemkab Bantaeng (Ir/Borneotribun)
Borneotribun Bantaeng, Sulsel - Panitia Pembuatan dan penyaluran seragam sekolah (P2S) MTs Ponpes MQ Hasyim Asyari melaksanakan penyerahan seragam sekolah bantuan Pemkab Bantaeng, Jumat (26/08/2022).

Untuk tahap pertama sebanyak 38 siswa dipersiapkan menerima bantuan berupa sepatu, tas dan kaos kaki. Bantuan seragam ini adalah program rutin diawal tahun ajaran dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng diperuntukan untuk siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs.

Selain Bantuan Tas dan sepatu,masih ada bantuan lanjutan yaitu seragam putih biru dan pramuka yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

“Penyerahan bantuan kami buat bertahap karena masih ada siswa yang hari ini tidak hadir, serta seragam putih biru dan pramuka belum selesai pengerjaannya,” Ujar Ahmad Mudatsir, S.Pd Ketua Panitia P2S MTs Ponpes MQ Hasyim Asyari.

"Penyerahan tahap kedua untuk siswa putri insya Allah akan kami laksanakan pekan depan," Lanjut beliau disela-sela kesibukan penyerahan seragam.

Ditempat yang sama, Wakil kepala madrasah bagian Kesiswaan, Rosma, S.Pd.I mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten Bantaeng.

”Saya merasa bahagia melihat para siswa gembira menerima seragam bantuan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng atas perhatiannya pada lembaga Madrasah. Semoga bantuan atau perhatian ini bukan yang terakhir diberikan kepada madrasah kami," Ucap Rosma,S.Pd.I saat disambangi pada penyerahan seragam bantuan tahap pertama.

Dari 38 paket  yang disiapkan, sebanyak 5 paket belum tersalurkan disebabkan siswa bersangkutan sakit.

Paket bantuan yang belum tersalurkan ini akan diserahkan pada tahap kedua bersamaan dengan 20 paket bantuan seragam untuk siswa putri. Seluruh bantuan ini dipastikan akan tersalur seluruhnya kepada para siswa kelas 7, walaupun kemungkinan beberapa sepatu tidak pas di kaki siswa. 

Bantuan seragam putih biru dan pramuka akan diserahkan pada tahap ketiga saat seragamnya telah tiba di madrasah. Semoga niat baik kita akan menjadikan Bantaeng Lebih Baik. ( Irwan)

Jumat, 05 Agustus 2022

Kanwil Hukum Dan HAM Sulsel Monitoring Serta Evaluasi Kantor Advokat

 
Pemeriksaan administrasi Advokat dan Paralegal LBH Butta Toa (Irw/Borneotribun)

Borneotribun Bantaeng, Sulsel -Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Sulsel kembali melakukan monitoring dan evaluasi langsung kepada Kantor Advokat (Pengacara) Lembaga bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, Jalan Andi Manappiang Lamalaka Kabupaten Bantaeng, Kamis  (04/08/2022).

Andi Haris selaku  ketua penilai dalam monitoring dan Evaluasi rutin kali ini, Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan adminstrasi Advokat (Pengacara) dan Paralegal yang ada dalam struktur LBH Butta Toa Bantaeng.

Selain melakukan wawancara langsung kepada klien perkara Perdata di Kantor LBH Butta Toa juga melakukan wawancara langsung dengan klien perkara pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan)  Bantaeng  yang telah didampingi secara Prodeo (Gratis) Oleh LBH Butta Toa Bantaeng.

Lanjut Andi Haris, Kami berharap LBH Butta Toa Bantaeng segera melakukan pelatihan Paralegal dan membentuk Desa Sadar Hukum (DSH) di Kabupaten Bantaeng, dan insya Allah Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia akan datang meresmikan nantinya.

Sementara itu Suardi, SH selaku Ketua LBH Butta Toa Bantaeng mengatakan bahwa bantuan hukum gratis (Prodeo) itu adalah amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin.

"Ini amanah yang wajib kami jalankan baik perkara perdata maupun perkara pidana bagi pencari keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu/miskin di Kabupaten Bantaeng," Ucap Suardi.

Sebagaimana LBH Butta Toa Bantaeng diketahui adalah satu-satunya Organisasi bantuan Hukum di Kabupaten Bantaemg meraih Akreditasi dengan predikat Akreditasi "B" dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari 32 Organisasi Bantuan Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Kegiatan ini adalah rutin dilakukan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan kepada semua OBH/LBH yang telah Terakreditasi di Sulawesi Selatan. (Irw)


Kamis, 27 Januari 2022

Andi Lukman: Tagline LLDIKTI IX Adalah Kebersamaan

Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultan Batara, Drs. Andi Lukman, M.Si.

BorneoTribun Makassar – Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultan Batara, Drs. Andi Lukman, M.Si.,mendeklarasikan bahwa tagline di Kantor LLDIKTI Wilayah IX adalah Kebersamaan. 

Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan silaturahmi dan komunikasi yang baik. Oleh karena itu jika ada masalah di perguruan tinggi, dan tidak menemui solusi, komunikasikanlah pada kami, seperti  dilakukan STIMI YAPMI hari ini.

Demikian ditegaskan Andi Lukman, didampingi Kepala Bagian Umum, Munawir Razak, S.Ip., M.A., dan pejabat fungsional LLDIKTI Wilayah IX, Kamis 27 Januari 2022 saat menerima pimpinan dan badan penyelenggara STIM Yapmi Makassar untuk duduk bersama menyelesaikan konflik dan permasalahan perguruan tinggi tersebut 

Pimpinan dan badan penyelenggara STIMI Yapmi ini diterima di lounge LLDIKTI  IX sambil menikmati hidangan kopi dan kue, yang dulunya menjadi ruang tunggu bagi stakeholder LLDIKTI Wilayah IX yang datang membawa berkas layanan.

Ini coffee morning yang pertama, dan mudah-mudahan ke depannya dapat menjadi model karena pelayanan kami di LLDIKTI saat ini semuanya berbasis online, jadi kami sepi pengunjung sehingga kegiatan seperti ini dapat kami lakukan, ungkap Andi Lukman. 

Oleh karena itu lounge ini dapat kita gunakan untuk coffee morning sambil berdiksusi. Dalam menjaga silaturahmi tidak selalu harus di ruang rapat. 

Kedepannya kita akan banyak berdiskusi, bersilaturahmi dan bahkan menyelesaikan masalah pada perguruan tinggi dengan wadah pertemuan yang lebih santai dan tentunya ada tujuan kita yang tercapai. Sambil makan bersama seperti ini,” jelas Andi Lukman. 

Pada perguruan tinggi itu sesungguhnya tidak ada lagi kesempatan untuk berkonflik, karena dengan tugas tri dharma dilakukan oleh perguruan tinggi, hampir tidak ada waktu untuk berkonflik, tandasnya. 

Apalagi kebijakan pemerintah saat ini sangat jelas sekali, kebijakan Kampus merdeka merdeka belajar. Ketika kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perguruan tinggi. 

Tapi saya yakin dengan kerja sama dengan semua pihak, dengan kebersamaan kita, ini semua tidak akan terjadi,” tegasnya. 

Andi Lukman tegaskan, mungkin sewaktu waktu pihaknya akan datang ke kampus masing-masing tanpa pemberitahuan, karena Ia ingin melihat suasana real di kampus, karena biasanya kalau kita datang dan ada pemberitahuan sebelumnya, biasanya banyak rekayasa, dan itu yang tidak kita inginkan, katanya. 

Setiap tahun ada perjanjian kinerja dari indikator kerja utama. Bagaimana Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitasnya, dan di dalamnya ada peran kami, LLDIKTI Wilayah IX di situ.  Dan harus terukur. Perguruan Tinggi yang besar juga kami harapkan untuk membantu membina perguruan tinggi yang lebih kecil, ungkapnya.

(Yahya) 

Selasa, 25 Januari 2022

Kepala LLDIKTI IX Andi Lukman: Jangan Terlibat Jika Ada Konflik di PTS

Sebanyak 27 dosen alih tugas ke LLDlKTI IX Sultan Batara diserahkan SK perpindahan ke dalam jabatan dosen oleh Kepala LLDIKTI IX Sulawesi
Sebanyak 27 dosen alih tugas ke LLDlKTI IX Sultan Batara diserahkan SK perpindahan ke dalam jabatan dosen oleh Kepala LLDIKTI IX Sulawesi. 

BORNEOTRIBUN MAKASSAR – Sebanyak 27 dosen alih tugas ke LLDlKTI IX Sultan Batara diserahkan SK perpindahan ke dalam jabatan dosen oleh Kepala LLDIKTI IX Sulawesi, Drs Andi Lukman, M.Si, Selasa (25/1/2022) di Aula Ridwan Saleh Mattayang Kantor LLDIKTI IX. 

Pada sambutan penyerahan itu, Andi Lukman mengucapkan selamat bergabung jadi dosen di kantor LLDIKTI  IX. Profesi dosen harus senantiasa memperhatikan integritas dan dosen tidak boleh salah. 

Para dosen yang baru terima SK menjadi penyambung kehadiran LLDIKTI IX di PTS, sehingga harus memberi yang terbaik dan sekiranya ada konflik di PTS jangan terlibat. 

Dosen yang baru bergabung dalam menjalankan tugas penuh dengan ketulusan dan pengabdian yang senantiasa jadi prioritas, katanya. 

Sangat mencolok perbedaaan pendapatan baru yang pernah jadi pejabat di tempat kerja lama kemudian bergabung di Kantor LLDIKTI IX. 

Jabatan fungsional dosen agar secepatnya diurus dan dari pihak LLDIKTI akan diberikan pelatihan pengurusan jabatan fungsional dan jabatan akademik. 

Andi Lukman mengajak para dosen baru bergabung senantiasa tingkatkan semangat kebersamaan dengan datang olah raga setiap hari Jumat. 

