Berita Borneotribun.com: Politik Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Februari 2024

Putri Sulung Bupati Ketapang Berpeluang Jadi Ketua DPRD

Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu
Maria Raisa Sofia Rantan SH, calon ketua DPRD Ketapang tahun 2024 -2029. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Proses perhitungan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang hasil pemilu 2024 masih berjalan. Kendati begitu, sudah dapat diprediksi partai dan caleg mana saja di perkirakan lolos ke parlemen daerah. 

Partai Golkar berdasarkan hitungan cepat (quick count) masih jadi raja di Ketapang dengan perolehan 9 kursi. Dalam aturanya, ketua DPRD bakal dipimpin oleh partai pemenang pemilu atau partai suara terbanyak sehingga Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. 

Satu nama yang moncer di Partai Golkar adalah Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu. 

Putri sulung bupati Ketapang Martin Rantan itu memperoleh suara tertinggi dari partai Golkar bahkan terbanyak dari seluruh caleg-caleg lain dari seluruh partai konstestan pemilu yang lolos jadi dewan. 

Suara pribadi Sasa berdasarkan hitungan tim pemenanganya diprediksi sebanyak 5 ribu lebih, jauh memuncaki suara-suara caleg lain di partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Sehingga wajar, Sasa diunggulkan jadi ketua DPRD Ketapang, penerus kepemimpinan ketua DPRD saat ini, M Febriadi. 

Meski berusia muda, tetapi Sasa didik dari lingkungan yang baik, kental politik dan kepemimpinan bagus yang berasal dari ayahandanya.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, Maria Raisa tidak mengecewakan, wanita muda generasi Gen-Z ini mengondol sarjana strata satu (S1) dari bidang hukum. 

Sasa aktif berorganisasi dan memiliki jaringan maupun pergaulan yang luas terutama di kalangan anak muda di Ketapang. 

Sementara itu, dari data sementara pemilihan anggota DPRD Ketapang, Golkar 9 kursi, disusul Gerindra 8, PDIP 8, Nasdem 8, berikutnya Demokrat dan Nasdem sebanyak 5 kursi kemudian PAN, PKS dan PKB masing-masing  2 kursi dan terakhir adalah pertai PPP yakni 1 kursi.  

Sementara komposisi pimpinan DPRD Ketapang memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua. Untuk posisi wakil ketua sementara masuk dari partai PDIP dan Gerindra, sisa satu diperebutkan Nasdem dengan Demokrat.

Penulis: Muzahidin

Jumat, 16 Februari 2024

Bengkayang Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, termasuk pemilih yang memilih di TPS 002 bukan TPS 001

Bengkayang Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, termasuk pemilih yang memilih di TPS 002 bukan TPS 001
Aktivitas pemungutan suara di salah satu TPS di Bengkayang, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Wati
BENGKAYANG – Bawaslu Bengkayang, Kalimantan Barat merekomendasikan tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan tiga TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). 

Ketua Bawaslu Bengkayang, Santi, menyampaikan bahwa TPS yang akan mengadakan PSU dan PSL sudah direkomendasikan ke KPU Bengkayang dan sedang dalam proses tindak lanjut. 

Beberapa TPS yang direkomendasikan untuk PSU meliputi TPS 004 Dusun Gandong, Desa Suka Dami, Kecamatan Ledo, serta dua TPS di Kecamatan Siding, yaitu TPS 001 Dusun Tamong dan TPS 002 Dusun Buluh Desa Tamong, Siding. 

Sementara untuk TPS yang rekomendasikan PSL, termasuk TPS 006 Dusun Jagoi Sejaro Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, dan dua TPS di Kecamatan Monterado, yaitu TPS 010 Dusun Taepi Desa Monterado dan TPS 04 Desa Rantau, Kecamatan Monterado.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu, Santi menyebut adanya indikasi pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 dan TPS 002 Tamong, Siding. 

Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, seperti pemilih yang seharusnya memilih di TPS 001 malah memilih di TPS 002, dan kejadian serupa di TPS 04 Gandong, Suka Damai Ledo, di mana pemilih yang tidak terdaftar melakukan pencoblosan.

Sementara untuk masalah PSL, terjadi karena pertukaran surat suara dari daerah pemilihan (dapil) yang berbeda. 

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Bengkayang untuk melakukan PSU dan PSL pada TPS yang disebut. 

Ketua KPU Kabupaten Bengkayang, Heribertus, menyatakan menerima surat rekomendasi dari Bawaslu dan sedang memproses pelaksanaan PSU dan SPL di sejumlah TPS tersebut.

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS
Pemungutan suara lanjutan di TPS 09 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (15/2). ANTARA/Desi Purnama Sari.
BANTEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten telah mengidentifikasi tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) setelah ditemukan sejumlah kecurangan atau kelalaian pada hari pencoblosan, Rabu (14/2). 

Menurut Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, "Terdapat kelalaian penyelenggara di tujuh TPS yang diidentifikasikan oleh Bawaslu dan berpotensi dilakukan PSU."

Ali menjelaskan bahwa TPS yang berpotensi PSU terdapat di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. 

Dia menyebutkan bahwa di lima TPS, surat suara telah tertukar dan dicoblos oleh pemilih, satu TPS terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, dan satu TPS terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Ini terjadi di satu TPS di Kota Tangerang Selatan, empat TPS di Kabupaten Serang, dan dua TPS di Kabupaten Lebak," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Banten juga menemukan bahwa 63 TPS terendam banjir akibat hujan deras di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, 48 TPS melaksanakan proses pemungutan suara lanjutan setelah dilakukan relokasi tempat.

Ali mengungkapkan bahwa Bawaslu saat ini sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten/kota untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran di beberapa TPS tersebut. 

"Kami berharap KPU dapat menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait adanya TPS yang harus menggelar kembali pemungutan suara," tambahnya.

Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 431 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa kondisi bencana alam termasuk banjir dapat menjadi faktor penyebab dilaksanakannya Pemilu lanjutan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

Sementara itu, untuk 15 TPS lainnya, pemungutan suara ditunda sampai waktu yang belum ditentukan sesuai dengan pertimbangan KPU. Hal ini merujuk pada Pasal 111 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang menjelaskan bahwa pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Oleh: Antara/Desi Purnama Sari
Editor: Yakop

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva (tengah) dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Timnas AMIN
JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) telah mengeluarkan imbauan kepada relawan, saksi, dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, semua pihak yang terlibat dalam pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil diminta untuk mengawal suara dengan mengumpulkan bukti dari sebelum, saat, dan setelah hari pencoblosan.

"Kami minta seluruh relawan dan saksi AMIN, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala (dugaan) pelanggaran yang ditemukan," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis.

Dia juga menyoroti dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara yang diduga telah terjadi, yang mungkin menguntungkan salah satu pihak. Film Dirty Vote yang viral sebelumnya juga disebutnya memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran.

Hamdan menegaskan perlunya pengawalan suara karena Timnas AMIN menemukan indikasi dugaan kecurangan yang sistematis dari sebelum hari pencoblosan hingga setelahnya.

"Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," tambahnya.

Selain itu, Hamdan juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu mengandalkan hasil hitung cepat atau quick count sebagai penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Dia menekankan bahwa rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah data sah menurut hukum, dan semua pihak harus bersabar sampai penghitungan selesai.

"Negara yang dijalankan dengan pemerintahan yang berlandaskan legitimasi jauh lebih penting daripada persoalan menang dan kalah," tegasnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah pemilih mencapai 204.807.222 orang.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilu ini, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat tiga pasangan calon.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Donny Aditra
Editor: Yakop

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). (Gambar Jawapost)
JAKARTA - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berhasil memimpin dalam perolehan suara di Aceh, mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. 

Berdasarkan hasil real count sementara yang dipublikasikan di laman resmi Pemilu2024.kpu.go.id pada Kamis (15/2) pukul 22.30 WIB, dengan total suara masuk 7.471 dari 16.046 tempat pemungutan suara (TPS) di Aceh, atau sekitar 46,56 persen, pasangan AMIN memimpin dengan jumlah suara mencapai 763.260.

Prabowo-Gibran menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 204.515 atau sekitar 17,39 persen. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud hanya berhasil memperoleh 24.071 suara atau sekitar 2,43 persen.

Pertarungan di Aceh terbilang cukup ketat, namun dari hasil tersebut, pasangan Prabowo-Gibran hanya mampu memenangkan satu daerah di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 22 kabupaten lainnya dimenangkan oleh pasangan AMIN, dan Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh Prabowo-Gibran, Muzakir Manaf, menargetkan minimal 70 persen suara untuk pasangan nomor urut 02 di Aceh. Namun, harapan tersebut belum tercapai hingga saat ini.

Muzakir menyatakan bahwa perolehan suara yang tinggi bagi Prabowo-Gibran di Aceh sangat penting, karena hal itu akan menjadi dasar untuk menagih janji pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat Aceh.

"Biar bisa kami tagih nanti kepada beliau (Prabowo) untuk membangun Aceh. Ini yang penting, ini demi masyarakat Aceh," ujarnya.

Oleh: Antara/Rahmat Fajri
Editor: Yakop

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, telah mengungkapkan bahwa sebanyak 2.413 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini disebabkan oleh adanya pemilih yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali," ujar Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

"Ini kemungkinan PSU-nya besar," tambahnya.

Meskipun demikian, Bawaslu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini. Bagja menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari tahu apakah hal tersebut benar-benar merupakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kabupaten/kota atau tidak.

"Tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian (ada potensi PSU) dari Panwascam dan juga Bawaslu kabupaten/kota," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menganggap bahwa pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu jika memang di TPS tersebut terdapat potensi untuk PSU.

"Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasi Panwascam yang bekerja di ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan PSU," ucap Hasyim.

Pemilu 2024 mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta Pemilu 2024 terdiri dari 18 partai politik nasional, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Partai lainnya antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) juga diikuti oleh enam partai politik lokal, seperti Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, terdapat tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Oleh: Antara/Narda Margaretha Sinambela
Editor: Yakop

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019
Suasana di rumah duka Teguh Joko Pratikno (43), anggota KPPS di TPS 011 Kelurahan Curugsewu, Kabupaten Kendal, Kamis, yang meninggal dunia saat bertugas. (ANTARA/I.C. Senjaya)
JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama Pemilu 2024 tidak sebanyak yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Kamis.

KPU masih dalam proses pendataan terkait jumlah petugas yang meninggal saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, Idham juga menyatakan perlunya memperhatikan perbedaan waktu kematian anggota KPPS.

"Kalau kita bicara tentang badan adhoc yang wafat khususnya KPPS, itu kita harus bedakan. Yang pertama pada pemungutan, sebelum pemungutan. Terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara. Yang ketiga pasca pemungutan suara," katanya.

Dalam upayanya meningkatkan efisiensi, KPU telah mengusulkan penggunaan dua panel untuk menghitung suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Idham, hasil simulasi yang telah dilakukan di beberapa kota menunjukkan adanya efisiensi waktu.

"Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara. Itu ada efisiensi waktu," jelas Idham.

Namun, dalam rapat konsultasi, pembentuk Undang-Undang masih memutuskan untuk menggunakan satu panel, sama seperti yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, sesuai dengan Pemilu 2019.

Menanggapi beban kerja yang berat bagi anggota KPPS, terutama terkait penghitungan suara yang harus selesai di TPS, KPU pernah mengusulkan penggunaan dua panel penghitungan suara.

"Apabila surat suara belum selesai dihitung di hari pemungutan suara. Maka dapat diekstensi 12 jam setelah pemungutan suara. Karena proses penghitungan surat suara tak boleh berhenti. Harus selesai di TPS," tambahnya.

Pemilu 2024 mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ada tiga pasangan calon yang ikut serta.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Narda M.S
Editor: Yakop

Rabu, 14 Februari 2024

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka. 

"Menang 50% dari survei belum tentu menang pertarungan. Lembaga survei itu menggiring opini untuk calon yang dianggap sudah settle karena psikologi pemilih lebih yakin kepada calon yang dianggap menang. Padahal, kenyataannya tidak begitu karena memang tidak mudah," ucap Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2). 