Dosen beralih di antaranya; Dra Ibrahim, M.Si, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel ke UPRI; Dr Johar, M.Si dari Pemkab Gowa ke Universitas Sawerigading. 

Tiga Guru Besar

Sebelum penyerahan SK peralihan 27 dosen, Andi Lukman juga menyerahkan tiga SK Guru Besar masing masing kepada Prof Dr Munirah, M.Pd, dosen Unismuh Makassar; Prof Dr Ali Hanafi, M.Si (dosen STIE Publik Makassar) Prof Dr Anzar Abdullah M.Pd (UIM). 

Pada, sambutan penyerahan Guru Besar, Andi Lukman mengatakan, jabatan fungsional adalah dokumentasi, dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Pengurusan jabatan fungsional tidak ada yang tersakiti karena tidak ada yang bergeser. 

Mengurus GB harus direncanakan dengan baik untuk pengembangan diri dan tidak serta merta asal copot. 

Cukup banyak dosen  yang tidak bisa mengurus jabatan fungsional karena berkas tidak tersimpan rapi dan teratur, kata Andi Lukman. 

Turut hadir dalam acara itu, Anggota Dewan Etik LLDIKTI IX, Prof Dr Muin Fahmal, SH, MH; Prof Dr Eliza Meinyani, M.Si. Wakil Rektor II Unismuh Makassar, Dr H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum. Ketua KPN Bung, Prof Dr Hj A. Niniek F Lantara, M. Si. Ketua STIM LPI, 
Prof. Dr. H. Abd Rahman S.H, M.H.

(Yahya).

Senin, 24 Januari 2022

Hari ini Rektor UT Prof. Ojat Darojat Membuka Seminar Menakar Peluang dan Tantangan UMKM dalam Ekosistem Digital

Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Ojat Darojat, M.Bus. Ph.D,
Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Ojat Darojat, M.Bus. Ph.D.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR – Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Ojat Darojat, M.Bus. Ph.D, akan membuka seminar dengan tema Menakar Peluang dan Tantangan UMKM dalam Ekosistem Digital, pada Senin 24 Januari 2022 di Hotel Claro Makassar. 

Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan akademik wisuda sarjana UT Makassar yang akan dilaksanakan Selasa 25 Januari 2022.

Demikian ditegaskan Ketua Panitia Wisuda 2022 dan Seminar UT Makassar, Dr. Jalil, S.Pi., M.P, kepada media Ahad (23/1/2022) kemarin.

Dijelaskan, tampil selalu nara sumber pada acara itu direncanakan Walikota Makassar, Danny Pomanto dan Guru Besar Program Doktor Ilmu Manajemen UT, Prof Dr H Abdul Rahman Rahim, SE,MM.

Para peserta seminar ini adalah semua alumni UT Makassar yang akan diwisuda pada Selasa 25 Januari 2022.

Pelaksanaan seminar secara hybrid, (luring dan daring). Peserta seminar direncanakan 100 orang  dan sisanya 400 peserta hadir dengan media platform zoom. 

Prosesi wisuda bakal diikuti 500 alumni, sebanyak 100 Alumni secara luring dan sisanya 400 alumni secara daring, ungkap pria kelahiran Olang/Luwu, 6 Agustus 1972 ini. 

Pelaksanaan seminar dan wisuda tentu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat, kata dosen UT di Prodi Magister Manajemen Perikanan ini. 

Alumni yang diwisuda berasal dari 4 fakultas yakni; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas  Sains dan Teknologi (FST), Fakultas  Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi (FE), tandas alumni S3 Perikanan Unhas 2021.

Pada acara wisuda juga akan dirangkaikan dengan rencana penandatanganan kerjasama antara UT dengan IAIN Palopo, Walikota Makassar dan Palopo. Bupati Maros, Bone, Jeneponto, Wajo dan Soppeng, kata alumni S1 Manajemen Sumberdaya Perairan Univ. "45" Makassar ini. 

Saat ini yang jadi Direktur UT Makassar adalah, Drs.Hasanuddin, M.Si.

(YK/YH) 

Jumat, 14 Januari 2022

Pasca Temuan BPK, Pihak Cafe Purity Diminta Kosongkan Gedung

Pasca Temuan Temuan Bpk, Pihak Cafe Purity Diminta Kosongkan Gedung
Pasca Temuan Temuan BPK, Pihak Cafe Purity Diminta Kosongkan Gedung. 

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel – Pasca temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2021, Komisi B DPRD Bantaeng menggelar rapat dengar pendapat atau hering dengan Dinas perikanan dan kelautan, Dinas BPKAD, Bagian Keuangan, Pihak Cafe Purity dan Aliansi pemuda Bantaeng di Gedung DPRD Bantaeng Jalan Ratulangi, lamalaka Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Kamis (13/1/2022). 

Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yakni aset pemerintah daerah kabupaten Bantaeng adalah gedung yang dipakai oleh pengelolaan cafe purity tanpa izin tersebut untuk segera dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng. 

Wakil ketua DPRD Bantaeng, H Irianto, SE yang memimpin rapat menyampaikan kepada Sudirman selalu pengawas cafe purity bahwa untuk segera Mengosongkan bangunan milik Dinas perikanan dan Kelautan tersebut karena akan dimanfaatkan oleh OPD tersebut dan telah jadi temuan BPK-RI. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng, Ir Rita pasha juga menyampaikan bahwa gedung tersebut akan di pakai pihaknya untuk gedung penyuluhan bagi nelayan di Kabupaten Bantaeng. 

"Kami sudah melayangkan surat perintah pengosongan kepada pihak cafe purity dalam satu minggu ke depan untuk mengosongkan gedung tersebut," ucap Kadis Perikanan dan Kelautan di depan peserta rapat. 

Sementara itu sudirman mewakili pihak pengelolaan cafe purity menjelaskan asal mula menguasai gedung milik Pemda Bantaeng itu dan mengakui tidak mengantongi izin menggunakan gedung lebih setahun. 

Foto dokumen. 

Setelah disepakati para pihak sama-sama bertanda tangan dalam berita acara kesepakatan.

(YK/IL) 

HPMB KOM UNM Menyelenggarakan Dialog Keperempuanan Di Hutan Pinus Rombeng

HPMB KOM UNM Menyelenggarakan Dialog Keperempuanan Di Hutan Pinus Rombeng
HPMB KOM UNM Menyelenggarakan Dialog Keperempuanan Di Hutan Pinus Rombeng. 

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel – Rabu (12/1/2022), Himpunan pelajar mahasiswa bantaeng komisariat universitas negeri makassar (HPMB KOM UNM) periode 2021-2022 menyelenggarakan dialog keperempuanan dengan tema "Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan di Kabupaten Bantaeng" yang dilaksanakan di hutan pinus rombeng.

Melalui acara ini pelaksana dalam hal ini kepanitiaan dialog keperempuanan himpunan pelajar mahasiswa bantaeng komisariat universitas negeri makassar (HPMB KOM UNM) juga turut dihadiri osis sekolah di kabupaten bantaeng dan beberapa komisariat dari himpunan pelajar mahasiswa bantaeng itu sendiri.

Melalui forum diskusi dialog keperempuanan yang di laksanakan himpunan pelajar mahasiswa bantaeng komisariat universitas negeri makassar (HPMB KOM UNM) bertujuan untuk memberikan ruang diskusi dan dapat memberikan pengetahuan tentang pelecehan seksual yang marak terjadi di indonesia terlebih khususnya di Kabupaten Bantaeng itu sendiri. 

Pelaksana dialog keperempuanan turut menghadirkan narasumber ibu harmoni S,Sos, M,Si selaku kepala dinas pariwisata kabupaten Bantaeng sekaligus pernah menjabat sebagai sekretaris dinas PMD kabupaten Bantaeng, ibu Hartuti juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dialog ini dan beliau pun menjabat sebagai pendamping P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

Kuga turut hadir bapak AIPDA Haerul Iksan (Kanit PPA polres bantaeng) dan di dampingi bapak IPTU Syafaruddin (KBO reskrim polres bantaeng).

"Tujuan kami dari pengurus mengadakan kegiatan dialog ini untuk memberikan ruang teman-teman osis dan juga teman-teman komisariat HPMB itu kemudian mampu menambah wawasan dan mampu menciptakan ruang aman untuk perempuan sehingga dapat meminimalisir angka kejadian di kabupaten bantaeng" ucap Andi Muh Alfian sekaligus ketua hpmb kom unm periode 2021-2022.

Di indonesia ataupun khususnya di kabupaten bantaeng akhir-akhir ini lagi marak-maraknya tindakan pelecehan seksual. 

"Kita harus menjadi 2P (Pelapor dan Pelopor) dalam menciptakan ruang aman itu sendiri, ketika kawan-kawan melihat ataupun yg dialami sendiri soal pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual kita harus melaporkan dan setelah mengalami ataupun melihat di sekitar kita maka perlu menjadi pelopor sehingga dapat mengurangi angka-angka pelecehan seksual tersebut" ucap ibu Hartuti selaku pendamping P2TP2A dinas PMD kabupaten bantaeng.

"Ketika mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual jangan pernah takut untuk melapor, karena ketika kita diam dan tidak mau speak up maka itu berarti sama halnya memberikan ruang untuk pelaku pelecehan seksual tersebut" sambung ibu harmoni.

AIPDA Haerul Iksan dan IPTU Syafaruddin juga mengatakan kami dari pihak kepolisian terlebih khusus di perlindungan perempuan&anak polres bantaeng tidak pernah bermain-main dalam menangani kasus pelecehan seksual tersebut.

(Irwan Lawing)

Kamis, 13 Januari 2022

Kepala LLDIKTI IX Andi Lukman Targetkan 30 Lebih Dosen Meraih Guru Besar

Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultan Batara, Drs Andi Lukman, M.Si
Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultan Batara, Drs Andi Lukman, M.Si.