Syarat pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasangan kandidat bisa lansung memenangi pilpres jika memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. 

Selain itu, pasangan tersebut juga harus menang di 19 provinsi atau setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia, yakni 38 provinsi. Di provinsi-provinsi itu, pasangan pemenang harus mengantongi minimal 20% suara. 

"Suara mayoritas itu, dalam tradisi electoral study, disebut dengan suara yang mendapatkan dukungan minimal 50% plus 1. Dalam pilpres Indonesia itu, masih ada kreasi lagi. Jadi, tidak hanya 50% plus 1, tetapi juga ditambah menang di setengah jumlah provinsi," jelas Agus. 

Menurut Agus, sejauh ini belum ada pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai lumbung suara hingga di 19 provinsi. Sebagaimana direkam sejumlah lembaga survei, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) juga menguasai provinsi-provinsi tertentu. 

"Jadi, kalau dari konstruksi itu sebenarnya agak sulit untuk memenuhi menang satu putaran. Tapi, kalau survei-survei yang selama ini digaungkan oleh 02, menurut saya, itu hanya strategi politik untuk menggiring keyakinan pemilih kepada calon yang kemungkinan bakal menang," ucap Agus.

Meskipun kerap diterpa isu negatif, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran tetap dominan. Dalam sigi LSI Denny JA yang dirilis di Jakarta, Sabtu (10/2) lalu, misalnya, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mencapai 51,9%. Pasangan AMIN berada di posisi kedua dengan raupan elektabilitas sebesar 23,3%. Pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi paling bontot dengan tingkat keterpilihan sebesar 20,3%.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis sehari sebelumnya juga menunjukkan komposisi elektabilitas serupa. Pada sigi Indikator, Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pasangan AMIN terpaut cukup jauh dengan raihan elektabilitas 24,1%, diekor Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 19,6%.

Selasa, 13 Februari 2024

Kapolsek dan Forkopincam Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024 di Bunut Hulu

Kapolsek dan Forkopincam Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024 di Bunut Hulu
Kapolsek dan Forkopincam Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024 di Bunut Hulu.
KAPUAS HULU - Kapolsek Bunut Hulu Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar, Iptu Jaspian, bersama Forkopincam Bunut Hulu melakukan pengecekan kesiapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Bunut Hulu pada Selasa (13/2/2024).

Menurut Iptu Jaspian, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 serta meminimalisir potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu. Dia menjelaskan, "Pengecekan ini langkah upaya meminimalisir potensi kerawanan yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dan juga untuk memastikan kesiapan fasilitas pemilihan serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan."

Dalam kegiatan tersebut, Forkopincam Bunut Hulu juga berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu seperti PPK dan Panwaslu. Mereka diterima oleh Ketua PPS dan Kepala Desa Sungai Besar serta Ketua KPPS beserta anggotanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Camat Bunut Hulu, Joko Kusmanto, S.H., Pamatwil zona IV Polsek jajaran Polres Kapuas Hulu, Kasat Pol Air, Iptu Hariono, Babinsa Koramil 1206-13/Bunut Hulu, Ketua PPK, serta Ketua Panwaslu Kecamatan Bunut Hulu. Mereka bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses demokrasi yang merupakan tanggung jawab bersama.

Joko Kusmanto, Camat Bunut Hulu, juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam hal kelengkapan fasilitas di lokasi TPS yang terbuka. "Jaringan listrik dan tenda yang memadai menjadi fokus utama untuk mengantisipasi gangguan pada saat pelaksanaan Pemilu," katanya.

Iptu Jaspian juga mengingatkan kepada KPPS agar selalu menjaga netralitas dan tidak memihak atau mendukung salah satu paslon serta berkoordinasi dengan pihak PPK, Panwaslu, dan Forkopincam Bunut Hulu.

Menurut Camat Bunut Hulu, sinergitas antara pihak TNI-Polri, Pemerintah Kecamatan, dan unsur penyelenggara pemilu menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah Kecamatan Bunut Hulu.

TPN Ganjar-Mahfud Siap Tempatkan Relawan di Tiap TPS

TPN Ganjar-Mahfud Siap Tempatkan Relawan di Tiap TPS
Ilustrasi TPS Pemilu 2024. Cara cek TPS Pemilu 2024 di situs cekdptonline.kpu.go.id.(SHUTTERSTOCK/E. UTAMA)
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Chico Hakim, menegaskan komitmen pasangan tersebut untuk memastikan bahwa proses pencoblosan Pilpres 2024 berjalan tanpa adanya kecurangan. 

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Chico menegaskan bahwa saksi dan relawan dari tim Ganjar-Mahfud akan diposisikan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan tidak ada celah bagi "akal-akalan".

"Selain menempatkan saksi, kami juga menempatkan relawan di tiap TPS. Bukan hanya saksi resmi, tetapi juga ada pendampingan karena kecurangan bisa terjadi di luar TPS," ungkap Chico.

Selain mengandalkan kekuatan relawan, Chico juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses pemungutan suara. Dia menekankan pentingnya untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kecurangan seperti intimidasi dan politik uang di luar TPS.

"Kami mengajak masyarakat untuk proaktif bersuara ketika ada kecurangan," tambah Chico.

Belum lama ini, TPN Ganjar-Mahfud telah meluncurkan aplikasi bernama "Oke Mas Ganjar-Mahfud" atau OMG, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

Chico menjelaskan bahwa tim Ganjar-Mahfud telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan terjadi kecurangan pemilu. "Semua daerah saat ini rawan kecurangan. Di daerah yang padat seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta beberapa kota di Sumatera, pengawasan akan diperketat. Kami memiliki cukup banyak sumber daya manusia untuk mengawasi," ujarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Themis Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengawasan Pemilu 2024 mengidentifikasi lima provinsi yang paling rentan terhadap kecurangan, antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Chico menambahkan bahwa kecurangan pemilu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga bisa muncul di daerah pelosok yang sulit dijangkau. Dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap manipulasi surat suara di TPS dan perjalanan kotak suara di daerah-daerah terpencil.