BORNEOTRIBUN MAKASSAR – Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sultan Batara, Drs Andi Lukman, M.Si bertekad untuk mencapai target lebih 30 dosen yang meraih jabatan fungsional Guru Besar. 

Target itu sesuai dengan perolehan yang dicapai pejabat Kepala LLDIKTI IX sebelumnya Prof Jasruddin sebanyak 30 Guru Besar per 31 Desember 2021.

Demikian ditegaskan Kepala LLDIKTI IX Sultan Batara, Andi Lukman kepada media, di ruang kerjanya, Kamis 13 Januari 2022.

Dijelaskan, peluang meraih angka tersebut cukup besar karena saat ini ada sebanyak 90 dosen yang sedang berproses jabatan fungsional GB dan semoga prosesnya dimudahkan dan dilancarkan, kata pria kelahiran Camba Maros 17 Desember 1967 ini. 

Peningkatan kualitas kesejahteraan para dosen juga terus dilakukan dengan mendorong para dosen secara telaten dan teratur mengurus jabatan fungsional kemudian mengikuti seleksi sertifikasi dosen. 

Para dosen yang lulus sertifikasi tentu akan menambah tingkat kesejahteraan. Beberapa tahun terakhir ini karena dosen yang mengurus jabatan fungsional cukup banyak sehingga yang lulus sertifikasi dosen juga cukup besar. Data tahun 2021 mencapai sekitar 500 lebih dosen lulus serdos dan target 2022 diharapkan angka 500 lebih akan tercapai. 

Merumuskan program yang akan direalisasikan untuk satu tahun ke depan dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat kerja kantor LLDIKTI  IX guna merumuskan program strategis yang segera harus jadi skala prioritas, ungkap staf pegawai, Universitas Tadulako Palu 1993-1998.

Apalagi dengan perubahan regulasi organisasi LLDIKTI termasuk hilangnya jabatan Sekretaris LLDIKTI dan yang ada Kepala LLDIKTI dan Kepala Tata Usaha serta lainya jadi fungsional sehingga perlu secepatnya dilakukan penyesuaian kerja para sumber daya manusia, tandas Kasubag Kepegawaian Kopertis IX 2012.

Kualitas pelayanan kepada perguruan tinggi akan terus di tingkatkan. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir menerapkan pelayanan berbasis digital sehingga urusan urusan perguruan tinggi semakin lebih muda dan efisien, ungkap Kabag Kelembagaan LLDIKTI  IX 2017 ini. 

Pelayanan berbasis online menjadikan kantor LLDIKTI IX semakin sepi dan sunyi. Guna meramaikan suasana kantor maka akan dibikin semacam area bebas bagi dosen LLDIKTI, dosen yayasan dan pegawai sejenis kegiatan olahraga, diskusi. Kegiatan itu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, tandas Kabid Akreditasi dan Kemahasiswaan LLDIKTI 2019.

Pada aspek kelembagaan akan dilakukan pendataan inventarisasi dan klarifikasi perguruan tinggi yang ada masalah. Hasil klarifikasi kampus yang bermasalah itu akan diberi solusi apa dimerger atau di alih kelola.

Tetapi dalam proses pengambilan keputusan itu senantiasa melibatkan organisasi APTISI Sulsel dan ABPPTSI Sulsel. Kedua lembaga itu yang berperan pada pengelolaan perguruan tinggi,  tandas mantan Sekretaris LLDIKTI IX ini. 

Terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, LLKDIKTI IX terus melakukan pengawasan dan pembinaan agar program tetap berjalan sesuai dengan rencana semula, tegasnya. 

Perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dan bertahan maka suatu keniscayaan harus beradaptasi dengan perubahan. (yahya/ulla).

Selasa, 16 November 2021

Makin Mudah Terbang ke Selayar Via Pesawat Wings Air


Pesawat Wings Air (Bt)

Borneotribun Selayar, Sulsel Setelah sempat dicancel selama beberapa bulan terakhir, maskapai wings air kembali melayani penerbangan route Makassar-Selayar. 

Pesawat wings air mendarat mulus, di bandar udara H. Aroeppala Padang, Selayar, pada sekira pukul 14.10 wita, hari Selasa, (16/11) siang dengan mengangkut kurang lebih dua puluh tujuh orang penumpang yang diterbangkan langsung dari Bandar Udara International Hasanuddin, Makassar. 

Kepala Bandar Udara H. Aroeppala Padang, Ir. Syarifuddin, MM, mengutarakan, ini penerbangan pertama, pesawat wings air, setelah sempat beberapa bulan dicancel karena persoalan penumpang dan beratnya persyaratan yang harus dilalui calon penumpang saat akan terbang dari Selayar dan sebaliknya. 

"Pada penerbangan kali pertama ini, pesawat wings air lepas landas dari bandar Udara H. Aroeppala Padang dengan menerbangkan tiga puluh tiga orang penumpang," terangnya di ujung saluran telepon, saat di konfirmasi wartawan, Selasa, (16/11) sore. 

Dalam kesempatan yang sama, Syarifuddin membantah rumor terkait dengan rencana mundurnya sejumlah perusahaan maskapai penerbangan dari Bandar Udara H. Aroeppala Padang, Selayar. 

Itu informasi sesat, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, tegasnya meluruskan informasi bernada hoaks tersebut. 

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. Suardi, meminta bantuan support pemberitaan terkait dengan kembali terbangnya pesawat wings air di langit kota Tanadoang. 

"Dalam rangka untuk memperlancar dan mendukung operasional pesawat wings air, pemerintah kabupaten berencana akan menggratiskan pelayanan pemeriksaan swab antigen kepada setiap calon penumpang," ujar Suardi.

Hal tersebut didasarkan pada arahan dan petunjuk bupati Selayar, H. Muh. Basli Ali, Kunci Suardi. 

Reporter : Tim/Andi Fadly Dg. Biritta

Minggu, 07 November 2021

Sukses, Komando Wilayah GAM Luwu Raya Gelar Pendidikan Kader Satu


Kader GAM Luwu Raya, Luwu, Sulsel

Borneotribun Luwu, Sulsel Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya sukses melaksanakan pendidikan kader satu (PK-1) Tahun 2021 di Villa kuning Permandian alam Latuppa Kota Palopo.

PK-1 GAM Luwu raya ini berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 November 2021 yang diikuti oleh puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Palopo dan mendapatkan materi-materi yang dibawakan langsung oleh senior-senior GAM dari Kota Makassar.

Kurniawan Ketua Panitia pelaksana Kegiatan PK-1 Gam Luwu raya ini menyampaikan bahwa kegiatan yang bertujuan merekrut mahasiswa di kota palopo untuk dicetak menjadi Aktivis Mahasiswa.

Sementara itu, Apet selaku Jenderal Wilayah GAM Luwu raya dalam sambutannya, berstatus mahasiswa adalah kaum yang terpelajar dan belajar di dunia kampus itu tidak cukup tapi menimba ilmu pengetahuan di organisasi adalah penyempurna bahwa kita merupakan kaum intelektual.

"GAM hadir di Bumi Sawerigading akan menjadi hantu bagi penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, GAM akan menjadi sosial of control bagi pemerintah di Luwu Raya," Ucap Apet.

Puluhan kader GAM Luwu Raya yang baru ini resmi dikukuhkan dan beri nama Barisan Tangguh Luwu Raya Revolusioner (BATALYON) juga dihadiri langsung oleh Panglima besar (Pangbes) Komando pusat Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) beserta jajarannya yang datang langsung dari Kota Makassar ke Kota Palopo.

Reporter : Yudha Jaya/Irwan

Sabtu, 23 Oktober 2021

Jalan Serasa Kolam Comberan, Pemerintah Desa Papanloe Bantaeng Mendapat Sorotan


Potret jalan yang tergenang limbah rumah tangga (Red)

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel Desa yang menjadi pertautan pertama antara Pemerintah dan Masyarakat seharusnya menempatkan Desa menjadi Pemerintahan yang paling efektik dalam hal pelayanan publik. Selain dari segi pelayanan, persoalan infrastruktur juga seharusnya menjadi lebih memadai apalagi jika ditopang dengan anggaran yang besar setiap tahunnya. 

Infrastruktur yang memadai akan menjadikan Desa lebih efektif dan efisien serta peningkatan ekonomi yang terarah apabila pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Selain dari hal-hal tersebut tentunya yang paling penting adalah masalah kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas. 

Masyarakat Desa tentunya berharap besar akan pembangunan infrastruktur yang tidak asal-asalan karena tidak dipikirkan dampak dan resikonya. Dan lebih buruk lagi jika ada masalah dalam infrastruktur tersebut tetapi masih didiamkan serta tidak ada penanggulangan yang lebih cepat dan terarah. 

Sebagai contohnya Jalan Rabat Beton yang terdapat di Dusun Kayu Loe Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. Yang sebagian jalanannya tergenang air walaupun tidak hujan. Entah apa yang terjadi di Desa Papanloe ? 

Irwan Lawing pemuda Dusun Kayu Loe menyoroti jalan rabat beton yang dibangun Pemerintah Desa Papanloe tersebut yang menurutnya jalan tersebut bagaikan kolam penampungan limbah rumah tangga (comberan) yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. 

"Ada apa dengan Pemerintah Desa Papanloe, mengapa hal yang sedemikian urgentnya masih tidak diproses dan dipoles ? Jalanan yang seharusnya mampu dilewati pengendara dan pejalanan kaki, nyatanya bagaikan kolam penampungan limbah rumah tangga," Ungkap Irwan, Sabtu (23/10/2021).

Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar ini juga menyampaikan pentingnya Pemerintah Desa Papanloe membuka regulasi terkait tujuan dasar dari pembangunan Desa. 