Dalam kampanye akbar bertajuk "Hajatan Rakyat" di Banyuwangi, Jawa Timur, Ganjar Pranowo menyerukan kepada para relawan dan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu. Ganjar menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh tinggal diam ketika terjadi kecurangan.

"Kita harus bersama-sama memenangkan pemilu lagi," tutur politikus dari PDI-Perjuangan tersebut.

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024
Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Senin, 12 Februari 2024

Opsi Pemungutan Suara Susulan di Demak: Wacana atau Kenyataan?

Opsi Pemungutan Suara Susulan di Demak: Wacana atau Kenyataan?
Tampak sebuah rumah di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, masih tergenang banjir dan belum bisa ditempati, Sabtu (10/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah mengidentifikasi opsi pemungutan suara susulan bagi pemilih yang terdampak banjir di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Demak, Jawa Tengah. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan bahwa skenario tersebut telah dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya.

"Dalam perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Tetapi memang situasi sulit, maka dilakukan pemilu susulan menjadi salah satu opsi selain relokasi," kata Lolly kepada wartawan pada Minggu (11/2).

Meskipun demikian, belum ada keputusan konkret terkait langkah tersebut. "Nanti kita lihat perkembangannya, pendataan terus kita lakukan," tambahnya.

Menurut laporan KPU Kabupaten Demak per 7 Februari 2024, terdapat 106 lokasi yang direncanakan sebagai tempat pemungutan suara yang terendam banjir. 

Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati, menyatakan perlunya pemutakhiran data dan rencana untuk berdiskusi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) serta melaporkan kepada pemerintah daerah untuk mitigasi bersama guna memastikan kelancaran pemilu.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, juga menegaskan perlunya pemindahan TPS yang terdampak banjir ke daerah sekitar pengungsian. 

"Kami bersyukur logistik pemilu masih aman, tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi," ujarnya.

Bawaslu RI telah memetakan 10.794 TPS yang berada di lokasi rawan bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. 

Dalam mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu telah menyiapkan sejumlah strategi termasuk patroli di TPS-TPS rawan, konsolidasi dengan lembaga terkait, sosialisasi politik untuk masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan pembentukan posko pengaduan masyarakat.

KPU telah menetapkan bahwa pemungutan suara untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Polres Bengkayang: 916 TPS Disiapkan untuk Pemilu 2024

Polres Bengkayang: 916 TPS Disiapkan untuk Pemilu 2024
Polres Bengkayang saat apel siaga Pemilu 2024. ANTARA/Wati.
BENGKAYANG - Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat telah menyiapkan sebanyak 212 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilu 2024. 

Kapolres Bengkayang, AKBP Teguh Nugroho menjelaskan bahwa personel tersebut akan disebar ke wilayah polsek jajaran untuk menjalankan tugas pengamanan TPS.

"Personel Polres Bengkayang yang kita libatkan dalam pengamanan TPS ini sebanyak 212 orang yang ditempatkan ke wilayah polsek jajaran dan langsung menuju lokasi TPS yang menjadi tanggung jawabnya," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Minggu.

Teguh menekankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh personel pengamanan TPS, termasuk pemahaman terhadap ketentuan hukum dalam pemungutan dan perhitungan suara. 

Mereka juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak RT/RW serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam persiapan dan pelaksanaan pengamanan di TPS masing-masing.

Selain itu, langkah-langkah pengamanan juga akan dilakukan saat persiapan pemungutan suara bersama petugas ketertiban atau linmas dan Panitia Pengawas TPS. 

Petugas Polri juga memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan wilayah TPS dalam keadaan aman dan tertib.

Terkait dengan penekanan, Kapolres Bengkayang menegaskan larangan bagi petugas pengamanan TPS untuk melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. 

Mereka tidak diperkenankan untuk berfoto bersama peserta pemilu atau mempublikasikan pasangan capres dan cawapres tertentu serta calon legislatif (caleg) selama pelaksanaan pengamanan TPS.

"Sebagai petugas Polri, kita dilarang untuk membantu saksi-saksi dalam area TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan yang terakhir, dilarang untuk memberikan informasi hasil perhitungan suara kepada siapapun," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa di Kabupaten Bengkayang terdapat 916 TPS yang tersebar di 17 Kecamatan. 

Dari jumlah tersebut, Polres Bengkayang telah mengelompokkan menjadi tiga kriteria, yaitu 883 TPS kurang rawan, 24 TPS rawan, dan 9 TPS sangat rawan.

"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentu masa depan bangsa," paparnya.

Teguh menambahkan bahwa Polri bersama TNI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta mitra Kamtibmas lainnya, akan berpartisipasi penuh dalam menyukseskan Pemilu 2024 dengan mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu.

"Polri didukung TNI, Kementerian dan Lembaga, Instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya bersama-sama turut serta menjaga keberlangsungan pemilu yang aman, lancar dan bermartabat," tandasnya.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Prabowo Berkomitmen Total untuk Mengakhiri Kemiskinan

Prabowo Berkomitmen Total untuk Mengakhiri Kemiskinan
Calon presiden Prabowo Subianto berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. (Foto: Adek Berry/AFP)
JAKARTA - Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggelar kampanye terbuka terakhir pada hari Sabtu (10/2) sebelum memasuki masa tenang selama tiga hari hingga pemungutan suara pada 14 Februari.

Selang beberapa jam setelah pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memilih Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara untuk kampanye akbar terakhir, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berkampanye di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.
Prabowo Berkomitmen Total untuk Mengakhiri Kemiskinan
Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdoa bersama dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. (Foto: TPN Prabowo Gibran)
Ibu kota Jakarta serasa menyelenggarakan hajatan besar-besaran dengan begitu banyak orang yang hilir mudik untuk datang ke dua lokasi itu sejak matahari belum lagi terbit. Sementara pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih kampanye akhir mereka di Solo dan Semarang, Jawa Tengah.

Gelora Bung Karno benar-benar bergelora dengan kehadiran lebih dari setengah juta warga yang ingin menyaksikan langsung kampanye terakhir Prabowo-Gibran. Sebagian warga mengenakan kaos bergambar Prabowo-Gibran dan bertuliskan kata “Gemoy,” salah satu ikon yang digaungkan pasangan nomor urut dua ini untuk meraih suara pemilih. Ada yang datang menggunakan mobil dan sepeda motor, tetapi tidak sedikit yang datang bergelombang dengan bus-bus besar, dan bahkan berjalan kaki.

Di hadapan para pendukungnya, Prabowo Subianto menegaskan kembali tekadnya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Prabowo, yang bertarung untuk ketiga kalinya dalam pemilihan presiden (pilpres), menggarisbawahi bahwa ia dan wakilnya, Gibran, bersama Koalisi Indonesia Maju akan berjuang untuk kemakmuran Indonesia dan meneruskan apa yang telah “dibangun” oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo.

Dia juga menegaskan kembali program unggulannya yaitu memberi makan siang dan susu secara cuma-cuma buat anak-anak Indonesia.

“Yang tidak setuju anak-anak indonesia dikasih makan siang kebangetan. Yang penting rakyat, setuju atau tidak? (Setuju!) Penting atau tidak penting anak-anak kita dapat makan dan minum susu? (Penting!) Mau gak anak-anakmu kuat, pinter, cerdas, mau tidak? (Mau!) Demikian tanya Prabowo yang langsung dijawab ratusan ribu pendukungnya.

Prabowo “Joget Gemoy”

Dalam kampanye akbar terakhir bertajuk “Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju” itu, Prabowo juga mengklaim bahwa Indonesia saat ini merupakan negara ke-16 terkaya dan terkuat di dunia. Dia menyampaikan rasa optimisnya bahwa Indonesia akan dapat meningkatkan posisinya di dunia, dengan syarat tetap harus rukun, bersatu, damai dan tidak berpecah belah
Seorang pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang pingsan digotong oleh petugas keamanan saat Prabowo sedang berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 Februari 2024. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)
Seorang pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang pingsan digotong oleh petugas keamanan saat Prabowo sedang berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 Februari 2024. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)
“Saya menyatakan apabila nanti Prabowo-Gibran menerima mandat dari rakyat, apabila nanti pada tanggal 14 Februari kita dipilih rakyat, maka kami akan memimpin Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan jadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang memilih 01, termasuk yang memilih 03. Kami akan membela seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan.

Banyaknya warga yang ingin maju ke depan untuk melihat lebih dekat Prabowo, tampak saling dorong dan terus merangsek maju ke arah panggung. Walhasil, panitia penyelenggara terpaksa mengangkat beberapa warga yang mulai lemas dan hampir pingsan ke atas panggung, saat Prabowo masih berpidato.

Prabowo sempat menanyakan kepada pendukungnya apakah ia harus melanjutkan pidatonya atau mau berjoget, yang dijawab dengan “joget.” Memenuhi seruan itu, Prabowo pun berjoget “gemoy” yang diikuti sorak sorai setengah juta warga yang memadati stadion.

Beragam Alasan Memilih Prabowo

Warga yang ditemui VOA di tempat kampanye akbar ini memberikan beragam alasan mengapa mereka memilih Prabowo-Gibran. Narto, warga Tangerang Selatan, mengatakan selalu memilih Prabowo dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

“Karena saya dari tahun 2014, 2019 saya milih beliau, pak Prabowo. Kalau programnya ada hilirisasi dan segala macam, membuka banyak lapangan pekerjaan kemudian adanya makan siang gratis bagi siswa siswi sekolah,” ujarnya.

Lain lagi dengan Rusdi, warga Jakarta Timur, yang mengatakan suka dengan beberapa program yang digagas pasangan nomor urut 2 ini.

“Makan gratis sama susu juga buat anak-anak kita. Semoga kepemimpinan Prabowo, negara ini aman-aman aja,” ujarnya.

Sementara Nina Damayanti yang khusus datang dari Bogor datang ke acara kampanye Prabowo mengaku tak terlalu paham program paslon nomor dua itu.

“Seru aja pengen lihat gemoy, lucu. Gak tahu programnya, tahunya susu gratis biar gemoy," ujar Nina.

Tak Beberkan Program Kerja

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pidato Prabowo di kampanye akbar bersifat normatif.

Lili menilai kampanye terakhir ini sedianya menjadi ajang bagi Prabowo-Gibran untuk memerinci program-program yang akan dijalankan. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo soal “mengentaskan kemiskinan” yang tidak diberi penjabaran : bagaimana caranya.

Sementara soal program makan siang gratis, Lili menyitir ucapan Prabowo yang menurutnya terkesan otoriter.
Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) tiba di lokasi kampanye akbar Stadion Gelora Bung Karno bersama istrinya dengan mengendarai motor listrik, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP)
“Ia (Prabowo) mengatakan kita harus memberikan makan siang gratis untuk anak-anak, menteri-menteri yang gak setuju jangan bergabung dengan saya! Dia (Prabowo) sudah galak juga. Jadi dia nanti menggambarkan semua harus satu komando dengan dia. Nampaknya tidak boleh ada yang beda pendapat ketika dia memimpin menjadi presiden. Menteri-menterinya harus sependapat dengan dia, kalau tidak silahkan keluar. Dia kan sudah mengancam seperti itu, kayaknya tidak ada dialog nanti,” ujar Lili.

Lebih jauh pakar politik ini menyayangkan sikap masyarakat yang lebih senang “joget” ketimbang mendengar program-program konkret, padahal kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik. Keberhasilan tim Prabowo-Gibran menghipnotis warga dengan “joget Gemoy,” dinilai menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran politik warga Indonesia. [fw/em]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Anies Ajak Warga Rayakan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Nasional

Anies Ajak Warga Rayakan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Nasional
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (tengah) dan Muhaimin Iskandar (belakang tengah), menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay ismoyo)
JAKARTA - Calon presiden Anies Baswedan berharap 14 Februari menjadi hari perubahan untuk Indonesia apabila kelak ia dan Muhaimin Iskandar terpilih menjadi orang nomor satu dan dua di Republik ini. Gagasan perubahan yang selama ini diusung pasangan calon nomor urut 01 tersebut terus berkumandang selama kampanye akbar yang sekaligus menjadi pamungkas di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (10/2).

“Perubahan ini tidak akan datang begitu saja, perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. In syaa Allah empat hari ke depan adalah empat hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri, dan kita bisa menyebut sebagai Hari Perubahan Indonesia. Amin, allahumma. Ingat kodenya saatnya perubahan,” ungkap Anies.
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Anies yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, langsung disambut riuh oleh para relawan yang dilaporkan sudah berada di JIS sejak Sabtu (10/2) dini hari.

Dalam pidatonya, Anies menegaskan perubahan sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat ini, mengingat banyaknya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Rakyat, kata Anies, tidak bisa diam begitu saja melihat banyaknya ketidakadilan yang melanda negeri ini.

“Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia, sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara,” seru Anies.

Dalam pidatonya kali ini Anies pun menyoroti kondisi demokrasi dan pelanggaran etika. Menurutnya, rakyat menginginkan praktik demokrasi yang mengandalkan keadilan, keterbukaan dan penghormatan kepada sebuah etika.

“Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomorduakan, kami semua hadir membawa pesan, kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini. Ini semua kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan ini tidak bisa dikerjakan sendirian,” tuturnya.
Pendukung mengibarkan bendera Palestina saat puluhan ribu pendukung calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menghadiri kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay ismoyo)
Pendukung mengibarkan bendera Palestina saat puluhan ribu pendukung calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menghadiri kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay ismoyo)
Secara khusus, Anies pun memberikan penghormatan kepada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh yang senantiasa memberikan jalan bagi dirinya untuk menjadi seorang calon presiden di saat sebagian besar partai tidak menoleh kepada dirinya.

“Beliau yang membukakan pintu jalan perubahan lewat jalur politik, Bang Surya Paloh membukakan jalan untuk rute perubahan mengatakan gerakan perubahan di saat yang lain tak berani mengungkapkan dan sesudah itu didera dengan ujian yang tak henti-henti hingga sekarang. Tapi Bang Surya tak gentar, tak mundur, tak bergeming,” tuturnya.

Secara khusus Anies juga berterimakasih kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mengusung dirinya, dan konsisten menjadi partai politik oposisi selama sepuluh tahun,

“Keluarga besar PKS yang memberikan keteladanan, siap berada dalam pemerintahan dan tabah menjadi oposisi. Tabah menjadi oposisi menjaga kewarasan publik dalam demokrasi di saat sebagian tak tahan untuk berada di oposisi. Inilah keteladanan demokrasi, siap di dalam, siap di luar untuk demokrasi Indonesia,” katanya.

Anies berharap para relawan dapat mengawal jalannya pemilihan presiden dan wakil presiden nanti agar dapat berlangsung jujur, adil, bebas, umum dan rahasia.
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar, menyapa pendukungnya saat kampanye di Jakarta International Stadium, Jakarta pada 10 Februari 2024. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengawali kampanye akbar tersebut dengan membacakan shalawat. Namun, di sela-sela membacakan shalawat tersebut, pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini melontarkan sebuah sindiran kepada pihak-pihak tertentu. Sontak hal ini pun disambut riuh oleh para pendukung yang memenuhi JIS.

“Rakyat sepakat untuk perubahan, pemilu bukan laper gantian, dari bapak-anak, terlibatlah paman, konstitusi hancur berantakan…,” ungkap Cak Imin dengan menggunakan nada sholawat.

Ia pun juga menyinggung soal politik dinasti dan oligarki dalam lanjutannya menggunakan nada sholawat.

“Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oligarki, marilah kita tegakkan demokrasi, Indonesia bukan milik dinasti,” tambah Cak Imin.

Muhaimin pun yakin dirinya bersama Anies bisa mewujudkan harapan rakyat untuk terciptanya perubahan. Ia pun merasa sangat beruntung bisa berpasangan dengan Anies yang ia anggap sebagai putra terbaik bangsa untuk kelak bersama-sama memimpin Indonesia.

Kampanye akbar Anies-Muhaimin juga dihadiri oleh Ketua Partai Politik koalisi seperti Amien Rais, Salim Segaf Al Jufri, serta tokoh-tokoh lainnya seperti wakil presiden republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Selain itu kampanye ini juga dihadiri oleh aktris, aktor dan musisi seperti D’Masiv, Elvy Sukaesih, Bebi Romeo, Iyeth Bustami, Feni Rose, Olla Ramlan dan lain-lain.

Menurut Airlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga, kritik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tentang kemunduran demokrasi, pelanggaran etika, dan konstitusi mencerminkan kritik masyarakat saat ini.

Dengan berbagai kecaman, dan kritik yang mencuat menjelang 14 Februari ini dimanfaatkan oleh kubu 01 dan 03 untuk mendulang simpati dan suara dari masyarakat.

“Bahwa memang kita semua menyaksikan bagaimana secara vulgar dan telanjang berbagai macam pelanggaran etika, kemudian sikap berpihak dari negara kepada salah satu paslon , itu demikian kuat. Artinya dalam kampanye terakhir ini, kemudian yang dilakukan oleh Anies-Muhaimin menegaskan persoalan itu sebagai bagian dari strategi politik electoral mereka. dan saya pikir itu cukup berdampak,” ungkap Airlangga.

Pasangan Anies-Muhaimin, kata Airlangga, menempatkan diri sebagai penyambung suara dari berbagai kemarahan dari kalangan masyarakat. Keluhan tersebut, lanjutnya, kemudian dianggap sebagai kesempatan politik yang diambil keduanya di detik-detik terakhir kampanye dalam Pemilu 2024.

Di sisi lain Airlangga menyatakan bahwa Prabowo-Gibran, pasangan calon nomor urut dua, merespons kritik dari masyarakat dengan menyalahkan pihak lain yang telah melakukan pelanggaran etika sebelumnya. Hal ini membuat Airlangga berpendapat bahwa pasangan nomor urut 02 tersebut seakan-akan menganggap wajar pelanggaran etik dalam konteks politik.

“Jadi pelanggaran etik dianggap sebagai satu hal yang normal. Politik dianggap sebagai suatu hal yang kotor sehingga buat mereka kemudian apa salah kami kalau kemudian kami melakukan pelanggaran. Dan itu merupakan suatu kampanye yang kontraproduktif karena semangat kita sebetulnya ingin membersihkan persoalan dan penyakit dalam era reformasi, tapi ada kalangan yang nyampah pada saat kita bersih-bersih,” pungkasnya. [gi/ah]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Migrant Care Ungkap Praktik Makelar Surat Suara Pemilu di Malaysia

Petugas memeriksa surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Gudang KPU Kotamadya Jakarta Timur pada Kamis (11/1) di Jakarta. (VOA/Indra Yoga)
JAKARTA - Organisasi Masyarakat Sipil Migrant Care telah mengungkapkan praktik makelar dalam jual beli surat suara pemilu Indonesia di Malaysia. 

Menurut mereka, surat suara tersebut dijual dengan harga 25-50 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp81 ribu hingga Rp163 ribu. 

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, menyebut praktik tersebut sebagai fenomena yang kerap terjadi selama pemilu Indonesia di Malaysia. 

Dia menyatakan, "Mereka itu makelar suara. Motif utama dari makelar ini adalah uang karena per surat suara itu harganya 25-50 RM."

Wahyu juga menjelaskan bahwa para oknum yang menjadi makelar memanfaatkan surat suara pemilu dari kotak-kotak pos di apartemen tempat warga Indonesia menetap di Malaysia. 

Dia mengatakan, "Ini tindakan tidak sah memanfaatkan surat suara yang menganggur di kotak pos di apartemen-apartemen. Ini yang terjadi seperti itu, mereka (makelar) ambil dan kemudian terkumpul banyak."

Menurut Wahyu, praktik jual beli surat suara tersebut merupakan pelanggaran pemilu karena surat suara pemilu yang dijual berpotensi dicoblos tanpa diketahui oleh pemilik surat suara. 

Dia menambahkan bahwa masalah ini berada dalam yurisdiksi Malaysia.


Muhammad Santosa, staf pengolahan data dan publikasi Migrant Care, menyatakan bahwa pengiriman surat suara pemilu seharusnya langsung sampai ke penerimanya melalui kurir pos untuk memastikan keamanan. 

Namun, dia mengungkapkan bahwa kurir seringkali menyampaikan surat suara itu di kotak-kotak pos di depan apartemen orang Indonesia, yang menjadi peluang bagi makelar untuk mencari surat suara dari berbagai kotak pos tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyebutkan bahwa ada 1.972 surat suara pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dicoblos secara ilegal. 

Hal ini menjadi fakta yang sedang ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, seperti yang dijelaskan oleh anggota Bawaslu, Loly Suhenty.

Migrant Care akan terus memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa negara dan wilayah perbatasan untuk memastikan proses pemilu berjalan secara demokratis dan transparan, serta untuk mencegah kecurangan.

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Politisi di Pontianak Diduga Langgar Aturan Pemasangan APK

Politisi di Pontianak Diduga Langgar Aturan Pemasangan APK
Salah satu baliho Caleg di daerah Siantan Hilir Kota Pontianak menyalahi aturan pemasangan APK dengan memaku baliho tersebut di pohon. ANTARA/Rendra Oxtora.
PONTIANAK - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa sebanyak 104 peserta Pemilu 2024 telah melanggar ketentuan pemasangan atribut kampanye (APK) dengan memaku baliho di sejumlah pohon di Kota Pontianak.

Menurut Direktur Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, "Hingga Sabtu (10/2) kemarin, APK pemilu masih terpajang di sejumlah pohon di area Kota Pontianak. 

Sejumlah foto yang menampilkan para calon anggota legislatif, termasuk calon legislatif (Caleg) Kota Pontianak, Caleg Kalimantan Barat, Caleg DPR RI, dan bahkan APK calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, merusak pemandangan sekitar pepohonan di Kota Pontianak."

Dari data yang didapatkan, sebanyak 50 caleg DPRD Kota Pontianak, 25 Caleg DPRD Provinsi Kalbar, 25 Caleg DPR RI, dan 4 Caleg DPD terlibat dalam pelanggaran ini. 

Bahkan, beberapa Caleg DPR RI petahana seperti Daniel Johan, Maman Abdurahman, dan Boyman Harun turut memaku pohon dalam memasang peraga kampanyenya.

Adam menyatakan, "Dari data tersebut maka jelaslah bahwa sebagian besar partai melalui politisinya yang mencalonkan diri sebagai legislatif melanggar aturan pemasangan peraga kampanye yang nihil tindakan hukum tegas maupun penertiban selama ini namun tetap enjoy saja."

Walhi Kalimantan Barat telah mengumpulkan foto-foto politisi yang memaku pohon tersebut dan merilisnya. 

Mereka menegaskan bahwa pemasangan APK pemilu sembarangan merusak keindahan dan mengganggu kenyamanan, serta melanggar regulasi yang ada.

Adam menambahkan bahwa aturan pemasangan APK sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, namun masih banyak peserta pemilu yang melanggarnya. 

Situasi ini mencerminkan kurangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap lingkungan serta ekosistem pepohonan.

"Dari 104 peserta pemilu yang terdata, mayoritas dari mereka melanggar aturan pemasangan APK. Pihak panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) dan pemerintah daerah harus menegakkan aturan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu," tegas Adam.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang baik dari partai politik kepada warga, karena pemasangan APK oleh peserta pemilu pada pohon-pohon menunjukkan bahwa hal ini telah terabaikan. 

"Jika partai politik tidak dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga, maka siapa lagi yang diharapkan memberikan edukasi yang benar tentang demokrasi?," katanya.

Oleh: Antara/Rendra Oxtora
Editor: Yakop

Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet

Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet
Ilustrasi pelajar yang harus terpaksa belajar di rumah tanpa lampu, karena listrik belum masuk di daerah itu.
KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Muhammad Yusuf, menyoroti tantangan yang dihadapi lebih dari 100 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut yang berlokasi di daerah yang belum tersentuh jaringan listrik dan internet.

"Ada sekitar 100 lebih TPS di daerah tidak ada listrik dan jaringan telekomunikasi internet," ungkap Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf dalam pernyataannya di Putussibau Kapuas Hulu, Minggu.
Lebih dari 100 TPS di Kapuas Hulu Kesulitan Akses Listrik dan Internet
Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)
Dijelaskan oleh Yusuf, total jumlah TPS di Kapuas Hulu mencapai 984 TPS yang tersebar di 282 desa dan kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk mengatasi tantangan ini, pihak penyelenggara pemilu di TPS berkoordinasi dengan pihak desa untuk menyediakan mesin disel (genset). "Kami koordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPS) akan bersama pihak desa akan menyiapkan genset," tambahnya.

Selain itu, Yusuf juga menyampaikan bahwa meskipun banyak TPS yang tidak memiliki akses internet, penggunaan aplikasi Sirekap masih bisa dilakukan baik secara online maupun offline.

Salah satu cerita menarik yang dibagikan oleh Yusuf adalah tentang sebuah TPS yang lokasinya terpencil, yaitu di Dusun Belatung Hulu Sungai Kapuas, yang memerlukan perjalanan sungai dan berjalan kaki selama dua hari untuk mencapainya.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terutama pihak PPS siap melaksanakan Pemilu dengan harapan semua bisa berjalan aman dan lancar," kata Yusuf, seraya mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dengan menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan berlaku.

Artikel ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan logistik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah terpencil seperti Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Minggu, 11 Februari 2024

KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024

KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024
Pendistribusian logistik pemilu untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menggunakan kapal motor di pesisir sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/02/2024). ANTARA/Rini Sipayung (Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, telah menetapkan strategi prioritas dalam pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024 ke wilayah hilir Sungai Kapuas Hulu, mengingat jarak yang harus ditempuh dan keterbatasan sarana transportasi darat.

Menurut Ketua KPU Kapuas Hulu, Muhammad Yusuf di Putussibau Kapuas Hulu pada hari Sabtu, "Untuk dua kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir itu belum bisa ditempuh transportasi darat sehingga untuk pendistribusian logistik pemilu kami menggunakan kapal motor bandong."
KPU Kapuas Hulu Gunakan Kapal Motor Bandong untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024
Pendistribusian logistik pemilu untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir menggunakan kapal motor di pesisir sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (10/02/2024). ANTARA/Rini Sipayung (Teofilusianto Timotius)
Yusuf menegaskan bahwa beberapa daerah, terutama yang berada di sekitar pesisir Sungai Kapuas seperti Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir, serta pemukiman di sekitar danau, sulit dijangkau menggunakan jalur darat.

Selain itu, ada permukiman di ujung hulu Sungai Kapuas yang hanya dapat dicapai melalui jalur sungai, diikuti dengan perjalanan berjalan kaki selama dua hari menuju Dusun Belatung.

Meskipun demikian, Yusuf menjamin bahwa logistik pemilu akan sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tepat waktu, satu hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pendistribusian logistik pemilu dilakukan mulai tanggal 8 hingga 11 Februari 2024. Pada hari pertama, fokus pendistribusian adalah untuk tiga kecamatan, yaitu Putussibau Selatan, Silat Hulu, dan Silat Hilir.

Pada hari kedua, Jumat (9/02), pendistribusian dilakukan untuk enam kecamatan, termasuk Kalis, Semitau, Suhaid, Seberuang, Jongkong, dan Selimbau.

Sedangkan pada hari ketiga, Sabtu (10/02), pendistribusian dilakukan untuk kecamatan lainnya seperti Puring Kencang, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir.

"Untuk Embaloh Hilir dan Bunut Hilir pendistribusian menggunakan kapal motor karena jalur air, termasuk sejumlah desa nantinya ke danau dan pesisir sungai Kapuas," ujar Yusuf.

Pada hari keempat, Minggu (11/02), pendistribusian dilanjutkan ke Kecamatan Putussibau Utara, Bika, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, dan Hulu Gurung.

Yusuf berharap tidak akan ada kendala dalam pendistribusian logistik hingga ke TPS yang berjumlah 984 di 278 desa dan 4 kelurahan, tersebar di 23 kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Petugas KPU akan mendampingi pendistribusian logistik, didukung oleh pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan," tambahnya.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Sabtu, 10 Februari 2024

Kapolresta Pontianak: 735 Personel Siap Amankan Pemilu 2024

Kapolresta Pontianak: 735 Personel Siap Amankan Pemilu 2024
Deklarasi TPS rawan di Pontianak. ANTARA/Dedi.
PONTIANAK - Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, telah mengumumkan kesiapan pihak kepolisian dengan menyiapkan 735 personel untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara, perhitungan, dan aktivitas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Khatulistiwa.

"Sebanyak 735 personel siap mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) selama proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2024," ungkapnya kepada awak media di Pontianak, Jumat.

Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga agar Pemilu berjalan aman, damai, dan kondusif. Selain itu, ia juga mengingatkan peserta Pemilu untuk siap menerima hasil, baik menang maupun kalah, sebagai bagian dari proses demokrasi.

"Agar Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, semua pihak perlu berperan aktif. Kami dari kepolisian akan terus mengawal proses tersebut. Personel kami sudah siap siaga untuk memastikan jalannya pesta demokrasi dengan aman dan lancar," paparnya.

Dalam rangka memetakan daerah rawan, Kapolresta menyatakan bahwa ada 71 titik TPS yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan. Hal ini menjadi perhatian serius dan akan diawasi secara ketat guna mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

"TPS yang berpotensi rawan menjadi perhatian kami. Sebanyak 71 TPS versi kami telah ditetapkan untuk pengawalan intensif di lapangan," terangnya.

Sementara itu, Dandim 1207/Pontianak, Letkol Arm Irwansyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 196 personel untuk mengawal sejumlah TPS dan turut serta dalam pengamanan lapangan.

"Selain itu, kami juga menyiapkan 110 personel di Kodim yang siap dikerahkan sesuai kebutuhan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menegakkan Pemilu yang damai, di mana proses pemilihan dilakukan dengan tenang tanpa adanya intimidasi, paksaan, atau bentuk tekanan lainnya," tandasnya.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Lifestyle

Tekno