"Pemerintah Desa Papanloe seharusnya paham mengenai tujuan dari pembangunan Desa yang tidak sekedar dibaca tetapi penerapannya yang lebih penting agar tidak asal-asalan," Lanjutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta memenuhi pemenuhan dasar untuk mengurangi kemiskinan di Desa. Selain dari tujuan dasar tersebut tentunya dalam pembangunan Desa harus mengendepankan asas kemanfaatan dari segala aspek. 

Pemerintah Desa Papanloe dianggap kurang peka terkait jeritan masyarakat setempat pasalnya jalan bak comberan tersebut sudah dialami masyarakat setempat berbulan-bulan lamanya. Dan sampai sekarang belum ada tindakan secara nyata. 

"Hujan atau tidak hujan, air tetap tergenang dijalan. Drainase yang seharusnya menjadi solusi tepatnya nyatanya sampai sekarang belum diadakan. Dan sampai kapan Pemerintah Desa Papanloe menjadi penonton disini ?," Jelas Irwan.

Lebih lanjut Ketua Karang Taruna Desa Papanloe ini menyampaikan kekhawatirannya jika hal ini tidak dikerjakan secepatnya maka masyarakat akan kurang kepercayaannya terhadap pemerintah setempat. 

"Kita khawatir, apabila masalah tersebut tidak diselesaikan secepatnya jangan sampai masyarakat akan kurang kepercayaannya terhadap pemerintah Desa Papanloe. Dan tentunya itu tidak sehat untuk kehidupan bermasyarakat dan Berdesa,"Tambahnya.

"Menjadi bagian dari Pemerintah itu tidak mudah dan tidak bisa dimudahkan begitu saja, harus terbuka dan siap menghadapi kritikan dari masyarakatnya," Tutup Irwan Lawing.

Diketahui bahwa Dusun Kayu Loe Desa Papanloe ini merupakan Dusun tempat tinggalnya Kepala Desa Papanloe.

Reporter : Irwan

Sabtu, 16 Oktober 2021

HDKD, Kemenkumham Gandeng LBH Butta Toa Bagi-Bagi Masker Dilampu Merah


Pembagian Masker

Borneotribun Bantaeng, Sulsel Meriahkan Hari Dharma karya Dhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Tahun 2021, Kantor Wilayah KemenkumHam Sul-sel bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng melaksanakan bagi-bagi Masker di lampu merah Jalan Kartini Kabupaten Bantaeng, Jumat (15/10/2021).

Suardi.,S.H, ketua LBH Butta Toa menyebutkan kegiatan bagi masker sebagai upaya mendukung program pemerintah Indonesia terkait penanganan penyebaran Virus Covid-19 yang melanda dunia saat ini.

"Kita wajib mendukung program pemerintah karena penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab kita semua," Ucap Suardi yang memimpin langsung aksi tersebut.

Kegiatan bagi-bagi Masker melibatkan mahasiswa magang yang berposko di LBH Butta Toa Bantaeng dari Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Kabupaten Sinjai.

Reporter : Irwan

Jumat, 08 Oktober 2021

Polri Pastikan Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur Sesuai Prosedur


Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

BorneoTribun Jakarta Polri memastikan bahwa penanganan proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memaparkan kronologi penanganan perkara itu. Mulai dari pihak kepolisian mulai dari tindaklanjut adanya laporan terkait hal itu ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober 2019.

Setelah menerima laporan itu, Polisi mengantar ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

"Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan," kata Argo dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Sementara itu, dari laporan hasil asesamen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya. 

"Karena setelah sang ayah datang di kantor P2TP2A ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk dipangkuan ayahnya," ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal. Serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

Argo mengungkapkan, hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya tidak ada temuan atau kelainan juga.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pun pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut. 

"Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan," ucap Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 juga telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

Reporter : Eric/Tim

Selasa, 05 Oktober 2021

Diduga Perkosa Mahasiswi, Oknum LSM dan Wartawan Jadi Sorotan


Sekretaris umum PP HPMB, Riska Baso (BT)

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel Kasus dugaan pemerkosaan, Korban Perdagangan Manusia ( Human Trafficking ) dan Dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE) yang terjadi pada Juli 2020 lalu menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (PP-HPMB), Riska Baso kepada BorneoTribun.com mengatakan akibat ulah RU dan RI yang berprofesi sebagai LSM dan Wartawan tersebut menyebabkan korban AA (21) mengalami syok berat.

Riska Baso juga mengecam keras tindakan asusila tersebut dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan yang dilakukan oknum tersebut LSM dan wartawan tersebut terhadap seorang perempuan

"Kami sangat prihatin dan Tentu hal tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja, dan perlu pengawalan ketat agar kasus tersebut mendapat titik terang agar pelaku mendapat efek jera," Ucap Riska, Selasa (5/10/2021).

Riska juga menegaskan aparat dan pihak Polres Bantaeng sebaiknya terus melakukan upaya tegas dalam menindaklanjuti Laporan Kasus dengan Nomor 198/IX/2021 SPKT tertanggal 3 Oktober 2021 untuk memberikan keadilan kepada korban.

"Kami selaku Mahasiswa akan mengawal kasus ini sampai proses persidangan dan tetap akan menggalang organisasi lain untuk bersama-sama mengawal," Tegas Riska.

Hingga berita ini diterbitkan, Pelaku sudah diamankan di Mapolres Bantaeng dan korban dalam perlindungan serta pengawasan P2TP2A Bantaeng dan LBH Butta toa selaku kuasa hukum Korban.

Reporter : Irwan
Editor      : Hermanto


Selasa, 28 September 2021

Pelaku KDRT Tak Kunjung Ditangkap, LKBH HPMB Ancam Demo Mapolda


Achmad Amiruddin 

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel  Lambatnya penangkapan kasus KDRT yang terjadi di Kampung Bambala Desa Mappi Lawing Kecamatan Ere Merasa Kabupaten Bantaeng pada 25/9/2021 mengundang tanda tanya.

Pasalnya, pelaku Yaci (41) yang diketahui Suami dari Korban CA (24) belum juga diamankan oleh pihak kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Achmad Amiruddin Kader HPMB menegaskan kejadian tersebut di kediaman korban/Pelaku sehingga korban mengalami luka memar dan lecet pada lengan kiri, telapak tangan dan Jidat yang diduga akibat benda tumpul (Gagang badik) juga terdapat memar pada betis dan lutut sesuai Nomor LP. B/189/IX/2021/SPKT tertanggal 26 September 2021.

Laporan Polisi

Dengan tegas Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar melalui Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (LKBH-HPMB) mendesak pihak Mapolda Sulawesi Selatan untuk pro aktif.

"Ini semua sebagai bentuk penegakan supremasi hukum dan bentuk kepedulian terhadap perempuan," Ucap Amirrudin Via WhatsApp kepada media BorneoTribun.com, Selasa (28/9/2021).

Dikatakannya, penangkapan harus segera dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, apalagi saat ini korban tidak berani pulang dan harus mengamankan diri di Mapolsek Ermes.

"Sesuai UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan ancaman pidana empat (4) Tahun sudah jelas ditegaskan. Jika tidak segera ditangkap, Kami akan Unjuk Rasa Ke Mapolda Sulsel," Desaknya.

Reporter : Irwan
Editor      : Hermanto

Kamis, 23 September 2021

Tuntut Bebaskan BPP, Mahasiswa Ekonomi Unismuh Makassar Unjuk Rasa


Mahasiswa Unjuk Rasa

BorneoTribun Makassar, Sulsel Ratusan mahasiswa Unismuh Makassar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ekonomi Unismuh Makassar, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampus Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Kamis (23/9/2021) siang. 

Dalam tuntutannya mereka meminta pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk mahasiswa semester akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar yang tidak lagi memiliki mata kuliah dan tinggal memprogram skripsi. 

Pasalnya keterlambatan mahasiswa dalam proses penyelesaian tidak serta merta merupakan kesalahan dari mahasiswa, justru sistem yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membuat mahasiswa terlambat menyelesaikan akademiknya. 

Muh Agung Paturungi selaku jenderal lapangan mengatakan keterlambatan studi mahasiswa karena ulah pimpinan yang ada di fakultas. 

"Kami Mahasiswa semester akhir meminta untuk di gratiskan BPP kami karena keterlambatan studi kami itu di sebabkan oleh pimpinan yang ada di Fakuktas Ekonomi dan Bisnis, dimana batas pengurusan penyelesaian studi untuk mahasiswa semester akhir agar tidak lagi membayar BPP hanya sampai pada bulan agustus 2021, namun SK pembimbing saja diterbitkan pada akhir bulan Juni, artinya proses pengurusan seluruh penyelesaian studi mulai dari proposal hingga skripsi hanya tinggal 1 bulan, ini yang kami anggap tidak lagi rasional," Ujarnya.

Selain dari itu, mereka juga meminta memberikan pemotongan BPP di semester ganjil tahun ini sebesar 30% karena masih dalam kondisi pandemi covid-19. 

"Yang dulunya ada kebijakan pemotongan BPP, tapi sekarang sudah tidak lagi di berlakukan, entah kenapa tidak adalagi pemotongan BPP padahal kondisi sekarang masih dilanda covid-19 dan kondisi perekonomian wali mahasiswa masih dalam sitausi rendah sebab pandemi ini. Hal ini tentunya sangat memberikan harapan besar bagi para mahasiswa mendapatkan pemotongan BPP," Ungkap Muh Agung Paturungi.

Tak hanya itu, mereka juga menganggap beasiswa kemendikbudristek yang tidak transparan dan pengalokasian yang tak merata serta tidak optimal. Sebab mestinya beasiswa itu di salurkan pada semester genap akan tetapi hingga penghujung semester genap masih ada mahasiswa yang belum menerima beasiswa tersebut.

Reporter : Irwan
Editor      : Hermanto

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno